Category: Tribunnews.com Nasional

  • KPK Diminta Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo – Halaman all

    KPK Diminta Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dorongan dari sejumlah elemen masyarakat untuk mendalami dugaan aliran dana dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Permintaan ini disampaikan kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Anti Korupsi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Mereka menyampaikan aspirasi agar proses penyidikan kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terkait.

    Salah satu yang disorot dalam aksi tersebut adalah peran seorang pengusaha berinisial HS, yang disebut-sebut memiliki hubungan dalam perkara ini.

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menyita uang senilai Rp15 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing dari kediaman HS pada 7 Maret 2024. HS juga telah diperiksa oleh penyidik KPK dalam dua kesempatan, yakni pada 6 dan 25 Maret 2024, serta dikenai pencegahan ke luar negeri.

    Koordinator aksi, Andi Ardian, menyatakan harapan agar KPK dapat secara objektif dan menyeluruh mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Ia juga mengangkat dugaan bahwa sebagian dana dalam perkara ini mungkin digunakan untuk keperluan tertentu yang patut didalami.

    Andi menduga ada hubungannya dengan pembangunan salah satu aset terpenting milik petinggi partai.

    “Jadi semakin terang, bahwa kasus SYL, penghentian pengusutan HS dikarenakan dapat menyeret nama petinggi partai, KPK harus berani mengusut tuntas,” katanya.

    Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan terbaru terkait status HS maupun perkembangan penyidikan dalam kasus pencucian uang yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

  • Mendikdasmen: Revisi UU Sisdiknas Akan Gabungkan Empat Undang-Undang – Halaman all

    Mendikdasmen: Revisi UU Sisdiknas Akan Gabungkan Empat Undang-Undang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti mengatakan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) akan menggabungkan empat undang-undang. 

    Undang-Undang yang akan digabung, kata Abdul Muti adalah UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Pesantren.

    “Rancangan undang-undang ini akan menggabungkan paling tidak empat undang-undang yang terkait dengan pendidikan,” ujar Abdul Muti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Dirinya menjelaskan proses revisi UU Sisdiknas merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Pembahasannya bakal melibatkan empat kementerian yaitu Kemendikdasmen, Kemendagri, Kemenag, dan Kemendikbud Saintek.

    Sementara, prosesnya saat ini sudah masuk dalam penyusunan naskah akademik.

    “Sekarang juga dalam tahapan penyusunan naskah akademik berkait dengan kemungkinan empat undang-undang menjadi satu undang-undang saja,” jelasnya.

    Abdul Muti mengungkapkan salah satu pembahasan yang juga muncul dalam revisi UU Sisdiknas yaitu resentralisasi guru.

    Menurutnya, pembahasan tersebut muncul karena berbagai macam persoalan tata kelola guru seperti rekrutmen, pembinaan, dan distribusi.

    Proses pembahasan revisi UU Sisdiknas, menurut Abdul Muti, akan selaras dengan revisi Undang-undang Otonomi Daerah.

    Hal tersebut diperlukan untuk membahas posisi bidang pendidikan masuk dalam otonomi pemerintah daerah atau dikelola pusat.

    “Nah, sekarang melihat berbagai persoalan yang muncul, terutama menyangkut pembangunan sekolah, kemudian juga tata kelola, dan sebagainya itu, ada wacana undang-undang otonomi itu diamandemen,” pungkasnya.

  • Kementerian P2MI dan Polri Buru Sosok Selly, Penghasut Soleh Darmawan Kerja Hingga Tewas di Kamboja – Halaman all

    Kementerian P2MI dan Polri Buru Sosok Selly, Penghasut Soleh Darmawan Kerja Hingga Tewas di Kamboja – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Polri kini memburu seorang wanita bernama Selly.

    Selly diduga kuat menghasut Soleh Darmawan untuk bekerja di Kamboja, yang berujung pada kematian tragis Soleh di negara tetangga tersebut.

    “Kementerian P2MI telah berupaya menemui Saudara Selly yang ngajak awal Pak Soleh Darmawan ini dan ternyata pada saat itu tidak di tempat, sedang kita cari beliaunya ini seperti apa untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh,” tegas Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian P2MI, Jumat (11/4/2025).

    Kasus tragis ini bermula ketika Soleh terpengaruh Selly, tetangganya, yang mengenalkannya kepada seorang pria bernama Ray untuk bekerja sebagai koki di Thailand.

    Namun, alih-alih terbang ke Thailand untuk menjadi koki, pada 18 Februari 2025 Soleh justru berangkat ke Poipet, Kamboja, dengan menggunakan visa kerja single entry.

    Beberapa hari setelah menginjakkan kaki di negeri Angkor Wat tersebut, Soleh sempat memberikan kabar kepada keluarganya bahwa ia sudah mulai bekerja.

    Akan tetapi, komunikasi antara Soleh dan orang tuanya tak berlangsung lama.

    Pada 2 Maret 2025, sehari sebelum ajal menjemput, keluarga Soleh dikejutkan dengan video call yang mengabarkan kondisi Soleh yang memprihatinkan.

    “2 Maret 2025 keluarga menerima video call dari seseorang yang menyatakan bahwa Soleh ini lagi sekarat, lagi istilahnya lagi mengalami apa namanya lemas dan tidak bisa bicara istilahnya Ray jadi Ray bilang bahwa ini kondisinya gawat darurat. Keesokan harinya Soleh meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, dugaannya ini adalah akibat pendarahan di saluran pencernaan,” ujar Abdul Kadir.

    Pada 3 Maret 2025, Soleh meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, dengan dugaan awal penyebab kematian adalah pendarahan di saluran pencernaan.

    KBRI menerima pengaduan dari kuasa hukum keluarga atas kematian Soleh di Kamboja dan pada 7 Maret dan segera mengajukan permohonan pemulangan jenazah pada 12 Maret.

    Jenazah Soleh tiba di rumah duka pada 15 Maret dan dimakamkan sehari setelahnya.

    Di tengah duka, narasi dugaan perdagangan organ tubuh yang dipublikasikan oleh pihak keluarga Soleh mencuat di media sosial.

    Namun, Abdul Kadir meluruskan informasi tersebut.

    “Kemudian muncul berita di media sosial yang berasal dari keluarga almarhum yang menjelaskan bahwa seolah-olah almarhum meninggal dunia menjadi korban perdagangan organ tubuh. Kuasa hukum keluarga saudara Agus menyampaikan tidak ditemukan luka jahitan pada jenazah dan keluarga belum membuat laporan resmi ke polisi keluarga mencabut kuasa hukum dari LBH Perisai Putra Bekasi,” ungkap Abdul Kadir.

    Sementara itu, terkait temuan lipatan kulit di area perut dan selangkangan saat pemandian jenazah, Karding menjelaskan bahwa pihak keluarga mengakui bahwa luka tersebut adalah luka lama.

    “Pemeriksaan jenazah saat dimandikan yang disaksikan oleh Lurah Jakasampurna Kanit Polsek Bekasi serta kuasa hukum menunjukkan tidak ada luka baru atau jahitan, hanya lipatan kulit di beberapa bagian yang diterima sebagai luka lama,” katanya.

    Kementerian P2MI melalui balai di Jawa Barat juga telah mengunjungi kediaman keluarga Soleh pada 10 April 2025.

    “Kementerian P2MI melalui balai kita yang ada di Jawa Barat telah mengunjungi keluarga almarhum Soleh Darmawan 10 April kemarin kepada Kementerian Ibu Almarhum berharap dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas jenazah. Saya kira kami harus mendorong ini mengikuti apa permintaan keluarga jadi kita akan bantu proses pengecekan sampai betul-betul keluarga yakin bahwa ini tidak ada masalah atau ada masalah jadi kita bantu disitu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Kementerian P2MI juga menerima informasi mengenai tanggung jawab perusahaan tempat Soleh bekerja di Kamboja yang dikabarkan menanggung biaya repatriasi sebesar $7.800 atau setara dengan Rp 127 juta.

    Perusahaan tersebut juga mengklaim telah memberikan santunan kepada keluarga.

    Namun, pihak keluarga menyatakan belum menerima santunan tersebut secara langsung.

    “Tapi pihak keluarga menyatakan santunan tersebut belum diterima secara langsung, ini harus kami bantu pihak keluarga untuk mengecek hal tersebut. Kementerian menghormati proses pendampingan hukum oleh PH, namun juga mencatat bahwa kuasa hukum sebelumnya telah dicabut keluarga pada 9 April Kementerian melalui BP3N Jawa Barat siap memberikan pendampingan hukum apabila diperlukan oleh atau diminta oleh keluarga,” imbuhnya.

    Meskipun kuasa hukum sebelumnya telah dicabut, Kementerian P2MI menyatakan siap memberikan bantuan hukum jika keluarga Soleh membutuhkannya.

    “Sekali lagi kalau keluarga minta di autopsi atau di sedikit lebih jauh, kita akan membantu,” tegasnya.

    Kementerian P2MI saat ini berupaya mencari Selly.

    Karding menegaskan bahwa keberadaan Selly sangat krusial untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan Soleh Darmawan berada di Kamboja hingga akhirnya meninggal dunia. (Tribunnews.com/ Grace Sanny Vania)

  • Mendikdasmen Abdul Mu’ti Bakal Terapkan Kembali Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, Ini Alasannya – Halaman all

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti Bakal Terapkan Kembali Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti, mengumumkan rencana untuk menghidupkan kembali sistem penjurusan di jenjang pendidikan menengah, seperti jurusan IPA, IPS, dan Bahasa.

    Rencananya kebijakan ini akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2025/2026.

    “Ini bocoran, jurusan akan kita hidupkan lagi, nanti akan ada jurusan IPA, IPS, dan Bahasa,” kata Abdul Muti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Kebijakan ini rencananya akan segera diformalkan dalam waktu dekat melalui peraturan menteri.

    Aturan itu akan menggantikan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang diterbitkan pada era Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Dirinya mengatakan kebijakan ini akan menjadi bagian dari skema Tes Kemampuan Akademik (TKA).

    “TKA itu nanti berbasis mata pelajaran, sehingga akan membantu semua pihak melihat kemampuan akademik siswa secara lebih utuh, terutama bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi,” kata Abdul Muti.

    Para siswa, kata Abdul Muti, akan diarahkan masuk ke jurusan IPA, IPS, atau Bahasa, sesuai dengan minat dan kompetensinya.

    Selain itu, TKA akan dirancang menyesuaikan dengan jurusan yang dipilih siswa.

    “Dalam TKA nanti, semua siswa akan mengikuti tes wajib Bahasa Indonesia dan Matematika. Untuk yang memilih jurusan IPA, mereka bisa memilih tambahan seperti Fisika, Kimia, atau Biologi. Untuk jurusan IPS, bisa memilih Ekonomi, Sejarah, atau rumpun ilmu sosial lainnya,” kata Abdul Muti.

    Menurut Abdul Muti, sistem ini bertujuan memberikan dasar akademik yang kuat bagi siswa, terutama ketika mereka masuk ke pendidikan tinggi.

    Dirinya mengungkapkan bahwa selama ini, sejumlah mahasiswa mengalami kesulitan karena masuk ke program studi yang tidak sesuai dengan latar belakang akademiknya.

    “Kami mendapat informasi, ada mahasiswa yang latar belakangnya IPS tapi diterima di Fakultas Kedokteran. Saat kuliah, tentu ini menjadi tantangan besar. Ini karena tes sebelumnya tidak berbasis mata pelajaran, tapi potensi umum,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Pemerintah bakal melaksanakan TKA yang akan menggantikan Ujian Nasional. 

  • Mendikdasmen Pastikan SPMB Dimulai Mei 2025, Tes Kemampuan Akademik Pengganti UN Mulai November  – Halaman all

    Mendikdasmen Pastikan SPMB Dimulai Mei 2025, Tes Kemampuan Akademik Pengganti UN Mulai November  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) akan dimulai pada bulan Mei. 

    Menurut Abdul Muti, sosialisasi SPMB telah dilakukan secara menyeluruh di berbagai daerah.

    “Sosialisasinya sudah berjalan di seluruh Indonesia. Beberapa pemerintah daerah juga sudah mengalokasikan dana untuk mendukung sekolah swasta,” ujar Abdul Muti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Selain itu, Abdul Muti mengungkapkan pihaknya akan menggelar Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang akan menjadi pengganti Ujian Nasional. Mu’ti menegaskan bahwa TKA tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan.

    “Untuk kelas 12, TKA akan dimulai November tahun ini dan diselenggarakan oleh pusat. Untuk kelas 9 dan 6, TKA dijadwalkan pada Februari atau Maret tahun depan,” tuturnya.

    TKA untuk SMP akan dikoordinasi oleh provinsi dengan soal dari pusat dan provinsi. 

    Sementara untuk SD kelas 6, pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan soal dari pusat dan daerah.

    Sebagai bagian dari persiapan, kementerian akan menyelenggarakan Konsolidasi Pendidikan Dasar dan Menengah pada 28–30 April 2025 di Balai Kemendikdasmen, Sawangan, Depok. 

    Acara ini menggantikan forum tahunan yang sebelumnya dikenal sebagai Rembuk Pendidikan Nasional.

    “Kita ubah namanya karena ‘rembuk’ bisa terdengar seperti ‘remuk’. Konsolidasi lebih tepat dan mencerminkan semangat koordinasi,” jelas Muti.

    Acara konsolidasi akan mengundang para kepala dinas pendidikan dari seluruh kabupaten/kota dan provinsi, perwakilan UPT Kemendikdasmen, organisasi pendidikan, perwakilan guru, serta media. Forum Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Fortadik) juga akan diundang guna mencegah polemik di kemudian hari.

    Dalam forum tersebut, kementerian juga akan membahas peluncuran dua hingga tiga program unggulan yang direncanakan akan dilaunching langsung oleh Presiden. 

    Program-program tersebut meliputi transfer langsung ke guru honorer, digitalisasi pendidikan melalui konsep smart classroom di 200 satuan pendidikan, serta program renovasi fasilitas pendidikan.

    “Lokasi peluncurannya masih kami bahas. Bisa jadi di Jakarta atau tempat lain, menyesuaikan jadwal Presiden setelah kunjungan kenegaraan,” pungkasnya. 

  • Lisa Mariana Klaim Pacaran dengan Ridwan Kamil sejak Juni 2021: Diundang ke Palembang, Lalu Hamil – Halaman all

    Lisa Mariana Klaim Pacaran dengan Ridwan Kamil sejak Juni 2021: Diundang ke Palembang, Lalu Hamil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Selebgram Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik dalam konferensi pers pada Kamis (11/4/2025) di Jakarta untuk buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil hingga diduga memiliki anak.

    Pada kesempatan tersebut, Lisa menceritakan secara langsung terkait awal mula perkenalannya dengan Ridwan Kamil.

    Dia mengatakan bisa kenal dengan Ridwan Kamil setelah diperkenalkan oleh selebgram, Ayu Aulia pada Mei 2021 lalu.

    Kemudian, Lisa mengklaim bahwa Ridwan Kamil yang pertama kali menghubunginya lewat direct message (DM) Instagram.

    “Kenalan sama Pak RK, saya dikenalkan oleh AA. Berlanjut ke medsos, dan Pak RK yang men-DM saya di Instagram. (Awal perkenalan) 2021, di bulan Mei,” katanya, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

    Setelah itu, Lisa menyebut diundang oleh Ridwan Kamil ke Palembang pada Juni 2021 dan mengeklaim sudah berstatus pacaran dengan suami dari Atalia Praratya tersebut.

    “Lanjut ke bulan Juni, saya ke Palembang diundang sama Pak RK yang itu hubungannya sudah pacaran ya saat itu,” jelasnya.

    Lisa mengaku dalam berkomunikasi dengan Ridwan Kamil menggunakan aplikasi perpesanan, Telegram.

    Bahkan, sambungnya, komunikasi lewat aplikasi tersebut sudah layaknya orang berpacaran. Kemudian, Lisa mengeklaim sudah dalam kondisi hamil beberapa minggu sepulangnya dari Palembang.

    “Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2-3 minggu kemudian,” jelasnya.

    Lisa Hubungi Ridwan Kamil terkait Kehamilannya, tapi Disebut Minta Diaborsi

    Lisa lantas menghubungi Ridwan Kamil untuk memberitahukan kehamilannya tersebut.

    Namun, kata Lisa, Ridwan Kamil justru menyuruhnya agar anak yang di dalam kandungannya diaborsi.

    Bahkan, Lisa menyebut biaya aborsi tersebut bakal ditanggung oleh Ridwan Kamil seluruhnya.

    “Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya untuk menggugurkan kandungan saya,” katanya dengan suara bergetar.

    “Dan mengirimkan sejumlah uang untuk menggugurkan,” sambung Lisa.

    Di sisi lain, Lisa juga mengungkapkan keyakinannya bahwa anak yang dikandungnya tersebut adalah darah daging dari Ridwan Kamil.

    Dia mengaku hanya Ridwan Kamil yang pernah berhubungan badan dengannya.

    “Karena bapak itu sangat protect dan saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK,” jelasnya.

    Selain itu, keyakinan lain dari Lisa adalah Ridwan Kamil turut menafkahi dirinya dan anaknya tersebut.

    Namun, Lisa menyebut pada delapan bulan ke belakang, Ridwan Kamil sudah tidak pernah menafkahi dirinya dan anaknya.

    “Pokoknya menafkahi itu sudah tidak ada delapan bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis,” kata dia.

    Tak Tuntut Jadi Istri Kedua Ridwan Kamil

    Ketika ditanya awak media apakah salah satu tuntutan Lisa untuk dijadikan istri kedua Ridwan Kamil, dia membantahnya.

    Dia menegaskan hanya ingin Ridwan Kamil bertanggung jawab atas anak yang disebut darah dagingnya itu dan menafkahinya.

    “(Tuntutan ke Ridwan Kamil) Tanggung jawab, sebagai lelaki gentleman, jangan menghilang begitu saja. Oh, tidak mau, saya tidak ingin dijadikan istri (kedua), tidak ada,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Menteri P2MI Belum Pastikan Soal Penjualan Ginjal dari Kasus Kematian Soleh Darmawan di Kamboja – Halaman all

    Menteri P2MI Belum Pastikan Soal Penjualan Ginjal dari Kasus Kematian Soleh Darmawan di Kamboja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding merespons soal viralnya kabar duka dari PMI asal Bekasi, Soleh Darmawan (24) yang meninggal dunia di Kamboja.

    Dalam narasi yang beredar di media sosial khususnya, Soleh meninggal karena diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang turut dijual organ tubuhnya, yakni ginjal.

    Terkait hal ini, Karding buka suara, kata dia, belum ada kepastian soal organ tubuh Soleh yang dijual.

    Pasalnya, lipatan kulit di bagian perut Soleh yang juga disaksikan oleh pihak keluarga saat memandikan jenazah, itu merupakan bekas luka lama.

    “Jadi kalau pengamatan kita bersama Polsek setempat, lurah setempat dan sebagainya dan keluarga juga mengakui bahwa lipatan-lipatan atau bekas luka yang ada itu adalah apa namanya? Luka lama maka sebenarnya, ini sementara ya, jangan dijustifikasi, dugaan kita tidak ada penjualan organ,” kata Soleh saat jumpa pers di Kantor KP2MI, Jumat (11/4/2025).

    Hanya saja kata Karding, pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian P2MI bersedia apabila pihak keluarga menginginkan adanya autopsi terhadap Soleh.

    Kata Politikus PKB tersebut, pemerintah akan membantu sejauh apapun yang diinginkan bantuannya oleh pihak keluarga Soleh.

    “Tetapi, sekali lagi kalau keluarga menginginkan itu diselidiki lebih jauh dan lebih dalam, misalnya autopsi untuk memastikan itu, kami akan bantu kami akan bantu, dan kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk itu,” ujar dia.

    Dengan begitu, hingga kini, pemerintah juga belum dapat memastikan soal sebab musabab meninggalnya Soleh di Kamboja.

    Termasuk kata Karding, soal kemungkinan Soleh yang memang sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

    “Jadi sampai betul-betul keluarga meyakini betul masalahnya apakah betul ini adalah pengambilan organ untuk dijual atau memang karena sakit,” kata dia.

    “Jadi kita akan bantu sejauh itu, jadi posisi kementerian sebenarnya hanya ingin mengklarifikasi ke publik, dan akan membantu keluarga korban semaksimum dan semampu kita,” tandas Karding.

    Sebagai informasi, sebelumnya viral kabar seorang pemuda berusia 24 tahun asal Bekasi, Jawa Barat bernama Soleh Darmawan yang tewas usai dua minggu pamit untuk bekerja di luar negeri.

    Berdasarkan narasi yang beredar, sejatinya Soleh ingin bekerja sebagai koki di Thailand, namun, singkat cerita, yang bersangkutan justru disalurkan bekerja di Kamboja.

    Beberapa hari setelah Soleh meninggalkan rumah, pihak keluarga mendapatkan kabar kalau Soleh mengalami sakit dan bahkan kritis.

    Sehari setelahnya, Soleh dinyatakan meninggal dunia dan jenazahnya langsung dipulangkan ke Indonesia.

     

  • Respons Jokowi Soal Gugatan Mobil Esemka: Itu Urusan Swasta, Pemerintah Hanya Mendorong – Halaman all

    Respons Jokowi Soal Gugatan Mobil Esemka: Itu Urusan Swasta, Pemerintah Hanya Mendorong – Halaman all

    ​Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Nasib mobil Esemka menjadi perbincangan setelah salah satu calon pembeli menggugat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) karena merasa dirugikan tak bisa memesan.

    Terkait hal tersebut Jokowi mengaku hal itu di luar kewenangannya. “Ya itu sudah di wilayah sektor swasta (terkait mengikuti perkembangan). Masak kita mengikuti. Sebagai presiden sudah kita buka. Tapi masalah produksi, marketing, laku dan tidak laku kan menjadi urusan perusahaan itu,” jelasnya saat ditemui di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, gugatan yang dilayangkan kepadanya salah alamat. Seharusnya saat seorang calon pembeli kesulitan membeli suatu produk maka ia berurusan dengan perusahaan. Saat menjabat Wali Kota Solo ia hanya mendorong agar perusahaan tersebut bisa mendapatkan perizinan yang dibutuhkan.

    “Ya itu pabriknya siapa itu swasta. Kita sebagai wali kota hanya mendorong hasil karya anak SMK dengan teknisi di bidang otomotif. Kita mendorong untuk uji emisi. Itu yang dilakukan oleh pemerintah,” terangnya.

    Ia sendiri telah berupaya agar ada investor yang masuk di perusahaan ini. Namun, semua tetap bergantung pada pihak investor sendiri.

    “Tapi setelah itu ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak itu persoalan yang lain. Kita juga mendorong agar ada investor yang berinvestasi di situ,” tuturnya.

    Meski begitu, ia tetap menghormati siapapun yang melakukan upaya hukum. Menurutnya, itu merupakan hak warga negara yang patut dihormati.

    “Nanti ditanyakan ke pengacara karena sudah kita serahkan semua ke pengacara. Bukan kasus sebetulnya tapi juga harus dilayani ini negara hukum semua sama di mata hukum,” jelasnya.

    Sidang perdana akan dilaksanakan pada 24 April 2025 mendatang. Ia sendiri belum memutuskan akan datang atau tidak.

    “Ya memang seluruh warga negara Indonesia. Nanti saya belum konsultasi dengan pengacara (akan datang ke persidangan). Urusan yang berbeda oleh pengacara yang berbeda,” terangnya.

    Diketahui, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) digugat secara perdata oleh warga bernama Aufaa Luqmana (19). 

    Gugatan itu dilayangkan terkait penjualan mobil Esemka. 

    Jokowi digugat lantaran dianggap tak dapat memenuhi janji produksi mobil Esemka secara masif. 

    Selain Jokowi, Aufaa juga menuntut mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi. 

    Tuntutan itu dilayangkan Aufaa ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah pada Selasa (8/4/2025). 

    Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto menyebut kliennya merasa kecewa lantaran tak kunjung dapat membeli dua mobil Esemka jenis pikap. 

    Sigit menuturkan, tiga tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi hingga layak dituntut oleh kliennya. 

    “Atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil Esemka pikap itu satunya Rp 150 juta. Karena dia ingin membeli 2 mobil makanya jadi Rp 300 juta rupiah,” sambungnya.

    Majelis Hakim PN Solo diminta untuk menyita aset PT Solo Manufaktur Kreasi jika gugatan perdata tak dikabulkan.

    “Terhadap PT Solo Manufaktur Kreasi, penggugat meletakkan sita jaminan agar si tergugat memenuhi prestasinya apabila gugatan itu dikabulkan,” imbuhnya.

    Sigit menyebut, kliennya sudah lama menabung untuk membeli dua mobil Esemka. 

  • Cek Email dan Akun Rekrutmen Bersama BUMN 2025 secara Berkala, Ini Tanda Jika Kamu Lolos Seleksi – Halaman all

    Cek Email dan Akun Rekrutmen Bersama BUMN 2025 secara Berkala, Ini Tanda Jika Kamu Lolos Seleksi – Halaman all

     Hasil seleksi administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 sudah mulai diumumkan.

    Tayang: Jumat, 11 April 2025 14:23 WIB

    Instagram @fhci.bumn

    RBB 2025 – Foto ini diambil dari Instagram @fhci.bumn pada Jumat (11/4/2025) yang menunjukkan Cek Email dan Akun Rekrutmen Bersama BUMN 2025 secara Berkala. Hasil seleksi administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 sudah mulai diumumkan. 

    TRIBUNNEWS.COM – Hasil seleksi administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 sudah mulai diumumkan.

    Menurut jadwal, hasil seleksi administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 diumumkan pada minggu ke-2 pada bulan April.

    Adapun hasil seleksi administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dapat dicek melalui akun masing-masing peserta di laman resminya.

    Namun bagi peserta yang belum menerima hasil seleksi administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2025, panitia meminta untuk selalu mengecek email dan akun masing-masing secara berkala untuk mengetahui lolos atau tidaknya peserta.

    Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Akses laman https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id/home untuk peserta reguler, https://rbb2025/setaraberdaya.com untuk disabilitas
    Pilih menu ‘Masuk’ pada pojok kanan atas
    Masukkan Email dan Password
    Kemudian klik menu ‘Lamaran Saya’
    Setelah itu, pilih ‘Lihat Progress Lamaran’
    Nantinya sistem akan menampilkan hasil seleksi administrasi kamu

    Tanda Jika Peserta Lolos Seleksi Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Pada menu Lamaran akan berwarna hijau dan bercentang hijau
    Peserta juga akan mendapatkan Jadwal Tes Online Tahap 1
    Kemudian peserta akan diberikan akses untuk dapat mengikuti ujiannya.

    Tata Tertib Tes Tahap 1 Jika Peserta Dinyatakan Lolos Seleksi

    Kamera tetap menyala
    Wajah terlihat dengan jelas
    Jaringan internet stabil
    Update browser minimal Windows 10
    Disarankan memakai Google Chrome
    Safe Exam Browser sudah terinstal
    Ruangan kondusif
    Gerakan kepala teratur
    Tidak mencontek
    Fokus dan tidak meninggalkan ruangan
    Pencahayaan cukup

    Hal yang Dilarang saat Ujian Berlangsung

    Mematikan kamera
    Memakai tab/handphone untuk ujian
    Spesifikasi laptop tidak memenuhi
    Jaringan internet lemah
    Berada di keramaian/lalu lalang orang
    Meminta bantuan orang lain
    Gerakan kepala dan mata tidak kondusif
    Menggunakan handphone/headphone dan kalkulator
    Menggunakan penutup wajah

    Posisi Wajah yang Benar saat Ujian Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Wajah terlihat jelas
    Pencahayaan cukup
    Tidak ada gangguan dari orang lain
    Berada di tempat kondusif
    Tidak menggunakan Virtual Background

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Posisi PDIP Setelah Prabowo dan Megawati Bertemu, Guntur Romli: Tetap di Luar Pemerintahan – Halaman all

    Posisi PDIP Setelah Prabowo dan Megawati Bertemu, Guntur Romli: Tetap di Luar Pemerintahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli menjelaskan posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo. 

    Guntur mengatakan partainya mendukung program Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat. 

    Tetapi dikatakannya jika program-program yang dihadirkan tidak berpihak kepada rakyat.

    Program tersebut akan dikritisi. 

    “Intinya PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau syarat bahwa program-program itu berpihak kepada rakyat, rakyat kecil, kepentingan banyak, PDI Perjuangan akan membantu, akan memberikan dukungan,” kata Guntur Romli ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025). 

    Guntur menjelaskan itu di tengah spekulasi posisi politik PDIP setelah Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pekan lalu.

    Ditegaskannya selama ini sikap  Megawati seperti itu. 

    “Meskipun PDI Perjuangan tidak masuk dalam koalisi, tapi selama programnya itu berpihak kepada rakyat kecil, kita mendukung. Kita dukung sepenuhnya,” imbuhnya. 

    Lanjutnya kalau program tidak berpihak kepada rakyat tentu akan dikritik. 

    “Itulah fungsinya PDI Perjuangan sampai sekarang berada di luar pemerintahan seperti itu untuk menjaga check and balance, kontrol. Jadi tanpa harus masuk ke dalam pemerintahan,” tandasnya. 

    Sebelumnya Sekertaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang turut mendampingi Prabowo ke kediaman Megawati, pada Senin (7/4/2025) malam.

    Ia mengatakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan kalau posisi PDIP tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Secara garis besar, Megawati menyampaikan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo meski tidak berada dalam pemerintahan.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Lebih lanjut, Muzani menyatakan, Megawati berharap supaya pemerintahan Prabowo bisa efektif. 

    Tak cukup di situ, Prabowo juga diharapkan bisa menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat.

    “Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Muzani.

    Hanya saja kata Muzani, Megawati secara sikap tidak akan membawa PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tidak gabung pemerintahan),” ujar dia.

    Prabowo pun kata Muzani, merasa bersyukur mendapat dukungan dari Megawati dan PDIP. 

    Hal ini akan kata dia, bakal memperkokoh posisi pemerintahan.

    “Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini, dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” kata Muzani.