Category: Voi.id

  • Tarif Tambahan Trump akan Diterapkan Jika Anggota BRICS Mengadopsi Kebijakan ‘Anti-Amerika’

    Tarif Tambahan Trump akan Diterapkan Jika Anggota BRICS Mengadopsi Kebijakan ‘Anti-Amerika’

    JAKARTA – Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tidak akan segera mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap anggota blok negara BRICS, tetapi akan melanjutkan jika negara-negara mengambil tindakan kebijakan yang disebut “anti-Amerika”, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Presiden Trump mengatakan pada Hari Minggu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada negara mana pun yang menyelaraskan diri dengan apa yang disebut “kebijakan anti-Amerika” dari kelompok negara berkembang BRICS, yang memicu penyangkalan tajam dari para anggotanya bahwa mereka berorientasi terhadap Amerika Serikat.

    “Ada batasan yang dibuat. Jika keputusan kebijakan yang dibuat bersifat anti-Amerika, maka tarif akan dikenakan,” kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara mengenai masalah tersebut, melansir Reuters 8 Juli.

    Tidak ada perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.

    Pengumuman Presiden Trump, yang disampaikan melalui platform media Truth Social miliknya, muncul saat India, Indonesia, dan negara-negara lain dalam kelompok BRICS sedang merundingkan kesepakatan dagang menit terakhir dengan Pemerintah AS menjelang batas waktu 9 Juli saat tarif telah dijadwalkan untuk naik. Tanggal efektif tarif tersebut kini telah ditunda hingga 1 Agustus.

    Para pakar perdagangan mengatakan, ancaman tarif baru tersebut ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tekanan pada negara-negara yang berusaha menghindari tarif tinggi yang diusulkan Presiden Trump pada bulan April. Banyak anggota BRICS dan negara mitra sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat.

    Pengumuman Presiden Trump muncul beberapa jam setelah para pemimpin BRICS mengeluarkan pernyataan setebal 31 halaman, yang di dalamnya mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran, menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, dan memperingatkan bahwa tarif sepihak mengancam perdagangan global.

    KTT BRICS pertama pada tahun 2009 dihadiri oleh para pemimpin dari Brasil, Tiongkok, India, dan Rusia, dengan Afrika Selatan bergabung kemudian. Menyusul kemudian Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) serta Arab Saudi, meskipun diterima sebagai anggota, berpartisipasi sebagai negara mitra.

    Negara mitra lainnya termasuk Bolivia, Nigeria, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uganda.

    Presiden Trump sendiri memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin beberapa negara tersebut, seperti Arab Saudi dan UEA dan telah menggembar-gemborkan prospek kesepakatan perdagangan dengan India selama berminggu-minggu.

    Pemerintahannya menyelesaikan kesepakatan perdagangan kerangka kerja dengan Vietnam minggu lalu, dan telah melakukan pembicaraan tentang perjanjian serupa dengan Thailand.

    Dalam pernyataan para pemimpin BRICS Hari Minggu, mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran oleh Israel, sekutu AS, dan menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, memperingatkan bahwa peningkatan “tarif unilateral dan tindakan non-tarif” mengancam perdagangan global.

    Tidak segera jelas apakah ancaman tarif terbaru Presiden Trump akan menggagalkan pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan India, Indonesia, dan negara-negara BRICS lainnya.

    Indonesia, yang ingin menghindari ancaman tarif sebesar 32 persen, akan menandatangani perjanjian senilai 34 miliar dolar AS dengan mitra-mitra AS minggu ini dan telah menawarkan untuk memangkas bea masuk atas impor utama dari Amerika Serikat menjadi “mendekati nol” dan membeli gandum AS senilai 500 juta dolar AS.

  • Anggota DPRD Heran Target Pajak Parkir Turun Rp50 Miliar, Padahal Potensi Masih Besar

    Anggota DPRD Heran Target Pajak Parkir Turun Rp50 Miliar, Padahal Potensi Masih Besar

    JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mempertanyakan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menurunkan target pendapatan dari pajak jasa parkir dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

    Dalam dokumen perubahan tersebut, Pemprov DKI memangkas target pajak parkir sebesar Rp50 miliar, dari semula Rp350 miliar menjadi Rp300 miliar.

    “Penerimaan dari retribusi justru menurun dalam APBD perubahan,” ujar Suhud dalam keterangannya, Selasa, 8 Juli.

    Menurut dia, potensi pendapatan dari parkir di Ibu Kota seharusnya bisa dimaksimalkan. Terlebih, dalam APBD 2024, target pendapatan dari sektor yang sama sempat dipatok sebesar Rp330 miliar.

    “Padahal kita berharap Pemprov bisa meningkatkan penerimaan dari retribusi ini,” kata Suhud.

    Ia juga meminta penjelasan dari pemerintah daerah soal alasan penurunan target tersebut. Hingga 4 Juli 2025, realisasi penerimaan pajak jasa parkir tercatat telah mencapai Rp156,8 miliar atau sekitar 44,80 persen dari target awal.

    “Perlu penjelasan dari Pemprov mengapa target retribusi justru diturunkan,” ujarnya.

    Suhud menambahkan, DPRD DKI saat ini tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran untuk membenahi persoalan pengelolaan parkir di Jakarta. Salah satu langkahnya adalah dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

    Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI, Jupiter, menjelaskan bahwa revisi perda tersebut akan mengatur pengelolaan parkir di berbagai lokasi, termasuk mengatasi praktik parkir liar yang kerap disertai pungutan di luar ketentuan tarif resmi.

    “Perubahan Perda itu nantinya mengatur tentang bagaimana parkir liar dilakukan dengan pemungutan harga yang tidak sesuai tarif,” ujar Jupiter.

  • KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pembangunan Gedung di Pemkab Lamongan

    KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pembangunan Gedung di Pemkab Lamongan

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur. Mereka diduga melakukan praktik lancung yang menimbulkan kerugian negara.

    Sumber VOI menyebut, keempat tersangka itu di antaranya adalah Mokh. Sukiman yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.

    “Empat tersangka sudah ditetapkan,” kata sumber tersebut saat dihubungi Senin malam, 7 Juli.

    Selain Sukiman, turut ditetapkan Herman Dwi Haryanto, Ahmad Abdillah, Muhammad Yanuar Marzuki sebagai tersangka. Mereka telah membuat negara merugi hingga Rp42 miliar berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo masih menutup rapat perihal identitas para tersangka. Dia hanya memastikan sudah ada nama pihak yang harus bertanggung jawab dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan.

    “Nanti kami update untuk siapa saja tersangkanya. Namun, kami pastikan perkara tersebut KPK sudah menetapkan pihak-pihak tertentu,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip pada Selasa, 8 Juli.

    Adapun untuk mengusut kasus ini, komisi antirasuah memanggil lima saksi pada Senin, 7 Juli. Permintaan keterangan tersebut dilakukan di kantor Pemkab Lamongan, Jawa Timur.

    Mereka yang dimintai keterangan adalah Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Lamongan Sigit Hari Mardani dan Kasubbag Administrasi Pengelolaan Bagian PBJ Setda Lamongan Fitriasih.

    Lalu turut dipanggil juga Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Glagah Pemkab Lamongan Joko Andriyanto; Kasie Bina Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemkab Lamongan Arkan Dwi Lestari; dan Staf Sub Bagian Pembinaan Advokasi ULP Pemkab Lamongan Rahman Yulianto.

    Sebagai informasi, penyidikan dugaan korupsi terkait pembangunan gedung di Pemkab Lamongan, Jawa Timur diumumkan pada 15 September 2023. Ketika itu disebutkan kerugian negaranya mencapai Rp151 miliar.

  • 62 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini Hingga 1,6 Meter

    62 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini Hingga 1,6 Meter

    JAKARTA – Hujan yang mengguyur Jakarta sejak Senin, 7 Juli mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, sebanyak 67 RT terdampak banjir pagi ini.

    “Info genangan pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 67 RT,” tutur Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya, Selasa, 8 Juli.

    Pagi ini, banjir melanda 12 RT di Jakarta Barat, 23 RT di Jakarta Selatan, 30 RT di Jakarta Timur, dan 2 RT di Jakartw Utara. Titik banjir paling parah berada di Kelurahan Cililitan dengan ketinggian air mencapai 1,6 meter.

    Selain itu, terdapat 3 ruas jalan yang tergenang, yakni Jalan Adi Karya, Kel. Kedoya Selatan dengan ketinggian air mencapai 40 sentimeter; Jalan Bojong Indah Raya, Kel. Rawa Buaya, Jakarta Barat dengan ketinggian 30 sentimeter, dan Jalan Raya Daan Mogot KM 11, Kel. Kedaung Kali Angke dengan ketinggian 20 sentimeter.

    Banjir Jakarta kali ini terjadi akibat sejumlah faktor, yakni hujan deras yang mengguyur, kiriman air dari hulu yang menyebabkan sungai/kali meluap, dan pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase Perigee dan Bulan Baru yang mengakibatkan banjir pesisir atau rob.

    Saat ini, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

    “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan,” jelas Isnawa.

    Lebih rinci, berikut adalah titik-titik banjir Jakarta per pukul 09.00 WIB:

    1. Jakarta Barat terdapat 12 RT yang terdiri:

    *Kel. Duri Kosambi: 1 RT

    *Ketinggian: 40 cm

    *Penyebab: luapan Kali Angke

    *Kel. Kedaung Kali Angke: 4 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Cengkareng

    *Kel. Rawa Buaya: 3 RT

    *Ketinggian: 30 s.d 80 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke

    *Kel. Semanan : 1 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Semanan

    *Kel. Joglo : 1 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Gebyuran

    *Kel. Kembangan Selatan: 1 RT

    *Ketinggian: 40 cm

    *Penyebab: luapan Kali Angke

    *Kel. Kembangan Utara: 1 RT

    *Ketinggian: 60 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke

    2. Jakarta Selatan terdapat 23 RT yang terdiri:

    *Kel. Bangka: 2 RT

    *Ketinggian: 80 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang

    *Kel. Kuningan Barat : 6 RT

    *Ketinggian: 30 s.d 50 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

    *Kel. Pela Mampang : 9 RT

    *Ketinggian: 60 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang

    *Kel. Rawa Jati: 3 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    *Kel. Jati Padang : 3 RT

    *Ketinggian: 70cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan luapan PHB GG Saiman

    3. Jakarta Timur terdapat 30 RT yang terdiri:

    *Kel. Bidara Cina: 14 RT

    *Ketinggian: 80 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    *Kel. Kampung Melayu: 4 RT

    *Ketinggian: 60 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    *Kel. Balekambang: 2 RT

    *Ketinggian: 30 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi

    *Kel. Cawang: 7 RT

    *Ketinggian: 50 s.d 70 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    *Kel. Cililitan: 3 RT

    *Ketinggian: 160 cm

    *Penyebab: luapan Kali Ciliwung

    4. Jakarta Utara terdapat 2 RT yang terdiri:

    * Kel. Kapuk Muara : 2 RT

    *Ketinggian: 65 cm

    *Penyebab: curah hujan tinggi dan rob

  • Area Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Terus Diperluas

    Area Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Terus Diperluas

    JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan berdasarkan investigasi tim gabungan, area pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya diperluas hingga sepanjang 10 mil dari area perkiraan tenggelamnya kapal.

    “Sejauh ini seluruh tim gabungan, baik dari Basarnas, TNI/Polri, Syahbandar, KPLP, ASDP, dan unsur terkait lainnya bekerja maksimal melakukan pencarian korban. Harapannya dengan area yang diperluas, korban yang ditemukan juga semakin banyak,” kata Dudy dalam keterangan resmi, Selasa, 8 Juli.

    Berdasaran laporan Basarnas, sambung Dudy, tim SAR juga akan melakukan deteksi bawah air dengan menurunkan ROV (Remotely Operated Vehicle), dengan memperhatikan waktu yang tepat agar dapat mendapatkan hasil maksimal.

    Dudy bilang penggunaan ROV ini lebih efektif dalam pencarian bangkai kapal. Namun, tim tetap harus mempertimbangkan arus dan kedalaman laut.

    Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, Dudy berpesan kepada tim SAR agar tetap mengutamakan keselamatan dalam operasi pencarian korban ini.

    “Mengingat sudah beberapa hari pencarian, kemungkinan akan lebih sulit menemukan korban, sehingga saya sampaikan kepada para petugas untuk selalu berhati-hati, utamakan keselamatan diri dan perhatikan kondisi cuaca serta arus laut,” ujarnya.

    Sekadar informasi, pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Perairan Selat Bali, Ketapang, Banyuwangi pada Rabu, 2 Juli terus dilakukan.

    Pada H+4 dan H+5 pencarian, Tim SAR Gabungan kembali menemukan 3 korban meninggal dunia. Adapun jenazah korban saat ini sedang diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

    Sampai Sehin, 7 Juli, tercatat korban ditemukan selamat 30 orang, korban meninggal dunia 8 orang dan dalam pencarian 27 orang.

  • Sidik, Penodong Sopir Truk di Cakung Residivis Kasus yang Sama di Tahun 2017

    Sidik, Penodong Sopir Truk di Cakung Residivis Kasus yang Sama di Tahun 2017

    JAKARTA – Preman pelaku pemalakan terhadap sopir truk masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Cakung pada Senin, 7 Juli. Tersangka diketahui bernama Muhammad Sidik (34) warga Rusunawa Penggilingan, Cakung. Tersangka merupakan residivis kambuhan.

    “Pelaku inisial MS merupakan residivis. Pada tahun 2017 lalu, pelaku MS ini pernah menjalani hukuman penjara di LP Cipinang dalam perkara yang sama (penodongan),” kata Kapolsek Cakung Kompol Widodo saat dikonfirmasi.

    Selain itu, tersangka MS juga memiliki catatan hitam terkait kejahatan yang dilakukannya di kawasan Cakung dengan modus serupa.

    Muhammad Sidik, tersangka penodongan sopir truk yang viral di media sosial/ Foto: IST

    “Sekira bulan Juni, pelaku pernah melakukan aksi yang sama terhadap supir truk dan mendapatkan hasil uang sejumlah Rp25 ribu dari supir,” ujarnya.

    Kemudian pada Selasa 1 Juli 2025, tersangka kembali melakukan aksi pengancaman terhadap korban hingga akhirnya kejadian tersebut viral di media sosial.

    “Pelaku MS pada saat kejadian menggunakan pisau cutter untuk mengancam korban. Namun pelaku mengaku jika pisau itu jatuh pada saat dia berada di sekitar terminal Pulogadung,” katanya.

    Penyidik Polsek Cakung akhirnya kembali melakukan pencarian barang bukti pisau cutter di sekitar terminal Pulogadung.

    Polisi pun berhasil menemukan barang bukti pisau cutter milik pelaku dan dilakukan penyitaan. Korban juga sudah membuat laporan kepolisian di Polsek Cakung, Jakarta Timur.

    Sebelumnya diberitakan, seorang preman dilengkapi senjata tajam melakukan aksi pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Bekasi Timur KM 21, tepatnya sebelum lampu merah Pulo Gadung-Cakung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung.

    Kejadian tersebut sempat direkam oleh kamera amatir warga saat pelaku tengah melancarkan aksi premanisme dengan modus pemalakan terhadap sopir truk.

    Dari pengakuan korban sopir truk berinisial MN, kejadian terjadi saat dirinya tengah menghentikan kendaraannya karena macet di jalur lintasan tersebut.

    Tiba-tiba pelaku datang untuk meminta uang secara paksa kepada MN. Namun korban menolak dan tak memberikan uang yang diminta oleh pelaku.

    Namun pelaku langsung mengeluarkan pisau cutter yang dibawanya dan mengancam korban. Meski telah diancam, korban tetap terus melaju mobilnya meninggalkan pelaku yang masih berada di lokasi.

    Sementara rekaman amatir warga diunggah ke media sosial dan viral. Merespon kejadian tersebut, Unit Reskrim Polsek Cakung segera melakukan penyelidikan.

    “Tim Reskrim Polsek Cakung bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku berinisial MS,” kata Kapolsek Cakung, Kompol Widodo, Minggu, 6 Juli.

  • Pesta Rakyat Warisan Kolonialisme Belanda

    Pesta Rakyat Warisan Kolonialisme Belanda

    JAKARTA – Peradaban besar kerap hadir di sepanjang suatu aliran sungai. Narasi itu membuat sungai bak muara kehidupan sosial dan budaya. Ambil contoh masyarakat yang hidup di sepanjang aliran hulu Sungai Indragiri, Taluk Kuantan, Riau.

    Peradaban masyarakat Kuantan memunculkan tradisi pacu jalur (dayung perahu). Tradisi itu jadi pesta rakyat di masa penjajahan Belanda. Perlombaannya digelar pada hari besar keagamaan. Bahkan, jadi ajian penting perayaan ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina.

    Sungai punya peranan penting dalam eksistensi peradaban manusia. Kebutuhan manusia akan air membuat mereka mengistimewakan sungai. Kondisi itu membuat banyak aktivitas sosial hingga budaya lahir di sepanjang aliran sungai.

    Kedekatan antara manusia dan sungai hadir pula di berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat Kuantan di sepanjang hulu Sungai Indragiri, misalnya. Mereka jadikan sungai bagian penting dalam kehidupan. Ambil contoh kehadiran tradisi pacu jalur.

    Penanda kehadiran tradisi pacu jalur bermula dari aktifnya warga setempat menggunakan perahu sebagai alat transportasi sedari abad ke-17. Eksistensi pacu jalur sebagai perlombaan tertulis sejak era penjajahan Belanda.

    Pacu jalur menegaskan pentingnya suatu budaya gotong royong lewat usaha membangun perahu yang kemudian dikenal sebagai jalur. Seisi kampung punya peranan masing-masing membangun perahu – pria dan wanita.

    Pembuatan perahu yang mahal akhirnya terasa ringan dengan patungan. Namun, bukan berarti pembuatan perahu bisa dilakukan dalam singkat.

    Pacu jalur, tradisi rakyat yang mulai dilombakan pada masa kolonialisme Belanda di Nusantara. (ANTARA)

    Warga kampung di Kuantan paling tidak butuh waktu dua sampai tiga bulan untuk mempersiapkan upacara pembuatan perahu. Kayu yang digunakan tak boleh sembarang. Mereka mencari pohon –utamanya pohon ulin– yang panjang dan besar.

    Paling tidak ukuran pohonnya bisa dipeluk oleh tiga orang. Pohon pun tak ditebang sembarang saja. Ada ritual yang dilakukan. Suatu ritual yang menegaskan aliran kepercayaan animisme masih diyakini masyarakat setempat.

    Persiapan ritual itu membuat seisi desa kian dekat dan akrab. Pria dan wanita bisa dengan mudah saling kenal. Kemudian, kayu diserahkan ke pembuat perahu. Perahu yang dibuat kemudian jadi aset penting atau simbol kekayaan suatu kampung di masa lampau. Biasanya perahu memiliki panjang 25 sampai 30 meter dan lebar satu meter.

    “Upacara yang cukup melelahkan tentulah ketika sang kayu harus dihela dari tempatnya roboh sampai ke desa atau pangkalan yang membutuhkannya. Pada umumnya diperlukan waktu dua hingga tiga bulan untuk ini, meskipun seluruh penduduk dewasa — laki-laki dan wanita – dikerahkan dergan tugas masing-masing.”

    “Namun hari-hari yang melelahkan ini selalu menarik bagi penduduk karena pada saat-saat itulah pergaulan antara laki-laki dan wanita diberi kelonggaran. Tak mengherankan kalau sehabis upacara ini berlangsunglah perkawinan-perkawinan, tetapi juga tak sedikit perceraian,” tertulis dalam laporan Majalah Tempo berjudul Dan Sekaleng Minyak (1974).

    Andalan Perayaan Besar

    Perlombaan pacu jalur bak pesta rakyat. Pacu jalur kerap menarik perhatian banyak orang. Masing-masing kampung di sepanjang aliran sungai ikut berpartisipasi. Informasi lombanya dengan cepat menyebar ke mana-mana. Penonton yang datang membludak.

    Semuanya karena acara pacu jalur memiliki hiburan komplet. Pacu jalur tak melulu hanya lomba. Namun, hiburan pendukung juga bejibun – dari pawai, musik, hingga tarian. Orang-orang lalu kian penasaran dengan lomba pacu jalur yang dikendalikan 35 sampai 70 orang pendayung.

    Dua orang di antaranya akan berdiri paling depan dan belakang. Fungsinya untuk memberikan semangat dan aba-aba sesuai dengan kreativitas masing-masing. Perahu pun jadi cepat melaju menuju jarak 800-1.000 meter.

    Mulanya tradisi pacu jalur digelar untuk memperingati hari besar Islam – utamanya tahun baru Islam hingga lebaran. Tradisi itu kian eksis pada masa penjajahan Belanda era 1900-an. Perayaan yang tadinya hanya hari besar Islam mulai merambah ke peringatan hari besar di Hindia Belanda (kini: Indonesia).

    Pacu jalur digelar untuk memperingat ulang tahun Ratu Wilhelmina dari Belanda di bulan November. Peringatan ulang tahun itu dianggap lazim karena seluruh wilayah jajahan Belanda menggelar hal yang sama. Ambil contoh di Batavia (kini: Jakarta) turut menggelar Pasar Gambir (cikal bakal Pekan Raya Jakarta).

    Pacu jalur kian istimewa karena hadiahnya cukup prestisius. Antara lain bendera marewa dari pemuka adat, uang tunai, kerbau betina, sapi, hingga kambing. Belakangan tradisi pacu jalur sering dimainkan perayaan Kemerdekaan Indonesia tiap tanggal 17 Agustus. 

    “Kesenian yang spesifik Taluk adalah pacu jalur (lomba sampan) yang diadakan waktu perayaan rakyat, tetapi zaman Belanda diadakan untuk meperingati hari lahir Ratu Belanda,” tertulis dalam buku keluaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berjudul Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau (1983).

  • Sopir Transjakarta Bentrok dengan Driver Ojol di Palmerah Gegara Klakson

    Sopir Transjakarta Bentrok dengan Driver Ojol di Palmerah Gegara Klakson

    JAKARTA – Pramudi (Sopir) bus Transjakarta terlibat bentrok fisik dengan ojek online (ojol) gara-gara bunyi klakson di Jalan Raya S Parman, Palmerah, Jakarta Barat.

    Humas Transjakarta, Ayu Wardhani menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada Jumat, 4 Juli dipicu oleh oknum ojol yang merasa diklakson oleh pramudi Transjakarta.

    “Kejadiannya Jumat lalu, bus SAF-055 rute 10H. Berdasarkan pengamatan CCTV, driver ojol melakukan pemukulan karena merasa diklakson oleh pramudi,” kata Ayu, ANTARA, Senin, 7 Juli.

    Ayu menegaskan bahwa pihaknya tidak membenarkan segala bentuk kekerasan sehingga pramudi bersangkutan membuat laporan ke Polsek Palmerah.

    “Transjakarta tidak membenarkan segala bentuk kekerasan. Pramudi sudah membuat laporan ke Kepolisian ke Polsek Palmerah,” kata Ayu.

    Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @warga.jakbar tampak kedua sopir Transjakarta dengan pengemudi ojol terlibat bentrok fisik.

    Situasi di jalan tersebut ramai dipadati pengendara yang melintas akibat sopir Transjakarta dan pengemudi (driver) ojol yang ribut.

    Para pengendara yang lewat termasuk seorang anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Barat ikut melerai keributan tersebut. Pramudi Transjakarta itu nampak mendapat beberapa pukulan dari ojol tersebut.

    Beberapa saat kemudian keributan antara keduanya berhasil dilerai hingga ojol tersebut pergi bersama penumpang yang sedang diantarnya.

    Polsek Palmerah mengonfirmasi adanya laporan polisi dari pramudi Transjakarta yang terlibat bentrok fisik itu.

    “Baru buat LP (laporan polisi) hari ini, info piket,” ujar Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Palmerah AKP Dede Sobari saat dikonfirmasi pada Senin.

  • Terdakwa Kasus Obat Herbal Ilegal Divonis 10 Bulan Penjara, Kuasa Hukum: Harusnya Bebas

    Terdakwa Kasus Obat Herbal Ilegal Divonis 10 Bulan Penjara, Kuasa Hukum: Harusnya Bebas

    JAKARTA  – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis 10 bulan penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider dua bulan penjara terhadap terdakwa kasus peredaran obat herbal ilegal, Agus Salim.

    Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair tiga bulan kurungan.

    Ketua Majelis Hakim Arif Wicaksono yang memimpin persidangan Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 138 ayat (2) dan (3) jo Pasal 435 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    Tindak pidana yang dilakukan Agus Salim terkait produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, dalam hal ini produk herbal RG Raja Glow My Body Slim.

    “Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan masyarakat karena mengedarkan produk tanpa izin yang jelas. Selain itu, terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara sebelumnya,” ujar majelis hakim saat menyampaikan amar putusan di lPN Makassar, Senin, 7 Juli.

    Meski vonis lebih ringan dari tuntutan, penasihat hukum Agus Salim, Yunus Adhi Prabowo, menyampaikan sikap kritis atas putusan tersebut. Menurutnya, kliennya seharusnya dibebaskan murni dari segala dakwaan. 

    “Kami menghormati putusan majelis hakim dan mengapresiasi bahwa vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Namun, berdasarkan fakta dan dasar hukum yang kami ajukan dalam pledoi, seharusnya klien kami bebas demi hukum,” ujar Yunus.

    Pihaknya bersama Agus Salim masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding. “Kami nyatakan pikir-pikir terlebih dahulu,” lanjutnya.

    Ketua Umum IAI, Noffendri Roestam, turut menanggapi putusan terhadap kadernya itu. “Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Sebagai organisasi profesi, kami akan terus memberikan pendampingan kepada anggota dalam proses hukum ini,” ujar Noffrendi.

    Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyebut tiga hal yang memberatkan terdakwa, yakni produk yang diedarkan tidak dijamin keamanannya, terdakwa tidak melakukan pengecekan penandaan dari BPOM, serta rekam jejak hukum terdakwa yang pernah dihukum sebelumnya. Adapun yang meringankan adalah sikap sopan terdakwa selama persidangan.

    Perkara ini tercatat dengan Nomor Register: 206/PID.SUS/2025/PN MKS. Agus Salim didakwa karena memproduksi dan mengedarkan obat herbal tanpa standar mutu dan keamanan.

  • KKB Bakar Gedung Sekolah dan Rumah Guru SD Pinapa

    KKB Bakar Gedung Sekolah dan Rumah Guru SD Pinapa

    JAYAPURA – Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung mengatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilaporkan membakar gedung dan rumah guru sekolah dasar (SD) Pinapa, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak.

    Pembakaran yang dilakukan KKB itu terungkap dari virtual drone yang diterbangkan Minggu (6/7), kata Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung dilansir ANTARA, Senin, 7 Juli.

    Selain membakar rumah guru SD Pinapa, KKB juga melakukan pembakaran di Kampung Ninggibome, Distrik Omukia.

    Dari drone yang diterbangkan nampak rumah Bupati Puncak Elvis Tabuni yang memiliki atap seng berwarna putih tidak terbakar.

    “Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena saat ini guru dan tenaga kesehatan sudah ditarik dan berada di Ilaga, ibukota Kabupaten Puncak,” kata Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung.

    Saat ini terus memantau aksi anggota KKB melakukan pembakaran terhadap bangunan yang ada di sejumlah distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

    Dari data yang dihimpun terungkap KKB Puncak wilayah Kepala Air pimpinan Numbuk Telenggen, Buaya Waker dan Kepala Air pimpinan Titus Murib berkumpul di sekitar Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, dengan anggotanya dan membawa empat pucuk senjata api laras panjang.