JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres untuk mendesak penghentian agresi Israel dan operasi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Sebagai representasi parlemen, langkah Puan dinilai sebagai bentuk komitmen RI untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
“Surat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten meletakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian yang tidak boleh dikompromikan dalam upaya untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia,” ujar Pemerhati Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Shofwan Al Banna Choiruzzad di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus.
Shofwan memuji bahasa lugas yang disampaikan cucu Bung Karno tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Puan berdasarkan fakta yang telah diakui secara luas oleh berbagai lembaga internasional.
“Di saat berbagai pihak mencoba mengaburkan masalah, surat ini dengan jujur dan lugas mengatakan bahwa Israel telah secara sengaja dan sistematis menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan melanggar hukum internasional,” kata Shofwan.
Shofwan juga menyoroti skeptisisme sebagian kalangan terhadap efektivitas PBB, di mana Indonesia disebut tetap memiliki ruang diplomatik untuk mendorong aksi nyata komunitas global.
“Indonesia bisa mendorong Resolusi Uniting for Peace di Majelis Umum dan memobilisasi negara-negara yang peduli pada kemanusiaan dan perdamaian untuk memaksa Israel menghentikan blokade dan agresinya di Gaza dan Tepi Barat,” tambahnya.
Di sisi lain, Shofwan menekankan pentingnya inisiatif kolektif dari negara-negara dunia untuk menjamin akses kemanusiaan di Gaza, seperti yang juga disampaikan oleh Puan.
“Kalau masyarakat sipil seperti Greta Thunberg berani mencoba menembus blokade dan berhasil menghadirkan tekanan serius untuk Israel, bayangkan jika ratusan negara mengirimkan dokter dan bantuan makanan dalam sebuah konvoi kemanusiaan, dikawal oleh kapal berbagai negara? Tidak untuk menyerang siapapun, tapi untuk menjamin kemanusiaan sebagaimana piagam PBB,” kata Shofwan.
Sebelumnya, Puan mengirimkan surat resmi kepada Sekjen PBB Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat (AS). Dalam surat tersebut, Puan menegaskan apa yang terjadi di Gaza saat ini bukanlah sekadar krisis pangan. Menurutnya, kelaparan warga sipil diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan dijalankan secara sistematis.
“Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang,” ungkap Puan.
Surat yang dikirim Puan ke Antonio Guterres berjudul ‘Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza’. Isi surat Puan pun menyoroti soal ratusan ribu warga Gaza yang kelaparan akibat pengeboman massal.
Puan kemudian mengutip laporan UNICEF yang mengungkapkan saat ini terdapat lebih dari 1,1 juta warga yang menghadapi kerawanan pangan parah. Bahkan, ada 500.000 anak terindikasi malanutrisi akut.
Selain itu, lebih dari 70 persen lahan pertanian, pasar, hingga toko makanan telah hancur. Dilaporkan pula akses terhadap makanan pokok dan pelayanan kesehatan juga dibatasi. Puan menegaskan tindakan Israel tidak bisa dibiarkan.
Mantan Menko PMK itu mendorong PBB segera mengumumkan status darurat kelaparan di Jalur Gaza. Puan juga menuntut Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat, untuk mencegah penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan.
Kepada PBB, Puan pun meminta agar organisasi organisasi antarpemerintah global tersebut memastikan penyediaan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza.
“Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan Anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini,” kata Puan Maharani.









