Category: Tribunnews.com Nasional

  • Teror Kepala Babi di Tempo Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis, Kapolri Didesak Usut Tuntas   – Halaman all

    Teror Kepala Babi di Tempo Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis, Kapolri Didesak Usut Tuntas   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak untuk mengusut tuntas kasus teror kepala babi terhadap kantor Tempo.

    Hal itu ditegaskan Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung saat membuat LP di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

    “Ini menjadi ujian bagi kepolisian akan kita uji apakah kepolisian hadir mengungkap semua kasus kekerasan terhadap jurnalis karena ini sekian kasus yang kita laporkan yang prosesnya mandek ya dalam penyelidikan,” ungkapnya.

    KKJ akan menantikan apakah penyidik kepolisian kali ini mengungkap perkara sampai tuntas.

    Bukan hanya di ranah kepolisian, Erick juga mendorong agar kasus ini berlanjut ke pengadilan.

    “Jadi harus ada efek jera, tidak boleh ada impunitas terhadap pelaku serangan ke pers, ke jurnalis dan media siapapun itu pelakunya dan termasuk otaknya,” tegas Erick.

    Dia menegaskan apabila serangan ini struktural harus diungkap mengingat teror ini bukan serangan secara tiba-tiba.

    Erick memandang teror terhadap jurnalis Tempo merupakan rangkaian serangan yang sistematis.

    “Makanya kita mendesak kepolisian bekerja profesional dan tentu pesan kita adalah kepada negara harus hadir Kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan apakah Presiden Prabowo ini pro kemerdekaan pers atau anti kritik, anti kemerdekaan pers,” jelasnya.

    Diketahui, Media Tempo kembali mendapatkan teror dari orang tak dikenal. 

    Kali ini, satu paket berisikan kepala babi dikirimkan ke kantor Tempo.

    Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Tempo, Bagja Hidayat mengatakan paket itu ditujukkan untuk wartawannya yang juga host ‘Bocor Alus’ bernama Francisca Christy Rosana atau Cica.

    “Jadi paket itu ditujukan buat Cica, Cica itu kan host halus ya, Francisca,” kata Bagja, Kamis (20/3/2025).

    Bagja mengatakan Cica baru menerima paket tersebut pada hari ini setelah selesai liputan bersama rekannya bernama Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran sekira pukul 15.00 WIB.

    Sementara itu, paket tersebut disebut Bagja, sudah diterima pihak petugas keamanan Tempo pada Rabu (19/3/2025) sekira pukul 16.13 WIB.

    “Nah begitu dibuka udah menyengat baunya. Nah udah menyengat baunya, lalu dibawa keluar. Begitu dibuka ya kepala babi dengan telinga yang potong,” tuturnya.

    Dari keterangan petugas keamanan, pengirim paket tersebut yakni seseorang yang mengenakan atribut ojek online. 

    Belum diketahui secara pasti yang mengirim paket teror tersebut.

    Di sisi lain, Bagja mengatakan selama sepekan terakhir, beberapa wartawan dan dirinya juga diteror oleh nomor-nomor asing. 

    Namun, tak ada pesan-pesan bernada ancaman melainkan ditelepon beberapa kali.

    TEROR KEPALA BABI – Kantor Tempo di Jakarta mendapatkan teror berupa kiriman paket berisi kepala babi dari orang tak dikenal pada Kamis (19/3/2025). Paket tersebut ditujukan untuk wartawan Tempo yang juga host ‘Bocor Alus’ bernama Francisca Christy Rosana atau Cica. (Tribunnews.com/Handout)

    “Karena kan banyak ya setiap hari ada orang naik gojek, kiriman, macam-macam. Jadi memang ada, apa namanya, seingat Satpam itu dia (pengirim) pakai apa ya, apa namanya, atribut ke aplikasi gitu. Iya atribut ojek online,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Bagja mengatakan pihaknya belum membuat laporan polisi karena masih melakukan koordinasi dengan koalisi pendukung kebebasan pers.

    Meski begitu, Tempo akan tetap memberikan perlindungan terhadap wartawannya yang menjalankan tugas jurnalistiknya.

    “Kami di tempo punya SOP adalah pengamanan wartawan. Tentu kami sudah mulai menjalankannya SOP itu dan apa namanya, ya mendapatkan perlindungan tentu saja ya,” ucapnya.

    “Nah ini bagaimanapun, apapun tujuannya, kami belum tau tujuannya, tapi ini tentu saja teror gitu. Karena ya tidak ada orang yang mengirim kepala babi tanpa dipesan,” sambungnya.

  • Bacakan Eksepsi, Hasto Ngaku Ada Utusan Pejabat Negara Minta PDIP Tak Pecat Jokowi – Halaman all

    Bacakan Eksepsi, Hasto Ngaku Ada Utusan Pejabat Negara Minta PDIP Tak Pecat Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan eksepsi atas dakwaan kasus suap dan perintangan penyidikan terkait penggantian antarwaktu anggota DPR untuk Harun Masiku, Jumat (21/3/2025). 

    Hasto mengaku menerima ancaman akan ditersangkakan jika PDIP memecat Jokowi.

    Ancaman itu, kata Hasto, disampaikan oleh utusan dari pejabat negara. 

    Ia tak merinci siapa sosok yang dimaksud.

    Yang jelas, menurut dia, orang itu datang antara 4 Desember 2024 sampai dengan 15 Desember 2025.

    Hal itu disampaikan Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai.”

    “Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap,” ucap Hasto dalam sidang, Jumat. 

    Setelah mendapat ancaman itu, PDIP mengumumkan pemecatan kader-kadernya termasuk Jokowi. 

    Baru setelah sepekan lebih, dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

    “Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni satu minggu setelah pemecatan para kader Partai pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media, pada sore menjelang malam, saya ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya. 

    Sejatinya, Hasto mengaku menerima intimidasi sejak Agustus 2023 hingga masa Pemilu 2024.

    “Bahwa sejak Agustus 2023 Saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu Kepala daerah tahun 2024,” kata Hasto.

    Hasto mengklaim puncak intimidasi yang dia terima terjadi saat PDIP memecat Jokowi.

    Menurutnya, keputusan itu membuat kasus Harun Masiku dikaitkan dengan dirinya dan PDIP.

    Ia mengatakan berbagai tekanan juga terjadi pada proses penyelidikan hingga tahap pelimpahan berkas kasus ini. 

    Sebelumnya, soal dugaan adanya sosok utusan ini diungkap Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. 

    Ia mengatakan ada utusan yang datang dan meminta PDIP tak memecat Jokowi dari partai.

    Deddy menyebut, permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan.

    Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tak melakukan pemecatan Jokowi.

    “Sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen harus mundur lalu jangan pecat Jokowi,” kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Tak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan terdapat 9 orang kader PDIP ditarget aparat penegak hukum.

    “Dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ujarnya.

    “Jadi, itu lah salah satu dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang,” ucapnya menambahkan.

    Tanggapan Jokowi soal Sosok Utusan 

    Jokowi mengaku tak memiliki kepentingan menyuruh utusan untuk datang ke PDIP dan meminta dirinya tak dipecat. 

    Ia justru meminta lebih baik PDIP mengungkap siapa sosok yang dimaksud. 

    “Nggak ada (komentar). Ya harusnya disebutkan siapa biar jelas. Nggak ada,” kata Jokowi di kediaman Sumber, Banjarsari, Jumat (14/3/2025), dikutip dari TribunSolo.com. 

    “Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu. Coba logikanya,” lanjutnya. 

    Jokowi mengaku selama ini banyak diam ketika difitnah, dijelekkan hingga dimaki. 

    Namun, ia menegaskan bahwa sikap diamnya itu ada batasnya. 

    “Saya udah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Tapi ada batasnya,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Jawab Klaim PDIP Soal Utusan Agar Tak Dipecat : Saya Difitnah Diam Tapi Ada Batasnya.

    (Tribunnews.com/Milani/Fersianus Waku) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin) 

  • DPR Minta Pemerintah Percepat Pengerjaan Jalan Tol Jelang Mudik Lebaran – Halaman all

    DPR Minta Pemerintah Percepat Pengerjaan Jalan Tol Jelang Mudik Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta pemerintah mempercepat pengerjaan jalan tol dan jalan nasional menjelang arus mudik Lebaran 2025.

    Menurutnya, data pemerintah menyebutkan saat ini jalan tol sepanjang 3.020,5 kilometer dan jalan nasional non-tol sepanjang 47.604,34 kilometer telah disiapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik. 

    Dengan tingkat kesiapan mencapai 95,22 persen, pemerintah berupaya memastikan seluruh perbaikan dan pembangunan infrastruktur dapat selesai sebelum puncak mudik.

    Iwan meminta agar proyek perbaikan jalan dipercepat, terutama di titik-titik yang rawan kemacetan atau memiliki risiko kerusakan akibat curah hujan tinggi.

    “Pastikan bahwa pengerjaan infrastruktur jalan tol dan jalan-jalan nasional sudah selesai sebelum memasuki masa libur Lebaran,” kata Iwan dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

    Selain itu, dia mengingatkan pentingnya sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air yang dapat menghambat lalu lintas pemudik.

    “Dan karena saat ini juga kita masih berada di akhir musim penghujan, perhatikan infrastruktur drainase baik di jalan tol maupun jalan arteri,” ujar Iwan.

    Selain infrastruktur jalan, Iwan juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap truk Over Dimension Over Load (ODOL) di jalur utama mudik dan penyeberangan kapal. 

    Dia menegaskan, penertiban terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pemudik.

    Sementara untuk pelayanan bagi pemudik, Iwan meminta pemerintah memastikan ketersediaan fasilitas di rest area, termasuk toilet bersih, stasiun pengisian bahan bakar, dan layanan kesehatan. 

    Menurutnya, pengaturan lalu lintas di rest area juga perlu diperbaiki agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.

    Iwan juga menyoroti kesiapan moda transportasi umum, seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. 

    Dengan perpanjangan libur sekolah selama 20 hari, pemerintah diharapkan menambah frekuensi perjalanan.

    “Optimalisasi armada kapal laut dan pesawat udara penting untuk mendukung pergerakan pemudik antarwilayah. Pemerintah juga harus mengawal operator agar tarif tiket perjalanan angkutan massal tetap terjangkau dan tidak mengalami lonjakan yang memberatkan masyarakat,” ucapnya.

  • Telkom Hadirkan Inovasi Stunting Hub yang Mudahkan Posyandu Ujung Berung dalam Tekan Angka Stunting – Halaman all

    Telkom Hadirkan Inovasi Stunting Hub yang Mudahkan Posyandu Ujung Berung dalam Tekan Angka Stunting – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bertujuan menekan angka stunting dan mengurangi tingkat rawan pangan dan gizi di Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menghadirkan inovasi aplikasi Stunting Hub. 

    Aplikasi ini hadir guna memudahkan ibu-ibu Kader Posyandu dalam pendataan kesehatan, seperti mencatat dan mengukur tinggi, serta berat badan secara lebih tepat dan akurat. 

    Program ini telah berlangsung sejak bulan Oktober – Desember 2024 di Posyandu Anggrek, Cijambe, Ujung Berung, Jawa Barat (Jabar), dan pada pelaksanaannya Telkom telah membantu lebih dari 100 balita. 

    Diketahui bersama, stunting masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, terutama pada anak-anak di usia emas pertumbuhan. Kurangnya asupan gizi yang cukup dan pola asuh seringkali menjadi penyebab utama. 

    Isu stunting saat ini masih menjadi catatan penting di Indonesia. Mengutip Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Provinsi Jawa Barat (Jabar) merupakan salah satu wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, yakni mencapai 21,7 persen di tahun 2023 atau diperkirakan terdapat 178.058 anak penderita stunting. 

    Pada era digital saat ini, teknologi dapat menjadi solusi alternatif. Di tahun 2024, Telkom sebagai perusahaan digital terdepan di Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam upaya penurunan angka stunting pada anak Indonesia. Upaya tersebut dilaksanakan melalui program penanganan stunting berbasis digital dan penyaluran bantuan Paket Makanan Tambahan (PMT). Untuk itu, Telkom berinisiatif untuk meluncurkan aplikasi Stunting Hub.

    Selain menghadirkan Stunting Hub, Telkom juga memberikan wawasan kepada para orang tua tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan pemantauan tumbuh kembang anak. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diharapkan semakin sadar mengenai pentingnya pola asuh dan asupan nutrisi yang baik untuk generasi masa depan.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan, “Sebagai upaya penurunan angka stunting pada anak-anak Indonesia, Telkom telah meluncurkan aplikasi Stunting Hub yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memantau tumbuh kembang anak. Inisiatif ini merupakan salah satu upaya Telkom untuk turut berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-3, yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.”

    Telkom terus berupaya untuk terus menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan signifikan dalam pengentasan stunting di Indonesia. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, Telkom berharap aplikasi Stunting Hub dapat menjadi salah satu sarana pelayanan kesehatan yang dapat membantu mengukur pertumbuhan tumbuh kembang anak secara akurat.

  • Detik-detik Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Diserbu dan Dikuasai Ormas, Pegawai Ketakutan – Halaman all

    Detik-detik Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Diserbu dan Dikuasai Ormas, Pegawai Ketakutan – Halaman all

    TRIBUNJAKARTA.COM, CIKARANG PUSAT – Aksi Anarkis dilakukan sekelompok orang dari organisasi masyarakat (ormas) dengan menguasai dan mengacak-acak Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, yang terletak Komplek Perkantoran Pemda, Cikarang Pusat.

    Dalam video yang beredar, sekelompok orang terlihat masuk di area lobi Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi memakai seragam bercorak loreng. 

    Video rekaman CCTV ini kemudian viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @kabarbekasi.id. 

    Dalam video terlihat, seorang pria berbadan gempal mengenakan topi fedora, terlihat berbicara menghadap ke CCTV ruangan. 

    Pria itu mengucapkan salam dan menjelaskan maksud tujuannya, kemudian diakhiri dengan gestur menjulurkan lidah atau melet. 

    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari Laskar Merah Putih, yang mau liat dari CCTV di depan, untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” kata pria dalam rekaman CCTV. 

    Masih dalam video yang sama, massa ormas tersebut lalu mengacak-ngacak Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi dengan melempar tempat sampah. 

    Tidak puas, sekelompok orang anggota ormas itu juga menuangkan sampah di depan pintu masuk kantor. 

    Menanggapi hal itu, Kapolsek Cikarang Pusat AKP Elia Umboh mengatakan, peristiwa dalam video terjadi pada Selasa (18/3/2025). 

    “Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, sekitar jam 09.00 WIB datang sekelompok orang yang mengatasnamakan LSM Laskar Merah Putih ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi,” kata Elia, Kamis (20/3/2025). 

    Tujuan kelompok ormas mendatangi kantor Dinkes berniat bertemu dengan kepala dinas, tetapi tidak kepala dinas tidak ada di tempat. 

    Tak terima, kelompok ormas itu marah hingga berbuat anarkis dengan cara mengotori lantai kantor dan mengacak-ngacak sampah. 

    “Mengotori lantai dengan alas kakinya yang sudah kotor dengan tanah merah, lalu membuang sampah yang dikeluarkan dari tong serta membuang air pembuangan AC yang di galon ke lantai depan pintu lobi,” paparnya. 

    Akasi anarkis kelompok ormas itu juga membuat seluruh pegawai Dinkes Kabupaten Bekasi ketakutan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa saat kantornya diacak-acak. 

    “Pegawai Dinas Kesehatan merasa takut dan tidak aman dalam bekerja, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Pusat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” terangnya. 

    Elia menambahkan, pihaknya sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan memanggil kelompok LSM Laskar Merah Putih. 

    Selanjutnya, perwakilan LSM Laskar Merah Putih dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dipertemukan untuk mediasi hingga berakhir damai. 

    “Dari Hasil permusyawarahan antara kedua belah pihak perwakilan LSM LMP meminta maaf kepada pihak Dinas Kesehatan dan berjanji tidak mengulangi lagi,” kata Elia. 

    Preman Cikiwul

    Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pria memaksa meminta tunjangan hari raya (THR) ke sebuah pabrik di Cikiwul, Bekasi, Jawa Barat menjadi viral di media sosial.

    Tampak pria itu berdebat dengan seorang satpam yang bekerja di pabrik tersebut.

    Dalam keterangan yang beredar, satpam itu berinisiatif memberikan uang ke pria itu.

    Namun, karena jumlahnya tak seberapa, pria itu langsung menolak mentah-mentah pemberian satpam itu.

    Pria itu bersikeras ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan pabrik tersebut untuk meminta jatah THR.

    Dia juga menunjukkan surat proposal permintaan THR kepada satpam itu untuk diteruskan ke pimpinan perusahaan.

    Tampak satpam tersebut meladeni pria itu dengan tenang meskipun mendapatkan intimidasi.

    Bahkan, ia megancam akan menutup akses jalan depan perusahaan apabila tak bisa bertemu dengan pemilik pabrik.

    Video ini kemudian menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @peristiwa_bekasi.

    Diketahui, peristiwa itu terjadi di sebuah pabrik plastik di Jalan Tali Kolot, Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi pada Senin (17/3/2025) sekira pukul 11.00 WIB.

    Pria yang bernama Suhada itu diduga kabur setelah video aksinya meminta THR tersebut viral di media sosial.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi.

    “Kami sudah lakukan pengecekan, sudah mintain keterangan tapi yang bersangkutan yang badannya besar namanya Suhada itu kabur ke Gunung Putri,” ujar Sukadi, Kamis (20/3/2025).

    Sumber: Tribun Jakarta

  • Kasus Hasto Kristiyanto Berlanjut, Dua Eksepsi Akan Dibacakan Hari Ini – Halaman all

    Kasus Hasto Kristiyanto Berlanjut, Dua Eksepsi Akan Dibacakan Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Tim Penasihat Hukum akan menyampaikan nota keberatan (eksepsi) terhadap Dakwaan KPK.

    Pembacaan eksepsi akan dilakukan saat persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Tindak Pidana Korupsi, pada hari ini Jumat (21/3/2025).

    “Ya, hari ini akan disampaikan 2 dokumen eksepsi, pak Hasto juga menyampaikan sendiri eksepsinya dan kemudian dilanjutkan Tim Penasihat Hukum”, kata Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah, Jumat.

    Eksepsi pribadi Hasto Kristiyanto setebal 25 halaman akan menguraikan bagaimana operasi politik dilakukan terhadap dirinya hingga duduk di kursi terdakwa hari ini. 

    Sedangkan Eksepsi Tim Penasihat Hukum setebal 130 halaman akan disampaikan secara bergantian oleh para Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pagi ini.

    “Kami berharap tahapan hari ini tidak saja bisa memberikan keadilan untuk Pak Hasto, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah penegakan hukum di Indonesia”, terang Febri.

    Anggota Kuasa Hukum lainnya, Maqdir Ismail pun turut menambahkan bahwa eksepsi ini merupakan bentuk perlawanan secara hukum yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.

    “Eksepsi ini merupakan bentuk perlawanan secara hukum yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sebagai penegasan sikap penolakan terhadap segala upaya pembungkaman demokrasi yang mendompleng dan mengatas namakan pemberantasan korupsi”, kata Maqdir Ismail.

    Pada Eksepsi Tim Penasihat Hukum, akan diuraikan lebih terang benderang sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan secara kasar oleh Penyidik KPK. 

    Mulai dari tidak sahnya penyidikan, sejumlah tindakan yg melanggar KUHAP & prinsip due process of law, pelanggaran HAM tersangka, hingga empat uraian dakwaan KPK yang bersifat kabur, serta kekeliruan penerapan pasal obstruction of justice.

    Kuasa hukum lainnya, Alvon Kurnia Palm menjelaskan sebagian Eksepsi mau tidak mau harus menyinggung beberapa bagian pokok perkara. 

    Menurut Alvins, hal ini penting disampaikan untuk menunjukkan tuduhan terhadap Hasto dibangun atas bukti-bukti yang rapuh. 

    Salah satu indikasinya adalah penggunaan keterangan 13 orang Penyidik/Penyelidik KPK yang menangani perkara ini.

    “Penggunaan keterangan pihak yang menangani perkara sebagai bukti untuk menjerat pak Hasto sungguh sangat keterlaluan. Ini melanggar KUHAP, tidak sesuai dengan Putusan MK, dan praktik kasar seperti ini juga sudah pernah dipersoalkan hingga pertimbangan hakim di sebuah Putusan Mahkamah Agung di tahun 2010. Pada dasarnya, Penyidik/Penyelidik seharusnya tidak bisa jadi saksi sejak di Penyidikan dan kemudian dijadikan bukti di sidang karena konflik kepentingan. Kenapa? Karena di satu sisi Penyidik memiliki kepentingan agar perkara ini terbukti hingga di sidang sehingga keterangannya akan menyudutkan Terdakwa, di sisi lain pihak yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur,” papar Alvons.

    Lebih lanjut, Febri Diansyah mengatakan, penyampaian eksepsi ini, sekeras dan setajam apapun materinya tentu saja tetap dalam koridor sikap menghargai pelaksanaan tugas JPU KPK dan penghormatan sepenuhnya terhadap Yang Mulia Majelis Hakim. 

    “Kita semua berharap persidangan dan keputusan nanti benar-benar lahir dari hati dan pikiran yang jernih, tanpa intervensi pihak manapun serta tentu saja bisa memberikan keadilan bagi semua pihak,” pungkas Febri.

  • Petang Nanti NasDem Gelar Buka Puasa Bersama Presiden Prabowo dan Pimpinan KIM Plus – Halaman all

    Petang Nanti NasDem Gelar Buka Puasa Bersama Presiden Prabowo dan Pimpinan KIM Plus – Halaman all

    DPP Partai NasDem akan menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan pimpinan KIM Plus, Jumat petang ini.

    Tayang: Jumat, 21 Maret 2025 06:12 WIB

    Tribunnews.com/Danang Triatmojo

    BUKBER BARENG PRESIDEN – Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. DPP Partai NasDem akan menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan pimpinan KIM Plus, Jumat sore ini. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem akan menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (21/3/2025).

    “Ya benar (ada buka bersama dengan Prabowo besok),” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim saat dikonfirmasi awak media, Kamis (20/3/2025).

    Selain mengundang Presiden Prabowo Subianto, agenda buka puasa bersama Partai Nsdem juga akan turut mengundang para pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Hermawi belum memastikan siapa saja pihak yang akan hadir nantinya. “Iya, semua diundang,” tukas dia.

    Berdasar undangan yang diterima Tribunnews, kegiatan buka puasa bersama itu akan diadakan di NasDem Tower di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

    Dalam undangan itu disebutkan kegiatan buka puasa bersama akan dimulai pukul 16.00 WIB.

    “Kami sampaikan bahwa DPP Partai NasDem akan mengadakan buka bersama Presiden Prabowo Subianto serta Partai Politik sahabat, Jumat 21 Maret 2025 di Ballroom NasDem Tower,” tulis undangan tersebut.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Saat Hanin, Orangutan Usia 11 Tahun Hasil Penyelamatan Mulai ‘Disekolahkan’ di Pulau Salat Kalsel – Halaman all

    Saat Hanin, Orangutan Usia 11 Tahun Hasil Penyelamatan Mulai ‘Disekolahkan’ di Pulau Salat Kalsel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan pra-pelepasliaran Orangutan betina bernama Hanin berusia 11 tahun, di Pulau Salat, Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025).

    Pra-pelepasliaran ini merupakan tahap akhir dari proses rehabilitasi, di mana satwa hasil penyelamatan ‘disekolahkan’ atau dipersiapkan untuk hidup mandiri sebelum dibebaskan ke alam rimba. 

    Langkah ini bertujuan untuk memunculkan kembali insting liar primata tersebut, seperti mampu mengidentifikasi makanan, hingga ancaman bahaya predator.

    Pada tahap pra-pelepasliaran ini Hanin akan dipantau untuk mengukur seberapa siap dia kembali berbaur di habitat asli.

    “Diharapkan mereka memiliki lagi insting liarnya, berjalan dengan baik, bisa mencari makan, bisa mengidentifikasi, mana bahaya, mana yang memang predator harus dijauhi. Sehingga nanti ketika dilepas liarkan ke rimba raya, mereka lebih bahagia, lebih gembira, seperti dikatakan tadi, itulah habitat mereka sesungguhnya,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat melakukan pra-pelepasan Orangutan di Pulau Salat, Kalsel.

    Raja Antoni mengatakan, Pulau Salat yang terletak di Sungai Loban merupakan suaka dan salah satu tempat sekolah bagi Orangutan. 

    Ia menyebut Pulau Salat jadi jalan pulang bagi primata ini kembali ke habitat sesungguhnya.

    “Pulau Salat ini semacam menjadi jalan pulang bagi Orangutan setelah tadi direscue, dicek kesehatannya, biar masuk ke sekolah, sekarang masuk ke pra-pelepasliaran dan ini menjadi jalan pulang bagi Orangutan yang tentu berharap kembali ke habitatnya,” jelasnya.

    Ia menyatakan upaya pengembalian satwa-satwa rehabilitasi ke alam rimba jadi pesan pentingnya kesadaran pelindungan satwa dan lingkungan yang tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama elemen masyarakat. 

    “Sekali lagi turun ke lokasi seperti ini tidak hanya seremonial tapi secara pribadi saya juga tergugah, menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk bekerja lebih baik, menjaga alam kita, menjaga keanekaragaman hayati kita dan menjaga hutan kita,” pungkas Raja Antoni.

  • Kemenhut Libatkan TNI Antisipasi Kemunculan Titik Api Berujung Karhutla saat Kemarau – Halaman all

    Kemenhut Libatkan TNI Antisipasi Kemunculan Titik Api Berujung Karhutla saat Kemarau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersiap mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau, dengan menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Daops Manggala Agni, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau diprediksi berlangsung mulai April, Mei, Juni dan puncaknya Agustus.

    Kalimantan Tengah jadi salah satu wilayah rawan hotspot api bersama dengan Gorontalo, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lambung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua Selatan.

    Dalam operasi kesiapsiagaan karhutla, Kemenhut turut menggandeng sejumlah instansi lain, termasuk TNI/Polri, polisi hutan, relawan, dan BPBD setempat.

    “Kolaborasi TNI/Polri punya pasukan sampai ke desa, ke pelosok, nah kerjasama ini yang membuat kita percaya diri karhutla ini bisa berkurang dari tahun lalu,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat apel kesiapsiagaan.

    “Intinya kita mencoba mengantisipasi, lebih baik mencegah dari pada mengobati,” lanjutnya.

    Raja Antoni menerangkan, ada sejumlah hal yang harus disiapkan untuk pencegahan karhutla. Satu diantaranya mengecek ketersediaan air. 

    Modifikasi cuaca akan dilakukan saat masa transisi musim hujan ke musim kemarau. Gambut yang masih basah diharapkan dapat mencegah potensi kebakaran meluas.

    Selain itu, selagi masih musim penghujan, Raja Antoni meminta jajaran di daerah untuk memenuhi air di sumur-sumur, kolam, dan embung danau. Ini bertujuan sebagai sumber air untuk menanggulangi kejadian karhutla.

    “Mumpung masih hujan, penuhi sumur-sumur, kolam-kolam, embung danau yang ada untuk menjadi sumber air nanti, meskipun kita punya teknologi secanggih apapun, kalau airnya nggak ada kan nggak bisa, sekat kanal itu menjadi penting,” jelasnya.

    “Patroli secara rutin perlu dilakukan, modifikasi cuaca juga kemaren diputuskan tidak pada musim panas tapi di transisi, ketika gambutnya masih basah, ditambah airnya lagi supaya nanti potensi kebakarannya tidak besar,” kata dia.

    Adapun berdasarkan data karhutla dari tahun ke tahun, kejadian kebakaran lahan dan hutan alami penurunan. 

    Raja Antoni menyebut pada tahun 2019, kebakaran hutan menyentuh 1,6 juta hektare. Namun 4 tahun berselang, karhutla turun menjadi 1,1 juta hektare.

    “Laju karhutla itu masih bisa kita kontrol dan turun terus menerus, dibandingkan 2019. Itu kita kebakaran 1,6 juta hektar, 4 tahun kemudian dengan kerja keras dan kolaborasi kita bisa mengurangi jadi 1,1 juta,” pungkasnya.

  • Iwakum Kecam Aksi Teror Kepala Babi Terhadap Jurnalis Tempo: Ancaman Serius Kebebasan Pers – Halaman all

    Iwakum Kecam Aksi Teror Kepala Babi Terhadap Jurnalis Tempo: Ancaman Serius Kebebasan Pers – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengecam keras aksi teror berupa pengiriman kepala babi yang menimpa jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana atau Cica. 

    Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil mengatakan, teror kepala babi ini merupakan bentuk intimidasi keji yang tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers di Indonesia.

    Dia menegaskan bahwa tindakan teror semacam ini tidak boleh dibiarkan dan harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

    “Aksi teror ini adalah upaya membungkam kerja jurnalistik yang independen dan kritis. Jurnalis memiliki hak untuk bekerja tanpa ancaman dan intimidasi. Kami mendesak kepolisian segera mengungkap pelaku dan motif di balik aksi ini,” kata Irfan dalam keterangannya, Jumat (20/3/2025).

    Irfan pun mengingatkan kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

    Menurut dia, setiap ancaman terhadap jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan transparansi.

    Irfan pun mengajak seluruh organisasi jurnalis, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk bersatu dalam melawan segala bentuk teror terhadap pers.

    Sebab ia menilai, jurnalis harus diberikan perlindungan yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi tanpa rasa takut.

    Oleh sebab itu, Irfan mendesak aparat kepolisian bergerak cepat dan memastikan keadilan bagi korban, serta memberikan jaminan keamanan bagi para jurnalis yang bekerja demi kepentingan publik.

    “Teror tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam suara kebenaran,” jelasnya.

    Senada, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Iwakum, Ponco Sulaksono juga meminta agar polisi segera mungkin mengusut tuntas dan membekuk pelaku teror terhadap jurnalis Tempo.

    Pasalnya menurut dia, proses hukum terhadap pelaku teror penting untuk memutus mata rantai kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Terlebih, kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis terus meningkat.  

    “Kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan harus dihentikan,” katanya. 

    Terkait hal ini sebelumnya diberitakan, media Tempo kembali mendapatkan teror dari orang tak dikenal. Kali ini, satu paket berisikan kepala babi dikirimkan ke kantor Tempo.

    Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Tempo, Bagja Hidayat mengatakan paket itu ditujukkan untuk wartawannya yang juga host ‘Bocor Alus’ bernama Francisca Christy Rosana atau Cica.

    “Jadi paket itu ditujukan buat Cica, Cica itu kan host halus ya, Francisca,” kata Bagja kepada Tribunnnews.com, Kamis (20/3/2025).

    Bagja mengatakan Cica baru menerima paket tersebut pada hari ini setelah selesai liputan bersama rekannya bernama Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran sekira pukul 15.00 WIB.

    Sementara itu, paket tersebut disebut Bagja, sudah diterima pihak petugas keamanan Tempo pada Rabu (19/3/2025) sekira pukul 16.13 WIB.

    “Nah begitu dibuka udah menyengat baunya. Nah udah menyengat baunya, lalu dibawa keluar. Begitu dibuka ya kepala babi dengan telinga yang potong,” tuturnya.

    Dari keterangan petugas keamanan, pengirim paket tersebut yakni seseorang yang mengenakan atribut ojek online. Namun, belum diketahui secara pasti yang mengirim paket teror tersebut.

    Di sisi lain, Bagja mengatakan selama sepekan terakhir, beberapa wartawan dan dirinya juga diteror oleh nomor-nomor asing. Namun, tak ada pesan-pesan bernada ancaman melainkan ditelepon beberapa kali.

    “Karena kan banyak ya setiap hari ada orang naik gojek, kiriman, macam-macam. Jadi memang ada, apa namanya, seingat Satpam itu dia (pengirim) pakai apa ya, apa namanya, atribut ke aplikasi gitu. Iya atribut ojek online,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Bagja mengatakan pihaknya belum membuat laporan polisi karena masih melakukan koordinasi dengan koalisi pendukung kebebasan pers.

    Meski begitu, Tempo akan tetap memberikan perlindungan terhadap wartawannya yang menjalankan tugas jurnalistiknya.

    “Kami di tempo punya SOP adalah pengamanan wartawan. Tentu kami sudah mulai menjalankannya SOP itu dan apa namanya, ya mendapatkan perlindungan tentu saja ya,” ucapnya.

    “Nah ini bagaimanapun, apapun tujuannya, kami belum tau tujuannya, tapi ini tentu saja teror gitu. Karena ya tidak ada orang yang mengirim kepala babi tanpa dipesan,” sambungnya.