Xcloud.id

Category: Voi.id

  • Menaker Minta Jadikan Hari Buruh Sebagai Momentum Untuk Berkolaborasi

    Menaker Minta Jadikan Hari Buruh Sebagai Momentum Untuk Berkolaborasi

    JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak pemangku kepentingan yaitu pemerintah, dunia industri dan usaha, serta pekerja untuk meningkatkan kolaborasi strategis dalam momen peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025.

    “Kita bersama-sama menjadikan May Day untuk saling berkolaborasi. Kolaborasi itu dapat dimulai dengan berkumpul seperti hari ini, memahami aspirasi dan keinginan masing-masing dan kita mencari solusi terbaiknya,” kata Menaker Yassierli di sela-sela acara bertajuk “May Day 2025: Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” di Universitas Pertamina Jakarta, Kamis.

    Yassierli menilai sinergi strategis antara pemangku kepentingan terkait penting untuk menjawab tantangan-tantangan ketenagakerjaan dan industri dalam waktu dekat.

    Ia menyebutkan bahwa kondisi ekonomi global yang tidak menentu, ditambah dengan isu-isu lainnya, akan berdampak langsung pada sektor ini.

    “Tantangan terkait kesejahteraan, penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan, law enforcement untuk bisa tegak di industri, itu tidak mudah (dilakukan) karena Indonesia begitu luas dan kompleks,” ujar Yassierli.

    “Sekarang bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi hal yang semakin berubah dalam struktur ketenagakerjaan dan tantangan ke depan,” imbuhnya.

    Selain itu, Menaker juga menyoroti banyaknya pekerja informal seperti mitra pengemudi ojek daring/online (ojol) serta kurir daring di Indonesia. Ia menilai hal ini sebagai tantangan untuk memastikan mereka memiliki perlindungan sosial.

    “Pekerja informal seperti ojek dan kurir online yang jumlahnya cukup besar dan signifikan. Perlu kita pastikan perlindungan sosialnya, dan (diprediksi) pekerja-pekerja informal akan semakin banyak seiring dengan perkembangan IT,” kata Yassierli.

    Tak hanya itu, lanjut dia, penggunaan kecerdasan buatan/artificial intelegence atau AI yang bijak, hingga tuntutan global untuk menuju ekonomi hijau juga perlu menjadi perhatian agar para pekerja di Indonesia bisa adaptif dan berdaya saing.

    “Ini harus kita hadapi bersama dan harus kita jawab dengan kolaborasi,” ujar Menaker.

  • Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional, Rasakan Panas Terik Matahari

    Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional, Rasakan Panas Terik Matahari

    JAKARTA – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei mendapat sambutan ratusan ribu buruh yang hadir.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo sempat menyapa para buruh di tengah terik matahari yang menyengat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kaum buruh.

    Perayaan Hari Buruh Internasional kali ini mengusung tema “Buruh Bersatu, Bela Negara”. Selain Presiden Prabowo Subianto, perayaa Hari Buruh Internasional juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Ketua DPR RI Puan Mahariani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

  • Hari Buruh, Legislator Suarakan Hak Petani dan Nelayan Maluku

    Hari Buruh, Legislator Suarakan Hak Petani dan Nelayan Maluku

    JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan (Dapil) Maluku Saadiah Uluputty menyuarakan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, serta masyarakat sekitar hutan dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.

    Ia menekankan bahwa Hari Buruh Internasional tidak hanya milik pekerja industri formal, melainkan juga para pekerja di sektor primer yang kerap terlupakan.

    “Hari Buruh bukan hanya milik buruh pabrik atau sektor industri formal. Kita harus memperluas perspektif bahwa petani, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan juga pekerja produktif yang menopang ketahanan pangan, keberlanjutan ekologi dan ekonomi daerah,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah di Ambon, Kamis.

    Menurutnya, tantangan yang dihadapi para pekerja di sektor pertanian dan kelautan bukan hanya terkait lapangan kerja, tetapi juga menyangkut peningkatan keterampilan (upskilling), pendapatan serta kesejahteraan yang berkelanjutan.

    Saadiah menegaskan bahwa negara harus lebih hadir dan kuat dalam menyediakan akses pelatihan, teknologi tepat guna, dan perlindungan harga komoditas.

    Ia mendorong kementerian terkait untuk memprioritaskan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan.

    Ia juga menyoroti pentingnya validasi dan pemutakhiran data pekerja di sektor-sektor tersebut agar mereka dapat memperoleh akses pembinaan dan perlindungan sosial yang setara dengan pekerja formal.

    “Kita tidak bisa bicara kesejahteraan kalau buruh tani masih terjebak dalam sistem distribusi yang timpang, harga hasil panen yang tidak stabil, atau nelayan yang tak punya jaminan ketika musim paceklik datang. Negara harus hadir lebih tegas dan konsisten,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Saadiah mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk memperhatikan nasib para pekerja informal, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku, yang kerap luput dari perhatian dalam kebijakan nasional.

    “Hormatilah kerja mereka, tingkatkan keterampilan mereka, dan sejahterakan hidup mereka. Itulah makna sejati dari Hari Buruh,” ucapnya.

  • Mendagri Tito Soroti Peran Strategis Non-State Actors dalam Stabilitas Keamanan Global

    Mendagri Tito Soroti Peran Strategis Non-State Actors dalam Stabilitas Keamanan Global

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pentingnya memahami serta menjalin kolaborasi efektif dengan non-state actors dalam menghadapi tantangan keamanan yang bersifat transnasional.

    Perihal tersebut disampaikan saat berpidato pada forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.

    “Indonesia memandang non-state actors sebagai entitas yang memainkan peran signifikan dalam lanskap keamanan saat ini.”

    “Mereka terbagi ke dalam dua kategori: hostile non-state actors yang menjadi ancaman terhadap stabilitas dan friendly non-state actors yang dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan,” ujar Mendagri Tito dalam paparannya dikutip Kamis, 1 Mei 2025.

    Tito turut memaparkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok ekstremis kekerasan yang memiliki keterkaitan internasional, seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Jamaah Ansharut Daulah yang terkait dengan ISIS.

    Indonesia juga telah menghadapi konflik bersenjata berkepanjangan dengan kelompok separatis, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

    Selain itu, Mendagri juga menyoroti berbagai tantangan kejahatan transnasional yang melibatkan kolaborasi antara non-state actors domestik dan asing, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta eksploitasi ilegal sumber daya alam.

    Aktivitas tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

    Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa banyak friendly non-state actors yang justru menjadi mitra penting dalam upaya perdamaian dan kontra-radikalisasi.

    Ia menyebut keberhasilan proses damai di Aceh sebagai contoh nyata, yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan Presiden Finlandia saat itu, Martti Ahtisaari, serta tokoh mediator Juha Christensen, yang kemudian bergabung Asian Peace and Reconciliation Center.

    Dalam penanganan terorisme, Indonesia juga banyak terbantu oleh kerja sama dengan lembaga kajian, seperti International Crisis Group yang dipimpin oleh Sidney Jones serta Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

    Lembaga-lembaga ini telah memberikan analisis berbasis riset yang mendalam terhadap jaringan terorisme, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalamnya.

    Berdasarkan pengalaman tersebut, Mendagri menyampaikan dua rekomendasi utama. Pertama, memperkuat kerja sama antarnegara, tidak hanya pada tingkat strategis, tetapi juga operasional antar-aparat keamanan.

    Selanjutnya yang kedua, melibatkan friendly non-state actors, seperti LSM, think tank, dan komunitas sipil lainnya dalam strategi pencegahan serta penanggulangan ancaman dari hostile non-state actors.

    “Forum ini merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi antara negara, lembaga kajian, dan organisasi internasional seperti The Soufan Center dapat memperkuat kerja sama lintas batas dalam menghadapi ancaman global,” kata Tito.

    Tak lupa, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurahman Al Thani, Menteri Dalam Negeri Qatar Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, serta kepada Ali Soufan dari The Soufan Center, atas penyelenggaraan forum yang menjadi ajang penting pertukaran pandangan dan penguatan jejaring internasional.

    Global Security Forum (GSF) 2025 adalah forum keamanan internasional tahunan yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 28–30 April 2025.

    Forum tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada 2018 ini menjadi ajang strategis bagi pemimpin dunia dan pakar keamanan untuk membahas isu-isu global, termasuk terorisme, kejahatan siber, dan mediasi konflik.

    Tahun ini, GSF menyoroti peran non-state actors yang kian dominan dalam mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.

  • Sokonindo Automobile Gelar Talkshow Bareng Helmy Yahya, Bahas Manfaat Mobil Listrik untuk Bisnis

    Sokonindo Automobile Gelar Talkshow Bareng Helmy Yahya, Bahas Manfaat Mobil Listrik untuk Bisnis

    JAKARTA – Selain memperkenalkan mobil listrik terbarunya, PT Sokonindo Automobile yang menaungi merek DFSK dan Seres di Indonesia, menggelar talkshow bersama figur selebriti Helmy Yahya.

    Tema pembicaraan talk show tersebut bertajuk ‘Manfaat Mobil Listrik untuk Bisnis’, yang berlangsung di Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) di Hall B3 Booth A2.

    Acara ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberi informasi kepada para pelaku bisnis tentang keunggulan nyata dari penerapan kendaraan listrik (EV) dalam operasi mereka.

    Helmy Yahya berbagi wawasannya tentang bagaimana EV dapat berkontribusi pada penghematan biaya, meningkatkan citra perusahaan, dan sejalan dengan praktik bisnis yang berkelanjutan.

    Head of Sales & Marketing PT Sokonindo Automobile, Doni Putra Okten, mengungkapkan rasa senang dapat menyelenggarakan acara ini yang penuh dengan wawasan bersama tokoh Helmy Yahya.

    “Kami percaya bahwa kendaraan listrik menawarkan manfaat yang menarik bagi para pelaku bisnis yang ingin mengoptimalkan operasi mereka dan berkontribusi ke masa depan yang lebih hijau.”

    “Melalui DFSK dan Seres, kami berkomitmen untuk berbagai kebutuhan komunitas bisnis Indonesia,” kata Doni, saat pemaparan, di Kemayoran, Kamis, 1 Mei 2025.

    Acara tersebut juga bertujuan untuk menyosialisasikan kampanye ‘Zero Emission Fund’ yang merupakan inisiatif Sokonindo untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik untuk semua kalangan.

    Konsumen dapat memanfaatkan subsidi sebesar Rp51 juta untuk pembelian model Gelora E dan Seres E1 dengan melakukan trade-in kendaraan lama yang berbahan bakar bensin.

    Lebih Dekat dengan Seres E1 dan DFSK Gelora E

    Seres E1 merupakan mobil listrik murni yang hadir dalam dua varian, di mana mobil tersebut dibanderol mulai dari Rp189-219 juta.

    Seres E1 memiliki empat pilihan warna mulai dari elegant white, oxygen blue, fairy green, dan mist rose. Soal jarak tempuhnya, mencapai 22 km.

    Sementara itu, untuk Gelora E merupakan kendaraan multifungsi yang sempurna untuk kebutuhan bisnis maupun individu.

    Dengan jangkauan hingga 300 km untuk setiap pengisian daya penuh dan motor listrik penggerak roda belakang (RWD), Gelora E juga ideal sebagai kendaraan niaga yang memiliki kapasitas penumpang dan daya angkut barang yang besar dengan efisiensi tinggi. Hal itu menjadikannya solusi cerdas dan ramah lingkungan untuk berbagai kebutuhan.

  • Perkuat Kerja Sama Bilateral dan Selatan-Selatan

    Perkuat Kerja Sama Bilateral dan Selatan-Selatan

    JAKARTA – Kehadiran Kedutaan Besar Angola di Tanah Air akan memperkuat kerja sama bilateral hingga kerangka Selatan-Selatan dalam semangat Asia-Afrika, kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Ch. Nasir.

    Itu disampaikannya di sela-sela peresmian Kedutaan Besar Angola bersama Sekretaris Negara yang juga Wakil Menteri Luar Negeri Republik Angola Bidang Administrasi, Keuangan, dan Warisan Budaya  Osvaldo Dos Santos Varela di Jakarta, Rabu 30 April.

    “Saya yakin kehadiran Kedutaan Besar Angola di Jakarta akan menciptakan banyak peluang untuk memperkuat tidak hanya kerja sama bilateral namun juga dalam kerangka kemitraan Selatan-Selatan dalam semangat Asia-Afrika,” ungkap Wamenlu Tata, sapaan akrabnya, melansir keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Kamis 1 Mei.

    Pembukaan Kedutaan Besar di Jakarta merupakan langkah strategis Pemerintah Angola untuk kian mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia.

    Kedubes Angola di Jakarta, yang juga terakreditasi untuk Brunei Darussalam, menggantikan perwakilan diplomatik Angola yang sebelumnya berkedudukan di Singapura.

    Peresmian Kedutaan Besar Angola ini berselang satu tahun lebih sejak Duta Besar Republik Angola untuk RI, Floréncio Mariano da Conceiҫão e Almeida, menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden RI pada Desember 2023.

    Diketahui, Angola merupakan sumber komoditas minyak terbesar kedua bagi Indonesia dari kawasan Sub-Sahara Afrika.

    Impor minyak Indonesia dari Angola mencapai 12 juta barel per tahun. Saat ini tengah diupayakan agar Indonesia dapat meningkatkan perdagangan sektor migas dengan Anggola ke depannya.

    Selain sektor migas, Indonesia dan Angola juga tengah berupaya mendiversifikasi kerja sama ekonominya, termasuk di bidang agroindustri dan perikanan.

    Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Angola sejak tahun 2001. Angola sendiri diakreditasikan kepada Kedutaan Besar RI di Windhoek, Namibia, sejak tahun 2004.

  • Pakistan Mengaku Bukan Pihak yang Memulai Ketegangan dengan India

    Pakistan Mengaku Bukan Pihak yang Memulai Ketegangan dengan India

    KARACHI – Pakistan pada Rabu (30/4) menekankan bahwa mereka bukan pihak pertama yang meningkatkan ketegangan, tetapi memperingatkan bahwa negara itu akan merespons “dengan sangat keras” setiap tindakan eskalasi semacam itu oleh India.

    Saat berbicara dalam konferensi pers di Islamabad, Menteri Luar Negeri Ishaq Dar mengatakan angkatan bersenjata Pakistan “dalam kondisi waspada” dan “waspada” terhadap perkembangan yang terjadi setelah serangan 22 April di wilayah Kashmir yang dikelola India, yang menewaskan 26 orang.

    “Para pemimpin dunia.. telah meminta pihak-pihak terkait untuk menahan diri dalam beberapa hari terakhir. Saya telah menjelaskan dengan sangat jelas, atas nama pemerintah dan negara, bahwa Pakistan tidak akan menjadi pihak pertama yang melakukan tindakan eskalasi,” kata Dar.

    “Namun, jika terjadi tindakan eskalasi oleh India, kami akan menanggapinya dengan sangat tegas,” tambah dia.

    Pakistan, katanya lebih lanjut, “tidak ada hubungannya” dengan serangan Pahalgam. “Titik.”

    “Pakistan tidak memiliki hubungan apa pun… dan juga bukan penerima manfaat potensial,” tambahnya.

    Seraya mengecam penangguhan sepihak perjanjian pembagian air yang disponsori Bank Dunia, Perjanjian Perairan Indus oleh New Delhi, Dar menegaskan kembali peringatan Islamabad bahwa tindakan apa pun untuk menghentikan atau mengalihkan pembagian air Pakistan akan diperlakukan sebagai “tindakan perang.”

    Dia menuduh New Delhi menggunakan serangan terbaru tersebut sebagai alasan untuk “menekan perjuangan kemerdekaan yang sah” di Jammu dan Kashmir, dan untuk melancarkan “sentimen Islamofobia yang terang-terangan” terhadap warga Kashmir, seperti dikutip sumber Anadolu.

    Serangan Pahalgam semakin memperburuk hubungan yang sudah tegang antara Pakistan dan India terkait wilayah Himalaya yang disengketakan.

  • Berantas Pungutan Liar, Lapas Cipinang Sediakan Tiga Saluran untuk Melapor

    Berantas Pungutan Liar, Lapas Cipinang Sediakan Tiga Saluran untuk Melapor

    JAKARTA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang  tegaskan komitmennya dalam memerangi praktik pungutan liar (pungli) melalui kegiatan sosialisasi layanan dan mekanisme pengaduan yang berlangsung di ruang kunjungan, Kamis 1 Mei.

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas),  Wachid Wibowo, yang menyerukan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan gratis bagi seluruh Warga Binaan serta keluarga mereka.

    “Jika ada pungli, jangan takut untuk melapor. Semua layanan kami berikan tanpa biaya. Kami menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan, baik oleh Warga Binaan maupun keluarga mereka, dan kami menjamin kerahasiaan serta keselamatan pelapor,” tegas Wachid saat menyampaikan arahan di hadapan petugas dan Warga Binaan.

    Ia juga menjelaskan bahwa pengaduan dapat disampaikan melalui kotak aduan yang tersedia di setiap blok hunian, atau secara daring melalui WhatsApp di nomor 0812-1351-5837, serta melalui Aplikasi LATUCIP GO, khususnya melalui fitur PANDUSAPI (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menyediakan kanal pengaduan digital secara langsung.

    “Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan publik di Lapas Cipinang, berjalan sesuai standar, bebas pungutan liar (pungli), dan berorientasi pada penghormatan hak-hak dasar. Saya sengaja turun langsung untuk mendengar masukan dari masyarakat,” ujar Wachid Wibowo.

    “Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi keluarga Warga Binaan, untuk menyampaikan laporan jika menemukan indikasi pungli atau pelayanan yang tidak sesuai prosedur. Tidak perlu takut. Kami akan tanggapi secara serius dan profesional,” ujarnya.

    Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban (ADKAMTIB), Yulius Jum Hertantono, menambahkan bahwa tindakan tegas akan diberlakukan terhadap setiap pelaku pungli, baik yang berasal dari petugas maupun tenaga pendamping (tamping).

    “Layanan di dalam lapas harus bebas dari pungli. Kalau ada oknum yang terbukti melanggar, kami akan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Integritas adalah harga mati,” ujarnya.

    Sosialisasi ini disambut positif oleh warga binaan. Salah satunya, YK (48), yang tengah menjalani pidana terkait kasus narkotika. Dia mengaku merasa lebih memahami alur dan prosedur layanan pemasyarakatan.

    “Sosialisasi seperti ini bikin kami tidak mudah dibohongi atau dimanfaatkan. Sekarang kami tahu bagaimana mengakses layanan resmi dan bisa melaporkan jika ada yang tidak beres,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas I Cipinang terus berupaya memperkuat transparansi layanan, meningkatkan partisipasi aktif warga binaan dan keluarga, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

    Pendekatan berbasis  keterbukaan informasi dan akses pengaduan yang jelas menjadi fondasi penting  dalam mewujudkan layanan pemasyarakatan yang humanis, akuntabel, dan  bermartabat.

    Intuk diketahui kunjungan keluarga digelar setiap Senin hingga Kamis, terbagi dalam dua sesi: pukul 09.00–11.00 WIB dan 13.00–15.00 WIB dan semua kunjungan tanpa dikenakan biaya apa pun. 

  • OPPO Luncurkan Tablet Pad Neo dan Pad 3 di Indonesia

    OPPO Luncurkan Tablet Pad Neo dan Pad 3 di Indonesia

    JAKARTA – OPPO Indonesia meluncurkan dua tablet terbaru pada Rabu, 30 April 2025. Kedua tablet dengan sistem Android ini adalah OPPO Pad Neo dan OPPO Pad 3 dengan edisi spesial layar matte.

    OPPO Pad Neo merupakan tablet entry-level yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Dengan layar 11,4 inci 2,4K ReadFit dan rasio 7:5, visualisasi perangkat ini terlihat seperti buku.

    Dengan begitu, pengguna dapat memakai Pad Neo sebagai alat untuk membaca e-book. Selain tampilannya yang dibuat menyerupai buku, OPPO Pad Neo menghadirkan Circadian Friendly dan Full Care Display 2.0 dengan cahaya biru yang melindungi mata.

    Jika pengguna gemar menonton, tablet ini juga dilengkapi quad-speaker Dolby Atmos dengan suara yang jernih. Pengguna juga mendapatkan kapasitas baterai yang besar, yakni 8000mAh, dengan pengisian cepat 33W SUPERVOOC dari OPPO.

    Berikutnya, OPPO Pad 3 merupakan tablet yang dirancang untuk kebutuhan yang lebih profesional. Perangkat ini menggunakan layar anti-reflektif nano-texture yang dappat mengurangi silau hingga 97 persen sehingga bisa membaca dan menulis di bawah sinar matahari.

    Tablet ini menggunakan chipspet Dimensity 8350 dari MediaTek yang mendukung penggunaan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI), misalnya AI Rewrite, AI Summary, dan AI Translation, secara on-device.

    OPPO Pad 3 juga menghadirkan fitur Boundless View untuk membuka tiga aplikasi secara bersamaan dalam mode split-screen. Seperti ponsel lipat dua OPPO yang baru diluncurkan, tablet ini dapat terhubung dengan iPhone dan iPad.

    Pengguna tidak perlu khawatir dengan baterainya karena OPPO Pad 3 menggunakan kapasitas baterai 9520mAh dengan pengisian daya cepat 67W SUPERVOOC. Dengan demikian, tablet ini memiliki ketahanan daya yang lebih besar dibarengi dengan pengisian yang cepat.

  • PPATK Blokir 5000 Rekening Terkait Judi Online senilai Rp 600 Miiar Lebih

    PPATK Blokir 5000 Rekening Terkait Judi Online senilai Rp 600 Miiar Lebih

    JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

    Langkah tegas ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT) yang digalakkan sebagai upaya kolaboratif lintas instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta memperkuat peran masyarakat luas dalam memerangi maraknya praktik judi online.

    Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan blokir yang telah dilakukan oleh PPATK ini adalah bagian dari misi besar penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online (judol).

    “Proses penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), narkotika, penipuan, prostitusi, hingga kehancuran rumah tangga akibat ketergantungan pada judi online,” ujar Ivan.

    Ia menambahkan bahwa aktivitas kriminal lain kerap menjadi konsekuensi lanjutan dari kecanduan judol, di mana pelaku berupaya memenuhi kebutuhan akan aktivitas ilegal tersebut.

    “Di balik upaya memerangi judol, faktanya adalah Polri dan lembaga terkait sedang menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.

    PPATK terus mendorong kerja sama erat antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem nasional yang bersih dari pencucian uang dan perjudian ilegal. Gernas APU/PPT diyakini menjadi salah satu instrumen strategis yang efektif untuk menutup ruang gerak para pelaku kejahatan keuangan dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.