Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Para Pemenang Program FutureGen Terapkan Solusi Teknologi untuk Kota Bogor, Semarang, dan Palembang – Halaman all

    Para Pemenang Program FutureGen Terapkan Solusi Teknologi untuk Kota Bogor, Semarang, dan Palembang – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Enam startup teknologi yang ikut serta dalam program FutureGen for Change (FGC) terpilih menjadi yang terbaik dari ratusan pendaftar dalam acara Demo Day yang digelar di Jakarta, belum lama ini. 

    Sebagai informasi, program FGC ini didukung oleh the British Embassy Jakarta dalam kolaborasi dengan Pijar Foundation dan PoliPoli Inc.

    Para inovator terpilih akan melanjutkan ke fase proyek percontohan selama tiga bulan, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Bogor, Semarang, dan Palembang untuk menerapkan dan menguji solusi berbasis teknologi mereka guna mendukung kebijakan masa depan pemerintah daerah.

    Program FGC tahun ini menarik ratusan pendaftar dari Indonesia, Singapura, Filipina, dan Jepang.

    Sebanyak 25 startup diseleksi untuk mengikuti proses akselerasi dan business matching.

    Inovasi yang diusung berfokus pada tantangan keberlanjutan utama, seperti penurunan angka stunting, adaptasi terhadap banjir rob, pengelolaan sampah, dan optimalisasi pertanian perkotaan.

    Inisiatif ini selaras dengan strategi pembangunan daerah dan mendukung langsung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Kami membantu para inovator memahami sistem pemerintahan, perencanaan, dan pelayanan publik di dunia nyata,” ujar Cynthia Krisanti, Direktur Inovasi Pijar Foundation, dikutip Rabu (7/5/2025).

    “FutureGen for Change menjadi wadah langka di mana teknologi dan kebijakan saling terhubung, memungkinkan ide-ide brilian diuji, diimplementasikan, dan ditingkatkan skala dampaknya untuk membantu kota mencapai target strategisnya,” tambahnya.

    Masing-masing dari 6 startup terpilih akan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal mulai dari pemimpin kota hingga organisasi masyarakat sipil untuk menjalankan proyek percontohan dan menunjukkan dampak yang terukur.

    Proyek ini diharapkan mampu mendorong hasil sosial dan ekonomi yang signifikan, memberi manfaat bagi ribuan warga, dan berpotensi menjadi model yang dapat direplikasi di daerah dan negara lain di masa depan.

    Dengan selesainya Demo Day, FGC kini memasuki Fase Implementasi, di mana tim-tim terpilih akan mendapatkan pendampingan teknis yang disesuaikan, koneksi strategis, dan dukungan visibilitas untuk memaksimalkan kesuksesan proyek percontohan mereka.

    “PoliPoli bangga dapat bergabung bersama Pijar Foundation dan Kedutaan Besar Inggris untuk mendukung para inovator sosial visioner ini. Selamat kepada enam pemenang kami! Kami siap bermitra dengan kalian dalam proses co-creation kebijakan dan dukungan hibah saat solusi ini diimplementasikan di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Asuka Ishii, Direktur PoliPoli Inc.

    Enam startup luar biasa yang terpilih untuk melanjutkan ke fase implementasi adalah PrimaKu (penanganan stunting di Bogor), Lokatani (optimalisasi pertanian perkotaan di Bogor), Cexup (penanganan stunting di Semarang), ReservoAir (adaptasi terhadap banjir rob di Semarang), Parongpong (penguatan pengelolaan sampah di Semarang), dan Bantubumi (peningkatan pengelolaan sampah TPA di Palembang).

    Salah satu startup terpilih, PrimaKu, menghadirkan solusi digital yang memberdayakan kader kesehatan di Bogor untuk memantau pertumbuhan anak secara real-time, mendeteksi stunting sejak dini, dan berkoordinasi lebih efektif dengan dokter spesialis anak.

    “Kami merasa terhormat menjadi salah satu dari enam pemenang FutureGen for Change. Kesempatan ini memperkuat misi kami dalam memerangi stunting melalui proyek percontohan di Bogor dengan menyediakan alat pengelolaan kesehatan anak berbasis data yang mudah diakses,” ujar Didit, CEO PrimaKu.

    Startup lain yang juga terpilih, ReservoAir, menjalankan proyek di Semarang dengan menyediakan sensor air, penghalang sampah, dan dashboard real-time untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum meningkatkan efisiensi pompa dan mengurangi risiko banjir.

    “Terpilih sebagai Top 6 FutureGen for Change adalah kehormatan besar. Proyek ini membantu kami memperkuat pengelolaan air yang berkelanjutan dan melindungi kawasan perkotaan yang rentan,” ujar Salsabila, CEO ReservoAir.

    Menurutnya, mlalui dukungan terhadap ide-ide segar dan solusi nyata, FutureGen for Change turut membantu kota-kota membangun masa depan yang lebih berkelanjutan—bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.  (*/)

  • Cegah Kekerasan Seksual, Pendidikan Seks Perlu Diajarkan Sejak Dini ke Anak-anak – Halaman all

    Cegah Kekerasan Seksual, Pendidikan Seks Perlu Diajarkan Sejak Dini ke Anak-anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Socio Legal Studies, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Putri Qurrota’aini mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya kasus kekerasan berbasis gender (gender-based violence) terhadap perempuan dan anak perempuan belakangan ini.

    Bahkan, kata dia, kasus kekerasan seksual ini sudah merambah hingga ke ruang privat, termasuk dalam lingkup keluarga. 

    “Anak perempuan, di mana pun mereka berada, seringkali hidup dalam bayang-bayang ancaman terhadap keselamatan diri. Ironisnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru kerap menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Fakta tragis ini menunjukkan bahwa banyak anak perempuan tidak lagi merasa aman, bahkan di lingkungan keluarga sendiri,” ujar Putri kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

    Putri menyingung kasus nyata kekerasan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur di Garut, Jawa Barat baru-baru ini. Polres Garut berhasil mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang pelakunya adalah orang terdekat korban, ayah kandung dan pamannya sendiri. 

    “Kasus di Garut ini menjadi pengingat penting bahwa perlindungan terhadap perempuan dan 
    anak harus dimulai dari keluarga, dengan kesadaran bahwa ruang privat tidak boleh dianggap kebal terhadap hukum,” tandas dia.

    Menurut Putri, salah satu solusi untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak adalah pendidikan seks (sex education) harus mulai diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Dia berharap negara mengambil peran penting dalam menyusun kurikulum yang tepat untuk pendidikan seks tersebut.

    “Selain itu, sekolah dan guru juga harus berperan besar dalam mendukung dan menjalankan program ini di lingkungan pendidikan. Tidak kalah penting, orang tua juga wajib terlibat aktif dalam memberikan pemahaman kepada anak-anaknya,” tutur dia.

    Putri mengingatkan, keterlibatan orang tua penting karena kasus pelecehan terhadap anak perempuan sering kali justru datang dari lingkungan terdekat mereka, baik di dalam keluarga maupun di sekitar tempat tinggalnya. Tak hanya itu, kata dia, masyarakat juga harus mulai mengubah stereotipe yang menganggap bahwa mengenalkan pendidikan seks sejak dini itu identik dengan mengajarkan hal-hal yang bersifat pornografi. 

    “Padahal, pendidikan ini justru bertujuan untuk melindungi anak-anak, agar mereka tahu bagian-bagian tubuh mana saja yang harus mereka jaga dan lindungi, karena bagian-bagian tersebut sering menjadi sasaran pelaku pelecehan seksual,” jelas dia.

    “Selain itu, anak perempuan juga harus didorong dan diajarkan untuk berani speak up ketika mengalami kekerasan berbasis gender, supaya mereka tidak lagi merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian yang menimpa mereka,” kata dia menambahkan.

    Apabila dilihat dari sudut pandang teori hukum feminis atau feminist legal theory, kata Putri, kasus kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti di Garut menunjukan realita pahit bahwa hukum yang berlaku saat ini sering kali belum benar-benar mampu melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual yang terjadi di ranah privat seperti keluarga. 

    Dijelaskan Putri bahwa teori hukum feminis memandang kekerasan seksual itu bukan sekadar tindak kriminal semata, tapi bagian dari sistem sosial patriarki yang melegalkan dominasi laki-laki atas tubuh dan hak perempuan. Bahkan di tempat yang seharusnya jadi ruang paling aman, yaitu keluarga.

    “Pola asuh yang salah, bukan sekadar persoalan teknis pengasuhan, tetapi juga bagian dari sistem budaya yang menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pihak yang rentan dan subordinat,” kata dia.

    Karena itu, lanjut Putri, upaya penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup perubahan struktural. Perubahan tersebut meliputi pendidikan kesetaraan gender sejak dini, penguatan perlindungan hukum yang berpihak kepada korban, serta pemberdayaan masyarakat agar berani melaporkan dan memutus rantai kekerasan yang sudah mengakar.

    “Feminist legal theory mendorong negara dan masyarakat untuk tidak lagi memisahkan secara tegas antara ruang publik dan privat dalam upaya memberantas kekerasan seksual. Keadilan sejati bagi korban baru bisa tercapai jika hukum mampu menjangkau hingga ke relasi kuasa yang timpang, baik di dalam rumah maupun di luar,” pungkas Putri.

    Diketahui, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi pada 7 April 2025 di Kecamatan Tarogong Kaler, Garut. Dalam konferensi pers di Graha Mumun Surachman, Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari kecurigaan seorang tetangga yang melihat celana korban, seorang anak perempuan berusia lima tahun, berlumuran darah. Setelah ditanya, korban akhirnya mengaku bahwa dirinya dicabuli oleh ayah dan pamannya.

    Keterangan ini kemudian diperkuat oleh hasil pemeriksaan medis di klinik setempat, yang mengonfirmasi adanya kekerasan seksual.

    Saat ini, kedua pelaku telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 atau Pasal 
    76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
    tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. 

    Ancaman pidana yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

     

     

  • Kementerian BUMN Resmi Tunjuk Rivan A.Purwantono Jadi Ditektur Utama PT Jasa Marga – Halaman all

    Kementerian BUMN Resmi Tunjuk Rivan A.Purwantono Jadi Ditektur Utama PT Jasa Marga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementrian BUMN secara resmi mengumumkan penunjukan Rivan A. Purwantono sebagai anggota Direksi baru PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam RUPS yang digelar pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Penunjukan Rivan sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian BUMN untuk memperkuat struktur kepemimpinan dengan figur yang memiliki rekam jejak unggul dan komitmen tinggi terhadap transformasi sektor pelayanan publik dan infrastruktur nasional.

    Rivan A. Purwantono adalah seorang bankir senior dengan pengalaman panjang di industri keuangan dan transportasi. Ia dikenal atas perannya dalam menyelamatkan Bank Bukopin dari tekanan krisis pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2021. Di bawah kepemimpinannya, Bank Bukopin berhasil memulihkan kepercayaan publik dan pasar hanya dalam waktu enam bulan—sebuah pencapaian yang bahkan tercatat dalam Fitch Ratings sebagai tonggak keberhasilan restrukturisasi perbankan nasional.

    Pada 17 Juni 2021, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Raharja dan memimpin berbagai inisiatif transformasi besar. Salah satunya adalah peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari 39 persen pada tahun 2022 menjadi 54%, melalui kolaborasi dengan Tim Pembina Samsat Nasional. Ia juga menggagas pendekatan baru dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan membentuk Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKLL) bersama Korlantas, berdasarkan pemetaan titik rawan kecelakaan dari data santunan Jasa Raharja.

    Sebagai Koordinator Operasi PAM Ketupat, Rivan turut mendampingi Menteri Perhubungan dan Kakorlantas Polri dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik. Hasilnya, angka kecelakaan tahun 2025 menurun 31% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penurunan korban meninggal hingga 51%. Atas kontribusi tersebut, apresiasi disampaikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Penugasan Rivan sebagai Direktur Utama Jasa Marga bukanlah hal baru baginya. Kolaborasi erat yang terjalin antara Jasa Raharja dan Jasa Marga dalam pengelolaan arus lalu lintas menjadi bagian dari pengambilan kebijakan berbasis data kecelakaan dan demografi korban.

    Selain itu, Rivan pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT KAI dan memimpin Bank Bukopin dalam program penyelamatan pada tahun 2020. Ia juga aktif sebagai

    Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Keselamatan, mengajar di UGM dan Unissula Semarang, serta menerbitkan sejumlah buku tentang manajemen dan kepemimpinan.Dari Pelaksanaan RUPS sore ini kepengurusan Jasa Marga adalah sebagai berikut :

    Dewan Komisaris :

    Juri Ardiantoro – Komisaris Utama
    Seppala Ahmad – Komisaris Independen
    Syamsul Bachri Yusuf – Komisaris
    Nachrowi Ramli – Komisaris Independen
    Rudi Antarikaswan – Komisaris Independen Asrorun Ni’am Sholeh – Komisaris Independen 

    Dewan Direksi :

    Rivan A. Purwantono – Direktur Utama
    Reza Febriano – Direktur Bisnis
    Pramitha Wulanjani – Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko:
    Mohamad Agus Setiawan – Direktur Pengembangan Usaha 5. Yoga Tri Anggoro – Direktur Human Capital dan Transformasi

    Fitri Wiyanti – Direktur Operasi dan Layanan.

    Terkait penunjukan ini, Corporate Secretary PT Jasa Raharja, Dodi Apriansyah, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditetapkan pengganti resmi Direktur Utama PT Jasa Raharja. Untuk sementara waktu, pengisian jabatan tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan guna menjaga kelangsungan operasional dan tata kelola yang baik, sambil menunggu keputusan resmi dari Kementerian BUMN.

     

  • Ketua MKD DPR Ingatkan Ahmad Dhani Tak Ulang Perbuatan: Kalau Diulang Ada Kemungkinan Dipecat – Halaman all

    Ketua MKD DPR Ingatkan Ahmad Dhani Tak Ulang Perbuatan: Kalau Diulang Ada Kemungkinan Dipecat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam memberikan peringatan keras kepada Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo setelah memberikan sanksi atas dugaan penghinaan marga Pono yang dilaporkan Rayen Pono.

    Ahmad Dhani dinyatakan melakukan pelanggaran etik dan dijatuhi sanksi ringan atas dugaan penghinaan tersebut.

    Kata Dek Gam, saat ini Dhani sudah mendapatkan surat peringatan pertama atau SP1 atas tindakannya yang melanggar etik anggota dewan.

    Dengan begitu kata Dek Gam, Ahmad Dhani diharapkan tidak lagi melakukan tindakan pelanggaran etik serupa agar hukuman tidak menjadi lebih berat.

    “Iya SP1 sama dihukum ringan kalau mengulang lagi ya dihukum lebih berat lagi. Pada orang lain, jangankan orang yang sama pada orang lain kita hukum lebih berat lagi,” kata Dek Gam saat dihubungi awak media, Rabu (7/5/2025).

    Lebih jauh, Dek Gam juga membuka kemungkinan kalau adanya hukuman atau sanksi yang lebih berat terhadap Ahmad Dhani.

    Bahkan, politikus PAN tersebut juga menyebut adanya potensi pemecatan apabila pentolan Band Dewa 19 itu kembali mengulang persoalan yang sama.

    “Kita lihat kesalahannya apa. Kita lihat kesalahannya apa. Kalau kesalahannya fatal ya bisa saja (dipecat). DPR itu kan enggak mengenal Ahmad Dhani, MKD itu enggak mengenal Ahmad Dhani atau siapa. Di MKD itu semua sama di mata MKD siapapun ya DPR gitu, profesi apapun enggak kita liat,” ucap dia.

    “Bisa, bisa, bisa kita pecat kok. Kan (ada) PAW, (berarti MKD) pernah memecat orang. Banyak, banyak (kasus yang dipecat),” ujar Dek Gam.

    Ahmad Dhani dijatuhi sanksi berupa teguran secara lisan dan meminta kepadanya melayangkan permohonan maaf terhadap pelapor paling lama 7 hari sejak keputusan dibacakan.

    Dalam perkara ini, Ahmad Dhani dilaporkan oleh dua pihak berbeda atas dua perkara.

    Pada perkara pertama, Dhani dilaporkan oleh seorang bernama Joko Priyoski karena diduga melontarkan pernyataan sexist saat rapat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir membahas soal naturalisasi pemain Timnas Indonesia.

    Dalam momen ini, legislator Partai Gerindra itu menyatakan, sejatinya ada upaya negara untuk menjodohkan para janda yang ada di Indonesia dengan pemain naturalisasi.

    Sementara laporan terhadap Dhani yang kedua dilayangkan musisi bernama Rayen Pono.

    Dalam persoalan ini, Dhani dilaporkan atas dugaan pelecehan nama marga Pono dalam suatu diskusi.

    Dimana, Dhani menyelipkan nama Pono menjadi sebutan ‘Porno’.

    Ahmad Dhani Minta Maaf

    Setelah keputusan dari MKD DPR, Ahmad Dhani mengungkap permohonan maafnya kepada Joko Priyoski dan musisi Rayen Pono.

    “Saya sebagai anggota DPR RI dan Fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada pihak, semua pihak. Khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan,” kata Ahmad Dhani kepada awak media usai sidang pemeriksaan di Ruang MKD DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    “Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam, eh satu macam slip of the tongue, Salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah tidak terima,” sambung dia.

    Terhadap satu perkara yakni perihal dengan dugaan penghinaan marga Pono yang dilaporkan oleh Rayen Pono, Dhani kembali menegaskan pembelaannya.

    Menurut dia, pernyataannya yang diduga menghina marga Pono itu merupakan salah satu peristiwa selip lidah yang tidak disengaja.

    “Saya tadi sudah bicarakan dan sudah disyuting juga bahwa seumur hidup saya, dari lahir sampai umur 53 tahun, saya tidak pernah merendahkan menistakan marga, meskipun yang bukan darah biru pun saya tidak pernah merendahkan apalagi yang darah biru gitu ya,” ujar dia. 

    Hanya saja, saat ini peristiwa terhadap perkara itu sudah terjadi, maka dirinya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada marga Pono.

    Terpenting kata Dhani, dirinya tidak dengan sengaja untuk menghina atau merendahkan suatu marga.

    “Tapi kan sudah terjadi ya sudah, dan khusus perminta maaf untuk keluarga marga Pono, mohon maaf atas slip of the tongue yang pernah terjadi di acara diskusi hak cipta di Art Hotel waktu itu,” katanya.

  • Apakah Intelijen Militer Dilibatkan Tangani Premanisme yang Hambat Investasi? Ini Kata Danpuspom TNI – Halaman all

    Apakah Intelijen Militer Dilibatkan Tangani Premanisme yang Hambat Investasi? Ini Kata Danpuspom TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan dan mengganggu investasi.

    Pembentukan Satgas tersebut disampaikan Menko Polkam Budi Gunawan usai memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga di kantor Kemenko Polkam RI Jakarta pada Selasa (6/5/2025) kemarin.

    Dalam rapat tersebut, sebanyak 19 unsur kementerian/lembaga terlibat.

    Satu di antaranya adalah TNI.

    Menko Polkam juga mengatakan operasi penanganan premanisme dan ormas meresahkan tersebut akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.

    Apakah intelijen militer TNI juga akan dilibatkan dalam operasi tersebut?

    Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan pada prinsipnya TNI akan selalu bersama-sama dengan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

    Polisi militer sendiri, kata dia, memiliki fungsi Penyelidikan dan Pengamanan Fisik atau Lidpamfik. 

    Dalam menjalankan fungsi penyelidikan tersebut, intelijen militer di bawah Puspom TNI selalu bekerja sama dengan intelijen-intelijen kementerian atau lembaga lain di antaranya dengan kepolisian, BIN, dan BAIS.

    Hal itu disampaikannya usai Rakornis Polisi Militer TNI tahun 2025 di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

    “Informasi-informasi yang ada kita combine (gabungkan), kita analisa, untuk dilakukan pencegahan-pencegahan. Kalau memang di ormas itu, mereka tentunya orang sipil ya, nanti yang menangani adalah kepolisian. Kalau ada oknum TNI-nya (yang membeking) baru kita yang menangani,” jelas Yusri.

    TNI Dilibatkan Untuk Pengawasan

    Diberitakan sebelumnya, Polri menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban hingga iklim investasi di Indonesia.

    Salah satu upayanya yakni dengan menggelar operasi kewilayahan serentak untuk menindak praktik premanisme yang tengah marak yang digelar mulai 1 Mei 2025.

    Langkah itu juga tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia. 

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan langkah itu dilakukan dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi. Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh,” kata Trunoyudo dalam keterangannya pada Selasa (6/5/2025).

    Operasi tersebut, kata Trunoyudo, dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, pre-emtif, dan preventif.

    Dalam hal ini, kata dia, Polri bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan.

    Trunoyudo juga merinci jenis aksi premanisme yang bakal ditindak meliputi pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

    “Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ungkap dia.

  • Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

    Wacananya Tuai Kecaman, Dedi Mulyadi Kini Klarifikasi Penerima Bansos Tak Harus Vasektomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai wacana prosedur vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

    Klarifikasi dari pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu datang setelah programnya tentang vasektomi bagi penerima bansos viral dan menuai kecaman.

    Gagasan tersebut dinilai berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan vasektomi.

    Kini, Dedi Mulyadi meluruskan bahwa penerima bansos tidak diwajibkan untuk menjalani prosedur vasektomi.

    Meski begitu, Dedi Mulyadi tetap menyarankan agar penerima bansos untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB).

    “Apa artinya sih, bantuan beasiswa, rumah rehab miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan, kalau jumlah anaknya bertambah terus,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jabar, dikutip dari tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (6/5/2025).

    “Kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya,” sambungnya.

    Disebutkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, terdapat 900 ribu anak yang lahir.

    Dedi Mulyadi berharap agar yang melakukan KB adalah suami misalnya dengan memakai alat kontrasepsi atau metode lain untuk mencegah/menunda kehamilan.

    “Sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB, dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri,” papar Dedi Mulyadi.

    “Jenis KB-nya apa? Ya tergantung, penginnya apa, kan bisa pakai pengaman,” imbuhnya.

    Tanggapan Mensos

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa wacana syarat vasektomi untuk penerima bansos perlu dikaji sebelum diterapkan

    “Seperti itu harus dipertimbangkan dari banyak sudut pandang, karena bansos itu diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial,” ujar Saifullah saat ditemui di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (5/5/2025).

    “(Jika) itu ditambahi dengan syarat-syarat di luar rancangan program ini, ya harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lain,” lanjutnya.

    Untuk diketahui, vasektomi adalah prosedur medis yang memblokir saluran sperma sehingga tidak bisa sampai membuahi.

    Adapun prosedur ini dapat dikembalikan atau disambungkan kembali yang disebut sebagai Vasektomi Reversal/Rekanalisasi.

    Prosedur itu dilakukan untuk menyambung kembali saluran sperma yang dipotong selama vasektomi, sehingga sperma dapat kembali mengalir ke air mani.

    Sebelumnya, dalam rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” di Gedung Pusdai Jabar pada Senin (28/4/2025), Dedi Mulyadi berencana mewajibkan peserta penerima bansos di Jabar untuk jadi bagian dari program KB, terutama KB bagi pria berupa vasektomi.

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar)

  • DPR Dinilai Abai, Revisi UU Pemilu Mandek dan Menghambat Upaya Perbaikan Sistem Demokrasi – Halaman all

    DPR Dinilai Abai, Revisi UU Pemilu Mandek dan Menghambat Upaya Perbaikan Sistem Demokrasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) menilai DPR RI abai dalam mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu. 

    Kemandekan pembahasan revisi tersebut dianggap menghambat upaya memperbaiki sistem demokrasi elektoral di Indonesia.

    Koordinator TePI Indonesia, Jeirry Sumampow, mengatakan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 masih menyimpan banyak persoalan, seperti sistem proporsional terbuka yang rawan jual beli suara, lemahnya pengawasan dana kampanye, serta tumpang tindih aturan teknis yang menyulitkan kerja penyelenggara pemilu.

    “Kemandekan ini menimbulkan dugaan bahwa ada kepentingan politik tertentu yang merasa diuntungkan oleh sistem yang berlaku sekarang,” ujar Jeirry dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

    “Bagi partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar pendukung pemerintah, status quo mungkin terasa nyaman dan karena itu tetap mau dipertahankan,” sambungnya. 

    Jeirry menilai DPR tidak menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki sistem pemilu, meskipun banyak masukan dari akademisi, pegiat pemilu, masyarakat sipil, dan penyelenggara pemilu.

    Ia menambahkan, jika DPR terus menunda revisi UU Pemilu, publik wajar mencurigai bahwa proses tersebut sengaja diperlambat demi mempertahankan status quo.

    “Pimpinan DPR RI tidak boleh terus membiarkan tarik-menarik antara Baleg dan Komisi II berlarut-larut. Jika DPR terus abai, maka publik berhak curiga bahwa kemandekan ini disengaja demi kepentingan status quo dan kekuasaan,” ujarnya.

    TePI Indonesia mendesak DPR segera menyelesaikan revisi UU Pemilu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, untuk menghindari risiko instabilitas hukum dan ketidakpastian teknis di lapangan.

    “Kita perlu memastikan proses revisi berjalan sebelum tahapan Pemilu dimulai. Jika dibiarkan, dampaknya akan merugikan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu,” kata Jeirry.

     

  • Saat Prabowo Pamerkan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke Bill Gates di SD Jakarta Timur – Halaman all

    Saat Prabowo Pamerkan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke Bill Gates di SD Jakarta Timur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak pendiri Microsoft sekaligus filantropi dunia, Bill Gates mengecek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

    Prabowo mengajak Bill Gates setelah menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta.

    Prabowo dan Bill Gates tiba sekitar pukul 10.30 WIB. Presiden turun dari mobil Kepresidenan putih sementara Bill Gates turun dari kendaraan sedan hitam.

    Turun dari kendaraan keduanya disambut para siswa sekolah tersebut yang telah menunggunya sejak pagi.

    “Pak Presiden. Presiden Prabowo,” teriak para siswa.

    Prabowo dan Bill Gates kemudian meninjau dapur katering di sekolah tersebut. Setelahnya kemudian menuju salah satu ruang kelas untuk melihat langsung pelaksanaan program MBG.

    “Selamat datang Pak Presiden Prabowo dan mister Bill Gates,” kata siswa.

    Tidak hanya meninjau pelaksanaan program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis yang juga merupakan salah satu program unggulan pemerintah.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/5/2025) pagi.

    Pantauan Tribunnews.com, Bill Gates tiba sekitar pukul 08.15 WIB melalui pintu utama istana Jalan Medan Merdeka Utara. Ketibaan salah satu orang terkaya di dunia tersebut disambut hangat Presiden di teras Istana Merdeka Jakarta.

    Presiden Prabowo lalu mengajak Bill Gates ke ruang Kredensial Istana Merdeka. Di ruangan tersebut keduanya bersalaman lalu berfoto bersama. Setelah itu, Prabowo mengajaknya ke ruang  kerja Istana Merdeka untuk melakukan pertemuan tertutup.

    Kemudian, Presiden mengajak sejumlah pengusaha dalam negeri untuk berdialog dengan Bill Gates. Dialog tersebut digelar di ruang utama Istana Merdeka.

    Dialog berlangsung dalam format round table. Tampak Presiden duduk disamping Bill Gates. Sementara disamping Prabowo yakni Menteri Investasi Rosan Roeslani. Kemudian di samping Bill Gates yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Sebelum menggelar dialog Presiden Prabowo mengenalkan sejumlah pengusaha kepada Bill Gates. Pantauan Tribunnews para pengusaha yang tampak hadir diantaranya:  Haji Abdul Rasyid; pemilik CT Corp, Chairul Tanjung; pemilik PT Alamtri Resources Tbk. (ADRO), Garibaldi ‘Boy’ Thohir; pemilik Arsari Group Hashim Djojohadikusumo serta Prajogo Pangestu.

    Kemudian, Komisaris Indika Energy (INDY) Arsjad Rasjid; pemilik Artha Graha Group Tomy Winata; pemilik Lippo Group, James Riady; serta petinggi Salim Group, Anthony Salim; pemilik Mayapada Group, Tahir; serta pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyah alias Haji Isam.

    Sebelumnya Kepala Negara mengatakan kedatangan Bill Gates untuk memberikan dukungan dan penghargaan kepada pemerintah karena menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sebenanrnya menurut Prabowo penghargaan tersebut belum pantas disampaikan sekarang ini. Pasalnya ia baru merasa berhasil menjalankan program MBG, apabila telah dirasakan oleh 82,9 juta anak yang ditargetkan akan tercapai pada akhir 2025.

    “Saya merasa sangat besar hati saya merasa jangan muji kita, kita belum berhasil, kita berhasil insyaallah Desember 2025. Kalau kita bisa selenggarakan antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita, dalam keadaan bersih keadaan aman keadaan bergizi, pada saat itu lah boleh kita terima ucapan selamat,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Senin, 5 Mei 2025.

    Presiden mengatakan bahwa kedatangan Bill Gates selain untuk menyampaikan dukungan juga akan memberikan bantuan. Hanya saja Prabowo belum mengetahui pasti bantuan bentuk apa yang akan diberikan.

    Namun yang pasti kata Presiden dengan ataupun tanpa bantuan, program MBG akan tetap ia jalankan untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.

    “Hanya saya katakan bahwa kita diberi bantuan tidak diberi bantuan, diberi penghargaan tidak diberi penghargaan ktia laksanakan ini karena ini benar, dan ini suatu investasi di anak kita, dan kita harus kurangi kemiskinan di rakyat kita,” pungkasnya.

  • Mahfud MD Bicara Peluang Gibran Dimakzulkan Inkonstitusional, Ingatkan Lengsernya Sukarno & Gus Dur – Halaman all

    Mahfud MD Bicara Peluang Gibran Dimakzulkan Inkonstitusional, Ingatkan Lengsernya Sukarno & Gus Dur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, berbicara peluang Gibran Rakabuming Raka bisa dimakzulkan sebagai Wakil Presiden RI, secara inkonstitusional.

    Mulanya, Mahfud menilai Gibran akan sulit untuk dimakzulkan jika dilakukan secara konstitusional ketika melihat hitung-hitungan politik saat ini.

    Pasalnya, koalisi pemerintah di parlemen begitu besar sehingga dianggap kecil peluang para anggota dewan mau untuk memakzulkan Gibran.

    “Praktiknya akan susah, karena apa? Untuk memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota.”

    “Dua pertiga yang hadir ini harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti melakukan hal tercela. Bayangkan secara politik… ndak mungkin karena koalisi Pak Prabowo sudah 81 (persen),” katanya, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (7/5/2025).

    Namun, Mahfud mengingatkan, dalam sejarah, mayoritas pemakzulan terhadap Presiden tidak secara konstitusional.

    Lalu, dia mencontohkan dua peristiwa pemakzulan di Indonesia, yaitu terhadap Presiden pertama RI, Sukarno, dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    Mahfud menjelaskan dalam pelengseran Sukarno tidak dilakukan sesuai aturan perundang-undangan.

    Sebab, sang Proklamtor dipaksa untuk menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat (AD).

    Padahal, sambung Mahfud, secara aturan saat itu, MPRS yang seharusnya menjadi lembaga negara yang bisa memberhentikan Sukarno.

    Dia mengatakan Supersemar tersebut ternyata dijadikan alat untuk melengserkan Sukarno oleh Soeharto.

    Lalu, Mahfud mengungkapkan seluruh anggota MPRS saat itu diganti oleh pendukung Soeharto demi merontokkan dukungan politik terhadap Sukarno.

    “Ada ketentuan MPR bisa memberhentikan Presiden karena Presiden mandataris MPR. Lalu, pada waktu itu, Bung Karno dipaksa mengeluarkan Supersemar, dari Supersemar itu menjadikan alat untuk merampas kekuasaan melalui rekayasa-rekayasa ketatanegaraan secara politik.”

    “Anggota MPRS-nya diganti dulu dengan pendukung-pendukung Orde Baru lalu (Sukarno) disidang dua tahun setelah peristiwa G30S,” jelas Mahfud.

    Mahfud menjelaskan, setelah itu, Sukarno baru digantikan Soeharto pada 1967, agar terkesan estafet kepemimpinan dilakukan secara konstitusional.

    “Lalu Bung Karno menjadi ‘bebek lumpuh’ yang berkuasa Soeharto, lalu Bung Karno tahun 1967 baru diganti secara resmi setelah ada rekayasa-rekayasa politik itu,” lanjutnya.

    Mahfud juga mengatakan, sebenarnya keberhasilan Soeharto melengserkan Sukarno itu dianggap dilakukan secara konstitusional karena memperoleh dukungan rakyat saat itu setelah pecahnya peristiwa berdarah G30S.

    Dukungan itu, sambungnya, dapat dikonsolidasikan oleh Soeharto sehingga pelengseran terhadap Sukarno dianggap menjadi konstitusi baru saat itu.

    “Itulah sebabnya lalu perampasan kekuasaan terhadap Sukarno kemudian karena ada teorinya yaitu sebuah kekuasaan yang diperoleh dengan melanggar konstitusi tetapi kemudian bisa mengkonsolidasikan diri, itu menjadi konstitusi dan hukum baru,” katanya.

    Kemudian, Mahfud berpindah dengan menjelaskan pelengseran terhadap Gus Dur pada awal 2000-an.

    Ketika itu, jika Gus Dur ingin dimakzulkan secara konstitusional, maka harus terlebih dahulu dilayangkan memorandum pertama ketika memang terbukti telah melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam kepemimpinannya.

    Lalu, apabila Gus Dur masih melakukan pelanggaran, maka baru diberi memorandum kedua dan diberhentikan jika masih tidak ada perbaikan.

    Namun, Mahfud mengungkapkan pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden tidak secara konstitusional karena ketika itu baru berstatus terduga pelaku korupsi penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) atau yang lebih dikenal dengan Bulog Gate, tetapi sudah dilayangkan memorandum pertama.

    “Nah, Gus Dur, pertama patut diduga mengetahui penyelewengan di Bulog, oleh sebab itu diberikan momerandum kesatu. Ini udah salah, baru patut diduga kok sudah memorandum.”

    “Menurut TAP MPR 378, kalau benar-benar melanggar haluan negara, tapi oke. Sudah itu, kan patut diduga, apa yang mau diperbaiki (Gus Dur) jika patut diduga?” tutur Mahfud.

    Lalu, Gus Dur menerima memorandum kedua setelahnya terkait kasus yang sama. 

    Namun, tiba-tiba, justru Gus Dur dilengserkan lewat Sidang Paripurna MPR bukan terkait kasus skandal Bulog Gate, tetapi kasus lain, yakni pemecatan Kapolri saat itu, Jenderal Surojo Bimantoro.

    Sebagai informasi, hubungan Gus Dur dengan Bimantoro memang memanas ketika itu akibat peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora di wilayah Papua.

    Mahfud menuturkan proses pemakzulan semacam ini melanggar konstitusi karena Gus Dur dilengserkan lewat kasus baru dan tanpa ada memorandum pertama dan kedua terlebih dahulu.

    “Ini langsung kasus baru (Gus Dur dilengserkan), kan melanggar konstitusi,” katanya.

    Namun, Mahfud mengungkapkan pelengseran Gus Dur tersebut dapat mulus terjadi tanpa adanya kecaman karena mayoritas masyarakat mendukung upaya tersebut.

    “Ketika itu, masyarakat yang mayoritas diwakili partai, mendukung. Akhirnya, Gus Dur itu jatuh,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Bertemu Bill Gates, Prabowo: Diberi Bantuan atau Tidak, Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan – Halaman all

    Bertemu Bill Gates, Prabowo: Diberi Bantuan atau Tidak, Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pendiri Microsoft, Bill Gates, dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada Rabu (7/5/2025) hari ini.

    Diketahui, Bill Gates telah lama ingin menemui Presiden Prabowo Subianto, bahkan sejak November 2024 lalu.

    Namun, pertemuan keduanya baru akan terlaksana pada hari ini.

    Hal itu disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Tanggal 7 yaitu, lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita minta ketemu saya, sudah lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah surat dari November,” kata Prabowo.

    Kepala Negara itu mengatakan, kedatangan Bill Gates untuk memberikan dukungan dan penghargaan kepada Indonesia karena menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ia menyebut dukungan dan penghargaan itu akan diberikan dalam bentuk bantuan.

    Hanya saja, Prabowo belum mengetahui secara pasti bantuan bentuk apa yang akan diberikan Bill Gates kepada Indonesia.

    Kendati demikian, Prabowo mengatakan, ada atau tidaknya bantuan, tidak akan menghambat kelangsungan program MBG.

    Program MBG akan tetap ia jalankan untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.

    Prabowo menilai program MBG ini tepat dilakukan, terlebih untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

    “Kalau beliau mau datang, beliau saya dengar mau menyatakan solidaritas sama kita, bahkan beliau mau bantu kita.”

    “Hanya saya katakan, bahwa kita, diberi bantuan, tidak diberi bantuan, diberi penghargaan, tidak diberi penghargaan, karena kita yakin bahwa (program MBG) ini benar, dan ini adalah suatu investasi di anak-anak kita dan bahwa kita harus mengurangi kemiskinan di rakyat kita,” jelas Prabowo.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyampaikan pertemuan itu akan dilakukan di Istana pada pukul 08.00 WIB.

    Selain membahas program MBG, Prabowo juga akan membahas sejumlah inisiatif kerjasama pembangunan berkelanjutan dalam sejumlah bidang.

    “Khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik,” jelas Yusuf.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya juga telah mendapatkan informasi itu dari Prabowo.

    “Saya mendengar kemarin Pak Presiden memberikan arahan di Sidang Paripurna. Bill Gates akan datang dan salah satunya kedatangan beliau ingin mendukung program MBG,” ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Selain mengunjungi Prabowo di Istana, Dadan menjelaskan Bill Gates juga akan melakukan peninjauan terhadap kelangsungan program MBG.

    “Tapi yang jelas akan meninjau program MBG,” ujar Dadan.

    Prabowo Senang, tapi Tak Ingin Dipuji

    Prabowo mengaku sangat menghargai perhatian Bill Gates kepada program MBG.

    Ia bahkan mengaku sangat senang dan sangat mengapresiasi niat kedatangan Bill Gates ke Indonesia, khususnya dalam mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Kendati demikian, Prabowo menilai, sebenarnya penghargaan tersebut belum pantas disampaikan sekarang ini.

    Pasalnya, program MBG ini masih terus disempurnakan dan dievaluasi bersama.

    Prabowo baru merasa berhasil menjalankan program MBG, apabila telah dirasakan oleh 82,9 juta anak yang ditargetkan akan tercapai pada akhir 2025.

    “Saya merasa sangat besar hati saya merasa jangan muji kita, kita belum berhasil, kita berhasil insyaallah Desember 2025(dengan catatan) kalau kita bisa selenggarakan antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita, dalam keadaan bersih keadaan aman keadaan bergizi, pada saat itu lah boleh kita terima ucapan selamat,” ujar Prabowo, dilansir WartaKotalive.

    Bill Gates Miliki Yayasan

    Bendahara Umum Partai Demokrat, Irwan Fecho, menjelaskan Bill Gates dan mantan istrinya, Mellinda Ann French (Gates), merupakan tokoh filantropis terkemuka.

    Keduanya memiliki sebuah yayasan bernama Bill & Melinda Gates Foundation adalah yayasan swasta terbesar di dunia yang didirikan oleh Bill dan Melinda Gates.

    “Yayasan ini berfokus pada kesehatan global, pembangunan global, dan pendidikan, sudah mendonasikan lebih dari 100 miliar dolar AS,” papar Irwan kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

    MBG, program strategis pemerintahan Prabowo ini pun mendapatkan perhatian tidak hanya Bill Gates, tapi juga dunia.

    Cita-cita yang sama antara Bill Gates dan Prabowo membuat keduanya melakukan pertemuan.

    Cita-cita mulia dari Prabowo dan Bill Gates dalam memerangi kemiskinan sekaligus meningkatkan mutu gizi anak-anak ini pun patut diapresiasi.

    Hal ini karena asupan gizi pada saat usia anak-anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembang mereka yang di masa depan adalah generasi penerus suatu bangsa.

    Irwan menyampaikan, efek domino dari gelontoran dana MBG diharapkan jadi stimulus perputaran ekonomi tingkat bawah.

    Ia berharap program MBG ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di semua sektor.

    “Banyak pihak produsen makanan, pengolah, distributor hingga beragam pelaku usaha terlibat, akan memberi efek bola salju perputaran ekonomi secara faktual di masyarakat.”

    “Apresiasi atas kegigihan Presiden Prabowo dalam menginisiasi dan menjalankan program ini, sukses program MBG adalah sukses Bangsa Indonesia,” harap Irwan.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Gara-Gara MBG Berhasil! Prabowo Sebut Bill Gates Akan ke Indonesia 7 Mei, Dukung MBG

    (Tribunnews.com/Galuh widya Wardani/Reza Deni/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(WartaKotalive.com/Joanita Ary)