Xcloud.id

Category: Voi.id

  • Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    Mentan Amran Tidak Masalahkan Vertigo demi Kawal Swasembada Beras

    JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen mengawal swasembada beras meski sempat mengalami vertigo, karena tanggung jawab negara lebih utama demi ketahanan pangan nasional berkelanjutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Amran menyebutkan percepatan target swasembada dari empat tahun menjadi tiga hingga satu tahun merupakan tantangan besar yang dijawab bersama jajaran Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan lintas sektor nasional secara konsisten.

    “Di saat (target swasembada beras) menjadi satu tahun, alhamdulillah kami vertigo, kami asam lambung, hari ini sudah mulai sembuh, recovery kembali,” kata Mentan Amran dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menegaskan, keberhasilan bukan kerja individu, melainkan kolaborasi kuat antarkementerian, termasuk dukungan presiden dan sinergi sektor pangan, perikanan, serta pertanian di lapangan yang terintegrasi dan berorientasi hasil nyata nasional.

    “Kami bukan kerja sendiri. Kalau sendirian, aku pasti tidak capai apa yang kita lihat hari ini. Tadi, Bapak (Presiden Prabowo) janji empat tahun, kemudian berubah tiga tahun, kemudian satu tahun,” beber Amran.

    Meski menghadapi vertigo dan asam lambung, Amran menyatakan kondisi kesehatan berangsur pulih, berkat semangat kerja tim dan dukungan lintas sektor pemerintahan yang solid menjaga ritme percepatan program pangan nasional prioritas.

    Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin; Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Kemudian turut pula hadir sejumlah gubernur di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pejabat lainnya.

    Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyebutkan berdasarkan kerangka sampel area (KSA) amatan November 2025, produksi beras nasional 2025 diprediksi mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sekitar 30-31 juta ton per tahun.

    Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Cadangan beras pemerintah sempat mencapai rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan kini berada di kisaran 3,25 juta ton pada awal 2026, seiring penyaluran beras untuk bencana serta pengendalian stok dan harga.

    Capaian itu mencerminkan stabilitas pasokan, keberpihakan harga kepada petani, dan kehadiran negara dalam tata kelola pangan. Dampaknya, petani kian semangat untuk berproduksi dengan jaminan harga dan kepastian serapan oleh Bulog

    Sebelumnya, berdasarkan proyeksi lembaga riset Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), memproyeksikan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024-2025 mencapai 34,6 juta ton.

    Keyakinan serupa disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) yang memprediksi produksi beras nasional dapat menembus 35,6 juta ton pada 2025, menunjukkan swasembada semakin kuat dan berkelanjutan.

    Dari sisi ekonomi, sektor pertanian menunjukkan kinerja impresif. Pada triwulan I 2025, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52 persen, tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    Indikator kesejahteraan petani juga mencatatkan rekor. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah.

    Angka itu mencerminkan meningkatnya daya beli petani, seiring membaiknya harga hasil pertanian dan terkendalinya biaya produksi serta konsumsi rumah tangga.

    Swasembada pangan tidak lagi dimaknai semata sebagai kecukupan stok, tetapi sebagai jalan menuju petani yang lebih sejahtera.

    Dari sisi kebijakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting.

    Penyederhanaan regulasi dengan memangkas 145 aturan memungkinkan petani menebus pupuk bersubsidi tepat sejak 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB, sebuah langkah historis yang mempercepat akses pupuk, meningkatkan kepastian usaha tani, dan menjaga momentum musim tanam.

    Keberpihakan ini diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025, yang mendorong peningkatan penyaluran pupuk hingga 14 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

    Di tengah penguatan domestik, daya saing global sektor pertanian juga meningkat. Sepanjang Januari–Oktober 2025, ekspor pertanian yang mencakup segar dan olahan mencapai 38,33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) serta membawa neraca perdagangan pertanian surplus 18,79 miliar dolar AS.

  • BNPT Soroti Paparan Konten Kekerasan pada Anak di Era Digital

    BNPT Soroti Paparan Konten Kekerasan pada Anak di Era Digital

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan adanya sejumlah anak yang terpapar konten kekerasan dan paham ekstremisme melalui ruang digital, terutama dari berbagai platform media sosial dan layanan daring.

    Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Eddy Hartono menjelaskan, paparan tersebut terjadi melalui berbagai platform, seperti YouTube, Telegram, TikTok, hingga akses ke dark web dan sejumlah situs tertentu.

    “Memang anak-anak ini terpapar konten kekerasan di ruang digital. Ini melalui beberapa platform seperti YouTube, Telegram, TikTok, dan lainnya. Bahkan sebagian dari mereka juga tergabung di dark web dan website tertentu,” kata Eddy di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Januari 2026.

    Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara, mengingat kasus yang terungkap sejauh ini baru sebagian kecil dari keseluruhan jaringan yang ada.

    “Terus terang saja, ini baru sebagian yang terungkap. Grup-grup lain masih banyak,” ujarnya.

    Eddy menegaskan, saat ini BNPT bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri serta unsur intelijen terus melakukan pemantauan intensif di ruang digital sebagai upaya mitigasi dan pencegahan.

    “Tim gabungan, baik dari intelijen, BNPT, maupun Densus 88, terus melakukan pemantauan di ruang digital untuk melakukan mitigasi pencegahan,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung perlunya penguatan pengawasan terhadap akses digital anak-anak, sejalan dengan pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam rapat lintas kementerian, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan regulasi terkait pengendalian akses anak di ruang digital.

    “Komdigi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tunas yang mengatur pengendalian platform digital, baik media daring maupun gim daring. Saat ini tinggal menunggu Peraturan Menteri, yang diperkirakan terbit sekitar Maret,” ungkapnya.

    Regulasi tersebut memungkinkan pembatasan akses melalui sistem verifikasi usia. Salah satu contohnya adalah pada platform gim daring seperti Roblox, yang direncanakan menggunakan teknologi pengenalan wajah.

    “Setiap anak yang membuat akun akan tercapture wajahnya. Jika terdeteksi di bawah umur, maka secara otomatis tidak bisa membuat akun. Ini berjalan secara sistem,” ujarnya.

    Selain itu, BNPT juga menaruh perhatian pada sistem algoritma platform digital yang berpotensi menggiring anak-anak pada konten kekerasan.

    “Ketika anak sering mengakses konten kekerasan, secara algoritma sistem akan terus menggiring mereka ke konten serupa. Ini yang sedang kami dalami,” kata Eddy.

    Sebagai langkah pencegahan, BNPT mengedepankan edukasi dan literasi digital melalui pendekatan Mikroekologi Anak, yakni lingkungan terdekat anak yang mencakup keluarga, orang tua, saudara, lingkungan tempat tinggal, hingga sekolah.

    “Lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman juga menjadi bagian penting. Ini menjadi perhatian kami dalam pendampingan psikososial,” tambahnya.

    BNPT menilai era digital membuat proses radikalisasi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan era konvensional.

    “Kalau dulu radikalisasi secara tatap muka membutuhkan waktu tiga hingga enam tahun, di era digital ini hanya tiga hingga enam bulan seseorang sudah bisa terpapar ekstremisme atau radikalisme,” ujarnya.

    Selama tiga tahun terakhir, BNPT bersama Densus 88, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) secara rutin melakukan patroli siber. Upaya ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengedepankan paradigma preemptive justice.

    “Perbuatan persiapan sudah masuk dalam ranah hukum pidana, termasuk dalam KUHP yang mulai berlaku tahun ini,” imbuhnya.

    BNPT juga menegaskan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan terpapar paham kekerasan dan ekstremisme berbasis terorisme.

    “Hal ini telah kami buktikan melalui berbagai penelitian, baik nasional maupun internasional,” tegas Eddy.

    Sebagai respons, pemerintah bersama sekitar 20 kementerian dan lembaga telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang kini memasuki tahap kedua dan mulai dijalankan pada 2026.

    “Tahun ini menjadi awal agar langkah-langkah yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan dapat dilaksanakan,” pungkasnya.

  • Mayoritas Masyarakat Tolak Pilkada Dipilih DPRD

    Mayoritas Masyarakat Tolak Pilkada Dipilih DPRD

    JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan hasil survei publik terbaru yang menghasilkan bahwa mayoritas publik menyatakan menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD.

    Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali. Kemudian ada 28,6 persen menyatakan setuju atau sangat setuju.

    “Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu, disitat Antara.

    Dia menjelaskan bahwa dalam opini publik, ketika melewati batas 60 persen dari persetujuan publik, berarti efeknya sudah besar. Menurut dia, angka itu dihasilkan dari responden yang tersebar dari berbagai segmen.

    Menurut dia, penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga datang dari lintas gender. Baik laki-laki maupun perempuan, menolak jika sistem Pilkada tidak langsung diterapkan.

    “Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga,” kata dia.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa penolakan itu juga datang dari kalangan “wong cilik”, yakni masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat berpenghasilan lebih tinggi.

    Yang menarik, kata dia, masyarakat berpendapatan yang lebih tinggi yang paling menolak wacana tersebut.

    Dari segmen generasi, menurut dia, Gen Z merupakan generasi yang paling keras menolak wacana tersebut dibandingkan generasi lainnya.

    Dia mengatakan segmen Gen Z sebanyak 84 persen menolak, Milenial sebanyak 71,4 persen menolak, Generasi X sebanyak 60 persen menolak, dan Baby Boomer sebanyak 63 persen menolak.

    “Secara sistemik tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” kata dia.

    Dia mengatakan survei itu dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling, seperti survei-survei biasanya. Adapun jumlah responden dalam survei itu yakni 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025.

    Menurut dia, 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

  • Sedan ala Coupe MG7 Terbaru Meluncur di China, Intip Perubahannya

    Sedan ala Coupe MG7 Terbaru Meluncur di China, Intip Perubahannya

    JAKARTA – SAIC Motor resmi menghadirkan pembaruan dari model MG7 di China yang hadir dengan penambahan fitur seperti sistem bantuan pengemudi canggih NGP, dan asisten suara AI.

    Berdasarkan laporan Autohome, dikutip, Rabu, 7 Januari, model tersebut hadir dalam empat varian yang dibanderol dengan harga mulai 139.700 yuan atau kisaran Rp335 jutaan.

    Secara desain, MG7 terbaru mempertahankan gaya desainnya saat ini, dengan siluet mirip coupe yang khas dan mudah dikenali. Garis atap melandai dari pilar A, berujung pada bentuk fastback yang elegan.

    Tampilan samping yang menonjol memberikan kesan sangat berotot pada mobil ini, dan akan menampilkan pintu tanpa bingkai yang unik. Dari segi pilihan warna, MG7 terbaru menambahkan warna Iceland Blue, dan interiornya juga menampilkan skema warna yang serasi.

    Di bagian belakang, empat pipa knalpot yang kokoh dilengkapi katup yang dioperasikan secara manual. Spoiler belakang elektrik tiga bagian adaptif terintegrasi ke dalam pintu bagasi hatchback, dan spoiler ducktail yang sedikit terangkat memberikan dukungan aerodinamis pada kecepatan normal.

    Interiornya mempertahankan tata letak layar ganda yang saling terhubung, dengan desain keseluruhan yang menekankan kesan sporty dan menampilkan material yang kaya dan berlapis.

    Sistem konektivitas akan menawarkan berbagai fungsi online untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk hiburan dan navigasi. Tidak seperti model saat ini, versi baru ini secara eksplisit akan menampilkan asisten suara AI, meningkatkan kemampuan interaksi suara alami dan memperluas cakupan interaksi suara.

    Sebagai sedan hatchback, pintu bagasinya yang besar merupakan fitur utama. Dalam kondisi normal, kapasitas bagasinya mencapai 375 liter, dan kapasitas penyimpanannya dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan melipat kursi baris kedua.

    Dari segi kemampuan bantuan pengemudi, MG7 2026 akan dilengkapi dengan sistem bantuan pengemudi cerdas canggih NGP (Navigation Guided Pilot), yang menampilkan 23 perangkat keras sensor dan algoritma bantuan pengemudi yang dikembangkan secara independen oleh SAIC.

    Bicara powertrain, MG7 2026 mempertahankan mesin turbocharged 1.5T dan 2.0T. Mesin 1.5T menghasilkan 188 hp dan torsi 300 Nm, sedangkan mesin 2.0T mencapai daya maksimum 261 hp dan torsi maksimum 405 Nm.

  • Mengenal Warna-Warni Tarian Daerah Sumatera Barat yang Harus Dilestarikan

    Mengenal Warna-Warni Tarian Daerah Sumatera Barat yang Harus Dilestarikan

    YOGYAKARTA – Warisan Minangkabau tak hanya terpahat pada rumah gadang dan tradisi merantau, tetapi juga mewujud dalam ragam gerak yang tampil di panggung serta ritual adat. Tulisan ini menyajikan rangkuman sejumlah tarian populer dari Sumatera Barat, lengkap dengan kilas sejarah, ciri koreografi, ranah sosial tempat tarian itu berfungsi, dan elemen musik pengiringnya.

    Dengan sudut pandang tersebut, pembaca diajak melihat tarian sebagai bagian utuh dari ekosistem budaya Minang bukan sekadar hiburan. Uraian yang ringkas dan terstruktur ini dapat menjadi pegangan praktis bagi siswa, peneliti, maupun pelaku seni untuk memahami konteks, mempelajari bentuk gerak, dan menyiapkan penyajian yang tetap menghormati pakem tradisi.

    Ragam Tarian Daerah Sumatera Barat

    1. Tari Piring: Simetri, Ketepatan, dan Ketangkasan

    2. Tari Pasambahan: Penghormatan dalam Adat

    Sebagai tarian penyambutan, Pasambahan tampil pada prosesi adat dan penerimaan tamu kehormatan. Geraknya tenang, bertema tutur sapa dan sopan santun Minangkabau. Penari membawa carano (wadah sirih) sebagai simbol penghormatan, sementara pola lantai menonjolkan barisan dan lengkung yang lembut. Vokal tradisional (dendang) sering menyertai ansambel talempong dan gandang, menegaskan fungsi sosial tarian ini: membangun suasana hangat, resmi, dan beradab.

    3. Tari Payung: Romantika dan Kebersamaan

    Tari Payung menggambarkan kasih sayang dan perlindungan dalam relasi sepasang muda-mudi. Payung menjadi properti utama, dimainkan untuk menciptakan level gerak—membuka, memutar, dan menaungi pasangan. Busana cenderung elegan, dengan kain songket atau sulaman sebagai aksen. Musiknya bertempo sedang, memungkinkan penonton menangkap ekspresi dan gestur simbolik. Di sekolah dan sanggar, Tari Payung populer karena mudah diajarkan sekaligus sarat makna sosial.

    4. Tari Indang (Badindin): Energi Kolektif dan Sinkopasi

    Berasal dari Pariaman dan Pesisir, Tari Indang menonjolkan gerak duduk berformasi, tepukan tangan, serta vokal berbalas (badindin) yang ritmis. Kekuatannya ada pada kebersamaan: pola ketukan sinkopasi digarap rapat sehingga menghasilkan efek “gelombang” bunyi. Repertoar lirik sering memuat nasihat moral, religi, atau cerita lokal. Dalam konteks pertunjukan kontemporer, Indang kerap digabung dengan bebunyian modern tanpa melepas fondasi tradisi.

    5. Tari Rantak: Dinamika Kaki dan Tenaga

    Rantak dikenal karena hentakan kaki yang kuat dan ritme cepat. Gerakannya memadukan langkah pendek-pendek, serong, dan lompatan kecil yang presisi. Tarian ini sering menjadi nomor pembuka dalam paket pertunjukan karena energi yang segera menggugah penonton. Pengiring talempong dan gandang tasa mempertebal aksen, sedangkan formasi diagonal hingga V membangun komposisi panggung yang tegas.

    6. Tari Galombang: Solidaritas dan Formasi Massal

    Galombang umumnya dibawakan oleh banyak penari untuk menyambut rombongan atau memeriahkan perayaan adat. Esensi tarian ini adalah kebersamaan—gerak serempak, formasi berganti cepat, dan sorakan penegas suasana. Kostum cenderung seragam dengan ornamen kepala sederhana, sementara pola lantai lebar memanfaatkan seluruh ruang panggung. Galombang efektif menunjukkan solidaritas komunitas Minangkabau di hadapan tamu.

    Unsur Musik dan Tata Sajian

    Kebanyakan tarian Minang menggunakan talempong (metalofon kecil), saluang (seruling bambu), dan gandang (gendang). Struktur ritme berulang memberi ruang untuk variasi cengkok vokal dan aksentuasi kaki. Dalam pertunjukan modern, penata artistik menambah tata cahaya, proyeksi visual, dan penguatan audio untuk mempertajam dramatik tanpa mengaburkan pakem tradisi.

    Tari Piring, Pasambahan, Payung, Indang, Rantak, dan Galombang mewakili keragaman tema—dari kerja keras, sopan santun, romantika, solidaritas, hingga energi kolektif. Dengan memahami konteks gerak, fungsi adat, dan musik pengiring, kita dapat mengapresiasi tarian Minangkabau bukan sekadar sebagai hiburan, melainkan sebagai narasi identitas yang terus hidup dan berkembang. Konten ini diharapkan menjadi rujukan ringkas, informatif, dan mudah dipakai untuk pembelajaran serta perencanaan pertunjukan budaya.

    Jadi setelah mengetahui tarian daerah Sumatera Barat, simak berita menarik lainnya di VOI.ID, saatnya merevolusi pemberitaan!

  • Cegah Penularan Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Anak di Pengungsian Sumatera

    Cegah Penularan Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Anak di Pengungsian Sumatera

    SUMATERA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pelaksanaan imunisasi campak di sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera sejak awal pekan ini. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan penyakit menular, khususnya pada anak-anak yang tinggal di lokasi pengungsian.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu, 7 Januari menjelaskan hasil pemantauan kesehatan di lapangan menunjukkan sejumlah penyakit yang paling banyak dialami pengungsi, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, dan diare. Untuk menangani kondisi tersebut, Kemenkes telah menyalurkan obat-obatan sesuai kebutuhan daerah terdampak.

    “Penyakit menular yang kami awasi secara ketat adalah campak. Penyakit ini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan COVID-19 dari sisi reproduction rate, campak termasuk yang paling mudah menular,” ujar Budi.

    Ia menambahkan, potensi penularan campak teridentifikasi di lima kabupaten. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes langsung menjalankan program imunisasi khusus bagi anak-anak di wilayah tersebut sejak Senin (6/1). “Program imunisasi ini sudah berjalan di daerah-daerah yang kami identifikasi memiliki risiko atau kasus campak,” katanya.

    Selain campak, Kemenkes juga mencermati potensi munculnya penyakit menular lain seperti tuberkulosis (TBC) dan leptospirosis di kawasan pengungsian. Menurut Budi, pemberian imunisasi menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dari risiko penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

    Dalam kesempatan yang sama, Menkes menyampaikan bahwa sekitar 4.000 relawan telah dikerahkan ke berbagai daerah terdampak bencana di Sumatera. Para relawan tersebut terdiri dari tenaga kesehatan yang bertugas menangani tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental para penyintas.

    Budi mencontohkan, sejumlah tenaga kesehatan dan psikolog mengadakan aktivitas bermain bersama anak-anak di pengungsian. “Setiap kali pengiriman, kami sertakan sekitar 30 hingga 35 psikolog klinis. Tugas mereka adalah mendampingi, bercerita, menghibur, dan membantu anak-anak agar tetap ceria, karena dampak bencana tidak selalu terlihat secara fisik,” ujarnya.

  • Rusia Kirim Kapal Selam Tempur Kawal Kapal Tankernya Coba Disita AS di Laut Venezuela

    Rusia Kirim Kapal Selam Tempur Kawal Kapal Tankernya Coba Disita AS di Laut Venezuela

    Rusia Kirim Kapal Selam Tempur Kawal Kapal Tankernya Coba Disita AS di Laut Venezuela

  • Ikuti Reformasi Global, BI Ungkap Alasan Penggantian JIBOR ke INDONIA

    Ikuti Reformasi Global, BI Ungkap Alasan Penggantian JIBOR ke INDONIA

    JAKARTA – Bank Indonesia (BI) secara resmi menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) mulai 1 Januari 2026 dan sebagai penggantinya, pasar keuangan nasional kini menggunakan Indonesia Overnight Index Average (INDONIA), yakni suku bunga acuan rupiah yang disusun berdasarkan transaksi pinjam-meminjam antarbank yang benar-benar terjadi.

    Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Arief Rachman menjelaskan bahwa INDONIA dinilai lebih presisi, objektif, serta mampu merefleksikan kondisi likuiditas pasar yang sesungguhnya.

    Menurutnya penerapan INDONIA juga menjadi bagian dari reformasi suku bunga acuan yang mengikuti praktik terbaik internasional guna memperdalam dan memperkuat pasar keuangan Indonesia.

    Menurut Arief, INDONIA menawarkan tingkat transparansi dan kredibilitas yang lebih tinggi sehingga layak dijadikan referensi oleh pelaku pasar.

    “Jadi yang kita lakukan di Indonesia ini, ketika kita menghentikan JIBOR, memperkenalkan INDONIA, ini merupakan bagian dari global benchmark reform di dunia. Jadi bukan pandai-pandaian BI, tapi ini merupakan suatu reformasi di pasar keuangan global,” kata Arief dalam Taklimat Medi, Rabu, 7 Januari.

    Ia menjelaskan sebelum JIBOR digunakan, pasar keuangan global mengenal London Interbank Offered Rate (LIBOR) sebagai suku bunga acuan yang memiliki karakteristik serupa dengan JIBOR dan selama bertahun-tahun menjadi rujukan utama industri keuangan dunia, terutama untuk pinjaman jangka pendek antar lembaga keuangan dengan tenor mulai dari satu hari hingga satu tahun.

    Arief menambahkan dalam perkembangannya, LIBOR yang ditetapkan berdasarkan kuotasi bank kontributor terbukti rentan terhadap manipulasi.

    “Di 2012 ini terungkap bahwa memang kemudian ada yang namanya fraud, fraud terkait dengan LIBOR. Fraudnya bagaimana? Karena sifatnya ini merupakan suku bunga yang berdasarkan overtrade yang ditawarkan, jadi mereka bisa mengubah,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan Inggris, Financial Conduct Authority (FCA), merespons dengan mengganti pengelola LIBOR dari British Bankers Association (BBA) ke Intercontinental Exchange Benchmark Administration (IBA) pada 2014.

    Kendati demikian, Arief menyampaikan upaya tersebut belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan pasar dan hingga akhirnya FCA memutuskan bahwa bank-panel tidak lagi diwajibkan mendukung LIBOR setelah 31 Desember 2021.

    “Beberapa negara juga mulai memperkenalkan, negara-negara lain itu mulai memperkenalkan pengganti LIBOR. Posisinya dibandingkan negara lain, kita relatif tidak terlalu depan, tidak terlalu belakang. Kita posisinya nomor empat,” tuturnya.

    Sebagai respons atas kelemahan tersebut, Arief menambahkan bahwa BI memperkenalkan INDONIA, yaitu indeks suku bunga yang berasal dari transaksi pinjam-meminjam rupiah tanpa agunan antarbank untuk tenor overnight.

    Menurutnya seluruh transaksi tersebut dilaporkan oleh bank kepada BI, sehingga suku bunga yang terbentuk benar-benar mencerminkan mekanisme pasar.

    Adapun, INDONIA dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (volume-weighted average) dari seluruh transaksi yang terjadi pada hari berjalan dan data transaksi dilaporkan melalui sistem laporan harian bank umum dalam rentang waktu pukul 07.00 hingga 18.00 WIB, dengan fasilitas koreksi daring hingga pukul 19.00 WIB.

    Arief menyampaikan reformasi suku bunga acuan ini telah disiapkan BI sejak beberapa tahun lalu untuk memastikan transisi yang mulus dari JIBOR ke INDONIA.

    Adapun, publikasi operasional INDONIA telah dimulai sejak 1 Agustus 2018 dan berjalan paralel dengan JIBOR hingga pengakhiran JIBOR diumumkan secara resmi pada 27 September 2024.

    Selain itu, proses transisi ini turut dilengkapi dengan Panduan Transisi Pengakhiran JIBOR yang disusun oleh National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR).

    Disisi lain, pelaku pasar telah secara bertahap beralih menggunakan INDONIA dan Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai kontrak keuangan yang jatuh tempo sebelum 31 Desember 2025 dan masih menggunakan JIBOR sebagai acuan tercatat turun signifikan sebesar 67,7 persen, dari Rp140,37 triliun pada September 2024 menjadi Rp45,28 triliun pada September 2025.

    Sementara itu, nilai kontrak yang telah memiliki fallback rate yakni suku bunga pengganti yang disepakati apabila JIBOR dihentikan untuk kontrak yang jatuh tempo setelah 31 Desember 2025 justru meningkat 35,9 persen, dari Rp164,48 triliun menjadi Rp223,76 triliun pada periode yang sama.

    Sejalan dengan meningkatnya transparansi, kinerja Pasar Uang Antarbank (PUAB) juga menunjukkan tren positif yaitu hingga 19 Desember 2025, rata-rata transaksi pinjam-meminjam antarbank dalam rupiah mencapai sekitar Rp15,4 triliun per hari, atau setara dengan 63,5 persen dari total transaksi pasar uang.

  • KPK Sebut Penghitungan Kerugian Negara Dugaan Korupsi Kuota Haji Penting untuk Penuhi Syarat Penetapan Tersangka

    KPK Sebut Penghitungan Kerugian Negara Dugaan Korupsi Kuota Haji Penting untuk Penuhi Syarat Penetapan Tersangka

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penetapan tersangka dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 menunggu penghitungan kerugian negara.

    Hal ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang disinggung soal dalih menunggu penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menetapkan tersangka. Padahal, ada sejumlah kasus di KPK yang sudah ditetapkan tersangkanya meski proses tersebut belum selesai dilakukan oleh auditor yang berwenang.

    “Bukan menunggu secara final, gitu, ya. Bukan seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang ingin memastikan bahwa segala sesuatunya itu secara pembuktian, secara pemeriksaan itu semuanya memang memenuhi syarat,” kata Setyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Januari.

    Setyo mengklaim pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi kuota haji. “Ya, nanti kita tunggu saja lah,” tegasnya.

    “Nanti ada ada update, ada informasi yang akan disampaikan. Proses masih berjalan, tahapan-tahapan sedang dikerjakan.Penyidik pastinya melakukan kerjaan sesuai dengan apa yang menjadi tugas atau kewenangannya dan menurut saya itu tidak ada masalah waktu,” sambung Setyo yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menerangkang koordinasi dengan BPK sudah berjalan dan sudah ada kesepakatan penghitungan kerugian negara akan dihitung dengan metode tertentu. Tapi, dia tidak menjelaskan secara detail.

    “Yang pasti sudah ada komunikasi tim dengan tim BPK, yang insyaaallah, sudah ada kesepakatan bersama bahwa itu bisa dihitung. Itu saja,” tegas Fitroh di lokasi yang sama.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 pada 7 Agustus 2025. Lembaga ini beralasan penerbitan itu dilakukan supaya mereka bisa melakukan upaya paksa permintaan keterangan maupun penggeledahan.

    Sprindik umum tersebut menggunakan Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, ada kerugian negara yang terjadi akibat praktik korupsi ini.

    KPK menyebut kerugian negara dalam kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan haji periode 2023-2024 ini disebut mencapai Rp1 triliun lebih. Dugaan tersebut berawal dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi bagi Indonesia untuk mengurangi antrean jamaah.

    Hanya saja, belakangan pembagiannya ternyata bermasalah karena dibagi sama rata, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

    Padahal, berdasarkan perundangan, pembagian seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

    Dalam perjalanan kasus ini, sejumlah pihak sudah diperiksa. Di antaranya eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hingga agen travel atau travel agent penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), termasuk Fuad Hasan Masyhur selaku bos Maktour.

    Kemudian bukti juga sudah didapat penyidik setelah melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi. Rumah Yaqut juga pernah ikut digeledah dan ditemukan dokumen.

  • Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana Diketuai Mendagri

    Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana Diketuai Mendagri

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua dan Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua.

    Pembentukan satgas sekaligus penunjukan Tito sebagai Ketua Satgas diputuskan Presiden Prabowo dalam retret Kabinet Merah Putih atau taklimat awal tahun di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang, Selasa, 6 Januari dilansir ANTARA.

    “Beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian, Mendagri, sebagai Ketua Satgas yang didampingi Wakil Ketua Satgas Bapak Richard Tampubolon, kemudian dibantu Dewan Pengarah yang akan diketuai Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno),” imbuhnya

    Prasetyo menyampaikan pembentukan satgas tersebut bertujuanmempercepat penanganan dampak bencana yang terjadi di tiga provinsi dengan cakupan wilayah terdampak yang luas.

    Dia mengatakan penunjukan Tito sebagai Ketua Satgas karena Presiden Prabowo menilai koordinasi lintas daerah dan kementerian akan lebih efektif apabila berada di bawah kepemimpinan Mendagri.

    Prasetyo menuturkan prioritas awal satgas difokuskan pada pembangunan hunian sementara dan permanen bagi masyarakat yang masih berada di pengungsian.

    Sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian, telah melaporkan keterlibatan dalam bantuan dan pembangunan hunian, sementara Kementerian Pekerjaan Umum menyusun rencana penanganan berdasarkan rekap data kerusakan.

    “Tadi beberapa melaporkan hampir seluruh kementerian, selain Danantara, memberikan bantuan atau membangun hunian, kemudian juga kepolisian ikut membangun hunian, kemudian PU juga sudah merencanakan berdasarkan data rekap yang sudah diterima, baik yang rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat,” kata Prasetyo.

    Untuk rumah dengan kerusakan ringan dan sedang, pemerintah menyiapkan realisasi kompensasi dalam waktu secepatnya agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah dan kembali ke tempat tinggal masing-masing.

    Prasetyo mengatakan satgas tersebut ditarget untuk bekerja secepat-cepatnya dalam merehabilitasi dan merekonstruksi tiga wilayah terdampak bencana.

    “Kalau target secepat-cepatnya, tahapan sudah ada,” katanya.