Category: Tribunnews.com Nasional

Jadi Tersangka, 3 Hakim PN Jakpus Terima Rp 22,5 M Terkait Kasus Vonis Lepas Korporasi Ekspor CPO – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disebut menerima uang senilai Rp 22,5 miliar dalam kasus suap dan gratifikasi vonis lepas atau ontslag terhadap tiga terdakwa korporasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Adapun ketiga hakim yang kini berstatus tersangka itu yakni Djuyamto selaku Ketua Majelis Hakim, Agam Syarif Baharudin selaku hakim anggota dan Ali Muhtarom sebagai hakim AdHoc.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar mengatakan total uang tersebut diterima para tersangka sebanyak dua tahap.

Pertama para tersangka menerima uang dalam bentuk dollar sebesar Rp 4,5 miliar.

Uang tersebut diberikan oleh tersangka Muhammad Arif Nuryanta Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di mana asal uangnya bersumber dari advokat Ariyanto Bahri.

“Setelah terbit surat penetapan sidang, Muhammad Arif Nuryanta memanggil DJU selaku ketua majelis dan ASB selaku anggota. Lalu Muhammad Arif Nuryanta memberikan uang dollar bila dikurskan ke dalam rupiah Rp 4,5 miliar,” kata Qohar dalam jumpa pers, Senin (14/4/2024) dini hari.

“Di mana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara dan Muhammad Arif Nuryanta menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara diatensi,” jelasnya.

Setelah menerima uang dari Arif, Agam dikatakan Qohar memasukkannya ke dalam goody bag yang kemudian dibagikan untuk dirinya, Djuyamto dan Ali secara merata.

Lebih jauh dijelaskan Qohar, pada medio September atau Oktober 2024, Arif Nuryanta kembali menyerahkan uang kepada Djuyamto sebesar Rp 18 miliar.

Uang miliaran itu selanjutnya dibagikan lagi oleh Djuyamto kepada Agam dan Ali di depan Bank BRI wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat.

“Dengan porsi pembagian sebagai berikut, ASB menerima sebesar uang dollar jika dirupiahkan sebesar Rp 4,5 miliar, kemudian DJU menerima uang dollar atau jika dirupiahkan sebesar Rp 6 miliar, dan AL menerima uang berupa dollar Amerika jika dirupiahkan setara Rp 5 miliar,” kata Qohar.

Alhasil jika ditotalkan uang yang diterima oleh ketiga tersangka terkait kepengurusan perkara ini senilai Rp 22,5 miliar.

Untuk informasi, dalam perkara suap vonis onslag ini, Kejagung sendiri awalnya menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Empat tersangka tersebut adalah MAN alias Muhammad Arif Nuryanta, yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, WG yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sementara itu MS dan AR berprofesi sebagai advokat.

Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, ya diduga sebanyak Rp60 miliar,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, Sabtu (12/4/2025) malam.

Abdul Qohar menjelaskan jika suap tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara korporasi sawit soal pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya.

“Terkait dengan aliran uang, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan (MAN) diduga menerima uang sebesar 60 miliar rupiah,” ujar Abdul Qohar.

“Untuk pengaturan putusan agar putusan tersebut dinyatakan onslag, di mana penerimaan itu melalui seorang panitera namanya WG,” imbuhnya.

Putusan onslag tersebut dijatuhkan pada tiga korporasi raksasa itu. Padahal, sebelumnya jaksa menuntut denda dan uang pengganti kerugian negara hingga sekira Rp17 triliun.

Dalam perjalanannya, Kejagung juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Ketiganya merupakan majelis hakim yang memberikan vonis onslag dalam perkara tersebut.

Ketiganya yakni Djuyamto sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom sebagai Hakim AdHoc dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim Anggota. (*)

14/04/2025 03:39
Daftar Barang Disita Terkait Kasus Suap Vonis Lepas Korporasi CPO, Uang Dolar hingga 21 Motor Mewah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar menyampaikan daftar barang bukti yang disita terkait tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin (14/4/2025) dini hari.

Abdul Qohar mengungkapkan pada Sabtu, 12 April 2025 sejak pukul 12.00 WIB tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan.

“Penggeledahan di tiga tempat di tiga provinsi, di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta sehubungan dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di PN Jakarta Pusat yang sebelumnya sudah ditetapkan empat orang tersangka,” ungkapnya.

Hal ini terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait vonis lepas atau onslag terdakwa korporasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Berikut barang bukti yang didapat selama penggeledahan:

Uang 40 lembar mata uang dolar Singapura pecahan 1.000 (disita dari rumah Muhammad Arif Nuryanta)
125 lembar mata uang dolar AS pecahan 100 (disita dari rumah Muhammad Arif Nuryanta)
10 lembar dolar Singapura pecahan 100 (disita dari rumah Ariyanto Bakri)
74 lembar dolar Singapura dengan pecahan 50 (disita dari rumah Ariyanto Bakri)
3 unit mobil yang terdiri dari satu mobil merek Toyota Land Cruiser dan dua unit mobil merek Land Rover (disita dari rumah Ariyanto Bakri)
21 unit sepeda motor (disita dari rumah Ariyanto Bakri)
7 sepeda (disita dari rumah Ariyanto Bakri)
Uang senilai 360 ribu US Dolar atau kalau dirupiahkan setara Rp 5,9 miliar
Uang sebesar 4.700 dolar Singapura (disita dari rumah tersangka Marcella)
Uang rupiah dengan nilai total Rp 616.230.000 (disita dari rumah ASB)

3 Hakim Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait vonis lepas atau onslag terdakwa korporasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Penetapan tiga hakim sebagai tersangka disampaikan Direktur Penyidikan Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Senin (14/4/2025) dini hari sekira pukul 01.00 WIB.

Ketiga tersangka ialah hakim ASB, AM, dan DJU.

“Berdasarkan alat bukti yang cukup, di mana penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, maka pada malam hari tadi sekitar pukul 23.30, tim penyidik telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini,” ungkap Abdul Qohar.

Tiga hakim tersebut diduga menerima uang agar perkara yang dimaksud diputus onslag.

“Ketiga hakim tersebut mengetahui tujuan dari penerimaan uang agar perkara diputus onslag dan menjadi nyata ketika pada 19 Maret 2025, perkara korporasi minyak goreng telah diputus onslag oleh majelis hakim,” ungkapnya.

Abdul Qohar menjelaskan, perkara ini bermula ada kesepakatan antara Ariyanto Bakri selaku pengacara tersangka korporasi minyak goreng, dengan Wahyu Gunawan seorang panitera untuk mengurus perkara korupsi dengan permintaan agar perkara tersebut diputus onslag dengan menyiapkan uang sebsar Rp 20 miliar.

“Selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan Wahyu Gunawan kepada Muhamamd Arif Nuryanto agar perkara tersebut diputus onslag dan Muhammad Nuryanto menyetujui permintaan tersebut untuk diputus onslag, namun dengan meminta uang Rp 20 miliar tersebut dikalikan tiga, sehingga nilainya Rp 60 miliar,” jelasnya.

Kemudian Wahyu Gunawan menyampaikan informasi tersebut kepada Ariyanto Bakri agar menyiapkan uang Rp 60 miliar dan Ariyanto Bakri menyetujui permintaan tersebut.

Kemudian setelah disampaikan beberapa waktu kemudian Ariyanto Bakri menyerahkan uang sebesar Rp 60 miliar dalam bentuk dolar AS kepada Wahyu Gunawan.

“Kemudian oleh Wahyu Gunawan uang sejumlah Rp 60 miliar diserahkan kepada Muhammad Arif Nuryanto dan pada saat itu Wahyu Gunawan diberi oleh Muhammad Arif Nuryanto sebesar 50 ribu US dolar sebagai jasa penghubung dari Muhammad Arif Nuryanto, jadi Wahyu Gunawan pun dapat bagian,” jelasnya.

Setelah uang diterima, MAN -yang saat itu menjabat Wakil Ketua PN Jakpus- menunjuk majelis hakim yang terdiri dari DJU sebagai ketua majelis, kemudian AM (hakim ad hoc), dan ASB (anggota majelis).

“Setelah terbit surat penetapan sidang, MAN memanggil DJU dan ASB, lalu MAN memberikan uang dolar bila kurskan ke dalam rupiah senilai Rp 4,5 miliar. Di mana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara dan MAN menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara diatensi.”

“Kemudian setelah menerima uang, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag kemudian setelah keluar dari ruangan, uang tadi dibagi kepada tiga orang, yaitu ASB sendiri, AM, dan DJU dalam persidangan perkara dimaksud,” ungkapnya.

Kemudian antara bulan September atau Oktober 2024, MAN menyerahkan kembali uang dolar AS bila dikurs rupiah senilai Rp 18 miliar kepada DJU yang kemudian oleh DJU uang tersebut dibagi tiga, yaitu untuk DJU, ASB, dan AL.

Diketahui dalam kasus suap ini sudah ada empat orang tersangka.

Yaitu Muhammad Arif Nuryanta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Lalu Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri selaku pengacara, serta panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)

14/04/2025 02:14
Gus Sholeh: Indonesia Butuh Generasi Optimis untuk Masa Depan yang Gemilang dan Cerah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Aktivis Kebangsaan, Gus Sholeh MZ menegaskan Indonesia membutuhkan generasi-generasi optimis untuk membangun masa depan yang gemilang dan cerah.

Menurut Gus Sholeh, percuma Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah ruah dan SDM berkualitas jika masyarakat didominasi narasi-narasi dari orang-orang yang pesimis dan selalu nyinyir.

“Kita berhenti saling nyinyir dan menjadi pesimis, apalagi nyinyirnya didasarkan pada perbedaan politik karena jagoannya kalah di Pilpres 2024 lalu. Mari kita bersatu, saling gotong royong membangun bangsa serta menjadi generasi optimis sebagaimana gerakan #IndonesiaCerah!,” ujar Gus Sholeh di acara deklarasi gerakan #IndonesiaCerah! di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

Gus Sholeh mengatakan, kuncinya sekarang adalah persatuan dan bergotong royong mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengatasi berbagai masalah bangsa.

Terutama, kata dia, memberikan kepercayaan kepada pemerintah Prabowo-Gibran untuk bekerja secara maksimal mewujudkan program-programnya.

“Situasi global tidak sedang baik-baik, mari kita bergandengan tangan membangun bangsa, tidak perlu mengadu domba. Jika ada kritikan, sampaikan seusai dengan koridornya dan kritikan-kritikan yang konstruktif,” imbuh Gus Sholeh.

Diketahui, sejumlah cendekia dan aktivis kebangsaan meluncurkan Gerakan #IndonesiaCerah!.

Peluncuran Gerakan #IndonesiaCerah! itu dilangsungkan di Jakarta, pada Minggu, 13 April 2025 dan ditandai oleh pembacaan Deklarasi #IndonesiaCerah! dan diskusi kebangsaan.

Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah!, Febry Wahyuni Sabran menjelaskan bahwa gerakan ini hadir untuk menumbuhkan optimisme membangun Indonesia bersama. Dia mengakui, meski situasi saat ini tidak mudah dan tantangan juga kompleks namun jangan sampai diperkeruh oleh apatisme.

“Gerakan #IndonesiaCerah! lahir dari keprihatinan dan harapan kami akan masa depan Indonesia. Kami percaya bahwa dengan menumbuhkan optimisme dan memperkuat persatuan, kita dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih cerah.”

“Kita akui, bahwa realitas saat ini tidak mudah dan ragam tantangannya pun kompleks. Namun, saya berharap kita jangan menyerah terlebih apatisme, atau cuek,” jelasnya.

Ia melanjutkan, bahwa harus ada kelompok yang mengambil inisiatif itu.

Dalam pandangan Febry, sejauh ini barangkali masih minim kelompok masyarakat sipil yang mengambil peran betapa pentingnya menumbuhkan sikap optimisme.

“Gerakan ini diharapkan menjadi momentum untuk menyebarkan energi positif dan membangun narasi optimisme di tengah ragam tantangan yang teramat kompleks.”

“Melalui gerakan ini harapannya dapat memperluas partisipasi publik dan kita bisa hadir untuk saling membantu, berkolaborasi, bergotong royong untuk dapat memperkuat energi optimistis itu. Sejak berdirinya bangsa ini, kita telah diwariskan semangat perjuangan dan optimisme luar biasa dari para pendiri republik.”

“Padahal di masa itu, tantangannya tidak kalah beratnya, hingga akhirnya kita bisa berdaulat sepenuhnya dan diakui sebagai sebuah negara merdeka di dunia. Dan modal dasar saat itu yang kita punya ya tekad untuk merdeka, kemauan persatuan semua pihak,” jelas Febri.

Di kesempatan itu, Febry juga sempat membacakan Deklarasi #IndonesiaCerah! yang dilanjutkan diskusi publik yang dihadiri oleh Aktivis Kebangsaan Gus Sholeh MZ.

Berikut isi dari Deklarasi Indonesia Cerah.

DEKLARASI INDONESIA CERAH

Semangat Bersama Menuju Masa Depan Gemilang

Kami, warga bangsa Indonesia, dengan penuh keyakinan dan optimisme, menyatakan tekad untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang Cerah, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

PERNYATAAN BERSAMA

Optimisme Kolaboratif
Kami percaya bahwa dengan semangat gotong royong, Indonesia mampu menghadapi tantangan dan meraih peluang di era perubahan.
Inovasi untuk Kemajuan
Kami berkomitmen mendorong kreativitas, teknologi, dan solusi inovatif untuk pembangunan di segala bidang.
Keberlanjutan Lingkungan
Kami akan menjaga alam Indonesia sebagai warisan bagi generasi mendatang melalui aksi nyata yang ramah lingkungan.
Keadilan Sosial
Kami memperjuangkan kesetaraan hak, pendidikan berkualitas, serta penguatan ekonomi kerakyatan untuk semua lapisan masyarakat.
Persatuan dalam Kebhinekaan
Kami menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan bangsa.
SERUAN AKSI
Kami mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, swasta, masyarakat sipil, pemuda, dan akademisi—untuk bergerak bersama mewujudkan Indonesia Cerah melalui kerja nyata, kebijakan progresif, dan semangat pantang menyerah.
Dengan semangat “Indonesia Cerah”, mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu, mewujudkan impian akan Indonesia yang lebih baik. Mari kita kobarkan optimisme di setiap hati, menebarkan inspirasi di setiap langkah, dan bekerja keras demi kejayaan bangsa.
Indonesia Cerah, masa depan kita!
Indonesia Cerah, semangat kita!
Indonesia Cerah, milik kita bersama!

(Tribunnews.com)

14/04/2025 00:20
Kapolri Rotasi Pati Polri, Depdak KPK Irjen Rudi Setiawan Jadi Kapolda Jabar – Halaman all

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi (Depdak) KPK Irjen Rudi Setiawan dipercaya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

Tayang: Minggu, 13 April 2025 23:30 WIB

Dok. Humas Polda Sumsel

IRJEN RUDI SETIAWAN – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri, Minggu (13/4/2025). Di antaranya Pati Bareskrim Polri yang bertugas sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi (Depdak) KPK Irjen Rudi Setiawan dipercaya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri.

Adapun rotasi ini teregister dalam surat telegram rahasia (TR) ST/688/IV/KEP./288 tertanggal 13 April 2025 yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Anwar.

“Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Minggu (13/4/2025).

Adapun sejumlah Pati Polri yang dirotasi yakni di antaranya Pati Bareskrim Polri yang bertugas sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi (Depdak) KPK Irjen Rudi Setiawan dipercaya menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

Irjen Rudi menggantikan Irjen Akhmad Wiyagus yang kini dipromosikan menjadi Astamaops Kapolri.

Irjen Akhmad Wiyagus sendiri mendapatkan jabatan Astamaops Kapolri menggantikan Komjen Sugianto yang kini dimutasi Pati Stamaops Polri.

Selain itu Irjen Rudi, Pati Polri yang bertugas di KPK yakni Brigjen Kumbul Kusdwijanto Sudjadi yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK kini dipromosi menjasi Sahlisosbud Kapolri.

Selanjutnya, Komjen Agung Setya Imam Efendi juga dirotasi menjadi Pati Bareskrim Polri untuk persiapan penugasan di luar struktur.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

13/04/2025 23:30
21 Motor Mewah Terkait Kasus Suap Vonis Lepas Korporasi CPO Disita, Butuh 3 Towing untuk Angkut – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 21 motor mewah yang diduga terkait kasus suap dan gratifikasi atas vonis lepas atau ontslag tiga terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng, di Pengadilan Tpikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus itu sendiri turut melibatkan mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kini menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta.

Motor-motor mewah tersebut termasuk merk ternama seperti Harley Davidson, Triumph, hingga Vespa, dan dibawa ke Gedung Kartika Kejagung menggunakan tiga truk towing pada Minggu (13/4/2025) sekitar pukul 17.55 WIB.

Motor-motor yang tertata rapi di atas truk tersebut menambah daftar barang bukti yang berhasil diamankan dalam penyelidikan Kejagung terkait kasus yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta.

Tak hanya motor, Kejagung juga menyita tujuh unit sepeda dari berbagai merk, seperti BMC dan Lynskey.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, penyitaan kendaraan mewah ini dilakukan setelah penggeledahan yang dilakukan di beberapa lokasi.

“Penyidik baru saja melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Baru saja kita menerima sekitar 21 unit sepeda motor dengan berbagai jenis dan 7 unit sepeda,” kata Harli di Gedung Kejagung.

Namun, Harli enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa yang memiliki kendaraan-kendaraan mewah tersebut.

“Setelah seluruhnya barang bukti yang diperoleh karena kan ini bukan hanya ini, ada terkait uang, ada terkait dokumen dan sebagainya. Nanti akan kami sampaikan,” katanya.

Kejagung sebelumnya telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Muhammad Arif Nuryanta, yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka lainnya adalah panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, WG, serta dua advokat MS dan AR.

Mereka diduga terlibat dalam pengurusan perkara ekspor CPO dengan melibatkan beberapa korporasi besar seperti Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025.

Mereka diduga kuat menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada periode Januari 2021-Maret 2022.

Selain kendaraan mewah, barang bukti yang disita Kejagung juga mencakup uang tunai dalam berbagai mata uang, termasuk Dolar Singapura, Dolar Amerika, dan Rupiah, serta beberapa mobil mewah seperti Ferrari, Nissan GT-R, dan Mercedes-Benz.

Penyidik Kejagung kini terus mendalami aliran suap dan gratifikasi yang mengalir dalam perkara ini, dan dipastikan akan ada pengembangan lebih lanjut dalam kasus besar ini.

13/04/2025 22:17
Komisi III DPR Sebut Indonesia Kini Darurat Kekerasan Seksual, Pelaku Harus Diberi Hukuman Kebiri – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni, menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini.

Menurut Sahroni, maraknya kasus kekerasan seksual sudah pada tahap mengkhawatirkan.

“Belakangan ini, kita lihat aksi pelecehan seksual kian marak terjadi dan dilakukan oleh semua golongan. Dari mulai guru, dokter, polisi, sampai yang disabilitas. Jadi ini sudah mengkhawatirkan sekali,” kata Sahroni kepada wartawan Minggu (13/4/2025).

Sebab itu, Sahroni meminta aparat kepolisian untuk menyosialisasikan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), dan memberi hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

“Memperketat hukumannya demi menimbulkan efek jera,” ucapnya.

Menurut Sahroni, hukuman berat untuk pelaku kekerasan seksual, selain jerat pidana maksimal yakni hukuman kebiri.

Hukum kebiri telah diatur dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

“Pastikan pelaku dijerat dengan pidana maksimal, bahkan kalau korbannya anak, sesuai UU, pelaku bisa dikebiri kimia. Nanti juga akan kita pertimbangkan apakah hukuman ini juga bisa diterapkan pada kasus pidana umum, karena memang urgency-nya tinggi,” ucapnya.

Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu juga mengingatkan, para penegak hukum harus benar-benar serius dalam menanggapi laporan kejahatan seksual, tidak boleh ada penolakan dan percepat penyidikannya.

Sahroni menambahkan, identitas lengkap pelaku kekerasan juga wajib diekspos ke publik.

Untuk diketahui, akhir-akhir ini marak terjadi kasus kekerasan seksual.

Di antaranya kasus pencabulan anak di bawah umur yang melibatkan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Hingga yang terbaru kasus rudapaksa yang dilakukan dokter PPDS Universitas Padjadjaran, Priguna Anugerah Pratama, terhadap keluarga pasien dan dua pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

13/04/2025 21:19
Hadapi Perang Dagang Global, Gerakan Indonesia Cerah Dideklarasikan di Jakarta – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekolompok masyarakat resmi mendeklarasikan Gerakan #IndonesiaCerah! di Kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).

Gerakan ini dilatarbelakangi adanya optimisme bahwa pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu membawa Indonesia menghadapi tantangan ke depannya, termasuk menghadapi perang dagang global khususnya antara Amerika Serikat dan China.

“Gerakan ini dilatarbelakangi karena kami adalah warga negara yang optimis bahwa Indonesia yang cerah, adil, sejahtera, dan berkelanjutan dengan semangat gotong royong, kolaborasi dan saling membantu antara berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, pihak swasta, politikus, akademisi hingga masyarakat akar rumput,” ujar Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah!, Febri Wahyuni Sabran di acara deklarasi tersebut.

Salah langkah yang akan dilakukan gerakan #IndonesiaCerah!, kata Febri, adalah memberikan dukungan positif dan kepercayaan kepada pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja dan mencari solusi yang terbaik selama mengatakan berbagai persoalan bangsa.

Termasuk, kata Febri, mendukung langkah pemerintah Prabowo-Gibran melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat atas kebijakan tarif resiprokal Donald Trump.

“Kami berupaya mencegah adanya adu domba untuk mendelegitimasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memanfaatkan situasi yang ada, mendukung kritik-kritik konstruktif dengan penyampaian tanpa kekerasan serta membiarkan pemerintah bekerja maksimal mewujudkan program-programnya,” tandas Febri.

Febri mengatakan Gerakan #IndonesiaCerah! sangat yakin, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa membawa Indonesia melewati dampak-dampak perang dagang dan perang fisik di tingkat global.

Menurutnya, pada level elite politik dan para tokoh bangsa sudah menunjukkan semangat persatuan dan gotong royong seperti pertemuan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terdahulu, mulai dari Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan khususnya Megawati Soekarnoputri.

“Jadi situasi elit sekarang sebetulnya stabil. Jadi marilah kita sebagai rakyat yang berada di grassroots, kita juga menjaga stabilitas ini gitu, supaya masyarakat kita pun aman dari masalah dan pemerintah pun bekerja dengan tenang, terukur dan profesional mengatasi masalah-masalah bangsa,” ungkap Febri.

Lebih lanjut, Febri mengatakan terdapat sejumlah nilai dan prinsip yang terus didorong Gerakan #IndonesiaCerah! ke depannya. Pertama, optimisme kolaboratif di mana pihaknya percaya bahwa dengan semangat gotong royong, Indonesia mampu menghadapi tantangan dan meraih peluang di era perubahan.

Apalagi, kata Febri, Indonesia mempunyai sosok Wapres Gibran Rakabuming Raka yang masih milenial dan cerdas untuk mendukung langkah-langkah perubahan oleh presiden Prabowo.

Kedua, inovasi untuk kemajuan di mana Gerakan #IndonesiaCerah! berkomitmen mendorong kreativitas, teknologi, dan solusi inovatif untuk pembangunan di segala bidang.

Ketiga, keberlanjutan lingkungan yang pihaknya akan menjaga alam Indonesia sebagai warisan bagi generasi mendatang melalui aksi nyata yang ramah lingkungan.

Keempat, keadilan sosial di mana Gerakan #IndonesiaCerah! akan memperjuangkan kesetaraan hak, pendidikan berkualitas, serta penguatan ekonomi kerakyatan untuk semua lapisan masyarakat.

Kelima, persatuan dalam kebhinekaan atau menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan bangsa.

“Karena itu, kami mengajak seluruh elemen bangsa, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, pemuda, dan akademisi, untuk optimis bergerak bersama mewujudkan Indonesia cerah melalui kerja nyata, kebijakan progresif, dan semangat pantang menyerah. Dengan semangat ‘Indonesia Cerah’, mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu,
mewujudkan impian akan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Febri.

13/04/2025 20:22
Golkar Respons Positif Upaya Presiden Prabowo Duduk Satu Meja dengan Tokoh-tokoh Kritis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua umum Partai Golkar, Idrus Marham, merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengajak tokoh-tokoh kritis untuk duduk semeja dan berdialog.

Idrus mengatakan, ini menunjukkan kepemimpinan Prabowo yang terbuka.

“Ini bukan strategi politik semata. Ini sikap tulus seorang pemimpin yang ingin mendengar langsung berbagai pandangan, termasuk kritik tajam,” kata Idrus, Minggu (13/4/2025).

Langkah awal sudah terlihat saat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Dasco Ahmad, bertemu dengan Rocky Gerung dan sejumlah pengamat.

Menurut Idrus, inilah bentuk kepemimpinan yang menjadikan dialog sebagai dasar membangun bangsa.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ikut angkat suara. Ia menilai sikap Prabowo dan respons Idrus sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim intelektual yang sehat.

“Bukan zamannya lagi kritik cuma jadi tontonan. Harus ada solusi. Harus ada arah,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, ajakan dialog ini bukan untuk menumpulkan kritik, tapi justru mendorong tradisi berpikir kritis yang bertanggung jawab. Ia menilai kebebasan berpikir harus dibarengi etika, bukan emosi.

“Kritik beda dengan umpatan. Mengkritik untuk membangun, bukan menyerang pribadi atau menebar kebencian,” tegasnya.

Idrus juga menyoroti bahwa Prabowo tidak hanya ingin membangun koalisi politik, tapi juga koalisi pemikiran. Ia menyebut, dialog kritis yang terbuka penting untuk memperkaya kebijakan.

“Koalisi tidak harus soal kursi atau jabatan. Tapi bisa dibangun lewat pertukaran ide dan visi,” kata Idrus.

Menurut Idrus, ajakan Prabowo memperlihatkan keinginan kuat untuk membangun harmoni dalam perbedaan. Dialog dengan tokoh-tokoh kritis dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan nilai-nilai kebangsaan.

“Bangsa ini besar karena perbedaan. Kalau semua diajak bicara, semua akan merasa dilibatkan,” tambahnya.

Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Prabowo sedang memberi contoh bagaimana kritik bisa menjadi energi positif.

“Kalau semua pihak mau duduk semeja, kita bisa cari solusi, bukan hanya saling serang. Ini yang dibutuhkan bangsa hari ujarnya

Ajakan presiden

Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin berdialog dengan para tokoh yang selama ini mengkritik pemerintahannya.

“Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu-lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap. Indonesia Gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan?” kata Prabowo.

Bahkan presiden menyebut akan mengirim surat kepada Refly Harun dan Rocky Gerung, dua kritikus yang dikenal tajam menyerang kebijakannya.

“Saya mau kirim lah nanti ke Refly Harun atau ke siapa, Rocky Gerung,” kata Prabowo.

13/04/2025 19:28
BMKG Prediksi Musim Kemarau 2025 Lebih Singkat di Beberapa Wilayah Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, musim kemarau tahun 2025 di Indonesia akan berlangsung lebih singkat dibandingkan biasanya di sebagian besar wilayah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam pernyataannya pada Sabtu (12/4/2025).

Menurut Dwikorita, awal musim kemarau tahun ini telah dimulai secara bertahap sejak April 2025.

Hanya beberapa wilayah yang mengalami musim kemarau di bulan April.

Meski begitu, beberapa wilayah Indonesia yang belum mengalami musim kemarau, baru akan mengalami musim kemarau pada bulan Mei dan Juni.

“Awal musim kemarau di Indonesia diprediksi tidak terjadi secara serempak. Pada bulan April 2025, sebanyak 115 Zona Musim (ZOM) akan memasuki musim kemarau.”

“Jumlah ini akan meningkat pada Mei dan Juni, seiring meluasnya wilayah yang terdampak, termasuk sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua,” jelasnya, dikutip dari laman resmi BMKG.

BMKG menyatakan, prediksi ini didasarkan pada pemantauan dan analisis terhadap dinamika iklim global dan regional hingga pertengahan April.

Salah satu faktor utama adalah kondisi netral dari fenomena iklim global seperti El Nino-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD).

Meski tidak ada gangguan besar dari Samudra Pasifik dan Hindia, suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia tercatat lebih hangat dari biasanya dan diperkirakan akan bertahan hingga September.

Kondisi ini diyakini turut memengaruhi pola cuaca lokal.

Puncak Musim Kemarau Diprediksi Terjadi pada Agustus

Dwikorita menyebutkan, puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi antara Juni hingga Agustus 2025, dengan intensitas kekeringan tertinggi pada bulan Agustus.

Wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami puncak kekeringan meliputi Jawa bagian tengah dan timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.

Secara keseluruhan, sekitar 60 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau dengan karakteristik normal, 26 persen wilayah akan mengalami kemarau lebih basah dari biasanya, sementara 14 persen lainnya akan menghadapi musim kemarau yang lebih kering.

Durasi musim kemarau di sebagian besar wilayah diperkirakan lebih pendek, meskipun ada 26 persen wilayah yang justru akan mengalami musim kemarau lebih panjang, terutama di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Mitigasi dan Rekomendasi BMKG untuk Hadapi Musim Kemarau

Sebagai langkah antisipasi terhadap dampak musim kemarau, BMKG mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis, terutama untuk sektor-sektor vital seperti pertanian, kebencanaan, kesehatan, dan energi.

Untuk sektor pertanian, BMKG menyarankan penyesuaian jadwal tanam berdasarkan awal musim kemarau di masing-masing wilayah.

Selain itu, pemilihan varietas tanaman tahan kekeringan dan optimalisasi pengelolaan air dinilai penting untuk menjaga produktivitas di tengah minimnya curah hujan.

“Wilayah yang mengalami musim kemarau lebih basah bisa menjadi peluang untuk memperluas lahan tanam dan meningkatkan hasil produksi, dengan tetap memperhatikan pengendalian potensi hama,” ujar Dwikorita.

Sementara itu, di sektor kebencanaan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sangat penting, terutama di wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat normal hingga kering.

BMKG menganjurkan, agar pada masa-masa saat hujan masih terjadi, dilakukan pembasahan lahan gambut dan pengisian embung-embung air untuk mencegah risiko kebakaran.

Di bidang lingkungan dan kesehatan, Dwikorita mengingatkan pentingnya menjaga kualitas udara, terutama di daerah perkotaan dan kawasan rawan karhutla.

Suhu panas dan kelembapan tinggi selama musim kemarau juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dengan baik.

BMKG juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara bijak, terutama untuk menjamin operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sistem irigasi, dan kebutuhan air baku masyarakat selama musim kemarau berlangsung.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait BMKG dan Musim Kemarau

13/04/2025 18:15
IM57+ Institute Desak Reformasi Lembaga Peradilan Usai Ketua PN Jaksel Jadi Tersangka Suap CPO – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito, mendesak adanya reformasi dan pembenahan lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikannya merespons Kejaksaan Agung (Kejagung), yang menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) MAN alias Muhammad Arif Nuryanta, sebagai tersangka kasus penanganan perkara suap ekspor crude palm oil (CPO), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Untuk terjadinya reform menjadi suatu syarat mutlak adanya pembenahan dari lembaga penegak hukum dan auditor,” kata dia kepada wartawan Minggu (13/4/2025).

Selain itu, kata Lakso, juga ditetapkannya Ketua PN Jaksel sebagai tersangka menunjukkan masih banyaknya pekerjaan rumah dalam membenahi lembaga peradilan.

“Penangkapan ini menunjukan bahwa ternyata pekerjaan rumah dalam pembenahan lembaga peradilan belum ditindaklanjuti secara serius,” ucapnya.

“Terlebih, apabila benar Kejaksaan mampu membuktikan bahwa suap ini berkaitan dengan proses hukum perkara korupsi, maka ini menjadi indikasi terjadinya korupsi dalam penanganan kasus korupsi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Lakso menekankan pentingnya fokus yang lebih besar dari aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Koordinator dan Pengawas Tipikor (kortastipikor), untuk menyasar lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri.

“Tidak akan terjadi perubahan signifikan tanpa adanya upaya serius untuk membersihkan ‘sapu’ yang digunakan dalam memberantas korupsi,” ujarnya.

IM57+ Institute juga mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil langkah radikal guna menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.

Ia menilai, perlu ada keterlibatan pihak eksternal agar reformasi dapat berjalan secara objektif dan independen.

“MA perlu melibatkan pihak eksternal dalam proses reform ini untuk menunjukan keseriusan serta mendorong independensi penanganannya,” pungkas Lakso.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung RI mengungkap secara gamblang motif di balik skandal suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, korps Adhyaksa telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan suap perkara tersebut.

Empat tersangka tersebut adalah MAN alias Muhammad Arif Nuryanta, yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Gunawan (WG) yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sementara itu Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR) berprofesi sebagai advokat.

“Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, ya diduga sebanyak Rp60 miliar,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, Sabtu (12/4/2025) malam.

Abdul Qohar menjelaskan jika suap tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara korporasi sawit soal pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya.

“Terkait dengan aliran uang, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan (MAN) diduga menerima uang sebesar 60 miliar rupiah,” ujar Abdul Qohar.

“Untuk pengaturan putusan agar putusan tersebut dinyatakan onslag, dimana penerimaan itu melalui seorang panitera namanya WG,” imbuhnya.

Putusan onslag tersebut dijatuhkan pada tiga korporasi raksasa itu. Padahal, sebelumnya jaksa menuntut denda dan uang pengganti kerugian negara hingga sekira Rp17 triliun.

13/04/2025 17:18