Category: Tribunnews.com Nasional

  • DPR Dinilai Tergesa-gesa Bahas RUU KUHAP Sehingga Berpotensi Melanggar HAM – Halaman all

    DPR Dinilai Tergesa-gesa Bahas RUU KUHAP Sehingga Berpotensi Melanggar HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tergesa-gesa membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berisiko menimbulkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

    “DPR terkesan buru-buru dalam membahas RUU KUHAP,” kata Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, dalam keterangan pers tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Meskipun RUU ini memuat 334 pasal dan ribuan ayat yang memerlukan pembahasan mendalam, pihak DPR justru menargetkan pembahasan hanya dalam dua masa sidang hingga Oktober-November 2025.

    Menurutnya, target waktu yang terlalu singkat ini sangat tidak realistis. 

    “Dengan demikian, tidak masuk akal jika pembahasan terhadap RUU KUHAP dilakukan secara mendalam hanya dalam beberapa bulan,” kata dia.

    Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sembilan isu krusial yang seharusnya mendapat perhatian serius dalam pembahasan RUU KUHAP.

    Pertama, kejelasan tindak lanjut laporan tindak pidana dari masyarakat secara akuntabel. 

    “Perlu ada jaminan bahwa korban dapat mengajukan keberatan kepada penuntut umum atau hakim apabila laporan atau aduan tindak pidana tidak ditindaklanjuti oleh penyidik,” ujar Isnur.

    Kedua, lanjut koalisi, perlu mekanisme pengawasan oleh pengadilan (judicial scrutiny) dan ketersedian forum komplain untuk pelanggaran prosedur penegakan hukum oleh aparat.

    Koalisi menyatakan harus ada jaminan bahwa seluruh upaya paksa dan tindakan lain penyidik dan penuntut umum harus dapat diuji ke pengadilan.

    “Dalam mekanisme keberatan dengan mekanisme pemeriksaan yang substansial untuk mencari kebenaran materil dari dugaan pelanggaran ketimbangan pemeriksaan administrasi kelengkapan persuratan,” ujar Isnur.

    Ketiga, KUHAP harus memiliki pembaruan pengaturan standar pelaksanaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan yang objektif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

    Isnur berpendapat, perlu ada jaminan bahwa seluruh tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan. Sedangkan pengecualian untuk kondisi mendesak tanpa izin pengadilan diatur secara ketat.

    Selain itu, dalam waktu maksimal 48 jam, terduga pelanggar yang ditangkap harus dihadapkan secara fisik ke pengadilan untuk dinilai bagaimana perlakuan aparat yang menangkap dan apakah dapat selanjunya perlu penahanan.

    Ketua YLBHI Muhamad Isnur di Gedung LBH-YLBHI, Jakarta, Minggu, (2/6/2024). (Tribunnews.com/ Rahmat W Nugraha)

    Keempat, RUU KUHAP harus memiliki prinsip keberimbangan dalam proses peradilan pidana antara negara (penyidik-penuntut umum) dengan warga negara, termasuk advokat yang mendampingi. 

    Koalisi menegaskan harus ada jaminan peran advokat yang diperkuat dalam melakukan fungsi pembelaan, terutama pemberian akses untuk mendapatkan atau memeriksa semua berkas peradilan dan bukti-bukti memberatkan.

    “Termasuk perluasan pemberian bantuan hukum yang dijamin oleh negara dan pemberian akses pendampingan hukum tanpa pembatasan-pembatasan, hingga perlu meluruskan definisi advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,” ujar Isnur.

    Kelima, perlu adanya akuntabilitas pelaksanaan kewenangan teknik investigasi khusus seperti pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). 

    Koalisi menegaskan RUU KUHAP perlu mengatur pembatasan jenis-jenis tindak pidana pidana yang dapat diterapkan dengan teknik investigasi khusus, termasuk syarat kewenangan serta jaminan bahwa kewenangan ini harus berbasis izin pengadilan. 

    “Kewenangan ini tidak boleh dilakukan pada penyelidikan, tidak boleh penyidik yang menginisiasi niat jahat melakukan tindak pidana,” kata Isnur. 

    Keenam, perlu pembaruan sistem hukum pembuktian. Isnur mengatakan harus ada definisi bukti tanpa mengotak-kotakkan alat bukti dan barang bukti, serta memastikan unsur relevansi dan kualitas bukti. 

    Selain itu, KUHAP perlu memastikan adanya prosedur pengelolaan setiap jenis bukti dan harus ada jaminan “alasan yang cukup” secara spesifik.

    Definisi bukti ini, kata Isnur, bukan sekadar mengacu pada dua alat bukti di awal untuk terus-menerus digunakan sebagai alasan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lainnya.

    Ketujuh, harus ada batasan pengaturan tentang sidang elektronik. Koalisi menilai perlu ada definisi mengenai “keadaan tertentu” di mana sidang elektronik dapat dilakukan tanpa mengurangi esensi dari upaya pencarian kebenaran materiil dan untuk menghindarkan dari penjatuhan putusan yang bias, keliru, dan merugikan para pihak dalam persidangan.

    Selain itu, perlu ada jaminan agar sidang elektronik tidak dijadikan alasan untuk membatasi akses publik, termasuk keluarga korban maupun terdakwa.

    Kedelapan, akuntabilitas dalam penyelesaian perkara di luar persidangan. Isnur mengatakan harus ada perbaikan konsep restorative justice yang saat ini hanya dipahami sebagai penghentian perkara.

    Perlu ada jaminan bahwa mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan yang tersedia nantinya dapat dilakukan pada tahap pasca penyidikan. 

    “Akuntabilitas harus dijamin untuk mencegah terjadinya praktik-praktik transaksional dan pengancaman atau pemerasan,” kata Isnur.

    Kesembilan, perlu ada penguatan hak-hak tersangka atau terdakwa, saksi, dan korban. 

    Isnur mengatakan perlu ada kejelasan mekanisme restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian korban mulai dari proses pengajuan hingga pembayaran dana diterima korban.

    Di samping itu, harus ada jaminan pasal-pasal operasional agar hak tersangka atau terdakwa, saksi, dan korban dapat diakses secara efektif.

    “Ini termasuk pihak-pihak yang dibebani kewajiban pemenuhan hak, mekanisme untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak-hak hingga konsekuensi-konsekuensi jika terbukti hak-hak tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar,” ujar Isnur. 

    Dibahas Khusus Komisi III dan Dikebut

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Tribunnews.com/ Chaerul Umam (Tribunnews/Chaerul Umam)

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RUU KUHAP akan dibahas lewat komisinya. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR terkait hal tersebut.

    “Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Sufmi Dasco. Memang sudah fiks di Komisi III,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (27/3/2025).

    DPR sebelumnya telah menerima surat presiden atau surpres untuk membahas RUU KUHAP dalam rapat paripurna, Selasa, 25 Maret 2025. 

    Saat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan belum ada keputusan di komisi mana RUU KUHAP akan dibahas meski Komisi III telah mulai melakukan rapat dengar pendapat.

    Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU itu ditargetkan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama karena pasal yang termuat tidak terlalu banyak. 

    “Jadi, paling lama dua kali masa sidang. Kalau bisa satu kali masa sidang besok sudah selesai, kita sudah punya KUHAP yang baru,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).  

  • RI Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump – Halaman all

    RI Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Pemerintah Indonesia buka suara dalam hal penetapan tarif impor barang-barang ke Amerika Serikat sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen.

    Kenaikan tarif resiprokal itu akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

    Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Indonesia menyampaikan keterangan resmi sebagai berikut seperti dikutip Tribunnews.com pada Kamis (3/4/2025).

    Indonesia menilai, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS, dimana selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    Karena itu, pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

    Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tulis keterangan tersebut.

    Sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    Sebelumnya Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. 

    Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

    Diketahui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif impor terbaru itu pada hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat atau Kamis pagi waktu Jakarta.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif itu.

    Korea Selatan Melawan

    Korea Selatan langsung merespons kebijakan Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 25 persen.

    Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo meminta menteri perindustriannya untuk menganalisis isi tarif dan secara aktif bernegosiasi dengan Washington untuk meminimalkan dampaknya.

    “Ketika perang dagang global sudah menjadi kenyataan, pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Han dalam pertemuan dengan menteri keuangan dan pejabat tinggi lainnya, dikutip dari Reuters pada Kamis (3/4/2025).

    Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Ahn Duk-geun menyebut pihaknya menyesalkan adanya tarif impor resiprokal ini.

    Namun, ia mengatakan Seoul akan terus berkonsultasi bersama para pejabat AS, termasuk yang senior, terkait dengan tarif ini.

    Donald Trump dalam pidatonya secara khusus menyoroti Korea Selatan dan Jepang.

    Ia menyebut mereka sebagai yang terburuk karena melakukan praktik perdagangan tidak adil terhadap Amerika Serikat.

  • Didit Hediprasetyo Dinilai sebagai Kekuatan ‘Soft Politics’ Prabowo dalam Menjembatani para Elite – Halaman all

    Didit Hediprasetyo Dinilai sebagai Kekuatan ‘Soft Politics’ Prabowo dalam Menjembatani para Elite – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kunjungan Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025, terus menjadi sorotan publik.

    Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, menilai langkah ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan memiliki makna politik yang strategis. Menurutnya, Didit berperan sebagai aktor perantara yang membawa kekuatan “soft politics” bagi pemerintahan Prabowo.

    “Didit Hediprasetyo menjadi intermediary actor dan kekuatan ‘soft politics’ yang tak terduga yang dimiliki Presiden Prabowo dalam membangun komunikasi yang lebih tulus, informal, sekaligus strategis dalam menjahit kohesivitas secara lebih prospektif dan luas,” ujar Dimas kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Menurut Dimas, keunikan Didit terletak pada latar belakangnya sebagai profesional kreatif yang tidak terlibat langsung dalam dunia politik. Justru dari posisi tersebut, ia memiliki daya tarik tersendiri dalam lanskap politik Indonesia.

    “Meskipun bukan ‘orang politik’ dan lebih berlatar belakang profesional kreatif, Didit justru memiliki ‘bobot politik’ kuat karena bisa diterima oleh berbagai pihak, termasuk publik. Tidak semata-mata sebagai putra Prabowo dan cucu Soeharto,” tambahnya.

    Kunjungan Didit ke kediaman Megawati di Jakarta dan Jokowi di Solo dinilai sebagai langkah cerdas untuk merangkul elite politik lintas generasi dan kubu. Dimas menilai ini bisa menjadi awal perubahan paradigma dalam politik Indonesia.

    “Ini bisa menjadi pintu masuk fenomena generasi baru dalam politik Indonesia yang tidak ingin terjebak pada persoalan politik traumatik, problematik, konfliktual, yang justru berujung kebuntuan,” jelasnya.

    Analisis ini menggarisbawahi peran Didit sebagai figur yang mampu melampaui batasan-batasan politik konvensional. Dengan pendekatan yang lebih personal dan informal, ia diyakini dapat membantu ayahnya, Presiden Prabowo, membangun harmoni di tengah dinamika hubungan antar-elite yang kompleks pasca-Pilpres 2024.

    “Meski demikian, keberhasilan jangka panjang dari pendekatan ini masih akan bergantung pada langkah konkret yang diambil oleh para tokoh utama di panggung politik nasional,” kata Dimas.

    Pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Senin (31/3/2025), Didit diketahui bertemu dengan beberapa mantan presiden. Ia sempat menghadiri acara open house bersama Prabowo dan bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Setelah itu, Didit bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, sebelum akhirnya terbang ke Solo, Jawa Tengah, untuk bertemu dengan Jokowi.

  • Dermaga Baru di PIK Siap Pacu Pariwisata Kepulauan Seribu, Ini Dampaknya – Halaman all

    Dermaga Baru di PIK Siap Pacu Pariwisata Kepulauan Seribu, Ini Dampaknya – Halaman all

    Pembangunan dermaga kapal wisata di PIK, Jakarta Utara, diproyeksikan membuka lebih banyak peluang bagi sektor pariwisata di Kepulauan Seribu

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 18:48 WIB

    Istimewa

    PELUANG SEKTOR PARIWISATA – Pembangunan dermaga kapal wisata di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, diproyeksikan membuka lebih banyak peluang bagi sektor pariwisata di Kepulauan Seribu. 

    TRIBUNNEWS.COM – Pembangunan dermaga kapal wisata di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, diproyeksikan membuka lebih banyak peluang bagi sektor pariwisata di Kepulauan Seribu.

    Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan, menyambut baik rencana tersebut. Menurut dia, keberadaan dermaga baru akan semakin memperluas akses wisatawan menuju destinasi wisata bahari di Kepulauan Seribu.

    “Kalau ada tambahan dermaga, kami tentu senang. Itu akan semakin membuka akses ke Kepulauan Seribu,” ujar Sonti.

    Dia meyakini, potensi wisata bahari di Kepulauan Seribu akan semakin berkembang dengan adanya fasilitas penyeberangan tambahan. Keberadaan dermaga di PIK juga memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan, baik dari Jakarta maupun Tangerang.

    “Potensi wisata bahari di Kepulauan Seribu sangat besar. Dengan adanya dermaga ini, akses ke sana akan lebih mudah karena ada beberapa titik keberangkatan, baik dari Jakarta maupun Tangerang,” jelasnya.

    Selain memperkuat sektor pariwisata, dermaga baru ini diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh menuju Kepulauan Seribu. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memastikan proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Puncak Arus Balik Lebaran Diperkirakan 6 April 2025, KAI Imbau untuk Segera Rencanakan Perjalanan – Halaman all

    Puncak Arus Balik Lebaran Diperkirakan 6 April 2025, KAI Imbau untuk Segera Rencanakan Perjalanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) memprediksi puncak arus balik Lebaran akan terjadi pada 6 April 2025.

    Oleh karena itu, KAI mengimbau masyarakat yang belum memiliki tiket untuk segera melakukan pemesanan agar mendapatkan jadwal perjalanan yang sesuai.

    “KAI memperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada 6 April 2025 (H+5) dengan jumlah penumpang mencapai 267.613 orang,” ungkap Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, dikutip dari Siaran Pers KAI, Kamis (3/4/2025).

    Meskipun puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 6 April, data menunjukkan bahwa banyak pelanggan telah memilih untuk kembali lebih awal.

    Pada 1 April 2025, jumlah penumpang mencapai 252.898 orang dalam sehari, terdiri dari 205.725 penumpang KA Jarak Jauh dan 47.173 penumpang KA Lokal.

    Tren ini terus meningkat pada 2 April 2025 dengan total 274.186 penumpang, terdiri dari 223.221 penumpang KA JJ dan 50.965 penumpang KA Lokal.

    Pada 3 April 2025 hingga pukul 07.00 WIB menurut angka penjualan sementara, tercatat sebanyak 232.399 orang akan bepergian menggunakan kereta api, dengan rincian 197.593 penumpang KA JJ dan 34.806 penumpang KA Lokal.

    “Dari data yang ada, sejak 1 hingga 3 April, jumlah penumpang harian bahkan melampaui puncak arus mudik yang terjadi pada 28 Maret lalu, yang mencapai 215.564 orang,” ujar tambah Didiek.

    Menurut Didiek, arus balik tahun ini lebih terdistribusi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

    “Kebijakan Work From Anywhere (WFA) memungkinkan masyarakat untuk lebih fleksibel dalam menentukan jadwal perjalanan. Dengan demikian, kepadatan tidak hanya terfokus pada satu atau dua hari tertentu, sehingga arus balik menjadi lebih lancar,” jelasnya.

    Selain itu, kenyamanan perjalanan juga menjadi perhatian utama KAI.

    Dengan penerapan teknologi seperti face recognition, water station serta perbaikan fasilitas di berbagai stasiun dan kereta, pelanggan dapat menikmati pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan efisien.

    Sebagai bagian dari upaya memberikan layanan terbaik, KAI juga menghadirkan promo “Silaturahmi Mudik Lebaran” berupa potongan harga sebesar 25 persen bagi pelanggan.

    Promo ini berlaku untuk pembelian tiket pada 4-11 April 2025 dengan jadwal keberangkatan 7-11 April 2025.

    Promo ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih hemat dan nyaman pada arus balik ini.

    KAI juga mengoptimalkan sistem pemesanan tiket melalui aplikasi Access by KAI dan situs resmi booking.kai.id agar pelanggan dapat dengan mudah merencanakan perjalanan mereka.

    Dengan sistem yang lebih cepat dan transparan, pelanggan dapat memilih jadwal keberangkatan yang paling sesuai.

    Selain layanan digital, KAI terus meningkatkan standar pelayanan di stasiun dengan menyediakan berbagai fasilitas tambahan termasuk ruang tunggu yang lebih nyaman bagi kalangan disabilitas, ruang laktasi, layanan informasi yang lebih responsif, dan peningkatan kebersihan di seluruh area stasiun serta dalam rangkaian kereta.

    Upaya ini merupakan bagian dari langkah KAI menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan layanan yang tersedia. Informasi lebih lanjut mengenai layanan KAI dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi kai.id, atau melalui Contact Center KAI di 121, WhatsApp di 08111-2111-121, serta media sosial resmi KAI,” tutup Didiek.

    Untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik, KAI telah menyediakan 4.591.510 tempat duduk untuk perjalanan yang berlangsung dari 21 Maret hingga 11 April.

    Dari total kapasitas tersebut, 3.443.832 tempat duduk dialokasikan untuk layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) dan 1.147.678 untuk layanan Kereta Api Lokal.

    Hingga 3 April 2025 pukul 07.00 WIB, total 3.872.675 tiket telah terjual atau 84,34 persen dari kapasitas yang tersedia.

    Dari jumlah tersebut, tiket KA Jarak Jauh yang terjual mencapai 3.344.297 tiket dengan tingkat okupansi 97,11 persen, sementara KA Lokal terjual sebanyak 528.378 tiket atau 46,04 persen dari kapasitas yang disediakan.

    Secara kumulatif, dari 21 Maret hingga 2 April 2025 pukul 24.00 WIB, sebanyak 2.555.404 orang telah menggunakan layanan kereta api KAI.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • Megawati Disebut Sudah Beri Instruksi Seluruh Kepala Daerah PDIP Ikuti Retret Gelombang Kedua – Halaman all

    Megawati Disebut Sudah Beri Instruksi Seluruh Kepala Daerah PDIP Ikuti Retret Gelombang Kedua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (DPP PDIP) Ahmad Basarah menyatakan, seluruh kepala daerah dari PDIP yang absen pada retret atau pembekalan di gelombang pertama bakal ikuti pembekalan di gelombang kedua.

    Kepala daerah yang dipastikan bakal mengikuti retret juga terhadap mereka yang dimungkinkan terpilih dalam pemilihan suara ulang (PSU).

    Kata Basarah, hal itu sudah disepakati oleh seluruh kader PDIP dan para kepala daerah dari PDIP.

    “Ya benar sudah ada kesepakatan kami bahwa kada (kepala daerah) dari PDIP yang belum ikut retret angkatan pertama akan ikut pada angkatan ke kedua,” kata Basarah saat dikonfirmasi awak media, Kamis (3/4/2025).

    Basarah juga memastikan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi agar seluruh kepala daerah dari PDIP mengikuti pembekalan tersebut.

    Hanya saja, Basarah tidak dapat menjabarkan lebih rinci siapa saja kepala daerah dari PDIP yang akan ikut dalam retret gelombang kedua ini.

    “Ya benar hal tersebut adalah arahan dari Bu Mega,” tandas dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengatakan, retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar setelah Lebaran 2025.

    “Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah Lebaran,” kata Bima, ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    Namun, Bima enggan mengungkapkan lokasi retret. Menurutnya, Magelang menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, namun kemungkinan lokasi lain juga masih terbuka.

    “Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tetapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama,” ujar Bima.

    Bima menegaskan bahwa format retret akan disesuaikan dengan jumlah kepala daerah yang hadir. 

    Dia menegaskan bahwa retret digelar agar seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang selaras mengenai program-program prioritas pemerintah.

    “Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembekalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah,” ungkapnya.

  • Korlantas Polri Ingatkan Agar Pemudik Waspada Cuaca Hujan saat Arus Balik Lebaran 2025 – Halaman all

    Korlantas Polri Ingatkan Agar Pemudik Waspada Cuaca Hujan saat Arus Balik Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Korlantas Polri mengimbau agar pemudik waspada cuaca hujan saat arus balik Lebaran 2025.

    Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menjelaskan bagaimana kondisi cuaca saat meninjau pergerakan arus lalu lintas di Tol Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan) dan Pos Terpadu Cileunyi, Rabu (2/4/2025).

    “Tentang bagaimana kondisi cuaca, mulai Pejagan sampai Cisumdawu, sekarang ada di Pos Terpadu Cileunyi kondisi masih hujan, perlu ekstra kehati-hatian dari para pengemudi yang akan berwisata, kembali wisata ataupun mau mudik, apalagi kontur jalan di tol Cisumdawu,” ujar Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, dikutip dari korlantas.polri.go.id, Kamis (3/4/2025).

    Berkaitan dengan tempat wisata, dilakukan rekayasa lalu lintas berupa One Way untuk Garut, Tasik, dan Bandung agar memperlancar pergerakan kendaraan.

    “Kemudian dari arah Garut, Tasik itu kita tadi di Garut sudah berlakukan One Way, sore hari One Way dari arah Garut menuju Bandung. Kalau tadi pagi dari arah Bandung menuju tempat wisata di Garut, Pengalengan,” tambahnya.

    Dirgakkum Korlantas Polri menjelaskan, pergerakan kendaraan di Cileunyi merupakan titik krusial, namun hingga saat ini dari berbagai arah masih berjalan lancar.

    “Di sini kondisinya di titik krusial Cileunyi, Alhamdulillah dari beberapa arah masih berjalan lancar, namun tetap tadi karena cuaca masih hujan, perlu kehati-hatian dari para pengemudi masyarakat sehingga dapat sampai ke tempat tujuan lebih aman dan selamat,” jelas Dirgakkum.

    Terakhir, Dirgakkum mengimbau agar pemudik selalu memperhatikan kondisi cuaca dan informasi dari kepolisian terkait pengaturan lalu lintas seperti pelaksanaan Contraflow, One Way, agar terhindar dari kepadatan yang bersamaan.

    “Nanti pada saat arus balik perhatikan kondisi cuaca dan informasi yang disampaikan oleh kepolisian seperti rencana pelaksanaan Contraflow, One Way, One Way Lokal, One Way Nasional, tolong betul-betul diperhatikan sehingga tidak terjebak dalam kepadatan yang bersamaan,” tambah Dirgakkum.

    “Apabila memasuki jalur One Way, perlu diketahui bahwa pelaksanaan arus lalu lintas di One Way berbeda dengan jalur normal. Kalau jalur normal itu kiri untuk kendaraan yang lebih lambat, kanan untuk mendahului. Sedangkan untuk jalur One Way itu terbalik, kanan untuk yang lebih lambat, lajur kiri dipakai untuk mendahului, karena di jalur One Way berbeda, rest area-nya pun di kanan, sehingga itu bisa digunakan dengan baik,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • Polres Jepara Buka Angkutan Arus Balik Gratis ke Jakarta, Ini Caranya – Halaman all

    Polres Jepara Buka Angkutan Arus Balik Gratis ke Jakarta, Ini Caranya – Halaman all

    Polres Jepara membuka pendaftaran angkutan arus balik dari Jepara ke Jakarta gratis dengan bus. Berikut ini caranya.

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 14:39 WIB

    Instagram @polresjepara

    BALIK MUDIK – Foto ini diambil dari Instagram Polres Jepara pada Kamis (3/4/2025). Berikut ini informasi pendaftaran angkutan arus balik dari Jepara ke Jakarta untuk warga Jepara setelah mudik Lebaran Idulfitri 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini informasi pendaftaran peserta angkutan arus balik gratis dari Jepara ke Jakarta setelah mudik Lebaran Idulfitri 1446 H/2025.

    Program “Balik Mudik” ini diselenggarakan oleh Polres Jepara bagi warga ber-KTP Jepara yang ingin kembali ke Jakarta untuk bekerja.

    Kuota terbatas untuk 100 orang yang akan diberangkatkan menggunakan bus.

    Para pemudik akan diberangkatkan pada 5 April 2025 dengan titik kumpul di halaman Mapolres Jepara.

    Selengkapnya, simak syarat pendaftaran di bawah ini.

    Syarat Pendaftaran Balik Mudik Jepara-Jakarta

    Berusia di atas 17 tahun
    Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), diutamakan warga Jepara
    Bagi yang berusia di bawah 17 tahun wajib membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK).

    Cara Daftar

    Simpan nomor contact person 0857 2784 4994 (Brigadir Arief)
    Hubungi nomor tersebut untuk menanyakan ketersediaan kuota
    Lengkapi pendaftaran dengan menunjukkan/membawa syarat pendaftaran sesuai arahan contact person.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Jadwal Buka Ekspedisi Lebaran 2025: JNE, JNT, Ninja Xpress, dan Sicepat Ekspres – Halaman all

    Jadwal Buka Ekspedisi Lebaran 2025: JNE, JNT, Ninja Xpress, dan Sicepat Ekspres – Halaman all

    Berikut adalah jadwal operasional sejumlah ekspedisi di saat libur Lebaran 2025.

    Tayang: Kamis, 3 April 2025 13:29 WIB

    Freepik

    EKSPEDISI – Ilustrasi Ekspedisi yang diambil dari Freepik pada Kamis (3/4/2025). Berikut adalah jadwal operasional sejumlah ekspedisi di saat libur Lebaran 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Libur Lebaran 2025 sudah memasuki hari ke-4, dan banyak orang yang sudah kembali melanjutkan aktivitas mereka setelah merayakan Hari Raya. 

    Bagi sebagian orang, ini juga merupakan waktu untuk mengirimkan barang, baik itu paket hadiah, oleh-oleh, atau barang lainnya. 

    Namun, karena momen Lebaran biasanya melibatkan penutupan sementara layanan ekspedisi, sangat penting bagi kita untuk mengetahui jadwal operasional beberapa perusahaan ekspedisi utama di Indonesia. 

    Setiap perusahaan ekspedisi memiliki kebijakan yang berbeda terkait waktu operasional selama liburan Lebaran, mulai dari libur total hingga pengurangan jam kerja atau layanan terbatas.

    Berikut adalah jadwal operasional sejumlah ekspedisi di saat libur Lebaran 2025:

    1. JNE

    Selama libur Lebaran JNE akan tetap buka dan melayani dengan optimal.

    Untuk melihat informasi Sales Counter yang buka, kamu dapat melihat di link https://bit.ly/lebaranJNE2025.

    2. JNT

    Sama seperti JNE, ekspedisi JNT juga tetap buka.

    3. Ninja Xpress

    Operasional Ninja Xpress kembali normal mulai 1 April 2025.

    4. Sicepat Ekspres

    Operassional Sicepat Ekspess kembali normal pada 3 April 2025.

    Jadwal libur Lebaran dan cuti bersama dari pemerintah 

    Jumat, 28 Maret 2025: Cuti bersama Nyepi Tahun Baru Saka 1947 
    Sabtu, 29 Maret 2025: Libur nasional Nyepi Tahun Baru Saka 1947 
    Senin, 31 Maret 2025: Libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1446 H 
    Selasa, 1 Maret 2025: Libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1446 H 
    Rabu, 2 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 H 
    Kamis, 3 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 H 
    Jumat, 4 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 H 
    Senin, 7 April 2025: Cuti bersama Idul Fitri 1446 H

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipaparkan di Konfernsi Tingkat Tinggi (KTT) Nutrisi Pertumbuhan/Nutrition for Growth (N4G) Summit di Paris, Prancis, 27-28 Maret 2025.

    KTT N4G Paris 2025 merupakan forum pertemuan puncak multi-pemangku kepentingan yang mengadvokasi komitmen keuangan dan politik tentang gizi dan keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain.

    Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami mewakili tim delegasi Indonesia. 

    Peserta inti KTT ini terdiri dari 32 negara dan peserta non intinya terdiri dari puluhan kelembagaan internasional yang mencakup sektor swasta, perbankan, industri, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan sebagainya. 

    KTT N4G 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis atas sokongan UNICEF, Stronger Foundations for Nutrition, dan Scaling Up Nutrition (SUN), Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan organisasi global lainnya. 

    Selain Amich, palenis lainnya adalah H.E. Baroness Chapman, Menteri Bidang Pembangunan Internasional Inggris; H.E. Carlos Gabriel Cardoza, Wakil Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Kesehatan El Salvador; dan Juan Pablo Uribe, Direktur Global untuk Kesehatan Gizi dan Populasi di Bank Dunia dan Direktur di Global Financing Facility for Women Children and Adolescents (GFF).

    “Gizi bukan hanya masalah kesehatan. Masalah ini juga sangat terkait dengan pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, dan pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya kebijakan kami berfokus pada tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, dan akuntabilitas untuk memastikan dampak yang nyata,” papar Amich Alhumami pada sesi diskusi panel N4G Paris 2025, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Kamis (3/4/2025). 

    Ia mengatakan, bagi Indonesia, di antara nilai-nilai yang menginspirasi dari KTT N4G Paris 2025 adalah energi, komitmen, dan visi bersama secara global dalam mengatasi kesenjangan akses, kualitas, dan keterkaitan erat gizi dengan sektor pembangunan yang lain. 

    “Nutrisi bukan hanya masalah teknis, ini adalah masalah keadilan, martabat, dan kesempatan untuk semua, nutrisi dan makanan sehat adalah hak rakyat,” lanjut Amich.

    Pada kesempatan itu, Amich memaparkan lima strategi pemerintah RI mengatasi permasalahan gizi, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pertama, mengintegrasikan kebijakan pembangunan gizi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 agar gizi tetap menjadi prioritas utama secara konstitusional. 

    Kedua, melacak dan menandai pengeluaran, baik belanja maupun alokasi anggaran, untuk gizi, yang ditempuh dengan memastikan investasi mengarah pada perbaikan dalam kehidupan masyarakat. 

    “Setiap satu dolar yang dibelanjakan untuk gizi, harus dipertanggungjawabkan kepada publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” papar Amich.

    Ketiga, alumnus Universitas Sussex, Inggris itu juga menyebut penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) melalui pendanaan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan program gizi efektif di tingkat masyarakat.

    “Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan gizi juga cukup rumit dalam hirarki tata kelola pemerintahan yang bertingkat, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga peran Pemda sangat perlu diperkuat dalam pembangunan gizi masyarakat,” papar Amich.  

    Keempat, penggunaan teknologi seperti platform e-HDW atau e-PPGBM. Berbagai perangkat ini, lanjut Amich, untuk membantu pekerja garis depan dalam melacak layanan gizi secara real time.

    Strategi terakhir, berupa perluasan program gizi utama, melalui program MBG di sekolah-sekolah, inisiatif gizi ibu dan anak, dan suplementasi gizi mikro atau mikronutrien.

    Menurut Amich Alhumami, pemerintah Indonesia sudah relatif lama menjadikan gizi sebagai prioritas nasional dan agenda strategis, tetapi pada periode pemerintahan 2024-2029 semakin menonjol. 

    “Itu karena diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto dengan berinvestasi dalam pembangunan gizi melalui program MBG, dengan target anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, suatu kelompok sasaran strategis yang akan berdampak langsung pada upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” ungkapnya. 

    Program MBG sebetulnya tidak disorot secara spesifik oleh para peserta N4G Paris 2025, tetapi menjadi stimulus perbincangan tentang pengalaman pemerintah RI mengatasi kekurangan gizi dan gizi buruk, sehingga menjadi sorotan dunia. 

    Menurutnya, hal itu mengemuka di kalangan pemerintah Prancis, Inggris, Jerman, Swiss, Venezuela, India, Singapura, Kerajaan Lesotho, dll; serta para pemimpin organisasi dunia seperti Bank Dunia untuk Kesehatan, Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Nutrition International, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan sebagainya. 

    “Rata-rata mereka berpandangan, pengalaman pelaksanaan strategi utama pemerintah RI dalam mengatasi permasalahan gizi dapat meningkatkan human capital & human development untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sampai 2029,” ungkapnya. 

    Program MBG dinilai dapat menjangkau lintas sektor dalam mengatasi permasalahan gizi, prestasi belajar siswa, dan pangan dengan kelompok sasaran yang besar sekitar lebih dari 82 juta jiwa.

    Sehingga program MBG diharap dapat menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasi kebijakan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mempercepat target kedaulatan pangan.

    Faktor Penghambat Pembangunan Gizi

    Pada kesempatan itu, Amich juga memaparkan tiga faktor utama yang memungkinkan dan menghambat kemajuan pembangunan gizi di Indonesia. 

    Pertama, kemauan politik yang kuat.

    “Gizi merupakan prioritas nasional, dan komitmen ini memastikan kami untuk tetap berada di jalur yang benar,” terang Amich. 
     
    Kedua, tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik.

    “Melacak anggaran gizi dan memantau hasilnya membantu memastikan bahwa investasi membuat perbedaan menjadi faktor ini,” sambung Amich.

    Ketiga, kolaborasi lintas sektor.

    “Gizi bukan hanya tentang makanan, ini tentang pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, dan stabilitas ekonomi,” lanjut Amich.  

    Tantangan selanjutnya mengubah pola pikir dan perilaku. 

    Nutrisi, ujar Amich Alhumami, juga berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Mendorong pilihan makanan yang lebih sehat memerlukan waktu dan upaya.
     
    Tantangan lainnya mempertahankan pembiayaan jangka panjang.

    Pemerintah Indonesia, kata Amich, terus memastikan bahwa dana untuk nutrisi tetap stabil dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. 

    “Kami melihat sejumlah tantangan ini sebagai peluang untuk berinovasi dan melakukan yang lebih baik. Itulah sebabnya kami berinvestasi dalam sistem yang lebih kuat, keterlibatan masyarakat yang lebih baik, dan kebijakan yang lebih cerdas untuk mengatasinya,” papar Amich.

    Sementara itu diketahui, hingga Februari 2025, program MBG telah menjangkau 770 ribu anak, dengan target mencapai 1 juta anak pada akhir Februari 2025.

    Pemerintah menargetkan percepatan program MBG dengan harapan dapat menjangkau 15 juta anak pada September 2025.

    Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)