JAKARTA – Inggris menjatuhkan sanksi kepada 11 individu dan entitas baru yang berafiliasi dengan negara Rusia. Inggris menargetkan pihak yang terlibat dalam upaya Moskow untuk mendeportasi dan mengindoktrinasi anak-anak Ukraina secara paksa.
Ukraina mengatakan lebih dari 19.500 anak telah dibawa ke Rusia atau wilayah yang diduduki Rusia selama perang tanpa persetujuan keluarga atau wali, menyebut penculikan tersebut sebagai kejahatan perang yang memenuhi definisi genosida dalam perjanjian PBB.
Moskow mengatakan mereka melindungi anak-anak yang rentan dari zona perang.
“Kebijakan Kremlin yang mendeportasi paksa, indoktrinasi, dan militerisasi anak-anak Ukraina sungguh tercela,” ujar Menteri Luar Negeri David Lammy dalam pernyataan, yang menguraikan putaran sanksi terbaru Inggris terhadap Rusia atas perang di Ukraina pada Rabu, 3 September dilansir Reuters.
Organisasi-organisasi seperti Yayasan Akhmat Kadyrov yang menjalankan program pendidikan ulang untuk anak-anak dan remaja Ukraina, dengan pelatihan militeristik yang mereka jalankan ikut disanksi.
Presiden organisasi tersebut Aymani Nesievna Kadyrova, termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran sanksi.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset, larangan bepergian, dan sanksi lainnya.
Pada Maret, laporan dari kantoor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan Rusia telah menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan pada jutaan anak Ukraina dan melanggar hak-hak mereka sejak invasi skala penuh ke Ukraina dimulai pada tahun 2022.
Pada Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan komisioner hak-hak anak, Maria Lvova-Belova, terkait penculikan anak-anak Ukraina.
Rusia mengecam surat perintah tersebut sebagai “keterlaluan dan tidak dapat diterima.
