Category: Voi.id

  • Viral Harimau Kurus di Ragunan, Gubernur Pramono Ungkap Itu Peliharaannya: Mungkin Kangen Saya

    Viral Harimau Kurus di Ragunan, Gubernur Pramono Ungkap Itu Peliharaannya: Mungkin Kangen Saya

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa salah satu harimau di Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan, yang viral karena tampak kurus, merupakan satwa miliknya. Pramono menegaskan bahwa ia selama ini memantau langsung proses pemberian makan harimau tersebut dan tidak menemukan adanya masalah.

    “Itu harimau kebetulan punya saya pribadi. Jadi sekali lagi, itu harimau punya saya pribadi. Selama ini untuk makan juga saya yang ikut ini,” ujar Pramono di Jakarta Utara, Selasa, 18 November.

    Pramono menyebut akan mengecek langsung kondisi satwa di Ragunan dalam waktu dekat, terutama harimau yang belakangan ramai diperbincangkan warganet.

    “Maka dalam minggu ini saya akan ke sana. Mungkin harimaunya kangen sama saya,” katanya.

    Ia mengimbau masyarakat agar memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkan tudingan, termasuk isu bahwa petugas Ragunan membawa pulang pakan satwa sehingga memengaruhi kondisi fisik hewan.

    “Yang beredar kemarin banyak yang kemudian, mohon maaf, itu sebenarnya tidak di Ragunan. Sekarang kan gampang sekali dicek,” ujar Pramono.

    TMR sebelumnya menjadi sorotan publik setelah muncul tudingan pencurian pakan yang bersamaan dengan viralnya video harimau kurus di media sosial. Salah satu unggahan yang menuding petugas membawa pulang daging pakan dibuat oleh akun Threads andini.melda.

    Pengelola TMR kemudian menemui pemilik akun tersebut untuk meminta klarifikasi. Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi RagunanZoo pada Senin kemarin. Melda menyampaikan permintaan maaf dan mengaku komentarnya tidak didasarkan pada bukti.

    “Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf kepada Taman Margasatwa Ragunan, kepada pimpinan serta jajarannya, sehubungan dengan komentar saya sebelumnya mengenai petugas Kebun Binatang Ragunan yang diduga membawa pakan daging sapi 10 kilo dan daging ayam 10 ekor,” ujarnya.

    Ia mengaku komentar tersebut muncul spontan setelah melihat video harimau yang tampak kurus.

    “Pernyataan hanya didasarkan pada asumsi pribadi saya tanpa adanya bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

  • Tewas Setelah Diduga Dipukul Kursi, Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Bullying Siswa Tangsel

    Tewas Setelah Diduga Dipukul Kursi, Polisi Periksa 6 Saksi Kasus Bullying Siswa Tangsel

    TANGERANG SELATAN – Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan, mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan perundungan terhadap MH (13), siswa SMPN 19 Kota Tangsel, yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RS Fatmawati, Jakarta.

    Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang mengatakan proses hukum tetap berjalan meski belum ada laporan resmi dari pihak keluarga.

    “Kami berinisiatif dari awal, tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban,” ujarnya di Tangerang, Antara, Selasa, 18 November.

    Ia menjelaskan enam orang telah dimintai keterangan sebagai saksi, termasuk keluarga korban dan pihak sekolah. Jumlah saksi, kata Victor, kemungkinan akan bertambah.

    Selain itu, polisi juga akan meminta keterangan saksi ahli dari rumah sakit yang sebelumnya menangani korban sebelum dirujuk ke RS Fatmawati.

    “Karena ada rentetannya. Sebelum di dokter Fatmawati, ada rumah sakit juga yang menangani secara awal,” kata Victor.

    Sebelumnya, MH dilaporkan meninggal dunia pada Minggu, 16 November setelah dirawat intensif di RS Fatmawati.

    “Jam setengah enam setelah salat subuh dikabarkan Hisyam sudah tidak ada,” kata Alvian, kuasa hukum keluarga korban.

    MH diduga mengalami perundungan oleh teman sebangkunya dengan cara dipukul menggunakan kursi. Setelah kejadian itu, korban mengeluhkan sakit. Tim medis kemudian mendiagnosis adanya riwayat tumor otak.

    Namun keluarga membantah MH memiliki riwayat penyakit tersebut. Menurut Alvian, kondisi korban terus memburuk sejak dirawat.

    “Anak korban langsung dibawa ke rumah sakit setelah dua hari mediasi dengan keluarga terduga pelaku bullying. Keluarga bilang almarhum tidak punya riwayat penyakit,” katanya.

  • Pembangunan Sekolah Rakyat di Tiga Provinsi Ini Resmi Dimulai, Target Rampung 240 Hari

    Pembangunan Sekolah Rakyat di Tiga Provinsi Ini Resmi Dimulai, Target Rampung 240 Hari

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam penandatanganan kontrak yang dilakukan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin, 17 November, dan disaksikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.

    Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pentingnya keberlanjutan dan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat demi mendukung pemenuhan akses pendidikan layak dan merata di seluruh Indonesia. 

    “Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujar Dody dalam keterangan resminya, Selasa, 18 November.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto berpesan kepada para PPK dan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi cermat dari segala risiko yang berakibat pada keterlambatan. 

    Serta menjaga kualitas pekerjaan dan melakukan pengadaan material tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri. 

    “Pastikan pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, waktu, biaya, administrasi dan manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender,” terangnya.

    Terdapat empat kontrak paket pembangunan Sekolah Rakyat yang ditandatangani. Paket pertama, yaitu pembangunan SR di Kalimantan Tengah, meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya. Paket pekerjaan SR itu memiliki nilai kontrak Rp985,9 miliar.

    Paket kedua, yakni pembangunan SR di Kalimantan Selatan yang mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru.

    Nilai kontraknya sebesar Rp700 miliar. 

    Paket ketiga, ialah pembangunan SR di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua paket.

    Pertama mencakup lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun.

    Sementara paket pembangunan di Sulawesi Selatan kedua mencakup empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai, dengan nilai kontrak mencapai Rp974 miliar.

  • Vaksinasi dan Obat Herbal Jadi Sasaran Hoaks Terbanyak, Imunisasi HPV Ikut Diserang

    Vaksinasi dan Obat Herbal Jadi Sasaran Hoaks Terbanyak, Imunisasi HPV Ikut Diserang

  • Pramono Janji Kucurkan APBD Khusus Penataan Tanah Merah

    Pramono Janji Kucurkan APBD Khusus Penataan Tanah Merah

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan penataan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, yang kini berganti nama menjadi Tanah Harapan.

    Namun, Pramono tak menjelaskan berapa porsi anggaran yang akan dikucurkan dalam APBD DKI Jakarta dan waktu pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan Pramono usai resmi mengganti nama kampung yang selama ini menghadapi konflik agraria tersebut.

    “Sejak hari ini Kampung Harapan akan mempunyai akses secara langsung untuk bisa mendapatkan APBD Jakarta. Ya tentunya dengan APBD-nya bukan sekarang. Nanti Pemerintah DKI yang akan menyalurkan,” ujar Pramono di lokasi, Selasa, 18 November.

    Berdasarkan pendataan, Tanah Harapan mencakup enam RW yang tersebar di tiga kelurahan dan dua kecamatan, yaitu RW 08, 09, 10, dan 11 di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja; RW 07 di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja; serta RW 22 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading.

    Dari pergantian nama kawasan ini, Pramono berjanji akan melakukan penataan infrastruktur di Tanah Harapan berupa pembangunan jalan, saluran, gapura, vertical garden, jaringan PAM, lampu penerangan, hingga pemasangan sheet pile. Di mana, sebagian wilayah tersebuut memang belum tersentuh pembangunan fisik.

    “Ada 3 RW yang selama ini tidak pernah tersentuh pembangunannya dan untuk itu kami akan memprioritaskan di 2026 ini untuk melakukan perbaikan saluran air, penataan jalan, memberikan tanda pintu gerbang gapura, dan sebagainya,” urai Pramono.

    Pergantian nama ini juga dibarengi dengan pembukaan akses layanan sosial. Bantuan pemerintah yang sebelumnya tak bisa disalurkan secara menyeluruh kini dapat diberikan tanpa hambatan administrasi.

    “Sehingga hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta sekarang bisa sepenuhnya dilakukan di sini, antara lain KJP, KJMU, kemudian pemutihan ijazah, pos bantuan hukum, pendirian Koperasi Merah Putih, dan sebagainya, sebagainya,” jelas Pramono.

    “Untuk itu, tidak perlu ada perubahan ataupun kelengkapan administrasi baru. Semuanya sama,” lanjutnya.

  • Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil, MenPAN RB: Kita Hormati

    Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil, MenPAN RB: Kita Hormati

  • PGN Butuh 5 Kargo LNG demi Penuhi Kebutuhan Pelanggan Tahun Depan

    PGN Butuh 5 Kargo LNG demi Penuhi Kebutuhan Pelanggan Tahun Depan

    JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN melaporkan jika kebutuhan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) pada tahun 2026 mencapai 19 kargo.

    Direktur Utama PGN Arief Kurnia Rusdianto menuturkan, pihaknya membutuhkan lima kargo LNG untuk mencukupi kebutuhan pelanggan pada tahun 2026.

    “Tahun 2026 nanti secara total PGN membutuhkan 19 kargo LNG, dan saat ini kita sudah dapat mengamankan 14 kargo LNG,” ujar Direktur Utama PGN Arief Kurnia Rusdianto, dikutip Selasa, 18 November.

    Arief menjelaskan, sisa 5 kargo lainnya masih dibahas bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar mendapatkan solusi pasokan kargo tambahan.

    Dikatakan Arief, selama ini pihaknya mendapat dukungan penuh dari Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk pasokan LNG sepanjang tahun 2025.

    Di sisi lain, Arief juga meminta dukungan Komisi XII hingga Kementerian ESDM terkait affordability to pay atau keterjangkauan bayar bagi pelanggan PGN terutama bagi pelanggan industri.

    Untuk itu, ia meminta dukungan dari sisi ketersediaan volume atau pasokan dan dari sisi harga yang dapat diserap oleh para pelanggan. 

    “Yaitu harga yang kompetitif sehingga PGN dapat men-support secara sepenuhnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan gas bumi yang diperlukan oleh seluruh industri yang ada di Indonesia,” sambung dia. 

    Sementara dari sisi infrastuktur, Arief kembali meminta dukungan berupa Undang-Undang Migas yang tengah digodok DPR.

    Apalagi, kata dia, PGN mengelola 95 persen dari keseluruhan infrastruktur gas di Indonesia.

    “Infrastruktur ini harus dibangun secara terintegrasi dan juga selaras agar terjadi efisiensi dan juga efektivitas dari sisi pembangunannya maupun juga dari sisi utilisasinya,” tandas Arief.

  • 5 Cara Membuka Yandex yang Diblokir Tanpa VPN, Panduan Lengkap dan Mudah

    5 Cara Membuka Yandex yang Diblokir Tanpa VPN, Panduan Lengkap dan Mudah

    YOGYAKARTA – Cara membuka Yandex yang diblokir banyak ditanyak pengguna internet, terutama kekita akses ke situs tersebut diblokir oleh penyedia layanan intenet (ISP). Seperti diketahui Yandek adalah salah satu mesin pencari yang memiliki layanan yang cukup lengkap, namun ketika diblokir, aksesnya bisa sangat terbatas.

    Banyak yang mengira bahwa satu-satunya cara membuka situs yang diblokir adalah dengan menggunakan VPN, padahal ada metode lain yang lebih ringan dan mudah dilakukan. Berikut akan dibahas 5 cara membuka Yandex yang diblokir dengan langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja.

    Cara Membuka Yandex yang Diblokir

    Membuka Yandex yang diblokir tidak harus selalu menggunakan VPN. Bahkan, beberapa trik bisa diterapkan langsung di browser tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Hanya dalam beberapa langkah, Anda sudah bisa kembali mengakses Yandex. Berikut caranya:

    Matikan Safe Browsing Sementara

    Fitur Safe Browsing di Chrome bisa memblokir situs yang dianggap berpotensi mengandung malware. Ini termasuk situs Yandex, meski sebenarnya aman. Untuk mengatasinya, nonaktifkan fitur ini sementara waktu lalu aktifkan kembali setelah selesai.

    Caranya: buka Settings > Privacy and security > Security > pilih No protection (not recommended). Setelah berhasil membuka Yandex, jangan lupa mengaktifkan kembali proteksi ini demi keamanan penjelajahan.

    Mengganti DNS Browser

    DNS berfungsi sebagai penerjemah alamat website ke alamat IP. Layanan DNS bawaan ISP tidak jarang memblokir situs tertentu, termasuk Yandex. Dengan mengganti DNS ke Cloudflare (1.1.1.1) atau Google DNS (8.8.8.8), Anda bisa mengakses situs yang diblokir dengan mudah.

    Caranya: Klik ikon tiga titik > Settings > Privacy and security > Security > Aktifkan Use secure DNS. Pilih penyedia DNS, lalu tutup dan buka kembali browser untuk mencoba akses Yandex. Langkah sederhana ini dapat membuka situs yang sebelumnya terblokir.

    Ubah Lokasi di Pengaturan Yandex

    Yandex menggunakan pengaturan lokasi untuk menampilkan konten relevan bagi pengguna. Mengubah lokasi ke negara lain, seperti Rusia atau Amerika Serikat, dapat membantu membuka blokir regional.

    Caranya: Setelah masuk ke situs Yandex, klik ikon gear > pilih Region/Location > ubah negara ke wilayah yang tidak memblokir Yandex. Simpan pengaturan dan refresh halaman untuk melihat hasilnya.

    Hapus Cache dan Cookies Browser

    Cache dan cookies yang menumpuk bisa menjadi salah satu penyebab situs tidak bisa diakses. Membersihkannya dapat memperbaiki error akses saat membuka Yandex.

    Caranya: Buka Settings > Privacy and security > Clear browsing data. Pilih “All time” > centang Cookies dan Cached images > klik Clear data. Setelah selesai, restart browser dan coba lagi akses Yandex.

    Gunakan Ekstensi Proxy atau DNS di Browser

    Jika semua cara di atas belum berhasil, Anda bisa mencoba ekstensi browser seperti Hola VPN, Browsec, atau Smart Proxy. Ekstensi ini bekerja seperti VPN ringan dan dapat mengalihkan koneksi ke server negara lain.

    Pengguna cukup mengunduh ekstensi dari Chrome Web Store, mengaktifkannya, lalu mencoba membuka situs Yandex. Langkah ini biasanya efektif tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan yang berat.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa membuka Yandex yang diblokir dengan simpel dan cepat tanpa harus mengunduh VPN. Pilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan pastikan tetap menjaga keamanan saat berselancar di dunia maya.

  • Usai Diputus MK Soal Larangan Polisi Rangkap Jabatan, Polri Bentuk Tim Pokja

    Usai Diputus MK Soal Larangan Polisi Rangkap Jabatan, Polri Bentuk Tim Pokja

    JAKARTA – Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) larangan anggota Polri rangkap jabatan sipil.

    “Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” katanya kepada media di Mabes Polri, Senin, 17 November.

    Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK.

    “Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” ucapnya.

    Tim pokja bakal bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Bakan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta MK sendiri selaku pemutus perkara.

    Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini ditujukan untuk menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik. Sandi menegaskan bahwa Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin.

    “Bapak Kapolri menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” tandasnya.

  • Usai Diputus MK Soal Larangan Polisi Rangkap Jabatan, Polri Bentuk Tim Pokja

    Usai Diputus MK Soal Larangan Polisi Rangkap Jabatan, Polri Bentuk Tim Pokja

    JAKARTA – Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) larangan anggota Polri rangkap jabatan sipil.

    “Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” katanya kepada media di Mabes Polri, Senin, 17 November.

    Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK.

    “Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” ucapnya.

    Tim pokja bakal bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Bakan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta MK sendiri selaku pemutus perkara.

    Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini ditujukan untuk menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik. Sandi menegaskan bahwa Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin.

    “Bapak Kapolri menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” tandasnya.