Category: Tribunnews.com Nasional

  • Kembali Terpilih Jadi Ketum Partai, AHY akan Gelar Retret untuk Pengurus Baru DPP Demokrat – Halaman all

    Kembali Terpilih Jadi Ketum Partai, AHY akan Gelar Retret untuk Pengurus Baru DPP Demokrat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, dirinya akan menggelar agenda retret atau pembekalan kepada para pengurus DPP Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Diketahui, AHY kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat secara aklamasi untuk masa bakti 2025-2030 dalam Kongres VI Partai Demokrat, akhir Februari lalu.

    “Kita juga akan menyelenggarakan semacam retret untuk Dewan Pimpinan Pusat PD (Partai Demokrat) yang baru nanti,” kata AHY dalam keterangan resminya, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI tersebut, dengan adanya retret, maka ke depan para pengurus DPP Demokrat bisa selaras dengan keinginan membangun partai.

    Kendati demikian, AHY belum membeberkan secara detail mengenai lokasi dan waktu dari rencana digelarnya retret tersebut.

    “Tempatnya nanti kita tentukan. Harapannya adalah kepengurusan baru nanti sesuai dengan semangat kita, Demokrat bangkit dan berjaya 5 tahun ke depan,” ujar AHY.

    Hingga kini kata putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, pihaknya masih terus mematangkan nama-nama kader yang akan mengurus jalannya organisasi DPP Partai Demokrat di lima tahun ke depan.

    AHY memastikan, pengumuman terhadap nama-nama tersebut akan dilaksanakan segera, mengingat adanya keterbatasan waktu yang diatur dalam aturan partai politik untuk mendaftarkan pengurusnya ke Kementerian Hukum RI.

    “Pasti akan diumumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi saya memang masih membutuhkan waktu bersama tim untuk bisa merapikan sehingga pada saatnya akan saya sampaikan kepada seluruh kader Partai Demokrat,” ujar AHY.

    “Yang jelas, insya Allah nanti, saya sudah matur kepada Ketua MTP, pada saatnya kita akan jelaskan, kita akan sampaikan,” tandas dia.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipastikan bakal mengumumkan seluruh formatur kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 sebelum Hari Raya Idulfitri mendatang.

    Kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, saat ini di internal partai sudah berproses nama-nama calon pengurus Demokrat untuk lima tahun mendatang.

    “Sudah berproses semua. Kerangka sudah ada. Nama-nama sudah masuk. Semua sedang didalami,” kata Herzaky saat dihubungi Tribunnewscom, Minggu (9/3/2025).

    Hanya saja kata Herzaky, masih perlu waktu untuk AHY memastikan atau memantapkan nama-nama yang sudah masuk itu.

    “Tentu perlu waktu. Namanya orkestrasi sumber daya manusia dan kepemimpinan untuk parpol besar seperti Demokrat,” kata dia.

    Saat disinggung soal kemungkinan pengurus lama masuk dalam jajaran kepengurusan DPP periode baru, Herzaky menyatakan, hal itu memungkinkan terjadi.

    Terpenting kata dia, AHY menginginkan seluruh anggota yang masuk dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat mendatang, adalah sosok terbaik untuk mengembangkan partai.

    “Ada evaluasi dari kepengurusan sebelumnya, dan, tentu ada nama-nama baru yang juga akan masuk untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana dan target lima tahun ke depan,” kata dia.

    Meski begitu, dirinya belum dapat memastikan siapa saja sosok yang akan kembali menjabat di kepengurusan DPP Partai Demokrat mendatang.

    Herzaky hanya bisa memastikan, kemungkinan AHY akan mengumumkan formatur baru sebelum lebaran akhir Maret ini.

    “Sudah banyak aspirasi yang masuk. Termasuk melalui teman-teman formatur. Tentu semua sedang didalami. Masih ada waktu sampai sebelum lebaran sesuai dengan amanah Kongres untuk menetapkan dan mengumumkannya,” tandas dia.

  • Periksa Nicke Widyawati, KPK Dalami Holding Pertamina dan PGN – Halaman all

    Periksa Nicke Widyawati, KPK Dalami Holding Pertamina dan PGN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati, Senin (17/3/2025).

    Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait proses kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dengan PT Isar Gas/PT Inti Alasindo Energi (IAE) tahun 2017–2021.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik memeriksa Nicke Widyawati sebab ingin mendalami pembentukan holding minyak dan gas.

    “Didalami terkait dengan holding minyak dan gas (holdingisasi Pertamina dan PGN),” kata Tessa dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

    Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya tengah mendalami urgensi dari PT PGN yang mengakuisisi PT IAE.

    “Kami sedang dalami urgensinya PGN yang akuisisi IAE. PGN dan Pertamina berkaitan,” kata dia.

    Diketahui, pemeriksaan ini merupakan kasus kedua yang berkaitan dengan Nicke Widyawati. 

    Ia pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) 2011–2021. 

    Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Jumat (10/1/2025) di Gedung Merah Putih KPK.

    KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Danny Praditya yang merupakan Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019. Danny juga mantan direktur utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Tersangka kedua ialah Iswan Ibrahim, Direktur Utama PT Isar Gas.

    KPK pun telah mencegah Danny Praditya dan Iswan Ibrahim bepergian ke luar negeri. 

    Adapun keduanya ditetapkan tersangka dengan dua surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda. Kedua sprindik itu, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 79/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 80/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

    Dalam mengusut kasus ini, KPK telah menggeledah tiga rumah di Jakarta milik AM, HJ, dan DSW. AM dan HJ adalah mantan pegawai PGN, sementara DSW merupakan mantan direksi PGN. 

    Dari penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait jual beli gas antara PGN dan Isar Gas. Tak hanya itu, tim penyidik juga menyita barang bukti elektronik. 

    KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi pada 28–29 Mei 2024 dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur tanggal 31 Mei 2024.

    “Penggeledahan tersebut dilakukan terhadap empat kantor perusahaan dan tiga rumah pribadi para pihak terkait perkara ini,” kata eks Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).

    Adapun lokasi yang digeledah yaitu: Kantor Pusat PT IAE di Jakarta; Kantor Pusat PT Isargas di Jakarta; Kantor Pusat PT PGN di Jakarta; rumah pribadi tersangka Danny Praditya di Tangerang Selatan dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; rumah pribadi tersangka Iswan Ibrahim di Kota Bekasi; serta Kantor Cabang PT IAE di Gresik, Jawa Timur.

    Ali mengungkapkan, tim penyidik berhasil menyita sejumlah alat bukti yang dapat menguatkan perbuatan rasuah para tersangka.

    “Hasil yang diperoleh dokumen terkait transaksi jual beli gas, dokumen kontrak dan mutasi rekening bank,” katanya.

    Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT PGN. Kasus dugaan korupsi di subholding PT Pertamina itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

    Penyidikan kasus ini bermula dari hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit tersebut kemudian disampaikan ke lembaga antirasuah untuk ditindaklanjuti.

    KPK menyebut kasus korupsi ini telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. KPK menduga korupsi terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dengan PT Isar Gas/PT IAE.

  • Cara Cek Tarif Tol di Google Maps dan Aplikasi Travoy Jelang Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Cara Cek Tarif Tol di Google Maps dan Aplikasi Travoy Jelang Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    Untuk mempermudah perjalanan, kini ada berbagai aplikasi yang dapat membantu pemudik untuk mengecek tarif tol.

    Tayang: Rabu, 19 Maret 2025 10:01 WIB

    Canva/Tribunnews.com

    MUDIK LEBARAN – Grafis yang dibuat di Canva Premium pada Rabu (19/3/2025). Cara Cek Tarif Tol di Google Maps dan Aplikasi Travoy Jelang Mudik Lebaran 2025 

    TRIBUNNEWS.COM – Menjelang mudik Lebaran 2025, banyak pemudik yang mulai merencanakan perjalanan panjang, termasuk menghitung biaya tol yang perlu disiapkan. 

    Untuk mempermudah perjalanan, kini ada berbagai aplikasi yang dapat membantu pemudik untuk mengecek tarif tol.

    Berikut adalah cara mengecek tarif tol melalui aplikasi Travoy dan Google Maps yang dapat membantu Anda merencanakan perjalanan mudik Lebaran dengan lebih baik.

    Cara Cek Tarif Tol di Travoy dan Google Maps

    1. Cara cek tarif tol di aplikasi Travoy 

    Buka aplikasi Travoy dan pastikan GPS sudah aktif. 
    Login jika memiliki akun atau masuk tanpa daftar akun 
    Pilih menu “Tarif Tol” kemudian “Golongan kendaraan” 
    Isi “Gerbang Masuk Tol” dan “Gerbang Tujuan” 
    Klik “Submit” 
    Halaman aplikasi akan menampilkan total tarif tol yang dicari 

    2. Cara cek tarif tol di aplikasi Google Maps 

    Buka aplikasi Google Maps dan pastikan GPS sudah aktif. 
    Klik ikon foto profil pada sebelah kanan kolom pencarian. 
    Pilih menu “Setelan” lalu “Setelan Navigasi” 
    Temukan kolom “Tarif tol” di bagian bawah, dan aktifkan pilihan “Lihat tarif kartu tol”. 
    Setelah itu, kembali ke halaman utama Google Maps. 
    Kemudian, ketuk layar “Telusuri di Sini” pada bagian atas tampilan Google Maps Masukkan titik lokasi tujuan. 
    Pastikan pilih menggunakan moda kendaraan mobil pribadi (ikon mobil). 
    Ketuk tombol “Rute” yang berwarna biru jika mengguna rute awal “Lokasi Anda” saat ini
    Secara otomatis estimasi tarif tol (tarif tol Google Maps) akan muncul pada rute perjalanan yang melalui jalan tol (warna biru).

    Tarif Tol Trans Jawa

    Tarif berikut merupakan kalkulasi tarif kendaraan golongan I dengan rute yang melewati Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Jalan Tol JORR:

    Tangerang menuju Cirebon (Via GT Ciperna): Rp191.500
    Tangerang menuju Semarang (Via GT Kalikangkung): Rp465.500
    Tangerang menuju Yogyakarta (Via GT Klaten): Rp601.000
    Tangerang menuju Surabaya (Via GT Warugunung): Rp885.000

    Daftar Tarif Tol Trans Jawa 2025 Kendaraan Golongan I:

    Tarif tol Merak – Tangerang: Rp60.500 
    Tarif tol Tangerang – Jakarta: Rp8.000 
    Tarif tol Jagorawi: Rp7.500
    Tarif Tol Dalam Kota Jakarta: Rp11.000 
    Tarif tol Jakarta – Cikampek: Rp27.000 
    Tarif tol Cikopo – Palimanan: Rp119.000 
    Tarif tol Palimanan – Kanci: Rp13.500 
    Tarif tol Kanci – Pejagan: Rp31.500 
    Tarif tol Pejagan – Pemalang: Rp66.000 
    Tarif tol Pemalang – Batang: Rp47.500 
    Tarif tol Batang – Semarang: Rp111.500 
    Tarif tol Semarang ABC: Rp55.000 
    Tarif tol Semarang – Solo: Rp92.000 
    Tarif tol Solo – Klaten (Yogyakarta): Rp42.500 
    Tarif tol Solo – Ngawi: Rp125.000 
    Tarif tol Ngawi – Kertosono: Rp98.000 
    Tarif tol Kertosono – Mojokerto: Rp54.000 
    Tarif tol Mojokerto – Surabaya : Rp43.500 
    Tarif tol Surabaya – Gempol: Rp10.000 
    Tarif tol Gempol – Pandaan: Rp14.500 
    Tarif tol Gempol – Pasuruan: Rp28.000 
    Tarif tol Pasuruan – Probolinggo Rp40.000 
    Tarif tol Porong – Gempol: Rp9.000 
    Tarif tol Pandaan – Malang: Rp33.500

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa soal Kasus Korupsi Gas, KPK Dalami Holding Migas – Halaman all

    Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa soal Kasus Korupsi Gas, KPK Dalami Holding Migas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Nicke Widyawati diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (17/3/2025) lalu, sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

    Adapun, pemeriksaan itu terkait dengan jabatan Nicke selaku Direktur SDM PT Pertamina pada November 2017.

    Dalam pemeriksaan tersebut, KPK mendalami pembentukan holding minyak dan gas (Migas) Pertamina dengan PGN.

    “Didalami terkait dengan holding minyak dan gas (Holdingisasi Pertamina dan PGN),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, melalui keterangannya, Selasa (18/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Di sisi lain, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK tengah mendalami akuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN terhadap PT IAE.

    Oleh karena itu, penyidik mendalami dan memeriksa petinggi Pertamina saat rencana akuisisi itu dibuat.

    “Kami sedang dalami urgensinya PGN yang akuisisi IAE. PGN dan Pertamina berkaitan,” kata Asep saat dihubungi, Selasa.

    Sebelumnya, KPK telah memanggil Nicke pada Senin (10/3/2025), tetapi ia mangkir dari pemanggilan.

    Selain Nicke, KPK juga memanggil Wakil Direktur PT Pertamina (Persero) Wiko Migantoro sebagai saksi dugaan korupsi terkait proses kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dengan PT Isar Gas/PT Inti Alasindo Energi (IAE) tahun 2017–2021. 

    Eks Direktur Gas PT Pertamina periode 2014-2017, yakni Yenni Andayani, juga turut dipanggil.

    Selain tiga eks dirut tersebut, penyidik KPK turut memanggil Arif Budiman, Direktur Keuangan PT Pertamina tahun 2014–2017; Nusantara Suyono, Direktur Keuangan PT PGN tahun 2016–April 2018; dan Desima A. Siahaan, Direktur PT PGN.

    KPK Tetapkan 2 Tersangka

    Dalam kasus yang ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka.

    Dua tersangka tersebut adalah Danny Praditya yang merupakan Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019 dan Iswan Ibrahhim Direktur Utama PT Isar Gas tahun 2011–22 Januari 2024 sekaligus Komisaris PT IAE, tahun 2006–22 Januari 2024.

    KPK pun telah mencegah Danny Praditya dan Iswan Ibrahim bepergian ke luar negeri. 

    Adapun, keduanya ditetapkan tersangka dengan dua surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda. 

    Kedua sprindik itu, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 79/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 80/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

    Dalam mengusut kasus ini, KPK diketahui telah menggeledah tiga rumah di Jakarta milik AM, HJ, dan DSW. 

    AM dan HJ adalah mantan pegawai PGN, sementara DSW merupakan mantan direksi PGN. 

    Dari penggeledahan ini, tim penyidik menyita barang bukti elektronik hingga sejumlah dokumen terkait jual beli gas antara PGN dan Isar Gas. 

    Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi pada 28–29 Mei 2024 dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur tanggal 31 Mei 2024.

    “Penggeledahan tersebut dilakukan terhadap empat kantor perusahaan dan tiga rumah pribadi para pihak terkait perkara ini,” kata eks Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).

    Lokasi yang digeledah yaitu: Kantor Pusat PT IAE di Jakarta; Kantor Pusat PT Isargas di Jakarta; Kantor Pusat PT PGN di Jakarta; rumah pribadi tersangka Danny Praditya di Tangerang Selatan dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; rumah pribadi tersangka Iswan Ibrahim di Kota Bekasi; serta Kantor Cabang PT IAE di Gresik, Jawa Timur.

    Ali mengungkapkan, tim penyidik berhasil menyita sejumlah alat bukti yang dapat menguatkan perbuatan rasuah para tersangka.

    “Hasil yang diperoleh dokumen terkait transaksi jual beli gas, dokumen kontrak dan mutasi rekening bank,” katanya.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, dugaan korupsi di PT PGN berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    “Nanti mungkin kalau sudah cukup buktinya, tentu kita juga akan segera melakukan penahanan terhadap para tersangka,” tutur Alex.

    Kasus dugaan korupsi di subholding PT Pertamina itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

    Penyidikan kasus ini bermula dari hasil audit oleh BPK, yang kemudian disampaikan ke lembaga antirasuah untuk ditindaklanjuti.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Ilham Rian) (Kompas.com)

  • Hari Terakhir Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Cek Jadwal Terbarunya – Halaman all

    Hari Terakhir Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Cek Jadwal Terbarunya – Halaman all

    Hari ini, Rabu 19 Maret 2025 merupakan hari terakhir pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) tahun 2025.

    Tayang: Rabu, 19 Maret 2025 07:53 WIB

    Instagram @fhci.bumn

    REKRUTMEN BERSAMA BUMN – Foto ini diambil dari Instagram @fhci.bumn pada Senin (17/3/2025). Foto ini memperlihatkan pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 diperpanjang hingga 19 Maret 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Hari ini, Rabu, 19 Maret 2025 merupakan hari terakhir pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) tahun 2025.

    Semula, pendaftaran RBB berakhir pada Minggu (16/3/2025), kemudian diperpanjang hingga Rabu (19/3/2025). 

    Perpanjangan tersebut berlaku bagi jalur reguler maupun disabilitas.

    Untuk itu, masyarakat yang mendaftar dapat memeriksa kembali dokumen-dokumen yang diunggah agar sesuai persyaratan, selesaikan registrasi dan periksa kembali lamaranmu.

    Terdapat dua link pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025, yakni:

    Jadwal Terbaru Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    1. Reguler

    Registrasi kandidat: 7 – 19 Maret 2025
    Job Apply: 10 – 19 Maret 2025

    Pengumuman Administrasi: Minggu ke-2 April 2025
    Tes Tahap 1 (Tes TKD, AKHLAK, Wawasan Kebangsaan): Minggu ke-2 April 2025
    Pengumuman Tes Tahap 1: Minggu ke-2 Mei 2025
    Tes Tahap 2 (Tes English, Learning Agility): Minggu ke – 2 dan Minggu ke-3 Mei 2025
    Pengumuman Tes Tahap 2: Minggu ke-2 Juni 2025
    Tes Tahap 3 (Tes TKB oleh BUMN): Juni-Juli 2025
    Pengumuman Final: Minggu ke-1 Juli 2025

    2. Disabilitas

    Registrasi kandidat: 7 – 19 Maret 2025
    Job Apply: 10 – 19 Maret 2025
    Pengumuman Administrasi: Minggu ke-2 April 2025
    Tes Tahap 1 (Tes TKD, AKHLAK, Wawasan Kebangsaan) dan Tes Tahap 2 (Tes English, Learning Agility):
    Minggu ke – 2 dan Minggu ke-3 April 2025
    Pengumuman Tes Tahap 1 dan 2: Minggu ke-4 April 2025
    Tes Tahap 3 (Tes TKB oleh BUMN): April – Mei 2025
    Pengumuman Final: Minggu ke-1 Juli 2025

    3. Orang Asli Papua (OAP)

    Registrasi kandidat & Job Apply: Minggu ke-2 – Minggu ke 3 April 2025
    Pengumuman Administrasi: Minggu ke-2 Mei 2025
    Tes Tahap 1 (Tes TKD, AKHLAK, Wawasan Kebangsaan) dan Tes Tahap 2 (Tes English, Learning Agility): Mei – Juni 2025
    Pengumuman Tes Tahap 1 dan 2: Minggu ke-3 Juni 2025
    Tes Tahap 3 (Tes TKB oleh BUMN): Juni – Juli 2025
    Pengumuman Final: Minggu ke-2 Agustus 2025

    Dokumen Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Berikut ini dokumen persyaratan pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025:

    Foto profil (Wajib untuk semua kategori pendaftar)
    Kartu Tanda Penduduk (Wajib untuk semua kategori pendaftar)
    Ijazah/Surat Keterangan Lulus(Wajib untuk semua kategori pendaftar)
    Transkip Nilai/Nilai Ujian Sekolah (Wajib untuk semua kategori pendaftar)
    Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Opsional untuk semua kategori pendaftar)
    Dokumen lainnya (Sertifikat Pelatihan, bahasa Inggris, dll) (Opsional untuk semua kategori pendaftar)
    Akta Kelahiran (Wajib untuk kategori pendaftar orang asli Papua)
    Kartu Keluarga (Wajib untuk kategori pendaftar orang asli Papua)
    Curriculum Vitae (Opsional untuk semua kategori pendaftar)
    Portofolio (Opsional untuk semua kategori pendaftar)
    Surat Rekomendasi (Opsional untuk semua kategori pendaftar)

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Tagar ‘SuperDasco’ Ramai di X setelah Sidak BEI karena IHSG Anjlok: Pak Dasco Datang Langsung Hijau – Halaman all

    Tagar ‘SuperDasco’ Ramai di X setelah Sidak BEI karena IHSG Anjlok: Pak Dasco Datang Langsung Hijau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Media sosial X (Twitter) diramaikan dengan tagar ‘SuperDasco’ mulai Selasa (18/3/2025) hingga Rabu dini hari.

    Tagar ‘SuperDasco’ muncul seusai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa siang.

    Dikutip dari Kompas.com, sejumlah anggota Komisi XI DPR turut mendampingi Dasco, seperti Misbakhun dan Puteri Komarudin.

    Kedatangan mereka disambut pejabat BEI yang mengajak para wakil rakyat menyimak layak besar yang menampilkan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang tengah merosot. 

    Mereka berkelakar, IHSG langsung hijau atau kembali naik setelah didatangi Dasco dan kawan-kawan.

    “Pak Misbakhun datang, hijau,” kata Dasco disambut tawa.

    “Ini Pak Dasco datang langsung hijau. Mulai hijau nih,” timpal pihak BEI.

    IHSG ANJLOK – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Selasa (18/3/2025). Dasco memastikan kalau Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani tak akan mundur dari kabinet Merah Putih.   (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

    Sejumlah warganet membuat candaan dengan tagar ‘SuperDasco’ seolah Ketua Harian DPP Gerindra itu memiliki kemampuan super atau ajaib.

    Seolah-olah kehadiran Dasco mampu menyelesaikan masalah besar.

    Misalnya, dalam cuitan akun @patragumala: “Laut Mati disamperin Pak Dasco langsung jadi Hidup.”

    Contoh lainnya, cuitan @tom_hutomo: “Asal kalian tau, belut listrik yang isiin token Pak Dasco,” tulisnya.

    “Menara Pisa didateng sama Pak Dasco langsung tegak lurus,” tulis @patragumala pada cuitan lain.

    Plesetan-plesetan juga ditulis pengguna X.

    Seperti @ndraperkasa yang mencuitkan: “Beliaulah penjelajah dunia yg menemukan jalur laut dari eropa ke india, dasco dagama.”

    Balasan-balasan lain dalam utas @patragumala memperluas lelucon ini, seperti mengatakan Dasco bisa mengubah Laut Merah menjadi hijau, bahkan membantu klub sepak bola seperti Liverpool atau AC Milan memenangkan trofi besar.

    Dasco juga disebut yang menjadi pemisah saat angin ribut.

    IHSG Anjlok

    Sebelumnya, IHSG anjlok 6,12 persen atau turun 395,86 poin ke level 6.076,08 hingga akhir perdagangan sesi pertama pada Selasa siang.

    BEI memberlakukan trading halt pada pukul 11.19 WIB setelah indeks mengalami koreksi tajam.

    Ini menjadi yang pertama sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020.

    Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menilai pelemahan IHSG dipicu oleh sejumlah faktor domestik.

    Penerimaan negara turun 30,19 persen secara tahunan menjadi Rp 269 triliun, yang memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Defisit APBN mencapai Rp 3,2 triliun per Februari 2025, sementara belanja pemerintah turun 7 persen. Akibatnya, utang melonjak 44,77 persen pada Januari,” kata Nico, Selasa .

    Kondisi ini membuat Bank Indonesia sulit menurunkan suku bunga, sehingga investor memilih aset yang lebih aman.

    Tanggapan lainnya, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata mengatakan, pasar juga cukup cemas terkait beberapa sentimen yang terjadi belakangan ini. Salah satunya tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mendekati Hari Raya Idulfitri. 

    Penetapan credit rating oleh Fitch , S&P, dan Moody’s, setelah downgrade yang dilakukan Morgan Stanley dan Goldman Sachs juga menjadi perhatian pasar. Selain itu, pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga dari Bank Indonesia dan Federal Reserve.

    “Rupiah juga masih stuck di Rp 16.300-Rp 16.400-an walaupun indeks dolar (DXY) sudah turun ke level terendah 5 bulan,”  ujar Liza. 

    Menurut Liza, saran terbaik bagi investor saat ini adalah hold dan wait and see, serta menunggu IHSG stabil ke kisaran 6.200. Sedangkan Valdy menilai support IHSG saat ini di kisaran 6.000-6.050.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Seno Tri Sulistiyono) (Kompas.com)

  • Tagar Indonesia Gelap Capai 13 Juta Engagement di X, 81 Persen Komentar Bersentimen Negatif – Halaman all

    Tagar Indonesia Gelap Capai 13 Juta Engagement di X, 81 Persen Komentar Bersentimen Negatif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepanjang Februari 2025, media sosial X dipenuhi dengan gelombang keresahan warganet terhadap berbagai kebijakan pemerintah. 

    Hingga tiga bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan yang diluncurkan terus menerus memunculkan pro dan kontra. 

    Laporan terbaru dari Jangkara Data Lab, perusahaan riset digital di bawah PT Nestara Teknologi Teradata, mengungkap bahwa tagar Indonesia Gelap mendapatkan lebih dari 13 juta engagement di X dan 4 juta engagement di Instagram.

    Analisis terhadap 64.816 komentar di X menemukan bahwa 81 persen sentimen yang muncul bersifat negatif, dengan kluster emosi “Anger” (kemarahan) mendominasi sebesar 37%. 

    Gelombang percakapan warganet mencapai puncaknya pada 17 dan 21 Februari 2025, bertepatan dengan aksi demonstrasi di berbagai daerah.

    “Tagar Indonesia Gelap adalah refleksi dari kekecewaan publik terhadap beberapa kebijakan, seperti efisiensi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, pembatasan elpiji yang merugikan masyarakat, retret kepala daerah yang dinilai boros, serta pendirian Danantara yang kontroversial,” ungkap Khoirul Rifai, Asisten Manajer Riset Jangkara dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (19/3/2024).

    Dari analisis big data menggunakan metode Plutchik’s Wheel of Emotions, ditemukan bahwa selain kemarahan, warganet juga menunjukkan emosi “Anticipation” (34%) dan “Disgust” (12%), mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi sosial-politik. 
    Kemarahan masyarakat tumpah dalam demonstrasi tagar Indonesia Gelap dan melalui media sosial yang mayoritas spektrum emosinya adalah kemarahan publik dan didominasi sentimen negatif.

    Akun-akun non-media menjadi motor utama dalam amplifikasi isu ini, dengan 99% percakapan berasal dari akun individu, sementara akun media hanya berkontribusi 1%. 

    Akun non-media @Kunti1515 tercatat sebagai yang paling aktif dengan 612 komentar. Sedangkan di kategori media, @kompascom memimpin dengan 146 komentar yang menyebut tagar tersebut.

    Laporan ini menunjukkan bahwa media sosial terus menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. 

    AKSI INDONESIA GELAP – Sejumlah massa aksi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025). Sejumlah peserta aksi Indonesia Gelap tersebut membawa poster berisi tuntutan dan kritikan kepada pemerintah Prabowo-Gibran. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

    Gelombang percakapan negatif yang dominan dalam tagar Indonesia Gelap menjadi sinyal kuat bagi para pemangku kebijakan untuk lebih responsif terhadap keresahan publik.

    Untuk diketahui Jangkara adalah perusahaan riset digital yang berdiri sejak Maret 2021. 

    Dengan memanfaatkan data dari Newstensity, Socindex, dan Socioscreen, Jangkara mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi.

  • Menhut Akui Ada Temuan Ladang Ganja di TN Bromo, Bantah Larangan Pendakian untuk Sembunyikan – Halaman all

    Menhut Akui Ada Temuan Ladang Ganja di TN Bromo, Bantah Larangan Pendakian untuk Sembunyikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Viral di media sosial, sebuah temuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Lumajang Jawa Timur, yang terbongkar usai terdeteksi pantauan drone wisatawan. 

    Sejumlah konten di media sosial menarasikan bahwa penutupan kawasan TNBTS beberapa waktu lalu karena adanya keberadaan ladang ganja yang siap panen tersebut.
     
    Menanggapi kabar viral tersebut, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengakui adanya penemuan ladang ganja di Bromo tersebut. 

    Lantas, Raja Antoni juga menyatakan bahwa ladang ganja tersebut ditemukan oleh Balai Besar TNBTS bersama pihak kepolisian dan tim Manggala Agni KLH hutan menggunakan bantuan teknologi drone. 

    Setelah penemuan tersebut, ladang ganja itu lantas dicabut dan menjadi barang bukti oleh kepolisian untuk proses hukum terhadap pelaku.

    “Pakai drone segala macam, dan itu tidak terkait dengan penutupan taman nasional. Kan isunya ‘oh ditutup supaya ganjanya tidak ketahuan’, justru dengan drone, dan temen-temen di Taman Nasional yang menemukan titiknya bersama Polhut, itu kita cabut dan menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi,” kata Raja Antoni dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Dubes Norwegia untuk RI, Rut Kruger Giverin, membahas kerja sama bidang kehutanan dan iklim, di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat pada Selasa (10/12/2024) (dok Kemenhut)

    Raja Juli juga membantah kabar penutupan beberapa area pendakian di TNBTS beberapa waktu lalu, untuk menutupi keberadaan ladang ganja tersebut. 

    Ia menegaskan bahwa penutupan tersebut  bertujuan untuk alasan lain yang tak terkait.

    Raja Juli juga membantah bahwa ladang ganja itu ditanam oleh pihak pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

    “Insyaallah staf kami tidak ada yang begitu, ada juga paling tanam singkong,” sambungnya.

     

    Ladang Ganja Ditemukan Sejak September 2024

    Temuan ladang ganja ini pertama kali diungkap pada September 2024.

    Saat itu, Kepolisian Resor Lumajang sedang mengusut kasus narkotika dan menemukan lokasi tersebut.

    Pihak TNBTS kemudian membantu dengan menurunkan petugas dan menggunakan drone untuk memetakan area tanaman ganja yang tersembunyi di lereng curam dan semak belukar.

     

     

    Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko menjelaskan bagaimana ladang ganja itu ditemukan.

    Ladang ganja itu ditemukan pertama kali pada bulan September 2024. Lokasi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang ditangani Kepolisian Resor Lumajang.

    Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membantu mengungkap area lahan yang ditanami ganja dengan menerjunkan petugas, polisi hutan dan pengecekan lokasi yang diduga ada ladang ganja menggunakan drone.

    Tanaman ganja itu ditemukan di lokasi yang tersembunyi, tertutup semak belukar lebat dan berada di lereng curam.

    “Itu kan sebenarnya temuan pada bulan September 2024, waktu itu memang ada penyelidikan Polri yang menangkap tersangka yang punya ladang ganja tersebut, lalu kita dari Taman Nasional ini membantu mengungkapkan dimana ladang ganja itu,” kata Satyawan.

    “Karena ladang ganja itu biasanya ditanam di tempat-tempat yang relatif sulit untuk ditemukan, sehingga kita menurunkan petugas termasuk Kepala Balai Taman Nasional waktu itu, Polhut, masyarakat mitra Polhut dan juga manggala agni yang ada di sana, semua turun ke lapangan dibantu dengan teknologi drone,” lanjutnya.

     

    TRIBUNNEWS.COM, PAPUA – Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 126/KC kembali menemukan ladang ganja siap panen seluas lima hektar yang berada di pertengahan antara Kampung Paitenda-Banda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom. Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif 126/Kala Cakti, Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han. dalam rilis tertulisnya di Distrik Senggi, Papua, Rabu (13/07/2022). //PUSPEN TNI (TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI)

     

    Berdasarkan citra drone tersebut, Kemenhut kemudian memetakan area yang diketahui terdapat tanaman ganja.

    Selanjutnya Balai Besar TNBTS bersama kepolisian melakukan pencabutan tanaman ganja itu untuk diserahkan sebagai barang bukti ke pihak kepolisian dan proses hukum.

    “Kita petakan, ada beberapa titik yang ada ganjanya, kita hitung, lalu dilakukan pencabutan dan setelah itu tentu ada proses ke pengadilan, jadi mulai dari awal penemuan ladang ganja itu sampai dengan pembersihan dan proses pengadilan kita terus lakukan pengawalan,” jelasnya.

    Satyawan mengatakan Kemenhut dan seluruh balai taman nasional akan terus intensif melakukan patroli untuk membersihkan kawasan alam dari tanaman-tanaman yang dilarang negara.

    “Kita harapkan ke depan tidak ada lagi ladang ganja di taman nasional dengan patroli-patroli yang lebih intensif,” pungkas dia.

      

     

  • Program INKLUSI Dorong Pemerintah Perjuangkan Nasib Perempuan, Disabilitas Hingga Kaum Marjinal – Halaman all

    Program INKLUSI Dorong Pemerintah Perjuangkan Nasib Perempuan, Disabilitas Hingga Kaum Marjinal – Halaman all

    ​Laporan Gabriela Irvine Dharma

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) terus mendorong penguatan kebijakan inklusif di Indonesia melalui pendekatan multipihak. 

    Adapun hal yang menjadi fokus diskusi adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mewujudkan akses yang lebih setara bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marjinal. 

    Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam pembangunan inklusif, termasuk melalui penguatan isu Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. 

    Hal ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-10 tentang pengurangan ketimpangan. 

    Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah. 

    Team Leader INKLUSI, Kate Shanahan menekankan bahwa penguatan GEDSI bukan sekadar pencapaian angka statistik, akan tetapi harus berujung pada perubahan kebijakan yang berkelanjutan. 

    “Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu GEDSI menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan,” ujar Kate saat acara Dialog Dengan Media: Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (18/3/2024).

    INKLUSI lanjut Kate telah bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam kebijakan dan program pembangunan. 

    “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan. Dengan kolaborasi multipihak, kita bisa menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat,” tambahnya. 

    Meski berbagai kebijakan telah mengakomodasi perspektif GEDSI, masih ada kesenjangan dalam implementasi di lapangan, menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ​Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menyoroti bagaimana kebijakan nasional sering tidak berjalan maksimal di tingkat daerah. 

    “Kami menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan kebijakan inklusif bisa diimplementasikan secara maksimal,” jelasnya. 

    Senada dengan itu, Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi banyak tantangan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak lainnya. 

    “Kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga implementasi yang efektif dan merata. Hambatan sosial dan ekonomi masih menghalangi mereka untuk berkontribusi penuh dalam masyarakat,” ujar Joni. 

    Melalui Program INKLUSI, SIGAB terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif, termasuk dalam meningkatkan aksesibilitas, menghapus diskriminasi, serta memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas. 

    Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

    Dengan dukungan dari berbagai pihak, INKLUSI berharap dapat 
    terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka, adil, dan setara bagi semua. 

  • Ini Cara Sukses Singapura Membangun Keluarga, Bakal Ditiru Indonesia? – Halaman all

    Ini Cara Sukses Singapura Membangun Keluarga, Bakal Ditiru Indonesia? – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Negara Singapura punya kiat tersendiri dalam membangun keluarga.

    Hal itu diungkapkan dalam pertemuan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Republik Indonesia, Wihaji yang menerima kunjungan kerja dari Minister For Social and Family Development of Singapore, Masagos Zulkifli di kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Masagos Zulkifli menyampaikan, Singapura punya fokus membangun keluarga untuk membangun negara, lantaran belajar dari negara-negara barat yang sangat mementingkan individu bukan keluarga.

    “Kami bersyukur Indonesia dua tahun yang lalu, telah membuat deklarasi bahwa keluarga adalah tonggak masyarakat, jika keluarga rusak, individu rusak, di ASEAN kita akan kembali bekerjasama untuk menguatkan lagi institusi keluarga, dalam usaha ini misi kementerian kami adalah membangun keluarga agar mapan, mandiri, dan maju,” tutur Masagos.

    Ia menuturkan, keluarga miskin diusahakan menjadi keluarga maju, sehingga semua subsidi pembangunan sosial singapura dititikberatkan pada tiga hal yaitu perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

    Sebanyak 90 persen penduduk singapura sudah memiliki rumah pribadi, sedangkan keluarga miskin tinggal di rumah sewa, maka melalui program Community Link Plus, sebanyak 15.000 keluarga diberi seorang family coach, supaya keluarga yang tinggal di rumah sewa mendapatkan peluang untuk mendapatkan subsidi rumah dan pendidikan yang lebih tinggi.

    “ASEAN sudah ada persetujuan untuk membuat satu kajian terkait status of the family in ASEAN, kami sedang mencari institusi yang bisa mencari data untuk trend, supaya kami bisa tahu status kamj dimana kekuatan keluarga kami seperti apa, apakah bisa mandiri ataukah ada peluang untuk maju, kita bisa buka kerjasama disini, sudah ada dananya di ASEAN” ungkap Masagos Zulkifli.

    Dalam kunjungan kerja tersebut membahas kerjasama yang akan dilakukan oleh Indonesia dengan Singapura terutama di bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Menteri Wihaji menyampaikan, kerjasama yang akan dilakukan dalam bentuk kajian tentang pembangunan keluarga, kerjasama terkait isu kependudukan seperti urbanisasi, dengan berkolaborasi dengan negara lain seperti Filipina.

    “Ada 2,3 juta keluarga yang memiliki anak 0-23 bulan. Ini yang menjadi fokus kami, karena 20 tahun ke depan merekalah generasi ke depan. Kami fokuskan pada 1.000 HPK. Kami mendukung Visi Indonesia Emas 2045 untuk menghasilkan SDM unggul, berbudaya, menguasai IPTEK, Ekonomi yang maju dan berkelanjutan, Pembangunan yang merata dan inklusif, dan Negara yang demokratis, kuat, dan bersih” ungkap Menteri Wihaji.