Category: Voi.id

  • Korban Tewas Kebakaran Sumur Minyak Ilegal Blora Bertambah Jadi 4 rang

    Korban Tewas Kebakaran Sumur Minyak Ilegal Blora Bertambah Jadi 4 rang

    SEMARANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora membenarkan korban tewas akibat kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bertambah menjadi empat orang.

    Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Blora, Agung Triyono membenarkan kabar duka tersebut.

    Menurutnya, salah satu korban luka bakar bernama Yeti (30) yang sebelumnya menjalani perawatan intensif di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, akhirnya meninggal dunia.

    “Semalam saya dapat kabar bahwa korban luka atas nama Yeti meninggal dunia. Beliau sebelumnya mengalami luka bakar serius dan dirawat intensif di RS Sardjito,” ujar Agung dilansir ANTARA, Sabtu, 23 Agustus.

    Dengan meninggalnya Yeti, jumlah korban jiwa dalam tragedi ini bertambah menjadi empat orang.

    Adapun daftar korban meninggal yakni: Tanek (60), Sureni (52), Wasini (50) dan Yeti (30).  

    Sementara itu, seorang balita berusia dua tahun berinisial AD,  anak dari almarhumah Yeti, masih menjalani perawatan intensif di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Kondisinya hingga kini terus dipantau oleh tim medis. 

    “AD masih dalam perawatan intensif, mudah-mudahan segera ada perkembangan baik,” kata Agung.

    Hingga hari ketujuh setelah kebakaran, kobaran api dari sumur minyak ilegal tersebut belum berhasil dipadamkan.

    Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Pemadam Kebakaran, Pertamina, dan berbagai relawan masih berupaya keras melakukan pemadaman dengan berbagai metode.

    Dampak kebakaran ini semakin meluas terhadap warga sekitar. Sedikitnya 300 kepala keluarga atau sekitar 750 jiwa harus meninggalkan rumah mereka. Para pengungsi kini ditampung di sejumlah posko darurat yang didirikan pemerintah bersama relawan di lokasi yang lebih aman.

    Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian bersama instansi terkait.

    Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari pekerja, pemilik lahan, hingga pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pengeboran ilegal tersebut. 

  • Harga Beras Tak Kunjung Turun, Ini 3 Penyebab Utamanya

    Harga Beras Tak Kunjung Turun, Ini 3 Penyebab Utamanya

    JAKARTA – Keluhan warga soal harga beras yang terus tinggi semakin meluas di sejumlah daerah. Meski pemerintah melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim harga mulai turun berkat operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), data justru menunjukkan sebaliknya.

    Merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras medium dan premium pada pekan kedua Agustus 2025 justru lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya.

    Di Zona 1, beras medium mencapai Rp 14.012 per kilogram dan premium Rp 15.435 per kg, naik dari Juli 2025 yang masing-masing Rp 13.853 per kg dan Rp 15.310 per kg. Kondisi serupa terjadi di Zona 2 dan 3, bahkan seluruhnya melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    “Klaim harga beras turun tidak sesuai kenyataan. Pekan kedua Agustus 2025, harga rerata nasional beras medium dan premium di Zona 1 masing-masing Rp 14.012 per kg dan Rp 15.435 per kg. Harga itu lebih tinggi dibandingkan harga pada Juli 2025,” kata Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Jumat, 22 Agustus.

    “Di Zona 2 dan 3 situasinya sami mawon (sama saja). Harga rerata nasional beras medium dan premium di zona 2 pada pekan kedua Agustus 2025 masing-masing Rp 14.875 per kg dan Rp 16.625 per kg. Harga itu lebih tinggi dibandingkan harga Juli 2025,” lanjut dia.

    Khudori menilai ada tiga faktor utama penyebab harga beras sulit turun. Pertama, operasi pasar SPHP Bulog belum efektif. Sejak kembali digulirkan 14 Juli hingga 19 Agustus 2025, Bulog baru menyalurkan 44.813 ton atau rata-rata 1.211 ton per hari. Jumlah ini dinilai terlalu kecil untuk menahan laju kenaikan harga di pasar.

    Kedua, Bulog masih terus menyerap gabah/beras dari petani melalui skema maklun. Praktik ini membuat persaingan membeli gabah semakin sengit sehingga harga gabah melambung hingga Rp 8.000 per kg. Akibatnya, harga beras di pasaran ikut terdongkrak.

    Ketiga, surplus produksi padi menurun seiring masuknya musim gadu (Juni–September). Surplus beras pada Juli, Agustus, dan September 2025 hanya berkisar 0,22–0,56 juta ton, jauh di bawah surplus Maret dan April yang masing-masing mencapai 2,64 juta ton.

    “Ketiga faktor ini saling terkait dan saling memperkuat sehingga harga gabah tetap tinggi, yang otomatis membuat harga beras sulit turun,” katanya.

    Ia menyarankan pemerintah mengambil tiga langkah korektif yakni merelaksasi skema penyaluran SPHP disertai pengawasan ketat, menghentikan penyerapan BULOG melalui maklun dan fokus ke penyaluran stok 4 juta ton beras di gudang, serta mengurangi peran Satgas Pangan sebagai “polisi ekonomi” yang justru menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha.

    Selain itu, pemerintah perlu segera menyesuaikan HET beras agar seimbang dengan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang kini Rp 6.500 per kg.

    Pemerintah Klaim Harga Beras Mulai Turun

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, harga beras di sejumlah wilayah mulai turun. Penurunan harga beras tersebut berdasarkan data dari Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Amran optimistis tren positif ini akan berlanjut sehingga cita-cita mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu dekat. Berdasarkan data panel harga pangan Bapanas per 20 Agustus 2025, harga beras medium dan premium berangsur turun secara nasional.

    Menurut laporan, penurunan harga beras terjadi di 13 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

  • Ini Alasan KPK Jerat Wamenaker Immanuel Ebenezer dkk Pakai Pasal Pemerasan Bukan Suap

    Ini Alasan KPK Jerat Wamenaker Immanuel Ebenezer dkk Pakai Pasal Pemerasan Bukan Suap

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya dengan pasal suap. Mereka justru dikenakan pasal pemerasan karena dianggap mempersulit proses sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

    Adapun lazimnya, KPK menjerat para pelaku korupsi yang terjaring OTT dengan pasal suap. Sementara Immanuel dan 10 tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    “Ada tindak pemerasan ini dengan modus memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam tayangan YouTube KPK RI yang dikutip pada Sabtu, 23 Agustus.

    Asep menjelaskan, pihak yang ingin mengurus sertifikat K3 sebenarnya sudah melengkapi syaratnya. Hanya saja, kepentingan mereka bisa terganggu kalau tak mau menyetorkan uang Rp6 juta.

    “Padahal ini kan dibutuhkan cepat, kemudian mempersulit, tambah ini, tambah itu, waktunya dan lain-lain. Bahkan kalau tidak memberikan sejumlah uang tidak diproses. Tidak keluar-keluar ini. Seperti itu,” tegasnya.

    “Bedanya kalau suap, kalau suap si kelengkapan itu buruhnya tidak lengkap. Misalkan, ada peseyaratan yang tidak lengkap kemudian yang si pemohonnya ini nego,” sambung Asep yang juga menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK.

    Selain itu, pemohon juga bisa tertekan ketika mengurus karena dipersulit. Sehingga mereka mau tidak mau melakukan pembayaran.

    “Dan dia juga kan perlu cepat barangnya tapi dia tidak ada kepastian kapan ini bisa segera selesai,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan 11 tersangka terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penetapan ini diawali operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring 14 orang, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Berikut adalah daftar tersangka yang ditetapkan KPK:

    1. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025;

    2. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 hingga sekarang;

    3. Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025;

    4. Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 hingga sekarang;

    5. Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024-2029;

    6. Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang;

    7. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025;

    8. Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator;

    9. Supriadi selaku koordinator;

    10. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia; dan

    11. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.

    Penetapan tersangka ini diawali dengan pemeriksaan intensif dan telah menemukan dua alat bukti. Diduga pemerasan ini sudah terjadi sejak lama.

    Dugaan ini muncul karena banyaknya barang bukti yang ditemukan, yakni 15 mobil dan 7 motor serta uang tunai Rp170 juta dan 2.201 dolar Amerika Serikat.

  • Presiden Prabowo Subianto Kembali Tegaskan Tujuan Sekolah Rakyat, Memutus Angka Kemiskinan

    Presiden Prabowo Subianto Kembali Tegaskan Tujuan Sekolah Rakyat, Memutus Angka Kemiskinan

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan pentingnya pendidikan dalam mengangkat masyarakat dari jurang kemiskinan.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan di Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 22 Agustus.

    Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan dan mempersiapkan generasi penerus bangsa.

  • Menlu Belanda Mundur dari Pemerintahan, Merasa Dikekang Sikapi Perang Israel di Gaza

    Menlu Belanda Mundur dari Pemerintahan, Merasa Dikekang Sikapi Perang Israel di Gaza

    JAKARTA — Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp ​​mengundurkan diri dari jabatan kabinetnya pada Jumat lebih cepat dari jadwal karena sikap pemerintah terhadap perang Israel di Gaza.

    Veldkamp mengatakan pemerintah Belanda tidak mendukung langkah-langkah tambahan terhadap Israel terkait Gaza dan rencana untuk Tepi Barat yang diduduki.

    “Saya merasakan adanya penolakan di kabinet untuk mengambil langkah-langkah tambahan,” ujarnya dilansir Reuters, Sabtu, 23 Agustus.

    Pemerintahan Belanda ‘runtuh’ pada 3 Juni. Pemerintahan minoritas sementara diperkirakan akan tetap berkuasa hingga pemerintahan koalisi terbentuk setelah pemilihan umum bulan Oktober, yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan.

    Israel melancarkan serangan militer yang bertujuan untuk merebut kendali Kota Gaza, merelokasi warga sipil ke selatan, membubarkan Hamas, dan menciptakan tekanan untuk pembebasan sandera.

    Sebelumnya pada Jumat, lembaga pemantau kelaparan global menetapkan penduduk Kota Gaza dan sekitarnya secara resmi menderita kelaparan. Israel telah menepis temuan tersebut sebagai salah dan bias.

    Israel pekan ini memberikan persetujuan akhir untuk rencana pembangunan permukiman yang akan membagi dua wilayah Tepi Barat yang diduduki dan memecah wilayah yang diperjuangkan Palestina untuk negara merdeka.

  • Gibran Blusukan ke Pasar Pontianak, Belanja Pakis hingga Ikan Asin

    Gibran Blusukan ke Pasar Pontianak, Belanja Pakis hingga Ikan Asin

    JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan mendadak atau blusukan ke Pasar Flamboyan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu pagi.

    Gibran membeli komoditas lokal, seperti sayur pakis hingga ikan asin.

    Saat tiba di Pasar Flamboyan, Wapres Gibran langsung disambut antusias oleh warga setempat dan pedagang.

    Meski lorong pasar sempit, hal itu tidak mengurangi semangat masyarakat untuk mendekat ke arah Gibran.

    Salah satu pedagang sayur, Nuraini (27) mengungkapkan dirinya meminta Wapres Gibran untuk membeli pakis karena belum pernah memakan sayur tersebut.

    “Tadi (Wakil Presiden) belanja pakis. Saya kenalkan pakis karena enggak pernah makan pakis katanya. Saya bilang ini khas Kalimantan, susah carinya harus di hutan,” kata Nuraini dilansir ANTARA, Sabtu, 23 Agustus.

    Nuraini menceritakan Wapres membeli 10 ikat pakis yang dihargainya hanya Rp5 ribu per ikat, dibandingkan harga normal Rp10 ribu per ikat.

    Selain membeli pakis, Gibran juga belanja lima ikat  petaidengan harga Rp30 ribu. Gibran pun membayar seluruh sayur yang ia borong dengan amplop kepada Nuraini.

    Selain sayuran, Gibran juga sempat membeli ikan asin sebanyak 2 kilogram.

    “Beli ikan asin 2 kilo (gram). Harganya Rp240 ribu, per kilonya Rp120 ribu,” kata Aweng, penjual ikan asin.

    Di pasar, Gibran juga mendengar aspirasi dari sejumlah pedagang yang mengeluhkan harga komoditas mulai meningkat.

    “Harapannya selepas kunjungan hari ini bisa lebih murah karena lagi mahal semua di Pontianak ini, seperti bawang-bawangan,” kata pedagang bawang, Toni.

  • Pemprov Bali Siapkan Teknologi PSEL, Butuh 1.000 Ton Sampah per Hari

    Pemprov Bali Siapkan Teknologi PSEL, Butuh 1.000 Ton Sampah per Hari

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sedang menyiapkan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di mana setelah berjalan mereka harus menyiapkan 1.000 ton sampah setiap hari.

    Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali I Made Rentin mengatakan langkah ini sebagai lanjutan setelah open dumping TPA Suwung ditutup total pada Desember 2025 mendatang.

    “Dalam proses perjalanan menuju itu (penutupan open dumping TPA Suwung), Pemprov Bali dengan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar sedang mempersiapkan penerapan teknologi yang disebut dengan PSEL,” kata dia dilansir ANTARA, Sabtu, 23 Agustus.

    “Tugas dan kewajiban pemerintah daerah melakukan dua hal yaitu menyiapkan lahan lokasi untuk penerapan PSEL dan memastikan dukungan sampah hariannya itu tidak boleh kurang dari 1.000 ton per hari,” sambung Made Rentin.

    Dia menjelaskan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik tidak dapat berjalan jika sampah yang masuk kurang dari 1.000 ton per hari, bahkan dapat dijatuhi denda.

    Namun menurut estimasinya, ketika sampah dari Kota Denpasar dan Badung digabungkan maka timbulan sampah per hari di angka 1.400 ton.

    Dengan ini maka tak ada lagi sampah yang dibuang ke TPA Suwung, para petugas kebersihan seperti swakelola juga dapat membawa sampahnya ke PSEL sebab teknologi ini mengubah seluruh jenis sampah.

    “Ketika nanti PSEL sudah jalan mereka tidak hanya mendukung TPA hanya menerima residu, tapi mendukung beralih ke lokasi penerapan pengolahan sampah, truk swakelola bisa bawa sampah ke sana,” ujar Made Rentin.

    Pemprov Bali sendiri belum menentukan lokasi pengolahan sampah, namun yang pasti TPA Suwung pada akhirnya hanya akan menerima sampah residu.

    “Sampah residu masih boleh dan bisa masuk ke TPS Suwung karena memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, contoh yang paling mudah kita pahami adalah pampers dan pembalut yang sudah tidak bisa didaur ulang dan tidak bernilai ekonomi,” kata dia.

    Setelah proses open dumping TPA Suwung berhenti total, maka Pemprov Bali dapat fokus mengubah lahan TPA seluas 22 hektare itu menjadi taman kota.

    Saat ini proses yang dilakukan pemerintah baru penataan bertahap setiap hari Rabu, sebab tempat pembuangan tersebut ditutup pada hari tersebut, sisanya sampah dengan komposisi 30 persen organik dan 70 persen anorganik masih masuk sehingga proses penataan tidak bisa dilakukan.

    Setelah peraturan mengenai pengolahan sampah dari pemerintah pusat rampung maka akan dihadirkan pihak ketiga dan investor yang menjalankan program, sehingga proses penataan sampah setinggi 35 meter di TPA Suwung dapat dilakukan lebih optimal.

  • Produksi Kilang Plaju Semester I 2025 Capai 56,6 Persen

    Produksi Kilang Plaju Semester I 2025 Capai 56,6 Persen

    JAKARTA – Kilang Pertamina Plaju berhasil mencatatkan produksi BBM jenis Gasoline sebesar 2,3 juta barel hingga akhir Juni 2025.

    Angka tersebut telah mencapai 56,6 persen dari target tahunan sebesar 4,2 juta barel sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.

    Kinerja positif semester I ini menunjukkan komitmen Kilang Pertamina Plaju dalam menjaga keandalan operasi serta memastikan ketersediaan energi nasional, khususnya bagi masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

    Sepanjang semester I 2025, Kilang Pertamina Plaju rata-rata memproduksi lebih dari 395.000 barel Gasoline per bulan. Produk ini kemudian disalurkan ke PT Pertamina Patra Niaga (Subholding Commercial & Trading) untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Sumbagsel.

    Dengan capaian positif hingga pertengahan tahun ini, Kilang Pertamina Plaju optimistis dapat melampaui target produksi Gasoline yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2025.

    Dukungan pasokan crude dalam negeri yang terjaga, keandalan operasi kilang, serta kolaborasi bersama seluruh stakeholder menjadi modal penting bagi Kilang Pertamina Plaju untuk terus memberikan kinerja terbaik dan berkontribusi nyata dalam menjaga ketahanan energi nasional.

    Selain mengandalkan crude domestik yang dipasok melalui kapal dari berbagai daerah domestik, Kilang Pertamina Plaju juga mengoptimalkan pemanfaatan crude lokal dari area Sumbagsel (khususnya wilayah sekitar Prabumulih dan perbatasan Jambi) yang dialirkan langsung melalui jaringan pipa. Hal ini memperkuat peran strategis Kilang Pertamina Plaju dalam mendukung kemandirian energi nasional.

    Area Manager Communication, Relations & CSR RU III Plaju Siti Rachmi Indahsari mengapresiasi dukungan seluruh pemangku kepentingan yang memastikan rantai pasok crude berjalan lancar sehingga operasional kilang dapat terjaga.

    “Pencapaian di semester pertama 2025 ini merupakan hasil kerja keras seluruh pekerja, serta dukungan dari Pertamina Group, aparat keamanan, dan seluruh stakeholder. Kilang Pertamina Plaju akan terus mengoptimalkan kinerja agar target produksi tahunan dapat tercapai dengan baik,” jelas Rachmi, Jumat, 22 Agustus.

    Dia menambahkan, meskipun Kilang Pertamina Plaju telah beroperasi lebih dari satu abad, kilang ini tetap konsisten menjaga performa dan melakukan berbagai langkah efisiensi serta inovasi untuk mendukung ketahanan energi nasional.

    Keberhasilan menjaga capaian semester I 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina dalam menghadirkan energi yang andal dan berkualitas bagi negeri.

  • Menbud Pastikan 31 Negara Hadir dalam CHANDI 2025 di Bali

    Menbud Pastikan 31 Negara Hadir dalam CHANDI 2025 di Bali

    JAKARTA – Kementerian Kebudayaan bersiap untuk CHANDI 2025 (Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy, and Innovations), sebuah forum kebudayaan lintas negara yang akan dilangsungkan di Bali pada 2-5 September mendatang.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, 31 negara dipastikan hadir dalam CHANDI 2025. Dengan begitu, gelaran ini bukan sekadar pertemuan, melainkan ruang promosi dan kerja sama lintas negara.

    “Sampai hari ini, sudah ada sekitar 31 negara yang akan hadir, terdiri dari Menteri dan Wakil Menteri dari luar negeri, serta para direktur atau kepala dari institusi budaya dari masing-masing negara,” kata Fadli dalam taklimat media di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Agustus.

    CHANDI 2025, kata Fadli, jadi ajang Indonesia menunjukkan produk kebudayaannya kepada dunia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 32 ayat 1, di mana negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.

    “Jadi, ini merupakan sebuah platform dalam rangka untuk mempromosikan budaya kita, melakukan diplomasi kebudayaan, dan juga untuk kerja sama kebudayaan,” ujar Menbud.

    “Dan ini juga masih dalam rangkaian HUT ke-80 Republik Indonesia. Kita merayakannya dengan mempromosikan dan menyebarluaskan keberagaman serta kekayaan budaya kita kepada delegasi yang nanti akan hadir,” imbuhnya.

    Nantinya, CHANDI 2205 akan menampilkan pertunjukan, festival, hingga pameran. Selain itu, dialog dan diskusi budaya juga akan dilakukan dengan para tokoh-tokoh budaya dari luar negeri yang sudah terdaftar.

    “Kita harapkan ini menjadi salah satu platform untuk memperkenalkan kembali, reintroduksi, kekayaan budaya kita yang megadiverse ini ke manca negara,” tutur Fadli.

    “Dan saya kira, tentu ini akan menimbulkan dampak yang lebih luas bagi ekonomi kreatif, pariwisata, UMKN, dan lain-lain untuk ke depannya. Jadi, ini adalah suatu kerja sama yang saling terkait. Ini penting,” tandasnya.

  • Normalkah Kondisi Mata Sering Berkedut? Ini Penjelasan Dokter

    Normalkah Kondisi Mata Sering Berkedut? Ini Penjelasan Dokter

    JAKARTA – Pernahkah mata Anda tiba-tiba berkedut tanpa sebab yang jelas? Kondisi ini sering membuat orang merasa tidak nyaman bahkan cemas, apalagi kalau berlangsung terus-menerus. Dalam dunia medis, kedutan pada mata dikenal dengan istilah myokymia, yaitu gerakan berulang otot kelopak mata yang biasanya tidak berbahaya, namun bisa mengganggu aktivitas sehari-hari.

    Lalu, sebenarnya apa yang menyebabkan mata sering berkedut? Menurut Dr. Dyah Tjintya Sarika, MD, Orbital, Oculoplastic and Reconstructive Service di JEC Eye Hospitals and Clinics, ada banyak faktor yang bisa memicu kedutan pada mata.

    “Jadi banyak faktor risiko. Biasanya karena kecapean, kerja terlalu keras, mata lelah, kemudian ada tekanan tertentu, ditambah lagi konsumsi kafein yang berlebihan. Itu bisa mengakibatkan kedutan pada mata,” tutur Dr. Dyah, saat ditemui di kawasan Kedoya, Jakarta Barat pada Kamis, 21 Agustus 2025.

    Kelelahan mata karena menatap layar komputer terlalu lama, kurang tidur, hingga stres juga sering menjadi pemicu. Itulah mengapa pekerja kantoran, terutama yang sering dikejar deadline, cukup rentan mengalami masalah ini.

    “Ada juga yang blefarospasme, kalau blefarospasme itu otot mata yang memang bergerak lebih intens. Jadi berbeda dengan kedutan biasa. Saya punya banyak pasien, terutama mereka yang bekerja di bank atau pekerjaan dengan tekanan tinggi, sering sekali mengalami hal ini,” jelas Dr. Dyah.

    Kedutan biasanya bisa hilang dengan sendirinya. Namun jika sering terjadi, ada baiknya kita mulai memperhatikan penyebabnya.

    “Hindari dulu faktor risikonya. Istirahatkan mata dari hal-hal yang memicu kedutan. Setelah itu, biasanya kita berikan suplemen saraf. Kalau sudah blefarospasme berat, salah satu terapinya bisa dengan injeksi botox,” ucap Dr. Dyah.

    Namun, tidak semua kasus langsung diberikan terapi botox. Menurut Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM, dokter spesialis mata subspesialis orbita, okuloplastik, dan rekonstruksi di JEC Eye Hospitals and Clinics, langkah perawatan tetap disesuaikan dengan kondisi pasien.

    “Blefarospasme itu harus dilihat dulu kondisinya. Yang dibenarkan pertama adalah kelopaknya, bukan langsung botox. Kita perbaiki dulu jaringan penunjang dan permukaan bola matanya. Coba rileks dulu saat mata mengalami kedutan,” kata Dr. Indra.

    Jika blefarospasme sudah terlalu berat, masalah bisa semakin mengganggu kehidupan sehari-hari.

    “Tidak sedikit kasus di mana mata pasien jadi sulit digerakkan karena blefarospasme yang parah. Mau tidak mau, kondisi itu perlu kita tangani serius, apalagi kalau sudah mengganggu aktivitas dan menutup penglihatan.” tutur Dr. Indra