Xcloud.id

Category: Voi.id

  • Wujudkan Kepastian Hukum Pekerja Migran Indonesia, Menteri Karding Temui Menteri Kehakiman Jepang di Tokyo

    Wujudkan Kepastian Hukum Pekerja Migran Indonesia, Menteri Karding Temui Menteri Kehakiman Jepang di Tokyo

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Kehakiman Jepang, Keisuke Suzuki di Kantor Kementerian Kehakiman, Tokyo, Jepang pada Kamis 21 Agustus.

    Dalam pertemuan itu, keduanya membahas penguatan kerja sama hukum dalam rangka melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di Jepang dan menunjukkan keseriusan kedua negara dalam membangun hubungan yang lebih erat.

    Dalam sambutannya, Karding menegaskan mandat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menangani seluruh urusan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia, termasuk aspek hukum dan perlindungan hak-hak mereka.

    “Kementerian kami bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak mereka saat bekerja di luar negeri,” kata Karding.

    Selain perlindungan hukum, pertemuan ini juga membahas koordinasi untuk mencegah praktik ilegal seperti perdagangan orang dan penempatan pekerja non-prosedural. Karding menegaskan bahwa kerja sama ini penting untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepastian hukum bagi pekerja migran.

    Karding juga menyoroti tantangan kompetensi yang dihadapi calon pekerja migran Indonesia, terutama kemampuan berbahasa Jepang. Saat ini, baru ada lima pusat pelatihan bahasa Jepang di Indonesia.

    “Saat ini, baru ada lima pusat pelatihan bahasa Jepang di Indonesia. Kami berharap dapat menambah jumlah pusat pelatihan di seluruh provinsi agar kualitas tenaga kerja Indonesia meningkat dan lebih siap bekerja di Jepang,” ujar Karding.

    Karding juga menekankan peran penting Jepang di Indonesia, terutama melalui investasi dan industri otomotif yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

    “Jepang memiliki peran penting di Indonesia, terutama melalui investasi dan industri otomotif yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita,” ujar Karding.

    Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral, baik dari sisi hukum maupun pelatihan tenaga kerja. Dengan langkah ini, Indonesia dan Jepang berharap pekerja migran Indonesia dapat bekerja dengan aman, produktif, dan terlindungi secara penuh.

  • Menperin Agus soal Pemberian Insentif Motor Listrik Tahun Ini: Tunggu Jawaban Menko Ekonomi

    Menperin Agus soal Pemberian Insentif Motor Listrik Tahun Ini: Tunggu Jawaban Menko Ekonomi

    JAKARTA – Pemerintah masih belum mengumumkan berapa besaran insentif motor listrik tahun ini. Memasuki empat bulan terakhir di 2025, subsidi motor listrik masih belum jelas dan menjadi penantian pelaku usaha.

    Terkait hal itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pun buka suara. Dia sendiri belum dapat memastikan berapa besarannya dan menunggu jawaban dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Saya masih menunggu jawaban dari Kemenko Ekonomi,” jawab singkat Agus saat ditemui wartawan usai Annual Indonesia Green Industry Summit 2025 2nd (AIGIS) di JCC, Rabu, 20 Agustus.

    Tak banyak informasi yang diberikan oleh Menperin terkait insentif motor listrik.

    Sementara itu, pada akhir April 2025 lalu, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza juga mengungkap alasan pemerintah belum mengumumkan pemberian insentif motor listrik.

    Menurut dia, salah satu penyebab masih tertahannya pemberian subsidi itu lantaran adanya kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Karena ada proses soal tarif Trump itu yang kemudian membuat kami harus pending dulu sementara,” ucap Faisol saat ditemui awak media di kantornya, Senin, 28 April.

    Akan tetapi, Faisol tetap memastikan bahwa pemberian subsidi motor listrik itu masih akan berlanjut pada tahun ini. “Tapi, itu akan tetap lanjut,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan berbagai syarat untuk pengajuan subsidi motor listrik yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023.

    Peraturan tersebut merupakan revisi dari Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur panduan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua.

    Subsidi sebesar Rp7 juta diberikan untuk satu KTP, yang berarti setiap individu hanya dapat mengajukan subsidi satu kali. Kebijakan itu mencerminkan dukungan pemerintah dalam mempercepat pengembangan motor listrik di Indonesia sebagai bagian dari transisi energi bersih.

    Dalam program subsidi 2024 lalu, pemerintah mengalokasikan 200.000 unit motor listrik baru dan 50.000 unit motor konversi dengan total anggaran mencapai Rp1,75 triliun. Kuota tersebut direncanakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta unit pada 2024 dan kemungkinan akan diperluas lebih lanjut tahun ini.

  • GIIAS Surabaya Berlangsung 27 Agustus 2025 Turut Diramaikan 7 Brand Pendatang Baru

    GIIAS Surabaya Berlangsung 27 Agustus 2025 Turut Diramaikan 7 Brand Pendatang Baru

    JAKARTA – Pameran akbar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) akan berlanjut ke Kota Pahlawan, dan akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2025 di Grand City Convex, Surabaya.

    Selama satu dekade, Surabaya konsisten menjadi tuan rumah GIIAS The Series, kehadiran GIIAS Surabaya telah menjadi bagian penting dalam memperkenalkan inovasi industri otomotif Indonesia kepada masyarakat Jawa Timur.

    Sekretaris Umum GAIKINDO, Kukuh Kumara, menegaskan bahwa penyelenggaraan GIIAS di Surabaya menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan industri otomotif nasional, dengan menyoroti potensi strategis Jawa Timur dalam mendorong pertumbuhan industri di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

    “Jawa Timur dan Surabaya secara khusus, memiliki potensi pasar yang sangat besar dan strategis bagi pertumbuhan industri otomotif nasional,” katanya, dalam keterangan resminya yang diterima, Rabu, 20 Agustus.

    Lebih lanjut ia mengatakan, data pesebaran kendaraan secara nasional dimana Jawa Timur selalu masuk dalam tiga besar, dan bahkan di tengah berbagai tantangan yang tengah dihadapi industri otomotif nasional, pada periode Januari hingga Mei 2025, dengan kontribusi sebesar 9,5 persen dari total penjualan, Jawa Timur kembali berada di posisi tiga.

    “Sehingga melalui GIIAS Surabaya 2025, GAIKINDO ingin terus memaksimalkan potensi yang dimiliki Jawa Timur, mendorong kontribusinya untuk capaian industri otomotif Indonesia,” ujar Kukuh.

    Pada pameran tersebut nantinya akan ada tujuh merek baru dan totalnya 30 merek kendaraan bermotor, mencakup 21 merek kendaraan penumpang, antara lain AION, BAIC, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, Denza, Geely, GWM, Honda, Jaecoo, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Seres, Suzuki, Toyota, Vinfast dan Wuling.

    Untuk kategori kendaraan komersial, DFSK akan turut berpartisipasi. Sementara itu, delapan merek kendaraan roda dua juga akan hadir, yaitu Aprilia, Kupprum, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Scomadi, Umited E-Motor, dan Vespa.

    Tujuh di antara total mereka kendaraan bermotor yang berpartisipasi merupakan merek baru yang untuk pertama kalinya hadir di GIIAS Surabaya, yaitu dari kendaraan penumpang terdapat AION, BAIC, Denza, Geely, GWM, dan Jaecoo. Selain itu, sebanyak 14 merek dari industri pendukung juga dipastikan akan meramaikan penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2025.

    Menariknya, sejumlah merek kendaraan tersebut akan membawa serta berbagai model kendaraan terbaru yang sebelumnya telah diluncurkan pada the 32nd GIIAS 2025, Juli lalu di BSD Tangerang.

    Kehadiran kendaraan-kendaraan baru ini akan menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung GIIAS Surabaya, yang kini juga berkesempatan melihat langsung serta mengeksplorasi inovasi dan teknologi terkini dari industri otomotif.

    “Partisipasi merek-merek kendaraan baru di GIIAS Surabaya tahun ini menunjukkan besarnya kepercayaan pelaku industri terhadap pasar Jawa Timur. Kehadiran mereka tidak hanya memperluas pilihan kendaraan bagi masyarakat, tetapi juga sejalan dengan semangat GAIKINDO untuk terus memperkuat kontribusi industri otomotif nasional melalui inovasi dan teknologi terbaru,” pungkas Kukuh.

  • Membangun Sistem Kesehatan yang Berpihak ke Rakyat Lewat IHDC Model 2025

    Membangun Sistem Kesehatan yang Berpihak ke Rakyat Lewat IHDC Model 2025

    JAKARTA – Kesehatan bukan hanya soal angka statistik atau urusan teknis medis. Lebih dari itu, kesehatan adalah soal ideologi bagaimana nilai keadilan, kedaulatan rakyat, dan partisipasi publik benar-benar hadir dalam sistem yang melayani masyarakat.

    Prinsip inilah yang melandasi lahirnya gagasan Ideologi Kesehatan Indonesia, sebuah konsep yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan arah pembangunan kesehatan di tanah air.

    Dalam kerangka itulah, Indonesia Health Development Center (IHDC) meluncurkan laporan publik hasil kajian berjudul “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025.” Kajian ini resmi dipresentasikan di Hotel Luwansa, Jakarta, dengan dihadiri oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi profesi, hingga komunitas masyarakat.

    Prof. Nila F. Moeloek, inisiator sekaligus Ketua Dewan Pembina IHDC yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI 2014–2019, menegaskan pentingnya memandang kesehatan sebagai persoalan ideologis.

    “Kesehatan adalah soal ideologi, bukan sekadar urusan teknis atau statistik. Kita harus bersama bergandengan tangan membangun sistem kesehatan dengan fondasi nilai keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam Ideologi Kesehatan yang mewarnai seluruh kebijakan kesehatan kita termasuk dalam mengatasi tantangan globalisasi,” tegas Prof. Nila dalam Peluncuran Laporan Publik Bertajuk Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025 di Jakarta, baru-baru ini.

    Kajian ini, menurutnya, berangkat dari keprihatinan atas berbagai tantangan kesehatan di Indonesia dan kebutuhan untuk menghadirkan solusi strategis.

    Ketua tim peneliti IHDC, Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, menjelaskan kajian panjang lintas disiplin ini melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia:

    Kedaulatan, menekankan kendali nasional atas sumber daya kesehatan.

    Komunitas & Solidaritas, memperkuat gotong royong kesehatan berbasis komunitas, termasuk perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.

    Kesetaraan, menjawab ketimpangan layanan bagi kelompok rentan.

    Ekonomi & Jaminan Pembiayaan, membangun sistem pembiayaan yang adil dan inklusif.

    Pendidikan & Promosi Kesehatan, menanamkan literasi kesehatan sejak dini hingga ke level komunitas.

    Tata Kelola, menciptakan birokrasi yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi.

    Setiap dimensi dilengkapi indikator terukur, seperti rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, indeks literasi kesehatan, hingga sistem audit sosial digital.

    “Setiap dimensi disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas,” jelas Dr. Ray.

    Yang membedakan gagasan IHDC adalah penekanan pada partisipasi publik yang nyata. Bukan sekadar formalitas musyawarah perencanaan, tetapi keterlibatan bermakna dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem kesehatan.

    “Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah,” ujar Prof. Nila.

    Kajian ini juga diperkuat dengan landasan filsafat sosial-politik. Sejumlah pakar menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar paling relevan dalam membangun sistem kesehatan yang adil. Prof. Semiarto Aji Purwanto (antropologi) dan Djarot Dimas, SH, MH (hukum & kebijakan kesehatan), misalnya, menekankan bahwa keadilan bukan sekadar distribusi rata angka, melainkan keberpihakan kepada kelompok paling rentan.

    Guru besar dan ekonom kesehatan Prof. Ascobat Gani serta jurnalis kesehatan Adhitya Ramadhan juga menyoroti pentingnya partisipasi komunitas agar ideologi kesehatan bisa berjalan berkelanjutan.

    IHDC menegaskan pembangunan kesehatan tidak boleh sekadar mengejar angka cakupan, tetapi harus berpihak pada kelompok yang terpinggirkan.

    Laporan ini diharapkan menjadi acuan strategis lintas sektor, masuk dalam dokumen pembangunan, dan menjadi dasar gerakan masyarakat sipil untuk memperjuangkan kesehatan yang adil bagi semua.

  • Calon Ketua DK LPS 2025-2030, Ada Bankir hingga Orang Dekat Luhut

    Calon Ketua DK LPS 2025-2030, Ada Bankir hingga Orang Dekat Luhut

    JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 telah menetapkan tiga nama kandidat yang akan melangkah ke tahap berikutnya.

    Pengumuman resmi disampaikan langsung oleh Ketua Pansel, Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1 Agustus yang lalu.

    Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Seleksi yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Sri Mulyani menegaskan, proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner LPS dilakukan secara ketat dan berintegritas.

    Dari proses seleksi yang berlangsung sebelumnya, Pansel telah meloloskan tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisioner .

    Berbagai profil mulai dari bankir hingga birokrat turut meramaikan bursa calon pejabat lembaga strategis ini. 

    Profil Calon Ketua DK LPS

    Agresius R. Kadiaman

    Bankir kawakan ini memiliki pengalaman luas di industri perbankan. Melansir laman resmi China Construction Bank Indonesia (CCB), Agresius sudah berkarier di dunia perbankan sejak tahun 1991 dan sempat bekerja di sejumlah bank besar seperti Citibank, Danamon, dan Bank Bali.

    Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000. 

    M. Iman NHB Pinuji

    Saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Iman memiliki jejak karier yang cukup matang di bidang pengawasan keuangan. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Grup Akuntansi dan Anggaran serta Direktur Grup Analisis Resolusi Bank di LPS. Awal kariernya diawali sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sosok yang menarik perhatian karena latar belakangnya yang dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS saat ini, Purbaya pernah menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut. 

    Ia juga pernah menjadi Staf Khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi di Kantor Staf Presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Kedekatannya dengan Luhut menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi ini.

    Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan Istana di era Presiden Joko Widodo.

    Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu.

    Setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat, Pansel DK LPS telah menetapkan total enam nama, terdiri dari tiga calon Ketua dan tiga calon Anggota DK bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, yang kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Selanjutnya, nama-nama tersebut akan disaring dan dikirim ke DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

    Proses ini penting untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin lembaga strategis yang bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

    Menanggapi proses seleksi anggota Dewan Komisioner LPS ini, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menekankan, proses pemilihan DK LPS harus mengedepankan asas independensi.

    “Proses rekrutmen dan asesmen para calon juga harus berdasarkan kompetensi dan integritas. Hal ini bisa dilihat dari latarbelakang pengetahuan dan pengalamannya.  Kompetensi bisa dilihat dari background knowledge dan experience-nya,” ungkap Esther.

  • AREA31 Teken Kerja Sama dengan Eutelsat OneWeb, Hadirkan Layanan Satelit LEO di Indonesia

    AREA31 Teken Kerja Sama dengan Eutelsat OneWeb, Hadirkan Layanan Satelit LEO di Indonesia

    DEPOK — AREA31, perusahaan penyedia pusat data dan infrastruktur digital asal Indonesia, mengumumkan kerja sama strategis 10 tahun dengan Eutelsat OneWeb, penyedia layanan internet satelit orbit rendah (LEO) terkemuka di dunia. 

    Sebagai bagian dari kerja sama ini, AREA31 akan menyediakan fasilitas teleport satelit di Ciruas, Serang, Banten, serta titik koneksi utama (Point-of-Presence/PoP) di pusat data AREA31 yang berlokasi di Cimanggis, Depok.

    Sebagai bagian dari kerja sama ini, AREA31 akan menyediakan fasilitas Satellite Network Portal (SNP) atau teleport satelit di Ciruas, Serang, Banten, serta titik koneksi utama (Point-of-Presence/PoP) di pusat data AREA31 yang berlokasi di Cimanggis, Depok.

    Kehadiran fasilitas ini sekaligus memperkuat posisi BuanterOne—layanan satelit hasil kolaborasi PT Dwi Tunggal Putra (DTP) dengan Eutelsat OneWeb—yang resmi hadir di Indonesia.

    Dalam ekosistem ini, DTP bertindak sebagai Exclusive Master Distribution Partner layanan VSAT LEO OneWeb di Indonesia, sementara AREA31 menyediakan infrastruktur pendukungnya melalui teleport dan PoP yang terintegrasi dengan pusat data.

    Dengan kecepatan unduh 195 Mbps dan kecepatan unggah 30-35 Mbps, layanan satelit ini diharapkan bisa menjangkau wilayah Indonesia yang selama ini tidak terlayani oleh jaringan fiber atau seluler. 

    “Nah, ini dengan hadirnya memang OneWeb masuk ke Indonesia dan Area 31 support untuk layanannya. Satelit portalnya dan juga POP-nya disini. Mereka memang sudah officially masuk ke market Indonesia,” kata Direktur AREA31, Yoke Tangkar dalam acara Penandatanganan Kerja Sama Area 31 dan Eutelsat OneWeb pada Rabu, 20 Agustus di Depok. 

    Kehadiran teleport dan PoP BuanterOne di Indonesia juga merupakan langkah perusahaan untuk menjaga keamanan data pengguna tetap aman dan semuanya berada di dalam negeri. Sehingga, tidak ada pertukaran data ke luar wilayah Indonesia. 

    “Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi kami. Dengan dukungan AREA31, kami dapat menghadirkan layanan konektivitas yang andal dan berkualitas tinggi ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani,” sambung Fabio Mando, Chief Operations Officer Eutelsat OneWeb.    

    Teleport dan PoP yang dibangun AREA31 akan mengadopsi standar teknis global untuk mendukung operasional satelit LEO secara optimal. 

    PoP AREA31 Cimanggis terhubung langsung ke jaringan fiber optik nasional dan internasional melalui Internet Exchange (IX) dan peering local yang juga merupakan infrastruktur yang mendukung IPv6, SD-WAN, dan virtualisasi jaringan untuk layanan edge dan cloud-native.  

    Kolokasi teleport dan PoP dalam ekosistem pusat data AREA31 membuka jalur monetisasi baru yang berkelanjutan dan scalable seperti dari penyewaan kapasitas uplink/downlink, layanan backhaul satelit, dan interkoneksi jaringan, sehingga AREA31 akan menjadi hub konektivitas satelit LEO di Asia Tenggara.  

  • Fred Durst Dibuat Kesal Drone saat Limp Bizkit Tampil di Istanbul

    Fred Durst Dibuat Kesal Drone saat Limp Bizkit Tampil di Istanbul

    JAKARTA – Rekaman video Fred Durst saat Limp Bizkit tampil di Istanbul, Turki pada 17 Agustus lalu, jadi sorotan penggemar di media sosial.

    Kehadiran drone di pertunjukan tersebut berhasil membuat sang vokalis. Dengan mikrofon di tangannya, sang vokalis memukul drone tersebut hingga terjatuh dan tidak bisa terbang lagi.

    Adapun, video unggahan penggemar di TikTok memperlihatkan Limp Bizkit sedang membawakan “Take a Look Around”. Namun di tengah lagu, sebuah drone terbang rendah dan mendekat ke arang panggung.

    Melihat drone yang semakin dekat, Drone menatapnya dan meminta agar drone tersebut semakin mendekat.

    Ketika jaraknya sudah sangat dekat, Durst dengan mikrofon di tangan kanannya, memukul jatuh drone tersebut hanya dalam satu percobaan.

    Penonton yang hadir pun terdengar bersorak dan terhibur dengan apa yang dilihat. Kemudian, Durst meminta petugas keamanan mengambil drone tersebut dan melemparnya ke arah penonton.

    Pertunjukan pun berlanjut. Setelah selesai membawakan Take a Look Around, Limp Bizkit beralih untuk menampilkan Break Stuff.

  • DPR Cecar Bos KAI soal Rugi Proyek Kereta Cepat

    DPR Cecar Bos KAI soal Rugi Proyek Kereta Cepat

    JAKARTA – Komisi VI DPR menyoroti dan mengkritisi utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang membebani keuangan dari BUMN transportasi kereta api tersebut.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber  bilang kerugian proyek tersebut menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Dia bilang rugi proyek itu mencapai Rp2,69 triliun di tahun 2024. Sementara, di semester I-2025 kerugian mencapai Rp1 triliun.

    “Proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp1 triliun pada semester I-2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 20 Agustus.

    “Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?,” sambungnya.

    Senada, Anggota Komisi VI Fraksi PDI-Perjuangan, Darmadi Durianto mengatakan KAI sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC, ikut menanggung bebas utang proyek Whoosh.

    Lebih lanjut, Darmadi mengatakan beban keuangan dari kerugian proyek KCIC bisa lebih dari Rp4 triliun di 2025.

    “Saya melihat ada utang yang begitu besar yang harus ditanggung kereta api dalam proyek KCIC. Bapak pegang saham PSBI 58 persen lebih. PSBI kuasa 60 persen, China 40 persen. Itu kalau dihitung 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC bisa capai Rp4 triliun lebih,” kata Darmadi.

    Bahkan, kata Darmadi, dalam kurun waktu enam bulan saja, beban keuangan yang ditanggung KAI mencapai Rp1,2 triliun.

    “Dari beban KCIC sendiri sudah Rp950 miliar dikalikan dua. Sudah Rp4 triliun lebih. 2024, itu Rp3,1 triliun,” katanya.

    Darmadi memproyeksikan, pada tahun 2026 utang KAI bisa mencapai Rp6 triliun. Menurut dia, jika tidak segera diatasi, maka akan membebani anak usaha lainnya yang mana seharusnya mencatat keuntungan malah tenggelam oleh beban bunga utang.

    “Karena kalau nggak (diatasi) bapak nggak dapat tantiem, gaji jalan tapi tantiem nggak dapat, karena akan terlalap rugi keuangan dan beban KCIC,” jelasnya.

    Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi PID-Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengatakan total investasi KAI ke PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Dia bilang sejak awal tahun 2025 telah menyuntikkan modal Rp7,7 triliun untuk KCIC.

    Sekadar informasi, konsorsium proyek tersebut meliputi beberapa pihak, KAI menjadi pemegang saham tertinggi dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen. Lalu, WIKA 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan Perkebunan Nusantara 1,03 persen. PBSI menggenggam 60 persen saham di KCIC sebagai operator Whoosh.

     

    Rieke menilai perlu ada penjelasan secara detail. Apalagi, dia bilang sampai saat ini belum ada pembentukan konsorsium yang baru.

    “Termasuk dalam proyek strategis nasional menghabiskan investasi sebesar 7,2 miliar dolar AS atau setara Rp116 triliun. Kerugian semester I-2025, mohon saling cek pada datanya, mencatat kerugian Rp1,65 triliun dari investasi di PSBI, KAI kerugiannya sebesar itu,” jelasnya.

    Di samping itu, Rieke juga meminta agar proyek strategis nasional tidak dibebankan kepada BUMN. Apalagi, kata dia, perusahaan tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik.

    “Bisa kolaps. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” ujar Rieke.

  • Tren Pernikahan Palsu di India, Gaya Baru Gen Z Rayakan Hidup

    Tren Pernikahan Palsu di India, Gaya Baru Gen Z Rayakan Hidup

    JAKARTA – Belakangan ini, generasi muda di kota-kota besar India seperti Delhi, Bengaluru, dan Pune tengah ramai mengikuti tren pesta yang unik dan tidak biasa, yakni pesta pernikahan palsu. Sesuai namanya, pesta ini meniru suasana pernikahan India yang meriah dan penuh warna, tapi tanpa pasangan pengantin sungguhan.

    Mulai dari alat musik tabuhan dhol yang semarak, busana etnik nan glamor, hujan kelopak bunga, tarian sangeet, prosesi varmala dan kehadiran pandit palsu, semua elemen khas pernikahan India ada di sini.

    Tapi jangan cari pasangan pengantin sungguhan,karena inti dari acara ini bukanlah pernikahan, melainkan bersenang-senang tanpa drama.

    “Apakah kamu akan menghadiri pernikahan ini? Bagaimana sudut pandangmu? Apakah ini hanya tren sesaat atau model bisnis?” ujar Mukul Khurana, konten kreator asal India, dikutip dari laman Indian Express.

    Ungkapan tersebut dibagikan Mukul Khurana di akun Instagram-nya, sembari mengunggah dokumentasi dari salah satu pesta pernikahan palsu di Delhi. Ia menyebutkan bahwa acara seperti ini diselenggarakan oleh komunitas seperti Jumma Ki Raat, dengan harga tiket masuk mulai dari 500 Rupee India hingga 3.000 Rupee India (Rp93 ribu-Rp560 ribu) tergantung skala dan lokasi.

    Beberapa pesta digelar secara profesional dengan sistem tiket, sementara yang lain berlangsung lebih santai di lingkungan kampus atau rooftop bar. Tujuan utamanya sederhana, yakni menikmati semua keseruan pesta pernikahan tanpa beban komitmen, tradisi, atau tekanan sosial dari keluarga.

    Bagi Gen Z, konsep ini sangat cocok dengan gaya hidup mereka yang lebih bebas, terbuka, dan fokus pada pengalaman serta ekspresi diri. Tidak heran jika tren ini juga menyebar ke luar India.

    Mukul Khurana menyebut mahasiswa di Cornell University, Amerika Serikat, juga mengadakan pesta pernikahan palsu selama dua hari.

    “Tetaplah bersenang-senang, hilangkan drama keluarga,”salah satu slogan tidak resmi dari pesta ini yang menggambarkan esensi acaranya.

    Di media sosial, tren ini memancing berbagai reaksi. Sebagian menganggapnya menyenangkan dan kreatif, sementara yang lain mengkritiknya sebagai bentuk pemborosan atau hilangnya nilai budaya.

    “Saya rasa seperti tren-tren lainnya, ini cuma akan bertahan sebentar lalu menghilang,” komentar salah satu pengguna media sosial.

    “Generasi sekarang sudah sesat, bukannya ditunjukkan jalan yang benar, mereka malah semakin terpuruk.” ujar seorang netizen, mengkritik generasi muda yang dianggap kehilangan arah.

    Meski menuai pro dan kontra, pesta pernikahan palsu ini menjadi bukti nyata bagaimana Gen Z menciptakan cara baru dalam merayakan hidup. Mereka tidak segan melanggar norma demi menciptakan ruang sesuai keinginan, bebas tekanan, dan penuh ekspresi.

  • Komdigi Buat Tim Khusus untuk Kawal Program Satu Data Indonesia

    Komdigi Buat Tim Khusus untuk Kawal Program Satu Data Indonesia

    JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa ia telah menyiapkan tim internal khusus yang akan bertugas mengawal penyelenggaraan program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat nasional. 

    Tim internal ini terdiri dari Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

    Ia menegaskan, keberhasilan program SDI sangat bergantung pada integritas dan keterkinian data yang disajikan. Maka dari itu, tim khusus ini dibuat untuk membantu meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan terhadap data yang dikelola oleh SDI.

    “Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma pelindungan data pribadi,” kata Meutya dalam keterangan resminya pada Rabu, 20 Agustus. 

    Sementara untuk memastikan SDI memiliki kualitas yang baik dan aktual, Meutya mengajak instansi pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data di SDI agar selalu melakukan pengkinian data.

    “Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data menjadi sangat krusial,” tuturnya.

    Meutya menegaskan Kemkomdigi terus mendukung SDI agar dapat menjadi rujukan nasional yang kredibel, sekaligus menjadi fondasi bagi transformasi digital pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.