Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Tersangka Suap Rp 60 Miliar Muhamad Arif Nuryanta Dikenal Warga Kampung Sosok Dermawan – Halaman all

    Tersangka Suap Rp 60 Miliar Muhamad Arif Nuryanta Dikenal Warga Kampung Sosok Dermawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TEGAL –  Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhamad Arif Nuryanta telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Arif diduga menerima suap Rp 60 miliar saat menangani perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau dikenal juga dengan kasus korupsi minyak goreng.

    Saat kasus ini disidangkan, Arif menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Rumah sederhana habis dicat

    Kejagung juga sudah menggeledah rumah Arif di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang 26 Nomor 25 RT 09 RW 06, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (13/4/2025) dua hari lalu.

    Pantauan Tribun Jateng (Tribun Network), rumah Arif yang digeledah penyidik Kejagung itu tampak sederhana, tidak mewah dan tak bertingkat.

    Lurah Panggung, Amin Suseno, tidak mengetahui apapun mengenai penggeledahan rumah Arif tersebut  karena pihak Kejagung tidak memberitahunya.

    “Gak tahu, saya hanya tahu informasi dari Pak RW, ada dari Kejaksaan Agung, jelasnya saya kurang tahu,” ungkapnya, Senin (14/4/2025), dikutip dari TribunJateng.com.

    Arif terdata sebagai warga Kelurahan Panggung dengan Kartu Tanda Anggota (KTP) warga Kota Tegal.

    Namun dia mengaku tidak tahu persis bagaimana sosok Arif tersebut.

    Rumahnya digeledah subuh

    Ketua RW 06, Sugeng Santoso tidak tahu persis penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

    Menurutnya, penggeledahan dilakukan saat subuh. 

    “Ramai banyak orang saat penggeledahan. Itu terjadi waktu subuh,” katanya.

    Foto Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta yang diambil dari situs resmi PN Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025).

    Rajin Salat di Masjid

    Lurah Panggung, Amin Suseno, mendengar dari cerita warga kalau Arif kerap pulang ke rumah dan mengikuti salat di masjid dekat rumahnya.

    “Pak Arif Nuryanta memang warga Panggung. Dalam KTP-nya, dia aktif sebagai warga Kota Tegal,” katanya.

    Sementara itu, Ketua RW 06, Sugeng Santoso, mengatakan Arif biasanya pulang ke Tegal setiap hari Jumat saat akhir pekan. 

    Sugeng mengaku selalu melihat Arif saat salat Jumat di masjid.

    Dari pendapat Sugeng, Arif dikenal sebagai orang baik tetapi pendiam.

     “Menjelang libur akhir pekan biasanya pulang. Dia baik dengan lingkungan, ikut kegiatan bersih-bersih masjid juga,” ujarnya kemarin.

    Dikenal dermawan

    Sugeng juga membeberkan Arif pernah menyumbang untuk pembangunan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). 

    Namun, Sugeng tidak tahu pasti berapa jumlah yang disumbangkan Arif tersebut.

    “Nyumbang banyak, tapi jumlahnya saya gak tahu,” katanya.

    Warga mengenal Arif sosok yang tidak sombong dan membaur dengan warga.

    Awal Mula Kasus Suap Terbongkar

    Kejaksaan Agung mengungkapkan kasus dugaan suap Rp60 miliar dalam penanganan perkara di PN Jakarta Pusat yang melibatkan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) merupakan pengembangan dari kasus suap majelis hakim perkara Ronald Tandur di PN Surabaya.

    “Jadi (kasus) ini bermula dari pengembangan perkara yang ditangani terkait dugaan korupsi gratifikasi di PN Surabaya,” ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Sabtu malam.

    Dari barang bukti yang didapatkan dalam perkara di PN Surabaya, ditemukan dugaan aliran dana ke PN Jakarta Pusat tentang kasus pemberian fasilitas ekspor CPO kepada tiga perusahaan besar.

    Tiga perusahaan besar yang dimaksud itu adalah PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

    “Kemudian pada tanggal 12 April 2025, penyidik kembali melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Jakarta dan malam hari ini juga di beberapa wilayah di luar Jakarta,” kata Qohar.

    Muhammad Arif Nuryanta yang saat ini menjabat ketua PN Jakarta Selatan pun ditangkap Kejagung pada Sabtu, 12 April 2025 bersama Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Perdata pada PN Jakarta Utara.

    Kemudian, dua advokat yakni Marceila Santoso dan Ariyanto, juga diamankan.

    Diduga ada aliran uang senilai Rp60 Miliar yang mengalir ke Arif Nuryanta. 

     Kejagung juga menahan tiga orang hakim yakni Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto sebagai tersangka.

    “Dengan terbongkarnya kasus suap menyuap tersebut masyarakat berharap bahwa sistem peradilan bekerja secara adil, jujur, transparan dan bebas dari pengaruh politik dan uang,” ujar Teguh.

    Sumber: Tribunnews.com/Tribun Jateng

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Sosok Muhammad Arif Nuryanta di Mata Tetangga di Tegal, Ketua PN Jaksel Diduga Terima Suap Rp 60 M

     

  • Apa Kaitan La Nyalla dengan Kasus Dana Hibah Jatim hingga Rumahnya di Surabaya Digeledah KPK? – Halaman all

    Apa Kaitan La Nyalla dengan Kasus Dana Hibah Jatim hingga Rumahnya di Surabaya Digeledah KPK? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman anggota DPD RI La Nyalla Mattalitti di kawasan Mulyorejo Surabaya, Senin (14/4/2025) siang.

    Rumah yang digeledah berlokasi di pojokan perumahan di Jalan Wisma Permai Barat I No.4, Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. 

    Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dana hibah Jawa Timur yang saat ini tengah ditangani KPK. 

    Penggeledahan ini dilakukan selama dua jam pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan penggeledahan rumah La Nyalla tersebut berkaitan dengan kasus hibah Jatim. 

    “Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Tessa mengutip TribunJatim.com. 

    Diketahui, penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dalam penggeledahan itu, 5 orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah M Eriyanto dan disaksikan dua asisten rumah tangga. 

    Lalu apa hubungan La Nyalla dengan kasus dana hibah Pokmas Jatim tersebut.

    Apakah ada keterlibatan La Nyalla?

    Menanggapi hal ini, Tessa enggan berkomentar lebih jauh.

    Dia menyebut penjelasan akan diberikan setelah rangkaian kegiatan penggeledahan selesai.

    “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” terangnya. 

    Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

    Namun hingga penggeledahan berakhir, Tessa masih belum memberikan penjelasannya.

    Rumah La Nyalla Dijaga Ormas PP

    Berdasarkan informasi di lapangan, La Nyalla tidak berada di lokasi saat penyidik melakukan penggeledahan.

    Hanya ada asisten rumah tangga. 

    Rumah La Nyalla dijaga oleh para anggota ormas Pemuda Pancasila. 

    Sebagai informasi, La Nyalla merupakan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim. 

    Hingga penggeledahan rampung, puluhan anggota ormas tersebut masih bertahan di lokasi. 

    Tak Ada Barang yang Disita

    Sementara itu pihak keluarga La Nyalla Mattalitti memastikan penyidik tidak membawa satu barang pun dalam penggeledahan yang dilakukan selama dua jam itu.

    Perwakilan keluarga, Rohmad Amrullah mengungkapkan, pihaknya kooperatif terhadap KPK dalam upaya pengusutan kasus ini.

    Pihaknya mempersilakan penyidik KPK yang berjumlah belasan orang datang ke rumah La Nyalla di perumahan di Jalan Wisma Permai Barat I Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, tersebut. 

    Menurut Amrullah, saat datang, KPK menyampaikan penggeledahan ini dalam kaitan pengusutan kasus yang menimpa Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jatim, yang sebelumnya menjadi tersangka.

    “Namun tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasus itu,” kata Amrullah saat diwawancarai di lokasi, Senin (14/4/2025).

    Berdasarkan penuturan Amrullah, dalam berita acara penggeledahan itu KPK juga menyatakan tidak ada barang yang berkaitan dengan kasus yang tengah diusut saat ini.

    Apalagi dia mengungkapkan, tidak ada hubungan antara La Nyalla dengan Kusnadi.

    “Tidak ada hubungan antara Pak Nyalla dengan Pak Kusnadi,” jelasnya.

    Selama proses penggeledahan itu berlangsung, penyidik KPK memeriksa dua rumah milik La Nyalla.

    Namun, Amrullah tak mengetahui persis ruangan apa saja yang diperiksa.

    Dia hanya mengatakan, saat penggeledahan tersebut hanya ada asisten rumah tangga dan sekuriti keluarga La Nyalla.

    Sementara La Nyalla tidak berada di lokasi.

    “Pak Nyalla saya posisi tidak tahu, pastinya sedang tugas sebagai anggota DPD,” terangnya.

    La Nyalla: Saya tidak Pernah Berhubungan dengan Kusnadi

    La Nyalla saat dikonfirmasi mengaku tidak pernah berhubungan dengan Kusnadi.

    “Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas,” kata La Nyalla, Senin (14/4/2025) sore. 

    “Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” ujarnya.

    La Nyalla juga menunggu penjelasan dari KPK mengapa rumahnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan.

    Ia juga berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi. 

    Sehingga tidak merugikan dirinya akibat berita penggeledahan tersebut. 

    “Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis ‘dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara’. Jadi sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi,” ungkap La Nyalla.

    Sumber: (TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra) (Tribunnews.com)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Rumahnya di Geledah KPK, LaNyalla: Apa Kaitannya Saya dengan Kusnadi?

  • Nestapa Hakim Djuyamto: Datang Tengah Malam, Jubah Pengadil Berubah jadi Rompi Tahanan – Halaman all

    Nestapa Hakim Djuyamto: Datang Tengah Malam, Jubah Pengadil Berubah jadi Rompi Tahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah keheningan tengah malam Jakarta, seorang pria paruh baya melangkah pelan menuju Gedung JAM Pidsus Kejaksaan Agung. Waktu menunjukkan pukul 02.00 dini hari, Minggu (13/4/2025). 

    Ia bukan tersangka yang dipanggil paksa.

    Ia adalah hakim Djuyamto yang biasa menyidangkan perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 

    Tengah malam itu ia datang sendiri, tanpa pengawalan, hanya berbekal niat untuk menjelaskan dan menunjukkan itikad baik.

    Ia datang ke Gedung JAM Pidusus tengahj malam setelah mengetahui mantan atasannya, mantan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Pusat yang telah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, dan dua orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap suap pemberian vonis lepas atau onslag dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada periode Januari 2021-Maret 2022.

    Kedatangan hakim Djuyamto saat itu juga dikarenakan menyadari dirinya merupakan ketua majelis yang memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa korporasi CPO.

    “Malam ini saya mau datang ke Kejagung untuk itikad baik memberikan keterangan sebagai ketua majelis perkara tersebut,” kata Djuyamto saat dihubungi, Sabtu lalu.

    Namun, tengah malam itu jaksa penyidik Kejagung sudah tidak berada di kantor sehingga pemeriksaan hakim Djuyamto tidak dilakukan.

    Waktu pun berlalu, pada Minggu siang, penyidik pun memanggil Ali Muhtarom sebagai Hakim Ad Hoc dan Agam Syarif Baharudin sebagai Hakim Anggota selaku anggota majelis hakim perkara korupsi CPO itu untuk diperiksa.

    Djuyamto saat itu mengaku belum menerima panggilan kembali atas kasus tersebut. Namun, di sisi lain penyidik mengaku menunggu kedatangannya untuk diperiksa bersama dua hakim lainnya.

    Pada Minggu sore, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan pihaknya melakukan penjemputan terhadap Djuyamto untuk diperiksa.

    “Ya, dia (Djuyamto) datang setengah 6 atau jam 7 saya lupa pastinya, dan yang bersangkutan sudah diperiksa maraton, bukan datang (sendiri) ya, tapi kita lakukan penjemputan ya oleh penyidik,” ungkap Qohar.

    Jemput paksa sore itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup hakim Djuyamto.

    Dari seorang pemegang palu keadilan dengan jubah dan toga Sang Pengadil, setelah menjalani pemeriksaan, hakim Djuyamto juga turut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan seperti mantan atasannya, hakim Muhammad Arif Nuryanta.

    Dia pun keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.

    Uang Miliaran Rupiah “Butakan” Mata Para Hakim

    Kasus ini memang menyita perhatian. Bukan hanya karena besarnya nilai suap yang disebut mencapai Rp60 miliar, tapi juga karena keterlibatan nama-nama besar di dunia peradilan Indonesia. Mulai dari hakim, panitera, hingga pengacara papan atas.

    Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi korporasi ekspor CPO.

    Ketujuh orang itu yakni MAN alias Muhammad Arif Nuryanta, yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, WG yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara itu MS dan AR berprofesi sebagai advokat.

    SUAP VONIS LEPAS – Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta saat digiring keluar menuju mobil tahanan, Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (12/4/2025). Ia ditetapkan menjadi tersangka suap vonis bebas tiga korporasi sawit terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. (Dok Tribunnews)

    Lalu, tiga hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara itu yakni Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan awalnya tersangka Ariyanto Bakri selaku pengacara tersangka korporasi kasus tersebut berkomunikasi dengan tersangka Wahyu Gunawan yang saat itu merupakan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Untuk mengurus perkara korupsi korporasi minyak goreng dengan permintaan agar perkara tersebut diputus onslag dengan menyiapkan uang sebesar Rp20 miliar,” kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025) dini hari.

    Lalu, Wahyu Gunawan berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan permintaan vonis onslag tersebut.

    Arif pun menyetujui permintaan tersebut. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi pihak pengacara yakni dengan melipat gandakan uang suap tersebut.

    “Muhammad Arif Nuryanta menyetujui permintaan tersebut untuk diputus onslag namun dengan meminta uang Rp20 miliar tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya Rp60 miliar,” tuturnya.

    Permintaan itu pun disetujui, oleh pihak pengacara tersangka korporasi dan diserahkan kepada Arif melalui Wahyu Gunawan.

    “Pada saat itu wahyu Gunawan diberi oleh Muhammad Arif Nuryanta sebesar 50.000 USD sebagai jasa penghubung dari Muhammad Arif Nuryanta. Jadi Wahyu Gunawan pun dapat bagian setelah adanya penyerahan uang tersebut,” ungkapnya.

    Kemudian, Arif menunjuk tiga orang majelis hakim untuk menangani perkara tersebut yakni Djuyamto cs.

    Ketiga Majelis Hakim ini pun bersepakat untuk membuat perkara tersebut divonis onslag atau lepas setelah menerima uang sebesar Rp22,5 miliar.
     

  • Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah Dinilai akan Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Internasional – Halaman all

    Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah Dinilai akan Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania dilakukan dalam rangka membangun hubungan politik dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional khususnya di Global South.

    Sejauh ini agenda politik dan ekonomi yang dibawa Prabowo dalam kunjungan itu mendapatkan sambutan di setiap negara yang disinggahi.

    Melihat komitmennya membangun solidaritas global, Prabowo berpeluang besar menjadi pemimpin baru dunia.

    Demikian antara lain disampaikan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, merangkum Focus Groupd Discussion (FGD) bertema “Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki” yang diselenggarakan di kantor GREAT Institute, Jalan Taman Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

    Namun di sisi lain, Syahganda menilai, pemerintah perlu membangun komunikasi politik yang lebih baik sehingga kebijakan luar negeri Indonesia tidak mendapatkan persepsi negatif.

    Tiga pembicara pemantik dalam FGD itu adalah Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan Dr.Teguh Santosa.

    Sementara sejumlah ilmuwan dan pemerhati yang memberikan respons dan menajamkan pokok-pokok pikiran adalah Dr. Rizal Darmaputra, Dr. Zarmansyah, Dr. Indra Kusuma Wardhani, Dr. Rahmi Fitrianti, Prof. Iswandi Syahputra, dan Dr. Sudarto.

    Juga Smith Alhadar, Omar Thalib, Dr (Cand.) Turino, Ir. Abdullah Rasyid, Ir. Wahyono, dan Ir. Hanief Adrian.

    Sejalan dengan yang disampaikan Syahganda, Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menguraikan dilema setiap negara di arena internasional yang anarkis.

    Hubungan dengan negara lain haruslah dibangun tanpa menciptakan ketergantungan atau the absence of dependency.

    “Salah besar bila kita mengatakan bahwa antitesa dari ketergantungan pada satu negara hegemonik adalah dengan dengan bersandar pada negara hegemonik lain. Antitesa dari ketergantungan pada satu negara adalah meniadakan ketergantungan pada negara itu, dan pada negara lain,” ujarnya.

    Dengan demikian, dinamika yang terjadi di arena internasional saat ini, yang dipicu oleh perang tarif yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat dan direspons dengan sangat keras oleh pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok, harus dijadikan momentum untuk membangun kemitraan dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan.

    Teguh yakin kunjungan Prabowo ke sejumlah negara dan komunikasinya dengan pemimpin-pemimpin dunia dilakukan dalam kerangka itu.

    Pada bagian lain, Dr. Zarmansyah mengingatkan bahwa Indonesia memiliki investasi yang sangat besar pada proses perdamaian di banyak kawasan dunia.

    Sayangnya, investasi perdamaian itu seringkali ditinggalkan begitu saja. 

    “Saya berharap, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian pada investasi perdamaian yang sudah kita lakukan di banyak negara. Kehadiran Indonesia dalam menjaga perdamaian di banyak negara dan kawasan harus difollow up dengan kerja sama ekonomi sehingga Indonesia memiliki mitra alternatif yang lebih luas,” tutur Zarmansyah.

  • TNI Siap Kerahkan Hercules dan Boeing untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI   – Halaman all

    TNI Siap Kerahkan Hercules dan Boeing untuk Evakuasi Warga Gaza ke RI   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menyatakan TNI telah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia menyusul pernyataan Presiden Prabowo terkait hal tersebut beberapa waktu lalu.

    Kristomei mengatakan pembahasan tersebut juga dilakukan bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

    Untuk itu, ia menyatakan TNI siap mendukung segala keputusan dan kebijakan pemerintah terkait rencana tersebut.

    “Pada prinsipnya, TNI siap mendukung sepenuhnya segala keputusan dan kebijakan pemerintah terkait upaya evakuasi ini. Untuk mendukung pelaksanaannya, TNI akan menyiapkan alutsista berupa pesawat Hercules dan Boeing milik TNI Angkatan Udara,” kata Kristomei saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (14/4/2025).

    Selain TNI, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI juga menyatakan siap mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap melakukan evakuasi sementara warga Gaza yang terluka ke Indonesia untuk pengobatan sementara.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan Kemhan dan TNI memiliki infrastruktur yang siap untuk mendukung langkah tersebut di antaranya fasilitas kesehatan dan rumah sakit.

    Selain itu, ungkap dia, Kemhan dan TNI telah memiliki pengalaman operasi militer selain perang serupa di dalam negeri terkait evakuasi korban, penyelamatan korban, hingga pemulihan.

    Bila mengacu kepada kebijakan Kemhan sebelumnya, ujarnya, terdapat sejumlah mahasiswa dari Palestina yang sudah dikirim ke Indonesia untuk melaksanakan studi di Universitas Pertahanan (Unhan).

    Saat ini, ucap dia, sudah ada dua angkatan mahasiswa dari Palestina yang telah mengikuti perkuliahan. 

    Namun demikian, lanjut dia, sampai saat ini dia belum mendapatkan informasi perihal ada atau tidaknya petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Hal itu disampaikannya saat wawancara di kantor Kemhan RI Jakarta Pusat pada Kamis (10/4/2025).

    “Tentunya kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden. Apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemhan dan TNI tentunya siap karena kita punya infrastrukturnya, baik itu rumah sakit, fasilitas kesehatan,” ungkap dia.

    “Tentunya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat itu akan kita pedomani selagi memang ada perintah kita akan support penuh dengan sumber daya yang kita miliki baik di Kementerian Pertahanan maupun tentunya Tentara Nasional Indonesia (TNI),” sambung dia.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia siap berperan lebih aktif untuk menyelesaikan konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah.

    Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu korban luka, anak-anak, dan warga sipil Palestina yang terdampak konflik.

    Ia juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera berdiskusi dengan pihak Palestina dan pihak-pihak terkait guna membahas mekanisme tersebut.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi dalam rangkaian lawatan lima negara pada Rabu (9/4/2025) lalu.

    “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapa pun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia,” jelas Presiden.

    Namun, presiden menegaskan keberadaan para korban di Indonesia hanya bersifat sementara.

    “Pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal,” tambah dia.

    Untuk itu, Prabowo menekankan pentingnya konsultasi dan koordinasi dengan para pemimpin kawasan terkait hal tersebut. 

    Ia juga menegaskan peran aktif Indonesia bukan hanya bentuk solidaritas, melainkan wujud komitmen terhadap kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

    “Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif,” kata dia.

     

  • VIDEO MUI Minta Prabowo Kaji Ulang Rencana Evakuasi Warga Gaza: Jangan Sampai Kontraproduktif – Halaman all

    VIDEO MUI Minta Prabowo Kaji Ulang Rencana Evakuasi Warga Gaza: Jangan Sampai Kontraproduktif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia mendapat sorotan tajam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Ketua MUI Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta agar kebijakan ini dikaji ulang secara mendalam.

    Ia menilai langkah tersebut bisa menimbulkan kontroversi yang justru dapat merusak konsolidasi dukungan terhadap Palestina.

    “Presiden sudah menyampaikan pandangannya soal evakuasi, tapi ini menimbulkan kontroversi.”

    “Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi benih-benih retaknya konsolidasi.” ujar Sudarnoto usai menghadiri acara Silaturahmi Idul Fitri Majelis Ulama Indonesia dan Menanggapi Perkembangan Gaza di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    “Karena itu penting agar isu evakuasi ini dikaji lebih mendalam.”

    Dirinya mengatakan pernyataan Prabowo ini dapat kontraproduktif terhadap upaya Indonesia dalam membela Palestina.

    “Jangan sampai juga kontraproduktif bagi kepentingan nasional, juga kontraproduktif bagi upaya kita membela Palestina dan memerdekakan Palestina.”

    “Ini sungguh sangat penting,” tegasnya.

    Sudarnoto mengungkapkan MUI telah menyampaikan hasil Ijtima Ulama yang berisi dukungan terhadap Palestina.

    Namun ia mengaku tidak mengetahui apakah hasil Ijtima Ulama tersebut sudah dibaca atau tidak oleh Prabowo.

    “Sebenarnya hasil Ijtima Ulama itu sudah kami sampaikan kepada Presiden. Saya tidak tahu itu dibaca atau tidak.”

    “Tapi memang penting untuk disampaikan langsung secara lisan,” imbuhnya.

    Sudarnoto menyebut ada banyak langkah lain yang bisa diambil pemerintah Indonesia dalam membantu Palestina.

    Langkah itu, kata Sudarnoto, dapat dilakukan dengan diplomasi dan pendekatan militer.

    “Penyelesaiannya bukan hanya sekedar penyelesaian darurat kemanusiaan.”

    “Harus ada langkah-langkah konkret, diplomasi politik, bahkanjuga sempat disebut pendekatan-pendekatan militer,” jelasnya.

    Dalam pertemuan ini turut hadir sejumlah pimpinan ormas Islam, ormas lintas agama, akademisi, hingga relawan kemanusiaan.

    Seperti diketahui, Prabowo berencana untuk mengevakuasi sementara warga Gaza ke Indonesia.

    Salah satu misi diplomatik Presiden berkunjung ke lima negara di kawasan Timur Tengah diantaranya yakni membahas kondisi Palestina yang terus digempur oleh Israel.

  • Suap Vonis Lepas CPO: 21 Motor, 7 Sepeda dan 7 Mobil Mewah Disita dari Rumah Pengacara Ariyanto – Halaman all

    Suap Vonis Lepas CPO: 21 Motor, 7 Sepeda dan 7 Mobil Mewah Disita dari Rumah Pengacara Ariyanto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan barang bukti 21 sepeda motor, 7 sepeda dan 7 mobil mewah dari penggeledahan pada Sabtu hingga Minggu kemarin.

    Penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait vonis lepas atau onslag van recht vervolging terhadap terdakwa korupsi tiga korporasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, seluruh kendaraan mewah tersebut disita dari rumah salah satu tersangka kasus ini, yakni pengacara Ariyanto Bakri, di Pulugadung, Jakarta Timur.

    “Kemudian 21 unit motor dan 7 sepeda ini disita dari rumah Ariyanto Bakri,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar dalam jumpa pers, Senin (14/4/2025) dini hari.

    Di antara kendaraan-kendaraan mewah yang disita, terdapat beberapa merek ternama seperti Ferrari, Nissan GT-R, Mercedes-Benz, Lexus, Toyota Land Cruiser, serta dua unit Land Rover.

    Barang-barang tersebut disita seiring dengan penetapan tersangka Ariyanto Bakri dan beberapa individu lainnya yang terlibat dalam dugaan suap tersebut, termasuk pengacara Marcella Santoso, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, dan Panitera Perdata Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

    PENYITAAN KENDARAAN MEWAH – Sejumlah unit mobil dan sepeda motor mewah sitaan terkait kasus dugaan suap di PN Jakpus terpampang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025). Kejaksaan Agung menyita beberapa unit mobil dan sepeda motor mewah serta sepeda dalam kasus dugaan suap dan atau gratifikasi terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Tak hanya kendaraan mewah, penyidik dalam perkara ini turut menyita barang bukti berupa uang asing.

    Uang-uang tersebut disita dari sejumlah tempat yang digeledah oleh penyidik Kejagung dari kediaman tersangka Ketua PN Jakarta Selatan sekaligus mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta.

    Adapun uang yang telah disita yakni 40 lembar mata uang Dolar Singapura pecahan 1.000, mata uang Dolar AS pecahan 100.

    “Uang tersebut disita dari rumah Muhammad Arif Nuryanta yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 1 hari lalu,” katanya.

    Kronologi Kasus Suap Vonis Lepas Tiga Korporasi Kakap CPO

    SUAP VONIS LEPAS – Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta saat digiring keluar menuju mobil tahanan, Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (12/4/2025). Ia ditetapkan menjadi tersangka suap vonis bebas tiga korporasi sawit terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. (Dok Tribunnews)

    Kasus suap ini bermula dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberikan vonis lepas (ontslag) kepada tiga korporasi besar dalam perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO, pada 19 Maret 2025.

    Tiga grup korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group, Wilmar Group dan Musim Mas Group,

    Tiga hakim yang menangani perkara tersebut yakni Djuyamto (ketua majelis), Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtaro.

    Vonis lepas dari ketiga hakim itu mengugurkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung terhadap tiga perusahaan korporasi besar yang terlibat dalam kasus korupsi ekspor CPO. 

    Padahal, JPU Kejagung sebelumnya menuntut ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

    Ketiga korporasi CPO itu dituntut hukuman denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti sebesar Rp 17 triliun.

    Lantas, Kejagung melakukan penelusuran hingga akhirnya ditemukan cukup bukti putusan kontroversial dari ketiga hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut diduga sarat intervensi dan suap.

    Ditemukan fakta bahwa mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kini menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, diduga menerima suap sebesar Rp60 miliar yang dikirimkan advokat Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri, melalui perantara, termasuk Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

    Suap tersebut diyakini untuk memengaruhi hasil keputusan perkara yang melibatkan pemberian fasilitas ekspor CPO.

    Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka di kalangan pengacara dan pejabat pengadilan, tetapi juga menjadikan tiga hakim yang terlibat dalam memberikan vonis onslag, sebagai tersangka. 

    Ketiga Mereka adalah Djuyamto, Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom, Hakim AdHoc, dan Agam Syarif Baharudin, Hakim Anggota.

  • Juru Bicara PKS: Pernyataan Mardani Ali Sera soal Ada ‘Matahari Kembar’ Tak Mewakili Partai – Halaman all

    Juru Bicara PKS: Pernyataan Mardani Ali Sera soal Ada ‘Matahari Kembar’ Tak Mewakili Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mabruri, memberikan klarifikasi soal pernyataan politisi PKS Mardani Ali Sera yang menyebut adanya matahari kembar di pemerintahan.

    Statement dari Mardani itu ditegaskan oleh Mabruri, tidak mewakili sikap PKS melainkan hanya pernyataan pribadi yang bersangkutan.

    “Statemen Mardani masalah ada matahari kembar adalah peryataan pribadi. Tidak mewakili PKS,” kata Mabruri dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

    Terlebih kata dia, Mardani sejak 2024 silam sudah tidak lagi menjabat sebagai elite PKS dalam hal ini Ketua DPP.

    Sehingga, yang bersangkutan kata Mabruri tidak pernah lagi terlibat dalam pengambilan keputusan politik partai pimpinan Ahmad Syaikhu tersebut.

    “Mardani sejak awal 2024 bukan ketua DPP PKS lagi jadi yang bersangkutan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik di DPP PKS,” beber dia.

    Saat ini, Mardani kata Mabruri, hanyalah mendapatkan mandat dari Fraksi PKS DPR sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

    Sehingga pernyataan dari Mardani perihal adanya matahari kembar di pemerintahan tidak mencerminkan sikap partai.

    “Pak Mardani sebagai anggota dewan dari fraksi PKS bekerja sesuai tupoksi beliau di BKSAP dan komisi yang ditugaskan. Demikian penjelasan dari Mabruri Humas dan koordinator juru bicara PKS,” tandas dia.

    Sebelumnya, sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri tersebut sebagian temui Jokowi disaat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Diantaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Kedua menteri masih memanggil Jokowi sebagai “bos”. 

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono berkelakar saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi. 

    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos. 

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’. 

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

  • Wapres Gibran Dinilai Bisa Jembatani Dialog Sipil dengan Militer – Halaman all

    Wapres Gibran Dinilai Bisa Jembatani Dialog Sipil dengan Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wapres dinilai memiliki peran penting dan strategis untuk memperkuat demokrasi sipil di Indonesia. 

    Hal itu disampaikan oleh Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febri Wahyuni Sabran pada diskusi publik yang mengusung tema, “Merawat Supremasi Sipil, TNI Makin Profesional dan Gibran sebagai Penyelamat Demokrasi.” 

    Kegiatan itu dilangsungkan di Jakarta, Senin, 14 April 2025. 

    Lebih lanjut ia menjelaskan dalam konteks demokrasi Indonesia, hubungan harmonis antara supremasi sipil dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional menjadi pilar penting. 

    “Dan figur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki peran penting dan strategis dalam memperkuat demokrasi sipil, khususnya dalam menjembatani dialog antara pemerintah, militer, dan masyarakat. Ya kita ketahui bahwa sebelumnya muncul kekhawatiran bahkan kritik yang diungkapkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil bahwa revisi UU TNI dinilai akan mengembalikan dwi fungsi. Tetapi barangkali, kita pula luput bahwa tujuan dari revisi UU TNI sendiri sebenarnya adalah untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam merespon tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik internasional,” jelasnya. 

    Febri yakin ke depan Wapres Gibran dapat mengawal pemerintahan ini untuk tetap tunduk pada supremasi sipil.

    Apalagi Presiden Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya membangun demokrasi. 

    “Isu-isu seperti netralitas TNI dalam pemilu dan proses politik lalu peningkatan kapasitas pertahanan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi merupakan agenda demokrasi yang dapat diperkuat oleh peran mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Saya kira kalau ini terbangun agenda Astacita Presiden Prabowo Subianto dan ragam realitas global saat ini dapat kita lalui,” harapnya. 

    Pada kesempatan itu, Founder Wellbeing Technology sekaligus Pakar Kebijakan Publik, Asep Kususanto menjelaskan bahwa peran Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sangat krusial untuk mengawal supremasi sipil. 

    Menurutnya, dalam supremasi sipil, keterlibatan masyarakat sipil untuk memastikan agenda demokrasi ini terkonsolidasi optimal sangat diperlukan. 

    Asep menilai, tak kalah pentingnya adalah peran strategis wapres yang krusial dalam mengonsolidasikan demokrasi agar semakin matang dan berkualitas. 

    “Secara empiris, memang tidak ada negara yang dapat dikatakan telah mencapai konsolidasi demokrasi secara sempurna. Proses ini adalah sebuah continuum, di mana negara-negara bergerak menuju tingkat konsolidasi yang lebih tinggi atau bahkan mengalami dekonsolidasi (kemunduran demokrasi). Dan tentu, kita tidak ingin putar balik ke rezim non demokratik. Nah, itu sebabnya, saya kira peran penting dan strategis ada di Mas Gibran yang sejalan pula dengan komitmen Presiden Prabowo terhadap supremasi sipil. Termasuk dalam hal ini adalah reviei UU TNI sebagai matra penting dalam menjaga kedaulatan negara,” ulasnya. 

    Asep melanjutkan, hal yang tidak kalah pentingnya yaitu jaminan kebebasan sipil dan budaya demokrasi di mana aspek transparansi dan akuntabilitas dari sisi pemerintah juga diperlukan. Ia optimis, bahwa Gibran mampu untuk mengawal agenda itu. 

    Selain Febri dan Asep, turut hadir sebagai narasumber antara lain, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Syafuan Rozi, Analis Ekonomi Politik Mardiyanto dan Pengamat Politik & Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

  • Daftar Identitas 11 Jenazah Korban Pembunuhan KKB di Yahukimo, Kini Diserahkan Kepada Keluarga – Halaman all

    Daftar Identitas 11 Jenazah Korban Pembunuhan KKB di Yahukimo, Kini Diserahkan Kepada Keluarga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PAPUA – Tim gabungan Ops Damai Cartenz bersama Tim Dokkes Polri dan DVI Polri berhasil mengidentifikasi 11 jenazah korban pembunuhan yang diduga kuat dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menamakan diri Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.

    Pada Senin (14/4/2025), 11 jenazah itu secara resmi telah diserahkan kepada pihak keluarga.

    Proses penyerahan 11 jenazah tersebut dilakukan Satgas Ops Damai Cartenz bersama Forkopimda Kabupaten Yahukimo kepada pihak keluarga.

    “Sebelumnya pada Tanggal 10 April kami telah menyerahkan 1 jenazah atas nama Ariston Kamma TKP Pegubin kepada pihak keluarga, dan Hari ini kami juga telah menyerahkan 11 jenazah korban kepada keluarga masing-masing,” kata Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Adarma Sinaga dalam keterangan Senin (14/4/2025).

    Adarma menuturkan bahwa hal ini merupakan bagian dari komitmen tim gabungan di mana jenazah diserahkan ke keluarga dalam kondisi laik.

    Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025 Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan permohonan terimakasih kepada Pemerintah daerah dan Kodim.

    “Kami berterima kasih kepada Pemda, Polres dan dari Kodim, sangat luar biasa, kami bahu-membahu, berjibaku di lokasi antar TNI-Polri sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar” ujarnya.

    Satgas Operasi Damai Cartenz memastikan proses evakuasi dan identifikasi terus dilanjutkan, termasuk penyerahan sisa jenazah lainnya dalam waktu dekat. 

    Upaya pengejaran terhadap para pelaku kekejaman ini juga masih berlangsung secara intensif.

    Adapun rincian 11 jenazah yang sudah diserahkan pihak keluarga sebagai berikut:

    1. Wawan Tangahu, Dusun III, Kab. Bolmon Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)

    2. Suardi Laode alias Kaswadi, Dusun III, Kab. Bolmon Selatan, Sulawesi Utara (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)

    3. Stenli Humena, Kampung Kalama Darat, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (TKP Muara Kum)

    4. Yuda Lesmana, Kos Jalan Paradiso, Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    5. Riki Rahmat, Desa Ranomolua Kec. Besulutu Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    6. Muhammad Arif, Kos Pemukiman Jalur II Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    7. Safaruddin, Kos Pemukiman Jalur II Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    8. Abdur Raffi Batu Bara, Kos Pemukiman Jalur II Dekai (TKP Camp Muradala, Kampung Bingki)

    9. Stefanus Gisbertus, Desa Tala, Kab. Seram Barat, Maluku (TKP Tanjung Pamali, Distrik Seradala)

    10. Zamroni, Dukuh Dulak Desa Gantungan, Kab. Tegal, Jawa Tengah (TKP Tanjung Pamali, Distrik Seradala)

    11. Rusli, Desa Buti, Kab. Merauke, Papua (TKP Area 22 pendulangan emas Yahukimo)