Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Pimpinan Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas oleh Komisi II Asal Segera Dilakukan – Halaman all

    Pimpinan Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas oleh Komisi II Asal Segera Dilakukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan sejatinya tidak masalah kalau revisi UU Pemilu tidak dibahas di Baleg. 

    Terpenting kata dia, RUU Pemilu tersebut harus segera dibahas.

    “Mau komisi dua, boleh, mau di baleg, nggak ada masalah, mau di pansus juga oke. Yang penting segera dibahas,” kata Doli kepada awak media, Jumat (18/4/2025).

    Sebagai informasi, Komisi II DPR RI mengatakan, bakal menjadi alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang menggarap beleid tersebut.

    Di mana, Revisi UU Pemilu tersebut saat ini masih menjadi penugasan Baleg.

    Sementara untuk perubahannya harus menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk mengubah Prolegnas.

    “Jadi kalau pun nanti misalnya mau diubah ke Komisi II, harus rapat dulu dengan pemerintah perubahan prolegnas. Karena di dalam Prolegnas sekarang kecantumnya di Baleg Kenapa di baleg? Karena tadi komisi dua ngedrop,” katanya.

    Meski begitu, Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan, AKD yang akan membahas Revisi UU Pemilu itu akan menjadi keputusan pimpinan DPR RI.

    “Itu tergantung pimpinan. Makanya kan kalau pembahasan dimulai apa tidak, apakah Panja, Panjanya di Komisi II, atau Panjanya di Baleg, atau Pansus, itu kan di pimpinan. Pimpinan kan nanti dibahas, di bamus dulu,” tandas Doli.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR. 

    Bima mengatakan revisi UU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II, bukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

    “Kami sudah menyelenggarakan mengundang berbagai stakeholder, termasuk pengamat,” ujar Bima di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Politikus PDIP itu mengatakan substansi pemilu berada di Komisi II. 

    “Alangkah tepatnya baiknya kalau Undang-Undang Pemilu itu ya di leading sector mitra kerja di Komisi II,” ujar dia

    Menurutnya, fungsi Baleg DPR untuk sinkronisasi dan karena itulah pembahasan revisi UU Pemilu oleh Baleg DPR kurang tepat.

    “Saya akan mengirim surat baik itu Komisi II maupun pimpinan komisi dan juga lewat fraksi untuk meminta mengembalikan supaya Undang-Undang Pemilu, selama sejarah republik ini ada, itu dibahas di Komisi II,” tandasnya.

  • Mahfud MD: Sekarang Hukum Dibuat Diam-diam untuk Agenda Politik Penguasa – Halaman all

    Mahfud MD: Sekarang Hukum Dibuat Diam-diam untuk Agenda Politik Penguasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengatakan sekarang ini terjadi Otokratik Legalism.

    Diterangkannya, Otokratik Legalism merupakan sebuah teori yang mana dalam pembentukan hukum dibuat untuk kepentingan politik penguasa. 

    Adapun hal itu disampaikan Mahfud MD saat berbicara pada diskusi publik bertajuk enam bulan pemerintahan Prabowo, The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly di Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025). 

    “Akibat dari ini semua, sekarang itu terjadi kalau dalam pembentukan hukum, terjadi apa yang di dalam teori disebut Otokratik Legalism,” kata Mahfud MD. 

    Lanjutnya dimana hukum itu dibuat untuk sebuah agenda politik penguasa. 

    “Jadi Otokratik Legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada maka hukumnya dibuat. Agar sesuatu itu menjadi ada, tapi buatnya diam-diam,” kata Mahfud MD. 

    “Bukan dibuat secara terbuka, kalau dibuat secara terbuka melalui prosedur yang benar, aspiratif, itu legislasi biasa. Tapi kalau Otokratik Legalism itu dibuat diam-diam,” imbuhnya. 

    Atau sebaliknya kata Mahfud, kalau ada aturannya, diubah, dipaksakan diubah. Kalau tidak bisa diubah, minta pembatalan ke Mahkamah Konstitusi.

    “Itu Otokratik Legalism. Itu teorinya. Yang kedua, sekarang ini, terjadi apa yang disebut paranoid solidarity. Solidaritas kalap,” kata Mahfud MD. 

    Ia melanjutkan kalau pengadilan itu ada yang ditangkap, yang lain membela-bela semua. 

    “Mahkamah Agungnya bilang, itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan. Kalau memang ditangkap ya ditangkap saja, nanti kami pecat, cuma gitu. Tidak ngambil langkah bahwa di tempat lain terjadi hal yang sama. Yang lain hanya membela,” tandasnya. 
     

     

  • Airlangga Hartarto Sebut Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Resiprokal dalam 60 Hari – Halaman all

    Airlangga Hartarto Sebut Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Resiprokal dalam 60 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menyepakati penyelesaian negosiasi terkait tarif resiprokal dalam jangka waktu 60 hari ke depan. 

    Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat”, Jumat (18/4/2025) pagi.

    “Dan formatnya pun sudah disepakati, format dari framework perjanjian tersebut dan scoping-nya, termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliability daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi,” ujar Airlangga.

    Ia menjelaskan bahwa delegasi pemerintah Indonesia secara aktif melakukan pendekatan ke pejabat-pejabat terkait di Amerika Serikat untuk menjalankan proses negosiasi. 

    Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pertemuan daring dengan Secretary of Commerce Amerika Serikat, Howard Lutnick.

    Airlangga menegaskan bahwa AS memberikan tanggapan positif terhadap usulan-usulan yang diajukan Indonesia. 

    Sehingga dalam 60 hari ke depan, AS menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti pembahasan di tingkat teknis guna mencapai solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Dalam pertemuan itu, lanjut Airlangga, terungkap bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan prioritas awal untuk bernegosiasi. 

    “Jadi, ada beberapa negara lain yang sudah juga berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia,” katanya.

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkap sejumlah hal yang diusulkan Indonesia dalam proses negosiasi. 

    Salah satunya adalah komitmen untuk meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat.

    Di antaranya, Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPE, crude oil, dan gasoline.

    Tak hanya itu, Indonesia juga menyampaikan rencana untuk membeli produk-produk agrikultur dari AS. 

    “Antara lain gandum, soya bean, soya bean milk, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” ujar Airlangga.

    Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia turut memfasilitasi perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat yang telah beroperasi di Tanah Air. 

    “Tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang diberikan,” tambahnya.

    Selain sektor energi dan agrikultur, Indonesia juga menawarkan kerja sama strategis lainnya. 

    “Indonesia juga menawarkan kerja sama terkait dengan mineral strategis dan prosedur impor untuk produk-produk, termasuk holtikultura dari Amerika Serikat,” jelas Airlangga.

    Pemerintah Indonesia juga mendorong agar skema investasi dilakukan secara business to business. 

    Di samping itu, penguatan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting.

    “Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat,” pungkas Airlangga.

     

  • Pengamat Hukum: Kasus Hakim Terima Suap Harus Jadi Pintu Masuk Bersihkan Peradilan – Halaman all

    Pengamat Hukum: Kasus Hakim Terima Suap Harus Jadi Pintu Masuk Bersihkan Peradilan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat hukum Masriadi Pasaribu menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) yang membongkar praktik suap yang dilakukan hakim di Pengadilan Tipikor.

    Masri mengatakan praktik rasuah oleh hakim yang disebut sebagai ‘wakil tuhan’ sangat berbahaya. 

    Apalagi mereka yang terlibat hakim terpilih khusus menangani perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  

    “Miris jika hakim sudah korup, ini sangat berbahaya bagi sistem hukum dan keadilan. Sebab jelas hakim yang korup dapat mempengaruhi proses pengadilan dan menghasilkan keputusan yang tidak adil,” kata Masri dalam keterangan, Jumat (18/4/2025).

    “Ini sangat memprihatinkan. Hakim Tipikor seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam memberantas korupsi, namun jika mereka sendiri yang korup, maka itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum,” tambahnya.

    Masri menyebut sejumlah dampak akibat perilaku korup hakim. Pertama rusaknya kepercayaan masyarakat. 

    “Jika hakim Tipikor korup, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan,” katanya.

    Akibatnya bisa memunculkan korupsi yang lebih parah, bahkan bisa disebut  
    bentuk kegagalan sistem hukum.

    “Hakim Tipikor korup, maka sistem hukum dapat gagal dalam menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi,” ucapnya.

    Lebih jauh Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) ini mengatakan bahwa kasus suap telah mencoreng nama baik lembaga peradilan di Indonesia. 

    Dirinya berharap tak ada lagi oknum hakim yang justru melaksanakan praktik haram dalam menjalankan tugas dan wewenang jabatannya.

    Dia menilai dengan penanganan kasus pembongkaran praktik korupsi dan suap hakim oleh Kejaksaan Agung bisa meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga tersebut, bahkan lebih baik ketimbang Polri maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

    “Dengan dibongkarnya kasus-kasus yang melibatkan hakim sebagai pelaku yang nakal, maka akan membuat kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan meningkat. Hal ini menjadikan lembaga kejaksaan berada di depan KPK dan Polri dalam penanganan korupsi,” tuturnya.

    Diketahui Kejagung menetapkan tujuh tersangka, yakni WG (Wahyu Gunawan) selaku panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, MS selaku advokat, AR selaku advokat, dan MAN (Muhammad Arif Nuryanta) selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan tiga hakim sebagai tersangka. 

    Mereka adalah DJU (Djuyamto), ASB (Agam Syarif Baharuddin), dan AM (Ali Muhtarom).

    Ketujuh tersangka diduga terlibat suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

     

     

  • Amanat Panglima TNI: Revisi UU TNI Berpegang Pada Prinsip Supremasi Sipil dan Demokrasi – Halaman all

    Amanat Panglima TNI: Revisi UU TNI Berpegang Pada Prinsip Supremasi Sipil dan Demokrasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan dinamika lingkungan strategis menuntut TNI untuk selalu beradaptasi dan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai komponen utama pertahanan negara.

    Sehingga, kata dia, pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah konkret dalam menjawab dinamika tersebut melalui proses Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Agus juga menyampaikan bahwa revisi UU TNI disusun dengan tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan prinsip demokrasi, serta berlandaskan hukum yang berlaku.

    Hal tersebut disampaikan Agus dalam amanatnya yang dibacakan Pa Sahli Tk-III Bid. Banusia Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) Suherlan pada saat pelaksanaan Upacara Bendera 17-an yang diikuti Prajurit  dan PNS TNI di Lapangan B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (17/4/2025).

    “Revisi ini tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan disusun berdasarkan prinsip demokrasi serta hukum yang berlaku dan juga memberikan kejelasan batasan kewenangan prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan,” tegasnya dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Kamis (17/4/2025).

    Lebih lanjut, Agus menekankan kepada seluruh prajurit dan PNS di lingkungan TNI untuk senantiasa menjaga integritas dan citra positif institusi di mata masyarakat. 

    Menurutnya, hal itu bisa diwujudkan melalui ketaatan pada aturan dan etika.

    TNI, kata Agus, akan terus bertransformasi menjadi institusi yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan moral pengabdian.

    Ia juga berpesan agar mereka memperkuat soliditas dan sinergi dengan berbagai komponen bangsa serta instansi lainnya guna mendukung program-program pembangunan negara.

    “Saya ingin menekankan bahwa segenap prajurit dan PNS TNI harus memiliki integritas dan menjaga citra institusi TNI di mata masyarakat. Hal itu dapat diimplementasikan melalui ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika, untuk membangun citra positif sebagai komponen utama pertahanan negara.” pungkas Agus.

    Revisi UU TNI Ditandatangani Presiden

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Undang-Undang TNI hasil revisi telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir Maret 2025 lalu. 

    Penandatanganan tersebut, ungkapnya, dilakukan presiden sebelum Hari Raya Idulfitri.

    “Sudah sudah, sebelum lebaran, (sekitar) tanggal 27 atau 28 (Maret),” kata Prasetyo saat dihubungi pada Kamis. (17/4/2025).

    Revisi Undang-undang TNI yang disahkan DPR pada 20 Maret 2025 itu sempat menuai polemik karena dianggap akan menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI.

    Namun Presiden Prabowo Subianto telah membantah hal tersebut.

    Prabowo menegaskan tidak ada niat pemerintah untuk mengembalikan dwifungsi ABRI melalui revisi UU TNI.

    Menurutnya pasal yang paling krusial perubahannya dalam revisi UU TNI tersebut yakni hanya ada di pasal 53 yang mengatur tentang batas usia pensiun TNI.

     

  • Passing Grade Tes Online Tahap 1 Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk Lulusan SMA – Halaman all

    Passing Grade Tes Online Tahap 1 Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk Lulusan SMA – Halaman all

    Menjelang pelaksanaan Tes Online Tahap 1 RBB 2025, panitia resmi mengumumkan passing grade atau nilai ambang batas bagi peserta lulusan SMA sederajat.

    Tayang: Jumat, 18 April 2025 09:01 WIB

    Canva/Tribunnews.com

    REKRUTMEN BERSAMA BUMN – Grafis yang dibuat di Canva Premium pada Jumat (18/4/2025). Panitia resmi mengumumkan passing grade atau nilai ambang batas bagi peserta lulusan SMA sederajat dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Menjelang pelaksanaan Tes Online Tahap 1 Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025, panitia resmi mengumumkan passing grade atau nilai ambang batas bagi peserta lulusan SMA sederajat.

    Passing grade ditetapkan untuk memastikan standar kompetensi calon pegawai BUMN sejak awal proses seleksi.

    Berikut rincian passing grade untuk peserta lulusan SMA:

    TKD (40 persen) dengan minimal nilai 58
    Akhlak (50 persen) dengan minimal nilai 65
    TWK (10 persen) dengan minimal nilai 50

    Sementara itu, passing grade untuk lulusan D3/ S1 dan S2 adalah:

    TKD (40 persen) dengan minimal nilai 58
    Akhlak (50 persen) dengan minimal nilai 65
    TWK (10 persen) dengan minimal nilai 50

    Materi Tes

    1. Tes Kemampuan Dasar (TKD)

    Untuk materi yang diujikan adalah seputar Kemampuan Logika Dasar, Verbal, dan Numerik.

    Jumlah soal untuk tes tes Kemampuan Dasar adalah 100 soal dengan waktu pengerjaan 73 menit.

    2. AKHLAK

    Tes AKHLAK meliputi pengukuran terhadap perilaku dan pemahaman dari core values Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

    3. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

    Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rekrutmen BUMN adalah tes yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pemahaman serta pengetahuan Anda mengenai nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, konstitusi, sejarah perjuangan bangsa, dan Bhinneka Tunggal Ika.

    Topik pada subtes Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah seputar nilai-nilai Kebangsaan, Ideologi Pancasila, konstitusi, sejarah perjuangan bangsa, dan Bhinneka Tunggal Ika.

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Mahfud MD Sebut Pemberantasan Korupsi oleh Kejaksaan Agung Mandek saat Menghadapi Oligarki – Halaman all

    Mahfud MD Sebut Pemberantasan Korupsi oleh Kejaksaan Agung Mandek saat Menghadapi Oligarki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Agung mandek saat menghadapi oligarki. 

    Adapun hal itu disampaikan Mahfud MD saat berbicara pada diskusi publik bertajuk enam bulan pemerintahan Prabowo, The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly di Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025). 

    “(Pemberantasan) tindak pidana korupsi itu sekarang ini berjalan sudah mulai baik di tingkat bawah. Saya kira kita harus apresiasi juga Kejaksaan Agung dan tidak boleh juga menafikan bahwa peran Pak Prabowo cukup bagus dalam mengungkap korupsi ini,” kata Mahfud MD. 

    Terutama kata Mahfud dalam statement-statement yang dikeluarkan Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dalam banyak kasus.

    “Tetapi kalau sudah menghadapi dua hal, biasanya berbelok,” kata Mahfud MD. 

    Korupsi itu, dinilainya kena pada tahap tertentu. Kalau sudah menghadapi oligarki, pemilik modal yang diduga punya kaitan dengan pendanaan politik, macet.

    “Kasus pagar laut berhenti padahal korporasinya diungkap lebih dulu daripada lurahnya,” kata Mahfud MD. 

    “Kita baru tahu soal Arsin itu kan sesudah itu ribut karena ada korporasi melakukan itu. Kenapa kok jadi ke orang kecil (ditangkap)? Sesudah masuk ke sini tidak berani,” imbuhnya. 

    Ia lalu menyinggung kasus minyak oplosan di Pertamina. 

    “Pertamina oplosan itu. Berhenti sekarang. Kemana coba sekarang kasusnya? Katanya dulu ada yang lebih besar lagi. Pertamina itu tahun 2018 sampai 2023, kata Jaksa Agung yang 2023 sudah Rp 193 triliun,” lanjut Mahfud MD. 

    Kemudian ia membayangkan jika perkara tersebut diusut sejak 2018 sesuai dengan perintah penyidikan. 

    “Mana sekarang yang 2022 mundur sampai 2012? Tidak ada. Karena itu menyangkut orang-orang yang dikenal sebagai Raja Minyak. Raja Mafia Minyak. Tidak ada sekarang. Semuanya mundur,” terangnya. 

  • Mahfud MD: Sekarang Hukum Dibuat Diam-diam untuk Agenda Politik Penguasa – Halaman all

    Mahfud MD Sebut Korupsi di Peradilan Bertransformasi Menjadi Jaringan Berbahaya: Itu Jorok Sekali – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, ikut buka suara soal maraknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa hakim pengadilan. 

    Ia menegaskan bahwa praktik korupsi di lembaga peradilan saat ini telah bertransformasi menjadi jaringan berbahaya yang secara serius merusak integritas hukum di Indonesia.

    “Nah justru sekarang juga yang tumbuh adalah korupsi peradilan, itu jorok sekali,” katanya usai diskusi publik bertajuk “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo, The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly” di Trinity Tower, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Lebih lanjut, Mahfud menyinggung soal kasus vonis lepas (onslag) dalam skandal korupsi Crude Palm Oil (CPO) yang baru-baru ini mencuat.

    Modus operandi korupsi kasus ini, menurutnya, melibatkan penggunaan vonis onslag di mana terdakwa dibebaskan dengan alasan perkara perdata, atau dinyatakan tidak terbukti bersalah meskipun bukti tindak pidana korupsi sangat jelas.

    “Ini yang kasus sekarang ini, tiga korporasi, yang kemudian menangkap Hakim Jakarta Selatan, itu kan sudah jelas korupsi, tapi dibebaskan. Dengan apa? Kalau di dalam hukum pidana ada dua cara. Satu, namanya onslag. Jadi kasus ada korupsinya, tapi dibilang bukan korupsi, kasus perdata, jadi dibebaskan tiga korporasi yang ‘makan uang triliunan’ itu. Atau dikatakan tidak terbukti kasus pidananya. Ada dua cara membebaskan itu, onslag atau dikatakan tidak terbukti,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa jaringan kerja sama kasus korupsi ini melibatkan tiga pengadilan, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.

    “Coba bayangkan bahayanya korupsi sekarang, jaringannya di pengadilan itu melibatkan tiga pengadilan. Hakim yang terlibat dalam suap-menyuap itu bersama paniteranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Jadi ini sudah jaringan di korupsi. Gila ini sangat berbahaya, sangat jorok sekarang,” ujarnya.

    Mahfud menilai respons Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus-kasus korupsi selama ini cenderung normatif dan tidak efektif, sehingga menurutnya diperlukan intervensi langsung dari Presiden.

    “Iya sekarang sudah perlu langkah darurat ya. Karena ini situasinya darurat, sehingga perlu keputusan-keputusan darurat, kalau perlu Presiden turun tangan buat Perpu. Bongkar itu semua. Jangan takut-takut, rakyat mendukung.”

    “Karena kalau nunggu Mahkamah Agung memperbaiki selalu kembali ke formalitas. Ini sudah karena kasus yang terakhir itu melibatkan tiga pengadilan. Hakim dan Paniteranya berombongan di situ nerima suap dari tiga korporasi itu. Itu yang sekarang ditemukan oleh Kejaksaan Agung, dan ini darurat,” katanya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkapkan adanya dugaan suap terhadap tiga orang majelis hakim yang menangani perkara korupsi ekspor CPO atau korupsi minyak goreng.

    Kasus ini sebelumnya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan berakhir dengan putusan vonis lepas (onslag) terhadap tiga korporasi besar, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group pada 19 Maret 2024.

    Penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kemudian menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. 

    Mereka adalah:

    Marcella Santoso (pengacara)
    Ariyanto (Pengacara)
    Muhammad Arif Nuryanta (Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)
    Wahyu Gunawan (Panitera Muda Perdata)
    Djuyamto (Ketua Majelis)
    Agam Syarif Baharuddin (Hakim Anggota)
    Ali Muhtarom (Hakim Ad Hoc)

    Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa dugaan suap ini bermula ketika Ariyanto menawarkan imbalan Rp 20 miliar kepada Panitera Muda Wahyu Gunawan untuk memengaruhi putusan majelis hakim agar membebaskan ketiga korporasi terdakwa dari jerat hukum.

    Wahyu Gunawan kemudian melaporkan tawaran ini kepada Muhammad Arif Nuryanta, yang kemudian justru menaikkan permintaan suap menjadi Rp 60 miliar.  

    Permintaan fantastis ini disetujui oleh pihak pengacara. 

    Dana suap dalam bentuk dolar Amerika Serikat kemudian berpindah tangan ke Wahyu Gunawan untuk diteruskan kepada Arif Nuryanta. 

    Atas jasanya, Wahyu Gunawan juga disebut menerima “fee” sebesar 50.000 dolar AS.

    Setelah menerima dana, Arif Nuryanta diduga menunjuk tiga hakim, yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, untuk mengadili kasus ini. 

    Ia juga disinyalir menyerahkan uang tunai sebesar Rp 4,5 miliar dalam bentuk dolar kepada Djuyamto dan Agam Syarif.

    Penyerahan uang yang diduga berkedok biaya membaca berkas ini disertai permintaan Arif agar perkara tersebut ditangani secara khusus. 

    Beberapa waktu kemudian, Arif kembali menyerahkan sekitar Rp18 miliar dalam bentuk dolar kepada Djuyamto, yang kemudian kembali membagikannya kepada kedua rekannya, dengan Agam menerima Rp 4,5 miliar dan Ali Muhtarom berkisar Rp 5 miliar.

    Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menyatakan bahwa seluruh anggota majelis hakim diduga kuat mengetahui tujuan pemberian uang tersebut, yaitu untuk memastikan putusan onslag bagi para terdakwa korporasi CPO. (Grace Sanny Vania)

     

  • Mendes Yandri Minta Jajaran Kemendes Menyajikan Data Akurat dalam Melakukan Pendataan Indeks Desa – Halaman all

    Mendes Yandri Minta Jajaran Kemendes Menyajikan Data Akurat dalam Melakukan Pendataan Indeks Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta jajaran Kemendes untuk menyajikan data-data yang akurat dalam melakukan pendataan indeks desa.

    Awalnya, Yandri menjelaskan bahwa Pendataan Indeks Desa ini pertama kali dilakukan.

    “Maka ini tonggak bagi kita untuk meneropong tentang desa itu benar adanya,” kata Yandri dalam sambutannya di Sosialisasi Pendataan Indeks Desa 2025 secara daring, Kamis (17/4/2025).

    Dia pun meminta para kepala desa, kepala camat, dinas PMD kabupaten dan provinsi, termasuk pendamping desa, untuk memastikan parameter yang sudah ditentukan sebagai indeks desa itu dilakukan secara jujur.

    “Jadi nanti kita akan melihat bagaimana desa itu apakah sudah menjadi mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal,” katanya.

    Dia mengatakan saat ini masih ada lebih dari 10 ribu desa tertinggal, 26 kabupaten tertinggal, 20 ribu desa lebih yang belum memiliki internet.

    Karena itulah, penting bagi Kemendes untuk menyajikan data yang akurat, sehingga laporan kepada Presiden Prabowo Subianto bisa tepat dan efisien.

    “Ini penting kita akan melihat bagaimana sesungguhnya desa itu secara data benar, dengan data itu, maka kebijakan pembangunan baik dari pusat maupun provinsi dan dana desa alokasinya kemudian dari kabupaten dan pada akhirnya di lokus desa akan sama,” kata dia.

    “Jangan sampai datanya berbeda-beda atau diada-adakan atau tidak jujur, saya kira ini akan jadi malapetaka buat kita dalam membuat kebijakan karena data salah ya muaranya pasti salah,” tandas Yandri.

  • Indonesia akan Tambah Impor LPG dari AS 85 Persen – Halaman all

    Indonesia akan Tambah Impor LPG dari AS 85 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan strategi dalam negosiasi tarif Impor dengan Amerika Serikat. Salah satunya dengan menyeimbangkan Neraca perdagangan dengan Negara Paman Sam tersebut.

    Untuk diketahui AS memberlakukan tarif Impor dengan angka berbeda beda setiap negara, satunya ke Indonesia sebasar 32 persen. Pemberlakuan tarif tersebut untuk mengurangi defisit perdagangan AS terhadap negara mitra.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia  memaparkan salah satu strategi tersebut yakni dengan meningkatkan impor komoditas energi dari AS.  Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis malam, (17/4/2025).

    “Saya sama rapat tadi dengan Bapak Presiden untuk memastikan komoditas apa aja yang akan kita lakukan import tambahan dari AS dalam rangka kita membuat keseimbangan neraca perdagangan kita,” kata Bahlil.

    Menurut Bahlil berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat surplus kurang lebih sekitar USD 14,5 miliar. Namun angka tersebut berbeda dengan pencatatan Amerika yang lebih dari angka tersebut.

    “Salah satu strategi untuk kita membuat keseimbangan adalah kita membeli LPG, crude, minyak, dan BBM dari Amerika,” katanya.

    Menurut Bahlil impor LPG dari AS selama ini  hanya 54 persen. Angka tersebut akan ditingkatkan menjadi 85 persen.

    “Kemudian crude oil (minyak mentah) kita itu kan di Amerika itu tidak lebih dari 4 persen. Ini kita naikkan menjadi 40-40% lebih, BBM juga demikian ya. BBM di Amerika itu kan sedikit sekali. Nanti detailnya setelah saya akan melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis saya dan Pertamina,” katanya.

    Adapun nilai impornya kata Bahlil lebih dari 10 miliar dollar AS. Angka tersebut diharapkan bisa menyeimbangkan Neraca perdagangan kedua negara.

    “Di atas 10 miliar kalau dari sektor BBM, crude oil, LPG, maupun BBM,” katanya.

    Saat ini, proses perundingan kata Bahlil tengah berlangsung di Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

    “Perundingan sedang terjadi di Amerika. Pak Menko Airlangga yang akan memimpin di sana dan tadi kami melakukan diskusi terus,” tambahnya.

    Bahlil mengatakan dengan seimbangnya Neraca perdagangan kedua negara, diharapkan tarif Impor yang diberlakukan AS ke Indonesia dapat diturunkan. Apabila tidak kata Bahlil, pemerintah menyiapkan opsi lain.

    “Oh iya dong, ini kan bagian daripada bagaimana membangun keseimbangan kalau dengan harapan neraca perdagangan kita sudah seimbang  bahkan mungkin bisa mereka surplus katakanlah kalau itu terjadi harapannya tarifnya diturunkan dong kalau enggak diturunkan untuk apa? ” pungkasnya.