Xcloud.id

Category: Voi.id

  • Hakim Banding Ubah Vonis mantan Kanit Narkoba Barelang Jadi Hukuman Mati

    Hakim Banding Ubah Vonis mantan Kanit Narkoba Barelang Jadi Hukuman Mati

    BATAM – Hakim banding Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) membatalkan putusan seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Batam terhadap mantan Kanit I Satresnarkoba Polresta Barelang Shigit Sarwo Edhi, dalam perkara penyisihan barang bukti narkotika.

    Selain itu, putusan hakim banding yang dibacakan di Pengadilan Tinggi Kepri, Tanjungpinang, mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam terhadap Shihit Sarwo Edhi dari pidana seumur hidup menjadi pidana hukuman mati.

    “Untuk terdakwa Shigit Sarwo Edhi, hakim banding memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam, kemudian mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam dari seumur hidup menjadi pidana mati,” kata Juru Bicara Pengadilan Tinggi Kepri Priyanto Lumban Radja dilansir ANTARA, Senin, 4 Agustus.

    Putusan Pengadilan Tinggi Kepri yang dibacakan majelis hakim Ahmad Shalihin, selaku ketua majelis, Bagus Irawan dan Priyanto Lumban Radja, sebagai hakim anggota menguatkan banding Kejaksaan Negeri Batam yang menuntut Shigit Sarwo Edhi hukuman pidana mati.

    Pertimbangan hakim banding memutuskan pidana mati terhadap Shigit, karena sebagai aktor intelektual dari perkara penyisihan barang bukti narkoba yang terjadi Juni 2024.

    “Pertimbangannya, dia (Shigit) merupakan aktor intelektual perkara ini. Dan seharinya bertanggungjawab, tidak pidana itu tidak akan dijalankan anak buahnya kalau dia tak kasih perintah,” kata Priyanto.

    Pengadilan Negeri Batam pada 4 Juni 2025, menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap Shigit Sarwo Edhi, yakni dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

    Atas putusan itu, Kejaksaan Negeri Batam mengajukan banding.

    Selain Shigit, pada hari yang sama, hakim banding Pengadilan Tinggi Kepri yang membacakan putusan banding terhadap tiga mantan anggota Unit I Satresnarkoba Polresta Barelang lainnya, yakni Rahmadi, Ibnu Ma’ruf Rambe, dan Fadhila.

    Priyanto yang juga hakim anggota perkara ini mengatakan putusan banding terhadap ketiga terdakwa yakni menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, pidana seumur hidup.

    Sementara, Rahmadi dan Fadhilah divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni pidana mati, sedangkan Ibnu Ma’ruf Rambe diputus sesuai tuntutan jaksa penuntut umum.

    Besok Selasa (5/8), majelis hakim banding juga menjadwalkan pembacaan putusan banding untuk enam mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang lainnya, yakni Kompol Satria Nanda, Junaidi Gunawan, Aryanto, Jaka Surya, Wan Rahmat Kurniawan, dan Alex Candra.

    Hakim juga membacakan putusan banding untuk terdakwa Zulkifli Simanjuntak dan Aziz Martua Siregar (kurir dalam perkara tersebut).

    Seluruh terdakwa sama-sama diputus seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Batam. Tapi untuk terdakwa Satria Nanda, Wan Rahmat dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum.

  • KPK Lakukan Ekspose Berkala Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    KPK Lakukan Ekspose Berkala Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan gelar perkara atau ekspose penyelidikan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) sudah dilakukan. Segala perkembangan terus dibahas supaya kasus segera terang.

    “Ekspose itu kan secara berkala, ya, dilakukan untuk update dari progres yang sudah dilakukan oleh tim. Sehingga kita bisa melihat perkembangan dari sebuah penanganan perkara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 4 Agustus.

    Budi mengatakan gelar perkara ini sudah beberapa kali dilakukan. Tapi, dia tak memerinci apa saja yang dibahas karena penyelidikan biasanya tertutup.

    “Ada kita lakukan beberapa kali (ekspose atau gelar perkara, red),” tegasnya. 

    KPK sebelumnya mengisyaratkan penyelidikan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama akan memasuki babak baru. Dugaan ini diketahui beberapa kali dilaporkan dan menyeret nama eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Adapun Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut dugaan ini bermula dari permintaan penambahan kuota haji yang dikomunikasikan antara pemerintah Indonesia-Arab Saudi. Langkah ini untuk mengurangi antrian jamaah.

    “Ini untuk memperpendek, memangkas itu, kan kuotanya harus diperbesar, yang berangkatnya harus lebih banyak. Nah, di sana diberikanlah kalau tidak salah 20 ribu, ya, 20 ribu,” kata Asep kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip Jumat, 25 Juli.

    Penambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi inilah yang kemudian bermasalah. “Ada aturannya bahwa untuk kuotanya itu 8 sama 92. Kalau tidak salah, mohon dikoreksi saya, 8 persen untuk haji khusus dan 92 persen untuk reguler,” tegasnya.

    “Tetapi kemudian ternyata dibagi dua, 50-50 seperti itu,” sambung Asep.

    Kondisi ini yang kemudian diduga telah membuat ada pihak lain yang diuntungkan. Dalam penelusurannya, sambung Asep, penyelidik masih meminta keterangan secara berjenjang mulai dari penyelenggara haji di Kemenag hingga agen perjalanan atau travel agent.

    Penyelidik kemudian diperkirakan bisa saja memanggil pucuk tertinggi di Kementerian Agama atau Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

    “Kita mulai dari penyelenggaranya,” ungkap Asep.

    “Penyelenggara itu, …, travel ya. Salah satunya juga kan ada kemarin diperiksa di sini, pemilik travel. Karena itu penerima akhir dari kuota itu sebelum masyarakat yang kemudian menggunakan,” jelas Direktur Penyidikan KPK ini.

  • BRI Salurkan BSU 2025 ke 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

    BRI Salurkan BSU 2025 ke 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

    JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) melaporkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 3,76 juta rekening penerima manfaat dengan total nilai mencapai Rp2,25 triliun.

    Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui empat tahap, sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang menjadi acuan utama pelaksanaan program ini.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini merupakan bukti nyata peran BRI yang aktif mendukung program Pemerintah.

    “Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BRI dalam program BSU 2025 ini. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok desa serta pemanfaatan digitalisasi perbankan, seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya, Senin, 4 Agustus.

    Program BSU 2025 ini memberikan bantuan sebesar Rp300.000,- per bulan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp600.000.

    Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum (UMP/UMK) di masing-masing wilayah. Selain pekerja sektor formal, program ini juga menyasar 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

    Penyaluran BSU oleh BRI tidak hanya berfokus pada keberhasilan dari sisi kuantitas penerima, namun juga memastikan proses distribusi dilakukan secara inklusif.

    Dengan dukungan lebih dari 742 ribu e-Channel BRI dan 1,19 juta AgenBRILink, penerima manfaat dapat mencairkan bantuan dengan mudah, bahkan di wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

    Sebelumnya, BRI telah beberapa kali dipercaya untuk menyalurkan BSU. Pada tahun 2020, BRI menyalurkan bantuan kepada sekitar 1,4 juta pekerja, dan pada tahun 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi 3,2 juta penerima dengan total dana mencapai Rp1,92 triliun.

    Rekam jejak ini semakin memperkuat posisi BRI sebagai institusi perbankan yang konsisten mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

  • Waspada, Ini 4 Tanda Penyakit Ginjal yang Muncul di Mata

    Waspada, Ini 4 Tanda Penyakit Ginjal yang Muncul di Mata

    JAKARTA – Tanda penyakit ginjal yang umum diketahui adalah perubahan pada urine atau intensitas buang air kecil. Padahal, ginjal yang bermasalah juga bisa memberikan tanda melalui mata.

    Dikutip dari Times of India, pada Senin, 4 Agustus 2025, ginja dan mata bergantung pada pembuluh darah yang sehat, serta keseimbangan cairan. Ginjal bertanggung jawab untuk menyaring limbah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh.

    Jika ginjal bermasalah akan berdampak pada sistem peredaran darah termasuk yang menopang mata. Dengan demikian, kerusakan pada ginjal tandanya juga bisa dilihat pada mata, seperti di bawah ini.

    1. Mata bengkak

    Mata yang bengkak tanpa penyebab jelas dan terjadi sepanjang hari bisa menjadi tanda bahwa ada masalah di ginjal. Terlebih jika pembengkakan tersebut terjadi di sekitar kelopak mata.

    Hal ini menjadi gejala dari proteinuria, kondisi saat protein bocor ke dalam urine akibat ginjal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kehilangan protein menyebabkan cairan menumpuk di jaringan lunak, seperti di sekitar mata.

    2. Penglihatan kabur atau ganda

    Perubahan penglihatan seperti kabur atau objek menjadi ganda juga bisa menjdai tanda masalah pada ginjal. Ini terjadi karena gangguan pembuluh darah atau cairan yang menumpuk di sekitat mata karena ginjal tidak berfungsi dengan baik.

    3. Mata kering, merah, dan perih

    Penumpukan zat-zat sisa dalam darah akibat gangguan di ginjal dapat menyebabkan iritasi pada mata. Selain itu, gangguan pembentukan air mata juga terganggu yang menyebabkan mata terasa kering, memerah, dan perih.

    4. Perubahan warna pada mata

    Perubahan warna pada mata juga dapat menjadi tanda ginjal bermasalah, meskipun kasusnya jarang terjadi. Perubahan warna mata ini biasanya diakibatkan oleh penumpukan bilirubin di dalam darah, yang sudah tidak bisa diproses dengan baik oleh ginjal yang bermasalah.

  • Drone Militer Ukraina Dikorupsi, 6 Orang termasuk Anggota Parlemen Diproses Hukum

    Drone Militer Ukraina Dikorupsi, 6 Orang termasuk Anggota Parlemen Diproses Hukum

    JAKARTA – Di tengah perang dengan Rusia, pengadaan drone dan peralatan pengacau sinyal militer Ukraina rupanya dikorupsi. Enam orang termasuk anggota parlemen dan pejabat pemerintah didakwa atas kasus penggelapan dana.

    Kyiv mengandalkan pasokan drone dan sistem peperangan elektronik yang stabil untuk melawan invasi Moskow dan juga sedang melancarkan tindakan keras terhadap korupsi yang krusial bagi masa depannya di Uni Eropa.

    Otoritas antikorupsi mengatakan pihaknya mengungkap skandal korupsi drone militer Ukraina yang melibatkan legislator, satu pejabat saat ini, satu pejabat yang dipecat, seorang komandan Garda Nasional dan dua pengusaha, yang memberikan suap untuk pembelian dengan harga yang meningkat.

    “Pada periode 2024-2025, sebuah kelompok kriminal terorganisir secara sistematis menyalahgunakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan pertahanan,” kata Biro Anti-Korupsi Nasional dalam pernyataan dilansir Reuters, Senin, 4 Agustus.

    Total suap drone militer Ukraina mencapai sekitar 30% dari nilai kontrak.

    Kontrak drone tersebut bernilai $240.000 dengan inflasi sekitar $80.000, kata biro tersebut.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy  memuji proses hukum setelah bertemu dengan para pimpinan badan antikorupsi tersebut.

    Selain anggota parlemen tersebut, mereka yang didakwa pada Senin termasuk mantan gubernur dan kepala pemerintahan daerah, kepala pemerintahan militer kota, komandan Unit Garda Nasional, serta direktur dan pemilik produsen drone.

  • Keluar dari Foo Fighters, Josh Freese Buka Suara setelah Gabung Nine Inch Nails

    Keluar dari Foo Fighters, Josh Freese Buka Suara setelah Gabung Nine Inch Nails

    JAKARTA – Teka-teki mengenai drumer baru Foo Fighters setelah Josh Freese keluar telah terungkap. Band yang dimotori Dave Grohl itu memilih Ilan Rubin yang sebelumnya bermain untuk Nine Inch Nails.

    Menariknya, posisi yang ditinggal Rubin, kini diisi oleh Freese. Jadi dapat dikatakan, Foo Fighters dan Nine Inch Nails bertukar drumer.

    Setelah kembali diumumkan sebagai drumer baru Nine Inch Nails, Freese yang pada tahun 2005-2008 pernah bermain dengan band rock asal Cleveland itu, mengungkap rasa bahagianya.

    Melalui unggahan Instagram, drumer 52 tahun itu pun merefleksikan momen saat dirinya meninggalkan Nine Inch Nails.

    “Meninggalkan Nine Inch Nails di akhir tahun 2008 adalah salah satu keputusan tersulit yang pernah saya buat. Saya dan istri sedang menantikan kelahiran anak ketiga kami, dan saya tahu saya harus meninggalkan kehidupan jalanan untuk pulang bersama keluarga,” tutur Freese, mengutip keterangan unggahan, Senin, 4 Agustus.

    “NIN adalah band yang membuat saya meninggalkan panggung setiap malam sambil berpikir, ‘Luar biasa. Kami benar-benar sukses.’ Dan itu bukan sekadar perasaan, melainkan sebuah kepastian,” lanjutnya. “Tingkat intensitas, kebanggaan, dan kepuasan seperti itu setelah setiap pertunjukan adalah sesuatu yang jarang saya rasakan di tempat lain.”

    Akan kembali ke panggung musik bersama Nine Inch Nails, Freese merasa terhormat. Ia pun memastikan untuk memberikan yang terbaik kepada penggemar.

    “Sekarang, kembali tur bersama Trent dan kru—membantu mereka melakukan yang terbaik setiap malam—adalah sesuatu yang sangat saya nantikan. Menjadi bagian dari energi itu lagi terasa luar biasa,” ujar Freese.

    “Jika Anda berkesempatan menyaksikan salah satu pertunjukan ini selama enam minggu ke depan, saya jamin, pertunjukan ini akan benar-benar tak terlupakan,” pungkasnya.

  • Jelang Berakhirnya Insentif Mobil Listrik di AS, Penjualan Honda Prologue dan Hyundai Ioniq 5 Buat Rekor

    Jelang Berakhirnya Insentif Mobil Listrik di AS, Penjualan Honda Prologue dan Hyundai Ioniq 5 Buat Rekor

    JAKARTA— Insentif pembelian kendaraan listrik di Amerika Serikat akan berakhir pada 30 September 2025. Kredit ini mencakup pemberian insentif sebesar 7.500 dolar AS untuk kendaraan baru dan sebesar 4.000 untuk kendaraan bekas. Kredit ini akan berakhir karena adanya RUU rekonsiliasi anggaran dari pemerintahan Trump, yang dikenal sebagai “One Big Beautiful Bill Act”.

    Jelang berakhirnya insentif, pasar kendaraan listrik (EV) di Amerika Serikat ternyata cukup memanas di bulan Juli mendorong konsumen untuk bertindak cepat, dengan Honda Prologue dan Hyundai Ioniq 5 mencatatkan rekor penjualan bulanan terbaik mereka.

    Dilaporkan Autoblog, Senin, 4 Agustus, Hyundai Ioniq 5 menunjukkan performa luar biasa dengan 5.818 unit terjual pada bulan Juli. Angka ini melonjak 71 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, membantu Hyundai mencapai rekor penjualan Juli terbaiknya di AS dengan total 79.543 unit. Sekitar sepertiga dari penjualan tersebut berasal dari kendaraan listrik, dan Ioniq 5 menjadi pemain kunci, terutama dengan varian XRT terbarunya.

    Ioniq 5, yang diproduksi di Georgia, tetap menjadi salah satu EV terlaris di negara tersebut. Hyundai Ioniq 5 dengan desainnya yang berani dan futuristik-retro menjadi daya tarik tersendiri. Harganya yang mulai dari 42.600 dolar AS (sekitar Rp698 juta , menjadikannya pilihan yang menarik di segmennya.

    Namun, Honda Prologue bahkan menorehkan penjualan lebih mengesankan. Dengan 6.318 unit terjual di bulan Juli, Prologue tidak hanya mengalahkan Ioniq 5, tetapi juga melampaui Ford Mustang Mach-E yang terjual 5.308 unit, meskipun Ford menawarkan insentif sewa baru. Total penjualan kendaraan listrik Honda mencapai 38.050 unit untuk bulan tersebut, mencetak rekor Juli baru bagi merek tersebut.

    Menariknya, Prologue yang dibangun di atas platform Ultium GM harganya dijual mulai dari 47.400 dolar AS (sekitar Rp77 juta), sedikit lebih tinggi dari Hyundai dan Ford, namun Honda baru-baru ini mempermanis kesepakatan dengan memberikan akses kepada pengemudi ke jaringan Tesla Supercharger, yang mencakup lebih dari 23.500 stasiun di seluruh AS.

    Sementara untuk total penjualan hingga saat ini di tahun 2025, Mustang Mach-E masih sedikit di depan dengan total 27.093 unit terjual. Ioniq 5 berada di angka 24.910 unit, diikuti ketat oleh Prologue dengan 22.635 unit. Dengan sisa dua bulan sebelum potongan pajak menghilang, persaingan penjualan ini masih jauh dari kata usai.

  • Dinilai Pramono Aneh, DPRD Justru Anggap Usulan Kartu Janda Jakarta Bentuk Kepedulian

    Dinilai Pramono Aneh, DPRD Justru Anggap Usulan Kartu Janda Jakarta Bentuk Kepedulian

    JAKARTA – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin memandang usulan kartu janda Jakarta yang digulirkan DPRD merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat rentan.

    Usulan ini sebelumnya diungkapkan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Merespons, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai usulan kartu janda adalah hal aneh.

    “Gagasan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan kepala keluarga yang sering menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan psikologis pasca kehilangan pasangan,” kata Thamrin saat dihubungi, Senin, 4 Agustus.

    Jika Pemprov DKI berkenan dan ingin menjalankan program ini, Thamrin menyebut perlu disertai rancangan dan landasan hukum yang kuat.

    Selain itu, perlu juga dilakukan perencanaan anggaran yang matang tidak membebani APBD secara berlebihan dan tetap sesuai dengan prinsip efisiensi.

    “Kami juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek sosial dan martabat penerima, termasuk dalam pemilihan nama program agar tidak menimbulkan stigma. Pendekatan berbasis data tetap menjadi prinsip utama dalam merancang kebijakan publik,” jelas Thamrin.

    Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov DKI menerbitkan program bansos untuk para janda yang telah ditinggal suaminya.

    Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jamilah Abdul Gani dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program kartu janda Jakarta atau KJJ,” kata Jamilah di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli.

    Jamilah berujar, usulan ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota Fraksi Gerindra dalam kegiatan reses.

    Hanya saja, tidak semua janda diusulkan mendapat kartu janda. Jika Pemprov DKI setuju, warga penerima manfaat bantuan tersebut merupakan perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun.

    Menanggapi terpisah, Pramono Anung menilai hal tersebut usulan yang aneh. “Aneh-aneh aja. Enggak mau jawab, aku,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Juli.

  • KPK Telusuri Dugaan Pengondisian Hasil Audit Bank BJB oleh BPK

    KPK Telusuri Dugaan Pengondisian Hasil Audit Bank BJB oleh BPK

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pengondisian hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR).

    Hal ini disampaikan pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat disinggung soal pemeriksaan Yochie Tria Putra selaku Kasubagset Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI pada Kamis, 31 Juli. Permintaan keterangan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR) periode 2021-2023.

    “Hasil auditnya, kan, dilakukan audit di BJB. Ada temuan-temuan, kemudian temuannya menjadi apa namanya, berkurang. Nah, itu terkait dengan itu (pemeriksaannya, red),” kata Asep yang dikutip pada Senin, 4 Agustus.

    Asep belum bisa memerinci soal pengurangan hasil audit itu karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. “Nah, yang itu sedang kita pastikan. Apakah terjadi pengurangannya itu dikurangi atau berkurang,” tegasnya.

    KPK sebelumnya menyatakan siap mengembangkan dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Informasi apapun yang didapat penyidik tak akan ragu ditindaklanjuti.

    “Tentu KPK terbuka terhadap pengembangan-pengembangan jika memang ditemukan adanya informasi atau keterangan lain yang membuka adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan yang dikutip Selasa, 29 Juli.

    “Tentu penyidik sangat terbuka untuk itu,” sambung dia.

    Adapun dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

    Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Perbuatan lima tersangka itu diduga telah membuat negara merugi hingga Rp222 miliar.

    Saat ini penahanan belum dilakukan terhadap lima tersangka. Namun, mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

  • KKP Bakal Kembangkan PPN Pengambengan di Jembrana Bali jadi Pelabuhan Berstandar Internasional

    KKP Bakal Kembangkan PPN Pengambengan di Jembrana Bali jadi Pelabuhan Berstandar Internasional

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai pelabuhan perikanan berstandar internasional.

    Dikutip dari unggahan video di akun Instagram resmi @kkpgoid, Senin, 4 Agustus, PPN Pengambengan bakal jadi pelabuhan terintegrasi terbesar se-Indonesia.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, area Pelabuhan Pengambengan akan diperluas, sehingga bisa menampung lebih banyak kapal perikanan. Kemudian, menyediakan cold storage-nya serta juga ragam usaha untuk skala industri maupun UMKM.

    “Terus pelabuhan ini terintegrasi juga dengan pasar ikan bertaraf internasional,” ucapnya.

    Doni menambahkan, hal terpenting lainnya adalah Pelabuhan Pengambengan bukan cuman untuk kapal-kapal skala industri saja, melainkan juga tetap melayani kapal-kapal nelayan tradisional.

    “Seperti kapal slerek yang terkenal itu akan tetap mendapat tempat di sini. Bahkan, fasilitasnya dibuat lebih baik lagi,” kata dia.

    Menurut Doni, transformasi Pelabuhan Perikanan Pengambengan akan menjadikan Bali sebagai pusat perikanan modern melalui pembangunan integrated fishing port and international fish markets alias tempat pelelangan ikan.

    “Semua ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) buat mewujudkan Bali sebagai pusat perikanan modern. Siap-siap, ya, Sahabat Bahari!” pungkasnya.