Category: Voi.id

  • 11 Kalimat yang Muncul Tanpa Disadari saat Istri Mulai Mengungkap Frustasi Secara Halus

    11 Kalimat yang Muncul Tanpa Disadari saat Istri Mulai Mengungkap Frustasi Secara Halus

    JAKARTA – Dalam hubungan rumah tangga, terkadang ketidakpuasan tak diungkap langsung lewat kata “saya kecewa” atau “saya marah”. Justru, rasa jengkel yang berkelindan di benak istri bisa muncul dalam kalimat-kalimat kecil yang terdengar ringan, tapi menyimpan ketegangan di baliknya. Tanpa disadari, kata-kata tersebut menjadi sinyal halus bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam komunikasi, penghargaan, atau dukungan antara kedua pasangan.

    Dalam artikel yang VOI lansir dari YourTango, Selasa, 30 September, dijelaskan bahwa ketika seorang istri merasa terus-menerus terganggu oleh suaminya. Secara perlahan dia mungkin mulai menyisipkan kalimat-kalimat ini dalam percakapan sehari-hari, sebagai cara mengungkapkan ketidakpuasan terdalamnya. 

    Berikut 11 kalimat “kasual” yang mungkin mulai terlontar, dan makna tersiratnya:

    “Apakah kamu bahkan mendengarku?”

    Kalimat ini mengungkap bahwa dia merasa tidak didengar. Bahwa dalam banyak percakapan dia merasa suaminya kurang menanggapi atau tidak memberi perhatian penuh. 

    “Aku akan melakukannya sendiri”

    Ungkapan ini mengisyaratkan kelelahan karena sering mengambil alih tugas tanpa dukungan. Meskipun pengambilan tugas tersebut bukan keinginannya awalnya. 

    “Pasti enak ya kalau nggak harus ngapa-ngapain seharian”

    Ini bisa jadi sindiran tersamar, bahwa dia merasakan beban pekerjaan (rumah tangga, anak, atau lainnya) sementara suami tampak tidak ikut aktif. 

    “Kamu nggak akan mengerti”

    Kalimat ini mencerminkan kelelahan emosional, di mana sudah muncul perasaan bahwa suami tidak mampu memahami beban batin atau kegundahan istrinya. 

    “Bisa nggak untuk sekali saja kamu muncul (mendukung)?”

    Ini adalah permintaan agar suami hadir secara nyata. Hadir secara nyata disini maksudnya yaitu tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan tanggung jawab. 

    “Aku baik-baik saja”

    Meski terkesan remeh, kalimat ini kadang menjadi pelindung diri: menyembunyikan rasa sakit atau kecewa agar konflik tidak melebar. 

    “Aku sudah bilang tadi”

    Ungkapan ini bisa menunjukkan frustrasi karena merasa terus-menerus harus mengingatkan atau “mengomeli” pasangan. 

    “Kamu nggak pernah berpikir dulu”

    Kalimat ini sering dipakai ketika istri merasa suami bertindak tanpa pertimbangan. Dan bahwa hal tersebut sudah terjadi berkali-kali. 

    “Seharusnya aku nggak perlu minta”

    Ini menandakan bahwa banyak hal yang dianggap “mesti sudah terjadi tanpa diminta” seperti bantuan rumah tangga, perhatian, atau dukungan ternyata sering tidak datang. 

    “Aku sudah mengurusnya… seperti biasanya”

    Kalimat ini memuat rasa kelelahan karena beban mengurus banyak hal sendiri, meski secara diam-diam dia merasa hal itu bukan tugasnya sendirian. 

    “Kamu cuma nggak peduli, ya?”

    Ini mungkin adalah kalimat yang paling lugas, ungkapan bahwa sang istri merasa diabaikan, bahwa cinta dan perhatian suami telah terasa jauh.

    Kalimat-kalimat ringan seperti ini sebetulnya bukan sekadar “keluhan biasa”. Di balik setiap frasa terdapat harapan, luka, dan keinginan agar hubungan kembali seimbang, dalam komunikasi, empati, dan keterlibatan. Jika Anda sebagai suami mendapati pasangan menggunakan beberapa dari ungkapan di atas, cobalah berhenti sejenak, duduk bersama, dan tanyakan dengan lembut: “Apa yang membuatmu merasa seperti itu?”

    Membangun kembali rasa dihargai, didengar, dan digandeng bersama dalam tugas sehari-hari bisa menjadi langkah kecil yang justru menyelamatkan hubungan.

  • Hapus Tipping Fee, Waste for Energy Disebut Bisa Kurangi Beban APBD

    Hapus Tipping Fee, Waste for Energy Disebut Bisa Kurangi Beban APBD

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan jika program Waste to Energy atau program pengolahan sampah menjadi tenaga listrik melalui proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dikatakan Tito, selama ini pemerintah daerah harus mengeluarkan tipping fee atau biaya mengirimkan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan adanya program ini, biaya tersebut dapat ditiadakan. Asal tahu saja, selama ini tipping fee berasal dari APBD.

    Dengan program ini, nantinyasampah milik Pemda akan disalurkan secara langsung ke PLTSa yang akan dibangun. Dengan demikian, biaya atau tipping fee didtiadakan sehingga menghemat APBD.

    “Yang jelas, daerah tidak lagi diberikan namanya tipping fee. Selama ini setelah ditaruh di pembuangan akhir, pengelola TPA harus dibayar karena mengelola sampah, itu tadinya dibayar oleh pemda,” ujar Tito, Selasa, 30 September.

    Melalui Perpres Waste to Energy, lanjut Tito, anggaran ini tidak akan mengandalkan APBN melainkan biaya dari Danantara dan PT PLN (Persero).

    “Selama ini kalau dari daerah mengumpulkan sampah dari lingkungannya, itu kan dibawa dinas kebersiha ke TPA. Misalnya dari Jakarta, harus bayar ke Pemkot Bekasi atau pengelola di Bantargebang,” jelas dia.

    Pada kesempatan yang sama, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani menyebut Indonesia saat ini telah memasuki masa darurat sampah. Bukan tanpa sebab, Rosan bilang, setiap tahun Indonesia menghasilkan 35 juta ton sampah atau setara dengan 16.500 lapangan bola.

    “Kita melihat darurat. Tidak hanya di Jakarta, tetapi banyak di kota-kota besar lainnya,” ujar Rosan.

    Dikatakan Rosan, jumlah yang sama disebut mampu menutupi semua wilayah Jakarta dengan lapisan sampah setebal 27 cm2.

    “Jadi bisa dibayangkan begitu banyak sampah yang kita hasilkan setiap tahunnya di Indonesia ini,” jelas Rosan,

    Sementara itu, lanjut Rosan, sebanyak 61 persen sampah tidak bisa dikelola dengan baik, dibuang sembarangan dan masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tidak sesuai prosedur. Sampah yang tidak terkelola ini kemudian menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesehatan hingga lingkungan.

    “Tempat pembuangan sampah ini kurang lebih sekarang menyumbang kurang lebih 2-3 persen emisi gas rumah kaca nasional,” tandas dia.

  • Nikita Mirzani Gugat Reza Gladys Rp244 Miliar Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    Nikita Mirzani Gugat Reza Gladys Rp244 Miliar Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    JAKARTA – Babak baru perseteruan antara Nikita Mirzani dengan pihak Dokter Reza Gladys dimulai. Tak tinggal diam setelah dipolisikan, pihak Nikita Mirzani kini melancarkan serangan balik dengan mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum (PMH).

    Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dituntut mencapai Rp244 miliar. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani secara resmi mengumumkan pengajuan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 30 September. Gugatan ini telah teregister dengan nomor perkara 1000/PDT/2025.

    Salah satu pengacara, Andi Syarifudin, membeberkan rincian nilai gugatan fantastis tersebut.

    “Ada kerugian materiel, ya, yang dimintakan itu Rp4 miliar. Kemudian ada kerugian karena kelalaian ya, sebesar kurang lebih Rp40 miliar. Kemudian ada ganti kerugian imateriel Rp200 miliar,” ungkap Andi Syarifudin.

    Gugatan ini dilayangkan karena pihak Nikita merasa dirugikan setelah adanya pembatalan kesepakatan secara sepihak yang kemudian berujung pada laporan pidana.

    “Adapun pokok gugatannya adalah bahwa diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara para pihak di mana salah satu pihak membatalkan secara sepihak dengan mempergunakan instrumen hukum pidana, ya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiel maupun imateriel kepada klien kami,” jelas Andi Syarifudin.

    Secara detail, Sri Sinduwati, tim kuasa hukum Nikita Mirzani menambahkan kalau perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian Nikita untuk mengulas positif produk milik Reza Gladys.

    “Perjanjiannya itu perjanjian terkait kerja sama untuk me-review produk dari, dr. Reza Gladys, ya. Produk-produk dari dr. Reza Gladys untuk di-review oleh Nikita Mirzani, di-review yang bagus-bagus itu,” jelas Sri Sinduwati.

    Kemudian, untuk gugatan wanprestasi Nikita dengan kerugian Rp114 Miliar yang sempat dilayangkan juga olehnya kepada Reza Gladys akan dicabut dan diganti dengan laporan baru ini.

  • Tim VR46 Milik Valentino Rossi Luncurkan Livery Baru untuk MotoGP Mandalika 2025

    Tim VR46 Milik Valentino Rossi Luncurkan Livery Baru untuk MotoGP Mandalika 2025

    JAKARTA – Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tim milik legenda balap Valentino Rossi, resmi meluncurkan corak (livery) anyar untuk menyambut balapan MotoGP Mandalika 2025.

    Peluncuran corak baru dari tim yang dibela oleh Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli tersebut berlangsung di Senayan Park, Jakarta Selatan, pada Selasa, 30 September 2025, siang WIB.

    Acara peluncuran dihadiri langsung oleh sang pemilik tim Valentino Rossi serta kedua pebalapnya. Selain itu, ikut hadir juga Manajer VR46, Uccio Salucci, dan Direktur Utama Pertamina Enduro, Werry Prayogi.

    “Akhir pekan ini adalah balapan yang sangat spesial bagi kami, salah satu yang terpenting pada musim ini, bersama Misano, yang merupakan balapan kandang kami di Italia. Kami menganggap Indonesia sebagai balapan kandang kedua,” kata Rossi.

    Corak anyar tim Pertamina Enduro VR46 hadir dengan mempertahankan warna kuning stabilo atau kuning fluo sebagai ciri khas tim serta dipadukan dengan warna merah dan putih sebagai identitas Indonesia.

    Warna merah dan putih didesain dengan aksen batik dari strip khas Sirkuit Mandalika. Corak baru ini diharapkan bisa membawa mujur buat tim yang bermarkas di Italia tersebut pada akhir pekan nanti.

    “Perpaduan antara kuning khas tim kami dengan merah putih dari bendera Indonesia membuat motornya terlihat luar biasa. Saya berharap kami bisa sangat kompetitif akhir pekan ini,” kata Rossi.

    Balapan di Sirkuit Mandalika dijadwalkan berlangsung pada 3-5 Oktober 2025. Ini merupakan seri ke-18 dari 22 seri dalam kalender balapan tahun ini.

    Saat ini Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio berturut-turut duduk di tempat kelima dan ketujuh klasemen. Morbidelli mengoleksi 196 poin, sedangkan Fabio punya 182 poin.

  • Kenapa Pemekaran Kelurahan Kapuk Baru Terwujud Padahal Diusulkan Sejak 1990? Ini Kata Pramono 

    Kenapa Pemekaran Kelurahan Kapuk Baru Terwujud Padahal Diusulkan Sejak 1990? Ini Kata Pramono 

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memekarkan Kelurahan Kapuk menjadi 3 bagian, yakni Kelurahan Kapuk (induk), Kelurahan Kapuk Timur, dan Kelurahan Kapuk Selatan.

    Pramono mengungkap pemekaran Kelurahan Kapuk ternyata telah diusulkan sejak tahun 1990. Pramono baru mengetahui Kelurahan Kapuk memiliki jumlah penduduk yang sangat besar saat mendapat laporan dari Wali Kota Jakarta Barat.

    “Saya tidak tahu kenapa dari dulu tidak segera diputuskan, tetapi menurut saya sudah waktunya untuk diputuskan,” ujar Pramono di Kantor Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa, 30 September.

    Pramono tak mau berprasangka apapun terhadap kebijakan pemimpin Jakarta sebelum ia menjabat dalam menyikapi permintaan pemekaran Kelurahan Kapuk. Yang terpenting, saat ini aspirasi masyarakat agar kelurahannya dimekarkan telah terrealisasi.

    “Saya sendiri enggak mau berprasangka apapun lah. Yang penting keputusan yang diambil ini untuk kebaikan masyarakat yang ada di kelurahan Kapuk, Kapuk Selatan, dan Kapuk Timur,” jelas dia.

    Sebelum pemekaran, jumlah penduduk di Kelurahan Kapuk sebanyak 174.349 jiwa dengan 221 RT dan 16 RW. Jumlah ini bisa mencapai 3 kali lipat dari jumlah penduduk di kelurahan-kelurahan lain.

    Kelurahan Kapuk memiliki luas wilayah 572,62 hektare dengan kepadatan 34.014 jiwa per kilometer persegi.

    “Jadi, rata-rata kelurahan di Jakarta itu sebenarnya tingkat kepadatannya enggak lebih dari 50 ribu. Ini termasuk yang luar biasa 174 ribu. Memang terlalu lama tidak diputuskan,” ungkap Pramono.

    Pramono meminta warga Kelurahan Kapuk untuk tidak mengkhawatirkan keabsahan dokumen kependudukannya saat wilayahnya telah dimekarkan. Sebab, dokumen lama tetap sah hingga masa berlakunya berakhir.

    “Penyesuaian atau perubahan data dapat dilakukan saat perpanjangan atau pembaruan. Yang berikutnya, seluruh proses penyusunan dokumen tidak dikenakan biaya apa pun,” imbuh dia.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menjelaskan, jika dimekarkan menjadi 3 kelurahan, Kelurahan Kapuk (induk) akan memiliki 59.176 penduduk di 52 RT dan 3 RW, Kelurahan Kapuk Timur memilii 36.203 penduduk di 68 RT dan 6 RW, serta Kelurahan Kapuk Selatan memiliki 75.998 penduduk di 101 RT dan 8 RW.

    “Rencana pemekaran Kelurahan Kapuk menjadi Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur merupakan alternatif pemecahan masalah agar pelayanan publik lebih dekat, lebih cepat, dan merata,” ungkap Uus.

  • CEO Danantara Beberkan Sejumlah Manfaat Waste to Energy Dibanding TPA

    CEO Danantara Beberkan Sejumlah Manfaat Waste to Energy Dibanding TPA

    JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani membeberkan sejumlah manfaat program waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi dibandingkan dengan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah.

    Dikatakan Rosan, program ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 50 hingga 80 persen.

    Penumpukan sampah di TPA dapat menghasilkan kurang lebih 2-3 persen emisi gas rumah kaca nasiona

    “Pertama mengurangi emisi gas kaca hingga 50-80 persen, menghasilkan energi terbarukan, dan punya penghemat 90 persen penggunaan lahan,” ujar Rosan, Selasa, 30 September.

    Dia menambahkan, dalam program ini Danantara akan berperan sebagai penghubung antar pihak yang terlibat. 

    Rosan bilang, sebelumnya pemerintah daerah memiliki anggaran untuk tipping fee atau biaya mengirimkan sampah ke TPA. Dengan adanya program ini, biaya tersebut dapat ditiadakan.

    “Jadi tidak ada lagi beban tipping fee yang dikembangkan kepada perusahaan daerah, tetapi itu semua akan diabsorb langsung oleh PLN, yang kemudian PLN akan menciptakan subsidi dari pemerintah pusat,” beber dia.

    penemuan saat ini, 1.000 ton sampah dapat menghasilkan 15 MW yang akan berkontribusi lebih dari kebutuhan listrik 20.000 rumah tangga.

    “Kalau saya ke Jepang, ke China, dan juga beberapa negara juga, ke Jerman. Itu kami sudah menggunakan waste to energy yang sangat-sangat besar. Dan memang ini adalah salah satu alternatif yang semata-mata yang diingat tidak hanya dari energi yang dihasilkan,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Rosan menyebut, melalui program dirinya berharap agar pemerintah-pemerintah daerahdapat berpartisipasi aktif dalam pengendalian sampah di masing-masing daerah.

    Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sampah yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi listrik adalah sebesar 1.000 ton untuk 15 MW listrik bagi 20.000 rumah tangga.

    Untuk program ini, lanjut Rosan, dibutuhkan lahan seluas 4 hingga 5 hektar.

    “Lahan untuk kami, kurang lebih 4-5 hektare untuk kapasitas seribu ton per hari,” tandas Rosan.

  • Bos Real Madrid Tanggapi Bisnisnya Masuk Daftar Cari Cuan di Permukiman Ilegal Israel di Palestina

    Bos Real Madrid Tanggapi Bisnisnya Masuk Daftar Cari Cuan di Permukiman Ilegal Israel di Palestina

    JAKARTA – Florentino Perez, bos perusahaan konstruksi ACS berbasis di Spanyol membantah bisnisnya cari untung atau cuan di permukiman ilegal Israel di Palestina.

    ACS masuk dalam daftar terbaru yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan Israel di wilayah Palestina.

    “ACS tidak melakukan aktivitas apa pun di Israel atau di permukiman Israel,” kata Perez dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Selasa 30 September.

    Perez yang juga Presiden tim sepak bola Real Madrid meminta agar ACS dihapus dalam daftar itu dengan alasan telah menjual anak perusahaannya yang beroperasi di Israel pada tahun 2021 bernama SEMI.

    PBB pada hari Jumat pekan kemarin merilis data terbaru perusahaan-perusahaan yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di  Palestina, yang mencantumkan 158 perusahaan dari 11 negara.

  • Bos Real Madrid Tanggapi Bisnisnya Masuk Daftar Cari Cuan di Permukiman Ilegal Israel di Palestina

    Bos Real Madrid Tanggapi Bisnisnya Masuk Daftar Cari Cuan di Permukiman Ilegal Israel di Palestina

    JAKARTA – Florentino Perez, bos perusahaan konstruksi ACS berbasis di Spanyol membantah bisnisnya cari untung atau cuan di permukiman ilegal Israel di Palestina.

    ACS masuk dalam daftar terbaru yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah pendudukan Israel di wilayah Palestina.

    “ACS tidak melakukan aktivitas apa pun di Israel atau di permukiman Israel,” kata Perez dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Selasa 30 September.

    Perez yang juga Presiden tim sepak bola Real Madrid meminta agar ACS dihapus dalam daftar itu dengan alasan telah menjual anak perusahaannya yang beroperasi di Israel pada tahun 2021 bernama SEMI.

    PBB pada hari Jumat pekan kemarin merilis data terbaru perusahaan-perusahaan yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di  Palestina, yang mencantumkan 158 perusahaan dari 11 negara.

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan Budaya Hak Fundamental dan Pilar Ekonomi di UNESCO MONDIACULT 2025

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan Budaya Hak Fundamental dan Pilar Ekonomi di UNESCO MONDIACULT 2025

    BARCELONA – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menegaskan budaya harus diakui sebagai hak fundamental sekaligus pilar ekonomi global. Pesan itu ia sampaikan di hadapan para Menteri Kebudayaan dan organisasi internasional dalam forum budaya dunia UNESCO MONDIACULT 2025 di Barcelona, Spanyol.

    Bersama para panelis dari Bulgaria, Norwegia, Cabo Verde, Tiongkok, dan Austria, Menbud Fadli menekankan budaya bukan sekadar warisan, melainkan hak hidup yang dijamin negara. “Konstitusi Indonesia, Pasal 32 UUD 1945, mewajibkan negara memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat memelihara serta mengembangkan nilai budaya,” kata Menbud dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa, 30 September.

    Menbud Fadli menyoroti pentingnya akses publik, partisipasi, dan pelibatan masyarakat, termasuk perlindungan kebebasan berekspresi serta pengakuan atas kearifan lokal. “Budaya tidak boleh jadi privilese segelintir orang, tetapi hak setiap warga,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung repatriasi sebagai pemenuhan hak budaya. Pemulangan Koleksi Dubois pekan lalu dari Belanda, berisi lebih dari 28 ribu fosil termasuk Homo erectus Trinil, disebutnya bukti keseriusan Indonesia memperjuangkan keadilan sejarah. “Repatriasi benda bersejarah memulihkan martabat bangsa dan menyambungkan identitas dengan generasi penerus,” jelasnya.

    Menbud Fadli menambahkan, Indonesia sudah memiliki mekanisme Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) untuk memastikan suara masyarakat adat dan kelompok rentan masuk dalam kebijakan budaya. “Hak budaya adalah hak asasi. Publik bukan hanya penerima manfaat, tapi aktor utama,” ujarnya.

    Pada sisi ekonomi, Menbud Fadli menegaskan budaya mampu menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan pemberdayaan sosial. Ia menyebut industri budaya dan kreatif menyumbang USD 4,3 triliun atau 6% dari ekonomi dunia. Untuk itu, Indonesia tengah mengembangkan instrumen pembiayaan melalui dana abadi kebudayaan Indonesiana, kerja sama produksi internasional, hingga kemitraan publik-swasta dalam pembangunan infrastruktur budaya.

    “Komitmen kami jelas: melindungi hak budaya, memperkuat partisipasi publik, dan membuka ruang pembiayaan agar budaya benar-benar jadi pilar pembangunan berkelanjutan pasca-2030,” tegasnya.

    Partisipasi Indonesia di MONDIACULT 2025, menurut Fadli, adalah bagian dari diplomasi budaya. “Indonesia membawa pesan bahwa budaya adalah hak yang dijamin sekaligus kekuatan ekonomi global. Kehadiran kita menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa berperadaban besar yang siap memimpin dialog budaya dunia,” tutupnya.

  • Honor Magang Berbayar Rp3,3 Juta per Bulan, Airlangga Hartarto: Mulai 15 Oktober

    Honor Magang Berbayar Rp3,3 Juta per Bulan, Airlangga Hartarto: Mulai 15 Oktober

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sampaikan dimulainya program magang berbayar pada 15 Oktober mendatang.

    Hal tersebut disampaikan Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 30 September. Menurut Airlangga, program tersebut merupakan salah satu dari 8 paket Akselerasi Ekonomi 2025 yang digulirkan pemerintah.

    Terkait honor yang diterima yang diberikan pemerintah sebesar Rp3,3 juta per bulan dan berlangsung selama enam bulan. Salah satu syarat yang dipenuhi adalah lulusan perguruan tinggi tidak lebih dari satu tahun.

    Menurut Airlangga, pemerintah sudah memiliki data mahasiswa yang usia kelulusannya tidak lebih dari satu tahun. Hal itu memudahkan untuk memverifikasi para pelamar di laman ‘Siap Kerja’.

    Airlangga menambahkan, jika honor yang nanti diterima akan langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat melalui bank Himbara. Untuk program ini, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp198 miliar pada 2025 dan 2026 dengan target 20.000 penerima manfaat.