Category: Voi.id

  • Jadi Kota Keempat, Ini Hasil Diskusi Publik Draf Buku Sejarah di Makassar

    Jadi Kota Keempat, Ini Hasil Diskusi Publik Draf Buku Sejarah di Makassar

    JAKARTA, — Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi tuan rumah diskusi publik keempat draf Buku Sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang dimulai sejak Juli 2025, sebelumnya digelar di UI, ULM Banjarmasin, dan UNP Padang.

    Diskusi berlangsung di Ballroom Teater Menara Pinisi UNM, Senin, 4 Agustus, menghadirkan para editor utama dan editor jilid yang memaparkan arah, pendekatan, serta visi besar penulisan sejarah nasional. Mereka membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyumbang gagasan atas narasi baru sejarah Indonesia.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut penyusunan ulang sejarah ini sebagai langkah strategis dalam merespons tantangan zaman. “Kami ingin menghadirkan narasi sejarah yang lebih kontekstual dan relevan, terutama bagi generasi muda di tengah ancaman disintegrasi sosial dan polarisasi politik,” tegasnya.

    Buku ini ditulis oleh para sejarawan profesional dari berbagai bidang, dengan pendekatan akademis yang reflektif. “Ini bukan sekadar proyek dokumentasi, tapi instrumen membangkitkan kembali kesadaran kolektif menuju Indonesia 80 tahun merdeka,” lanjutnya.

    Direktur Sejarah dan Permuseuman, Agus Mulyana, menekankan pentingnya diskusi publik sebagai wadah aspirasi. “Kami butuh saran konkret dan jujur dari publik agar hasil akhir penulisan objektif dan partisipatif,” ujarnya.

    Prof. Karta Jayadi, Rektor UNM, menyambut baik keterlibatan kampusnya. “Sejarah adalah ruang terbuka. Kehadiran Kementerian Kebudayaan di sini menjadi penanda penting dalam perjalanan historiografi kita,” katanya.

    Dalam sesi diskusi, Prof. Susanto Zuhdi menekankan pentingnya membangun kerangka konseptual sejarah kebangsaan yang relevan dengan masa kini. Sementara Prof. Singgih menambahkan bahwa buku ini menghadirkan pembaruan dari sisi metodologi, fakta, dan paradigma berpikir sejarah.

    Diskusi dihadiri peserta dari kalangan akademisi, budayawan, mahasiswa, dan komunitas. Tokoh masyarakat seperti guru dari Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengusulkan agar buku ini dijadikan bahan ajar resmi. Arif Sigit, budayawan Makassar, meminta adanya kanal aspirasi publik di luar forum.

    Menjawab itu, Prof. Zuhdi menegaskan bahwa meski terbatas, sejarah lokal akan tetap ditulis secara paralel. Ia juga menekankan independensi penuh dalam proses penulisan.

    Menutup acara, Agus Mulyana menyampaikan komitmen kementerian untuk terus menulis dan menerbitkan jilid lanjutan. “Target kami, dalam lima tahun ke depan akan semakin banyak jilid yang terbit dan memperkaya narasi sejarah bangsa.”

  • Waspada Banjir! Jabodetabek, Sumatra, dan Sulawesi Diprakirakan Hujan 5 Agustus

    Waspada Banjir! Jabodetabek, Sumatra, dan Sulawesi Diprakirakan Hujan 5 Agustus

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Selasa 5 Agustus di sebagian besar kota di Indonesia masih berpotensi hujan dengan beragam intensitas, disertai kondisi cerah berawan di beberapa daerah lain.

    Prakirawan BMKG Miftah Ali menyampaikan di Sumatra hanya Banda Aceh dan Pekanbaru yang diprediksi mengalami cuaca berawan tebal, dengan hujan ringan diprakirakan dialami wilayah Medan, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandarlampung.

    Sementara itu, jelasnya, terdapat potensi hujan yang disertai petir di wilayah Jambi, Bengkulu dan Padang.

    “Di Pulau Jawa, cuaca berawan diprakirakan terjadi di kota Surabaya dan hujan ringan diprakirakan terjadi di kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta,” kata Miftah dikutip ANTARA, Selasa 5 Agustus.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kondisi cerah berawan diprakirakan BMKG dialami masyarakat yang berada di daerah Kupang dan Mataram serta cuaca berawan di Denpasar.

    Di Kalimantan, dia mengingatkan terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selo, Pontianak, Samarinda dan Palangkaraya serta kondisi berawan tebal di wilayah Banjarmasin.

    Cuaca berawan tebal juga diprediksi BMKG terjadi pada hari ini di Makassar dan Kendari. Dalam periode yang sama hujan ringan diprakirakan turun di Mamuju dan Palu serta hujan intensitas sedang di Gorontalo dan Manado.

    Untuk wilayah Indonesia bagian timur, Jayapura diprakirakan mengalami kondisi berawan disertai potensi hujan ringan di Ambon, Sorong, Manokwari, Merauke dan Jayawijaya. Terdapat pula potensi hujan intensitas sedang di Ternate dan hujan disertai petir di wilayah Nabire.

  • Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dikenakan Tahanan Rumah

    Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dikenakan Tahanan Rumah

    JAKARTA – Otoritas Brasil menempatkan mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang sedang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta, dalam tahanan rumah pada Hari Senin, langkah yang dapat meningkatkan ketegangan dengan Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes mengeluarkan perintah penangkapan tersebut, dengan menyatakan dalam keputusannya, tokoh sayap kanan yang berapi-api itu tidak mematuhi perintah penahanan yudisial yang dijatuhkan kepadanya bulan lalu.

    Bolsonaro menghadapi tuduhan konspirasi dengan sekutunya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan umum 2022 dari Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.

    Moraes juga melarang Bolsonaro menerima kunjungan, dengan pengecualian bagi pengacara dan orang-orang yang diberi wewenang oleh pengadilan, serta penggunaan telepon seluler baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, dikutip dari Reuters 5 Agustus.

    Seorang perwakilan pers Bolsonaro mengonfirmasi ia ditempatkan dalam tahanan rumah pada Senin sore dan sebuah telepon seluler telah disita.

    Dalam sebuah pernyataan, kepolisian federal Brasil menyatakan telah mematuhi perintah Mahkamah Agung untuk menerapkan tahanan rumah dan menyita telepon seluler, meskipun tidak menyebutkan target operasi tersebut.

    Jair Bolsonaro saat melambaikan tangan ke arah pendukungnya. (Wikimedia Commons/Palácio do Planalto)

    Pembatasan terhadap Bolsonaro diberlakukan atas tuduhan ia mendorong campur tangan Trump, yang baru-baru ini mengaitkan tarif baru yang tinggi atas barang-barang Brasil dengan apa yang disebutnya “perburuan penyihir” terhadap Bolsonaro, sekutu ideologisnya.

    Perintah tahanan rumah ini menyusul investigasi selama lebih dari dua tahun terhadap peran Bolsonaro dalam gerakan penolakan pemilu yang berpuncak pada kerusuhan oleh para pendukungnya yang mengguncang Brasilia pada Januari 2023. Kerusuhan tersebut dibandingkan dengan kerusuhan di Gedung Capitol AS setelah kekalahan Trump dalam pemilu pada tahun 2020.

    Dalam wawancara dengan Reuters bulan lalu, Bolsonaro menyebut Moraes sebagai “diktator” dan mengatakan tindakan pembatasan terhadapnya adalah tindakan “pengecut.”

    Berbeda dengan banyaknya kasus kriminal yang sebagian besar terhenti terhadap Trump, pengadilan dan penyidik Brasil bergerak cepat melawan Bolsonaro, mengancam akan mengakhiri karier politiknya dan menghancurkan gerakan sayap kanannya.

    Putra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, seorang anggota kongres Brasil, pindah ke AS sekitar waktu yang sama ketika persidangan mantan presiden tersebut dimulai untuk menggalang dukungan bagi ayahnya di Washington. Eduardo mengatakan kepindahan tersebut telah memengaruhi keputusan Trump untuk mengenakan tarif baru terhadap Brasil.

    Bulan lalu, Trump membagikan surat yang ia kirimkan kepada Bolsonaro. “Saya telah melihat perlakuan buruk yang Anda terima dari sistem yang tidak adil yang berbalik melawan Anda,” tulisnya.

    “Persidangan ini harus segera diakhiri!”

    Pada akhir Juli, Washington menjatuhkan sanksi kepada Moraes, menuduh hakim tersebut mengizinkan penahanan praperadilan yang sewenang-wenang dan menekan kebebasan berekspresi.

    Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai tahanan rumah Bolsonaro.

    Namun, taktik Trump mungkin menjadi bumerang di Brasil, memperparah masalah bagi Bolsonaro dan menggalang dukungan publik di belakang pemerintahan Presiden Lula.

  • Putra Presiden Prabowo Subianto Desain Jersey Kandang Klub Serie A

    Putra Presiden Prabowo Subianto Desain Jersey Kandang Klub Serie A

    JAKARTA – Klub Serie A, Como 1907, memperkenalkan jersey kandang musim 2025/2026, yang kembali dirancang oleh putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, bekerja sama dengan adidas.

    Desain tahun ini melanjutkan kisah yang pertama kali diceritakan dalam jersey ikonis musim 2022/2023—sebuah penghormatan visual untuk Danau Como melalui sapuan kuas seniman Golnaz Jebelli.

    Dengan garis-garis yang bersih dan warna yang lebih dalam dan terstruktur, jersey baru ini mencerminkan pertumbuhan klub, yaitu lebih tegas, lebih berani, dan lebih ambisius.

    “Saya ingin mengekspresikan pesona energik yang terinspirasi oleh Danau Como. Ini merupakan kelanjutan dari semangat yang kami mulai—tegas, stabil, progresif.”

    “Ini tentang kontras antara ketenangan danau dan kekuatan para suporter kami, yang dihidupkan melalui perpaduan olahraga, seni, dan mode,” ujar Didit Hediprasetyo.

    Sebagai informasi, Didit Hediprasetyo adalah seorang couturier Indonesia yang berbasis di Paris, yang karyanya dibentuk oleh seni yang halus dan kefasihan budaya.

    Selain meraih Silver Thimble Award di Parsons Paris yang telah memamerkan karyanya di Paris Couture Week sejak 2010, Didit juga telah memperluas visinya jauh melampaui dunia mode.

    Pada 2012, ia menjadi satu-satunya couturier Asia—dan yang kedua setelah Karl Lagerfeld—yang menciptakan BMW Seri 7 Individual yang dipesan khusus.

    Ia merancang seragam resmi Tim Indonesia di Olimpiade dan membawa filosofi desainnya ke dunia olahraga.

    Jersey Como 1907 pada 2022 juga merupakan desain putra Presiden Prabowo Subianto tersebut. Jersey klub Serie A tersebut kala itu dikembangkan bekerja sama dengan seniman Golnaz Jebelli, terinspirasi dari “semangat puitis dan dinamis” Danau Como—tempat yang telah lama ia kagumi karena energinya yang tenang dan keindahannya yang abadi.

  • Huawei MatePad Pro Terbaru Mulai Kaburkan Batas Antara Tablet dan PC

    Huawei MatePad Pro Terbaru Mulai Kaburkan Batas Antara Tablet dan PC

    JAKARTA – Tablet flagship terbaru Huawei bisa menjadi gadget yang paling ambisius sejauh ini. Kabar terbaru menyebutkan bahwa MatePad Pro (2026) yang akan datang mungkin akan mendukung aplikasi PC. Hal ini dapat memberikan keunggulan signifikan bagi tablet premium ini dibandingkan pesaingnya.

    Menurut laporan dari Fixed Focus Digital di Weibo, raksasa teknologi asal China ini berencana menghadirkan pengalaman lintas platform sejati pada tablet flagship barunya. MatePad Pro (2026) mungkin akan mendukung aplikasi PC dengan antarmuka pengguna yang sesuai.

    Selain itu, kita juga mungkin akan mendapatkan versi baru HarmonyOS yang bisa membuat tablet ini menawarkan fungsionalitas serupa dengan MateBook Huawei. Dengan kata lain, MatePad Pro akan sepenuhnya mengintegrasikan aplikasi PC, memungkinkan produktivitas yang lebih baik.

    Ini bisa mengaburkan batas antara PC dan tablet, sesuatu yang juga coba dilakukan Apple dengan iPad-nya. Namun, Apple masih membatasi iPad Pro flagship-nya, sehingga belum ada dukungan langsung untuk aplikasi kelas desktop meskipun tabletnya memiliki kekuatan yang cukup untuk platform tersebut.

    Oleh karena itu, tablet flagship terbaru Huawei mungkin memiliki keunggulan yang cukup besar dalam hal ini. Huawei membangun HarmonyOS dengan integrasi multi-platform dalam pikiran, jadi ini tampaknya menjadi langkah selanjutnya untuk ekosistem yang lebih mulus.

    Saat ini, ini masih berupa laporan yang belum dikonfirmasi, jadi bijaklah dalam menyikapi kabar ini. Namun, jika benar, kita bisa berharap dukungan aplikasi PC akan datang bersamaan dengan HarmonyOS 6.

    Huawei menjual MatePad Pro dalam varian 13,2 inci dan 12,2 inci (Review), tetapi generasi berikutnya mungkin akan hadir dengan layar lebih besar, yaitu 14,2 inci—setara dengan laptop dalam hal ukuran layar. Kita juga bisa berharap tampilan OLED beresolusi tinggi akan kembali hadir, bersama dengan prosesor baru seri Kirin 9000.

  • Megawati Tegaskan PDIP Dukung Pemerintah, Ini Respons Istana

    Megawati Tegaskan PDIP Dukung Pemerintah, Ini Respons Istana

    JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan ini disampaikan Megawati saat memberikan arahan dalam bimbingan teknis nasional Fraksi PDIP se-Indonesia di Denpasar, Bali, Rabu 30 Juli.

    “Kita ingin supaya partai ini tetap solid secara organisasi dan punya frekuensi yang sama. Ibu Megawati juga menegaskan kita mendukung pemerintah,” ujar Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.

    Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, dukungan PDIP tak otomatis berarti masuk Kabinet Merah Putih.

    “Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan,” kata Prasetyo di Kompleks DPR/MPR, Senin 4 Agustus.

    Menurut Prasetyo, dukungan PDIP bisa diartikan sebagai peran penyeimbang pemerintah yang justru penting dalam sistem demokrasi.

    “Pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan, butuh penyimbang. Tidak ada masalah,” imbuhnya.

    Meski demikian, Istana menyatakan belum ada pembicaraan terkait kemungkinan PDIP bergabung ke dalam kabinet.

    “Belum ada pembicaraan ke sana,” kata Prasetyo menegaskan.

    Sejauh ini, PDIP memilih untuk memberikan dukungan politik tanpa harus berada di pemerintahan, sembari menjaga konsolidasi internal dan peran strategis di parlemen.

    Langkah PDIP ini menjadi sinyal bahwa peta politik koalisi Prabowo Subianto masih dinamis, terutama menjelang evaluasi kabinet pasca setahun pemerintahan berjalan.

  • IHSG Selasa Diproyeksi Lanjut Terkoreksi, Lima Saham Direkomendasikan

    IHSG Selasa Diproyeksi Lanjut Terkoreksi, Lima Saham Direkomendasikan

    JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bakal kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini, Selasa, 5 Agustus, setelah kemarin ditutup melemah 73,12 poin atau 0,97 persen ke 7.464,64.

    Phintraco Sekuritas dalam risetnya melihat, koreksi indeks kemarin antara lain didorong oleh aksi profit taking setelah mengalami penguatan pada perdagangan Jumat pekan sebelumnya. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat tarif dan data tenaga kerja Amerika Serikat yang melemah.

    “Beberapa laporan kinerja keuangan emiten domestik yang mengalami penurunan juga menjadi faktor negatif,” jelas Phintraco Sekuritas.

    IHSG menurut Phintraco Sekuritas, diproyeksi akan melanjutkan koreksinya dengan menguji level support 7.400 dan resistance 7.470 pada perdagangan Selasa ini

    Sentimennya akan dipengaruhi oleh keputusan bank sentral Jepang atau Bank of Japan yang mempertahankan suku bunganya di level 0,5%. Angka ini merupakan level tertinggi sejak tahun 2008.

    BoJ juga merevisi naik proyeksi inflasinya dari 2,2 persen YoY menjadi 2,7 persen YoY untuk tahun 2025. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 pun turut dinaikkan dari semula 0,5 persen menjadi 0,6 persen.

    Adapun, indeks consumer confidence Jepang di bulan Juli turun ke level 33,7 dari 34,5% di bulan Juni 2025. Sementara itu, NBS Manufacturing China pada Juli 2025 turun tipis menjadi 49,3 dari posisi 49,7.

    Dari sentimen domestik, investor kata Audi tengah menantikan rilis data pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia semester I 2025 yang diperkirakan tumbuh 4,8 persen YoY, meleset di bawah target sebesar 5 persem YoY.

    “Kami berpandangan hal ini dapat menjadi bukti jika daya beli melemah seiring dengan komposisi PDB terbesar dari konsumsi rumah tangga, sehingga memang diperlukan kebijakan insentif langsung untuk menjaga konsumsi,” imbuh Phintraco Sekuritas.

    Adapun saham-saham yang direkomendasikan Phintraco Sekuritas hari ini, yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), dan PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP).

  • Apakah Pengibaran Bendera One Piece Bisa Disebut Pemberontakan Seperti Bendera Papua Merdeka? Berikut Penjelasan Dan Kemungkinan Dampak Terburuknya

    Apakah Pengibaran Bendera One Piece Bisa Disebut Pemberontakan Seperti Bendera Papua Merdeka? Berikut Penjelasan Dan Kemungkinan Dampak Terburuknya

    YOGYAKARTA – Belakangan ini, media sosial ramai memperbincangkan pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah pengibaran bendera anime ini bisa disebut sebagai bentuk pemberontakan seperti pengibaran bendera Papua Merdeka? Simak penjelasan lengkapnya berikut.

    Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Pada Bulan Agustus di Indonesia

    Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah warga di berbagai daerah terlihat mengibarkan bendera One Piece di depan rumah, di kendaraan pribadi, hingga truk pengangkut. Bendera ini berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami, yang merupakan simbol khas dari kru bajak laut Mugiwara dalam serial anime dan manga One Piece.

    Simbol ini dikenal luas sebagai ikon petualangan, persahabatan, dan kebebasan. Karena itu, banyak penggemar anime menggunakannya sebagai ekspresi cinta terhadap karakter dan dunia fiksi tersebut.

    Ringkasan Kisah One Piece yang Dihubung-hubungkan

    Setelah mendarat di Kerajaan Bram, sebuah negeri bersalju yang dulu damai namun kini dikuasai oleh penguasa rakus bernama Wapol, Luffy dan kru Topi Jerami menemukan rakyat yang hidup dalam ketakutan. Wapol memerintah dengan kekejaman dan melarang semua dokter kecuali yang tunduk padanya. Banyak warga yang menderita sakit namun tak bisa mendapat pengobatan karena semua dokter selain kelompok elit Wapol diasingkan.

    Di tengah krisis tersebut, Luffy membawa rekannya yang terluka ke Dokter Kureha, seorang dokter tua yang tinggal di puncak istana Drum bersama Tony Tony Chopper, seekor rusa kutub yang bisa berbicara. Chopper akhirnya bergabung dengan kru setelah menyaksikan keberanian Luffy yang tidak mementingkan status, melainkan prinsip dan semangat kebebasan.

    Konflik memuncak ketika Wapol kembali dan mencoba merebut kembali istana serta menghancurkan simbol-simbol harapan rakyat. Namun Luffy, dengan keberanian penuh, menghajar Wapol hingga tak berdaya dan menolak semua bentuk penindasan. Di momen yang menggetarkan itu, Luffy memanjat tiang istana dan mengibarkan bendera Topi Jerami di puncak kerajaan. Tindakan ini menjadi simbol bahwa tempat itu kini dilindungi oleh semangat kebebasan dan tidak akan tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang.

    Bendera itu bukan sekadar kain hitam bergambar tengkorak, tetapi simbol harapan baru bagi rakyat Bram. Sejak saat itu, nama Luffy dan kru Topi Jerami dikenang bukan hanya sebagai bajak laut, tapi juga sebagai pembela kebenaran.

    Arti Mengibarkan Bendera One Piece di Negara Kita

    Bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami, lambang ikonik dari kru Topi Jerami dalam anime One Piece, kini tak lagi sekadar simbol hiburan atau ekspresi kecintaan terhadap budaya pop Jepang. Di tangan sebagian masyarakat, bendera ini justru berubah menjadi alat ekspresi yang mencerminkan kritik terhadap ketimpangan sosial, bentuk penindasan, dan kegelisahan atas kondisi politik dalam negeri.

    Fenomena ini mencuat usai Presiden Prabowo mengimbau warga untuk mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan Agustus sebagai bentuk penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan. Namun, sebagian warganet menunjukkan respons yang berbeda: mereka memilih untuk mengibarkan bendera One Piece, sebagai bentuk protes simbolik yang mewakili kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.

    Tindakan tersebut menjadi semacam pernyataan diam yang menyindir kekuasaan, sembari mengungkapkan keresahan mendalam atas berbagai problematika bangsa. Bendera One Piece pun dimaknai sebagai simbol harapan atas hadirnya keadilan dan perubahan yang lebih nyata, bukan sekadar kritik kosong, melainkan panggilan moral dari rakyat kepada para pemimpin negeri.

    Terkait Perkara Bendera One Piece, Apakah Disebut Sebagai Pemberontakan Seperti Halnya Bendera Papua Merdeka?

    Pertanyaan diatas muncul dari perbedaan mendasar antara simbol fiksi dan simbol politik nyata. Bendera kru Topi Jerami dalam anime One Piece, yang dikenal sebagai Jolly Roger, merupakan lambang dari semangat petualangan, kebebasan, dan persahabatan. Dalam konteks cerita fiksi, bendera ini tidak dimaksudkan untuk menggulingkan kekuasaan sah sebuah negara, melainkan mengekspresikan identitas kelompok yang bebas dan menentang ketidakadilan sistem yang korup.

    Sementara itu, bendera Papua Merdeka atau Bintang Kejora adalah simbol nyata yang menyuarakan aspirasi politik untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam pandangan hukum negara, pengibaran bendera tersebut tanpa izin dianggap sebagai tindakan makar atau bentuk pemberontakan terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah, konsekuensi hukum terhadap pengibaran bendera ini sangat serius dan tidak bisa disamakan dengan simbol dari dunia hiburan seperti bendera One Piece.

    Dengan demikian, meskipun keduanya adalah bendera yang dikibarkan untuk menandai keberadaan suatu kelompok, makna, konteks, dan dampaknya sangat berbeda. Bendera One Piece mungkin tidak bisa dianggap sebagai simbol pemberontakan, karena ia lahir dari dunia fiksi dan tidak membawa maksud politis di dunia nyata. Sementara bendera Papua Merdeka, karena menyangkut isu kedaulatan dan gerakan separatisme, memiliki dampak politis yang nyata dan sensitif secara hukum serta sosial di Indonesia. Namun Bila nanti issue ini semakin berkembang dan disangkut pautkan dengan Politik di negri kita, ya siapa yang tahu, bukan hal yang mustahil juga bakal ada kebijakan dari negara untuk melarangnya. Untuk lebih lengkapnya baca juga: Fenomena Bendera One Piece Jelang HUT RI, Pengamat: Simbol Kritik Publik untuk Pemerintah

    Dampak Terburuk Fenomena Pengibaran Bendera One Piece di Indonesia

    1. Pemaknaan Simbol yang Menyesatkan

    Jika bendera One Piece (Jolly Roger) yang merupakan simbol fiksi diasosiasikan secara serius sebagai bentuk perlawanan atau makar, maka masyarakat bisa mengalami kebingungan antara ekspresi budaya pop dan simbol politik yang sah. Hal ini bisa memicu tindakan represif dari aparat atau pembungkaman terhadap ekspresi yang sebenarnya tidak mengandung niat separatis.

    2. Polarisasi Sosial dan Politik

    Ketika sebagian masyarakat menganggap pengibaran bendera ini sebagai bentuk perlawanan terhadap negara, dan sebagian lain melihatnya sebagai hal biasa, maka bisa muncul polarisasi dan konflik horizontal antar kelompok. Ini berbahaya, apalagi jika ditunggangi pihak-pihak yang ingin menciptakan instabilitas sosial menjelang momen-momen penting seperti pemilu atau perayaan nasional.

    3. Pemicu Tindakan Represif Berlebihan

    Jika negara merespons dengan pendekatan keras terhadap fenomena ini (misalnya kriminalisasi tanpa klarifikasi niat), maka kebebasan berekspresi bisa terancam. Ini bisa mencoreng wajah demokrasi dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    Jadi setelah mengetahui terkait perkara bendera one piece apakah disebut sebagai pemberontakan seperti halnya bendera papua merdeka, simak berita menarik lainnya di VOI.ID, saatnya merevolusi pemberitaan!

  • RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025–2029, DPR Siap Ambil Alih Inisiasi

    RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025–2029, DPR Siap Ambil Alih Inisiasi

    JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengambil alih inisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Dia mengatakan saat menjadi inisiasi pemerintah, RUU tersebut hingga kini belum juga selesai dibahas.

    “Tapi kalau DPR yang ambil alih, maka bagus dong, berarti DPR sudah sudah berkeinginan untuk menyelesaikan itu,” ucap Supratman dalam wawancara khusus dengan ANTARA dikutip Selasa 5 Agustus.

    Untuk itu, dirinya menegaskan agar seluruh pihak bisa menunggu hasil evaluasi program legislasi nasional (prolegnas). Adapun RUU Perampasan Aset sudah masuk dalam Prolegnas Tahun 2025-2029.

    Apabila setelah dievaluasi DPR ingin menginisiasi RUU Perampasan Aset dan ingin memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas 2026, maka Menkum tidak akan mempermasalahkannya.

    Dikatakan bahwa Prolegnas Prioritas 2026 nantinya akan disahkan sebelum Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 disahkan.

    “Kalau DPR yang mengambil inisiasinya berarti entah nanti draf pemerintah yang kami kasih atau mereka lakukan drafting kembali. Tapi itu buat saya tidak penting,” ungkapnya.

    Pemerintah, kata Supratman, sudah menyelesaikan konsep RUU Perampasan Aset, sehingga tinggal menunggu langkah selanjutnya dari DPR karena masih terdapat konsolidasi di parlemen.

    Sejauh ini, dijelaskan ia bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah bertemu dengan para ketua umum partai politik guna membahas RUU Perampasan Aset.

    Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak akan sulit untuk dijadikan sebagai RUU prioritas tahunan.

    Dia menjelaskan bahwa DPR RI memiliki mekanisme jika suatu RUU yang sebelumnya tidak masuk dalam prioritas tahunan, kemudian bisa menjadi prioritas jika disetujui fraksi-fraksi dan diputuskan dalam Rapat Paripurna.

    Saat ini, menurut dia, RUU Perampasan Aset belum masuk prioritas 2025 karena termasuk dalam RUU jangka menengah

    “Itu dimasukkan dalam program legislasi lima tahunan, tapi itu bukan berarti istilahnya diabaikan,” kata Nasir dalam diskusi daring yang dipantau dari Jakarta, Kamis (12/6).

  • Google Dapat Waktu Tiga Minggu untuk Rombak Toko Aplikasi Android

    Google Dapat Waktu Tiga Minggu untuk Rombak Toko Aplikasi Android

    JAKARTA – Setelah kalah melawan Epic Games di persidangan, Google harus merombak Google Play Store. Menurut pengakuan Google, mereka hanya memiliki waktu 14 hari untuk merombak toko aplikasinya.

    Perintah ini dikeluarkan oleh pengadilan setelah Epic memenangkan gugatan antimonopolinya beberapa waktu lalu. Namun, Google mengaku keberatan dengan durasi waktu yang diberikan karena perombakan sistem Google Play tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

    Google pun mengajukan penangguhan darurat dan pengajukan ini berhasil disetujui oleh Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan. Kini, perusahaan teknologi itu memiliki waktu tambahan untuk mengelola Google Play sesuai dengan keputusan pengadilan.

    Dengan penangguhan ini, Google kini memiliki waktu tiga minggu untuk menerapkan kebijakan baru. Mereka harus melakukan beberapa perubahan penting seperti menghentikan praktik yang memaksa pengembang untuk menggunakan Google Play Billing.

    Selain itu, Google sudah tidak dapat membatasi pengembang dalam menentukan harga aplikasi. Mereka juga tidak boleh berbagi keuntungan dengan produsen ponsel dan operator sebagai imbalan atas eksklusivitas atau pra-instalasi aplikasi di Google Play.

    Durasi waktu yang ditentukan ini belum mencakup tuntutan besar Epic Games. Google, melansir dari The Verge, belum diwajibkan untuk mengizinkan toko aplikasi pihak ketiga masuk ke dalam Google Play.

    Artinya, Google tidak akan mengalami masalah jika Epic Games Store tidak tersedia di Google Play. Aplikasi ini pun diperkirakan tidak akan hadir di toko aplikasi Google dalam waktu dekat.

    Hakim James Donato memberikan Google waktu delapan bulan untuk merancang sistem keamanan yang diperlukan. Sistem ini akan mengizinkan toko aplikasi pihak ketiga masuk ke dalam ekosistem Android. Dengan penundaan ini, kehadiran toko aplikasi pihak ketiga diperkirakan muncul pada 2026 mendatang.