Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • KBRI Bangkok: Ada 1 Keluarga WNI Mengungsi ke Hotel Imbas Gempa Dahsyat M 7,7 Myanmar – Halaman all

    KBRI Bangkok: Ada 1 Keluarga WNI Mengungsi ke Hotel Imbas Gempa Dahsyat M 7,7 Myanmar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Bangkok, Dozi Adeson menyebut ada satu keluarga WNI yang mengungsi ke hotel imbas gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Myanmar yang terjadi pada Jumat (28/3/2025) kemarin.

    Dia mengatakan satu keluarga tersebut tinggal di Bangkok.

    “Setidaknya satu keluarga sudah dikonfrimasi mengungsi ke hotel di mana yang bersangkutan memang tinggal di Bangkok,” jelasnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (29/3/2025).

    Dozi menuturkan pihaknya sebenarnya memperoleh informasi ada beberapa WNI yang memutuskan untuk mengungsi ke hotel secara mandiri usai terjadinya gempa.

    Namun, dia mengatakan bahwa WNI tersebut tidak melapor kembali apakah jadi mengungsi ke hotel atau tidak.

    Kendati demikian, Dozi menginformasikan bahwa WNI yang berada di Thailand akan mengungsi ke hotel jika memang kondisinya mendesak.

    Pernyataan Dozi ini menjawab terkait jumlah WNI yang memutuskan untuk mengungsi ke hotel.

    “Data pasti kita tidak punya karena mereka tidak melapor kembali apakah jadi mengungsi ke hotel atau tidak.”

    “(WNI) lainnya sampaikan akan mengungsi ke hotel jika situasi mengharuskan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Dozi juga menginformasikan bahwa hingga hari ini, tidak ada informasi adanya korban luka atau korban jiwa yang merupakan WNI.

    Dia menuturkan hal tersebut diketahui dari adanya laporan WNI yang menghubungi KBRI Bangkok.

    “Alhamdulillah kondisi WNI dlam keadaan baik dan selamat. Tidak ada diterima informasi kondisi WNI yang mengkhawatirkan. Selain itu, sejauh ini juga tidak ada informasi WNI korban luka ataupun korban jiwa,” pungkasnya.

    Korban Tewas Gempa Myanmar Diperkirakan Tembus 10.000 Jiwa

    Di sisi lain, gempa bumi yang melanda Myanmar pada Jumat kemarin diperkirakan mengakibatkan adanya korban tewas mencapai 10.000 jiwa.

    Adapun prediksi tersebut dilaporkan oleh Badan Geologi dan Pemetaan AS (USGS) yang dikutip dari CNN.

    Bahkan, USGS melaporkan adanya kemungkinan korban jiwa bisa jauh lebih tinggi.

    Sementara, total kerugian akibat gempa dahsyat ini diperkirakan bisa menyentuh 100 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.600 triliun atau lebih besar dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Myanmar.

    Namun, terkait korban jiwa, junta militer Myanmar melaporkan bahwa korban tewas akibat gempa ini mencapai 144 orang.

    Sedangkan, korban luka mencapai 732 orang yang tersebar di tiga kota, dikutip dari Myanmar Now.

    Sebagai informasi, gempa ini merupakan gempa ketiga terbesar yang pernah mengguncang kawasan itu dalam seabad terakhir, dan analisis USGS menempatkan episentrumnya hanya 10 mil dari jantung Mandalay, kota berpenduduk sekitar 1,5 juta orang. 

    Gempa susulan berkekuatan M 6,7  tercatat sekitar 11 menit kemudian, yang merupakan gempa pertama dari beberapa gempa besar yang terjadi setelah gempa pertama.

    Guncangan itu terasa hingga Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan China bagian selatan.

    Bahkan, gempa tersebut sampai membuat Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtar Shinawatra menyatakan Bangkok sebagai “daerah darurat” dan mendesak penduduk untuk mengungsi dari gedung-gedung tinggi jika terjadi gempa susulan.

    Di sisi lain, dikutip dari The Guardian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, mengatakan pihaknya tengah bergerak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. 

    PBB mengatakan telah mengalokasikan dana awal sebesar 5 juta dolar AS dari dana daruratnya untuk membantu operasi penyelamatan nyawa di Myanmar.

    Sementara, Presiden Trump mengatakan AS juga akan memberikan bantuan kepada Myanmar. 

    “Ini benar-benar buruk, dan kami akan membantu. Kami telah berbicara dengan negara itu,” katanya di Ruang Oval.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Sunan Kalijaga: Ada Orang Ngaku Suruhan RK Tawari Uang ke Lisa Mariana agar Akui Halu soal Selingkuh – Halaman all

    Sunan Kalijaga: Ada Orang Ngaku Suruhan RK Tawari Uang ke Lisa Mariana agar Akui Halu soal Selingkuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengacara, Sunan Kalijaga mengeklaim ada orang yang mengatasnamakan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyuruh selebgram, Lisa Mariana untuk berbicara di depan awak media bahwa isu perselingkuhan yang diviralkan olehnya adalah wujud halusinasi.

    Kalijaga juga menuturkan bahwa orang yang mengatasnamakan Ridwan Kamil itu akan memberi uang jika Lisa mau menuruti permintaan tersebut.

    Dia mengatakan nominal uang yang ditawarkan ke Lisa cukup fantastis. Namun, dia tidak merinci total uang yang diklaim olehnya ditawarkan kepada kliennya tersebut.

    Ia hanya mengungkapkan nominal uang yang ditawarkan mencapai miliaran rupiah.

    “Dengan adanya isu ini berkembang, sudah ada nih, saya melihat ada orang yang mengambil keuntungan, entah benar atau tidak benar.”

    “Kayak contohnya, Lisa menyampaikan kepada saya ada orang yang mengatasnamakan dari Bapak RK sejumlah uang, jumlah uangnya cukup fantastis. Namun demikian, di situ dia minta supaya Lisa itu menemui teman-teman media dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi,” kata Kalijaga dalam konferensi pers pada Jumat (28/3/2025), dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

    Kendati demikian, Kalijaga mengaku tidak langsung percaya terkait laporan tersebut.

    Dia langsung mengkonfrontir Lisa terkait apakah berani untuk mengkonfirmasi laporan itu ke Ridwan Kamil soal tawaran uang tersebut.

    Kalijaga pun mengungkapkan Lisa berani untuk membuktikan bahwa tawaran uang itu adalah benar adanya.

    “Saya tanya, kalau saya kroscek bagaimana, Lisa? (Lisa mengatakan) Ya boleh bang, kroscek aja benar nggak gitu lho,” jelasnya.

    Setelah itu, Kalijaga menyebut pihaknya mengkonfirmasi terkait adanya orang yang mengaku suruhan Ridwan Kamil itu ke istri mantan Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya.

    Namun, Atalia pun tidak mengakui sosok yang mengaku suruhan suaminya tersebut. 

    “Ternyata, setelah konfirmasi ke Ibu Cinta atau Ibu Atalia, nggak ada tuh. Siapa orang seperti itu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kalijaga sebenarnya menyayangkan bahwa polemik antara Ridwan Kamil dan Lisa ini justru meluas dan berujung viral.

    Padahal, dia berharap agar kedua belah pihak bisa membicarakan isu ini dengan bertemu dan membawa bukti dan data untuk membuktikan kebenaran terkait isu perselingkuhan yang disebut berujung lahirnya anaknya Lisa dan diisukan Ridwan Kamil adalah ayahnya.

    Kalijaga menuturkan perlunya hal tersebut demi tidak terjadinya fitnah diantara kedua belah pihak.

    “Kami pengen mengimbau agar kedua pihak duduk bersama, silahkan tunjukkan alat bukti dan data supaya tidak menjadi bola liar atau fitnah atau bulan-bulanan dari orang yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.

    Di sisi lain, Kalijaga menuturkan sebenarnya Lisa mengaku siap untuk melakukan tes DNA demi pembuktian bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak dari Ridwan Kamil.

    “Jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang tes DNA,” katanya.

    Klarifikasi Ridwan Kamil 

    KLARIFIKASI RIDWAN KAMIL – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan klarifikasi atas kabar kurang menyenangkan terkait isu perselingkuhan. Klarifikasi Ridwan Kamil disampaikan melalui unggahan Instagram, Kamis (27/3/2025). (Instagram/@ridwankamil)

    Sebelumnya, Ridwan Kamil juga sudah memberikan klarifikasi terkait tudingan berselingkuh dengan Lisa dan berujung hingga mempunyai anak.

    Adapun klarifikasi tersebut disampaikan Ridwan Kamil lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis siang.

    Ridwan Kamil membantah isu perselingkuhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah keji bermotif ekonomi.

    “Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT. Aamiin,” ungkap Ridwan Kamil mengawali tulisan.

    “Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang,”  sambungnya

    Ridwan Kamil mengaku hanya sekali bertemu dengan Lisa yaitu pada empat tahun lalu. Suami Atalia Praratya juga menegaskan soal kabar kehamilan perempuan itu.

    “Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya,” tulis Kang Emil.

     Ridwan Kamil mengaku heran terkait permasalahan itu kembali dimunculkan oleh Lisa.

    “Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah,” ungkap Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil mengaku akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya dalam permasalahan ini.

    Sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah itu bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan.

    “Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa,” ujarnya.

    “Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semua yang membaca berita bisa tabbayun dengan jernih., apalagi ini saat bulan suci Ramadhan. Terima Kasih,” tutupnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Gilang)

  • Fadli Zon Diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI ’56 – Halaman all

    Fadli Zon Diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI ’56 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (PARFI ’56). 

    Pengangkatan ini diumumkan dalam acara diskusi dan buka puasa bersama di Museum Nasional, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).

    Ketua Umum PARFI ’56, Marcella Zalianty, menyampaikan bahwa kepemimpinan Fadli Zon akan menjadi aset penting dalam memperkuat ekosistem perfilman nasional. 

    “Dedikasi beliau di bidang kebudayaan sangat sejalan dengan visi PARFI ’56 untuk melindungi dan membina para pekerja film Indonesia,” ujar Marcella.

    Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk mendorong industri film Indonesia agar semakin maju dan berdaya saing tinggi. 

    “Film bukan sekadar hiburan, tetapi juga cerminan budaya dan alat diplomasi bangsa. Kolaborasi antara aktor, asosiasi profesi, dan pemerintah adalah kunci dalam memajukan industri perfilman kita,” ungkapnya.

    Salah satu langkah strategis yang didukung oleh Fadli adalah kerja sama antara PARFI ’56 dan BPJS Ketenagakerjaan dalam sistem keagenan bagi pekerja film. 

    Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah penting untuk menjamin kesejahteraan para pelaku industri film nasional.

    Selain itu, Fadli juga menyoroti perlunya peningkatan jumlah layar bioskop di Indonesia. 

    Dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa, idealnya Indonesia memiliki lebih dari 28.000 layar film, namun saat ini baru tersedia sekitar 3.000 layar. 

    “Kita butuh lebih banyak layar dan ekosistem yang adil bagi seluruh pelaku industri film. Pemerintah siap mendukung upaya bersama untuk mewujudkannya,” jelasnya.

    Turut hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pertimbangan PARFI ’56 Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Arswendy Bening, Komisaris Utama PFN Yessy Goesman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Deny Yusyulian, serta sejumlah sineas dan insan perfilman nasional.

    Dengan dukungan lintas sektor, pengangkatan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Pembina PARFI ’56 diharapkan semakin memperkuat industri film Indonesia serta memberikan perlindungan lebih baik bagi para pekerja di sektor ini.

  • Stephen Wongso Antar 175 Karyawan Wong Hang Tailor Mudik Gratis – Halaman all

    Stephen Wongso Antar 175 Karyawan Wong Hang Tailor Mudik Gratis – Halaman all

    Stephen menuturkan bahwa ia dan keluarganya memang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk merasakan libur di momen lebaran

    Tayang: Sabtu, 29 Maret 2025 01:48 WIB

    Istimewa

    STEPHEN WONGSO MUDIK – Desainer Stephen Wongso antar 175 karyawannya untuk mudik gratis bareng. Jumat (28/3/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Desainer Stephen Wongso mengantarkan sekiranya 175 karyawan Wong Hang Tailor untuk mudik gratis.

    Stephen menuturkan bahwa ia dan keluarganya memang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk merasakan libur di momen lebaran sambil berkumpul dengan keluarga.

    “Setahun sekali biar karyawan pulang mudik nyaman bersama keluarga,” ujar Stephen Wongso di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2025).

    Program mudik gratis ini sudah menjadi tradisi tahunan Wong Hang Tailor selama 10 tahun terakhir. 

    Menurut Stephen, tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para karyawan agar bisa pulang kampung dengan aman dan tenang.

    “Ini rutin kita lakukan setiap tahun, biar pulang kampungnya aman,” kata Stephen.

    Rombongan mudik kali ini terdiri dari para karyawan yang akan pulang ke berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

    Sebelum keberangkatan, Stephen Wongso secara langsung mengantarkan karyawannya dan menyampaikan pesan haru serta doa agar perjalanan mereka lancar.

    “Selamat mudik. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin,” ucapnya.

    “Semoga mereka aman, perjalanan yang menyenangkan, reuni yang menyenangkan bersama keluarga,” tulisnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Utang Negara Rp 8.325 Triliun, Kurs Rp 16.650 per Dolar AS, Pengamat Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi – Halaman all

    Utang Negara Rp 8.325 Triliun, Kurs Rp 16.650 per Dolar AS, Pengamat Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi – Halaman all

    Utang Negara Rp 8.325 Triliun, Kurs Rp 16.650, Pengamat Ingatkan Potensi dan Ancaman Krisis Ekonomi
     
    Hasanuddin Aco/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat (AS)  terus melemah hingga mendekati level terendah sejak krisis moneter 1998.

    Nilai tukar rupiah melemah sebesar 14 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.676 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.562 per dolar AS.

    Atas sinyalemen ekonomi ini, pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menegaskan anjloknya mata uang rupiah ini mengingatkan publik pada krisis moneter 1998. 

    Bahkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini justru lebih buruk dibandingkan 27 tahun lalu.

    “Di tahun 1998, ketika rupiah berada di posisi Rp16.650 per dolar, total utang luar negeri kita hanya sekitar USD 70 miliar, atau setara Rp 1.165 triliun. Sekarang, dengan kurs yang sama, utang luar negeri kita sudah tembus USD 500 Miliar, yaitu sekitar Rp 8.325 triliun. Naik tujuh kali lipat,” ujar Hardjuno, Jumat (28/3/2025).

    Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan bahwa rupiah saat ini belum mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara jujur.

    “Ini artinya nilai tukar yang terlihat sekarang bisa jadi belum merepresentasikan tekanan riil terhadap rupiah. Bahkan mungkin masih terlalu kuat dibandingkan kenyataan,” katanya.

    Kandidat doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini juga menyinggung holding strategis BUMN, Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan aset hingga Rp10.000 triliun. 

    Meski angka asetnya terkesan besar, nilainya tidak begitu mencolok jika dibandingkan dengan total utang luar negeri Indonesia saat ini.

    “Aset terbaik kita seperti Danantara saja belum tentu cukup untuk membayar seluruh utang luar negeri yang sudah mencapai Rp 8.325 triliun (USD 500 miliar). Ini mengkhawatirkan. Kalau aset andalan negara tidak bisa menutup utang, artinya kita harus hati-hati banget,” ujarnya.

    Lebih lanjut,  Hardjuno mengkritik pendekatan pemerintah yang selama ini terkesan membiarkan utang menumpuk tanpa ada strategi pelunasan yang jelas.

    Padahal, utang itu harus dibayar. 

    “Kalau kita tidak bisa bayar, artinya memang tidak mampu. Maka harus ada jalan keluar. Ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan seperti sekarang,” tegasnya.

    Hardjuno mempertanyakan akuntabilitas fiskal di tengah sistem pemerintahan yang selalu berganti, tetapi mewariskan beban yang sama dari tahun ke tahun.

    “Kalau semua menteri berganti, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Masalah utang ini sudah jelas-jelas bermula dari Obligasi Rekap BLBI yang terus diabaikan. Itu akar persoalannya,” ungkapnya.

    Meski demikian, Hardjuno mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini memangkas anggaran negara untuk sejumlah sektor.

    Keberanian Prabowo ini sesuatu yang belum pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya. 

    Namun demikian tegas Hardjuno, kebijakan pemangkasan anggaran ini belum cukup efektif tanpa dibarengi dengan langkah lanjutan.

    “Ya, itu langkah bagus. Tapi setelah itu bagaimana? Harus ada rencana besar yang konkret dan berani. Bukan sekadar reaksi jangka pendek,” ujarnya.

    Lebih jauh Hardjuno menyerukan pentingnya dialog nasional soal utang, fiskal, dan keberlanjutan ekonomi bangsa.

    “Kita harus mulai bicara jujur dan transparan. Ini soal masa depan negara. Harus ada solusi yang menyeluruh dan realistis,” pungkasnya.

     

     

  • TMII Targetkan 120 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2025, Berbagai Fasilitas Ditingkatkan – Halaman all

    TMII Targetkan 120 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2025, Berbagai Fasilitas Ditingkatkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Taman Mini Indonesia Indah (TMII) siap menyambut para wisatawan selama libur Lebaran 2025 dengan target kunjungan mencapai 120 ribu orang.

    Menyambut puncak arus kunjungan ini, TMII juga meningkatkan kualitas fasilitas, layanan, serta atraksi untuk memastikan pengalaman terbaik bagi pengunjung.

    Direktur SDM & Digital InJourney, Herdy Harman menyatakan, libur Lebaran merupakan momen yang sangat penting bagi sektor pariwisata dan aviasi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

    “Sehingga apa yang diupayakan di InJourney saat ini tentu mendorong dan berperan untuk memberikan kontribusi sektor aviasi dan pariwisata yang dapat memberikan sumbangsih sebesar 6 persen GDP negara dan peningkatan ekonomi nasional,” kata Herdy, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Optimisme TMII untuk Meningkatkan Kunjungan

    Direktur Utama TMII, Intan Ayu Kartika, optimis dengan target 120 ribu pengunjung selama pekan Lebaran tahun ini.

    “Target pengunjung kami di pekan lebaran tahun ini 120.000 orang, tumbuh sekitar 25-30% dibanding tahun lalu,” papar Intan.

    Untuk menarik lebih banyak pengunjung, TMII juga menawarkan berbagai promo menarik. Salah satunya adalah akses gratis bagi masyarakat yang ingin melaksanakan Sholat Ied di Plaza Keong Emas pada hari Senin, 31 Maret 2025.

    Akses gratis ini tersedia mulai pukul 05.00-07.00 WIB, dengan tambahan diskon parkir kendaraan.

    Jam Operasional dan Akses

    Selama periode libur Lebaran, TMII akan beroperasi mulai pukul 06.00 – 20.00 WIB.

    Pengunjung dapat memasuki area TMII melalui Gate 1, 3, dan 4, dengan berbagai atraksi menarik yang bisa dinikmati oleh keluarga.

    Dengan berbagai fasilitas dan layanan yang lebih baik, TMII siap memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi pengunjung, sekaligus berkontribusi pada pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata.

  • Ketua KNPI Haris Pertama: Penolakan UU TNI Harus Disikapi dengan Dialog Terbuka – Halaman all

    Ketua KNPI Haris Pertama: Penolakan UU TNI Harus Disikapi dengan Dialog Terbuka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti komunikasi publik pemerintah, dalam menyikapi isu Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

    Menurutnya, kurangnya urun rembuk dengan elemen masyarakat, terutama kelompok kepemudaan yang di dalamnya terdapat elemen pelajar dan mahasiswa, telah memicu gelombang aksi penolakan yang masif di berbagai daerah.

    “Bahwa apa pun motif di balik aksi-aksi tersebut, hal paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemerintah dan TNI dapat merangkul elemen kepemudaan sebagai garda terdepan generasi penerus bangsa,” katanya dalam keterangan yang diterima, Jumat (28/3/2025).

    Haris menilai bahwa aspirasi pemuda perlu menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan strategis, terlebih yang berkaitan dengan tata kelola pertahanan negara.

    “Sorotan terhadap isu-isu yang digaungkan oleh kelompok penolakan, seperti kekhawatiran kembalinya dwi fungsi ABRI dan pengekangan terhadap supremasi sipil, semakin menguat di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan komunikasi yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kegelisahan yang lebih luas,” jelasnya.

    Kami memahami bahwa revisi ini mungkin memiliki urgensi tertentu, tetapi tanpa komunikasi publik yang baik, justru akan menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi di masyarakat.

    “Maka penting sekali pemerintah dan TNI harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen, termasuk pemuda, agar isu ini dapat dikupas secara komprehensif,” ujar Haris.

    Ia juga menekankan bahwa dalam era demokrasi, keterbukaan publik dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

    “Jika revisi UU TNI ini memang bertujuan untuk memperkuat profesionalisme TNI dan memperkuat sistem pertahanan negara, maka argumentasi tersebut harus disampaikan dengan jelas kepada publik,” ucapnya.

    Menurut Haris, pemuda sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki hak untuk mengetahui serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang berdampak luas.

    “Pemuda seperti kami ini di KNPI, berharap agar pemerintah dan TNI dapat lebih responsif dalam mendengar masukan dari berbagai pihak, bukan hanya dari lingkup internal, tetapi juga dari kelompok eksternal yang turut menjaga demokrasi dan supremasi sipil”, kata Haris.

    Selain itu, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut institusi negara harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan.

    “Jika komunikasi publik tidak diperbaiki, maka narasi negatif yang berkembang di masyarakat justru akan semakin sulit dikendalikan dan dapat mengganggu stabilitas nasional,” ujarnya.

    Haris berharap kepada pemerintah dan TNI agar segera memperbaiki strategi komunikasi publiknya.

    “Jangan sampai karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik, revisi UU TNI ini justru menimbulkan polemik berkepanjangan. Mari kita duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Prabowo: Teknologi Digital Bila Tidak Diawasi Akan Merusak Kehidupan Bangsa – Halaman all

    Prabowo: Teknologi Digital Bila Tidak Diawasi Akan Merusak Kehidupan Bangsa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto mengatakan teknologi digital bisa membawa kemajuan yang pesat bagi manusia.

    Namun, bila tidak diawasi atau dikelola dengan baik maka akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat mengesahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/3/2025).

    “Jadi teknologi digital ini menjanjikan, bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita,” katanya.

    Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus tumbuh secara kreatif.

    Anak Indonesia juga harus sehat jiwa dan raga.

    “Harus tumbuh jadi manusia yang berani, yang mandiri, yang optimis, yang berjiwa ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya,” katanya.

    Karenanya perlu langkah penanganan agar perkembangan negatif dari media digital tidak meracuni anak.

    “Karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga kita dapat rumuskan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” katanya.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak. Aturan itu disahkan di hadapan sejumlah menteri kabinet merah putih.

    Dalam peluncuran aturan ini, Presiden Prabowo turut mengundang ratusan anak-anak dari tingkat SD hingga SMA.

    Mereka terlihat adik bermain di halaman Istana Kepresidenan.

  • SETARA Institute Ungkap Alasan Indonesia Aman dari Serangan Teroris Sejak 2023 – Halaman all

    SETARA Institute Ungkap Alasan Indonesia Aman dari Serangan Teroris Sejak 2023 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia berhasil menjaga keamanannya dari serangan teroris dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2023 hingga kini, Indonesia tercatat tidak mengalami serangan teroris secara terbuka, atau yang sering disebut dengan zero terrorist attack.

    Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan ini adalah penerapan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Keberhasilan ini adalah capaian signifikan dari implementasi fase pertama RAN PE yang dimulai sejak 2021.

    “Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama,” kata Halili dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Halili menjelaskan, RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstrimisme berbasis kekerasan yang berujung pada terorisme. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.

    Tiga pilar utama dalam RAN PE adalah pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Semua kegiatan tersebut diatur dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

    “RAN PE itu merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama yaitu soft approach,” ujar Halili.

    Fase pertama RAN PE berlangsung dari 2021 hingga 2024, dengan berbagai program seperti mitigasi, pemetaan aktor teroris, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

    Halili mengungkapkan, penerapan RAN PE fase pertama telah memberikan dampak positif, baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Dampak terukurnya adalah terciptanya zero terrorist attack.

    “Fenomena zero terrorist attack itu adalah dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia,” jelasnya.

    Sementara, dampak tidak terukur yang muncul adalah kesadaran masyarakat akan keberadaan ekstremisme dan pentingnya mitigasi serta kemampuan untuk mencegahnya secara dini.

    Halili juga berharap bahwa pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 akan terus memberikan dampak positif dalam mencegah dan menanggulangi terorisme. Target utamanya adalah pencegahan serangan teroris secara terbuka.

    “Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua. Karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik,” ujar Halili.

    Untuk fase kedua RAN PE, BNPT akan fokus pada penguatan program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menambahkan bahwa penguatan program-program tersebut sejalan dengan visi dan misi presiden dalam RPJMN 2025-2029, khususnya dalam koordinasi dan sinergi antara instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme.

    “RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya terkait koordinasi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah peran RAN PE sangat penting,” ujar Eddy.

  • Suara Ibu Indonesia: Lindungi Mahasiswa dan Batalkan UU TNI – Halaman all

    Suara Ibu Indonesia: Lindungi Mahasiswa dan Batalkan UU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kaum ibu menyatakan keprihatinan dan hati yang pilu atas sikap represi aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan untuk menolak revisi UU TNI.

    Mereka juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan UU TNI hasil pengesahan Ketua DPR Kamis 20 Maret 2025 lalu. 

    Berbagai tindakan kekerasan aparat yang terjadi sejak rencana Revisi Undang-undang TNI dibahas hingga disahkan DPR dan berlanjut hingga Kamis (27/2/2025) kemarin dirasakan telah melampaui hati nurani. Kekerasan yang terjadi di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang berulang kali terjadi dan tak kunjung berhenti. 

    “Inisiatif Suara Ibu Indonesia digagas karena dua hal, yakni keinginan untuk melindungi anak-anak mahasiswa yang berdemo menolak RUU dan UU TNI dari kekerasan aparat, dan menyampaikan protes pada pangkal masalahnya, yaitu disahkannya UU TNI,” kata Avianti Armand, arsitek dan penulis, penggagas Suara Ibu Indonesia dalam aksi di depan Gedung Sarinah, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (28/3/2025). 

    Para Ibu menyerukan hal yang sama dengan mahasiswa, yakni menolak wacana dwifungsi TNI dan meminta TNI tetap berada dalam fungsi dan tugasnya sebagai penjaga keamanan negara sesuai UU 34 Tahun 2004 yang menyebut bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak kembali ditarik masuk ke ranah politik dan bisnis seperti terjadi di masa Orde Baru.

    Dalam orasinya, budayawan Melani Budianta, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia mengatakan, 27 tahun lalu anaknya melakukan aksi menentang dwifungsi TNI.

    Kini ia sudah bercucu, masih melakukan hal yang sama karena prihatin terhadap situasi sosial.

    Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan Indonesia selalu berhasil keluar dari krisis. “Dan gerakan mahasiswa selalu menjadi motor penggerak perubahan,” katanya.

    Filsuf Karlina Supelli yang pada 1998 menggagas gerakan Suara Ibu Peduli, serta banyak tokoh perempuan lain menyambut baik inisiatif Suara Ibu Indonesia.

    “Kehadiran ibu-ibu dalam gelombang protes ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang genting. Kalau ibu-ibu sudah turun ke jalan, pasti ada situasi kritis yang memaksa mereka bertindak,” kata Karina.

    Secara naluriah, kata dia perempuan memiliki sifat melindungi keluarga, terutama anak-anak yang dicintainya.

    “Dalam keadaan genting, seorang Ibu akan bersedia pasang badan dan menjadi tameng untuk melindungi anak-anaknya,” tegas Karlina.

    Inisiatif Suara Ibu Indonesia terinspirasi dan merujuk pada sejarah Suara Ibu Peduli sebelum reformasi dan gerakan Kamisan yang telah berlangsung selama 18 tahun yang digagas oleh Sumarsih Maria, ibunda dari Wawan yang tewas karena kekerasan aparat dalam Tragedi Semanggi. 

    “Kami berharap bahwa dengan terlibatnya ibu-ibu dalam demo menolak UU TNI, gerakan ini bisa menggugah hati para ibu di seluruh Indonesia dan akan terus membesar hingga punya dampak yang serius dalam mendorong dibatalkannya UU TNI,” ujar Avianti.

    Aksi damai ini merupakan permulaan dari perjuangan kaum perempuan Indonesia untuk melindungi dan mendampingi mahasiswa meneruskan tuntutannya menolak revisi UU TNI.

    Gerakan Suara Ibu Indonesia dan aksi damai ini selanjutnya akan dilakukan dengan berkolaborasi dengan komunitas dan lembaga-lembaga lain yang sudah terlibat dengan berbagai fokus.

    Aksi tersebut mengundang perhatian masyarakat di sekitar Gedung Sarinah Jl. Thamrin Jakarta dengan bernyanyi Ibu Pertiwi dan Bagimu Negeri.

    Berikut teks yang disebarkan pada aksi: 

    Kami adalah Ibu Indonesia. 

    Kami menyuarakan kesedihan dan keprihatinan para ibu di seluruh Indonesia yang mengharapkan Indonesia yang lebih baik bagi generasi anak-anak kami. 

    Kami tidak rela masa depan anak-anak kami diambil oleh keserakahan para elite pejabat yang menempuh cara-cara kotor untuk melanggengkan kekuasaannya. 

    Kami tidak rela anak-anak kami hidup di Indonesia yang kehilangan kemanusiaan, keadilan, keberadaban, dan kemerdekaan bersuara. 

    Kami tidak rela anak-anak kami berhadapan dengan kekerasan aparat demi memperjuangkan demokrasi yang disudutkan oleh senapan dan diinjak-injak lars tentara. 

    Karena itu, kami tidak akan melarang anak-anak kami, para mahasiswa untuk memperjuangkan apa yang direnggut dari masa depan mereka. 

    Kami ingin anak-anak kami memperoleh perlindungan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Jangan ada serangan terhadap tim medis yang menyelamatkan mereka dari pukulan aparat. Jangan ada yang dihilangkan. Jangan ulangi sejarah kelam negeri ini pada generasi penentu masa depan ini.

    Kami, Ibu Indonesia, akan mendampingi perjuangan mereka dengan ikut turun ke jalan, berjuang bersama anak-anak kami, melawan kekuasaan yang korup.

    Inilah tuntutan kami: 

    –    Stop kekerasan pada mahasiswa. 
    –    Batalkan UU TNI. Tolak RUU Polri.
    –    Kembalikan tentara ke tugas utamanya membela tanah air dan polisi ke tugas utamanya melindungi masyarakat, bukan membela elite pejabat yang segelintir.