Category: Tribunnews.com Nasional

  • Klaim Inflasi RI Termasuk Terendah di Dunia, Prabowo: Hasil Kepemimpinan Jokowi – Halaman all

    Klaim Inflasi RI Termasuk Terendah di Dunia, Prabowo: Hasil Kepemimpinan Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto memuji Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai mampu menjaga inflasi di Indonesia semasa kepemimpinannya selama ini. 

    Prabowo mengatakan, kepemimpinan dan manajemen Jokowi mengendalikan inflasi adalah sebuah prestasi. 

    Ia mengaku pujiannya itu disampaikan dengan jujur, bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang duduk di sebelahnya. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini.” 

    “Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan, keberhasilan Jokowi dalam menjaga inflasi mungkin karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo.

    Ia menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara mengendalikan inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University.

    “Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.

    Prabowo mengatakan, keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari bagaimana negara itu mengendalikan inflasi. 

    Menurutnya, Indonesia saat ini menjadi salah satu di antara negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia. 

    “Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi lebih rendah dari kita Tiongkok ya,” kata Prabowo.

    Sebagai informasi, Senin (5/5/2025) hari ini Prabowo memimpin sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta. 

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para menteri serta wakil menteri turut hadir.

    Sidang kabinet ini menjadi momen evaluasi enam bulan kabinet Merah Putih dalam bekerja sejak Oktober 2024.

    Prabowo meminta kabinetnya mengoreksi hal-hal yang selama ini dikerjakan.

    “Baru saja kita melewati tonggak enam bulan pertama, bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita, dan sekarang tiba kita melihat rapor kita apakah merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan,” kata Prabowo. 

    Menurut Prabowo, ia melihat secara objektif selama enam bulan menjabat, ada 28 kebijakan baru yang dihasilkan. 

    “Hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru, kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita,” jelas Prabowo. 

    Prabowo mengungkapkan, meskipun baru berjalan enam bulan, namun ratusan produk kebijakan juga telah dilaksanakan untuk menjadi landasan pemerintahan. 

    “Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat. Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan tersebut saya hitung lebih dari 100 bahkan mendekati 200,” ungkap Prabowo.

    “Kalau kita lihat secara objektif saya mau katakan, bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan, kebangkitan kita sebagai bangsa,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Milani)
     

  • Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan usulan dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, pengangguran atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ramai dibicarakan belakangan terjadi salah satunya karena tidak adanya kecocokan skill sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaan.

    Untuk itu ia mengusulkan adanya penambahan skil (upgrade skill) SDM sesuai dengan lapangan pekerjaannya 

    Ayah dari Cinta Kuya itu pun menyambut baik program Kemenaker tentang School to Work Transition yang dipaparkan oleh Menaker Yassierli.

    Namun, Uya menyoroti perihal penyesuaian teknologi di masa mendatang.

    Hal ini lantaran berpengaruh untuk menentukan lapangan pekerjaan suatu negara.

    Fenomena demikian pun telah terjadi di luar negeri maupun di Indonesia.

    Uraian Uya Kuya antara lain; ojek pangkalan jadi ojek online, toko fisik ke toko inline, call center dijawab mesin penjawab otomatis, cash jadi cashless, dan lainnya.

    “Saya pikir ini harus dipikirkan, anak-anak muda harus pintar untuk upgrade skill-nya, untuk menghadapi tantangan zaman. Pemerintah harus mencoba melihat bagaimana minat para pelajarnya, misal yang punya minat IT bisa diarahkan ke Artificial Intelligence atau game coding,” papar Uya.

    Pihaknya juga menyinggung kelangsungan program yang telah ada hasil kerjasama pemerintah dengan pemerintah luar negeri.

    Satu contohnya adalah Triple Win di Jerman, program kerjasama antara Jerman dan negara asal pekerja migran seperti Indonesia untuk memfasilitasi penempatan perawat di Jerman.

    Uya menilai kelancaran program tersebut menurun, hal ini karena perawat peserta program tidak dilatih kemampuan dasar yakni kemampuan berbahasa Jerman.

    “Padahal gajinya besar di sana, nah ini bagaimana kita ajarkan sekolah vokasi untuk orang yang jadi perawat diajarkan dari SMA kurikulum bahasa Jerman, atau untuk anak muda yang dikirim keluar negeri diajar kemampuan bahasa Inggris misal,” harap dia.

    Terakhir ia mendambakan program inisiasi Kemenaker bertajuk School to Work Transition serta lembaga vokasi bisa melahirkan orang-orang yang memiliki matching skill dengan lapangan pekerjaannya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau pengangguran sebanyak 7,28 juta orang dari total angkatan kerja 153,05 juta pada Februari 2025.

    “Terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia mengatakan, dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang ini termasuk sebanyak 144,77 orang yang bekerja. 

    Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3,59 juta orang.

    Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari tercatat menurun meskipun jumlah penganggur meningkat. 

    Hal ini terjadi lantaran tingkat penyerapan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi 2,52 persen dibandingkan dengan peningkatan pengangguran sebesar 1,11 persen.

    Total pengangguran sebanyak 7,28 juta pada Februari ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen. 

    “Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen,” jelas Amalia.

     Di sisi lain, penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada perempuan sebesar 4,41 persen dibandingkan bulan Agustus 2024 sebesar 4,92.

    Sedangkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen basis point menjadi 4,98 persen dibandingkan Agustus 2024 mencapai 4,90 persen.

    “Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” tutur Amalia.

    Sekilas Program Kemenaker

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memperkenalkan program School to Work Transition yang akan dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan lewat kolaborasi antar-kementerian dan lembaga.

    Program ini merupakan integrasi pelatihan serta pemagangan berskala nasional yang dirancang khusus untuk menurunkan tingkat pengangguran di kalangan muda.

    Program tersebut disampaikan Menaker dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menaker mengatakan, skema School to Work Transition menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19–24 tahun.

    Data juga menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, terjadi mismatch antara jurusan pendidikan dengan kebutuhan industri, yakni beberapa jurusan memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata.

    Ia juga menambahkan bahwa program ini berfokus pada pengembangan keterampilan masa depan, termasuk elektronika industri, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI); dipadukan dengan pelatihan soft skill, penguasaan bahasa asing, serta kewirausahaan; dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan dan ketidakcocokan antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan industri.

    “Program ini akan diselenggarakan secara masif dengan skema hybrid, dan diorkestrasi oleh Kemnaker melalui 303 BLK milik pemerintah serta 2.421 LPK swasta,” ucapnya.

    Adapun tema prioritas dalam program ini meliputi smart operation, smart creative IT skills, agroforestry, dan green jobs. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini. Dan kami membutuhkan kerja sama juga dengan lintas kementerian untuk bisa mengeksekusi ini,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Nitis Hawaroh)

  • Prabowo Subianto Singgung Isu Ijazah Jokowi dan Bantah Jadi Presiden Boneka di Sidang Kabinet – Halaman all

    Prabowo Subianto Singgung Isu Ijazah Jokowi dan Bantah Jadi Presiden Boneka di Sidang Kabinet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dalam pengantar sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal isu ijazah palsu yang mendera Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Kepala Negara mengaku heran adanya pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazah kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Prabowo.

    Ketua Umum Gerindra tersebut juga menyinggung pihak pihak yang menyebutnya sebagai Presiden boneka Jokowi.

    Menurut Prabowo anggapan tersebut tidaklah benar.

    “Saya dibilang apa itu presiden boneka saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya.

    Menurut Prabowo dirinya hanya meminta saran kepada Jokowi.

    Prabowo mengatakan tidak ada yang salah apabila ia meminta saran kepada Presiden sebelumnya, termasuk kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau tidak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujarnya.

    Jokowi Laporkan Tudingan Ijazah Palsu

    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) resmi membuat laporan polisi soal dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu.

    Jokowi datang langsung bersama tim pengacaranya ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi pada Rabu (30/4/2025).

    Ia didampingi empat kuasa hukumnya melaporkan lima orang yang diduga terlibat dalam kasus ini yakni RS, RS, ES, T, dan K.

    Laporan tersebut menyertakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27a,
    Pasal 32, dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Dalam pemeriksaan awal, Jokowi ternyata membawa ijazah pendidikan formalnya mulai dari Sekolah Dasar (SD) untuk diperlihatkan ke polisi.

    “Tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya UGM, semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

    Yakup menjelaskan dalam hal ini kliennya tersebut ditanya terkait apa yang dilaporkan termasuk soal sejarah ijazah tersebut.

    “Kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatan apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Yakup mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait laporan yang dibuat ke penyidik Polda Metro Jaya untuk segera diselidiki.

    “Kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear,” tuturnya.

    Kubu Jokowi sendiri menduga polemik ijazah palsu yang saat ini masih menjadi perbincangan bermuatan politis.

    Rivai Kusumanegara mengatakan ada tujuan jangka pendek dan panjang yang akan menyerang kliennya tersebut.

    “Jadi saya lihat memang ini sudah upaya untuk mempolitisasi. Dengan tujuan memang, ada tujuan besar juga, ada tujuan jangka pendek juga. Tujuan jangka pendeknya mungkin menghancurkan kredibilitas Pak Jokowi,” kata pengacara Jokowi itu.

    Menurutnya, ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memang dasarnya tidak benar-benar mencari kebenaran dalam kasus ini.

    “Tapi juga ada agenda besar di belakangnya, kita juga nggak tahu apa. Tapi karena saya melihat ini sudah tidak lagi hukum murni, tidak lagi orang mencari kebenaran untuk keadilan,” ucapnya.

    Hal ini juga terlihat meski persoalan tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak UGM, namun tetap dicari kesalahan yang lain.

    “Gampangnya begini deh. Untuk melihat keaslian sebuah BPKB, kita tanya ke mana? Polisi. Untuk mengecek keasliannya sertifikat tanah, tanya ke siapa? BPN. Untuk mengecek keasliannya ijazah, tanya ke siapa? Ya, yang menerbitkan itu kan, dalam hal ini konteksnya UGM,” tuturnya.

    “Dan ternyata benar, sekalipun UGM sudah menunjukkan, bahkan membuat klarifikasi formil, nyatanya terus diserang. Fotonya dipersoalkan, fontnya dipersoalkan, beliau mau pakai font apapun, dan sebenarnya tidak ada persoalan,” sambungnya.

    Sehingga, kata Rivai, pihaknya menyarankan agar mantan Wali Kota Solo ini menempuh jalur hukum agar permasalahan bisa terang benderang.

    “Maka, memang saya rekomendasikannya, kita coba jalankan proses hukum, kita kawal, bahkan kita uji. Apakah di negara hukum ini, betul-betul hukum bisa menjadi penjaga demokrasi, penjaga kebebasan informasi. Ini kita perlu, apa namanya, ya mungkin kita uji dari sini,” tuturnya.

    Terpisah pakar telematika Roy Suryo yang ikut dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu menyambut baik laporan yang dibuat oleh ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu.

    Sambil berkelakar, dia mengatakan jika Jokowi ‘masuk perangkap’.

    “Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Basirudin, betul ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya,” kata Roy Suryo, Rabu (30/4/2025).

    “Itu bagus, berarti masuk perangkap,” sambung dia.

    ‘Masuk perangkap’ yang dimaksud Roy Suryo adalah Jokowi harus menunjukan ijazahnya kepada penyidik untuk membuktikan apakah palsu atau asli.

    “Berarti apa? Memang dia (Jokowi) harus menunjukkan ijazahnya karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli ini,” ujarnya. “Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini ya kita siap adu, adu data, adu kebenaran,” jelasnya.

    Roy Suryo pun meyakini apa yang dilakukannya bersama sejumlah aktivis untuk membongkar ijazah palsu Jokowi akan terus dilakukan. Sebab, dia menegaskan apa yang disampaikannya berdasarkan data dan analisa mendalam.

    “Jadi teman-teman semua sebelum teman-teman yang sudah saya sampaikan kalau memang terbukti nanti bohong ya konsekuensinya jelas-jelas dan yang terakhir ini bukan ujung dari perjuangan kita perjuangan kita,” kata dia. “Masih panjang selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini,” ujarnya.

  • 7 Destinasi Wisata Menarik untuk Libur Hari Raya Waisak di Indonesia – Halaman all

    7 Destinasi Wisata Menarik untuk Libur Hari Raya Waisak di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebentar lagi, tepatnya pada 12 Mei 2025, masyarakat Indonesia akan menikmati hari libur nasional dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak. 

    Momen ini tidak hanya penting bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat umum untuk rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari. 

    Libur Waisak bisa dimanfaatkan untuk berwisata, baik untuk sekadar melepas penat maupun memperkaya pengalaman budaya dan spiritual. 

    Berikut beberapa destinasi wisata menarik yang bisa Anda kunjungi saat libur Waisak nanti:

    1. Candi Borobudur 

    Candi Borobudur setiap tahunnya menjadi pusat utama perayaan Hari Raya Waisak Nasional, termasuk pada perayaan Waisak Nasional ke-2569 BE tahun ini.

    Perayaan Waisak di Candi Borobudur selalu berlangsung dengan meriah sekaligus penuh kekhidmatan. 

    Bahkan, rangkaian acaranya telah dimulai sejak awal Mei 2024.

    Puncak perayaan ditandai dengan pelepasan ribuan lampion yang menghiasi langit malam di sekitar candi, menciptakan pemandangan spektakuler yang menjadi daya tarik wisata tersendiri.

    2. Candi Mendut

    Selain Candi Borobudur, Candi Mendut juga menjadi salah satu pusat pelaksanaan rangkaian perayaan Hari Raya Waisak Nasional.

    Terletak di Jalan Mayor Kusen, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, lokasi candi ini hanya berjarak sekitar 4,5 kilometer dari Candi Borobudur.

    Puncak acara di Candi Mendut berupa kirab suci, di mana umat Buddha berjalan kaki menuju Candi Borobudur. 

    Dalam prosesi ini, para biksu akan memercikkan air suci serta menebarkan kelopak bunga mawar putih kepada umat dan warga yang berada di sepanjang jalur kirab.

    3. Maha Vihara Mojopahit 

    Salah satu destinasi wisata yang unik dan menarik untuk merayakan Hari Raya Waisak adalah Maha Vihara Mojopahit.

    Vihara ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dan memiliki Patung Buddha Tidur terbesar ketiga di Asia Tenggara, dengan panjang mencapai 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter.

    Patung raksasa ini menggambarkan wafatnya Siddharta Gautama dan dibangun menghadap ke arah selatan, sesuai dengan kiblat umat Buddha. 

    Keindahan patung semakin menonjol berkat lapisan cat berwarna kuning keemasan, serta relief yang menggambarkan perjalanan ajaran Buddha tentang dharma dan hukum sebab-akibat (karma).

    4. Klenteng Kwan Sing Bio 

    Berada di Jalan Martadinata No. 1, Karangsari, Tuban, Jawa Timur, Klenteng Kwan Sing Bio menjadi salah satu destinasi yang layak dikunjungi pada libur Hari Raya Waisak.

    Klenteng ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dengan luas area sekitar 4 hingga 5 hektare.

    Salah satu ciri khas unik klenteng ini adalah keberadaan ornamen kepiting raksasa yang menghiasi gerbang utama. 

    Selain itu, terdapat pula patung Dewa Kwan Sing Tee Koen setinggi 30 meter yang tercatat sebagai patung panglima perang tertinggi di Asia Tenggara menurut Museum Rekor Indonesia (MURI).

    5. Vihara Ksitigarbha Bodhisattva

    Di Kepulauan Riau, tepatnya di Jalan Asia Afrika KM 14, Tanjung Pinang, terdapat destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi saat libur Waisak, yakni Vihara Ksitigarbha Bodhisattva, yang lebih dikenal sebagai Vihara Seribu Patung.

    Meski secara jumlah total hanya memiliki sekitar 580 patung, masyarakat setempat tetap menjulukinya sebagai Vihara Seribu Patung.

    Patung-patung tersebut memiliki tinggi bervariasi antara 1,7 hingga 2 meter, dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda, sehingga sering disebut sebagai “thousand faces of Buddha”.

    6. Candi Muaro Jambi 

    Tidak hanya Pulau Jawa yang memiliki situs candi bersejarah, di Pulau Sumatra juga terdapat Candi Muaro Jambi yang menarik untuk dikunjungi dalam rangka merayakan Waisak.

    Candi ini merupakan hasil perpaduan budaya Hindu dan Buddha. 

    Berdasarkan catatan sejarah, Candi Muaro Jambi dahulu berfungsi sebagai pusat peribadatan dan tempat belajar agama Buddha, sebagaimana ditunjukkan oleh corak buddhisme serta penemuan aksara Jawa Kuno pada struktur candi.

    Menariknya, menurut Travelnatic Magazine Vol. 2, kawasan Candi Muaro Jambi memiliki luas mencapai 155.269,58 hektare, sekitar sepuluh kali lipat lebih besar dibanding kawasan situs Borobudur. 

    Di kompleks ini terdapat 11 candi utama, sementara diperkirakan masih ada sekitar 82 reruntuhan yang belum digali. 

    7. Pulau Kemaro 

    Di Sumatra, tepatnya di Palembang, terdapat destinasi menarik lainnya untuk merayakan Waisak, yakni Pulau Kemaro.

    Berjarak sekitar 6 kilometer dari Jembatan Ampera, Pulau Kemaro dikenal memiliki Klenteng Hok Tjing Rio dan pagoda sembilan lantai yang berdiri megah di tengah pulau.

    Selain itu, pulau ini juga memiliki makam Tan Bun An (seorang pangeran) dan Siti Fatimah (seorang putri) yang terletak berdampingan. 

    Kisah cinta mereka menjadi legenda yang melatarbelakangi terbentuknya Pulau Kemaro.

    (Tribunnews.com/Widya)

  • Sosok dr Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur Ingin Kirim Siswa Terindikasi LGBT ke Barak Militer – Halaman all

    Sosok dr Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur Ingin Kirim Siswa Terindikasi LGBT ke Barak Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak profil atau sosok dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur yang punya gagasan untuk mengirim pelajar yang terindikasi LGBT hingga kecanduan game online ke barak militer.

    Hal ini sesuai dengan program pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Menurut Wahyu, siswa terindikasi LGBT hingga kecanduan game online akan diberi pendidikan bela negara.

    Selain itu, para siswa yang masuk kategori tersebut juga akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan.

    “Kategorinya siswa yang memang bermasalah, apabila ada siswa terindikasi LGBT atau gemulai dan kecanduan game online pun akan dibina.” kata Wahyu kepada wartawan, Minggu (4/5/2025), dilansir TribunJabar.

    “Nanti mereka akan mendapatkan pendidikan bela negara,” tambahnya.

    Adapun teknis pembinaannya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.

    “Mengenai teknisnya, nanti kita koordinasi dengan instansi atau dinas terkait,” lanjut Wahyu.

    Gagasan memasukkan siswa terindikasi LGBT dan kecanduan game online pun membuat Wahyu jadi sorotan.

    Lantas, siapa sosok dr. Mohammad Wahyu Ferdian?

    Profil Mohammad Wahyu Ferdian

    Nama: dr. Mohammad Wahyu Ferdian S.Ked, MM, SpOG, CH, CHt
    Tempat, tanggal lahir: Subang, 27 November 1988
    Nama istri: Najmah Nur Islami
    Agama: Islam
    Partai politik: Gerindra (2024-sekarang)

    Mohammad Wahyu Ferdian akrab disapa dengan nama Wahyu, dan dikenal sebagai dokter spesialis kandungan, ahli hipnosis, sekaligus politikus Jawa Barat.

    Ia resmi menjabat sebagai Bupati Cianjur periode 2025-2030, didampingi Wakil Bupati, Ramzi Geys Thebe, setelah dilantik pada 20 Februari 2025.

    Wahyu sendiri merupakan menantu mantan Bupati Cianjur periode 2006-2016, Tjetjep Muchtar Soleh, sekaligus adik ipar mantan bupati Cianjur 2016-2021, Irvan Rivano Muchtar.

    Dikutip dari TribunBengkulu.com, Wahyu merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Taragong Garut.

    Lalu, ia menempuh studi S1 dan meraih gelar Sarjana Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).

    Kemudian, ia melanjutkan studi spesialis Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) pada 2014.

    Selain itu, Wahyu juga meraih gelar S2 jurusan Manajemen Rumah Sakit

    Wahyu memiliki gelar nonakademik CH dan CHT, yang menunjukkan keahliannya dalam hipnosi dan hipnoterapi.

    Kariernya dimulai sebagai dokter umum di RSUD Sayang Cianjur pada 2012.

    Selanjutnya, setelah pendidikan spesialisnya selesai, Wahyu bekerja sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Sayang dan RSUD Bhayangkara Cianjur.

    Nama Wahyu lengkap dengan gelarnya adalah dr. Mohammad Wahyu Ferdian S.Ked, MM, SpOG, CH, CHt.

    (Tribunnews.com/Rizki A.)

     

  • BMKG: Waspada Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir pada Mei 2025 – Halaman all

    BMKG: Waspada Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir pada Mei 2025 – Halaman all

    BMKG ingatkan waspada curah hujan tinggi dan potensi banjir pada bulan Mei 2025, lengkap dengan daftar wilayah yang diprediksi mengalami banjir.

    Tayang: Senin, 5 Mei 2025 13:40 WIB

    Akun Instagram resmi @infobmkg

    POTENSI BANJIR BMKG – Informasi Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi dan Potensi Banjir Indonesia pada Mei 2025 diunduh di akun Instagram resmi @infobmkg pada Senin (5/5/2025). BMKG ingatkan waspada curah hujan tinggi dan potensi banjir pada bulan Mei 2025, lengkap dengan daftar wilayah yang diprediksi mengalami banjir. 

    TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan waspada curah hujan tinggi dan potensi banjir pada bulan Mei 2025.

    Berdasarkan data BMKG, saat ini masih sekitar 77 persen wilayah Zona Musim (ZOM) di Indonesia masih mengalami musim hujan dan baru sekitar 6 persen yang sudah memasuki musim kemarau.

    Dikutip dari akun Instagram resmi @infobmkg pada Senin (5/5/2025), untuk periode awal Mei, sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan berpotensi mengalami curah hujan tinggi dengan kategori Siaga.

    Namun, tidak ada yang masuk kategori Awas.

    Sementara itu, untuk bulan Mei 2025, sebagian wilayah di Sulawesi Selatan dan Maluku diprediksi mengalami potensi banjir kategori Tinggi.

    “Bagi masyarakat yang wilayahnya sudah memasuki musim hujan, diimbau agar mengambil tindakan preventif untuk memastikan kapasitas drainase lingkungan, menjaga kondisi dan kesehatan, sedia payung atau jas hujan ketika beraktivitas di luar ruangan, dan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sehingga terhindar dari penyebaran penyakit di musim penghujan,” tulis BMKG.

    Lantas, wilayah mana saja yang berpotensi mengalami banjir pada Mei 2025?

    Wilayah Berpotensi Banjir Berlaku pada Mei 2025

    Dilansir dari akun Instagram resmi @infobmkg, berikut daftar wilayah yang diprediksi mengalami banjir dengan kategori tinggi, sebagai berikut:

    1. Kabupaten Bone

    Kecamatan Barebbo
    Kecamatan Cina
    Kecamatan Kajuara
    Kecamatan Mare
    Kecamatan Ponre
    Kecamatan Sibulue
    Kecamatan Tanra

    2. Kabupaten Luwu Utara

    Kecamatan Baebunta
    Kecamatan Bone Bone
    Kecamatan Malangke
    Kecamatan Mappedeceng
    Kecamatan Masamba
    Kecamatan Sukamaju

    3. Kabupaten Sidenreng Rappang

    4. Kabupaten Wojo

    Kecamatan Gilireng
    Kecamatan Keera
    Kecamatan Maniangpajo
    Kecamatan Pitumpanua
    Kecamatan Sajoanging

    5. Kabupaten Sinjai

    Kecamatan Sinjai Selatan
    Kecamatan Sinjai Tengah
    Kecamatan Sinjai Timur
    Kecamatan Sinjai Utara
    Kecamatan Tellu Limpoe

    6. Kabupaten Bone

    7. Kabupaten Maluku Tengah

    Kecamatan Amahai
    Kecamatan Leihitu
    Kecamatan Leihitu Barat
    Kecamatan Pulauharuku
    Kecamatan Seram Utara

    8. Kota Ambon

    Kecamatan Baguala
    Kecamatan Leitimur Selatan
    Kecamatan Nusaniwe
    Kecamatan Sirimau
    Kecamatan Telukambon

    9. Kabupaten Mimika

    Kecamatan Amar
    Kecamatan Iwaka
    Kecamatan Kuala Kencana
    Kecamatan Kwamki
    Kecamatan Narama
    Kecamatan Mimika Barat
    Kecamatan Mimika Baru
    Kecamatan Mimika Tengah
    Kecamatan Mimika Timur
    Kecamatan Mimika Timur Jauh
    Kecamatan Tembagapura
    Kecamatan Wania

    (Tribunnews.com/Latifah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Sidang Kasus Zarof Ricar, Jaksa Hadirkan Dua Saksi Ahli – Halaman all

    Sidang Kasus Zarof Ricar, Jaksa Hadirkan Dua Saksi Ahli – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus pemufakatan jahat pengurusan perkara Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar, Lisa Rachmat, dan Meirizka Widjaja.

    Jaksa menghadirkan dua orang saksi ahli dalam sidang yakni saksi ahli pidana dan digital forensik.

    “Ahli pidana Hibnu Nugroho dan ahli digital forensik Irwan Haryanto,” kata jaksa di persidangan yang digelar hari ini, Senin (5/5/2025).

    Diketahui eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang Rp 5 miliar untuk diberikan kepada majelis hakim yang  menangani kasasi perkara Gregorius Ronald Tannur.

    Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (Jpu) menyebut bahwa Zarof bersama pengacara Ronald, Lisa Rachmat hendak memberikan uang tersebut kepada tiga majelis hakim kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur.

    Jaksa menyebutkan bahwa uang Rp 5 miliar itu akan diberikan ke tiga hakim kasasi melalui Hakim Soesilo yang dalam sidang tersebut bertindak sebagai Ketua majelis hakim.

    “Yaitu dengan maksud untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi tersebut untuk menjatuhkan putusan Kasasi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya,” ucap Jaksa di ruang sidang, Senin (10/2/2025) lalu.

    Adapun pemufakatan itu bermula ketika Lisa melakukan pengurusan perkara Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.

    Untuk memuluskan niatnya, Lisa pun menghubungi Zarof agar dikenalkan dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu yakni Rudi Suparmono dan Zarof pun mengakomodir permintaan tersebut.

    Setelah itu Lisa pun menindaklanjutinya dengan melakukan pendekatan dengan majelis hakim PN Surabaya yang dikenalnya melalui Ketua PN Surabaya.

    Dalam pendekatannya itu Lisa Rachmat mempengaruhi Hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo untuk memutus bebas Ronald Tannur dari kasus pembunuhan.

    Ketiga hakim itu pun kemudian menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024.

    Dalam putusan itu hakim menilai bahwa Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

    Menyikapi vonis itu, Penuntut umum saat itu pun lantas mengajukan upaya kasasi di Mahkamah Agung pada 6 September 2024.

    Adapun susunan majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara Ronald Tannur yakni Ketua Majelis Soesilo dan dua anggota majelis yaitu Sutarjo dan Ainal Mardhiah.

    Selanjutnya pada September 2024 Lisa mengetahui terkait susunan majelis kasasi tersebut.

    Setelah mengetahui hal itu, Lisa kembali menghubungi Zarof dan melakukan pertemuan di kediaman terdakwa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Dalam pertemuan tersebut, Lisa Rachmat menyampaikan kepada terdakwa
    bahwa salah satu Hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tannur adalah Soesilo.

    Lisa pun meminta agar Zarof untuk mempengaruhi Sosilo agar memperkuat putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

    “Kemudian sebagai upaya untuk mempengaruhi hakim yang mengadili perkara kasasi sesuai keinginan Lisa Rachmat maka Lisa Rachmat akan memberikan uang sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan pembagian Rp5.000.000.000,00 untuk Majelis Hakim Kasasi sedangkan Rp1.000.000.000,00 untuk terdakwa ZAROF RICAR dimana atas penyampaian tersebut maka terdakwa ZAROF RICAR menyetujui,” jelas Jaksa.

    Setelah mendapat tawaran itu Zarof pun menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan dengan Hakim Soesilo dalam sebuah acara pengukuhan guru besar di Universitas Negeri Makassar.

    Saat itu Zarof memastikan pada Soesilo bahwa dirinya benar merupakan majelis hakim yang tangani kasasi Ronald Tannur.

    Soesilo yang kemudian membenarkan hal itu lalu ditawarkan Zarof untuk membantu kasasi Ronald dengan memperkuat putusan PN Surabaya.

    “Selanjutnya Susilo menanggapi dengan menyampaikan akan melihat perkaranya
    terlebih dahulu,” ujarnya.

    Kemudian Lisa dan Zarof pun selanjutnya aktif berkomunikasi terkait kepengurusan perkara tersebut.

    Hingga akhirnya Lisa Rachmat menyerahkan uang total sebesar Rp 5 miliar secara bertahap kepada Zarof dan disimpan oleh eks Pejabat MA itu di rumahnya di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Majelis Hakim Kasasi yang terdiri dari Susilo (Ketua), Ainal Mardhiah (anggota I) dan Sutarjo (anggota II) menjatuhkan putusan Kasasi GREGORIUS RONALD TANNUR dimana terhadap putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh hakim Susilo yang pada pokoknya menyatakan GREGORIUS RONALD TANNUR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum,” pungkasnya.

    Akibat perbuatannya itu Zarof pun diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo.Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

     

     

  • Petani Kalbar Ubah ‘Nasib’ Lewat Program Restorasi Gambut, Alam Sehat Pendapatan Meningkat – Halaman all

    Petani Kalbar Ubah ‘Nasib’ Lewat Program Restorasi Gambut, Alam Sehat Pendapatan Meningkat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para petani di Kalimantan Barat mulai meninggalkan metode lama dan beralih ke teknik pertanian yang lebih ramah iklim. Perubahan ini terjadi berkat program restorasi gambut yang digagas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Indonesia dengan dukungan UNOPS.

    Dampaknya nyata. Kebakaran lahan dapat dicegah, sekolah-sekolah terselamatkan, pendapatan petani melonjak hingga 50 persen, dan kondisi gambut yang lebih sehat turut menekan emisi gas rumah kaca.

    Sejak diluncurkan pada tahun 2019, program yang mencakup pelatihan untuk warga desa dan peningkatan infrastruktur kritis, secara dramatis mengurangi risiko kebakaran dan membekali penduduk pada 121 desa di Kalimantan Barat pesisir dengan keterampilan dan sumber daya baru untuk komunitas mereka.

    Bertani Tanpa Membakar

    “Kami belajar bagaimana mengolah tanah tanpa membakar semak dan sisa tanaman dan sekaligus menemukan cara menanam tanaman yang dapat kami jual dengan harga lebih tinggi,” kata Suprapto, seorang petani di desa Limbung yang terletak tepat di selatan Pontianak, ibu kota provinsi.

    “Pelatihan yang kami terima membuat segalanya begitu sederhana,” kata Sumi, yang memimpin kelompok petani perempuan di Jongkat. “Berkat riset pasar oleh BRGM dan mitranya, kami juga belajar tanaman apa yang seharusnya kami tanam untuk mendapatkan uang.”

    PROGRAM RESTORASI GAMBUT – Terong bukan hanya jadi hidangan lezat, tapi juga sumber penghasilan penting bagi petani gambut di Jongkat, Kalimantan Barat. Melalui intervensi BRGM, sebagian besar lahan gambut di sekitar Limbung kembali lembab, memungkinkan para petani menanam sayuran seperti mentimun, tomat, cabai, dan terong. (UNIC Jakarta)

    Limbung dan Jongkat terletak di lahan gambut, lahan basah yang tanahnya sebagian besar terdiri dari bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman yang mati dan membusuk. Dalam kondisi geologis tertentu, gambut akhirnya berubah menjadi batubara.

    Sama seperti lapisan batubara, lahan gambut menyimpan jumlah karbon dioksida yang sangat besar dan berpotensi terbakar. Kebakaran tidak hanya menghancurkan desa dan mata pencaharian petani, tetapi juga melepaskan jumlah karbon dioksida yang substansial.

    Pembakaran semak untuk membersihkan lahan dan sisa tanaman setelah panen menyebabkan 245 kebakaran di daerah sekitar Limbung pada tahun 2021. Angka yang besar mengingat pada tahun 2009 pemerintah melarang petani membakar lahan gambut. “Tetapi saat itu kami tidak mengetahui metode pertanian lain, kami tidak memiliki pilihan,” jelas Suprapto.

    Gambut yang Kembali

    Terong adalah makanan lezat dan tanaman komersial bagi para petani gambut di Jongkat, Kalimantan Barat.

    Melalui intervensi BRGM, sebagian besar lahan gambut di sekitar Limbung kembali lembab, memungkinkan para petani menanam sayuran seperti mentimun, tomat, cabai, dan terong.

    “Pertanian hortikultura benar-benar menguntungkan,” ujar Suprapto. “Pendapatan warga desa yang menjadi bagian dari program ini meningkat setengahnya.”

    Untuk pendapatan tambahan, kata Suprapto, dalam waktu setahun dapat membantu keluarga untuk merenovasi rumah mereka, membeli sepeda motor baru, dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

    Di Jongkat, para petani lokal mengidentifikasi tanaman apa yang paling cocok untuk lahan mereka dan untuk bertani tanpa membakar, dengan dukungan dari BRGM dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang dilibatkan oleh UNOPS sebagai bagian dari proyek yang didanai oleh Pemerintah Norwegia.

    Sekitar 20 keluarga mendapatkan pelatihan tentang bertani tanpa membakar dan penggunaan pupuk alami, dan sekarang mereka menunjukkan metode tersebut kepada teman dan keluarga di komunitas lain. “Ada gurauan bahwa baiknya menikahi seseorang dari Jongkat karena Anda akan belajar cara pertanian yang lebih menguntungkan,” kata Sumi dengan senyum.

    Memblokir Kanal, Menyimpan Air

    Melatih warga desa dalam metode bertani tanpa membakar sangat penting untuk menjadikan desa-desa pesisir Kalimantan Barat lebih berkelanjutan. Sama pentingnya adalah meningkatkan infrastruktur irigasi untuk mempertahankan air hujan di lahan gambut.

    Penghalang kanal membantu menyimpan air di daerah lahan gambut selama musim kemarau, menjaga tanah tetap lembab.

    UNOPS menyediakan desain dan pendanaan untuk pembangunan beberapa penghalang kanal percobaan – struktur beton yang menyimpan air di kanal yang melintasi daerah tersebut, membuatnya tersedia sepanjang tahun untuk pemadam kebakaran dan irigasi.

    Irigasi yang lebih baik mencegah tanah retak, mengering, dan membusuk, sehingga mengurangi jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Restorasi gambut juga melibatkan penghijauan daerah tersebut, yang pada gilirannya menjaga tanah tetap lembab dan mengurangi kemungkinan kebakaran dan pelapukan.

    Dengan pendanaan Pemerintah dan desain berdasarkan model UNOPS, BRGM dan mitranya telah membangun 179 penghalang kanal di 27 desa di daerah tersebut.

    BRGM, dengan dukungan dari UNOPS, Kementerian Kehutanan, dan pihak-pihak lainnya, telah melaksanakan proyek-restorasi di 852 desa di Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Namun, ribuan lainnya masih memerlukan perhatian.

    “Hasilnya bagus, namun belum cukup,” kata Raharjo.

    Manajer Pelaksana di UNOPS Indonesia, Akira Moretto, mengungkap bahwa keterlibatan komunitas menjadi kunci kesuksesan di setiap tahap.

    “Memantau kebakaran sulit. Memberikan peluang kepada masyarakat dalam bertani tanpa membakar adalah cara yang jauh lebih efektif dalam melindungi lahan gambut serta melawan perubahan iklim sekaligus meningkatkan mata pencaharian. Ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak,” katanya.

    Artikel ini merupakan hasil kerja sama United Nations Indonesia dengan Tribunnews. Untuk informasi lengkap, kunjungi laman resmi UN Indonesia.

  • Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, KPK: Pemulihan Kerugian Negara Bisa Maksimal – Halaman all

    Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, KPK: Pemulihan Kerugian Negara Bisa Maksimal – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mendukung sikap politik Presiden Prabowo Subianto terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

    Menurut Tanak, apabila pengesahan RUU Perampasan Aset bisa segera dilaksanakan, maka bisa memperkuat kerja KPK sebagai lembaga negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

    Termasuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan para koruptor.

    “Menurut saya, bila RUU tentang Perampasan Aset telah disahkan, maka pemulihan kerugian keuangan negara (Asset Recovery) yang timbul sebagai akibat dari perbuatan pelaku korupsi bisa dilakukan dengan maksimal,” kata Tanak dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

    “Sehingga kerugian keuangan negara dapat pulih kembali dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan negara,” sambung pimpinan berlatar belakang jaksa ini.

    Berdasarkan pengalamannya sebagai jaksa, kata Tanak, pengembalian kerugian keuangan negara melalui UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masih belum maksimal dan masih banyak yang belum dapat dikembalikan. 

    “Sampai dengan saat ini, kerugian keuangan negara yang dituntut berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih banyak yang belum dapat dikembalikan, termasuk saat berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata dia.

    Sebelumnya, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, Presiden Prabowo Subianto mengungkap komitmennya dalam memberantas korupsi. Yakni dengan mendukung penuh pengesahan RUU Perampasan Aset.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” ujar Prabowo di atas panggung.

    Kemudian, Prabowo mengajak para buruh untuk meneruskan perlawanan terhadap kasus korupsi di Indonesia.

    “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo yang selanjutnya dijawab setuju oleh para buruh yang memadati Lapangan Monas.

    Prabowo juga tegas akan menyikat maling negara dan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

    “Enak aja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”

    Untuk diketahui, RUU Perampasan Aset sempat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2023 dan 2024. Namun hingga masa sidang DPR berakhir, RUU ini tidak juga dibahas. 

    Di tahun 2025, RUU Perampasan Aset ini terpental dan tidak masuk dalam Prolegnas 2025.

  • Sosok Fumio Kishida, Utusan Khusus PM Jepang yang Temui Prabowo Tadi Malam di Kertanegara – Halaman all

    Sosok Fumio Kishida, Utusan Khusus PM Jepang yang Temui Prabowo Tadi Malam di Kertanegara – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida beserta delegasi menemui Presiden RI Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (4/5/2025) malam.

    Fumio Kishida yang hadir selaku utusan khusus PM Jepang tersebut menyampaikan surat dari PM Jepang Shigeru Ishiba untuk Prabowo.

    Dikutip dari keterangan pers Setpres,   Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan selain menyampaikan pesan resmi dari Pemerintah Jepang, kedua pihak juga membahas perkembangan proyek kerja sama dalam kerangka AZEC.

    Menurut Airlangga, saat ini  Indonesia memiliki lebih dari 170 MoU (perjanjian kerjasama) dengan Jepang.

    Setelah pertemuan di ruang kerja, agenda dilanjutkan dengan jamuan santap malam bersama.

    PM Jepang Fumio Kishida saat jumpa pers pada 9 Agustus 2024 lalu. (Mainichi)

    Sosok Fumio Kishida

    Fumio Kishida lahir pada 29 Juli 1957.

    Dia menjabat PM Jepang dari tahun 2021-2024.

    Fumio Kishida juga berasal dari keluarga politisi.

    Sang ayah (Fumitake) dan kakeknya (Masaki) merupakan mantan politikus anggota majelis rendah.

    Fumio Kishida mengenyam pendidikan di Universitas Waseda jurusan ilmu hukum.

    Dikutip dari mofa.go.jp, setelah lulus pada tahun 1982, Fumio Kishida bergabung dengan Long-Term Credit Bank di Jepang.

     Karir politik Fumio Kishida dimulai pada tahun 1987, ia menjadi sekretaris ayahnya yang merupakan anggota parlemen dari majelis rendah.

    Pada pemilihan umum tahun 1993, Fumio Kishida terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di domisilinya yakni Hiroshima.

    Pada tahun 2007, Fumio Kishida menjabat Menteri Urusan Okinawa di Kabinet Abe pertama dan kabinet Fukuda.

    Ia kemudian diangkat menjadi menteri negara yang bertanggung jawab atas urusan konsumen dan kebijakan antariksa pada kabinet Fukuda pada tahun 2008.

    Tahun 2011 Fumio Kishida menjabat sebagai ketua Komite Urusan Diet Liberal Democratic Party (LDP).

    Fumio Kishida berperan penting dalam mengatur kunjungan Presiden Obama ke Hiroshima pada tahun 2016, dikutip dari tokyoweekender.com.