TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang pelaksanaan wisuda untuk siswa sekolah karena dianggap tidak sesuai dan berlebihan.
Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai wisuda tetap diperbolehkan selama tidak memberatkan orang tua dan tidak dilakukan secara berlebihan.
Kebijakan Larangan Wisuda Menuai Pro Kontra
Larangan wisuda yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi memicu beragam reaksi dari masyarakat.
Sebagian mendukung langkah tersebut karena dinilai dapat mengurangi beban biaya orang tua, namun ada pula yang merasa wisuda merupakan momen penting bagi siswa dan keluarga.
Sikap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa keputusan soal wisuda sebaiknya diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah.
Ia menegaskan, selama kegiatan wisuda tidak memberatkan biaya bagi orang tua dan dilaksanakan atas persetujuan bersama, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.
“Mungkin tanya Jawa Barat lah, tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh,” ujar Abdul Mu’ti usai menghadiri Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Sawangan, Depok, Selasa (29/4/2025).
DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan wisuda hanya pantas dilakukan di jenjang perguruan tinggi. (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)
Wisuda Sebagai Bentuk Syukur Orang Tua
Abdul Mu’ti menilai wisuda bisa menjadi momentum sukacita dan rasa syukur orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya.
Selain itu, ia menyebutkan, acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk berinteraksi langsung dengan sekolah.
“Karena bisa jadi orang tua itu tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya datang saat acara wisuda. Karena itu, menurut saya, kembalikan saja ke masing-masing sekolah,” tambahnya.
Imbauan Agar Wisuda Tidak Berlebihan
Meskipun mengizinkan, Abdul Mu’ti mengingatkan agar wisuda tidak dilakukan secara berlebihan.
Ia mengimbau agar acara tersebut dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya paksaan kepada orang tua untuk mengeluarkan biaya besar.
“Yang penting jangan memberatkan, jangan dipaksakan, dan jangan berlebih-lebihan,” tegasnya.
Abdul Mu’ti juga menyarankan agar dalam acara wisuda, tidak perlu diadakan penghargaan wisudawan terbaik, khususnya untuk tingkat pendidikan anak usia dini.
Menurutnya, semua anak di jenjang seperti TK pada dasarnya adalah anak-anak hebat yang tidak perlu dibandingkan.
“Termasuk kadang-kadang di TK ada wisuda terbaik. Padahal semua anak TK itu baik dan hebat,” ucapnya.
Dedi Mulyadi Tegaskan Wisuda Hanya di Perguruan Tinggi
Sementara itu, Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, mengungkapkan alasan di balik pelarangan wisuda untuk siswa sekolah.
Ia menilai, tradisi wisuda di tingkat TK, SMP, dan SMA tidak lazim di negara lain.
“Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Hanya di Indonesia,” ujar Dedi.
Dedi berpendapat bahwa wisuda seharusnya hanya digelar di jenjang perguruan tinggi sebagai tanda kelulusan akademik formal yang signifikan.
Dengan perbedaan pandangan ini, publik kini menantikan bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan, terutama di tengah harapan agar kegiatan pendidikan tetap berfokus pada esensi belajar tanpa beban biaya yang berlebihan bagi keluarga.
