Xcloud.id

Category: Voi.id

  • Imbas Longsor, Lintas Sulawesi Wilayah Barat Gorontalo Utara Terputus

    Imbas Longsor, Lintas Sulawesi Wilayah Barat Gorontalo Utara Terputus

    JAKARTA – Lintas Sulawesi Wilayah Barat di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo terputus. Hal ini dikarenakan longsor yang terjadi pada Sabtu, 29 Maret dini hari sekitar pukul 03.30 WITA.

    “Longsor ini terjadi dini hari setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah ini sejak pukul 20.00 WITA pada Jumat malam. Hujan sangat deras mengakibatkan luncuran tanah dan bebatuan dari bukit di Dusun Basulapa tersebut,” kata Kepala Desa Kasia Andri Usu mengutip Antara.

    Ia mengatakan longsor sepanjang 30 meter tersebut menutup seluruh badan jalan mengakibatkan arus lalu lintas terputus total.

    Kendaraan roda empat tidak bisa melewati jalur ini, sementara motor harus diangkat namun dipastikan sangat menguras tenaga karena medan longsor cukup berat.

    Ia mengatakan telah menginformasikan kondisi terputusnya akses lintas Sulawesi tersebut ke beberapa grup Whatsapp.

    “Saat ini kami menunggu bantuan dari Kecamatan Monano. Seorang pemilik alat berat dari wilayah tersebut mengerahkan satu unit alat berat untuk membantu membuka material longsor,” katanya.

    Saat ini pula kata Andri, pihak TNI dan Polri di wilayah tersebut sementara membantu pengamanan ruas jalan akibat terjadi penumpukan kendaraan dari dan ke ibu kota kabupaten. Khususnya kendaraan lintas Sulawesi dari dan ke Provinsi Sulawesi Tengah.

    Tidak ada jalan alternatif sehingga penumpukan kendaraan dari dua arah tak terhindarkan.

  • Cuti Lebaran, Danpussimpur TNI AD Ingatkan Anggota Perhatikan Keamanan dan Keselamatan

    Cuti Lebaran, Danpussimpur TNI AD Ingatkan Anggota Perhatikan Keamanan dan Keselamatan

    JAKARTA – Komandan Pusat Simulasi Tempur (Danpussimpur) Kodiklat TNI AD Kolonel Inf. Trijoko Adiwiyono meminta anggotanya yang akan menjalani cuti Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah untuk memperhatikan keamanan dan keselamatan.

    Itu disampaikannya saat mengambil apel satuan yang diikut seluruh anggotanya di lapangan upacara Markas Pussimpur Kodiklat TNI AD, Kota Bandung.

    “Pagi ini saya ambil apel, tentunya ada hal yang perlu saya sampaikan menjelang kita akan melaksanakan libur, ” kata Danpussimpur, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 28 Maret.

    Selain itu, Danpussimpur juga mengingatkan anggotanya untuk menjaga faktor keamanan dan keselamatan selama cuti lebaran.

    “Bagi yang mudik siapkan mulai dari sekarang, kalau mudik menggunakan transportasi sendiri, cek kendaraannya. Kemudian selama dalam perjalanan, saya harapkan menjaga faktor keamanan,” imbau Danpussimpur.

    Dalam kesempatan apel ini, Danpussimpur juga secara simbolis memberikan bingkisan lebaran dan THR kepada perwakilan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Pussimpur Kodiklat TNI AD.

    Abituren Akademi Militer tahun 1996 tersebut mengatakan, bingkisan dan THR yang diberikan adalah bentuk perhatian komando untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran tiba.

    “Untuk lebaran ini komando ataupun dinas akan memberikan sedikit bingkisan dan THR. Tolong jangan dilihat dari besarnya, nominalnya atau isinya apa, tetapi lihatlah bentuk perhatian komando dan dinas Pussimpur ini untuk membantu kebutuhan para anggota semuanya,” pungkas Danpussimpur Kodiklat TNI AD.

  • Warga Jakarta Diimbau Tak Pulang Kampung Gegara COVID-19 dalam Memori Hari Ini, 28 Maret 2020

    Warga Jakarta Diimbau Tak Pulang Kampung Gegara COVID-19 dalam Memori Hari Ini, 28 Maret 2020

    JAKARTA – Memori hari ini, lima tahun yang lalu, 28 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau warga Jakarta untuk tak pulang ke kampung halamannya masing-masing. Imbauan itu dilakukan karena angka penularan virus Korona sedang tinggi-tingginya.

    Sebelumnya, pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia bawa masalah baru. Angka penularan dan kematian gara-gara virus dari Wuhan meningkat. Imbasnya ke mana-mana. Segenap rakyat Indonesia – utamanya Jakarta jadi dilanda kepanikan.

    Eksistensi pandemi COVID-19 membawa kepanikan tak bisa dianggap remeh. Negara-negara yang dulunya meremehkan kehadiran virus Korona mulai merasakan dampaknya. Virus itu terus menjangkiti warga dunia.

    Tiada negara yang tak kerepotan. Badan kesehatan dunia, WHO juga ikut kelimpungan. Narasi itu karena pandemi COVID-19 adalah hal yang baru. WHO masih menerka-nerka cara penanganannya. Optimal tidaknya tindakan panduan melawan virus belum ketahuan.

    Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta era 2017-2022 sedang memeriksa bantuan kebutuhan medis saat pandemi COVID-19 di Ibu Kota. (jakarta.go.id)

    Kondisi itu membawa kebimbangan di mana-mana. Beberapa negara kemudian mulai berinisiatif melakukan tindakan sendiri-sendiri. Ada juga yang menggelorakan karantina wilayah (lockdown) sebagai opsi utama memutus mata rantai penyebaran virus Korona.

    Narasi yang sama sempat pula diambil oleh Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta itu ingin segera melakukan karantina wilayah. Rencana itu diyakini Anies dapat membawa banyak manfaat bagi seisi Jakarta.

    Kondisi Jakarta yang sentral dianggap jadi pertimbangan paling penting. Kala penularan di Jakarta tak ditanggulangi dengan serius, maka daerah lain bisa sulit melawan penyebaran COVID-19. Tenaga kesehatan takkan bisa menampung pasien COVID-19 terus menerus.

    Ide karantina wilayah yang dilontarkan awal Maret 2020 mendapatkan dukungan dari beberapa anggota DPR RI. Mereka setuju dengan ide Anies karena karantina wilayah dianggap langkah yang paling tepat. Sebab, belum ada langkah pencegahan yang mempuni selain karantina wilayah.

    “Ya saya kira sekarang harus sama sudah antara pemerintah pusat dan DKI persepsinya seperti sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Gubernur sebelumnya. Pak gubernur kan udah minta lockdown untuk Jakarta, saya kira itu lebih efektif, karena semua orang kan masuk DKI.”

    “Saya kira sebenarnya ini kan sudah lama ini yang diwacanakan oleh Gubernur DKI kan untuk me-lockdown Jakarta. Tetapi terganjalnya di pemerintah pusat. Karena DKI ini sentral masuk, jadi saya kira bisa itu untuk DKI itu perlu diambil tindakan lockdown seperti itu, khusus DKI,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie sebagaimana dikutip laman kumparan, 27 Maret 2020.

    Keinginan Anies tak kunjung mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Kondisi itu disayangkan banyak pihak karena angka penularan COVID-19 di Jakarta meningkat tajam. Anies pun tak kehilangan akal. Ia mengimbau warga Jakarta untuk tidak pulang kampung pada 28 Maret 2020.

    Imbauan itu diungkap Anies supaya warga Jakarta tak membawa virus ke kampung halaman. Mereka yang terlihat sehat-sehat saja dapat terinfeksi virus Korona dan menularkan ke keluarganya. Anies juga menjamin mereka yang tetap di Jakarta akan difasilitasi urusan kesehatan.

    Suasana Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta yang sangat sepi saat pandemi COVID-19 melanda. (jakarta.go.id)

    “Salah satu hal yang kami bahas tadi, kami minta seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak meninggalkan Jakarta keluar, khususnya ke kampung halaman. Pesan ini sesungguhnya sudah disampaikan berkali-kali, tujuannya memastikan bahwa bapak, ibu, saudara sekalian, sehat.”

    “Bila membutuhkan layanan kesehatan kami bisa memberikan bantuan. Jadi saya berharap kepada semuanya ambil sikap bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan Jakarta dan jangan pulang kampung, apalagi bila yang bersangkutan berstatus sebagai ODP (orang dalam pemantauan),” ujar Anies sebagaimana dikutip laman kompas.com, 28 Maret 2020.

  • Tim Investigasi Diperlukan untuk Menyelidiki Kekerasan Aparat dalam Demo Tolak UU TNI

    Tim Investigasi Diperlukan untuk Menyelidiki Kekerasan Aparat dalam Demo Tolak UU TNI

    JAKARTA – Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat menilai, gelombang unjuk rasa yang masif terjadi di berbagai daerah mengindikasikan besarnya kemarahan publik terhadap keputusan DPR dan pemerintah mengesahkan UU TNI.

    Sebab, masyarakat sipil melihat tiga poin utama yang disepakati DPR dan pemerintah dalam revisi UU TNI yang mengindikasikan kembalinya dwi fungsi TNI, yakni penambahan jabatan sipil untuk personel TNI aktif, perluasan keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), perpanjangan masa pensiun perwira TNI.

    Sayangnya, aksi mahasiswa di berbagai daerah menolak UU TNI direspons dengan tindakan represif oleh aparat keamanan. Tak hanya oleh personel Polri, kasus-kasus kekerasan terhadap peserta aksi juga dilaporkan dilakukan personel TNI yang diperbantukan mengawal protes masyarakat sipil.

    Dari 47 wilayah yang menggelar aksi demonstrasi menolak UU TNI selama sepekan terakhir, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menemukan kasus kekerasan oleh aparat terjadi di 10 wilayah. Selain mahasiswa, ada juga jurnalis yang jadi korban tindakan represif aparat.

    “Aksi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang, Purwokerto. Itu memang sangat masif. Ini menunjukkan aksi mereka mewakili kemarahan publik, mewakili kekecewaan publik terkait pengesahan UU TNI,” ujar Rakhmat, Jumat 28 Maret 2025.

    Dia menyatakan, demonstran penolak UU TNI tidak seharusnya direpresi dengan tindakan brutal, bahkan sampai harus ditangkap. Tindakan represif dalam mengatasi demontrasi tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. “Mereka kecewa karena tidak didengar dan hak mengeluarkan pendapat dan berunjuk rasa dijamin undang-undang. Karena itu, jika ada wacana usulan investigasi, itu yang harus kita sampaikan karena banyak kasus penanganan di berbagai daerah ini di luar kewajaran,” imbuhnya.

    Rakhmat menegaskan, koalisi masyarakat sipil perlu membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus-kasus kekerasan oleh aparat terhadap peserta unjuk rasa menolak UU TNI di berbagai daerah. Salah satu fokus penyelidikan ialah mencari tahu apakah aksi represif aparat yang masif itu terstruktur dan dikomandoi oleh pejabat tertinggi dari Polri.

    “Batas-batas prosedural yang dilakukan oleh polisi itu banyak yang dilanggar. Harusnya tidak perlu diborgol, tidak perlu ditangkap, tidak perlu dibawa ke kantor kepolisian. Jadi, cukup dengan dialogis, cukup dengan melakukan blokade. Jadi, tidak perlu melakukan kekerasan dan seterusnya karena mahasiswa itu adalah anak- anak muda yang sedang mengalami puncak pemikiran dan puncak semangat,” terangnya.

    “Evaluasi terhadap kerja personel Polri dalam menangani aksi unjuk rasa perlu dilakukan demi mencegah tindakan represif aparat tak terus berulang. Dalam jangka panjang, akan ada aksi yang eskalasinya mungkin akan meningkat,” tutup Rakhmat.

  • Resep Marshmallow Nougat, Sajian Enak dan Praktis untuk Lebaran

    Resep Marshmallow Nougat, Sajian Enak dan Praktis untuk Lebaran

    JAKARTA – Selain kue seperti nastar, lidah kucing, kastengel, terdapat camilan manis lainnya yang bisa disajikan di momen Lebaran. Camilan manis tersebut adalah marshmallow nougat.

    Marshmallow nougat termasuk camilan yang baru populer, dengan berbagai rasa manis dan bahan yang unik. Inilah resep lengkap untuk membuat marshmallow nougat di momen Lebaran, yang dibagikan oleh food influencer, Michele Alex di TikToknya, @cheekykiddo, dikutip pada Jumat, 28 Maret 2025.

    Bahan-bahan yang diperlukan:

    30 gr mentega

    30 gr dark cooking chocolate

    300 gr marshmallow

    125 gr susu bubuk

    30 gr cocoa powder

    100 gr freeze dried strawberry

    100 gr biskuit

    130 gr kacang-kacangan

    Cara membuatnya:

    1. Lelehkan mentega dan dark cooking chocolate dengan api yang kecil sedang. Kemudian masukkan marshmallow dan aduk hingga meleleh.

    2. Matikan api, lalu masukkan susu bubuk dan cocoa powder, aduk rata. Kemudian masukkan stroberi, biskuit, dan kacang-kacangan, aduk kembali hingga merata.

    3. Pindahkan adonan ke wadah yang sudah dialasi dengan baking paper. Ratakan adona di wadah, kemudian tunggu hingga mendingin dan mengeras.

    4. Setelah adonan mengeras, potong menjadi bagian-bagian kecil seperti dadu.

    5. Kemudian masukkan ke dalam toples, dan marshmallow nougat siap disantap bersama keluarga saat Lebaran.

  • Pencabutan Moratorium Bukan Solusi Badai PHK di Indonesia

    Pencabutan Moratorium Bukan Solusi Badai PHK di Indonesia

    JAKARTA – Koordinator Migrant Care, Muhammad Santosa menilai pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran indonesia (PMI) ke Arab Saudi membuktikan kegagalan pemerintah dalam membuka lapangan kerja usai hantaman badai PHK di dalam negeri.

    Seperti diketahui, gelombang PHK menghantam Indonesia. Setelah Sritex memecat 12 Ribu karyawannya karena jeratan utang, PT Yamaha Music Indonesia menyusul dengan memberhentikan 1.100 pekerjanya imbas penutupan pabrik. Yamaha Music menutup dua pabrik piano di kawasan Jakarta dan Bekasi. Rencananya, Yamaha bakal pulang kampung atau relokasi ke China.

    Belum selesai, berita PHK kembali menyeruak dari pabrik Sanken yang memecat sedikitnya 400 pekerjanya mulai Juni 2025. Tahun lalu, Sanken yang berlokasi Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Bekasi, telah mem-PHK 500 pekerjanya.

    Di tengah hantaman badai PHK itu, pemerintah memutuskan mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi. Ada 600 Ribu kuota yang disiapkan dengan jaminan keamanan lebih dari kerajaan Arab serta potensi devisa yang masuk mencapai Rp31 triliun.

    Menurut Santosa, keputusan pemerintah mencabut moratorium merupakan jalan pintas akibat kegagalan mencegah badai PHK dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah seperti gelap mata karena tergiur iming-iming jaminan gaji besar dari Arab Saudi.

    “1.500 Riyal Arab Saudi jelas pemerintah tergiur, kenapa? Karena asumsinya itu sekitar Rp6 juta atau Rp6,5 juta. Nah ini kan ketika membuka lapangan pekerjaan (di Indonesia) dengan gaji segini belum ada, UMR Jakarta saja baru menyentuh angka Rp5,5 juta,” ujarnya dalam keterangan, Jumat 28 Maret 2025.

    Dia menjelaskan, pengiriman PMI ke Arab Saudi, bukan sekadar urusan devisa dan juga lapangan kerja saja. Data dari BP2TKI pada 2023, Arab Saudi bukan tujuan utama PMI dibandingkan negara lain. Jumlah PMI terbesar berangkat ke Taiwan sebanyak 39.178 orang, Hongkong 33.639 orang, Malaysia 38.478 orang, Jepang 4.927 orang, dan Korea Selatan 6.999 orang. Sementara itu, Arab Saudi hanya menerima 2.424 PMI.

    Meski jumlah PMI di Arab lebih kecil, negara ini justru mencatat aduan tertinggi dari PMI. Data BP2TKI 2023 menunjukkan pada Juni 2023, terdapat 261 aduan dari PMI di Arab Saudi, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (137 aduan), Hongkong (117 aduan), Taiwan (115 aduan), dan Kamboja (26 aduan).

    “Karena itu, pemerintah perlu mendengarkan suara dari organisasi PMI, jangan main asal cabut moratorium kerja sama penempatan pekerja di Arab Saudi. Karena Saudi Arabia ini terkenal sebagai satu negara, di mana terjadi pelanggaran HAM-nya cukup banyak ya terhadap warga negara kita yang bekerja di sana,” ungkap Santosa.

    Dia juga juga mempertanyakan, apakah ada kajian mendalam sebelum mencabut moratorium, mengingat moratorium sudah cukup lama dilakukan. “Sehingga membutuhkan suatu kajian kenapa ini dibuka. Lalu apakah ada evaluasi yang sudah dilakukan sehingga ini menjadi dasar, ada perbaikan perlindungan sebelum moratorium dan pasca pencabutan moratorium itu,” katanya.

  • Viral Beras SPHP 5 Kg Berisi 4,7 Kg, Bulog: Bukan Beras Kami

    Viral Beras SPHP 5 Kg Berisi 4,7 Kg, Bulog: Bukan Beras Kami

    JAKARTA – Sempat viral video yang beredar di media sosial TikTok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak sesuai ukuran kemasan 5 kilogram (kg). Dalam video tertulis bahwa beras kemasan tersebut ketika ditimbang hanya berisi 4,7 kg.

    “Hari ini 20 Februari 2025 kita spill yang buruk buruk astagfirullah, saya beli beras SPHP tulisannya 5 kg. Saya buka kan, ada dua jahitan. Kepo lah saya. Beda rasa timbangannya, saya timbang 4,7 kg,” ucap suara yang ada di video TikTok @ketapang, dikutip Jumat, 28 Maret.

    Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq membantah beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ukuran 5 kg telah dikurangi takarannya.

    Marga menegaskan bahwa beras yang ada di video viral itu bukan beras milik Bulog. Dia juga meyakini telah melakukan takaran dan pengemasan yang baik.

    “Yang jelas itu bukan dari Bulog. (Untuk pengawasan) Quality control kita ada, setelah itu ke dipasarkan,” katanya kepada wartawan, ditulis Jumat, 28 Maret.

    Lebih lanjut, Marga mencurigai video yang viral itu. Dia menilai bisa saja kemasan SPHP disalahgunakan. Untuk menindak oknum yang melakukan itu, Bulog akan melimpahkan kepada Satuan Tugas Pangan.

    “Bisa aja misalnya sudah habis (isi berasnya), kantongnya diisi lagi, kan begitu. (Penindakan) kita kan ada Satgas Pangan, Bulog hanya menyiapkan beras,” tuturnya.

  • Pengganti Hasto, Sekjen PDIP Tergantung Sikap ke Pemerintahan Prabowo

    Pengganti Hasto, Sekjen PDIP Tergantung Sikap ke Pemerintahan Prabowo

    JAKARTA – PDI Perjuangan diketahui segera menggelar Kongres untuk menentukan struktur partai, termasuk ketua umum dan sekjen. Dengan Megawati Soekarnoputri akan kembali menjadi ketua umum, PDIP membuka peluang sebesar-besarnya bagi kader untuk bersaing memperebutkan posisi sekjen yang saat ini masih diduduki Hasto Kristiyanto.

    Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, dinamika yang berpotensi muncul menjelang kongres PDIP adalah terkait figur sekjen pengganti Hasto. Pasalnya, seluruh akar rumput PDIP sudah bulat meminta Megawati kembali menduduki tampuk ketua umum.

    Namun, sebelum menentukan siapa yang akan menggantikan Hasto, PDIP disebut harus menentukan sikap terlebih dahulu, apakah akan mendukung atau berseberangan dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Sikap terhadap pemerintah ini yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Sekjen PDIP.

    “Kalau posisi Ketum PDIP masih Ibu Mega ya. Kalau Sekjen masih dinamis. PDIP harus menentukan dahulu apakah menjadi mitra kritis atau mitra strategis,” ungkap Agung, Jumat 28 Maret 2025.

    Dia menyatakan, jika PDIP memutuskan untuk mengabil mitra strategis, maka sosok yang menjadi sekjen adalah kader yang mampu “mengerem” Megawati, seperti Ahmad Basarah, Utut Adianto atau Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    Sebaliknya, bila PDIP memutuskan menjadi mitra kritis maka akan beberapa kader yang dianggap mampu menjadi corong sikap PDIP. “Kalau mitra kritis, ada Adian Napitupulu, Deddy Sitorus dan mungkin Ronny Talapessy juga kritis,” tambah Agung.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun menyatakan, banyak kader PDIP yang berpeluang menjadi sekjen partai. Ia mempersilakan siapa pun yang ingin maju untuk bertarung dalam Kongres mendatang.

    Meski demikian, Komarudin mengaku belum mengetahui siapa saja yang berminat mencalonkan diri sebagai sekjen. Menurutnya, pemilihan sekjen tetap akan ditentukan oleh ketua umum terpilih dalam kongres.

  • Aksi Represif Saat Demo UU TNI Bukti Kuatnya Nuansa Militeristik

    Aksi Represif Saat Demo UU TNI Bukti Kuatnya Nuansa Militeristik

    JAKARTA – Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal menilai aksi represif aparat dalam menangani demonstran penolak UU TNI menunjukkan kuatnya nuansa militeristik seperti dalam berbagai rekaman video, di mana terlihat personel Brimob yang diperkuat dengan kendaraan taktis berhadapan dengan kelompok mahasiswa yang hanya “bersenjatakan” tali rafia.

    “Akibatnya, kekerasan yang menimpa massa aksi di sejumlah kota saat demonstrasi menolak UU TNI tak terhindarkan lagi. Mengapa kekerasan yang berujung jatuh korban luka dan penangkapan peserta aksi terus berulang terjadi? Tentu ada dugaan hierarki satu komando dari kepolisian,” ungkapnya, Jumat 28 Maret 2025.

    Dia menjelaskan, aksi unjuk rasa dan mekanisme untuk penanganannya sudah dirinci dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

    “Tapi, polisi di lapangan kerap punya tafsir sendiri menghadapi demonstran. Sebut saja, misalnya, ketika massa demo sudah melewati waktu senja dan terus bertahan, maka polisi punya dalih untuk membubarkan. Apa pun alasan dan argumen peserta aksi sering tidak dihiraukan lagi. Harus bubar dan pada momen itulah penggunaan kekerasan oleh polisi kerap dilakukan untuk mendesak peserta aksi mundur dan bubar,” tukasnya.

    Iqbal mengatakan, perlu dibentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus- kasus represif aparat dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Pasalnya, dia pesimistis Polri bakal mengubah metode penanganan aksi unjuk rasa.

    Padahal, dia memprediksi gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak UU TNI akan terus berlanjut. Apalagi, DPR saat ini juga tengah membahas revisi UU Polri dan KUHAP yang juga potensial bermasalah.

    “Ketiga, revisi UU itu semuanya dilakukan dengan tidak ada partisipasi bermakna (meaningful participation) yang benar-benar serius melibatkan publik dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintahan Prabowo tampak kuat sekali untuk mengelola negara secara resentralisasi dan militeristik,” tutup Iqbal.

  • IBM Sebut Small Language Models Jadi Masa Depan AI yang Lebih Efisien

    IBM Sebut Small Language Models Jadi Masa Depan AI yang Lebih Efisien

    JAKARTA – Di ranah industri, Large Language Models (LLM) dikenal karena dilatih menggunakan kumpulan data dalam jumlah yang besar. Namun, proses pelatihannya dapat memakan waktu berbulan-bulan dan memerlukan bantuan penyempurnaan oleh manusia. 

    Pengembangan LLM bahkan juga membutuhkan biaya yang sangat besar, bisa mencapai jutaan dolar, yang menjadi tantangan finansial signifikan bagi banyak perusahaan perangkat lunak dan start-up.

    Sebagai perusahaan teknologi global, IBM melihat bahwa saat ini banyak perusahaan perangkat lunak yang beralih ke Small Language Models (SLM), untuk mempercepat pengembangan solusi AI mereka. 

    Menurut IBM, model ini membutuhkan daya komputasi dan memori yang lebih rendah, sehingga hanya memerlukan dataset berukuran kecil, sehingga memungkinkan untuk dijalankan secara lokal (on-premise) tanpa bergantung pada penyimpanan cloud.

    Karena dirancang untuk tugas-tugas spesifik, SLM tidak hanya lebih cepat untuk dilatih dan diimplementasikan, tetapi juga sudah mampu menyaingi atau bahkan dapat melampaui model lain dengan ukuran yang serupa.

    “Inilah sebabnya mengapa banyak perusahaan yang semakin melirik SLM,” kata Roy Kosasih, Presiden Direktur, IBM Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Jumat, 28 Maret 2025.

    Bahkan, jika bersifat open-source, Roy melihat SLM akan menjadi semakin ideal. SLM juga dinilai sangat cocok untuk bisnis apa pun yang ingin mengadopsi AI, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya, anggaran, atau waktu. 

    Di masa mendatang, IBM percaya SLM akan memainkan peran penting dalam evolusi agen AI dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi, penalaran yang lebih canggih, dan kemampuan pemecahan masalah yang semakin kompleks. 

    “Dengan memanfaatkan sistem AI atau menjalankan AI generatif berdasarkan model bahasa yang lebih kecil atau model yang sesuai dengan kebutuhan, biaya operasional AI dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan akurasi, mempercepat proses, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan,” pungkas Roy.