Xcloud.id

Category: Voi.id

  • Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    JAKARTA – Bukan hal baru jika setiap pejabat publik saat mulai berpidato akan mengucap salam berupa ‘Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastyastu, Namo Budaya, salam kebajikan’. Salam ini digunakan untuk mewakili lima agama yang ada di Indonesia.

    Namun, penggunaan salam itu kemudian menjadi polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau agar umat Islam tak lagi mengucapkan salam yang mewakili semua agama dalam sambutan di acara resmi. Imbauan itu termaktub dalam dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori.

    “Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid’ah, yang tidak pernah ada di masa lalu. Minimal mengandung nilai syubhat (samar kehalalannya) yang patut dihindari,” kata Buchori dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 November.

    Di tingkat pusat, langkah MUI Jatim yang membuat imbauan itu pun telah memperoleh lampu hijau. Sekjen MUI Anwar Abbas menilai, larangan mengucapkan salam semua agama sudah sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadis. Dalam Islam, kata dia, salam adalah doa yang memiliki dimensi teologis. 

    “Adanya fatwa dari MUI Jatim ini menjadi penting karena, dengan adanya fatwa tersebut, maka umat tidak bingung sehingga mereka bisa tertuntun secara agama dalam bersikap dan dalam membangun hubungan baik dengan umat dari agama lain,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 November. 

    Adapun, pengucapan salam semua agama yang biasa dipakai pejabat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua (salam umat Kristiani), Om Swastyastu (salam umat Hindu), Namo Buddhaya (salam umat Buddha), dan Salam Kebajikan (salam umat Konghucu). Pengucapan semua salam itu selalu digunakan oleh sejumlah pejabat dalam setiap kesempatan, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

    Ketua MPR Bambang Soesatyo (Wardhany/VOI)

    Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut merespon imbauan MUI Jatim terkait untuk tidak lagi menggunakan ucapan salam semua agama dalam memulai pidato. Bamsoet justru berpandangan, pengucapan salam itu sebagai salah satu cara untuk mewakili semua agama dan menunjukkan toleransi umat beragama di Indonesia.

    “Saya tidak ada masalah dengan ucapan salam, yang terpenting tidak memengaruhi keyakinan kita masing-masing terhadap agama kita masing-masing,” kata Bamsoet saat ditemui di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

    Dia menyebut, larangan ini tidak sepenuhnya salah. Namun perlu disadari, salam semua agama tidak bertujuan untuk memengaruhi ajaran agama masing-masing. Sebab, Bamsoet menilai salam semua agama itu mencerminkan sikap toleransi yang tinggi.

    “Jangan ada larangan karena itu urusan individu kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terpenting, tidak mengganggu keyakinan kita sebagai makhluk yang beragama,” jelas Bamsoet.

    Sedangkan Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan fatwa MUI Jatim itu bukan menjadi bagian dari hirarki perundangan di Indonesia. Sehingga, untuk menghormati kebebasan berekspresi dan tak ada aturan tegas untuk melaksanakannya.

    “Tidak ada kewajiban, keharusan bagi negara untuk mengikutinya. Harus tegas, mana hirarki perundangan kita,” ungkap Bonar.

    Hanya saja, dia menyayangkan adanya fatwa atau imbauan seperti yang dikeluarkan oleh MUI Jatim. Alasannya, fatwa tersebut dianggap sangat ekslusif. “Fatwa semacam itu sagat eksklusif dan cenderung meninggikan diri sendiri. Tidak menghargai perbedaan,” tegasnya.

    Padahal, Indonesia merupakan negara plural dan diketahui meletakkan lima agama secara sejajar tanpa membeda-bedakan. Sehingga wajar bagi pejabat publik, untuk menyampaikan salam itu ketika akan berbicara di depan umum.

    “Wajar kalau pejabat nasional, pejabat publik membuka percakapan dengan lima salam dari agama yang ada di Indonesia. Kalau tidak (sepakat) ya sudah jangan gunakan lima agama. Gunakan saja salam ‘selamat pagi, selamat sore’ seperti yang diusulkan oleh Gus Dur,” tutupnya.

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.

  • Ketika Nasib X1 dan IZ*ONE Digantung Agensi

    Ketika Nasib X1 dan IZ*ONE Digantung Agensi

    JAKARTA – Sejak mengonfirmasi kecurangan jumlah voting yang dilakukannya pada ajang kompetisi Produce, Producing Director (PD) Ahn Joo Young menerima hujatan bertubi-tubi dari para penggemar. Bagaimana tidak, sistem voting yang mengeluarkan biaya tersebut ternyata diketahui memiliki beberapa perjanjian dengan pihak-pihak tertentu dalam meloloskan trainee yang ikut berkompetisi.

    PD Ahn Joo Young sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan kecurangan pada kompetisi Produce 48 dan Produce X 101 yaitu seri ketiga dan keempat kompetisi Produce. Suap yang diterima PD Ahn diduga berupa pelayanan hiburan malam dari agensi lebih dari 40 kali pada 2018. Ia juga menerima lebih dari 100 juta won dan pelayanan hiburan ini diberikan kepadanya di area Gangnam. 

    Meski begitu, ada banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian ini termasuk grup jebolan kompetisi Produce 48 dan Produce X 101 yaitu IZ*ONE dan X1. Kejadian ini membawa dampak bagi karier kedua grup dan bukan tidak mungkin keduanya terancam bubar.

    IZ*ONE, grup yang sudah berjalan setahun ini hendak comeback dengan album terbaru berjudul BLOOM*IZ. Namun, karena kejadian ini, mereka langsung membatalkan showcase di mana mereka seharusnya menampilkan lagu baru untuk penggemar dan awak media. Awalnya, hanya showcase saja yang dibatalkan, namun karena backlash yang diterima cukup besar, IZ*ONE secara resmi menunda perilisan BLOOM*IZ yang dijadwalkan beredar Senin, 11 November.

    Tidak berhenti sampai situ, kemunculan IZ*ONE dalam acara-acara variety Korea seperti My Little Television, Amazing Saturday, dan Idol Room dikonfirmasi tidak akan tayang karena kasus yang terjadi. Kecuali variety show milik Netflix Korea, Busted! 2 yang mengonfirmasi tetap menayangkan episode di mana beberapa member IZ*ONE hadir. Film dokumenter IZ*ONE yaitu Eyes on Me: The Movie juga juga ditunda perilisannya.

    IZ*ONE (#아이즈원) – 1st Album [BLOOM*IZ] OFFICIAL PHOTO ‘I WILL’ ver.#IZONE #アイズワン#BLOOMIZ #20191111_6PM pic.twitter.com/BmGRD9bP6i

    — official_IZONE (@official_izone) November 1, 2019

    X1, grup terbaru lulusan ajang Produce X 101 berada di posisi menyedihkan. Kabarnya, grup X1 belum menandatangani kontrak apapun dengan agensi yang akan menaungi aktivitas mereka. Padahal, mereka sudah debut sejak bulan Agustus dan menjalani promosi hingga ke luar Korea Selatan. Album debut mereka langsung meraih penjualan meningkat yaitu mencapai 570 ribu keping album.

    Kondisi ini sempat dialami oleh IZ*ONE di awal debut di mana mereka membutuhkan 6 bulan untuk menandatangani kontrak. X1 sebagai grup pemenang direncanakan menandatangani kontrak dengan CJ ENM dengan durasi 5 tahun yang dibagi menjadi 2,5 kontrak eksklusif dan sisanya kontrak non-eksklusif yang berarti anggota X1 nantinya bisa mengikuti promosi bersama grup mereka sebelumnya.

    Kasus ini memang menggantungkan karier IZ*ONE dan X1 untuk sementara. Representatif dari industri sempat mengatakan, sulit untuk mengetahui nasib kedua grup saat ini.

    “Dengan situasi seperti ini, tidak menjamin pembayaran layak akan dilakukan untuk aktivitas yang dilakukan sampai sekarang,” kata dia, dilansir dari Soompi.

    Tetapi, sebuah sumber dari agensi salah satu member mengklarifikasi laporan tersebut dengan mengatakan X1 belum saatnya menerima pembayaran lantaran baru debut selama tiga bulan.  

    “Bahkan butuh waktu untuk menerima profit dari penjualan album digital dan fisik. Belum menerima pembayaran seperti sekarang ini merupakan kondisi yang normal,” jelas sumber tersebut.

    [#X1NOTE]

    뜻깊은 자리에 엑스원이 함께 할 수 있어서 영광이였고, 응원해주는 원잇이 곁에 있어서 더욱 행복했던 순간이었습니다.

    오늘도 감사합니다! #X1 #엑스원 pic.twitter.com/f6mPMkwDH1

    — X1 (@x1official101) October 4, 2019

    Mnet selaku saluran televisi tempat kompetisi Produce ditayangkan juga memberi komentar. “Kami berdiskusi tentang rencana mendatang untuk IZ*ONE dan X1. Bagaimana pun, tidak ada yang dikonfirmasi mengenai pembubaran grup. Karena investigasi masih berjalan, kami menunggu hasilnya.”

    Sementara itu Off The Record selaku agensi IZ*ONE dan Swing Entertainment untuk X1 merespons bahwa mereka akan merilis pernyataan resmi setelah mengonfirmasi rencana kedua grup yang akan datang. 

  • Mengevaluasi TGUPP Lewat DPRD Jakarta

    Mengevaluasi TGUPP Lewat DPRD Jakarta

    JAKARTA – DPRD Jakarta akan mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sebab, ada anggaran untuk TGUPP yang diajukan dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

    Anggaran TGUPP yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu mencapai Rp19,8 miliar. Angka ini merupakan hasil revisi dari pengajuan awal sebesar Rp26 miliar.  

    “Rekomendasi Komisi A adalah evaluasi menyeluruh terkait kewenangan dan tupoksi TGUPP. Karena di Komisi A enggak bisa me-nol-kan segala macam, dibawa ke Banggar (Badan Anggaran) besar,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Senin, 11 November. 

    Di Banggar nanti, kata Mujiyono, Komisi A akan mengevaluasi TGUPP secara menyeluruh, mulai dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi), kewenangan, dan anggarannya. 

    Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono menambahkan, pengelolaan anggaran di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak lebih baik dari Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

    Pada masa Jokowi, anggota TGUPP berasal dari ASN yang non-job, sehingga gaji mereka tidak dikucurkan dari APBD Jakarta. Sementara, zaman Ahok, terdapat penambahan anggota TGUPP yang bukan dari kalangan ASN. Meski begitu, Ahok menggunakan dana operasional gubernur untuk menggaji TGUPP. 

    Gembong menyarankan, anggaran TGUPP saat ini dialokasikan dari dana operasional Anies jika kinerja TGUPP tetap tak bisa dibongkar untuk evaluasi. Apalagi, DPRD Jakarta tak bisa mengawasi kerja TGUPP. 

    “Kalau dana operasional kan seratus persen jadi kewenangan gubernur, dan itu tidak membebani APBD. Dana operasional kan bukan urusan APBD, DPRD enggak ada urusan,” ungkap Gembong. 

  • Waspada Teror Cairan Kimia di Jakarta Barat

    Waspada Teror Cairan Kimia di Jakarta Barat

    JAKARTA – Aksi teror penyiraman cairan kimia terus bergentayangan di wilayah barat Jakarta. Selama sepekan, tercatat dua kali insiden itu terjadi, tiga orang jadi korban. Namun, belum ada titik terang dalam pengungkapan perkara tersebut sampai detik ini.

    Jumat, 8 November, pedagang sayur bernama Sakina (60) jadi korban penyiraman cairan kimia. Kepala dan lehernya melepuh. Dia diserang orang di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. 

    Kala itu, Sakina hendak pulang ke kediamannya usai berkeliling menjajakan barang dagangannya. Namun, tiba-tiba pengendara motor melintas tepat di sampingnya, langsung menyiramkan cairan kimia ke arahnya. Dia sempat membasuh bekas siraman itu, dan melaporkannya ke polisi. 

    Dikonfirmasi mengenai kejadian itu, Kapolsek Kembangan AKP Fahrul Sudiana memilih irit berbicara. Dia hanya menyebut pihaknya masih mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus tersebut.

    “Saat ini kami masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut,” katanya.

    Tiga hari sebelumnya, Selasa, 5 November, aksi serupa juga dialami oleh dua siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP), A dan P. Mereka menjadi korban penyiraman orang tak dikenal di Jalan Kebon Jeruk Raya, Jakarta Barat. Bahu dan tangan mereka luka akibat siraman ini.

    Pelaku penyiraman diketahui mengendarai sepeda motor. Sayang, kasus ini belum terungkap meski terekam CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian.

    “Satu orang pelaku ciri-ciri sudah didapat dan akan diselidiki untuk kepastian,” kata Kapolsek Kebon Jeruk AKP Erick Sitepu.

    Melansir berbagai sumber, cairan kimia yang digunakan untuk menyerang umumnya adalah larutan asam yang cukup pekat. Ada dua air keras jenis asam pekat ini, di antaranya asam sulfat atau H2S04; dan asam klorida atau HCL. Umumnya cairan kimia ini membantu sejumlah pekerjaan manusia. 

    Asam sulfat biasanya digunakan untuk membuat pupuk buatan, serta sebagai pengering atau pereaksi di laboratorium kimia. Sedangkan asam klorida, yang mengandung asam pekat 38 persen HCL, biasa digunakan untuk industri zat-zat warna, seperti mengikat basa-basa organik.

    Semua jenis cairan kimia ini berbahaya ketika terkena kulit. Ini akan menyebabkannya luka bakar. Paparan siraman cairan kimia ini juga bisa mengakibatkan kecacatan fisik karena dapat membuat jaringan kulit meleleh sehingga putihnya tulang terlihat. 

    Cairan ini juga berbahaya bila terhirup karena akan membuat pencernaan dan pernapasan bermasalah, yang terparah menyebabkan kematian. Gejalanya, biasanya berupa batuk, sesak napas dan dada tertekan.

  • Selamat Hari Ayah, Hari yang Diprakarsai Kaum Ibu

    Selamat Hari Ayah, Hari yang Diprakarsai Kaum Ibu

    JAKARTA – Hari ini, 12 November, Indonesia memperingati Hari Ayah Nasional. Uniknya yang memprakarsai hari ini bukan kaum ayah, melainkan oleh para ibu.

    Menurut website kemdikbud.go.id sejarah hari Ayah berawal dari prakarsa kaum ibu yang tergabung dalam Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP). 

    Awalnya, pada 2014, PPIP mengadakan peringatan Hari Ibu di Solo dengan mengadakan Sayembara Menulis Surat untuk Ibu. Acara ini disambut antusias oleh peserta sehingga menanyakan kapan peringatan yang sama untuh Ayah diadakan. 

    Pada 12 November, PPIP menggelar deklarasi Hari Ayah untuk Indonesia dan menetapkan tanggal tersebut sebagai Peringatan Hari Ayah Nasional. Peringatan yang berbarengan dengan hari kesehatan itu punya semboyan ‘Semoga Bapak Bijak, Ayah Sehat, Papah Jaya’.

    Selain di Solo, deklarasi Hari Ayah juga digelar di Maumere, Flores, NTT. Dalam deklarasi itu diluncurkan buku Kenangan untuk Ayah yang berisi 100 surat anak Nusantara yang diseleksi dari Sayembara Menulis Surat untuk Ayah.

    Setelah deklarasi, panitia mengirimkan buku itu dan piagam deklarasi Hari Ayah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta bupati di 4 penjuru Indonesia yakni Sabang, Merauke, Sangir Talaud, dan Pulau Rote. Setelah itu, setiap 12 November ditetapkan sebagai Hari Ayah Nasional.

    Hari Ayah di Amerika Serikat 

    Indonesia bukan satu-satunya negara yang Hari Ayahnya diprakarsai oleh kaum ibu. Amerika Serikat juga punya sejarah yang mirip. Hanya sedikit yang tahu bahwa yang pertama kali menggelar Hari Ayah di sana adalah seorang perempuan. 

    Seperti dikutip nationalgeographic.com, peringatan Hari Ayah yang sudah 62 tahun berlangsung itu, diinisiasi oleh Sonora Louise Smart Dodd.

    Pada saat ia berusia 16 tahun, ayahnya hidup menduda dan harus membesarkan Dodd dan kelima adik laki-lakinya. Pada 1909 Dodd terenyuh saat melihat orang-orang merayakan Hari Ibu. Ia menyadari perlunya membuat satu hari untuk merayakan ayahnya seperti halnya orang lain merayakan hari ibu. 

    Dari situ Dodd terdorong untuk membuat petisi agar diperingati Hari Ayah, yang menurutnya harus dirayakan pada hari ulang tahun ayahnya pada awal Juni. Awalnya petisi yang ia buat hanya menghasilkan dua tanda tangan, tapi ia tak menyerah. Ia meyakinkan beberapa komunitas gereja setempat untuk turut berpartisipasi. Dodd menetapkan deadline kampanye itu sampai akhir Juni.

    Akhirnya Dodd menggelar perayaan tentang Hari Ayah yang pertama di Spokane, Washington. Event itu terus mendorong Dodd mempromosikan Hari Ayah agar diakui sebagai peringatan nasional. Selama hampir setengah abad, Dodd berkeliling Amerika Serikat, mengampanyekan Hari Ayah. 

    Kalau Hari Ibu sudah dinyatakan sebagai hari libur nasional pada 1914, maka Hari Ayah baru diakui secara nasional pada 1972. Selama bertahun-tahun Presiden Woodrow Wilson, Calvin Coolidge, dan Lyndon B. Johnson mendukung Hari Ayah jadi hari libur, namun tak ada yang meratifikasi undang-undang untuk itu selama masa jabatan mereka. Dua tahun kemudian, pada masa Presiden Richard Nixxon barulah beleid tersebut diundangkan. 

  • Usai Syuting, Aktris Film Horor Ditangkap Atas Dugaan Pembunuhan

    Usai Syuting, Aktris Film Horor Ditangkap Atas Dugaan Pembunuhan

    OREGON – Seorang aktris dituduh melakukan pembunuhan sehari setelah merampungkan proses syuting film horor, di mana ia berperan sebagai pembunuh.

    Aisling Tucker Moore-Reed dituduh menembak mati pamannya, Shane Patrcik Moore, pada 2016, dan dibebaskan dengan jaminan ketika dia berperan dalam film horor From the Dark setelah mengikuti audisi dengan nama samaran Wyn Reed.

    Para produser film ini mengklaim tidak mengetahui hal tersebut ketika mereka memberi peran ini kepada Aisling, yang mulai syuting pada 2018 selama lima bulan.

    Dalam From the Dark, Aisling memerankan wanita yang menembak seseorang dengan cara yang mirip dengan penembakan dalam kehidupan nyata. 

    “Ada adegan kunci, di mana dia menembak seseorang dengan cara yang sama,” menurut salah satu media lokal Oregon, Amerika Serikat seperti dinukil dari NME, Selasa, 12 November.

    Sehari setelah syuting selesai, Aisling ditangkap polisi yang sebelumnya mendapatkan rekaman ponsel yang diduga menunjukkan penembakan pamannya. 

    Aisling didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama dan kedua. Meski mengaku tidak bersalah, persidangan akan digelar akhir tahun ini.

    Seorang juru bicara untuk perusahaan film mengatakan kepada The Washington Post, anggaran pembuatan film yang rendah membuat mereka tidak melakukan penelusuran latar belakang calon pemainnya.

    “Karena film ini memiliki anggaran yang sangat rendah, dan itu merupakan usaha pertama kami, kami tidak melakukan pemeriksaan latar belakang,” kata juru bicara itu.

    “Jika kita pernah membuat film lagi di masa depan, siapa pun dari kita … kita sekarang tahu bahwa pemeriksaan latar belakang akan menyelamatkan kita. Belajar, tidak peduli seberapa sedikit uang yang kita miliki, ini akan mengurangi sakit kepala.”

  • Mereka yang Bisa Jadi Ancaman di Papua

    Mereka yang Bisa Jadi Ancaman di Papua

    JAKARTA – Papua menjadi perhatian saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anggota Komisi I DPR meminta Prabowo mewaspadai beragam ancaman yang datang ke bumi cenderawasih itu.

    Ancaman itu macam-macam bentuknya. Mulai dari kehadiran misionaris, pekerja sosial, peneliti, wisatawan, jurnalis, hingga bisnis. Mereka mudah berbaur di sana. Ini sebabnya, Papua rawan disusupi.

    Pengamat intelijen dan teroris, Haris Abu Ulya mengatakan, Papua menjadi sasaran dunia karena memiliki nilai strategis dalam banyak aspek. Soal kekayaan alamnya, juga soal wilayahnya yang strategis jadi target operasi intelijen. Ancaman ini yang harus diantisipasi pemerintah. 

    “Tentu semua harus ketat dimonitoring. Ini harus direduksi atau diantisipasi. Papua patut menjadi prioritas utama, tidak boleh lepas dari Indonesia,” ucap Ulya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

    Dia takut wilayah tersebut terpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berbagai ancaman tadi. Apalagi, isu Papua merdeka digaungkan di ranah internasional, lewat Benny Wenda. Isu tersebut juga ditanggapi serius oleh pimpinan Partai Buruh di Inggris Jeremy Corbyn yang berpeluang jadi perdana menteri di sana.

    Langkah yang disarankan Ulya untuk mengantisipasi ancaman ini adalah pelaksanaan operasi teritorial, intelijen dan tempur dari semua Matra. Tujuannya satu, menjaga kedaulatan NKRI serta memastikan Papua menjadi bagian integral NKRI.

    “Perkuatan kemampuan tempur TNI sebagai antisipasi segala kemungkinan untuk menjaga keutuhan wilayah Papua.”

    Saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Prabowo, Senin, 11 November, ancaman terhadap Papua diungkapkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dia khawatir dengan keberadaan misionaris di Papua. Katanya, para misionaris ini bukan sekadar menyebarkan agama, tapi mengancam geopolitik dan ditakutkan bisa menyebabkan kerusuhan di Papua.

    “Maaf Pak Menhan kita ingin singgung sesuatu yang sensitif di Papua, itu banyak juga pesawat yang angkut misionaris, pihak (pengamanan) Papua kesulitan cek ini,” ucapnya.

    “Yang kita khawatirkan (bukan) soal orang sebar agama. Tetapi yang kita khawatir ada orang atas nama misionaris tapi simpan agenda lain di Papua. Itu yang jadi biang kerok, bisa jadi, kita tidak boleh tuduh, tapi harus diperiksa,” tegas Jazuli yang juga menyarankan Prabowo melakukan penambahan personel untuk pengamanan di Papua yang wilayahnya cukup luas. 

    Usai rapat, Prabowo menaytakan akan mempertimbangkan usulan semua hasil rapat dengan Komisi I DPR ini. Dia juga akan menyusun strategi sembari merumuskan postur pertahanan dengan berbasis ancaman di sana.

    “Mereka (Komisi I) baru saja kembali dari Papua melihat kondisi kesejahteraan prajurit di situ. Secara garis besar pembahasan yang cukup mendalam tentang postur pertahanan tentang ancaman yang akan kita rumuskan bersama dengan lembaga-lemabaga lain pemerintah,” ujar Prabowo usai rapat.

    Menhan Prabowo Subianto usai melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR (Mery/VOI)

  • Revitalisasi JPO yang Difokuskan Hanya di Pusat Kota

    Revitalisasi JPO yang Difokuskan Hanya di Pusat Kota

    JAKARTA – Pemprov Jakarta bakal merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Jembatan itu bakal disulap dengan konsep kekinian, yang diminati para pengincar lokasi foto instagramable.

    Ketiga JPO itu ada di kawasan Hotel Le Meridien, Universitas Atmajaya, dan Dukuh Atas. JPO ini nantinya bakal dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan dan lift untuk memudahkan akses kaum disabilitas, lansia dan ibu hamil.

    Khusus untuk JPO di kawasan Hotel Le Meridien, akses penyeberangan juga akan diperlebar, yang awalnya hanya 2,5 meter menjadi 5 meter. Pondasi JPO itu juga akan diperkuat. 

    “JPO yang di depan Le Meridien itu kan demand-nya (penggunanya) tinggi. Kemudian, strukturnya memang agak goyang, maka akan kita perkuat sekalian kita lebarin,” tutur Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho. 

    Revitalisasi ketiga JPO akan dimulai akhir November 2019 dan rencananya rampung Maret 2020. Biaya revitalisasi menggunakan dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari sejumlah perusahaan. Revitalisasi satu JPO disertai dengan pengadaan lift, membutuhkan biaya sekitar Rp10 miliar. Jika ditotal, ketiga JPO menelan biaya Rp30 miliar. 

    Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang fokus merevitalisasi JPO di kawasan Sudirman-Thamrin karena daerah tersebut tingkat kesibukannya tinggi dan jadi sentral bisnis di Jakarta.

    Dengan begitu, diharapkan revitalisasi JPO di jalan Sudirman efektif untuk menarik minat wisatawan karena pengalaman berfoto dengan latar kota Jakarta.

    “Apalagi, dalam waktu dekat Jakarta akan menyelenggarakan Formula E. Jadi, JPO yang dipoles fokus di kawasan sentral dulu, seperti jalan protokol. Pasti banyak orang asing yang menginap di hotel di sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin tertarik menyeberang di JPO tersebut,” kata Trubus kepada VOI, Selasa, 12 November. 

    Namun, revitalisasi JPO dengan pengadaan lift ini dipertanyakan sejumlah anggota Komisi D DPRD Jakarta. Anggota Komisi D dari Fraksi PSI, Viani Limardi, menganggap pengadaan lift di jalan Protokol tak terlalu dibutuhkan. Sebab, rata-rata pengguna JPO tersebut adalah pekerja yang kantornya berada di sekitar jalan Sudirman. 

    “Yang paling membutuhkan lift itu kan orang-orang lansia. Orang lansia itu kebanyakan mengakses JPO di daerah pemukiman, di pinggir, bukan di jalan protokol.”

    Sementara, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan revitalisasi memang sengaja dilakukan di pusat kota. Setidaknya itu jawaban dari Dinas Bina Marga ketika dia tanya. Ketika ada anggaran baru, revitalisasi akan dilajutkan pada JPO di luar jalan protokol. 

    “Memang soal ketersediaan dana. Katanya, nanti di tahun berikutnya dirancang revitalisasi di luar jalan protokol jika ada biaya yang tersedia,” ucap Syarif.

    Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi suka memoles JPO dengan nuansa kekinian. Sejak awal menjabat pada 2017, Anies merevitalisasi sebanyak 12 JPO di Jalan Sudirman sampai jalan MH Thamrin–tiga JPO dalam rencana.

    Tapi, JPO yang dipercantik Anies kebanyakan berada di Jalan Sudirman. Revitalisasi JPO di luar Jalan Sudirman hanya ada dua, yakni di kawasan Pasar Minggu dan Jalan Daan Mogot. 

    Anies melakukan revitalisasi JPO dimulai dari JPO Bundaran Senayan, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya pada Februari. Lalu, menyusul revitalisasi JPO Dukuh Atas. 

  • Aplikasi Bantuan Darurat Bencana Karya Siswa SMA Jakarta

    Aplikasi Bantuan Darurat Bencana Karya Siswa SMA Jakarta

    JAKARTA – Tak ada salahnya, apps Bantuan Cepat (BAPAT) harus jadi aplikasi wajib di gawai kalian. Selain karena karya anak bangsa — masih duduk di SMU — aplikasi ini perlu buat warga Indonesia yang memang dikepung oleh bencana alam. 

    Aplikasi BAPAT dibikin oleh siswa SMA Jakarta Intercultural School (JIS) Michael Mulianto untuk menghadapi tanggap darurat bencana. Aplikasi yang akan segera dirilis di Play Store itu memungkinkan penggunanya untuk memahami situasi dan keadaan gawat darurat ketika bencana.

    “BAPAT ini adalah solusi dalam memberi bantuan cepat saat keadaan darurat terutama ketika bencana,” kata Michael di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat @america, Jakarta, Sabtu 9 November.

    Siswa kelas 3 SMA ini menjelaskan, BAPAT adalah aplikasi interaktif berisi berbagai materi soal bantuan di sekitar pengguna ponsel cerdas. BAPAT berfungsi untuk memberikan langkah-langkah panduan kepada penggunanya; tentang cara bertindak mengatasi beberapa jenis bencana termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, banjir dan topan.

    Aplikasi ini punya bot obrolan (semacam robot) yang dapat memberikan saran untuk lebih dari 50 penyakit serta menemukan rumah sakit terdekat bila diperlukan. Ada juga tombol panggilan darurat yang dapat digunakan pengguna saat mengalami masalah serius.

    Meski saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris, kata dia, BAPAT masih akan dikembangkan agar tersedia dalam bahasa Indonesia sehingga manfaatnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

    BAPAT, lanjut dia, memiliki fitur yang memiliki performa lebih baik saat ponsel dalam keadaan terhubung jaringan internet atau daring/online. Kendati begitu, aplikasi dapat digunakan saat ponsel di luar jaringan (luring/offline) internet.

    “Beberapa fitur memang ‘online’ tapi yang ‘offline’ tetap bisa tapi terbatas. Setiap orang kini punya ‘smartphone’ bahkan di desa sekalipun sehingga bisa memanfaatkan itu,” kata dia.

    BAPAT memang masih perlu banyak pengembangan di sana-sini. Contohnya, BAPAT harus dibikin semenarik mungkin supaya bisa jadi bacaan dan dipahami terlebih dahulu. Karena hampir tak mungkin BAPAT dibaca oleh orang yang baru saja terkena musibah bencana alam. Mereka sudah dipusingkan bagaimana menyelamatkan diri.

    Tapi setidaknya, BAPAT ini sudah banyak membetot perhatian. Bahkan Profesor Dr Ir Kazan Gunawan (Guru Besar Tetap Universitas Esa Unggul), Profesor Dr Moermahadi Soerja Djanegara (Guru Besar Tetap Program Studi Akuntansi STIE Kesatuan Bogor, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI) dan Mayor Jenderal Komaruddin Simanjuntak (Tenaga Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana, purnawirawan Perwira Tinggi TNI-AD, mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana) hadir dalam peluncuran BAPAT.

    Selain itu, hadir Kolonel Farid Ma’ruf (Komandan SATGASGAB, mantan Komandan Korem 162/WB), Jason Sudirdjo (Siswa SMA ACS Jakarta, Founder of Heart For Lombok Foundation), perwakilan Palang Merah Indonesia dan lainnya.