Category: Tribunnews.com Nasional

  • Lowongan Kerja BPJS Kesehatan Masih Dibuka hingga 10 Desember 2024, Ini Link dan Syarat Daftarnya – Halaman all

    Lowongan Kerja BPJS Kesehatan Masih Dibuka hingga 10 Desember 2024, Ini Link dan Syarat Daftarnya – Halaman all

    BPJS Kesehatan tengah membuka lowongan kerja untuk posisi Komite Tata Kelola – Anggota Komite Non Dewan Pengawas (AKND), ini link dan syarat daftarnya

    Tayang: Sabtu, 7 Desember 2024 08:25 WIB

    Instagram @bpjskesehatan_ri

    BPJS Kesehatan tengah membuka lowongan kerja untuk posisi Komite Tata Kelola – Anggota Komite Non Dewan Pengawas (AKND), ini link dan syarat daftarnya. 

    TRIBUNNEWS.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah membuka lowongan kerja untuk posisi Komite Tata Kelola – Anggota Komite Non Dewan Pengawas (AKND).

    Pendaftaran lowongan kerja BPJS Kesehatan ini sudah dibuka sejak 3 Desember dan akan berlangsung hingga 10 Desember 2024.

    Adapun proses pendaftaran rekrutmen BPJS Kesehatan hanya dilakukan secara online melalui laman https://rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id.

    Seluruh proses dalam rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

    Sehingga, pelamar diminta waspada dan berhati-hati terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan dan meminta sejumlah biaya tiket maupun akomodasi lainnya.

    Selengkapnya, inilah persyaratan untuk daftar rekrutmen BPJS Kesehatan yang dikutip dari laman resminya.

    Persyaratan Pelamar

    1. Pendidikan minimal S1 (Kedokteran/ Manajemen/ Ekonomi/ Hukum/ Akuntansi/ Ilmu Sosial dan Pemerintahan);

    2. Pengalaman kerja minimal 10 tahun (S1) atau 5 tahun (S2);

    3. Belum berusia 50 tahun pada saat mulai bekerja;

    4. Lebih mengutamakan:

    Memiliki pengalaman di Lembaga Negara (Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif), BUMN/BUMD ataupun internasional, Rumah Sakit/ Medis, Institusi Internasional;
    Memiliki pengalaman melakukan pekerjaan di bidang-bidang yang berkaitan dengan pendampingan ataupun pengawasan, seperti: auditor, tenaga ahli, advokat, konsultan, verifikator ataupun investigator;
    Memiliki sertifikasi pada bidang-bidang relevan dengan pekerjaan pengawasan dan pendampingan, baik dari sisi medis, keuangan, ataupun hukum;
    Memiliki kemampuan dalam menganalisa masalah, membuat kajian, atau melakukan studi maupun riset;
    Memahami konsep dan regulasi berkaitan dengan Lembaga publik/badan hukum atau Lembaga keuangan/asuransi, baik sosial maupun komersial.

    Dokumen Persyaratan

    Berikut beberapa dokumen yang wajib dilampirkan saat mengajukan lamaran:

    CV;
    KTP;
    Ijazah pendidikan terakhir;
    Sertifikat di bidang pengawasan medis, keuangan, ataupun hukum.

    Deskripsi Pekerjaan

    Komite Tata Kelola – Anggota Komite Non Dewan Pengawas (AKND) BPJS Kesehatan bertugas untuk membantu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan, antara lain:

    Menyusun telaah, kajian dan rekomendasi atas pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap kebijakan dan implementasi pengelolaan JKN;
    Menyusun rekomendasi saran, nasihat dan pertimbangan terhadap hasil pengawasan;
    Pengawasan atas pencapaian kinerja Direksi BPJS Kesehatan;
    Pengawasan atas hasil pemeriksaan dan tindaklanjut hasil penilaian Tata Kelola yang Baik;
    Melakukan review dan pengawasan atas kepatuhan Direksi dan jajaran dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku;
    Menyusun rekomendasi dan pertimbangan atas proses penunjukan asesor penilaian Tata Kelola yang Baik;
    Penugasan lain dari Dewan Pengawas dalam rangka mendukung tugas pengawasan.

    Informasi kelanjutan tahap seleksi hanya akan disampaikan melalui email resmi dengan domain @bpjs-kesehatan.go.id dan/atau @talentics.id.

    (Tribunnews.com/Latifah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Usai Tidak Diakui PDIP, Jokowi Jadi Rebutan, Banyak Parpol Siap Tampung  – Halaman all

    Usai Tidak Diakui PDIP, Jokowi Jadi Rebutan, Banyak Parpol Siap Tampung  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya siap menerima Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. 

    Pernyataan ini merespons PDIP yang tak lagi mengakui Jokowi bagian dari keluarga partai berlambang banteng moncong putih.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat(6/12).

    Sarmuji meyakini Jokowi memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk bergabung dengan partai politik.  

    Namun, dia menyebut bahwa partai Golkar akan menyambut Jokowi dengan tangan terbuka jika pilihan akhirnya jatuh pada partainya.

    “Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga,” ujar Sarmuji.

    Sarmuji menjelaskan, Golkar selalu bersikap inklusif dan memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin bergabung. 

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” ucapnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, tak lagi bagian dari partainya. 

    Jokowi dianggap tidak sejalan dengan PDIP sejak Gibran maju sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilpres 2024.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12) lalu.

    Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan Jokowi tak lagi bagian dari partainya. 

    “Tidak ada, (Jokowi) sudah tidak bagian dari banteng,” kata Komarudin, saat dihubungi Tribun.

    Lagipula, kata Komarudin, mantan Wali Kota Solo itu secara terbuka berbeda dengan PDIP sikap politiknya. 

    “Dia sudah terbuka front terbuka dengan PDIP. Kok kita masih debat lagi urusan itu, untuk apa?” tegasnya.

    Senada, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham juga menyebut partainya siap menampung Jokowi apabila ingin bergabung. 

    Idrus menegaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan tidak berbasis keluarga, sehingga siapa pun bisa bergabung.

    “Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar,” kata Idrus.

    Golkar, menurut Idrus, ibarat perusahaan yang sudah “go public”, yakni terbuka bagi siapa saja yang memiliki niat dan motivasi untuk membesarkan Golkar.

    “Kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public, siapa saja mau masuk silakan, yang penting sama-sama punya niat, motivasi membesarkan Golkar, itu saja, ndak masalah,” ujarnya.

    Namun, kata dia, hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait kemungkinan mantan Wali Kota Solo itu bergabung dengan Partai Golkar.

    Idrus menjelaskan, Golkar saat ini tengah fokus mempersiapkan perayaan hari jadinya yang ke-60 yang akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 12 Desember mendatang.

     

    PAN Ikutan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio, mengatakan partainya sangat terbuka apabila Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung. 

    “Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan,” kata Eko.

    Tak hanya Jokowi, Eko menyebut bahwa PAN juga sangat terbuka apabila keluarga mantan Wali Kota Solo itu ingin bergabung.

    “Semuanya deh pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai Sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi,” ujarnya.

    Sementara itu Ketua Harian DPP partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya belum pernah membahas kemungkinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan partainya.

    “Saya enggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai,” kata Dasco.

    “Dan saya tidak bisa mengatasnamakan Partai Gerindra dalam menjawab hal ini,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

    Terkait menantu Jokowi, Bobby Nasution, Dasco mengakui bahwa dia sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Gerindra. “Seingat saya Kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut,” ucapnya.(Tribun Network/fer/wly)

     

  • Lagi Jam Tangan Wapres Gibran Curi Perhatian, Kali ini Jam Vintage Ngetren di Era 90an – Halaman all

    Lagi Jam Tangan Wapres Gibran Curi Perhatian, Kali ini Jam Vintage Ngetren di Era 90an – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jam tangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu menarik diulas. 

    Bahkan jam tangan yang dikenakan Gibran lebih mahal daripada jam yang dipakai Presiden Prabowo. 

    Momen ini terjadi ketika pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10/2024) silam. 

    Prabowo Subianto memakai jam tangan terbilang sederhana saat dilantik sebagai Presiden ke 8.

    Sebaliknya, harga jam Gibran Rakabumin Raka saat pelantikan sebagai Wakil Presiden justru mahal.

    Kali ini jam tangan yang dikenakan Wapres Gibran saat mengunjungi posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024) kembali mencuri perhatian.

    Gibran menggunakan jam tangan vintage Casio JG-200 Super Cyber Cross Game yang sangat terkenal untuk anak-anak pada tahun 90-an.

     

    Cek Banjir di Sukabumi, Jam Tangan yang Dipakai Wapres Gibran Curi Perhatian

    Jam tangan yang digunakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024) mencuri perhatian.

    Wapres Gibran dikenal sebagai sosok yang selalu menggunakan jam tangan.

    Tak cuma yang mewah, Gibran juga suka mengoleksi jam tangan yang unik.

    Salah satunya yang dipakai saat kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi.

    Gibran menggunakan jam tangan vintage Casio JG-200 Super Cyber Cross Game yang sangat terkenal untuk anak-anak pada tahun 90-an.

    Dilansir dari berbagai sumber, tak ada harga baku jam tangan ini yang sudah tidak diproduksi lagi ini.

    Ketika rilis dijual hanya Rp1,4 juta, namun sekarang harganya menyentuh angka Rp3 jutaan untuk barang bekasnya.

    Bahkan di sebuah toko Ecommerce, ada yang menjual Rp 6,2 juta.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi posko pengungsian warga terdampak bencana banjir bandang, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/12/2024). Jam tangan yang dipakai mencuri perhatian. (Kolase Tribunnews.com)

    Jam tangan buatan Jepang ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, tetapi memiliki fitur permainan.

    Fitur permainan pada jam tangan Casio JG-200 ini menghadirkan game yang memungkinkan pengguna untuk memainkan game kompetitif menggunakan komunikasi inframerah.

    Pengguna bisa melakukan permainan duel pertarungan antara teman sesama jam tangan melalui fitur inframerahnya.

    Apabila fitur itu belum cukup, Casio JG-200, juga dapat berfungsi sebagai remote control untuk TV.

    Jam tangan vintage Casio JG-200 Super Cyber Cross Game (Tangkap layar Tokopedia)

     

    Dibonceng TNI, Gibran Tetap Pakai Helm

    Kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi untuk melihat posko pengungsian korban banjir bandang di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

    Dalam kunjungan ini, Wapres membawa bantuan logistik untuk para pengungsi.  

    Terlepas dari itu, kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi itu berbeda dengan biasanya.

    Tak menggunakan mobil, Gibran Rakabuming Raka justru naik sepeda motor.

    Kondisi jalan yang rusak membuat mobil sulit untuk melintas di daerah terdampak bencana tersebut.

    Dalam video yang dilihat dari akun media sosial TikTok Jimboengbakoelsoto, nampak Wapres dibonceng naik sepeda motor milik prajurit TNI.

    Nampak Wapres Gibran Rakabuming Raka mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

    Menariknya, Gibran Rakabuming Raka memberi contoh yang baik.

    Meski melintas di jalan desa, Gibran Rakabuming Raka tetap menggunakan helm di kepalanya.

    Helm berwarna abu-abu itu sama sekali tak dilepas Gibran Rakabuming Raka selama diperjalanan.

    “Naik motor mas Gibran meninjau langsung korban banjir di Sukabumi Jawa Barat. Wapres panutan tertib pakai helm,” tulis akun tersebut.

     

    Disambut Warga

    Sementara itu, kehadiran Wapres disambut antusias oleh masyarakat yang memadati lokasi pengungsian. 

    Di dalam tenda, Wapres Gibran menyerap berbagai keluhan dari pengungsi dan mendengarkan langsung kebutuhan mereka. 

    Bantuan berupa pakaian, selimut, dan makanan diserahkan untuk meringankan beban para korban bencana.  

    Selain itu, Gibran juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat pemetaan daerah rawan bencana dan mengevakuasi warga yang masih berada di zona bahaya.

    Gibran juga menginstruksikan agar infrastruktur yang terdampak banjir, seperti akses jalan dan fasilitas umum lainnya segera diperbaiki untuk memudahkan mobilitas warga dan bantuan.

    “Kepada masyarakat, Wapres mengimbau agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan,” demikian bunyi keterangan BPMI Setwapres tersebut.

    Hingga Kamis (5/12/2024) pukul 19.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sukabumi, Jawa Barat bertambah menjadi total dua orang. Sebanyak 10 jembatan terputus. (BNPB)

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto membeberkan perintah Gibran mengenai penanganan bencana banjir di Sukabumi.

    Gibran, kata dia memerintahkan langsung agar dampak bencana diatasi sampai tuntas.

    “Karena itu BNPB dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota, TNI/Polri, dan semua relawan bertekad untuk menangani masyarakat terdampak sampai tuntas,” kata Suharyanto.

     

    Jam Tangan Wapres Gibran Lebih Mahal daripada Presiden Prabowo

    Mengulik lagi penampilan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat pelantikan Minggu (20/10/2024) lalu.

    Gibran, jam tangannya mentereng disebut lebih mahal daripada jam yang dipakai Presiden Prabowo. Benarkah? Cek Faktanya!

    Harga jam tangan yang dipakai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berbanding jauh.

    Prabowo Subianto memakai jam tangan terbilang sederhana saat dilantik sebagai Presiden ke 8.

    Sebaliknya, harga jam Gibran Rakabumin Raka saat pelantikan sebagai Wakil Presiden justru mahal.

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada Minggu (20/10/2024).

    Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dilantik di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

    Saat dilantik, Prabowo dan Gibran sama-sama mengenakan jas demang atau jas tutup berwarna gelap.

    Penampilan keduanya juga dihiasi dengan rantai di saku kiri jas demang.

    Menurut pemilik Sanggar Nusantara Dot Com Bachtiar Jamaluddin menerangkan Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas demang dan kain songket.

    Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mamakai jas demang ujung serong.

    Selain itu Prabowo dan Gibran sama-sama memakai kopiah hitam

    “Pak Prabowo memakai lebih kepada jas demang, peci dan kain songket dari Sumatera Selatan,” jelas Bachtiar TribunnewsBogor.com mengutip dari Kompas.com.

    “Gibran memakai jas demang ujung serong,” tambahnya.

    Untuk melengkapi penampilannya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga menghias diri mengenakan jam tangan.

    Tampak Presiden Prabowo Subianto memakai jam tangan merek Timex Expedition Scout TW4B04700.

    Dilihat dari lama Timex.com, harga jam tangan Prabowo Subianto 65 dollar atau berkisar Rp 954.330.

    Padahal berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kekayaan Prabowo Subianto mencapai Rp 2.042.682.732.691.

    Jam tangan tersebut memang sering kali dipakai Prabowo Subianto di lengan kirinya.

    Terlihat jam tangan Prabowo menggunakan strap warna hijau.

    Jam tangan Timex Expedition Scout TW4B04700 yang dipakai Presiden Indonesia, Prabowo Subainto saat bertemu Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China pada Senin, 11 November 2024, disorot warganet.  (Kolase Tribunnews/net)

     

    Beda Jam Tangan Prabowo Subianto dan Gibran saat pelantikan, penampilan istri Gibran Selvi Aananda juga disorot, kinclong dan elegan. (jamtangan.com/ist/Instagram)

    Sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memakai jam tangan Cartier Santos-Dumont.

    Tampak jam tangan tersebut dengan strap hitam.

    Dilihat dari lama jamtangan.com, harga jam tangan Gibran Rp 89.950.000.

    Sedangkan harta kekayaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasar LHKPN Rp 25.576.015.455. (tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunnewsBogor.com)

     

     

  • Kepala BP Taskin: Pemerintah Belajar Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brazil – Halaman all

    Kepala BP Taskin: Pemerintah Belajar Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brazil – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan Pemerintah  mempelajari upaya pengentasan kemiskinan dari Brazil dan China.

    Kedua negara tersebut, kata Budiman, berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan.

    Terdapat dua faktor utama yang membuat kedua negara tersebut berhasil dalam pengentasan kemiskinan, yakni data tunggal yang terintegrasi dan koordinasi yang solid antar lembaga pemerintah.

    “Berkaca dari pengalaman dua negara yang baru saja dikunjungi Pak Presiden Prabowo yaitu China dan Brazil, itu dua negara itu adalah dua negara yang dianggap berhasil atau sukses mengentaskan kemiskinan,” ujar Budiman usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Terpadu di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dirinya mengungkapkan pendekatan dua negara tersebut dalam mengurangi angka kemiskinan.

    Brazil, kata Budiman, dalam melakukan pengentasan kemiskinan lebih banyak mengandalkan perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) cash transfer maupun Bansos.

    Sementara China lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan rakyat melalui program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Mahzab pendekatan pengentasan kemiskinannya berbeda tapi kenapa sama-sama sukses? bukan karena soal pendekatannya berbeda tapi mereka punya metode yang sama metode yang apa? data yang dipadukan jadi satu, tidak berserahkan,” kata Budiman.

    Budiman mengungkapkan Pemerintah akan memperkuat integrasi data dan sinkronisasi antar lembaga untuk memperkuat pengentasan kemiskinan lebih efektif.

    “Semangat yang kami ambil dari Brazil dan China adalah pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dan keterpaduan antarlembaga untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia,” pungkasnya.
     

  • Bela Gus Miftah, PKB Minta Prabowo Tolak Pengunduran Diri Sang Penceramah Kaum Marjinal – Halaman all

    Bela Gus Miftah, PKB Minta Prabowo Tolak Pengunduran Diri Sang Penceramah Kaum Marjinal – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, meminta Presiden Prabowo Subianto tak menyetujui pengunduran diri Miftah Maulana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

    Jazilul menilai, Gus Miftah bisa memberikan kontribusi dan dukungan yang sangat besar kepada Prabowo untuk membangun keumatan. 

    ”Kami berharap agar Pak Prabowo tidak menerima pengunduran diri Gus Miftah, sebab sejatinya Gus Miftah ini juga pro wong cilik. Saya sangat yakin Gus Miftah akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keumatan,” kata Jazilul, dalam keterangannya pada Jumat (6/12/2024).

    Dia menegaskan, peristiwa cemoohan Gus Miftah terhadap pedagang es teh, Sunhaji, sejatinya sudah selesai karena keduanya sudah saling memaafkan.

    Lagipula, kata Jazilul, Gus Miftah dengan penuh kerendahan hati bersedia datang dan meminta maaf langsung ke kediaman Sunhaji. 

    Tidak hanya itu, Gus Miftah juga berencana menggelar pengajian akbar di kediaman Sunhaji. 

    ”Sebagai manusia, kita semua, siapa pun termasuk kiai, tidak luput dari salah. Kalau Gus Miftah dalam ceramahnya ada yang keseleo lidah, itu manusia. Toh beliau sudah bersedia meminta maaf langsung dan sudah dimaafkan. Tetapi saya yakin, jauh lebih banyak nasihat baik yang diberikan beliau selama ini,” ujar Jazilul.

    Menurutnya, kini kondisi Sunhaji menjadi sangat terangkat oleh peristiwa yang menjadi viral dan perbincangan publik tersebut. 

    ”Kita ambil hikmahnya saja dan kita jadikan pelajaran bersama. Pasti ada banyak hikmah di balik peristiwa ini. Kita jadi tahu, kiai itu guyonannya saja menjadi berkah, apalagi doa dan nasihat-nasihatnya,” ucapnya.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (6/4/2024).  (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow)

    Jazilul menambahkan, selama ini, Gus Miftah sangat digemari oleh kalangan wong cilik.

    Terbukti, dalam setiap pengajian yang digelarnya, tidak pernah sepi dan memberikan keberkahan bagi masyarakat. 

    ”Berapa banyak orang yang mendapatkan hikmah dan berkah dalam setiap kali Gus Miftah menggelar pengajian. Ada pedagang kecil yang bisa berjualan, dan banyak lagi, selain nasihat baik yang beliau sampaikan,” ungkapnya.

    Diketahui, Gus Miftah telah menyampaikan pengunduran diri setelah pernyataannya yang menghina pedagang es teh heboh di media sosial.

    “Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” kata Miftah dalam konferensi pers  di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, DI Yogyakarta, Jumat siang.

    Gus Miftah yang dikenal sebagai penceramah kaum marjinal itu menyampaikan, keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, termasuk permintaan dari Prabowo.

    “Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” ujar Miftah sembari terisak.

     

  • BNN RI dan Kementerian Imipas Bahas Skema Amnesti dan Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Kasus Narkoba – Halaman all

    BNN RI dan Kementerian Imipas Bahas Skema Amnesti dan Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Kasus Narkoba – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang disebabkan sebagian besar oleh kasus narkoba menjadi masalah yang telah mengakar. 

    Guna mengatasi hal tersebut secara konkret, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kementerian Hukum, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menggelar rapat bersama di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (4/12/2024)

    Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari tiga instansi tersebut membahas terkait rencana amnesti bagi warga binaan dengan kasus penyalahgunaan narkotika.

    Amnesti diajukan sebagai salah satu alternatif solusi over kapasitas Lapas dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum serta parameter yang jelas dan terukur.

    “Saya menyambut baik rencana ini karena pengguna narkoba adalah korban yang harus dipulihkan melalui rehabilitasi, namun proses seleksi dalam pemberian amnesti tentu harus dilakukan dengan benar,” tutur Kepala BNN RI Marthinus Hukom.

    Kepala BNN RI mengusulkan untuk turut melibatkan stakeholder lain seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan guna penyelenggaraan rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkoba yang akan mendapatkan amnesti.

    Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengingatkan untuk melakukan asesmen secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya tampung lembaga rehabilitasi yang ada di Indonesia dan biaya rehabilitasi yang merupakan tanggung jawab negara.

    Sementara itu, Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, berharap proses amnesti para warga binaan kasus narkoba yang akan ditindaklanjuti dengan rehabilitasi dapat segera terlaksana.

    Segera setelah pertemuan rapat ini, Ia meminta untuk dapat segera dilakukan pembentukan tim kecil untuk pelaksanaan teknis agar tepat sasaran.

    Dalam rapat tersebut, Kementerian Imipas yang diwakili oleh Plt. Dirjen Pemasyarakatan, Y. Ambeg Paramarta, juga menyatakan telah siap dengan data warga binaan.

    Data itulah yang nantinya akan menjadi dasar untuk dilakukan verifikasi oleh tim dan pendalaman sebelum akhirnya amnesti diberikan dan dilakukan rehabilitasi sesuai dengan kategorisasi yang telah dibuat.

    Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen BNN, Kementerian Hukum, dan Kementerian Imipas untuk menangani over kapasitas Lapas secara terintegrasi.

    Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi tekanan pada Lapas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengguna narkoba untuk menjalani pemulihan secara menyeluruh.

  • Wamendikdasmen Fajar Pastikan Dukungan Pemerintah Terhadap Pendidikan di Daerah 3T – Halaman all

    Wamendikdasmen Fajar Pastikan Dukungan Pemerintah Terhadap Pendidikan di Daerah 3T – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengunjungi lima sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (6/12/2024).

    Kunjungan ini menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

    Di sekolah-sekolah yang dikunjunginya, Wamendikdasmen mendengarkan langsung aspirasi guru dan peserta didik, menyampaikan kebijakan terbaru, hingga mengikuti aktivitas literasi bersama para siswa.

    Di hadapan para guru, Wamendikdasmen menyampaikan kesejahteraan guru ditingkatkan melalui sertifikasi.

    Sejauh ini ini kebijakan berlaku bagi guru non-ASN.

    “Lebih penting lagi, mulai 2025, guru ASN berkesempatan untuk ditugaskan di sekolah swasta.”

    “Dengan begitu, guru PPPK masih bisa mengajar sekolah swasta asalnya.”

    “Inilah rencana kebijakan kami sebagai bentuk keberpihakan menjawab kegelisahan guru non ASN di daerah 3T,” ujar Fajar seperti  di SMP Kristen 1 Mollo Selatan, dikutip Tribunnews.com dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Dalam suasana penuh keakraban di bawah pohon beringin, Wamendikdasmen bersama para guru dan siswa juga membacakan komitmen literasi guna menumbuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan pelajar.

    Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

    Di Sekolah SD GMIT (Gereja Masehi Injili Timur) SoE 1, kedatangan Wamen Fajar disambut dengan tarian sambutan daerah yang dipentaskan oleh peserta didik.

    Pada kesempatan ini, ia memperkenalkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai program untuk membentuk generasi unggul.

    “Program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan istirahat cepat, dalam kehidupan anak-anakku sehari-hari” ungkap Wamen Fajar kepada ratusan siswa yang berkumpul di halaman sekolah.

    Wamen Fajar melanjutkan kunjungannya ke Sekolah Bukti Bakti BCA, SD Inpres Nunumeo di Kota Soe, NTT.  

    Ia memuji kolaborasi dalam meningkatkan pendidikan bermutu di sekolah ini.

    Bahkan Wamen Fajar memuji inovasi sekolah yang memiliki Science Garden, ruang belajar terbuka untuk menanam dan mencintai alam.

    Salah seorang siswa dengan antusias menceritakan pengalamannya, “Sekolah ini menyenangkan. Karena bisa bercocok tanam, merawat dan mencintai alam.”

    Di belakang gedung SD Inpres ini terdapat Science Garden sebagai ruang didik bagi peserta didik untuk belajar mencintai alam.

    Di sekolah ini Wamendikdasmen juga menanam tanaman Ambupu, tanaman khas Timor Tengah Selatan.

    Kemudian, dua sekolah terakhir, Wamendikdasmen Fajar melanjutkan kunjungan kerja ke SMA 1 Soe dan SMP Muhammadiyah Kupang NTT.

  • Dr. Drs. H. Supian Suri, M.M. – Halaman all

    Dr. Drs. H. Supian Suri, M.M. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. Drs. H. Supian Suri, M.M. adalah calon wali kota pemenang Pilkada Depok 2024.

    Pria yang berpuluh tahun lamanya bekerja di pemerintahan Kota Depok ini merupakan anak dari pasangan Alm. H. Muhammad Ali dan ibu Almh. Hj. Lani Nihayati yang tak lain adalah mantan Kepala Desa.

    Supian Suri lahir pada tanggal 27 Februari 1975.

    Supian Suri diketahui menikah dengan Siti Barkah Hasanah, S.Ag., M.Ag.

    Pasangan Supian suri dan Siti Barkah Hasanah ini memiliki 2 orang anak.

    Mereka adalah Nurul Khaliza (18 tahun) dan Nurul Kamila (15 tahun).

    Pendidikan

    Supian Suri mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup beragam beragam.

    Dilansir dari Tribunnewswiki, Supian Suri mengenyam bangku pendidikan D4 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1999.

    Kemudian Supian Suri melanjutkan pendidikan S1 Keuangan Daerah di Institut Ilmu Pemerintahan pada 2002.

    Tak sampai di situ, Supian Suri lalu mengenyam pendidikan S2 Ilmu Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI pada tahun 2008.

    Bahkan, Supian Suri menyelesaikan pendidikan S3 Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ditempuhnya sejak tahun 2019.

    Karier

    Dilansir dari laman supiansuriuntukdepok.com, Supian Suri mencantumkan daftar karier yang pernah ia tapaki.

    Berikut karier lengkap yang pernah dilewati oleh Supian Suri:

    Staff

    1999 Staf Sekretaris Daerah Kota Bekasi

    2000 Ajudan Wakil Wali Kota Depok

    Eselon IV

    2002 Sekretaris Lurah Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya

    2005 Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah

    2006 Lurah Tugu Kecamatan Cimanggis dan Lurah Jatimulya Kecamatan Cilodong

    Eselon IIIb

    2011 Kepala Bidang Pendapatan II Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

    2014 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

    Eselon IIa

    2014 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

    2016 Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKSDM)

    Eselon IIIa

    2017 Kepala BKPSDM 

    2019 Plt. Kepala DPUPR

    2020 Plt. Camat Cimanggis

    2020 Plt. Kepala DPMPTSP

    2021 Plt. Kepala Dinkes

    Organisasi

    Pengalaman Organisasi

    2017 – sekarang

    Ketua KORPRI Kota Depok

    2017 – 2021

    Wakil Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok

    2018 – sekarang

    Bendahara Kumpulan Orang-orang Depok (KOOD)

    2018 – 2022

    Ketua III Bidang Sarana dan Prasarana Persatuan Bola Volly Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Depok

    2020 – sekarang

    Pembina Jabar Bergerak – Kota Depok

    2021 – sekarang

    Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Depok

    2021 – 2025

    Penasehat Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Depok

    2022 – sekarang

    Pengurus Kwartir Cabang Pramuka Kota Depok

    2022 – 2026

    Dewaan Pembina Komite Olah Raga Masyarakat (KORMI) Kota Depok

    2022 – 2026

    Ketua Dewan Kehormatan AsKot PSSI Kota Depok

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tanggal penyampaian 27 Maret 2024/Periodik – 2023, Supian Suri memiliki harta Rp 7.881.984.315.

    Supian Sui juga mencantumkan jumlah hutang sebesar Rp 287.171.922:

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Supian Suri yang dikutip dari e-LHKPN miliknya:

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.951.783.000

    1. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 568.300.000

    2. Tanah Seluas 760 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.415.120.000

    3. Tanah Seluas 584 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.087.408.000

    4. Tanah Seluas 542 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 1.091.046.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp. 2.177.000.000

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 612.909.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 774.700.000

    1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

    2. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

    3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    4. MOBIL, TOYOTA GR SPORT VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 524.700.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 435.673.237

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 8.169.156.237

    III. HUTANG Rp. 287.171.922

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.881.984.315

    (TRIBUNNEWS.COM/Ika Wahyuningsih)

  • TERNYATA Ada Dirjen Komidigi Diperiksa Polisi di Kasus Judi Online, Sosoknya Misterius – Halaman all

    TERNYATA Ada Dirjen Komidigi Diperiksa Polisi di Kasus Judi Online, Sosoknya Misterius – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengakui pihaknya telah memeriksa seorang direktur jenderal (dirjen) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online di Kementerian Komdigi.

    Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

    Hanya saja, Wira enggan membeberkan sosok dirjen yang sudah dimintai keterangan tersebut.

    “Kemarin (Kamis) dirjennya sudah diperiksa,” sambung Wira.

    Hasil pemeriksaan dari penyidik Subdit Jatanras juga tidak dijelaskan.

    Yang jelas, sosok Dirjen Komdigi tersebut sejauh ini masih berstatus sebagai saksi.

    “Masih saksi,” ucap Kombes Wira.

    24 Tersangka Berbagi Peran

    Sebanyak 24 orang telah ditangkap Polda Metro Jaya dan empat tersangka lainnya masih diburu atau masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam pengusutan kasus perlidungan situs judi online yang melibatkan sejumlah pegawai dan staf ahli Kemkominfo atau yang sekarang berganti nama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi).  

    Rincian dari para tersangka yakni pegawai Komdigi berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR. 

    Kemudian, satu staf ahli Komdigi, berinisial Adhi Kismanto alias AK.

    Sisanya warga sipil ialah A, BN, HE dan J (DPO), B, BS, HF, BK, JH (DPO), F (DPO), C (DPO), A alias M, MN, dan DM, AJ, DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, RR, D, E, dan T.

    Para pelaku mempunyai perannya masing-masing dalam melakukan aksi kejahatan judi online ini.

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menyebut tersangka berinisial A, BN, HE, dan J (DPO) berperan sebagai bandar atau pengelola situs judi.

    Lalu, 7 tersangka yakni B, BS, HF, BK, JH (DPO), F (DPO), dan C (DPO) berperan sebagai agen yang mencari situs judi online.

    Berikutnya, 3 tersangka yakni M, MN, dan DM berperan sebagai pengepul situs judi dan menampung uang setoran dari para agen.

    Kemudian, 2 tersangka yakni AK dan J berperan melakukan verifikasi situs judi online agar tak diblokir.

    Selanjutnya, tersangka berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR berperan memilah situs yang diblokir atatersangka u tidak diblokir.

    Sausana ruko nomor 39 di komplek Ruko Rose Garden 5, Grand Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (6/11/2024). Petugas Polda Metro Jaya sempat menggeledah ruko tersebut pada 1 November 2024, karena diduga jadi Kantor Satelit pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) melakukan penyalahgunaan pemblokiran situs judi online. (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

    Adapun tersangka berinisial D dan E yang berperan melakukan TPPU serta pelaku berinisial T yang berwenang menjaga situs judi online.

    “Oknum dari internal komdigi yang berperan menjaga website itu agar tak diblokir,” kata Karyoto dalam jumpa pers.

    Para Tersangka dikenakan Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

    Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun. (Tim Tribunnews).

  • Korupsi Timah, Harvey Moeis Sebut Imbalan Rp 100 Juta Per Bulan Dari Bos Smelter Sebagai Uang Jajan – Halaman all

    Korupsi Timah, Harvey Moeis Sebut Imbalan Rp 100 Juta Per Bulan Dari Bos Smelter Sebagai Uang Jajan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Suami artis Sandra Dewi sekaligus terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moies menganggap imbalan Rp 100 juta yang didapat dari Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta sebagai uang jajan.

    Hal itu diungkapkan Harvey saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang kasus korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Awalnya Hakim Anggota Jaini Basir bertanya kepada Harvey Moeis perihal alasannya kerap bekerja dan membantu Suparta hingga mendapatkan imbalan saat menjalankan bisnis pertambangan timah di PT RBT.

    Menyikapi pertanyaan Hakim, Harvey Moeis membantah jika dirinya selama ini bekerja dengan Suparta melainkan hanya sekadar membantu bos PT RBT tersebut.

    “Izin Yang Mulia saya tidak pernah bekerja di Pak Suparta. Saya juga tidak diminta membantu, saya diminta belajar kalau bantu saya tolak Yang Mulia,” kata Harvey.

    Kendati demikian, Hakim Jaini Basir tak meyakini begitu saja pernyataan dari Harvey Moeis.

    Pasalnya menurut Hakim terdakwa mendapat imbalan cukup besar yakni Rp 50 hingga 100 juta dari Suparta setiap bulannya.

    “Bahasannya seperti itu, tapi kan kenyataannya diberikan uang, ada diberi uang, atau saudara Rp 50 juta atau Rp 100 juta dikasih sebulan itu menganggapnya sebagai uang jajan saja bukan sebagai apa?” tanya Hakim.

    Harvey kemudian menyebut bahwa uang puluhan hingga ratusan juta tersebut ia anggap hanya sebagai uang jajan lantaran Suparta dirinya anggap seperti paman sendiri.

    “Beliau saya anggap paman sendiri, jadi saya dikasih uang jajan saja Yang Mulia, saya anggapnya itu, itu pun beliau gak kasih tau ke saya, main kirim-kirim saja,” katanya.

    Sebagai informasi, Harvey Moeis dalam perkara korupsi tata niaga timah didakwa atas perbuatannya mengkoordinir uang pengamanan penambangan timah ilegal.

    Atas perbuatannya, dia dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait dugaan korupsi.

    Selain itu, dia juga didakwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perbuatannya menyamarkan hasil tindak pidana korupsi, yakni Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Terkait perkara ini, berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, kerugian keuangan negara akibat pengelolaan timah dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun. 

    Perhitungan itu didasarkan pada Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah yang tertuang dalam Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tertanggal 28 Mei.

    Kerugian negara yang dimaksud jaksa, di antaranya meliputi kerugian atas kerja sama penyewaan alat hingga pembayaran bijih timah. 

    Tak hanya itu, jaksa juga mengungkapkan, kerugian negara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan nilainya mencapai Rp 271 triliun.

    Hal itu sebagaimana hasil hitungan ahli lingkungan hidup.