Category: Voi.id

  • Warga di Lereng Marapi Harus Waspada, Bahaya Lahar Dingin Mengintai Saat Hujan Turun

    Warga di Lereng Marapi Harus Waspada, Bahaya Lahar Dingin Mengintai Saat Hujan Turun

    PADANG – Pos Gunung Api (PGA) Marapi mengimbau masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun.

    Petugas PGA Gunung Marapi, Teguh Purnomo, mengatakan hujan yang mengguyur wilayah sekitar gunung berpotensi memicu banjir lahar dingin.

    Potensi ini muncul karena masih banyak material vulkanik yang mengendap di puncak gunung sejak erupsi besar terakhir pada 3 Desember 2023.

    “Saat ini sedang turun hujan, kami mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar lereng gunung maupun dekat bantaran sungai yang berhulu langsung dari Gunung Marapi untuk waspada,” ujar Teguh di Padang, Antara, Minggu, 27 Juli. 

    Ia menambahkan, hingga kini belum ada penghitungan valid mengenai volume material vulkanik yang masih tersisa di puncak gunung tersebut.

    Pada Minggu siang pukul 13.44 WIB, Gunung Marapi juga dilaporkan mengalami erupsi. Namun, PGA tidak bisa mengamati ketinggian kolom abu karena tertutup awan.

    “Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 milimeter dan durasi 37 detik,” ujar Teguh.

    Saat ini, status Gunung Marapi berada di Level II atau Waspada. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi, termasuk larangan beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari Kawah Verbeek, pusat aktivitas gunung api setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu.

    PVMBG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi lahar dingin, khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Marapi, terutama saat musim hujan.

    Selain itu, jika terjadi hujan abu, masyarakat diminta menggunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari paparan abu vulkanik.

  • Pajak Kripto Bakal Dirombak, Tokocrypto: Saatnya Disejajarkan dengan Saham

    Pajak Kripto Bakal Dirombak, Tokocrypto: Saatnya Disejajarkan dengan Saham

    JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperluas skema perpajakan terhadap aset kripto. Jika sebelumnya pajak hanya dikenakan saat kripto dikategorikan sebagai komoditas, ke depan pemerintah mulai mengarah pada pengelompokan kripto sebagai instrumen finansial.

    CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai langkah tersebut sebagai upaya adaptif yang relevan dengan perkembangan ekosistem keuangan digital saat ini. Menurut dia, kripto saat ini tak lagi hanya diperdagangkan sebagai aset, melainkan telah berkembang menjadi instrumen investasi yang kompleks, termasuk mencakup produk derivatif.

    “Perpindahan pendekatan ini penting untuk menciptakan kepastian hukum di sektor aset digital. Kripto tidak lagi sekadar barang dagangan digital, tetapi bagian dari sistem keuangan yang harus diawasi secara komprehensif,” ujar Calvin dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Juli. 

    Ia menambahkan, rencana kebijakan baru ini sejalan dengan pengalihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mulai berlaku sejak awal 2025.

    “Pengawasan oleh OJK membuka jalan bagi regulasi yang lebih holistik, sekaligus memberikan dasar hukum bagi kripto untuk diperlakukan sebagai instrumen keuangan,” tambahnya.

    Saat ini, pemerintah masih menerapkan ketentuan pajak terhadap transaksi kripto berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, yang mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas setiap transaksi. Ketentuan ini berlaku selama kripto masih digolongkan sebagai komoditas digital.

    Sepanjang kuartal I 2025, penerimaan negara dari pajak transaksi kripto tercatat mencapai Rp1,21 triliun, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat terhadap aset digital tersebut.

    Namun, dengan rencana pengelompokan baru, Calvin menyebut terbuka kemungkinan munculnya jenis pajak baru yang relevan dengan sektor jasa keuangan. Hal ini mencakup aktivitas investasi terstruktur berbasis kripto, pengelolaan portofolio aset digital, serta layanan derivatif.

    “Kami mendukung penuh langkah Kemenkeu menyesuaikan regulasi perpajakan dengan realitas saat ini. Ini akan memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dan investor, serta menjadi fondasi penting untuk mendorong inovasi sektor keuangan digital,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengenaan pajak terhadap kripto seharusnya juga mempertimbangkan aspek kesetaraan perlakuan dengan instrumen di pasar modal.

    “Kami telah menyampaikan masukan kepada Kemenkeu agar perlakuan pajak kripto dapat disejajarkan dengan saham. Jika transaksi saham dikenai pajak final yang lebih ringan, maka kripto seharusnya juga demikian. Ini penting untuk menjaga daya saing industri kripto nasional di tengah kompetisi global,” tegas Calvin.

    Menurut dia, pendekatan perpajakan yang adil dan proporsional akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mendorong pertumbuhan ekosistem aset digital di Indonesia.

  • Baykar Sukses Uji Tembak Rudal Jelajah Bertenaga AI KEMANKES 1, Dibekali Teknologi Anti-jamming

    Baykar Sukses Uji Tembak Rudal Jelajah Bertenaga AI KEMANKES 1, Dibekali Teknologi Anti-jamming

    JAKARTA – Perusahaan teknologi pertahanan Turki Baykar bulan ini berhasil menyelesaikan putaran uji coba baru untuk KEMANKEŞ 1, rudal jelajah mini bertenaga kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk serangan darat strategis yang dikembangkan di dalam negeri.

    Dalam keterangannya Baykar menyebutkan, rudal KEMANKEŞ 1, yang diluncurkan dari wahana udara tempur tak berawak (UCAV) Bayraktar AKINCI, berhasil mengenai target darat dengan akurasi yang sangat tinggi dalam uji coba yang merupakan kelanjutan dari uji coba sebelumnya yang berhasil mengenai target udara dalam kondisi yang menantang.

    Uji terbang terbaru, yang dikoordinasikan oleh pusat pelatihan dan uji terbang di Çorlu dan Keşan, memperlihatkan Bayraktar AKINCI lepas landas dengan membawa dua rudal KEMANKEŞ 1 di bawah sayapnya.

    Selama latihan, kemampuan jelajah, menukik dan serang rudal diuji. Menggunakan sistem penargetan berbantuan AI yang dikembangkan oleh Baykar, KEMANKEŞ 1 secara akurat menghancurkan target darat yang dituju, dikutip dari Daily Sabah 20 Juli.

    Rudal jelajah KEMANKEŞ 1. (Sumber: Baykar)

    Rudal jelajah KEMANKEŞ 1 pertama kali diperkenalkan ke publik pada Teknofest 2023. Rudal ini mengambil namanya dari nama para pemanah legendaris Turki yang dikenal karena presisi mereka dalam mengenai target dengan anak panah, bahkan dalam kondisi terberat sekalipun.

    Rudal ini kompatibel dengan UAV andalan Baykar: Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, dan Bayraktar TB3. Ditenagai oleh mesin jet, rudal jelajah mini ini dapat beroperasi selama lebih dari 30 menit dan mencapai target sejauh lebih dari 200 kilometer (120 mil), bahkan di belakang garis musuh.

    Dilengkapi dengan sistem panduan optik yang didukung AI, KEMANKEŞ 1 dapat secara otomatis mengidentifikasi dan menghancurkan target dalam kondisi cuaca yang sulit. Rudal ini juga dilengkapi autopilot berbantuan AI, yang memungkinkan misi otonom berpresisi tinggi terhadap target strategis.

    Lebih jauh dikatakan, rudal ini mampu beroperasi siang atau malam dan dilengkapi teknologi anti-jamming untuk beroperasi di lingkungan peperangan elektronik.

    Selain itu, rudal ini juga mempertahankan komunikasi garis pandang penuh dengan platform induknya, mentransmisikan semua data dan visual yang dikumpulkan ke stasiun kendali darat, menawarkan pelacakan dan analisis waktu nyata kepada operator.

  • Fornas VIII 2025 Jadi Strategi Destinasi Sport Tourism dan Pemanasan PON

    Fornas VIII 2025 Jadi Strategi Destinasi Sport Tourism dan Pemanasan PON

    JAKARTA – Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025 menjadi bagian dari strategi destinasi sport tourism sekaligus pemanasan menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 nanti.

    Pesta olahraga masyarakat yang dihelat dua tahunan itu secara resmi dibuka di Halaman Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu, 26 Juli 2025. Berbagai pertunjukan budaya disajikan dalam kesempatan itu.

    Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa Fornas VIII 2025 tidak hanya sebatas kompetisi, tetapi juga momentum untuk merawat nilai-nilai budaya, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun persatuan.

    “Malam ini menjadi catatan sejarah untuk kami. Selain baru pertama kalinya Fornas digelar di wilayah timur Indonesia, ditambah lagi lebih dari delapan belas ribu orang peserta dari 38 provinsi hadir di ajang ini. Kami merasa terhormat menyambut mereka,” kata Lalu.

    Pembukaan Fornas VIII ditandai dengan sajian penampilan pertunjukan seni dan budaya sasak Samawa dan Mbojo. Keduanya dikemas begitu apik sehingga menghasilkan karya seni luar biasa dan mengundang decak kagum semua yang hadir.

    Pembukaan Fornas 2025 ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil NTB, Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri, serta sejumlah utusan negara-negara ASEAN.

    Lalu mengatakan bahwa hal paling menggembirakan dalam Fornas VIII 2025 ialah lebih dari 99 persen elemen yang terlibat disiapkan oleh putra-putri NTB sendiri.

    “Mulai dari pembangunan panggung, tari kreasi, desain tematik hingga produksi lagu tematik Fornas semuanya melibatkan putra daerah,” katanya dengan penuh bangga.

    Fornas VIII 2025 membawa semangat pelestarian budaya, kegiatan ramah lingkungan, dan kebersamaan. Seni pertunjukan, kuliner khas Sasak, Samawa dan Mbojo, dan pameran komunitas, menjadi bukti olahraga masyarakat bisa berjalan seiring dengan budaya dan ekologi.

    Tahun ini Fornas mengusung tagline “Kalah Menang, Semua Senang”. Hal ini ingin menekankan bahwa partisipasi dan kebahagiaan menjadi inti dari olahraga rekreasi masyarakat.

    Persiapan yang hanya memakan waktu tiga bulan lamanya tidak hanya fokus belajar dari para ahli, tetapi juga berupaya keras menciptakan dampak ekonomi lokal sebesar-besarnya agar masyarakat NTB merasakan manfaat langsung dari gelaran bergengsi ini.

    Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam acara ini diharapkan akan meninggalkan kenangan manis bagi belasan ribu tamu yang hadir.

    NTB sendiri selanjutnya akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028. Mereka menjadi tuan rumah bersama dengan Nusa Nusa Tenggara Timur (NTT).

  • Menang 2 Gim Langsung, Fajar/Fikri Bikin Malaysia Pulang Tanpa Gelar di China Open 2025

    Menang 2 Gim Langsung, Fajar/Fikri Bikin Malaysia Pulang Tanpa Gelar di China Open 2025

    JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses meraih gelar juara di turnamen bulu tangkis China Open 2025. Pasangan Merah Putih itu menang dua gim langsung atas wakil Malaysia, Aaron Chia/Wooi Yok Soh, dengan skor 21-15, 21-14.

    Pertandingan final digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada Minggu, 27 Juli. 

    Fajar/Fikri tampil dominan sejak awal gim pertama. Mereka langsung memimpin 5-1 setelah memanfaatkan bola-bola pendek di depan net. Keunggulan terus diperlebar menjadi 11-2 saat interval.

    Setelah jeda, pasangan Malaysia mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan menjadi 8-13. Beberapa kesalahan sendiri dari Fajar/Fikri bahkan sempat membuat skor menipis menjadi 13-16.

    Namun, challenge yang sukses dari Fajar/Fikri atas bola jatuh di belakang lapangan lawan memberi momentum bagi pasangan Indonesia. Mereka menutup gim pertama dengan skor 21-15.

    Di gim kedua, Fajar/Fikri tetap tampil solid. Adu drive cepat di depan net dimenangkan oleh wakil Indonesia yang langsung unggul 4-1. Keunggulan berlanjut hingga 11-6 di interval setelah pukulan lawan tersangkut di net.

    Fikri memainkan net dengan cermat dan Fajar menyempurnakan dengan smash keras yang membuat mereka unggul 19-9. Meski sempat kehilangan fokus dan kehilangan tiga poin beruntun, Fajar/Fikri segera kembali ke permainan terbaik mereka dan menyegel kemenangan dengan skor 21-14.

    Kemenangan ini memastikan gelar juara China Open 2025 menjadi milik Fajar/Fikri, sekaligus menjadi gelar bergengsi mereka tahun ini.

  • Polda Metro Rotasi 543 Perwira dari Tingkat Pertama hingga Menengah

    Polda Metro Rotasi 543 Perwira dari Tingkat Pertama hingga Menengah

    JAKARTA – Polda Metro Jaya melakukan mutasi dan rotasi terhadap 543 personel pada jabatan perwira tingkat pertama (pama) hingga perwira menengah (pamen).

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram (TR) Nomor ST/359/VII/KEP/2025, ST/360/VII/KEP/2025, ST/362/VII/KEP/2025 yang ditandatangani Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Muh. Dwita Kumu Wardana pada 25 Juli 2025.

    “Benar, TR tersebut dalam rangka tour of duty dan penyegaran organisasi untuk melayani serta melindungi masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 27 Juli. 

    Berdasarkan TR yang diterima ANTARA pada Minggu, tercatat ada 13 Kapolsek yang dilakukan rotasi yaitu, Kompol Gomos Simamora diangkat menjadi Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Saut Parulian Tobing diangkat sebagai Kapolsek Cipayung Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Rusit Malaka diangkat sebagai Kapolsek Medan Satria Polres Metro Bekasi Kota.

    Kemudian Kompol Chairul Saleh diangkat sebagai Kapolsek Cinere Polres Metro Depok, Kompol Wito diangkat sebagai Kapolsek Babelan Polres Metro Bekasi, Kompol Imam Syafii diangkat sebagai Kapolsek Kapolsek Bekasi Utara Polres Metro Bekasi, AKP Sutikno diangkat sebagai Kapolsek Duren Sawit Polres Metro Jakarta Timur, AKP Pesta Hasiholan Siahaan diangkat sebagai PS Kapolsek Kramat Jati Polres Metro Jakarta Timur, AKP Andre Try Putra diangkat sebagai Kapolsek Senen Polres Metro Jakarta Pusat.

    Selanjutnya AKP Muhammad Trisno diangkat sebagai Kapolsek Kedung Waringin Polres Metro Bekasi, AKP Akhmadi diangkat sebagai Kapolsek Rawalumbu Polres Metro Bekasi Kota, AKP Alex Chandra diangkat sebagai Kapolsek Cabang Bungin Polres Metro Bekasi dan AKP Firdaus M diangkat sebagai Kapolsek Tambelang Polres Metro Bekasi.

    Berikut 543 personel dari berbagai posisi yang menjalani promosi jabatan atau perpindahan setara (flat):

    • Jabatan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): 15 personel

    • Jabatan Komisaris Polisi (Kompol): 65 personel

    • Jabatan Ajun Komisaris Polisi (AKP): 110 perseonel

    • Jabatan Inspektur Polisi Satu (Iptu): 79 personel

    • Jabatan Inspektur Polisi Dua (Ipda): 77 personel

    • Jabatan Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): 10 personel

    • Jabatan Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): 29 personel

    • Jabatan Brigadir Polisi Kepala (Bripka): 30 personel

    • Jabatan Brigadir Polisi (Brigpol): 31 personel

    • Jabatan Brigadir Polisi Satu (Briptu): 33 personel

    • Jabatan Brigadir Polisi dua (Bripda): 64 personel

  • Mentan Apresiasi Polda Riau Bongkar Praktik Beras Oplosan di Pekanbaru

    Mentan Apresiasi Polda Riau Bongkar Praktik Beras Oplosan di Pekanbaru

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi keberhasilan jajaran Polda Riau dalam mengungkap kasus pengoplosan beras di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. 

    Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita kurang lebih 9 ton barang bukti beras oplosan berbagai merek dari tangan seorang pengusaha lokal berinisial R yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Modus yang dijalankan tersangka adalah mencampur beras berkualitas rendah dengan beras reject, kemudian mengemasnya ke dalam karung berlabel SPHP Bulog ukuran 5 kg. 

    Kemasan itu seolah-olah menunjukkan bahwa beras tersebut adalah beras subsidi SPHP Bulog, padahal isi di dalamnya jauh di bawah standar mutu. Akibatnya, masyarakat harus membayar jauh lebih mahal, bahkan selisih harga bisa mencapai Rp5.000 hingga Rp9.000 per kilogram, tergantung jenis dan kemasan.

    “Saya sangat mengapresiasi kerja cepat Polda Riau. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pangan, sesuai arahan yang kita diskusikan,” ujar Mentan di Jakarta, Minggu 27 Juli, disitat Antara.

    Sebagai informasi, Mentan baru saja menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Pekanbaru pada Selasa, 22 Juli 2025. Dalam pertemuan dengan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Mentan menyoroti isu strategis ketahanan pangan, termasuk dugaan praktik curang dalam distribusi beras. 

    Sehari kemudian, Polda Riau langsung melakukan penggerebekan dan menetapkan tersangka.

    Mentan menegaskan, praktik pengoplosan seperti ini merusak sistem distribusi pangan nasional dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. 

    Program SPHP merupakan program strategis nasional yang disubsidi oleh negara untuk menjamin ketersediaan beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Saya bangga Polda Riau bergerak cepat pasca diskusi kita,” tegasnya.

    Ia juga menyebutkan, pemerintah pusat bersama Satgas Pangan Mabes Polri akan terus memperkuat pengawasan distribusi beras, termasuk menindak praktik serupa yang diduga terjadi di sejumlah daerah. 

    Dalam catatan Kementan, sebelumnya ditemukan 212 merek beras bermasalah di 10 provinsi dengan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan keamanan konsumen dan menciptakan stabilitas kamtibmas.

    “Arahan Bapak Kapolri adalah bagaimana kita hadir di tengah masyarakat dan memberikan rasa aman melalui upaya-upaya yang menciptakan situasi kamtibmas yang baik,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengungkapkan, selain modus pengemasan ulang beras oplosan ke karung SPHP Bulog, pelaku juga membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Barang bukti yang disita antara lain 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung beras bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

    Tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “Dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar,” pungkas Kombes Ade.

  • Festival Pertunjukan Belum-Sudah 2025, Bertajuk “Gelagat Liar” Menampilkan Karya dari Seniman Berbagai Penjuru Nusantara

    Festival Pertunjukan Belum-Sudah 2025, Bertajuk “Gelagat Liar” Menampilkan Karya dari Seniman Berbagai Penjuru Nusantara

    YOGYAKARTA – Yogyakarta kembali menjadi panggung penting bagi perkembangan seni pertunjukan kontemporer Indonesia. Selama tujuh hari penuh, mulai 25 hingga 31 Juli 2025, Festival Pertunjukan Belum-Sudah/Not-Yet Performance Festival (FPB-S/N-YPF) hadir sebagai forum pertemuan seniman, akademisi, peneliti, dan penonton dalam menjelajahi kemungkinan seni yang belum selesai.

    Diselenggarakan oleh Garasi Performance Institute (GPI), festival ini tak sekadar menyuguhkan pertunjukan, melainkan juga membentuk ruang diskusi, refleksi, dan dokumentasi bersama. Mengusung tema “Gelagat Liar”, edisi perdana FPB-S/N-YPF memusatkan perhatian pada praktik seni pertunjukan yang berangkat dari celah-celah sejarah, arsip, norma sosial, konvensi artistik, ketegangan identitas, maupun skenario kuasa tertentu.

    Duo kurator gelaran ini, Mega Nur dan Taufik Darwis menyampaikan, “Dalam festival ini, penonton tidak diposisikan secara pasif tetapi diundang untuk terlibat aktif: melihat secara lekat, mencari, menavigasi, dan membincangkan bentuk-bentuk ‘keliaran’ yang tumbuh dari persimpangan dan percabangan pengalaman serta pengetahuan.”

    Ilustrasi konferensi pers Festival Pertunjukan Belum-Sudah/Not-Yet Performance Festival 2025 bertajuk “Gelagat Liar” (Sumber: Dok. Spesial)

    Tercatat sembilan karya dipentaskan di enam lokasi berbeda di Yogyakarta. Salah satunya adalah Yang Menyelinap Tak Mau Lesap oleh Studio Malya, Reza Kutjh, dan Rifki Akbar Pratama yang mengajak penonton mengalami pertunjukan naratif-gamifikasi di Museum Benteng Vredeburg. Ada pula Wicara Kepahitan oleh Putu Alit Panca & Taman Kata-Kata yang mengadaptasi karya Speak Bitterness dari kelompok Inggris Forced Entertainment, menghidupkan ruang pengakuan anonim atas sejarah kekerasan dan trauma kolektif.

    Karya lainnya, Kebun Warisan oleh Rachmat Mustamin & Studio Patodongi dari Makassar, membawa penonton ke dalam narasi tentang jejak konflik Darul Islam/TII dan mitos yang berkelindan dalam tubuh dan sejarah lokal. Di sisi lain, Autolysis oleh Enji Sekar menjadikan proses biokimia tubuh sebagai metafora koreografi yang terjadi dalam ruang gelap penuh nuansa sensorik.

    Tak kalah mencolok, Lampiran Cyclofemmes oleh Ishvara Devi menafsir ulang tokoh Mak Lampir dalam bingkai pengalaman transpuan dan estetika queer, sementara The Other Half: After-Forced dari Puri Senja menyelami relasi tubuh dan warisan militer.

    Sebagai penutup, 24 Jam Lembâna di Jogja mempersembahkan pengalaman kolektif tanpa jeda selama sehari penuh. Acara ini menyatukan berbagai performa, praktik ritual, hingga bentuk gerilya seni yang berpijak pada metode Madura dalam mengintervensi ruang dan waktu.

    Ilustrasi Festival Pertunjukan Belum-Sudah/Not-Yet Performance Festival 2025 bertajuk “Gelagat Liar” (Sumber: Dok. Spesial)

    Selain pertunjukan, FPB-S/N-YPF 2025 juga menghadirkan sepuluh sesi simposium bertajuk Kopi Pagi Majelis Dramaturgi. Simposium ini menjadi ruang refleksi dan pencatatan, dimulai dari pembacaan kuratorial hingga diskusi mendalam atas masing-masing karya yang ditampilkan. Formatnya tak kaku—lebih menyerupai obrolan terbuka lintas peran dan generasi.

    Ko-direktur artistik menyampaikan pesannya saat pembukaan festival ini pada Jumat, 25 Juli. Tutur Eka Wahyuni, “Banyak jejaring yang berjalan bersama untuk festival ini. Dengan festival ini, kita juga sama-sama bisa menatap tentang bagaimana hidup kita sekarang dan ke depannya.”

    Eka Putra Nggalu menambahkan lewat pesan teks singkat karena tak bisa hadir langsung dalam pembukaan. Pesannya, “Festival ini adalah jaringan dan kerja yang luas dan besar. FPB-S/N-YPF adalah satu potensi yang baik untuk saling berbagi sumber daya tetapi juga pelan-pelan membangun solidaritas dan kesetiakawanan. Apa yang disebut solidaritas itu, mungkin terdengar abstrak. Tapi lewat pertemuan, kerja bareng, dan pertukaran ini kita punya gambaran ideal soal bentuk nyata dari kesetiakawanan itu. Penting juga kita berupaya terus untuk membangun satu ekosistem yang saling jaga dan saling rawat. Dan itu adalah upaya yang terus dimiliki dan ditumbuhkan disetiap kerjanya karena disituasi saat ini, hal ini yang paling kita butuhkan.”

    Sebagai bagian dari dokumentasi pengetahuan, GPI turut meluncurkan buku Mukadimah Gelagat Liar: Surat Kepercayaan Pertunjukan dari Selatan yang memuat empat belas tulisan seniman dan inisiator proyek yang aktif dalam medan seni pertunjukan sejak 2017.

    Helatan ini hadir bukan hanya sebagai festival seni, melainkan sebagai medan kolektif untuk merayakan bentuk-bentuk keberanian, keragaman pengetahuan, dan estetika yang tumbuh dari bawah. Festival Pertunjukan Belum-Sudah/Not-Yet Performance Festival 2025 ini, didukung oleh Kementerian Kebudayaan dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui program Dana Abadi Kebudayaan. Beberapa mitra penyelenggara meliputi ARTJOG, IFI Yogyakarta, Kedai Kebun Forum, Museum Benteng Vredeburg, serta sejumlah media dan komunitas lokal.

  • MAKI Sebut Riza Chalid di Malaysia, Diduga Sudah Nikah dengan Kerabat Sultan

    MAKI Sebut Riza Chalid di Malaysia, Diduga Sudah Nikah dengan Kerabat Sultan

    JAKARTA – Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Muhammad Riza Chalid diyakini saat ini benar berada di Malaysia dan diduga sudah menikahi kerabat sultan dari salah satu negara bagian Negeri Jiran.

    Hal ini disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengutip Antara. Dirinya menyampaikan pernikahan itu ditengarai telah dilakukan sejak empat tahun lalu.

    “Dalam konteks ini saya sudah memastikan Riza Chalid ada di Malaysia, dan diduga sudah menikah dengan orang yang punya kekerabatan dengan raja atau sultan di Malaysia, empat tahun lalu,” kata Boyamin.

    Menurut informasi yang diperoleh Boyamin, Riza Chalid menikah dengan kerabat sultan dari negara bagian berinisial J atau negara bagian berinisial K.

    “Sultan itu kalau tidak dari negara bagian J, dari negara bagian K,” ungkapnya.

    Dia mengatakan Riza Chalid saat ini lebih banyak tinggal di Johor, Malaysia.

    Berdasarkan temuannya ini, Boyamin menyatakan akan merekomendasikan Kejaksaan Agung untuk segera mengajukan permohonan resmi red notice. Menurutnya melalui red notice, kepolisian Malaysia akan tunduk dengan aturan Interpol sehingga memudahkan penangkapan Riza Chalid.

    “Walau upaya ekstradisi tetap bisa dilakukan, tetapi tetap harus mengupayakan red notice,” kata Boyamin.

    Di sisi lain, apabila Red Notice tidak dapat dilakukan, Boyamin mendorong agar dilakukan sidang in absentia tanpa kehadiran Riza Chalid, agar harta atau aset Riza Chalid di dalam negeri maupun di luar negeri bisa disita dan atau dibekukan, karena dapat dikenakan pasal pencucian uang.

    Adapun Kejaksaan Agung menyatakan Muhammad Riza Chalid mangkir dari panggilan pertama, Kamis (24/7), sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang mengagendakan pemanggilan kedua terhadap Riza Chalid sebagai tersangka.

    Terkait keberadaan Riza Chalid di Malaysia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) telah menggandeng Kejagung serta pihak imigrasi dan polisi Malaysia untuk memantau Riza Chalid.

    Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan Riza sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025 untuk datang ke Malaysia.

  • Bamsoet Sebut Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri Sah Asal Patuhi Hal Ini

    Bamsoet Sebut Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri Sah Asal Patuhi Hal Ini

    BALI – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa transfer data pribadi lintas negara, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum. Bamsoet menekankan hal itu hanya dibenarkan jika sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dilakukan secara sah, terbatas, dan akuntabel.

    “UU PDP menjadi pijakan hukum dalam lalu lintas data antarnegara. Ekonomi digital, layanan cloud, kecerdasan buatan, hingga transaksi keuangan internasional, semuanya bergantung pada kelancaran dan keamanan transfer data pribadi,” ujar Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima VOI, 27 Juli. 

    Menurut ketua MPR RI ke-15 ini, pasal 56 UU PDP secara tegas membolehkan pemindahan data pribadi ke luar negeri, dengan tiga syarat utama. Pertama, negara tujuan memiliki perlindungan data setara atau lebih baik dari Indonesia. Kedua, adanya perjanjian internasional antara negara atau antar pengendali data. Ketiga, pemilik data memberi persetujuan setelah mengetahui risiko secara transparan.

    “Tanpa dasar hukum yang sah, seperti persetujuan subjek data, kewajiban hukum, kepentingan publik, atau kontrak resmi, maka transfer itu tidak sah secara hukum,” tegasnya.

    Lebih lanjut Bamsoet juga menyoroti Amerika Serikat yang selama ini dinilai belum seketat Uni Eropa dalam hal proteksi data. Namun, sejak diberlakukannya Data Privacy Framework (DPF) antara AS dan Uni Eropa, pada Juli 2023, Amerika resmi diakui memiliki standar yang memadai.

    “Kalau Uni Eropa yang paling ketat sudah mengakui AS, Indonesia tak boleh ketinggalan. Kita harus realistis. Yang penting, perlindungan subjek data terjamin dan dasar hukumnya kuat,” jelasnya.

    Di era cloud global seperti Google Cloud, AWS, atau Microsoft Azure, perpindahan data terjadi nyaris setiap detik. Tantangannya, bukan menghentikan arus data, tapi memastikan keamanan, verifikasi, dan perlindungan yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Transfer data pribadi bukan masalah, selama sesuai UU PDP, akuntabel, ada dasar hukum dan perlindungan memadai. Pemerintah dan pelaku usaha tinggal konsisten menaatinya,” tutup Bamsoet.