Xcloud.id

Category: Voi.id

  • Susun Perda Larangan Onde-ondel Ngamen, DPRD Tunggu Kajian Budayawan Betawi

    Susun Perda Larangan Onde-ondel Ngamen, DPRD Tunggu Kajian Budayawan Betawi

    JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyebut pihaknya masih menunggu usulan dan kajian dari praktisi budaya Betawi sebelum menyusun peraturan daerah (perda) yang merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

    Dalam racangan perda tersebut, akan ditegaskan regulasi mengenai larangan ondel-ondel untuk mengamen, serta optimalisasi pemanfaatan ondel-ondel untuk kegiatan kebudayaan.

    “Kita di DPRD sedang menunggu saja usulan yang dibuat oleh para praktisi budaya betawi dalam hal ini LKP Bamus Betawi para praktisi yang lainnya sudah berkali-kali melakukan workshop diskusi seminar,” kata Khoirudin kepada wartawan, Jumat, 13 Juni.

    Setelah kajian lengkap, Pemprov DKI akan menyusun naskah akademik sebelum draf rancangan perda dibahas bersama DPRD DKI

    “Setelah draftnya selesai, diserahkan ke eksekutif, selanjutnya kita akan melakukan proses pembahasan dan kita target secepatnya untuk jadi perda,” ujar Khoirudin.

    Dalam kesempatan itu, Khoirudin kembali mengingatkan ondel-ondel yang merupakan ikon budaya Betawi tak boleh digunakan untuk mengamen.

    “Sebaiknya ngamen jangan menggunakan perangkat budaya karena merendahkan yang memiliki budaya tersebut. Semua daerah memiliki budaya, tentu semua daerah gak ingin budaya ini dikenal untuk ngamen,” tegasnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan ondel-ondel yang dijadikan mengamen tak sesuai dengan nilai kebudayaan Betawi.

    “Saya sangat berharap bahwa ondel-ondel itu merupakan budaya yang dinamis, enggak statis. Tetapi harus juga mendapatkan apresiasi penghargaan yang memadai. Saya termasuk yang kemudian memesankan supaya, mohon maaf, ondel-ondel tidak digunakan untuk mencari mengamen, lah,” kata Pramono di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Mei.

    Pramono mengungkapkan jajarannya akan melakukan sosialisasi terhadap larangan ondel-ondel mengamen di jalan.

    Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan menggandeng sanggar-sanggar budaya Betawi untuk memanfaatkan penggunaan ondel-ondel di Jakarta untuk tampil dalam berbagai kegiatan.

    “Orang itu enggak ngamen kalau dicukupi dan diberikan kesempatan untuk bisa tampil di ruang-ruang yang lainnya. Sehingga, ondel-ondel yaudah nanti kita buat, kita undang berbagai acara di ibu kota, acara yang banyak banget,” jelas Pramono.

  • Bobby Nasution Tak Terima Sumut Disebut ‘Ambil ‘4 Pulau, Temui Gubernur Sumut Muzakir

    Bobby Nasution Tak Terima Sumut Disebut ‘Ambil ‘4 Pulau, Temui Gubernur Sumut Muzakir

    JAKARTA – Kemendagri memutuskan bahwa Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan masuk ke dalam wilayah administrasi Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Warga Aceh protes, tak terima dengan keputusan Kemendagri itu. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menemui Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Bobby mengajak Pemprov Aceh untuk bersama-sama mengelola potensi sumber daya alam ke-empat pulau itu.

    Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Mendagri Tito Karnavian mempersilahkan pihak-pihak yang tak terima dengan keputusan itu untuk menggugat ke PTUN. Seperti yang diketahui, Aceh memiliki Otonomi Khusus Daerah, sehingga Aceh bisa mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri.

    Polemik kepemilikan 4 pulau ini turut mendapat perhatian dari anggota dewan. Anggota Komisi III DPR asal Aceh, Nasir Djamil meyakini 4 pulau itu milik Aceh.

    Dewan MKD DPR Nazaruddin Dek Gam juga mendesak Mendagri Tito segera mengembalikan kepemilikan ke-empat pulau itu ke Aceh.

    Menurutnya, keputusan Kemendagri bisa menimbulkan keributan antara dua provinsi. Permasalahan kepemilikan 4 pulau ini memang telah berlangsung sejak lama. Simak informasi selengkapnya di VOI.id.

  • Member Rugi Ratusan Juta, CWIG Layangkan Somasi Terbuka Ke Perusahaan MLM

    Member Rugi Ratusan Juta, CWIG Layangkan Somasi Terbuka Ke Perusahaan MLM

    JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) menerima banyaknya laporan dugaan pelanggaran UU ITE dan hak konsumen dari para member PT BEST.

    Berdasarkan banyaknya laporan member yang dirugikan tersebut, CWIG secara resmi melayangkan somasi terbuka kepada perusahaan multi level marketing (MLM) itu.

    “CWIG meminta CEO PT BEST menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh member melalui media massa (online, cetak dan elektronik). Kemudian melakukan pembayaran seluruh hak – hak member, termasuk bonus, royalti dan reward, disertai laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit,” kata Ketua Umum DPP-CWIG, Henry Hosang di Jakarta, Kamis malam (12/6/2025).

    Henry juga meminta agar perusahaan MLM itu memulihkan akses akun member yang diblokir atau dibekukan tanpa dasar hukum yang sah.

    Dikatakan Henry, perusahaan MLM itu juga harus menghentikan pemindahan struktur jaringan member yang dilakukan secara sepihak, dan mengembalikannya ke kondisi semula.

    Kemudian, menghentikan setiap praktik sistem internal yang berpotensi melanggar hukum. Menyampaikan tanggapan/respon resmi secara tertulis terhadap surat somasi ini.

    “Somasi ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas sejumlah laporan dari masyarakat, khususnya para member PT. BEST yang mengadukan dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen,” ujarnya.

    Berdasarkan verifikasi awal, CWIG menduga terdapat indikasi perbuatan yang berpotensi melanggar ketentuan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik konsumen/member, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008.

    “Adanya dugaan manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik yang berpotensi merugikan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016. Pelanggaran hak – hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, kompensasi, serta perlakuan adil, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” katanya.

    Secara tegas, CWIG memberikan waktu 3 hari kerja sejak somasi dikirimkan agar PT. BEST memberikan klarifikasi resmi dan menyelesaikan hak-hak member secara transparan dan akuntabel.

    “Kami bertindak berdasarkan laporan-laporan yang telah diverifikasi. Tujuan kami adalah memastikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen tetap terlindungi dan tidak dirugikan oleh sistem yang tidak transparan,” ujar Henry.

    Somasi ini, lanjut Henry, adalah langkah hukum preventif dan merupakan bagian dari komitmen CWIG dalam menjalankan fungsi pengawasan publik secara profesional dan sah.

    Sementara jika terbukti ada tindak pidana, CWIG akan melaporkan ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

  • Dirut Ardianto Targetkan Antam Jadi Key Player Mineral Strategis

    Dirut Ardianto Targetkan Antam Jadi Key Player Mineral Strategis

    JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) resmi meunjuk Achmad Ardianto sebagai Direktur Utama.

    Ardianto menjelaskan, kedepan fokus Antam adalah melanjutkan penguatan fundamental bisnis operasional eksplorasi dan tambang, serta tata kelola perdagangan komoditas strategis, termasuk nikel, bauksit, dan emas melalui penerapan prinsip transparansi dan efisiensi yang ketat di seluruh rantai pasok, dari hulu hingga hilir. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah nasional, tetapi juga menjadikan Antam sebagai tolok ukur praktik tata kelola industri pertambangan di Indonesia.

    “Kami berkomitmen untuk tumbuh sebagai global key player dalam industri pertambangan yang berkelanjutan, dengan menempatkan penguatan model eksplorasi dan operasi penambangan serta tata kelola niaga komoditas strategis sebagai prioritas utama,” ujar Ardianto, yang dikutip Jumat, 13 Juni.

    Ia menambahkan bahwa setiap langkah transformasi akan senantiasa mengedepankan kepatuhan dan akuntabilitas, selaras dengan agenda hilirisasi nasional.

    “Penguatan kompetensi, integritas, dan budaya kerja yang adaptif menjadi pilar utama kami dalam transformasi Antam menghadapi tantangan pasar global dan mendukung agenda hilirisasi nasional secara berkelanjutan,” ujar Ardianto.

    Ardianto menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dan budaya kerja adaptif untuk menghadapi dinamika pasar global. Penguatan kompetensi, integritas, dan budaya kerja yang mencerminkan core values AKHLAK menjadi pilar Antam kedepan.

    “Antam siap menghadapi tantangan baru serta mendorong inovasi dan keberlanjutan jangka panjang,” tandas dia.

  • Google Diduga Sengaja Membunuh Situs Web Kecil Demi Fitur AI Overviews!

    Google Diduga Sengaja Membunuh Situs Web Kecil Demi Fitur AI Overviews!

    JAKARTA – Sebuah laporan terbaru memunculkan kekhawatiran serius terkait dominasi Google dalam dunia pencarian digital. Fitur terbarunya, AI Overviews, dituduh secara drastis mengurangi trafik situs web independen.

    Kini justru memunculkan pertanyaan besar: apakah Google melalui teknologi AI-nya sedang “menyensor” situs web? Jika benar, maka ini bukan hanya persoalan bisnis, melainkan ancaman terhadap keberagaman informasi dan kelangsungan ekosistem internet terbuka.

    Google memperkenalkan AI Overviews sebagai fitur pencarian yang memberikan jawaban cepat dan ringkas langsung dalam hasil pencarian, tanpa perlu mengklik ke situs lain. Bagi pengguna, ini terlihat sebagai layanan yang cepat, praktis, dan “gratis.” Namun, bagi banyak penerbit independen, fitur ini merupakan pukulan telak.

    Nate Hake, pendiri dan CEO platform perjalanan independen Travel Lemming, mengungkapkan bahwa Google mungkin telah secara sistematis menyingkirkan situs-situs kecil dari hasil pencarian.

    Dalam laporan panjangnya, ia menyebut Google melakukan serangkaian pembaruan algoritma antara tahun 2023 dan 2024 yang tidak semata-mata ditujukan untuk peningkatan kualitas pencarian, melainkan untuk membuka jalan menuju pencarian berbasis AI yang mengutamakan konten buatan Google sendiri.

    Hake mengklaim bahwa banyak situs independen kehilangan lebih dari 95% trafik organik mereka, yang merupakan sumber utama pendapatan dan keberlangsungan mereka.

    Dari “Konten oleh Manusia” ke Dominasi AI

    Google sempat mengampanyekan prinsip “konten oleh manusia, untuk manusia,” tetapi Hake mencatat bahwa pada September 2023, Google diam-diam menghapus bagian “ditulis oleh manusia” dari pedoman kualitasnya.

    Tak lama kemudian, algoritma mulai berubah drastis, dan situs-situs independen mulai kehilangan visibilitasnya. Pada 2024, setelah banyak situs mengalami penurunan trafik besar-besaran, Google meluncurkan AI Overviews secara resmi. Fitur ini merangkum konten dari situs-situs pihak ketiga dan menampilkannya langsung di hasil pencarian—tanpa perlu mengarahkan pengguna ke sumber aslinya.

    Bagi para pembuat konten, ini adalah pukulan ganda: mereka kehilangan trafik sekaligus melihat konten mereka dipakai tanpa imbalan oleh sistem AI milik Google.

    Standar Ganda Google

    Yang membuat situasi makin kontroversial adalah dugaan adanya perlakuan berbeda antara situs besar dan situs kecil. Menurut Hake, beberapa media besar mendapatkan peringatan terlebih dahulu sebelum terkena penalti, lengkap dengan kesempatan untuk memperbaiki dan mengajukan banding. Sementara itu, situs kecil mengalami penurunan trafik secara mendadak tanpa penjelasan, tanpa sarana pemulihan.

    Kasus Reddit menjadi sorotan: di saat situs independen mengalami penurunan drastis, trafik Reddit justru melonjak. Tak lama kemudian, diketahui bahwa Google menandatangani kesepakatan lisensi konten senilai 60 juta dolar AS (Rp974 miliar) dengan Reddit. Hake menduga ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi Google untuk mengamankan konten dari pemain besar demi kebutuhan model AI mereka, sambil membiarkan situs-situs kecil tenggelam.

    Google Mengakui, Tapi Solusinya Nihil

    Dalam pertemuan dengan Hake dan sejumlah penerbit lainnya pada Oktober 2024, Google secara terbuka meminta maaf dan mengakui bahwa penurunan trafik bukan kesalahan penerbit. Namun, Google juga menyampaikan bahwa trafik tidak akan kembali karena sistem pencarian sudah “berubah secara permanen akibat AI.” Artinya, era mendapatkan trafik dari Google telah berakhir bagi banyak pembuat konten.

    Masalah utamanya bukan hanya soal trafik atau algoritma, melainkan kelangsungan ekosistem konten itu sendiri. Situs independen adalah fondasi dari internet terbuka. Mereka menciptakan konten orisinal yang menjadi bahan dasar bagi AI, termasuk milik Google.

    Namun, jika mereka tidak mendapatkan trafik, mereka tidak mendapat penghasilan. Tanpa penghasilan, mereka berhenti memproduksi konten. Akibatnya, sumur informasi bagi AI juga bisa mengering.

    Hake memperingatkan masa depan yang suram:

    – AI Overviews akan menjadi sumber utama jawaban, membuat pengguna tak perlu mengunjungi situs lain.

    – Google akan memonetisasi pertanyaan dan jawaban lewat fitur seperti “Ads that Answer.”

    – Hanya segelintir media besar yang akan bertahan dan menjadi penyedia utama konten bagi AI.

    – Suara-suara independen dan alternatif akan terkikis atau hilang sepenuhnya dari internet.

    Ancaman Bagi Demokrasi Informasi

    Implikasinya tidak hanya menyangkut model bisnis, tapi juga demokrasi informasi. Jutaan orang menggunakan Google untuk mencari informasi tentang pekerjaan, kesehatan, agama, bahkan politik. Jika semua jawaban dikendalikan oleh satu entitas—dan sumber informasi alternatif makin dibungkam—maka Google tidak hanya menguasai pasar, tapi juga opini publik.

    Kenyamanan jawaban instan dari AI memang menggoda. Namun, pertanyaannya: apakah kita rela membayar harga mahal berupa hilangnya keberagaman dan kemandirian informasi hanya demi kecepatan?

    Google menyebut ini sebagai evolusi pencarian. Namun, banyak yang mulai menyebutnya sebagai bentuk sensor algoritmik yang terselubung.

  • Pembangunan Infrastruktur Nasional, Presiden Prabowo Buka Keterlibatan Swasta

    Pembangunan Infrastruktur Nasional, Presiden Prabowo Buka Keterlibatan Swasta

    “Kita sekarang berani kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang riil,” pungkas Presiden. (Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden)

  • Gubsu Bobby Nasution Ajak Aceh Bahas Kepemilikan 4 Pulau di Kemendagri

    Gubsu Bobby Nasution Ajak Aceh Bahas Kepemilikan 4 Pulau di Kemendagri

    MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengajak pembahasan kepemilikan empat pulau antara Sumut dan Aceh langsung dibahas bersama di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Saya dari awal kemarin ke Aceh bertemu gubernur Aceh. Kami ingin sampaikan, bahwa masalah kepemilikan pulau. Mohon maaf, mau kita bahas dari pagi sampai pagi pun sebenarnya tidak akan ada solusinya,” tegas Bobby dilansir ANTARA, Kamis, 12 Juni.

    Gubernur menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selalu membuka diri jika harus membahas ulang atas kepemilikan empat pulau yang masuk ke wilayah Sumatera Utara.

    Menurutnya, pembahasan yang dilakukan di daerah tidak menyelesaikan persoalan karena keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

    Hanya saja, ketika Gubernur Sumut Bobby Nasution datang ke Banda Aceh pada Kamis (4/5), Gubernur Aceh Muzakir Manaf memilih pergi mendahului saat akan membahas soal pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian.

    Bahkan, sejumlah wartawan yang sudah menunggu tidak bisa mewawancarai Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem untuk ikut serta ke Kemendagri di Jakarta.

    “Kalau mau dibahas, ayo sama-sama. Kami terbuka. Tapi kalau soal keputusan, biarlah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita bahas dengan pihak yang tidak bisa memutuskan,” tegasnya.

     

    Gubernur juga menekankan, kunjungannya ke Banda Aceh bukan mengajak kerja sama atas pengelolaan empat pulau, melainkan membuka ruang diskusi lebih lanjut.

    “Kita ke sana, bukan mau mengajak kerja sama. Kerja sama itu, dilakukan kalau sudah jelas pulau itu milik Provinsi Sumut. Kalau memang begitu, kita akan membuka opsi kerja sama dengan siapa pun,” jelas Bobby.

    Adapun potensi sumber daya alam empat pulau perbatasan dua kabupaten yakni Tapanuli Tengah dan Aceh Singkil, Bobby mengaku belum memegang data konkret.

    “Katanya ada minyak, gas, dan lain-lain. Tapi saya tidak pegang datanya, dinas pun tidak punya. Jadi kalau ditanya ada potensi, ayo kita bahas sama-sama,” katanya.

    Gubernur juga menanggapi isu empat pulau itu atas hadiah untuk dirinya sesuai Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau ditetapkan pada 25 April 2025.

    Ia menegaskan, wilayah tersebut termasuk dalam Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, sehingga jika memang hadiah bukan ditujukan kepada dirinya.

    “Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo?. Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan ke Bobby Nasution, tapi ke bupati Tapteng. Karena nanti yang mengeluarkan izin segala macam itu bupati Tapteng,” tegasnya.

    Gubernur Bobby mengatakan sesuai informasi Bupati Tapteng Masinton Pasaribu bahwa tidak ada penghuni tetap di empat pulau tersebut.

    Melainkan hanya para nelayan yang singgah sementara dari wilayah Aceh Singkil, Sibolga, dan Tapteng.

    “Konfliknya ini soal kepemilikan. Kalau memang soal kepemilikan, ayo kita bahas sama-sama ke Jakarta. Jangan terus ribut di daerah, karena tidak akan selesai,” kata Bobby.

     

  • Gubsu Bobby Nasution Ajak Aceh Bahas Kepemilikan 4 Pulau di Kemendagri

    Gubsu Bobby Nasution Ajak Aceh Bahas Kepemilikan 4 Pulau di Kemendagri

    MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengajak pembahasan kepemilikan empat pulau antara Sumut dan Aceh langsung dibahas bersama di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Saya dari awal kemarin ke Aceh bertemu gubernur Aceh. Kami ingin sampaikan, bahwa masalah kepemilikan pulau. Mohon maaf, mau kita bahas dari pagi sampai pagi pun sebenarnya tidak akan ada solusinya,” tegas Bobby dilansir ANTARA, Kamis, 12 Juni.

    Gubernur menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selalu membuka diri jika harus membahas ulang atas kepemilikan empat pulau yang masuk ke wilayah Sumatera Utara.

    Menurutnya, pembahasan yang dilakukan di daerah tidak menyelesaikan persoalan karena keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

    Hanya saja, ketika Gubernur Sumut Bobby Nasution datang ke Banda Aceh pada Kamis (4/5), Gubernur Aceh Muzakir Manaf memilih pergi mendahului saat akan membahas soal pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian.

    Bahkan, sejumlah wartawan yang sudah menunggu tidak bisa mewawancarai Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem untuk ikut serta ke Kemendagri di Jakarta.

    “Kalau mau dibahas, ayo sama-sama. Kami terbuka. Tapi kalau soal keputusan, biarlah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita bahas dengan pihak yang tidak bisa memutuskan,” tegasnya.

     

    Gubernur juga menekankan, kunjungannya ke Banda Aceh bukan mengajak kerja sama atas pengelolaan empat pulau, melainkan membuka ruang diskusi lebih lanjut.

    “Kita ke sana, bukan mau mengajak kerja sama. Kerja sama itu, dilakukan kalau sudah jelas pulau itu milik Provinsi Sumut. Kalau memang begitu, kita akan membuka opsi kerja sama dengan siapa pun,” jelas Bobby.

    Adapun potensi sumber daya alam empat pulau perbatasan dua kabupaten yakni Tapanuli Tengah dan Aceh Singkil, Bobby mengaku belum memegang data konkret.

    “Katanya ada minyak, gas, dan lain-lain. Tapi saya tidak pegang datanya, dinas pun tidak punya. Jadi kalau ditanya ada potensi, ayo kita bahas sama-sama,” katanya.

    Gubernur juga menanggapi isu empat pulau itu atas hadiah untuk dirinya sesuai Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau ditetapkan pada 25 April 2025.

    Ia menegaskan, wilayah tersebut termasuk dalam Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, sehingga jika memang hadiah bukan ditujukan kepada dirinya.

    “Kalau memang itu hadiah untuk Pak Jokowi, kenapa tidak dipindahkan saja ke Solo?. Itu wilayah Tapteng, jadi hadiahnya bukan ke Bobby Nasution, tapi ke bupati Tapteng. Karena nanti yang mengeluarkan izin segala macam itu bupati Tapteng,” tegasnya.

    Gubernur Bobby mengatakan sesuai informasi Bupati Tapteng Masinton Pasaribu bahwa tidak ada penghuni tetap di empat pulau tersebut.

    Melainkan hanya para nelayan yang singgah sementara dari wilayah Aceh Singkil, Sibolga, dan Tapteng.

    “Konfliknya ini soal kepemilikan. Kalau memang soal kepemilikan, ayo kita bahas sama-sama ke Jakarta. Jangan terus ribut di daerah, karena tidak akan selesai,” kata Bobby.

     

  • Mulai Syuting di Semarang, Titip Bunda di Surga-Mu Dipersiapkan sebagai Tontonan Paling Menyentuh di Tahun 2026

    Mulai Syuting di Semarang, Titip Bunda di Surga-Mu Dipersiapkan sebagai Tontonan Paling Menyentuh di Tahun 2026

    JAKARTA – Film “Titip Bunda di Surga-Mu” yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Dono Indarto dan Zora Vidyanata, memulai proses syuting hari ini, Kamis, 11 Juni, yang ditandai dengan konferensi pers di Semarang kemarin malam.

    Disutradarai oleh Hanny R. Saputra, Titip Bunda di Surga-Mu diperankan oleh aktor papan atas Tanah Air, diantaranya Meriam Bellina, Ikang Fawzi, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abun Sungkar, Zora Vidyanata, dan Asri Welas.

    Diproduksi bersama tiga rumah produksi –RRK Pictures, Spectrum Film, dan Festival Pictures – film ini dipersiapkan menjadi salah satu tontonan paling menyentuh di tahun 2026.

    “Ini bukan sekadar adaptasi, tapi perwujudan rasa,” kata Dono Indarto selaku produser dan penulis skenario dalam konferensi pers di Semarang, Rabu kemarin.

    “Kami ingin setiap penonton pulang dari bioskop dengan hati yang hangat dan pikiran yang terbuka, terutama tentang arti pengorbanan orang tua,” tambahnya.

    Adapun, film Titip Bunda di Surga-Mu mengisahkan tentang tiga saudara kandung – Alya, Adam, dan Azzam – yang sejak remaja hidup mandiri dan terpisah dari orang tua. Konflik memuncak saat mereka nekat merampok rumah ibu mereka sendiri demi ambisi pribadi, hingga sang ibu, Moza, mengalami kejatuhan fisik dan batin. Penyesalan pun membuka jalan rekonsiliasi yang justru menyingkap luka-luka lama dalam keluarga mereka.

    Hanny R. Saputra yang kerap menggarap film emosional mengatakan, kekuatan utama film ini terletak pada kedekatannya dengan pengalaman emosional banyak keluarga di Indonesia.

    “Cerita ini sangat manusiawi dan terasa nyata. Kita bicara tentang kesalahan, pengampunan, dan cinta orang tua yang kadang baru kita sadari saat sudah terlambat,” ujar Hanny.

    “Saya ingin menyajikannya dengan jujur dan menyentuh, bukan dengan melodrama yang berlebihan, tapi dengan keheningan yang berbicara,” imbuhnya.

    Di samping itu, Liany Lian dari Festival Pictures menambahkan bahwa pendekatan visual dan tata suasana film akan sangat diperhatikan untuk memperkuat narasi yang sudah kuat sejak dari novelnya.

    “Kami merancang film ini agar penonton bisa merasakan denyut emosinya, bahkan dari tatapan dan jeda antar dialog. Ini film tentang keluarga, dan keluarga adalah hal paling dekat tapi juga paling kompleks dalam hidup kita,” ujar Liany.

    Lebih lanjut, film Titip Bunda di Surga-Mu hadir sebagai refleksi penuh makna akan kasih tak bersyarat, kesalahan yang tak bisa diulang, dan maaf yang menyembuhkan. Dengan pendekatan sinematik mendalam dan kekuatan visual emosional, film ini tak hanya ditujukan untuk pembaca setia novelnya, tetapi juga untuk siapa saja yang pernah menjadi anak dan menyadari betapa besar cinta seorang ibu.

    Informasi lebih lanjut mengenai tanggal perilisan film dan rangkaian promosi akan diumumkan dalam waktu dekat melalui akun Instagram resmi @titipbundadisurgamu dan @rrk_official3.

  • Polisi Tahan 3 Tersangka Korupsi Obat Puskesmas di Buru Selatan

    Polisi Tahan 3 Tersangka Korupsi Obat Puskesmas di Buru Selatan

    AMBON – Kepolisian Resor (Polres) Buru Selatan (Bursel) menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan obat untuk Puskesmas di Kabupaten Buru Selatan.

    Ketiganya adalah Harun Pattah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Romi Kriska Putra, Direktur PT Maju Makmur Putra sebagai penyedia, dan Apt. Irmin, S.Farm yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan.

    “Ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek pengadaan obat senilai Rp 4,57 miliar pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru Selatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022,” kata Kapolres Buru Selatan AKBP Andi P. Lorena, dilansir ANTARA, Kamis, 12 Juni.

    Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara dirugikan sebesar Rp 1.594.422.460 dalam proyek ini.

    Penyidik mengungkap sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, termasuk penggunaan metode penunjukan langsung yang tidak sesuai ketentuan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (mark-up), serta pembayaran sebelum barang diterima.

    Tak hanya itu, sebagian volume barang ternyata tidak dibelanjakan sama sekali.

    “Pemeriksaan terhadap invoice pembelian barang menunjukkan adanya manipulasi data dan pembuatan invoice palsu untuk menyesuaikan harga dengan nilai kontrak,” jelasnya.

    Proyek ini didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/KONTRAK/PL.OBAT/PPK/DINKES,PP&KB-BS/VI/2022 tertanggal 3 Juni 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.576.380.300.

    Namun, dalam praktiknya, barang baru mulai dikirim pada Agustus 2022. Anehnya, pada 25 Agustus 2022 sudah dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang yang menyatakan seluruh barang telah diterima lengkap.

    Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen kontrak, invoice, kwitansi, SP2D, serta dokumen penganggaran lainnya. Sedikitnya 50 orang telah diperiksa sebagai saksi, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, pejabat pengadaan, panitia pemeriksa barang, hingga pihak vendor.