Xcloud.id

Category: Voi.id

  • Wamen ATR/BPN Jamin Mafia Tak Bisa Caplok Lahan Bersertifikat Elektronik

    Wamen ATR/BPN Jamin Mafia Tak Bisa Caplok Lahan Bersertifikat Elektronik

    JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menjamin, mafia tanah tidak akan bisa mencaplok lahan sudah memiliki sertifikat tanah elektronik.

    “Kalau ada orang berniat mengganggu, seperti mafia tanah ingin mencaplok, mereka tidak bisa melakukannya dengan mudah,” ucap Ossy dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Kamis, 27 November.

    Menurut Ossy, maraknya mafia tanah umumnya berawal dari lemahnya dokumen kepemilikan. Oleh karena itu, dia bilang, riwayat kepemilikan tanah harus dijaga dengan baik.

    “Kami di Kementerian ATR/BPN memelihara data pertanahan tersebut. Namun, sebagai pemilik tanah, masyarakat juga harus menjaga dokumen kepemilikannya. Salah satunya dengan mengubah sertifikat analog menjadi sertipikat elektronik,” katanya.

    Transformasi menuju sertipikat elektronik diyakini memberikan perlindungan berlapis karena data kepemilikan tidak hanya tersimpan secara fisik, tetapi juga tercatat secara digital.

    Ossy menilai, sertipikat tanag elektronik juga terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Sehingga, masyarakat dapat mengunduhnya secara gratis dari perangkat Android maupun iOS.

    Sentuh Tanahku memungkinkan masyarakat mengecek status tanah hingga memastikan keaslian sertifikat secara mandiri dari mana saja dan kapan saja.

    “Jadi, kalau ada kejadian orang mengaku-ngaku tanahnya atau ingin memeriksa sertifikat asli atau palsu, semuanya bisa dicek melalui Sentuh Tanahku,” ujarnya.

    Menanggapi maraknya peredaran sertifikat palsu, Ossy kembali menegaskan digitalisasi adalah solusi paling efektif.

    Berbeda dengan sertifikat analog berbentuk buku yang rentan diduplikasi, sertipikat elektronik memiliki keamanan berlapis dan sistem pencatatan jauh lebih terperinci.

    “Sertipikat elektronik dicetak dengan kertas khusus dan tercatat dalam sistem digital. Tidak mudah dipalsukan. Jika hilang atau terbakar sekali pun, hak kepemilikan tetap aman karena tidak bisa dialihkan begitu saja,” imbuhnya.

  • 3 Orang Tewas Tersapu Banjir Bandang di Malalak Agam Sumbar, SAR Terus Cari Korban

    3 Orang Tewas Tersapu Banjir Bandang di Malalak Agam Sumbar, SAR Terus Cari Korban

    JAKARTA – Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran mencari para korban diduga hanyut terbawa arus banjir bandang yang melanda Jorong Toboh, Nagari (desa) Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada Rabu 26 November.

    “Tadi sudah ada dua orang korban yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia dengan jenis kelamin laki-laki,” kata salah seorang personel Basarnas Padang Tomi di Kabupaten Agam pada Kamis, disitat Antara. 

    Sementara untuk tiga korban luka-luka, kata dia, sudah dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan intensif. 

    Tim SAR gabungan juga berhasil mengevakuasi dua orang lanjut usia (lansia) yang terjebak banjir.

    Tomi mengatakan, hingga kini petugas gabungan dari berbagai instansi masih melakukan penyisiran pencarian korban yang diduga hanyut terbawa arus banjir bandang, termasuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah.

    Sementara itu salah seorang warga Malalak, Kabupaten Agam, bernama Nova mengatakan kejadian nahas tersebut terjadi pada Rabu 26 November sekitar pukul 15.45 WIB. 

    Pada saat kejadian, ia dan anggota keluarga lainnya sedang berada di rumah.

    “Saat kejadian saya dan anggota keluarga sedang di dalam rumah. Beruntung kami selamat, meskipun puing-puing banjir bandang sampai ke rumah,” ujarnya.

    Sesaat setelah kejadian Nova menyaksikan langsung banyak bangunan, terutama rumah-rumah warga yang ambruk, serta tumpukan material banjir seperti kayu, batu, lumpur menyelimuti perkampungan warga.

    “Yang saya tahu ada dua korban yang meninggal dunia,” sebut dia.

    Terpisah, Juru Bicara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar Ilham Wahab mengatakan hingga Kamis siang tercatat tiga korban meninggal dunia akibat dihantam banjir bandang di Kecamatan Malalak.

    “Tercatat ada tiga yang meninggal dan dua dalam pencarian. Tapi angka ini masih dinamis bisa berubah karena petugas masih melakukan pencarian,” ucapnya.

  • LPSK Terima Permohonan Perlindungan 86 Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

    LPSK Terima Permohonan Perlindungan 86 Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

    JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima pengajuan permohonan perlindungan bagi 86 siswa korban ledakan di SMAN 72 Jakarta. Permohonan ini diajukan Polda Metro Jaya usai insiden yang terjadi pada 17 November 2025.

    Permohonan perlindungan diajukan terkait tindak pidana yang disangkakan kepada pelaku, mulai dari pasal mengenai tindakan yang membahayakan nyawa orang lain hingga penggunaan bahan peledak sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

    Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menegaskan pemulihan korban anak menjadi prioritas lembaga. Ia menilai penanganan tidak hanya menyangkut kondisi fisik, tetapi juga rasa aman dan kesehatan mental.

    “Yang paling utama adalah memastikan anak-anak tidak menanggung trauma ini sendirian. Negara wajib hadir memberikan pelindungan menyeluruh,” kata Susilaningtias dalam keterangannya, Kamis, 27 November.

    Susi menyatakan ledakan di SMAN 72 masuk kategori tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa. Dengan dasar itu, korban berhak mengajukan perlindungan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

    “Artinya, meskipun kasus ini tidak termasuk dalam kelompok tindak pidana khusus seperti terorisme, ancaman terhadap nyawa korban menjadi dasar hukum kuat bagi korban untuk mendapatkan pelindungan LPSK,” tuturnya.

    Karena mayoritas korban adalah anak, ketentuan dalam UU Perlindungan Anak juga diberlakukan. Termasuk hak anak korban untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi yang dibayarkan pelaku atas kerugian yang dialami.

    Susi menegaskan seluruh korban dalam kasus ini dapat diproses permohonannya untuk restitusi. Penghitungan nilai kerugian dilakukan sesuai mandat peraturan pemerintah terkait mekanisme ganti rugi korban tindak pidana. Dalam perkara dengan pelaku anak, restitusi dimungkinkan dibayarkan melalui pihak ketiga.

    “Restitusi adalah hak anak sebagai korban. Nilainya akan dihitung berdasarkan kerugian nyata yang dialami, termasuk biaya medis, psikologis, serta penderitaan yang dialami oleh korban. Dalam perkara pelaku anak, restitusi dapat dibayarkan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan hukum,” jelas Susi.

    Lebih lanjut, LPSK juga menyoroti pentingnya mendengarkan langsung keterangan anak. Menurut Susilaningtias, pemulihan tidak dapat dilakukan jika suara mereka tidak dilibatkan dalam proses.

    “Anak-anak ini sudah berada pada usia remaja dan punya pandangan serta kebutuhan yang harus dihormati. Karena itu, kami akan berbicara langsung dengan mereka, selain keterangan dari orang tua atau pendamping,” ucapnya.

    Terkait status anak yang diduga sebagai pelaku, Susi menegaskan LPSK belum diberikan mandat memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Perlindungan hanya dapat diberikan kepada saksi, korban, ahli, pelapor, atau saksi pelaku.

    Namun LPSK membuka kemungkinan apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan indikasi bahwa anak tersebut juga menjadi korban.

    “Jika ada indikasi bahwa anak mengalami eksploitasi, manipulasi, tekanan, atau bentuk viktimisasi lainnya, statusnya dapat masuk dalam kategori korban, dan LPSK dapat memberikan pelindungan dalam kapasitas tersebut,” tandasnya.

  • TNI AU Kerahkan Korpasgat untuk Jaga Bandara IMIP

    TNI AU Kerahkan Korpasgat untuk Jaga Bandara IMIP

    JAKARTA – Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan Pasukan Korpasgat TNI AU sudah dikerahkan untuk memperketat penjagaan di bandara milik milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Hal tersebut dilakukan TNI AU sebagai tindak lanjut dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengerahkan pasukan menjaga bandara yang sebelumnya tidak bisa diawasi pemerintah.

    “Kita sudah menempatkan pasukan kita ya Pasgat ya di sana dan ke depan mungkin nanti kita akan membuat pos ya di sana untuk menjaga, sehingga areal di Morowali itu bisa termonitor lah ya ke depannya,” kata Palito saat ditemui awak media di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Antara, Kamis, 27 November. 

    Dia menjelaskan penjagaan itu dilakukan agar pemerintah bisa mencegah ragam aktivitas ilegal yang memungkinkan terjadi di dalam bandara. Tidak hanya itu, TNI AU juga akan mengawasi setiap pergerakan pesawat yang mendarat maupun lepas landas di bandara IMIP.

    Menurut Palito, sejauh ini tidak ada aktivitas pesawat dari luar negeri di bandara IMIP.

    “Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan-pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari internal saja,” kata Palito.

    Walau tidak memiliki aktivitas pesawat dari luar negeri, Palito memastikan pihaknya akan tetap memperkuat pengawasan di bandara udara IMIP.

    Jika ada temuan adanya aktivitas pesawat tidak berizin di bandara IMIP, Palito memastikan pihaknya akan menindak tegas pesawat tersebut.

    “Tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing,” kata Palito.

    Untuk diketahui, IMIP merupakan bandara swasta yang dibangun dengan dana hasil pengelolaan koperasi perusahaan.

    Bandara yang berlokasi di kawasan industri Morowali ini digunakan untuk mengantar para pekerja IMIP sekaligus logistik perusahaan.

    ANTARA pun sempat melakukan perjalanan ke IMIP bersama rombongan Mabes TNI beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, tidak ada unsur pemerintahan di lokasi bandara seperti Bea Cukai dan aparat keamanan dari kepolisian ataupun TNI.

    TNI pun menggelar latihan gabungan militer di bandara tersebut dari mulai operasi force down atau penurunan paksa pesawat asing dengan pesawat tempur hingga operasi perebutan bandara oleh pasukan Korpasgat pada 20 November 2025 lalu.

    Latihan itu digelar untuk mengasah kemampuan TNI dalam mencegah aksi penambangan ilegal yang kerap merugikan negara

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat jumpa pers di Morowali usai memantau langsung simulasi mengatakan banyak fenomena anomali di Indonesia yang dapat merugikan negara terutama di bidang pemanfaatan sumber daya alam.

    Salah satunya yakni pembangunan fasilitas transportasi yang tidak mengikutsertakan unsur pemerintah di dalamnya.

    “TNI menggelar latihan terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sjafrie.

    Dia menegaskan bahwa tidak ada konsep “negara dalam negara” yang berlaku di Indonesia. Karenanya dia memerintahkan jajaran TNI untuk memperketat pengawasan segala bentuk fasilitas transportasi untuk mencegah terjadinya aktivitas ilegal yang merugikan negara.

  • Calonkan Diri Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia Usung Kepemimpinan Imparsial, Objektif dan Transparan

    Calonkan Diri Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia Usung Kepemimpinan Imparsial, Objektif dan Transparan

    JAKARTA – Indonesia mengusung prioritas kepemimpinan yang imparsial, objektif dan transparan dalam pencalonan Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode tahun 2026, kata diplomat Kementerian Luar Negeri RI, terkait pencalonan Indonesia di badan tertinggi PBB mengenai hak asasi manusia tersebut.

    Indonesia yang menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk masa bakti 2024-2026, berencana maju sebagai Presiden Dewan HAM yang pemilihannya akan digelar bulan depan, dengan presiden terpilih akan efektif bertugas mulai 1 Januari 2026.

    “Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, dengan prioritas: kepemimpinan yang imparsial, objektif, transparan, memperkuat dialog dan konsensus, efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan HAM, penguatan kerja sama teknis, serta membawa perspektif negara berkembang dan Asia Pasifik,” jelas Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang kepada VOI.id, Kamis (27/11).

    Lebih jauh Yvonne menjelaskan, “Presiden Dewan HAM tahun 2026 akan berasal dari negara kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, pemilihan akan dilakukan di dalam internal Asia Pacific Group (APG) dan hasilnya diajukan di Organizational Session Dewan HAM pada 8 Desember 2025.”

    Guna mendukung pencalonan ini, Indonesia melakukan pendekatan ke negara Asia Pasifik yang tergabung dalam APG di Jenewa.

    Jubir I Kemlu RI Yvonne Mewengkang. (Abi/Infomed/Kemlu RI)

    Selain itu, Indonesia juga melakukan pendekatan ke negara-negara Anggota Dewan HAM. Terdapat 47 negara anggota Dewan HAM dari berbagai kawasan.

    “Indonesia juga menggalang dukungan dari negara anggota OKI,” ungkap Yvonne.

    Diplomat yang pernah berdinas di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York ini mengatakan, “Presiden Dewan HAM PBB selalu dijabat oleh Wakil Tetap negara yang mencalonkan diri sebagai Presiden di Jenewa.”

    Saat ini, Wakil Tetap RI/Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa dijabat oleh Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro.

    “Jika APG gagal menyepakati satu calon tunggal, pemilihan Presiden akan dilakukan melalui pemungutan suara pada awal Januari 2026 oleh 47 anggota Dewan HAM 2026, secara closed ballot. Penentuan Presiden ditentukan dengan simple majority (meraih) 24 suara,” pungkas Jubir I Kemlu RI.

    Diketahui, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya dalam pemilihan yang digelar pada 10 Oktober 2023 lalu.

    Istimewanya, dalam pemilihan tersebut Indonesia memiliki raihan suara tertinggi, di mana Indonesia mengantongi 186 suara dari jumlah total 192 suara, sekaligus menjadi raihan suara tertinggi sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di Dewan Ham PBB.

    Sebelumnya, Indonesia tercatat menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017 serta 2020-2022.

  • Setahun Jadi Tersangka KDRT, Shahnaz Anindya Pertanyakan Nasib Altaf Vicko

    Setahun Jadi Tersangka KDRT, Shahnaz Anindya Pertanyakan Nasib Altaf Vicko

    JAKARTA – Selebgram Shahnaz Anindya kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 26 November 2025.

    Kedatangannya kali ini adalah untuk mencari kejelasan atas laporannya terhadap sang mantan suami, presenter Altaf Vicko, yang tak kunjung menemui titik terang.

    Usai menyambangi Polres, Shahnaz mengungkapkan kekecewaannya. Ia mempertanyakan mengapa kasus KDRT Psikis yang dilaporkannya seolah mandek, padahal status Altaf Vicko sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak setahun yang lalu.

    “Aku datang mau menanyakan kasus aku aja, mau mem-follow up,” ujar Shahnaz kepada awak media, belum lama ini.

    “Karena kasusnya lagi ngambang, udah satu tahun jadi tersangka dari Juni 2024 kemarin,” lanjutnya.

    Shahnaz merasa ada yang janggal dengan mandeknya kasus yang ia laporkan sejak 2023 ini. “Ini sudah lama banget tapi progresnya nggak maju-maju, ini ada apa, itu yang saya pertanyakan,” ungkapnya dengan nada heran.

    Ia pun menyoroti fakta bahwa berkas perkaranya belum juga dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Hal ini menjadi pertanyaan besar baginya sebagai pihak pelapor yang mencari keadilan.

    Kekecewaannya semakin memuncak saat melihat sang mantan suami masih bisa bebas beraktivitas. “Tersangkanya masih berkeliaran di mana-mana,” papar Shahnaz.

  • Ketahuan Tambang Tanpa Izin, Pengelola Lahan Wisata di Samarinda Dihentikan

    Ketahuan Tambang Tanpa Izin, Pengelola Lahan Wisata di Samarinda Dihentikan

    SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur menghentikan operasional penambangan batu gunung tak berizin di area pematangan lahan wisata di Samarinda.

    “Kami langsung menghentikan aktivitas perusahaan tersebut dan mendesak mereka untuk segera mengkaji ulang aturan tata ruang serta melengkapi perizinan terkait aktivitas pertambangan,” kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Bambang Arwanto, di Samarinda, Antara, Kamis, 27 November.

    Tindakan ini dilakukan setelah petugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi yang diklaim sebagai area pembangunan wisata, namun terindikasi melakukan aktivitas ekstraksi mineral.

    Dalam sidak tersebut, tim ESDM menemukan bahwa pengelola lahan tidak mengantongi izin resmi untuk penambangan maupun pengangkutan material batuan.

    Bambang menyebut di lokasi ditemukan stiker barcode, namun setelah diperiksa, barcode tersebut hanya merupakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), bukan izin usaha pertambangan.

    Dinas ESDM meminta seluruh kegiatan penggalian dan mobilisasi material dihentikan total hingga perusahaan menyelesaikan seluruh proses hukum dan perizinan yang berlaku.

    Upaya penertiban ini dinilai krusial mengingat kewenangan penerbitan izin pertambangan galian C kini sepenuhnya berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

    “Kami menerapkan standar seleksi ketat dalam mengeluarkan legalitas tambang demi menjaga kelestarian lingkungan dan tata kelola yang baik,” ujar Bambang.

    Ketatnya proses verifikasi tersebut terlihat dari data Dinas ESDM Kaltim yang mencatat hanya dua izin pertambangan galian C diterbitkan dalam dua bulan terakhir.

    Masyarakat juga diminta turut mengawasi lingkungannya dan melaporkan jika ditemukan aktivitas pengerukan bukit yang mencurigakan tanpa papan informasi perizinan.

    “Melalui penegakan aturan yang konsisten, kami berupaya memastikan bahwa setiap jengkal pemanfaatan sumber daya alam di Benua Etam memberikan kontribusi legal bagi daerah dan tidak merusak lingkungan,” kata Bambang.

  • Diretas Hacker Rusia, Raksasa Bir Jepang Tegaskan Tolak Bayar Tebusan

    Diretas Hacker Rusia, Raksasa Bir Jepang Tegaskan Tolak Bayar Tebusan

    JAKARTA – Raksasa bir Jepang, Asahi, mengonfirmasi tidak akan bernegosiasi dengan hacker atau peretas di balik serangan ransomware yang telah mengganggu operasi selama hampir tiga bulan.

    CEO Asahi, Atsushi Katsuki menyatakan perusahaan tidak akan membayar tebusan apa pun.

    “Kami belum menghubungi penyerang. Jadi, kami tidak tahu permintaan spesifik mereka,” ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers di mana perusahaan kembali menunda laporan keuangan, dikutip dari AFP, Kamis 27 November.

    Asahi pertama kali mengungkapkan menjadi korban serangan siber canggih tersebut pada 29 September.

    Katsuki mengakui serangan tersebut melampaui persiapan keamanan mereka meskipun langkah-langkah komprehensif telah diterapkan.

    Menurut media Jepang, kelompok peretas yang berbasis di Rusia, Qilin, dilaporkan telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

    Akibat dari serangan hacker itu, Asahi juga telah menunda laporan keuangan kuartal ketiga dan setahun penuh karena gangguan sistem.

    Perusahaan mengatakan akan mengungkapkan dampak peretasan terhadap kinerja perusahaan setelah sistem dipulihkan dan data diverifikasi.

    Pengiriman produk secara bertahap dilanjutkan seiring dengan pemulihan sistem. 

    Laporan media Jepang mengindikasikan pemulihan sistem secara penuh mungkin akan memakan waktu hingga Februari 2026.

  • KPK Bidik Dugaan Korupsi Lain di BJB, Pengadaan Iklan Jadi Pintu Masuk

    KPK Bidik Dugaan Korupsi Lain di BJB, Pengadaan Iklan Jadi Pintu Masuk

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut dugaan korupsi lain yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR). Pengadaan iklan yang bermasalah disebut menjadi pintu masuk.

    “Tentunya setiap penanganan perkara di KPK akan menjadi pintu masuk juga, apakah praktik serupa juga terjadi untuk pengadaan lainnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 27 November.

    Adapun dalam kasus korupsi pengadaan iklan, Budi bilang, KPK telah menemukan bukti dan informasi adanya dugaan dana non-budgeter Bank BJB yang dikelola oleh bagian corporate secretary (corsec) menjadi penampung duit korupsi.

    Sehingga, nantinya penyidik bakal mendalami sumber uang lainnya yang dialihkan menjadi dana non-budgeter. “Tentu ini akan menjadi ruang masuk bagi penyidik. Apakah ini ada yang bersumber dari pengadaan lain yang disisihkan dari sebgian anggaran untuk pengadaan lainnya,” tegasnya.

    Proses pendalaman ini juga dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi. “Tidak hanya soal aliran uang yang bersumber dari dana nonbudgeter yang dikelola Corsec di BJB di mana dana non budgeter adalah hasil atau sebagian anggaran yang disisihkan dari pengadaan belanja iklan di BJB,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB (BJBR).

    Mereka adalah eks Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

    Surat perintah penyidikan (sprindik) kasus ini dikeluarkan pada 27 Februari 2025. Perbuatan lima tersangka itu diduga telah membuat negara merugi hingga Rp222 miliar.

    Saat ini penahanan belum dilakukan terhadap lima tersangka. Namun, mereka sudah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

    Dalam penanganan dugaan korupsi ini, penyidik sudah menggeledah sejumlah tempat. Salah satunya, rumah pribadi Ridwan Kamil dan menyita satu unit motor Royal Enfield.

    Kemudian turut disita juga Mercedes Benz 280 SL atau Mercy Pagoda dari sebuah bengkel di Kota Bandung. Belakangan, penyidik mengetahui mobil ini dibeli Ridwan Kamil dari tangan keluarga Presiden ke-3 RI B. J. Habibie.

    Namun, mobil ini kemudian diserahkan kepada Ilham Habibie selaku anak B. J. Habibie. KPK menyebut pengembalian dilakukan karena Ridwan Kamil belum menyelesaikan pembayaran jual beli dan duit yang telah dibayarkan sebelumnya sudah diserahkan.

  • Pornhub Desak Apple dan Google untuk Terapkan Alat Verifikasi Usia di Perangkatnya

    Pornhub Desak Apple dan Google untuk Terapkan Alat Verifikasi Usia di Perangkatnya

    JAKARTA – Pornhub, situs web video dewasa yang berbasis di Luksemburg itu mendesak raksasa teknologi Apple, Google, dan Microsoft untuk menerapkan sistem verifikasi usia di perangkatnya masing-masing.

    Melalui surat yang dikirim awal bulan ini oleh perusahaan induk Pornhub, Aylo, desakan ini dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan dari kewajiban yang semakin mahal untuk memastikan penggunanya berusia di atas 18 tahun.

    “Kami sangat menganjurkan jaminan usia berbasis perangkat di mana usia pengguna ditentukan sekali pada perangkat, dan rentang usia dapat digunakan untuk membuat ‘sinyal usia’ yang dikomunikasikan ke situs web,” isi surat dari Chief Legal Officer Aylo Anthony Penhale yang diterima Luxembourg Times.

    Karena menurutnya, jika sistem verifikasi usia dapat diintegrasikan langsung ke sistem operasi perangkat (seperti Xbox yang dimiliki Microsoft), hal ini akan mengalihdayakan pemeriksaan usia ke perusahaan teknologi tersebut.

    Surat ini dilayangkan setelah verifikasi usia untuk mengakses situsnya diberlakukan, yang menyebabkan lalu lintas ke Pornhub anjlok di Inggris dan negara bagian Louisiana di AS.

    Pornhub juga memutus layanannya di hampir setengah dari 50 negara bagian AS di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Di mana undang-undang tersebut secara umum mewajibkan penguna yang ingin mengakses situs Pornhub untuk melakukan verifikasi usia dengan dokumen identitas resmi, pemindaian pengenalan wajah, atau metode lain membuktikan merek berusia di atas 18.

    “Lalu lintas ke Pornhub turun sekitar 80% di Louisiana, tetapi kita tahu bahwa orang tidak berhenti mengonsumsi film porno dalam semalam karena undang-undang baru ini. Mereka hanya dengan sangat mudah pindah ke situs bajakan, ilegal, atau situs lain yang tidak patuh,” jelasn perusahaan.

    Kepada Financial Times, Aylo mengungkapkan bahwa Pornhub kehilangan 77% lalu lintasnya di Inggris setelah negara tersebut mulai mewajibkan situs web dewasa untuk menerapkan verifikasi usia semua pengguna pada bulan Juli lalu.