Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Alasan KPK Batal Periksa Adik Febri Diansyah Selasa Kemarin di Kasus TPPU SYL – Halaman all

    Alasan KPK Batal Periksa Adik Febri Diansyah Selasa Kemarin di Kasus TPPU SYL – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa adik mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa (8/4/2025) kemarin.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkap alasannya.

    Tessa menjelaskan, panggilan untuk Fathroni pada Selasa kemarin sebenarnya adalah panggilan untuk Kamis (27/3/2025). Pada Kamis itu, Fathroni sudah memenuhi panggilan penyidik.

    “Panggilan Selasa tanggal 8 untuk Fathroni adalah panggilan yang dibuat penyidik sebelum yang bersangkutan hadir terakhir pada tanggal 27 Maret 2025. Jadi untuk tanggal 8 secara de factonya sudah dipenuhi oleh yang bersangkutan,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

    Usai pemeriksaan pada Kamis (27/3/2025), Fathroni mengaku tidak ada komunikasi dengan Febri terkait pemeriksaan waktu itu.

    “Enggak ada komunikasi [dengan Febri],” kata Fathroni.

    Fathroni tak membeberkan materi apa yang didalami penyidik saat memeriksanya. Dia menjelaskan diperiksa oleh AKBP Rossa Purbo Bekti.

    “[Diperiksa oleh] Pak Rossa. Silakan tanya ke penyidiknya,” katanya.

    Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkap materi pemeriksaan terhadap Fathroni Diansyah pada Kamis (27/3/2025).

    Tessa menyebut pada pemeriksaan Fathroni, penyidik mendalami soal penyitaan dokumen.

    “Didalami terkait beberapa dokumen hasil penggeledahan dari kantor Visi Law Office,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025). 

    Dokumen yang didalami penyidik, yakni dokumen konfirmasi biaya bantuan hukum kepada Syahrul Yasin Limpo, eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono, dan Muhammad Hatta.

    Febri Diansyah pernah menjadi saksi di sidang korupsi Syahrul Yasin Limpo, pada 3 Juni 2024. 

    Pada sidang tersebut, terungkap fakta bahwa saat menjadi penasihat hukum SYL dan dua anak buahnya, advokat sekaligus managing partner Visi Law Office Febri Diansyah, mendapatkan bayaran sebesar Rp3,1 miliar. 

    Tarif itu, kata dia, dibayarkan untuk menangani kasus Syahrul cs pada tahap penyelidikan dan sebagian tahap penyidikan.

    Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Kolase Tribunnews/Kompas)

    Awalnya, Febri mengatakan hanya mendapat bayaran Rp800 juta. Namun ketika dicecar oleh jaksa KPK, pernyataannya diubah.

    “Rp3,1 miliar untuk tiga klien. SYL mengatakan salah satu yang hadir agar mencarikan terlebih dahulu pinjaman,” kata Febri.

    Febri mengaku mendapatkan surat kuasa dari Syahrul cs pada 5 Oktober 2023. Akan tetapi surat tersebut dicabut pada November 2023, setelah dia dicekal oleh KPK.

     

  • Sufmi Dasco Bantah Presiden Prabowo Sembunyi-sembunyi Temui Megawati di Teuku Umar – Halaman all

    Sufmi Dasco Bantah Presiden Prabowo Sembunyi-sembunyi Temui Megawati di Teuku Umar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri adalah bagian dari silaturahmi Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Pertemuan keduanya berlangsung di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (7/4/2025) malam.

    Dasco menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri tidak direncanakan sebelumnya.

    “Iya kan kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan enggak usah kasih-kasih tahu kan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Lagipula, kata dia, dirinya bersama Prabowo dan rombongan datang tidak secara sembunyi-sembunyi.

    “Kita juga datang enggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalam,” ujar Dasco.

    Dia menuturkan bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo dalam suasana yang penuh keakraban. Apalagi, keduanya sudah bersahabat sejak lama.

    “Sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban, dan hangat. Sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini,” ujar Dasco.

    Dasco mengaku tidak mengetahui persis mengenai isi pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. 

    Namun, Wakil Ketua DPR RI ini meyakini pertemuan keduanya membahas tentang Indonesia ke depannya.

    “Saya enggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” ucap Dasco.

    Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.

    “Di sana (pihak Megawati) ditemanin oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain,” ucap Dasco.

    Sementara Prabowo, didampingi Menteri Luar Negeri, Sugino; Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto dan Dasco sendiri.

    PRABOWO DAN MEGAWATI – Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra sekaligus, Sufmi Dasco, menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. (Istimewa)

     

    Bubaran Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

    Pertemuan dua tokoh bangsa tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. 

    Dari pantauan di kediaman Megawati pada Senin (7/4) malam, terlihat mobil MPV3 Garuda Limosin berwarna putih yang biasa digunakan Prabowo untuk beraktivitas atau mobil dinas yang terlihat keluar dari kediaman Megawati. Saat keluar, mobil tersebut juga terlihat diikuti oleh beberapa Paspampres yang mengawal.

    Tidak lama dari penampakan Maung itu, tampak mobil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga keluar dari rumah Megawati. Saat dikonfirmasi terkait kehadirannya di sana, Dasco hanya membuka kaca dan melempar senyum ke wartawan. Terlihat di dalam mobil, Dasco didampingi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di bagian depan mobil.

    Baik Dasco, Teddy atau Muzani hanya melempar senyum dan tidak membuat pernyataan saat ditanya apakah ada pertemuan dengan Megawati antara Prabowo. “Sudah ya, sudah,” ucap Dasco sambil tersenyum dan menutup kaca mobil.

    Prabowo sendiri saat ditemui usai acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4) sore, memilih bungkam dan terlihat enggan menanggapi pertanyaan awak media mengenai kabar pertemuannya dengan Megawati. Dia hanya menyinggung diskusi dalam acara sarasehan tersebut. “Sudah dengar semua kan ya tadi live kan ya,” ujar Prabowo.

    Awak media kemudian kembali bertanya mengenai kabar Prabowo mendatangi rumah Megawati pada Senin (7/4) malam. Namun mantan Menteri Pertahanan RI itu kembali tak mau menjawab. “Pertemuan dengan Bu Mega gimana pak? Bu Mega kemarin bilang apa aja?” tanya awak media. “Udah ya oke,” jawab Prabowo.

    Prabowo lantas hanya meminta maaf kepada awak media dalam momentum usai lebaran. “Mohon maaf lahir batin ya,” ucap Prabowo sembari menuju lift.

    Di sisi lain sumber Tribunnews dari pihak PDIP membenarkan adanya pertemuan tersebut. “Pertemuan memang terjadi. Cepat sekali kalian tahu soal pertemuan itu,” ujar sumber tersebut. Sumber tersebut mengatakan keterangan resmi akan disampaikan oleh juru bicara (jubir) PDIP, Ahmad Basarah. 

    Dari informasi yang dihimpun Tribunnews, Prabowo dan Megawati bertemu selama sekitar 1 jam. Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi oleh putrinya, Puan Maharani dan Ahmad Basarah. Adapun Basarah sendiri hingga kemarin belum bisa dikonfirmasi terkait pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu. 

    Adapun Puan Maharani sebelumnya sempat mengungkap pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto akan dipercepat. Rencananya setelah momen libur Lebaran 2025. “Jadi setelah lebaran ini setelah libur lebaran pasti ada pertemuan secepatnya,” ujar Puan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4).(tribun network/rhm/igm/yud/dod)

  • Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all

    Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) malam. 

    Hingga kemarin baik dari kubu Partai Gerindra maupun PDIP tak memberikan keterangan resmi mengenai pertemuan tersebut. 

    Termasuk Prabowo yang menolak berkomentar ketika ditanya mengenai pertemuan senyapnya dengan Ketua Umum PDIP itu.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menduga pertemuan senyap itu bisa jadi sebagai bentuk usaha Prabowo menjaga perasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin, Selasa (8/4).

    Dia menilai pertemuan tertutup itu bisa untuk menjaga keseimbangan antara Jokowi dan Megawati. 

    Politik seperti ini, lanjut Jamiluddin, dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati. 

    “Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis. 

    Padahal, kata dia, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi. 

    “Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak di oyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.

    Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. 

    Ia menilai bila kabar pertemuan antara Prabowo dan Megawati benar terjadi, itu menunjukkan adanya kerja sama politik antara PDIP dan Partai Gerindra. 

    Menurut Adi, pertemuan keduanya itu juga mempertegas hubungan antara Megawati dan Prabowo sebagai sahabat lama yang kini dapat bekerja sama secara politik. 

    Ia juga menyoroti pertemuan itu yang diduga dilakukan secara tertutup. Langkah itu mungkin diambil untuk menjaga perasaan pendukung Prabowo yang belum sepenuhnya menerima PDIP bergabung dalam pemerintahan. 

    Adi juga menyebut ada pihak yang tidak happy, yaitu pihak Solo. Pihak Solo  yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    “Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” ujar Adi. 

    “Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati,” imbuhnya.

    PRABOWO DAN MEGAWATI – Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra sekaligus, Sufmi Dasco, menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. (Istimewa)

    Adi menjelaskan dukungan PDIP terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo menjadi indikator kuat adanya kerja sama tersebut. 

    Ia mencontohkan dukungan terhadap kebijakan makan bergizi gratis (MBG), penundaan kenaikan tarif pajak, serta revisi Undang-Undang TNI. 

    “Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujarnya.(tribun network/mam/dod)

  • Fasilitasi Pemudik Kembali ke Perantauan, BPKH Gunakan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat – Halaman all

    Fasilitasi Pemudik Kembali ke Perantauan, BPKH Gunakan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memfasilitasi masyarakat yang kembali ke tempat perantauan setelah menjalani libur Hari Raya Idulfitri pada program “Balik Kerja Bareng BPKH 2025”.

    Pemberangkatan dilakukan serentak di lima kota besar di Indonesia, yakni Surabaya, Solo, Yogyakarta, Garut, dan Lampung.

    “Kami ingin memastikan para pemudik dapat kembali ke tempat perantauan dengan aman dan nyaman untuk melanjutkan aktivitas mereka,” ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati melalui keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

    Pembiayaan Balik Kerja Bareng ini, kata Sulistyowati, menggunakan hasil investasi atau nilai manfaat dari Dana Abadi Umat yang dikelola BPKH.

    Dirinya mengatakan BPKH memberikan manfaat langsung bagi umat, tidak hanya melalui pengelolaan dana haji, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan sosial.

    “Kami juga ingin memastikan bahwa nilai manfaat dari Dana Abadi Umat yang kami kelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nilai Pokok Dana Abadi Umat tetap kami jaga, dan yang digunakan adalah nilai manfaatnya,” kata Sulistyowati.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengapresiasi program Balik Kerja Bareng BPKH yang merupakan bukti nyata kontribusi BPKH untuk masyarakat.

    “Ini merupakan bukti kontribusi nyata BPKH untuk meringankan beban pemudik, terutama di Yogyakarta,” kata Singgih.

    Sementara itu Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira mengungkapkan, BPKH tidak hanya berfokus pada pengelolaan keuangan haji.

    BPKH juga menggagas berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, melalui optimalisasi Dana Abadi Umat.

    “Program seperti Balik Kerja Bareng ini menjadi salah satu cara BPKH untuk memastikan bahwa manfaat dari dana yang kami kelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga kerja-kerja BPKH semakin terasa dampaknya bagi umat,” ungkapnya.

    Acara pelepasan rombongan di setiap kota dihadiri dan dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan BPKH menambah khidmat dan semangat kegiatan ini.

    Di Yogyakarta, Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati secara langsung melepas keberangkatan para pemudik dari Balaikota Yogyakarta.

    Di Surabaya, Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan memimpin pelepasan rombongan dari Masjid Agung Al Akbar.

    Sementara itu di Garut, Anggota Badan Pelaksana BPKH H.M. Arief Mufraini melepas para peserta dari Sarana Olah Raga Adiwijaya.

    Sedang di Lampung, Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira memimpin pelepasan dari Gedung Serbaguna Universitas Lampung (UNILA).

    Terakhir di Solo, Deputi Bidang Kemaslahatan BPKH Miftahuddin memimpin acara pelepasan dari Asrama Haji Donohudan.

    Untuk keseluruhan program Balik Kerja Bareng 2025, BPKH menyediakan 52 unit bus full AC dan reclining seat.

    Selama perjalanan, 2.280 peserta juga mendapatkan hiburan, makan berupa nasi box dan snack, kaos Balik Kerja Bareng beserta souvenir dan totebag.

     

  • Nasib Pensiun Panglima TNI dan KSAL Belum Jelas, Komisi I DPR Tunggu Peraturan Pemerintah – Halaman all

    Nasib Pensiun Panglima TNI dan KSAL Belum Jelas, Komisi I DPR Tunggu Peraturan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Teka-teki masa pensiun Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali hingga kini belum menemui kejelasan.

    Hal tersebut pun memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar hukum yang berlaku dalam menentukan batas usia pensiun bagi perwira tinggi TNI berpangkat bintang empat.

    Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), batas usia pensiun perwira tinggi bintang empat ditetapkan pada usia 58 tahun. 

    Jika mengacu pada regulasi tersebut, baik Agus maupun Ali seharusnya memasuki masa pensiun pada tahun ini.

    Laksamana TNI Muhammad Ali diketahui akan genap berusia 58 tahun pada 9 April 2025, sedangkan Jenderal Agus Subiyanto akan mencapai usia yang sama pada 5 Agustus mendatang.

    Namun, situasi menjadi berbeda apabila mengacu pada revisi UU TNI yang telah disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025. 

    Dalam revisi tersebut, usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat dinaikkan menjadi 63 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang hingga 65 tahun melalui keputusan presiden.

    Artinya, Agus dan Ali berpotensi tidak memasuki masa pensiun pada tahun ini.

    Terkait hal ini, Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyatakan bahwa ketentuan teknis terkait usia pensiun prajurit TNI akan ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (PP). 

    Oleh menegaskan bahwa pihak legislatif saat ini masih menunggu kehadiran regulasi turunan tersebut.

    “Kami DPR tidak mengetahui secara teknis karena pada dasarnya tentang usia pensiun itu pada dasarnya akan diatur oleh PP,” kata Oleh saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/4/2025).

    Oleh juga menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi I DPR belum menerima draf atau format dari PP.

    “Kami juga belum tahu nih PP-nya udah dibuat atau belum,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    Hal senada turut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono. 
    Menurut Dave, Komisi I masih menantikan arah kebijakan dari pemerintah terkait implementasi UU TNI yang baru.

    “Kita tunggu pemerintah membuat kebijakan seperti apa,” ungkapnya.

  • Sekolah Rakyat 2025, Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Sekolah Rakyat 2025, Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Sekolah Rakyat 2025 memberikan kesempatan bagi siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan dan makan bergizi gratis.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekolah Rakyat 2025 memberikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada peserta didik yang terdaftar, dimulai dari saat kegiatan belajar mengajar.

    Program ini ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan berkualitas dengan dukungan gizi yang memadai.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa pemberian makan bergizi akan otomatis diberikan pada setiap siswa yang terdaftar saat kegiatan belajar mengajar dimulai.

    “Otomatis nanti kalau sudah jalan, nanti ada satu makan siangnya itu ikut program MBG. Kita sudah koordinasi,” ujar Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Kementerian Sosial (Kemensos) akan bertanggung jawab penuh sebagai koordinator dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

    Menurut Gus Ipul, Kemensos akan mengelola dan mengawasi kegiatan pendidikan tersebut, meskipun berbagai kementerian lainnya juga terlibat dalam program ini.

    Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 300 Daerah

    Sekolah Rakyat 2025 akan melibatkan lebih dari 300 pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

    Program ini menawarkan bantuan berupa tanah di atas lima hektare serta gedung-gedung yang perlu direvitalisasi.

    Gus Ipul menambahkan bahwa lebih dari 300 pemerintah daerah telah mengajukan partisipasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

    Penerimaan Peserta Didik dan Rekrutmen Tenaga Pendidik

    Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, dengan pendaftaran yang dimulai pada bulan April 2025.

    Proses seleksi peserta didik akan melibatkan beberapa tahapan, antara lain seleksi administratif, tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, dan pemeriksaan kesehatan.

    Pendaftaran Siswa Berdasarkan Kriteria Sosial-Ekonomi

    Calon siswa yang dapat mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

    Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada mereka yang membutuhkan, sehingga bisa mencetak generasi masa depan yang lebih baik.

    Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan bahwa pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkendala masalah ekonomi.

    Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan makan bergizi gratis.

  • Waspadai Obat Palsu yang Beredar di Indonesia, BPOM Ungkap Jenis-jenis yang Sering Dipalsukan – Halaman all

    Waspadai Obat Palsu yang Beredar di Indonesia, BPOM Ungkap Jenis-jenis yang Sering Dipalsukan – Halaman all

    Potensi ancaman obat palsu yang sering beredar di Indonesia, termasuk obat-obat yang disalahgunakan. BPOM menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap obat lifestyle dan obat ilegal lainnya yang membahayakan kesehatan masyarakat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengungkapkan bahwa tren pemalsuan obat di Indonesia didominasi oleh produk obat lifestyle, seperti obat disfungsi ereksi, penurun berat badan, serta obat-obat yang sering disalahgunakan seperti tramadol dan triheksifenidil. 

    Obat-obat palsu ini tidak hanya beredar di pasar tradisional, tetapi juga sering ditemukan di marketplace online.

    BPOM mencatat bahwa pada periode 2023-2024, pihaknya telah mengajukan takedown terhadap lebih dari 161.000 tautan yang berkaitan dengan obat-obat palsu. 

    Dari jumlah tersebut, sekitar 45 persen di antaranya merupakan produk ilegal, termasuk obat tanpa izin edar, obat impor ilegal, dan obat-obat yang diduga palsu.

    BPOM juga melakukan patroli siber untuk memantau dan menghentikan peredaran obat ilegal ini di dunia maya.

    Tindak Lanjut BPOM terhadap Obat Palsu

    Kepala BPOM RI, Prof. Dr. dr. Taruna Ikrar, M.Si, M.Ed, Ph.D, memimpin pertemuan strategis secara virtual dengan Pharmaceutical Security Institute (PSI) pada Senin malam (7/4/2025).

    Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat ilegal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

    “BPOM bekerja sama dengan PSI untuk mengidentifikasi dan menyelidiki tiga jaringan besar yang menjual obat palsu melalui berbagai platform online,” ujar Taruna. “Kerja sama internasional dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Australia juga menjadi kunci untuk memerangi peredaran obat ilegal ini.”

    Dalam kesempatan yang sama, BPOM juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap terapi canggih seperti sel punca.

    Terapi ini, meskipun memiliki potensi yang besar untuk membantu manusia, juga banyak disalahgunakan dan dipalsukan. BPOM telah memperingatkan bahwa banyak produk sel punca yang beredar tanpa izin dan tanpa jaminan keamanan bagi pasien.

    “Untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat palsu, kami tidak hanya fokus pada obat-obatan yang sering disalahgunakan, tetapi juga terhadap inovasi medis yang berpotensi disalahgunakan seperti terapi sel punca,” tambah Taruna.

    BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku peredaran obat palsu, mulai dari hukuman penjara hingga denda yang sangat besar. Pelaku yang terbukti melanggar dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar.

    Kerja sama antara BPOM dan PSI ini juga menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dari produk obat yang tidak terjamin kualitasnya dan dapat berisiko fatal bagi pengguna.

    Dengan semakin maraknya peredaran obat palsu, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk obat, terutama melalui platform online.

     BPOM terus berupaya untuk mengawasi peredaran obat ilegal dan memberi penegakan hukum kepada pelaku yang melanggar.

    Sebagai konsumen, penting untuk selalu memeriksa izin edar obat dan membeli dari sumber yang terpercaya.

  • Jadwal Sidang Tuntutan Hakim Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Ditetapkan pada 15 April – Halaman all

    Jadwal Sidang Tuntutan Hakim Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Ditetapkan pada 15 April – Halaman all

    Sidang tuntutan terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat dalam suap vonis bebas Ronald Tannur akan digelar pada 15 April 2025. Proses ini semakin mendekati keputusan akhir.

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Sidang tuntutan terhadap tiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur akan digelar pada 15 April 2025.

    Keputusan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso setelah proses pemeriksaan kasus selesai pada sidang Selasa (8/4/2025).

    Jadwal Sidang Tuntutan

    Teguh Santoso mengungkapkan bahwa sidang tuntutan ini akan digelar pada 15 April karena masa penahanan ketiga terdakwa sudah habis pada tanggal tersebut, tepatnya pada perpanjangan pertama.

    “Pemeriksaan saudara selesai, tinggal tuntutan dari penuntut umum. Kita tunda hari Selasa 15 April 2025,” kata Teguh di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Ketiga hakim, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap senilai Rp 1 miliar dan SGD 308.000 (sekitar Rp 3,6 miliar) terkait dengan kepengurusan perkara vonis bebas untuk terdakwa Ronald Tannur.

    Suap tersebut diterima melalui pengacara Lisa Rahmat dan Meirizka Wijaja, ibu dari Ronald Tannur.

    Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa uang tersebut diberikan dengan tujuan mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara tersebut.

    Sidang tuntutan ini menandai kelanjutan dari proses hukum yang semakin mendekati keputusan akhir terhadap ketiga hakim yang terlibat dalam praktik korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya.

    Proses Hukum yang Sedang Berlangsung

    Pada dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa uang yang diterima para hakim dibagi dalam jumlah yang berbeda.

    Erintuah Damanik mendapatkan SGD 48.000, sementara Mangapul dan Heru menerima masing-masing SGD 36.000. Selain itu, Lisa dan Meirizka juga memberikan Rp 1 miliar dan SGD 120.000 kepada terdakwa Heru Hanindyo.

    Ketiga hakim tersebut didakwa dengan Pasal 12 huruf c Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    KASUS RONALD TANNUR – Kakak Kandung Hakim pemvonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Heru Hanindyo, Arif Budi Harsono hadir sebagai saksi dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/3/2025). Dalam sidang ini Arif tidak diambil sumpah saat jadi saksi karena punya hubungan keluarga dengan Heru. (Tribunnews.com/ Fahmi Ramadhan)

    Tuntutan dan Langkah Selanjutnya

    Dengan sidang tuntutan yang dijadwalkan pada 15 April mendatang, ketiga hakim tersebut akan menghadapi proses hukum yang menentukan.

    Keputusan sidang ini akan menjadi langkah penting dalam menuntaskan kasus suap yang telah mengguncang dunia peradilan di Indonesia.

    Jadwal sidang yang telah ditetapkan memberikan gambaran bahwa kasus ini semakin mendekati akhir proses peradilannya.

    Publik kini menantikan bagaimana tuntutan terhadap ketiga hakim ini akan berlanjut dan apa dampaknya bagi dunia hukum di Indonesia.

  • Presiden Prabowo Buka Wawancara Tanpa Sensor, Era Baru Komunikasi Politik Indonesia – Halaman all

    Presiden Prabowo Buka Wawancara Tanpa Sensor, Era Baru Komunikasi Politik Indonesia – Halaman all

    Presiden Prabowo komitmen terhadap transparansi, komunikasi terbuka, dan kesiapan untuk menjawab berbagai pertanyaan tajam yang beredar di masyarakat

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah baru dalam komunikasi politik Indonesia dengan membuka wawancara langsung tanpa sensor dengan enam pemimpin redaksi media massa. 

    Wawancara yang berlangsung selama empat jam tersebut tidak hanya memperlihatkan keterbukaan, tetapi juga menunjukkan komitmen Presiden terhadap transparansi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam dari media. 

    Langkah ini dianggap sebagai terobosan penting dalam menciptakan komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. 

    Transparansi dalam Komunikasi Politik

    Pertemuan yang diadakan di Hambalang, Jawa Barat, pada 6 April 2025, melibatkan tujuh jurnalis senior dari media-media terkemuka di Indonesia. 

    Dalam wawancara ini, Presiden Prabowo menjawab berbagai pertanyaan sulit yang diajukan oleh para jurnalis tanpa ragu. 

    “Hari ini saya berkesempatan wawancara bersama 7 jurnalis dari 7 media yang ada di tanah air,” ujar Prabowo melalui akun Instagram resminya, memberikan kesan bahwa pertemuan ini adalah bentuk keterbukaan yang langka dalam politik Indonesia. 

    “Semoga jawaban dan penjelasan yang saya berikan dapat diterima dan menjadi informasi yang utuh dan jelas bagi masyarakat semua,” tambahnya. 

    Selama wawancara, Presiden Prabowo juga menunjukkan kemampuannya dalam merespons kritik tajam dan isu-isu sensitif yang beredar di masyarakat.

    Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR), mengungkapkan apresiasinya terhadap wawancara ini. 

    “Presiden menjawab semua pertanyaan sulit yang diberikan dengan jelas dan tepat. Penguasaan beliau atas berbagai persoalan bangsa luar biasa,” ujar Iwan. 

    Ini mencerminkan kesiapan Presiden untuk menerima dan menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintahannya dengan cara yang lebih terbuka dan konstruktif. 

    Iwan juga menambahkan bahwa wawancara ini merupakan bukti Presiden Prabowo pro terhadap keterbukaan informasi. 

    PRABOWO KETEMU PEMRED – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan enam pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Adapun keenam pemred tersebut adalah Alfito Deannova Ginting (Pemred Detik), Lalu Mara Satriawangsa (Pemred tvOne), Uni Lubis (Pemred IDN Times), Najwa Shihab (Founder Narasi), Sutta Dharmasaputra (Pemred Harian Kompas), dan Retno Pinasti (Pemred SCTV). Presiden Prabowo membuka wawancara tanpa sensor dengan tujuh pemimpin redaksi, menandai era baru komunikasi politik Indonesia yang lebih transparan. (Tangkapan layar dari Instagram Prabowo Subianto)

    Bukti Kemajuan Komunikasi Politik Indonesia 

    Bagi banyak pengamat, langkah ini menjadi bukti kemajuan dalam komunikasi politik di Indonesia. 

    Hendri Satrio, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, menilai bahwa komunikasi publik yang buruk sebelumnya menyebabkan Presiden merasa perlu untuk langsung berbicara kepada para pemimpin redaksi. 

    “Karena komunikasi publiknya buruk, Presiden merasa harus menyampaikan langsung ke para pemred sekaligus untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan media massa,” jelas Hendri. 

    Langkah ini sekaligus mengubah dinamika hubungan antara pemerintah dan media massa, menuju era yang lebih transparan dan akuntabel.

    https://wartakota.tribunnews.com/2025/04/08/wawancara-khusus-dengan-para-jurnalis-senior-prabowo-disebut-ingin-tunjukkan-tidak-anti-kritik

  • Bantuan Sosial Mei 2025, Begini Cara Mendapatkan Bantuan dan Syaratnya – Halaman all

    Bantuan Sosial Mei 2025, Begini Cara Mendapatkan Bantuan dan Syaratnya – Halaman all

    Bantuan sosial untuk periode Mei 2025 akan segera disalurkan. Berikut ini cara mendapatkan bantuan dan syarat yang perlu dipenuhi oleh masyarakat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bantuan sosial untuk periode Mei 2025 segera disalurkan, dan masyarakat dapat segera mengakses berbagai program yang tersedia.

    Untuk mendapatkan bantuan, pastikan Anda memenuhi syarat yang telah ditentukan dan mengikuti prosedur yang benar agar dapat memperoleh manfaat secara tepat waktu.

    Penyusunan Data Penerima Bansos

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial untuk triwulan kedua tahun 2025 akan dilaksanakan pada bulan Mei.

    Saat ini, proses pematangan data penerima bantuan masih terus berlangsung bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Gus Ipul menekankan bahwa validasi data merupakan langkah penting agar penyaluran bansos tepat sasaran.

    “Kami terus memastikan bahwa data penerima sudah valid dan tepat sasaran. Proses ground check sudah dilakukan untuk memastikan desil-1 dan desil-2,” ungkap Gus Ipul pada konferensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).

    Perubahan dan Pembaruan Data Penerima

    Dalam proses pemutakhiran data, ditemukan beberapa perubahan terkait daftar penerima.

    Gus Ipul mengungkapkan adanya perubahan dalam status penerima, seperti adanya kesalahan inklusi atau eksklusi yang terjadi sebelumnya.

    “Ada penerima yang sebelumnya tidak terdaftar kini akan menerima bantuan, sementara yang sebelumnya terdaftar tidak lagi mendapatkan bantuan,” jelas Gus Ipul.

    Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program Bantuan Sosial yang Tersedia

    Program-program bantuan sosial yang akan disalurkan antara lain:

    Program Keluarga Harapan (PKH)
    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
    Bantuan Langsung Tunai (BLT)
    Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM)

    Penyaluran bantuan ini akan dilakukan berdasarkan data terbaru dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan data tunggal pertama yang digunakan untuk acuan penyaluran bansos sejak Indonesia merdeka.

    Bantuan Sosial Mei 2025 akan segera disalurkan! Temukan cara mendapatkan bantuan dan syarat-syaratnya agar dapat memperoleh manfaat tepat waktu. – (Kolase Tribunnews.com)

    Langkah Selanjutnya: Penyaluran Bansos

    Gus Ipul menargetkan bahwa penyaluran bantuan sosial akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025, dan paling lambat pada bulan Juni jika ada keterlambatan.

    Proses verifikasi lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan keakuratan data penerima dan menghindari adanya penerima yang tidak berhak.

    “Setelah data dinyatakan valid, kami akan segera menyalurkan bansos. Kira-kira jika tidak Mei, paling lambat Juni, tetapi kemungkinan besar pada Mei,” tambahnya.

    Cara Mengecek Status Penerima Bansos

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bansos, masyarakat dapat mengecek statusnya melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek status:

    Siapkan identitas diri (KTP).

    Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id.

    Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa).

    Isi nama lengkap sesuai KTP.

    Masukkan kode Captcha yang muncul.

    Klik “Cari Data” untuk melihat status.

    Dengan melakukan pengecekan ini, masyarakat dapat memastikan apakah mereka terdaftar sebagai penerima bansos dan mengikuti prosedur yang diperlukan untuk mengakses bantuan.