Cawagub Jakarta jawab soal penggusuran hunian hingga konflik tanah

Arsip foto – Seorang anak berdiri di pinggir aliran Sungai Ciliwung Kecil di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (16/10/2024). ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/nym.

Cawagub Jakarta jawab soal penggusuran hunian hingga konflik tanah
Dalam Negeri   
Widodo   
Senin, 18 November 2024 – 03:38 WIB

Elshinta.com – Tiga calon wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 menjawab soal penggusuran hunian tempat tinggal hingga konflik tanah yang kerap dihadapi warga Jakarta.

Dalam debat terakhir Pilkada DKI Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam, calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono mengatakan bahwa banyak warga Jakarta yang belum terpenuhi haknya berupa hunian sehat dan berkualitas.

“Karena itu kami akan dorong bagaimana agar warga Jakarta bisa mendapatkan hunian yang murah, hunian yang terjangkau,” kata Suswono.

Pasangan nomor urut 1 Ridwan-Suswono (RIDO) berkomitmen membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan pusat perekonomian dan transportasi publik serta menciptakan lingkungan hunian yang aman bebas dari ancaman.

Selain itu, Suwono mengatakan bahwa cicilan KPR oleh rakyat dapat diperpanjang tenornya sehingga nominalnya tidak membebani rakyat. Melalui BUMD yang ditugaskan, Suswono meminta agar perusahaan tidak mengambil keuntungan untuk terlalu banyak agar hunian untuk rakyat bisa terjangkau.

Sedangkan calon gubernur nomor urut 2 Kun Wardana menilai semua konflik dan sengketa tanah bisa diselesaikan dengan dialog.

“Kita perlu para warga bisa memberikan segala sesuatu dengan tanpa paksaan, tanpa penggusuran. Maka dari itu dialog ini menjadi suatu hal yang sangat penting,” kata Kun.

Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana menyatakan mereka akan membantu warga mengecek legalitas kepemilikan hingga melakukan konsolidasi dan negosiasi dengan warga.

Kun Wardana juga mengatakan bahwa ia sangat menaruh perhatian terhadap jumlah hunian yang kurang.

Kemudian, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Doel menegaskan bahwa segala konflik, termasuk penggusuran hunian harus diselesaikan dengan peran pemerintah sebagai mediator di sisi rakyat.

“Prinsipnya penataan kampung kumuh, yang dihilangkan kumuhnya, bukan kampungnya. Itu yang dikasih pengertian. Kemudian penataan kampung secara partisipasi bersama warga, kita harus libatkan warga,” kata Doel.

Pasangan yang memberi nama julukan Mas Pram-Bang Doel itu menyatakan bahwa hunian tidak boleh menjauhkan warga dengan mata pencaharian mereka, seperti lahan pertanian di Kampung Bayam dan Kampung Akuarium dekat dengan laut.

Setelah itu, barulah pemerintah meningkatkan keamanan perkampungan dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap RT/RW seluruh Jakarta yang didukung dengan internet gratis.

Doel meyakini bahwa saat kumuh pada perkampungan itu hilang, perekonomian akan meningkat.

Sumber : Antara