Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Regional

  • Daftar 40 Daerah yang Perkaranya Lanjut ke Sidang Pembuktian PHPU Kada 2024 – Halaman all

    Daftar 40 Daerah yang Perkaranya Lanjut ke Sidang Pembuktian PHPU Kada 2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan 40 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian) sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024.

    Rencananya, sidang tahap pembuktian akan digelar pada 7-17 Februari 2025 mendatang. 

    Informasi itu disampaikan MK melalui website resmi. 

    “Hingga hari ini ada 40 perkara yang lanjut pada sidang pembuktian,” kata Ketua MK Suhartoyo, pada Rabu (5/2/2025).

    Dia menjelaskan dalam tahap persidangan tersebut, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli untuk mendukung argumentasi dan dalil-dalil permohonan pemohon ataupun jawaban serta keterangan yang diberikan oleh termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

    “Saya kira tidak berbeda dengan daerahnya. Jadi kalau 40 (perkara,-red), kira-kira 40 daerah yang lanjut. Bisa jadi kurang satu atau dua, karena bisa jadi ada yang double. Tetapi mungkin tidak ada, karena kalau KPU dan Bawaslu hitungannya kan daerah bukan perkara. Kalau perkara di MK ini 310, tetapi hanya 249 daerah karena ada satu daerah (terdiri dari) 2 perkara,” ujarnya.

    Perkara PHPU Kepala Daerah 2024 yang akan dilanjutkan dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian) berasal dari 40 daerah tersebut, yaitu: 

    Provinsi Papua Pegunungan

    Provinsi Papua

    Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

    Kota Sabang

    Kota Palopo

    Kota Banjarbaru

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Siak

    Kabupaten Serang

    Kabupaten Puncak Jaya

    Kabupaten Puncak

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Kabupaten Pesawaran

    Kabupaten Pasaman Barat

    Kabupaten Pasaman

    Kabupaten Parigi Moutong

    Kabupaten Pamekasan

    Kabupaten Mimika

    Kabupaten Mandailing Natal

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Kabupaten Magetan

    Kabupaten Lamandau

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Kabupaten Jeneponto

    Kabupaten Jayapura

    Kabupaten Halmahera Utara

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Kabupaten Empat Lawang

    Kabupaten Buton Tengah

    Kabupaten Buru

    Kabupaten Bungo

    Kabupaten Boven Digoel

    Kabupaten Berau

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Kabupaten Belu

    Kabupaten Barito Utara

    Kabupaten Bangka Barat

    Kabupaten Banggai

    Kabupaten Aceh Timur

    Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten/Kota) dapat menghadirkan Saksi/Ahli dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan yang jumlahnya ditentukan oleh Mahkamah. 

    Mahkamah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan Saksi/Ahli maksimal sebanyak 4 (orang) untuk Kabupaten/Kota dan 6 (enam) orang untuk Provinsi dengan komposisi diserahkan pada masing-masing pihak.

    Kemudian, Suhartoyo menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempersiapkan sidang selanjutnya. Sedangkan terhadap perkara yang telah selesai, dapat menjadi bahan koordinasi dengan instansi terkait.

    “Pihak KPU dan Bawaslu supaya nanti selalu dikoordinasikan dengan jajarannya untuk sidang kelancaran sidang-sidang selanjutnya di tahap pembuktian karena tahap pembuktian mungkin lebih pendalaman, lebih detail, dan lebih komprehensif. Termasuk mungkin bisa juga data-data ini bisa dijadikan bahan koordinasi dengan instansi-instansi lain berkaitan dengan proses-proses lebih lanjut terhadap perkara-perkara yang sudah selesai,” urai Suhartoyo.

    Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, MK diberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh perkara PHPU Kepala Daerah paling lama 45 hari kerja sejak perkara dicatat dalam e-BRPK. 

    Lebih lanjut, berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2025, MK akan memutus sisa perkara yang masuk tahap Pemeriksaan Persidangan Lanjutan pada 24 Februari 2025 mendatang.

    Untuk diketahui, MK telah rampung menyelesaikan sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 sebanyak 270 perkara yang terdiri dari 227 Putusan dan 43 Ketetapan. 

    Sidang Putusan ini digelar pada Selasa hingga Rabu (4 – 5/2/2025) di Ruang Sidang Pleno MK, yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya. 

    Pada Selasa (4/2), sembilan Hakim Konstitusi memutus sebanyak 138 perkara, sedangkan pada Rabu (5/2), Majelis Hakim Konstitusi memutus sebanyak 132 perkara.

    Terdapat sebanyak 227 perkara yang tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah. 

    Adapun rincian putusan dengan amar tidak dapat diterima tersebut terdiri dari 31 perkara melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, 119 perkara dinyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan 77 perkara permohonan pemohon dinilai tidak jelas (obscuur).

    Selain itu, terdapat 1 (satu) perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena pengajuan permohonan Pemohon tanpa menyerahkan alat bukti yang sah maupun daftar alat bukti yang mendukung permohonan.

    Dalam sidang tersebut, Mahkamah juga menjatuhkan sebanyak 43 Ketetapan yang terdiri dari 6 (enam) Ketetapan dari perkara yang diajukan bukan merupakan kewenangan Mahkamah. 

    Kemudian, sebanyak 29 perkara dijatuhkan Ketetapan dengan alasan permohonan ditarik kembali atau dicabut. Sedangkan, terdapat 8 perkara yang gugur karena Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah.

  • Bobby Nasution Ditetapkan Gubernur Sumut Terpilih, Ini Profil dan Daftar Harta Kekayaannya – Halaman all

    Bobby Nasution Ditetapkan Gubernur Sumut Terpilih, Ini Profil dan Daftar Harta Kekayaannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Bobby Afif Nasution dan H Surya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2025-2030.

    Pada Rabu (5/2/2025) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 telah sah ditetapkan dan ditandatangani.

    Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin membacakan 3 poin dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No 139 Tahun 2025, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. 

    Profil dan Harta Kekayaan Bobby Nasution

    Muhammad Bobby Afif Nasution, lahir di Medan, Sumatera Utara pada 5 Juli 1991.

    Ia kerap disapa Bobby Nasution.

    Bobby merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dalam keluarga Batak Mandailing.

    Ia dikenal sebagai seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Bobby Nasution merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo.

    Ayahnya, Erwin Nasution, pernah menjabat sebagai presiden dan direktur perusahaan perkebunan milik negara, PTPN IV.

    Masa kecil Bobby dihabiskan di Pontianak, Kalimantan Barat, tempat ia menempuh pendidikan dasar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah pertama dan atas di Bandar Lampung.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Bobby menempuh studi di Institut Pertanian Bogor (IPB), ia memperoleh gelar sarjana dan magister dalam bidang agribisnis. Pendidikan tinggi ini mempersiapkannya untuk terjun ke dunia bisnis dan politik.

    Karier profesional Bobby dimulai pada tahun 2011 ketika ia mulai berkecimpung di industri properti.

    Ia memulai dengan memperbaiki dan menjual kembali rumah, kemudian berkembang dengan membangun beberapa rumah dan terlibat dalam proyek-proyek yang lebih besar.

    Pada tahun 2016, Bobby bergabung dengan Takke Group sebagai direktur pemasaran, sebuah posisi yang ia peroleh melalui perkenalan ayahnya.

    Selain di bidang properti, Bobby juga sempat menjabat sebagai manajer klub sepak bola Medan Jaya pada tahun 2014.

    Perjalanan karier Bobby Nasution yang dinamis dan beragam ini membawanya ke panggung politik, di mana ia kini melayani masyarakat Medan sebagai Wali Kota.

    Dedikasinya dalam memimpin kota ini mencerminkan komitmennya untuk membawa perubahan positif dan kemajuan bagi warganya.

    Pada Pilkada 2024, Bobby Nasution mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

    Ia resmi mendaftar ke Kantor KPU Sumut pada Rabu (28/8/2024).

    Pasangannya adalah Bupati Asahan, Surya.

    Bobby dan Surya diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat, PKB, dan PKS.

    Biodata Bobby Nasution

    Nama Lengkap: Muhammad Bobby Afif Nasution

    Tempat Tanggal lahir: Medan, 5 Juli 1991 (usia 33)

    Partai Politik:

    Gerindra (sejak 2024)

    PDI Perjuangan (2019–2023)

    Istri: Kahiyang Ayu

    Hubungan Keluarga: 

     Joko Widodo (ayah mertua)
     Gibran Rakabuming Raka (ipar
     Kaesang Pangarep (ipar)
    Anak-anak:

     Sedah Mirah Nasution
     Panembahan Al Nahyan Nasution
     Panembahan Al Saud Nasution
    Almamater : Institut Pertanian Bogor

    Harta Kekayaan Bobby Nasution

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bobby Nasution memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 57.552.729.408 atau sekitar Rp 57,6 miliar.

    Data kekayaan Bobby Nasution itu merupakan laporan harta kekayannya pada tahun 2023.

    Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, surat berharga, serta kas dan setara kas.

    Harta ini termasuk tanah dan bangunan senilai Rp 40,3 miliar yang tersebar di beberapa kota seperti Medan, Jakarta Selatan, dan Surakarta. 

    Berikut data lengkap harta kekayaan Bobby Nasution yang dikutip dari LHKPN KPK:

     Tanah dan Bangunan: Rp40.375.000.000.
     Alat Transportasi dan Mesin: Rp1.360.000.000.
    Harta Bergerak Lainnya: –

     Surat Berharga: Rp10.500.000.000.
     Kas dan Setara Kas: Rp6.817.729.408.
    Harta Lainnya: –

    Sub total: Rp59.052.729.408.

    Hutang: Rp1.500.000.000.

    Total Harta Kekayaan: Rp57.552.729.408.

     

  • Kronologi Pria Rampok Mantan Istri di Aceh Singkil, Pelaku Gasak Perhiasan Emas hingga HP – Halaman all

    Kronologi Pria Rampok Mantan Istri di Aceh Singkil, Pelaku Gasak Perhiasan Emas hingga HP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Aceh Singkil – Perampokan dengan kekerasan terjadi di Desa Teluk Ambun, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.

    Pelaku berinisial N (45) merampok mantan istrinya, NA (57), yang juga tinggal di desa yang sama.

    Peristiwa ini berlangsung pada Senin (3/2/2025) dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB.

    N mendatangi rumah mantan istrinya dan dengan mudah masuk melalui ventilasi udara.

    Menggunakan senter, N melihat NA yang sedang tertidur lelap.

    Ia kemudian mengambil satu tas, dua unit handphone, serta barang-barang lainnya.

    “Saat pelaku sedang mengambil barang-barang, korban terbangun dan menyadari aksinya,” urai Kapolsek Singkil, AKP Didik Surya.

    N kemudian memukul wajah NA dengan bantal hingga ia terjatuh dan kehilangan kesadaran.

    Setelah sadar, NA merasakan sakit di bagian leher dan melihat kondisi rumah yang berantakan.

    Ia menemukan tas berisi handphone dan perhiasan emasnya hilang.

    Sekitar pukul 07.00 WIB, N kembali ke rumah korban dan mengembalikan tas tersebut, namun tetap mengakui perbuatannya.

    Penangkapan Pelaku

    NA melaporkan kejadian ini ke Polsek Singkil, yang segera melakukan penyelidikan.

    N berhasil ditangkap dan kini ditahan di Mapolsek setempat sejak 3 Februari 2025.

    Polisi mengamankan barang bukti berupa handphone, perhiasan emas, dan barang lainnya.

    Kejadian ini bukan yang pertama bagi NA.

    Sebelumnya, pada pertengahan 2024, N juga diduga mengambil ATM milik korban.

    Perceraian antara keduanya, di mana N berprofesi sebagai tukang bangunan dan NA sebagai PNS, telah terjadi sekitar setahun yang lalu.

    (SerambiNews.com/Dede Rosadi)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Harta Kekayaan Anne Ratna Mustika, Mantan Bupati Purwakarta yang Diperiksa Kejari Capai Rp1,5 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Anne Ratna Mustika, Mantan Bupati Purwakarta yang Diperiksa Kejari Capai Rp1,5 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika, mantan Bupati Purwakarta yang diperiksa Kejari selama 10 jam yang mencapai Rp 1,5 miliar.

    Pemeriksaan mantan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menarik perhatian masyarakat.

    Bahkan, tak sedikit yang penasaran dengan jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan istri Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN milik Anne Ratna Mustika yang dilaporkan pada 27 Juni 2024, harta kekayaannya mencapai Rp 1,5 miliar, tepatnya Rp 1.555.703.834.

    Aset kekayaan paling besar yang dimiliki Anne Ratna Mustika adalah tanah dan bangunan dengan nilai Rp 810.000.000.

    Masih dalam data LHKPN tersebut, Anne Ratna Mustika pun diketahui tidak memiliki utang.

    Simak rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika tahun 2024:

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 810.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1398 m2/600 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 326.000.000

    2. Tanah Seluas 1755 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 378.000.000

    3. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 65.500.000

    4. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 40.500.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 619.220.000

    1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 619.220.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 26.100.000

    D. SURAT BERHARGA Rp —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 100.383.834

    F. HARTA LAINNYA Rp —-

    Sub Total Rp 1.555.703.834

    III. HUTANG Rp —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 1.555.703.834

    Anne Ratna Mustika lahir di Cikalongkulon, Cianjur pada 28 Januari 1982.

    Ia menghabiskan masa kecilnya di Cianjur dengan menjalani pendidikan sekolah dasar di SDN GUDANG 2 pada 1988.

    Kemudian ia bersekolah di SMPN 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur pada tahun 1994.

    Pada 1997, Anne Ratna Mustika melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Cikalong Kulon, Cianjur.

    Setelah lulus SMA, ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi WIKARA, Purwakarta pada 2012.

    Dalam kehidupan pribadi, Anne yang kerap disapa Ambu pernah menikah dengan Dedi Mulyadi yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat terpilih.

    Adapun Dedi Mulyadi dulunya pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

    Pernikahan itu terjadi pada 2003. Namun 20 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk berpisah pada 2023.

    Ibu dua anak ini lantas kembali menikah dengan Iskandar pada 16 Desember 2023 di Cianjur.

    Pada Pilkada 2018, Anne Ratna Mustika maju sebagai calon Bupati Purwakarta menggandeng Aming sebagai wakil bupati.

    Keduanya sukses meraih suara terbanyak dan menjadi pemimpin Purwakarta periode 2018-2023.

    Anne Ratna Mustika juga berhasil menuliskan namanya sejarah sebagai Bupati wanita pertama di Purwakarta.

    Diperiksa Kejari

    Terbaru, Anne Ratna Mustika menjadi sorotan publik setelah diperiksa oleh Kejari Purwakarta, Rabu (5/2/2025).

    Ia diperiksa selama 10 jam terkait kasus dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan barang bukti mobil Innova Hybrid.

    Meski menjalani pemeriksaan yang panjang, Anne mengaku semuanya berjalan lancar.

    Statusnya pun masih sebagai saksi. 

    Usai diperiksa, Anne Ratna Mustika terlihat naik minibus hitam dengan nomor polisi D 1036 AJQ ketika meninggalkan kantor Kejari Purwakarta.

    Saat itu, mantan Bupati Purwakarta tersebut mengenakan kemeja putih dengan rompi hitam dan celana hitam lengkap dengan kerudung putih.

    Sementara itu, Kepala Kejari Purwakarta, Martha Parulina Berliana mengungkapkan, Anne dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini.

    Martha menegaskan, Kejari Purwakarta berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan profesional dan proporsional. 

    (Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih) (TribunJabar/Deanza Falevi)

  • Sosok Bharaka Anumerta Mardi Hadji Gugur dalam Ledakan Speedboat, Istri Ungkap Pesan Terakhir – Halaman all

    Sosok Bharaka Anumerta Mardi Hadji Gugur dalam Ledakan Speedboat, Istri Ungkap Pesan Terakhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Ternate – Pada hari Minggu, 5 Februari 2023, sebuah speedboat milik Basarnas Ternate meledak di perairan Gita, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

    Insiden tragis ini mengakibatkan Bharaka Anumerta Mardi Hadji, anggota Ditpolarud Polda Maluku Utara, gugur dalam tugas.

    Keluarga korban merasakan duka mendalam akibat kejadian ini.

    Istri Bharaka, Fitri, saat ditemui di rumah duka di Kelurahan Moya, Ternate Tengah, menceritakan momen terakhir bersama suaminya.

    Sebelum berangkat tugas, Bharaka sempat mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp yang berbunyi,

    “Sayang, Mahdi minta maaf. Fit, harus terus sayang kepada Mahdi,” ucap Fitri membacakan pesan terakhir sang suami.

    Fitri menambahkan bahwa suaminya terlihat sedih, namun tidak menjelaskan penyebabnya.

    “Dia adalah sosok suami yang penyayang,” ungkap Fitri dengan mata berkaca-kaca.

    Pada hari insiden, Bharaka dihubungi oleh kantornya untuk melaksanakan tugas evakuasi terhadap dua nelayan yang mengalami masalah mesin di perairan Kayoa, Halmahera Selatan.

    Meskipun Fitri merasa khawatir dan memiliki firasat kurang baik, Bharaka tetap ingin menjalankan tugasnya.

    “Ini adalah tugas negara,” ujarnya saat berangkat.

    Fitri mengaku bahwa suaminya biasanya diantar ke pelabuhan, namun malam itu Bharaka meminta untuk tidak diantar.

    Kabar Duka

    Sekitar pukul 11.00 WIT, Fitri menerima informasi dari grup ibu Bhayangkari bahwa speedboat yang berangkat untuk evakuasi mengalami ledakan.

    “Saya panik dan langsung mencoba menghubunginya, tetapi telepon dan chat WhatsApp tidak dibalas,” tuturnya.

    Beberapa menit kemudian, Fitri membaca kabar bahwa suaminya telah dinyatakan meninggal dunia.

    “Saya langsung memberitahukan ibu saya dan memutuskan untuk pergi ke pelabuhan sembari berdoa agar informasi itu tidak benar,” tambah Fitri.

    Kejadian ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan rekan kerja Bharaka Anumerta Mardi Hadji, yang dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dalam menjalankan tugasnya.

    (TribunTernate.com/M Julfikram Suhadi)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 15 Titik Vandalisme ‘Adili Jokowi’ Ditemukan di Jogja: Reaksi Warga hingga Satpol PP Turun Tangan – Halaman all

    15 Titik Vandalisme ‘Adili Jokowi’ Ditemukan di Jogja: Reaksi Warga hingga Satpol PP Turun Tangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Yogyakarta – Vandalisme bertuliskan “Adili Jokowi” ditemukan di 15 titik di Kota Yogyakarta pada Rabu (5/2/2025).

    Coretan-coretan tersebut tersebar di berbagai lokasi, menandakan adanya ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

    Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menyatakan bahwa pihaknya melakukan monitoring setelah melakukan pemetaan. “

    Pihaknya mendapati coretan tersebut di 15 titik sekaligus.

    Beberapa lokasi yang menjadi sasaran aksi vandalisme ini antara lain Pagar Stadion Mandala Krida, Halte Trans Jogja di Jalan Sultan Agung, Jembatan Layang Lempuyangan, hingga kawasan Simpang Empat Jetis.

    “Kami arahkan ke teman-teman BKO yang ada di 14 kemantren untuk ikut memonitor sekaligus menindaklanjuti jika ada temuan,” tambahnya.

    Ia juga memastikan bahwa coretan di beberapa lokasi, termasuk Pagar Stadion Mandala Krida, sudah diblok dengan cat semprot.

     “Cat semprot itu dari kami, semuanya sedang dalam proses pembersihan,” pungkasnya.

    Reaksi Warga

    Budi, seorang warga Yogyakarta, mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui banyaknya coretan vandal di kota tersebut.

    “Seharusnya coretan dinding seperti itu tidak boleh, karena sangat mengganggu pemandangan dan membuatnya kotor,” ujarnya.

    Budi baru mengetahui adanya tulisan tersebut pada Selasa (4/5/2025).

    Ia menilai coretan bertuliskan “Adili Jokowi” mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap presiden yang telah menjabat selama 10 tahun.

    “Mungkin coretan itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap salah satu pimpinan tertinggi,” tegasnya.

    Meskipun demikian, Budi menganggap bahwa aksi vandalisme tersebut tidak tepat, karena dilakukan tanpa izin.

    (TribunJogja.com/Azka Ramadhan)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemilik Acara Selamatan di Ponorogo Pesan Makanan di Katering, 1 Warga Tewas Alami Keracunan – Halaman all

    Pemilik Acara Selamatan di Ponorogo Pesan Makanan di Katering, 1 Warga Tewas Alami Keracunan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah warga Desa Bondrang, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, mengalami keracunan setelah menyantap hidangan sate gulai kambing di acara selamatan pada Kamis (30/1/2025) lalu.

    Dari 90 undangan yang hadir, 46 di antaranya mengalami keracunan yang diduga disebabkan oleh makanan yang disajikan.

    Sedangkan, 1 orang lainnya meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Yasfin Gontor di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jatim, Sabtu (1/2/2025).

    “Ada acara dzikir fida’ di tempat saya. Saya tidak memasak, semua pesan,” jelas pemilik hajatan, Miswaji, Sabtu (1/2/2025) kepada wartawan, dikutip dari TribunJatim.com.

    Miswaji tak menyangka bahwa acara dzikir fida’ yang ia gelar itu berakhir petaka.

    “Saya sendiri tidak menyangka. Setelahnya banyak yang muntah-muntah. Sampel sudah diambil. Saya sendiri juga tidak tahu,” ucap Miswaji.

    Miswaji lantas menjelaskan asal usul hidangan untuk selamatan tersebut. .

    Pasalnya, keluarga Miswaji memilih untuk pesan di katering.

    “Saya sediakan kambingnya. Baru saya antar ke katering kemudian diolah oleh pihak katering baru diantar ke rumah,” tegas Miswaji.

    Kades Bondrang, Baru Pria Sukaca menjelaskan bahwa acara dzikir fida’ digelar, Kamis (30/1/2025) malam. Kemudian sebagian besar warga mengalami mual muntah pada Jumat (31/1/2025)

    “Meninggal dunia 1, rawat inap masih satu. Puluhan rawat jalan dan mulai membaik. Total korban ada 46 orang. Mereka mual muntah dan mencret,” tuturnya.

    Sementara itu, salah satu warga bernama Azis Nuryono mengaku makanannya tidak terasa aneh. Bahkan, ia pun sudah menghabiskan satu porsi.

    “Saya sempat makan satu piring. Rasanya enak. Alhamdulillah saya tidak apa-apa. Tetapi warga lain banyak yang kena,” ungkap Azis Nuryono, Minggu (2/2/2025).

    Kemudian, Azis menjelaskan gejala yang dirasakan warga usai menyantap sate gulai kambing tersebut.

    “Keluhannya pusing mual badan adem panas adem panas,” tambah Azis.

    Menurut Azis, warga tidak langsung mual dan diare di hari setelah menyantap. Akan tetapi, baru dirasakan pada Jumat (31/1/2025) siang.

    Hal yang sama diutarakan oleh warga lain yang menjadi tamu undangan yaitu Muhammad Sidik. Ia juga tidak merasakan keanehan pada makanan tersebut.

    “Habis makan ya biasa saja. Saya tidak apa-apa. Tetapi tetanga ada yang diare. Kurang tahu puluhan ada,” tegasnya.

    Kasus ini tengah diselidiki oleh Satreskrim Polres Ponorogo.

    “Ya kami ambil sampel makanannya dari lokasi, berupa kuah gulai kambing,” ujar Kasatreskrim Polres Ponorogo, AKP Rudy Hidajanto, Minggu (2/2/2025).

    “Ini masih dalam proses penelitian, apakah betul-betul keracunan, apakah karena makanan yang dipesan atau yang lain,” sambung AKP Rudy.

    Pihaknya telah mengirim sampel tersebut ke laboratorium dan sedang menunggu hasilnya.

    “Nanti hasil laboratorium yang akan menjelaskan di dalam makanan ada racun atau tidak,” terang mantan Kasatreskrim Polres Magetan ini.

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunJatim.com/Pramita Kusumaningrum)

  • Korban Tewas Kecelakaan di GT Ciawi: Ada Kakak Beradik Ingin Berangkat Kerja, Istrinya Lagi Hamil – Halaman all

    Korban Tewas Kecelakaan di GT Ciawi: Ada Kakak Beradik Ingin Berangkat Kerja, Istrinya Lagi Hamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Korban tewas kecelamaan maut di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (4/2/2025), delapan orang.

    Dari korban tewas tersebut, dua di antaranya merupakan kaka beradik yakni Asep Fardila dan Supardi, warga Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi.

    “Kakaknya Asep Fardila, adiknya Azis Supardi, mereka mau berangkat kerja ke Tangerang,” ujar Lukman, kerabat korban yang menjemput kepulangan jenazah di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor, dikutip dari TribunnewsBogor, Kamis (6/2/2025).

    Lukman menjelaskan, Asep Fardila meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung anak ketiga.

    Bahkan salah satu alasan Asep Fardila begitu bersemangat untuk pergi bekerja ke Tangerang sebagai buruh karena ingin menyiapkan biaya persalinan.

    “Istrinya Asep Fardila lagi ngandung 8 bulan, satu kampung sama saya. Katanya mau berangkat soalnya istri mau lahiran,” ungkapnya.

    Lukman mengaku masih ingat betul pertemuan terakhirnya dengan korban sebelum berangkat menggunakan kendaraan travel bersama korban tewas empat lainnya.

    Ia mengatakan melihat dengan mata kepalanya sendiri saat kedua korban menaiki kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Budiman yang juga tewas dalam insiden ini.

    “Berangkatnya sekitar jam 2 siang. Sempet ngobrol dulu bertiga nungguin travel dateng, sampe naik mobil pun saya tau, bajunya, pakaiannya,” ucapnya. (Muamarrudin Irfani/TribunnewsBogor)

     

     

  • Anggota DPD RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas – Halaman all

    Anggota DPD RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas – Halaman all

    Anggota DPD RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas
     
     
    Abdul Qodir/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendorong pemerintah juga memprioritaskan program pendidikan gratis dan berkualitas.

    Paul mengatakan, pendidikan gratis dan berkualitas lebih dibutuhkan, terutama bagi beberapa wilayah Indonesia Timur yang merupakan daerah miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Hal ini juga berdasarkan masukan saat dirinya selaku senator turun ke masyarakat di Papua Barat Daya.

    Menurutnya, meski ada makan bergizi gratis, namun biaya pendidikan adalah tidak gratis.

    Hal ini bisa menjadi tekanan psikologis bagi siswa yang tidak punya kemampuan ekonomi untuk biaya pendidikan dan lainnya.

    “Oleh karena itu yang menjadi catatan kritis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan pemerintah adalah mendorong pendidikan gratis dan berkualitas,” ujar ujar Paul Finsen Mayor, dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Ia menegaskan, hal ini bukan berarti dirinya tidak setuju dengan program makan bergizi gratis. Namun, ia mengimbau pemerintah juga memikirkan prioritas pendidikan.

    “Pendidikan merupakan sebuah investasi masa depan untuk putra putri bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun mirisnya, bagaimana persoalan biaya pendidikan yang dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan tidak terjangkau bagi masyarakat. Ini yang lebih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.

  • Protes Soal Pungli PTSL Warga Desa Banjarkemantren Geruduk Kantor Kejari Sidoarjo Jawa Timur – Halaman all

    Protes Soal Pungli PTSL Warga Desa Banjarkemantren Geruduk Kantor Kejari Sidoarjo Jawa Timur – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

    TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO – Ratusan warga Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Sidoarjo​, Jawa Timur menggelar unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu (5/2/2025).

    Mereka meminta kepada penyidik kejaksaan untuk menuntaskan kasus dugaan pungutan liar(pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desanya.

    Selain itu, warga juga meminta penyidik membongkar dugaan adanya penyalahgunaan dana ketahanan pangan yang sudah dilaporkan sejak 13 April 2024 lalu.

    Sambil membentangkan sejumlah poster, para pendemo terus berorasi di depan kantor kejaksaan. Mereka mendesak pihak Kejari Sidoarjo segera bertindak tegas dalam mengungkap perkara dugaan pungli tersebut.

    Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa, Anang Khoirul Azim mengatakan dalam perkara itu yang dilaporkan adalah pungli dalam proses PTSL yang tidak berupa uang, melainkan dalam bentuk barang.

    Disebutnya bahwa sebelum PTSL dimulai, panitia sudah dibentuk dan melakukan pengukuran lahan. Namun, para peserta PTSL diminta menyiapkan patok dan materai untuk pemberkasan.

    “Kami melapor karena panitia dalam program PTSL itu meminta tiga patok dengan harga total patok Rp 45 ribu dan empat materai dengan harga total Rp 44 ribu, padahal sudah dipungut biaya Rp 150 ribu per peserta. Jika ditotal 1.100 peserta PTSL, biaya patok dan materai mencapai Rp 104 juta,” kata dia.

    Selain kasus pungli PTSL, warga juga melaporkan dugaan adanya penyalahgunaan dana ketahanan pangan. Anang menyebut, dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mencegah stunting, namun justru dimanfaatkan sebagai bisnis.

    “Harusnya dana ketahanan pangan untuk masyarakat, tapi malah dipakai untuk bisnis. Yakni membeli sapi menggunakan dana tersebut, kemudian sapi dibesarkan dan dijual. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya,” ujarnya.

    Mereka mengaku sudah melaporkan hal ini, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Sehingga warga itu menggelar unjuk rasa menuntut Kejari Sidoarjo untuk segera menuntaskan kasus pungli PTSL dan penyalahgunaan dana ketahanan pangan yang mereka laporkan.

    Menanggapi aksi tersebut, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo John Franky Yanafia Ariandi justru mengapresiasi warga yang telah menyuarakan dukungan terhadap penegakan hukum di Sidoarjo.

    Terkait perkara yang didesak oleh warga, disebutnya bahwa kasus dugaan pungli PTSL dan penyalahgunaan dana ketahanan pangan masih dalam proses pendalaman oleh penyidik Kejari Sidoarjo. Dia menegaskan bahwa kasus tersebut sudah ditangani dan proses masih berjalan.

    “Kami mohon waktu untuk menyelesaikannya, baik kasus pungli maupun ketahanan pangan. Kami komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang sangat meresahkan masyarakat,” katanya.

    John juga meminta kepada warga atau kelompok masyarakat yang memiliki bukti terkait kasus ini untuk menyerahkannya kepada Kejari Sidoarjo. Supaya dapat dipakai untuk menguatkan dan melengkapi hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh petugas.