Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Ketua Banggar DPR: Pemberlakuan PPN 12 Persen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

    Ketua Banggar DPR: Pemberlakuan PPN 12 Persen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3 persen dari target penerimaan pajak 2024. 

    Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya. 

    Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. 

    Maka, kata Said, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12?alah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan Pemerintah. 

    “Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Said Abdullah, Minggu (8/12/2024).

    Said menambahkan, meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN.

    Antara lain: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, danf atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    Selain barang barang diatas, lanjut Said, semuanya dikenakan PPN menjadi 12%, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.

    “Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi,” terangnya.

    Namun, Jika dalam kenaikan PPN hanya PPNBM saja yang dinaikkan, maka tidak akan mampu mendongkrak target penerimaan pajak tahun 2025 sesuai UU APBN 2025. sebab PPNBM rata – rata saja sejak 2013 – 2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2%, hanya 1,3% (PPnBM dalam negeri + PPnBM Impor).

    “Perlu kami tekankan penerimaan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi. Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” kata dia.

    Kader PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, bahwa rencana penerimaan pajak tahun 2025, dengan skenario PPN menjadi 12% salah satunya untuk membiayai program – program prioritas diantaranya: Makan Bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah Rp. 1,8 triliun Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun, selain itu melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Banggar DPR memahami bahwa sejak 2018 hingga 2023, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun sebesar 9 juta jiwa, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa. 

    Hal ini berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang menunjukkan pelemahan daya beli di kalangan masyarakat terutama di menengah bawah.

    “Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif,” ujar Said.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli,” sambung dia.

    Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk membantu masyarakat, terutama kelas menengah dan miskin, mengatasi dampak dari kenaikan PPN:

    1. Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

    2. Subsidi bbm, gas lpg listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.

    3. Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal secara hari hari.

    4. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.

    5. Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak menengah bawah.

    6. Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.

    7. Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    8. Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.

  • Berikan Pengalaman Kerja untuk Mahasiswa, Transformasi Perguruan Tinggi Tingkatkan Daya Saing Bangsa – Halaman all

    Berikan Pengalaman Kerja untuk Mahasiswa, Transformasi Perguruan Tinggi Tingkatkan Daya Saing Bangsa – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rentokil Initial Indonesia dan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerjasama program nagang dan Studi/Proyek Independen Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), yang akan berlangsung dari 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2026.

    Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani ini merupakan bagian dari Program Magang dan Studi/Proyek Independen Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), yang akan berlangsung dari 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2026.

    Kerjasama antara entitas bisnis dan akademisi ini bertujuan untuk mendorong, mempercepat, dan memfasilitasi transformasi perguruan tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa. 

    “Percepatan transformasi perguruan tinggi saat ini diwujudkan melalui kolaborasi erat dengan dunia usaha, dunia industri, dan universitas kelas dunia (QS100 by subject),” ujar Suryo Wiyono MS Minggu (8/12/2024).

    Dikatakannya,kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika kehidupan masyarakat. 

    “Kolaborasi ini penting untuk memastikan lulusan IPB memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” ujar Suryo.

    Sementara itu, Hei Susanto, Managing Director Rentokil Initial Indonesia percaya kerja sama ini tidak hanya memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa.

    “Tetapi juga membantu menciptakan generasi yang siap bersaing di masa depan,” katanya.

  • Rektor Universitas LIA : Perguruan Tinggi Ciptakan Lulusan Berkualitas dan Siap Bersaing Global – Halaman all

    Rektor Universitas LIA : Perguruan Tinggi Ciptakan Lulusan Berkualitas dan Siap Bersaing Global – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Institusi perguruan tinggi  institusi dituntut tidak hanya mencetak lulusan berkualitas namun juga yang dapat bersaing di tingkat nasional namun internasional.

    Hal ini dikatakan Rektor Universitas LIA, Dr Siti Yulidhar Harunasari M.Pd dalam sambutan saat menggelar Wisuda II untuk program D3 Bahasa Inggris, S1 Bahasa Inggris, dan S1 Bahasa Jepang di Balai Komando, Cijantung, Jakarta Timur belum lama ini.

    “Untuk mencapai yang diharapkan, kami memperkuat perannya sebagai institusi pendidikan yang unggul dan inovatif, membawa langkah baru menuju masa depan,” kata Dr Siti dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2024).

    Rektor juga menyampaikan realisasi program UL-CCC 2+2 joint program yang memungkinkan mahasiswa menjalani dua tahun studi di Indonesia dan dua tahun di Jepang dilengkapi dengan magang.

    “Mahasiswa juga berpeluang memperoleh Gijinkoku Visa, yang membuka akses kerja profesional di Jepang pada bidang komputer, bisnis internasional, dan desain,” katanya.

    Prestasi lain yang membanggakan adalah pengiriman mahasiswa untuk program pertukaran di Kanda University of International Studies dan Kochi University, serta keberhasilan Universitas LIA menjadi tuan rumah International Conference on English Language and Linguistics (ICELL) pertama.

    “ICELL kedua direncanakan akan berlangsung di Vietnam pada tahun 2025. Universitas LIA juga turut berperan aktif sebagai co-host dalam International Conference on Sustainability, Environment and Technology (IC-SET) di Hongaria, serta dalam Tohoku University Interdisciplinary International Seminar (TUIIS) ke-5 di Sendai, Jepang,” katanya.

    Acara wisuda ini dihadiri oleh Badan Penyelenggara Universitas LIA, yaitu Yayasan LIA, perwakilan LLDIKTI Wilayah III, perwakilan perguruan tinggi mitra, serta tamu undangan dari berbagai instansi yang bekerja sama dengan Universitas LIA.

    Rektor juga menyampaikan harapan besar kepada para lulusan program Sarjana dan Ahli Madya ini, yang diharapkan akan segera diikuti oleh lulusan dari program studi baru, yakni Desain Komunikasi Visual (DKV), Sistem Informasi (SI), Informatika, dan Bisnis Digital.

    “Program-program yang baru dimulai pada tahun akademik ini dirancang untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi di bidang teknologi, bisnis, dan desain,” katanya.

    Tri Munanto, perwakilan LLDIKTI Wilayah III, memberikan motivasi kepada para lulusan untuk terus berinovasi dan beradaptasi di dunia kerja yang kompetitif.

    Ketua Pengurus Yayasan LIA, Prof. Dr. Ilza Mayuni, menegaskan komitmen Yayasan LIA untuk terus mendukung peningkatan kualitas proses pendidikan dan hasil pembelajaran di Universitas LIA.

  • Singgung Kasus Ferdy Sambo, YLBHI Desak Polri Segera Tetapkan Aipda Robig Tersangka Tewasnya Pelajar – Halaman all

    Singgung Kasus Ferdy Sambo, YLBHI Desak Polri Segera Tetapkan Aipda Robig Tersangka Tewasnya Pelajar – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mendesak Polri menetapkan oknum anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin sebagai tersangka kasus tewasnya pelajar SMK Gamma Rizkiyanata (17) akibat luka tembak di pinggul.

    Diketahui Aipda Robig menembak Gamma hingga tewas pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

    Namun, hingga kini Aipda Robig belum ditetapkan menjadi tersangka. 

    “Soal Gamma dan Robig ini jelas sekali kalau memang benar belum ditetapkan tersangka ini sangat keterlaluan. Berarti kepolisian tidak melakukan kewajiban hukumnya, tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata Isnur saat dihubungi, Minggu (8/12/2024).

    Menurut dia, lambannya penetapan tersangka merupakan bagian dari perlindungan kepada pelaku kejahatan. 

    “Ini bagian dari impunitas yang sangat-sangat ditentang karena tugas kepolisian adalah menegakkan hukum. Ini ada hukum yang tidak tegak di mana ada pembunuh, ada penembak tapi masih belum ada penetapan tersangka dan kami khawatir bahwa ini juga proses hukumnya penyidikan tidak tegas,” terangnya. 

    Isnur mendesak proses hukum bukan hanya untuk Aipda Robig. 

    “Dan yang kedua proses hukumnya bukan hanya kepada Aipda ini. Tapi juga Kapolrestabes dan timnya yang kemudian kemarin kita melihat ada upaya menutupi perkara. Ada upaya membuat fitnah dan rekayasa,” terangnya. 

    Menurut Isnur mereka harus juga diperiksa secara etik kepegawaian dan juga pidana.

    Karena mereka melakukan penghalang-halangan penyidikan.

    “Ini seperti-seperti perkara Ferdy Sambo di mana orang-orang yang melakukan penghilangan barang bukti melakukan rekayasa menutupi perkara juga diberikan sanksi dan diproses pidana. Jadi kita harus menetapkan perkara yang sama dalam perkara Sambo dengan perkara yang menimpa Gamma,” ujarnya. 

    Diketahui insiden penembakan oleh oknum polisi terhadap seorang siswa terjadi pada Minggu (24/11/2024) dini hari di depan Alfamart Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang.

    Gamma ditembak di bagian pinggul oleh Aipda Robig karena diduga melakukan penyerangan terhadap polisi tersebut.

    Akibat tindakan itu, Aipda Robig kini ditahan Pengamanan Internal (Paminal) Propam Polda Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Korban, yang merupakan siswa kelas 11 Teknik Mesin SMKN 4 Semarang, dikenal sebagai siswa yang baik dan berprestasi.

    Gamma adalah anggota Paskibraka SMKN 4 dan telah mengikuti berbagai kompetisi, termasuk memenangkan juara 3 di ajang Porsimaptar Oktober 2024.

    Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 4, Agus Riswantini, menyebut Gamma dan dua siswa lainnya yang menjadi korban luka dalam kejadian ini bukan anggota gangster.

    “Di sekolah, mereka anak-anak baik, giat latihan Paskibraka, dan tidak pernah ada masalah akademis maupun pelanggaran,” ujar Agus, dikutip dari TribunJateng.com.

  • Suriah Memanas, Kemlu RI Serukan Jaminan Pelindungan Warga Sipil Sesuai Hukum Internasional – Halaman all

    Suriah Memanas, Kemlu RI Serukan Jaminan Pelindungan Warga Sipil Sesuai Hukum Internasional – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) menyerukan semua pihak untuk menjamin pelindungan warga sipil imbas memanasnya kondisi di Damaskus, ibu kota Suriah.

    “Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional,” kata Kemlu RI dalam keterangan yang diunggah di sosial media X, Minggu (8/12/2024). 

    Kemlu menegaskan Indonesia mengikuti secara seksama perkembangan di Suriah dan mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap keamanan regional.

    Selain itu, Indonesia pun mengkhawatirkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan akibat krisis pemerintahan di Suriah.

    “Krisis di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui suatu proses transisi yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah yang tetap menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Suriah,” kata Kemlu. 

    Atas hal itu, Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menjamin perlindungan warga sipil. 

    Sesuai dengan hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional.

    “KBRI Damaskus telah mengambil semua langkah yang dipandang perlu untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke tempat yang lebih aman, jika situasi keamanan memburuk,” tulis keterangan Kemlu RI. 

    Diketahui kondisi di Damaskus, ibu kota Suriah, semakin memanas setelah kelompok oposisi mengambil alih gedung radio dan saluran televisi pemerintah pada Minggu, 8 Desember 2024.

    Kejadian ini menunjukkan perubahan signifikan dalam situasi politik dan keamanan di negara yang telah dilanda konflik berkepanjangan ini.

    Kelompok oposisi tidak hanya berhasil merebut gedung tersebut, tetapi juga melakukan siaran langsung di televisi publik.

    Dalam siaran itu, mereka mengeklaim bahwa Presiden Bashar Assad telah digulingkan dan semua tahanan di penjara dibebaskan.

  • KontraS: Polri Kerap Salahgunakan ‘Jiwa Korsa’ untuk Lindungi Anggota Bersalah – Halaman all

    KontraS: Polri Kerap Salahgunakan ‘Jiwa Korsa’ untuk Lindungi Anggota Bersalah – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti soal lemahnya pengawasan, baik internal maupun eksternal Polri, sehingga menimbulkan banyaknya anggota yang melakukan pelanggaran.

    Wakil Koordinator KontraS, Andi Muhammad Rezaldy mengatakan budaya saling melindungi satuan atau membebaskan anggota yang bersalah dari hukuman (impunitas) di tubuh Korps Bhayangkara sudah menjadi rahasia umum.

    Hal ini sering kali membuat Polri kerap menyalahgunakan sembagat kebersamaan atau yang dikenal dengan Jiwa Korsa.

    “Soal adanya upaya melindungi sesama satu kesatuan, ini juga menunjukkan bahwa ada jiwa korsa kesatuan yang disalahgunakan sehingga ada potensi ada peristiwa yang kemudian ini menjadi problem yang sangat akut di dalam kepolisian,” kata Andi dalam diskusi virtual bertemakan Darurat Reformasi Polri, Minggu (8/12/2024).

    Meski sudah ada aturan yang membatasi kewenangan anggota Polri, namun Andi berpendapat polisi cenderung menggunakan penggunaan kekuatan yang sangat eksesif dan mengakibatkan banyak peristiwa baik kekerasan maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia.

    “Bahkan, dalam berbagai peristiwa yang dialami oleh organisasi masyarakat sipil atau publik, ketika mereka mau mengajukan laporan ke institusi kepolisian sering kali mengalami penolakan, ataupun jika diterima itu prosesnya sangatlah lama,” ucapnya.

    Di sisi lain, Andi mengatakan beberapa kasus yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelakunya pun tak ada sanksi tegas, melainkan cenderung melindungi para anggota yang bersalah tersebut.

    “Tidak jarang juga walaupun diterima dan diproses, anggota kepolisian yang bertanggung jawab itu diproses hanya (dihukum) secara etik ataupun disiplin, itu pun anggota-anggota yang diproses hanya di level tingkat rendah, anggota tingkat yang punya level lebih tinggi yang harusnya juga bertanggungjawab tetapi tidak diproses atau diseret melalui mekanisme peradilan pidana,” ungkapnya.

    Sehingga, Andi mengatakan sehingga hal tersebut menjadi masalah kronis dalam internal kepolisian. Publik pun secara terang-terangan kecewa dengan kinerja kepolisian yang kerap menyalahgunakan wewenang.

    “Contohnya munculnya tagar (#) 1 hari 1 oknum, bahkan ada yang mengatakan oknum jika dikumpulkan berkaitan masalah kepolisian itu sudah menjadi mabes dan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada persoalan yang mendasar, ada yang akut yang perlu ada intervensi negara untuk mengungkap berbagai masalah yang ada dan menyelesaikan,” tuturnya.

    Dalam hal ini, KontraS sendiri mencatat ada 410 orang tewas akibat mendapat kekerasan dari aparat kepolisian sejak 2020 sampai 2024.

    Misalnya periode tahun 2020-2024 itu terjadi peristiwa sebanyak 353 peristiwa kekerasan dengan mengakibatkan korban tewas 410 orang,” kata Andi.

    Andi menyebut dari ratusan orang yang tewas tersebut, puluhan di antaranya terkait peristiwa pembunuhan di luar hukum atau extra judicial killing.

    “jika kami detilka terkait dengan peristiwa EJK dari Desember 2023 sampai November 2024, itu terdapat 45 peristiwa EJK dengan mengakibatkan 47 korban tewas, beberapa di antaranya 27 merupakan tindakan terkait tindakan kriminal dan 20 lainnya tak terkait dengan tindakan kriminal,” ucapnya.

  • Sederet Kasus Penyalahgunaan Senpi Polisi, YLBHI: Saat Ini Sudah Darurat Kesewenang-wenangan – Halaman all

    Sederet Kasus Penyalahgunaan Senpi Polisi, YLBHI: Saat Ini Sudah Darurat Kesewenang-wenangan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti soal kasus-kasus penyalahgunaan senjata api (senpi) yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

    Hal ini buntut terjadinya sejumlah kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian baik terhadap sesama polisi hingga warga sipil beberapa waktu terakhir salah satunya penembakan terhadap seorang pelajar hingga tewas di Semarang, Jawa Tengah.

    Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana menyebut penyalahgunaan senpi ini merupakan buntut dari masalah pengawasan terhadap Korps Bhayangkara itu sendiri sehingga rentan menyalahgunakan wewenang dan bersikap sewenang-wenang.

    “Saya ingin kemudian mengatakan hari ini itu situasinya darurat terkait dengan kesewenang-wenangan penyalahgunaan senjata api oleh kepolisian,” kata Arif dalam konferensi pers virtual bertemakan Darurat Reformasi Polri, Minggu (8/12/2024).

    Dia bahkan setuju soal usulan melucuti polisi dari senjata api dalam bentuk evaluasi penggunaan senjata. Hal ini karena diakuinya tak semua anggota memerlukan senpi dalam bertugas.

    “Apakah kita butuh desakan untuk melucuti senjata kepolisian, saya kira ini penting untuk dipertimbangkan dan harus ditindaklanjuti, karena tidak semua fungsi kepolisian itu membutuhkan senjata api,” ucapnya.

    “Fungsi-fungsi pelayanan masyarakat, Sumber Daya Manusia, misalkan Korlantas itu tidak membutuhkan sebetulnya senjata api, maka dari itu penting untuk sekali lagi pesannya adalah melakukan evaluasi terhadap penggunaan senpi oleh kepolisian,” sambungnya.

    Bahkan, kata Arif, banyaknya kasus extra judicial killing yang terjadi beberapa waktu terakhir semakin menunjukan bahwa penggunaan senjata secara berlebihan masih menjadi masalah di tubuh Polri.

    Arif menyebut jika polisi hari ini bisa disebut militeristik karena kerap menggunakan kekerasan dengan dalih penegakkan hukum.

    “Reformasi di tubuh kepolisian yang hari ini kita melihat tidak sejalan dengan semangat mendorong reformasi polisi yang tujuannya agar polisi itu demokratis, dan menghormati HAM, dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan seperti pada masa orde baru ketika mereka ada satu atap di bawah ABRI, sangat militeristik,” tuturnya.

    “Tapi, yang kita lihat hari ini polisi sangat militeristik, pendekatan kekerasan menggunakan senjata itu sangat mudah dilakukan,” ucapnya.

    Polisi Tembak Polisi hingga Siswa SMK dan Pencuri Sawit

    Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali disorot publik setelah adanya sederet peristiwa penembakan yang mengakibatkan sasarannya meninggal dunia atau tewas.

    Dalam kurun waktu satu bulan, setidaknya ada kasus penembakan dengan senjata api dilakukan polisi.

    Pertama, kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Utara.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Pores Solok Selatan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ulil Ryanto Anshar tewas ditembak oleh rekan seprofesinya yakni Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar.

    Aksi polisi tembak polisi itu terjadi di halaman kantor Polres Solok Selatan pada Jumat dini hari, 22 November 2024. 

    Penembakan itu diduga terkait penanganan kasus tambang galian C ilegal dan penangkapan terduga pelaku.

    Kedua, selang dua hari kemudian, seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang bernama Gamma Rizkynata Oktavandy alias Gamma (17) tewas ditembak anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenuddin di Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu dini hari (24/11/2024).

    Menurut pembelaan Polrestabes Semarang, personelnya, Aipda Robig melepaskan timah panas ke siswa SMK itu lantaran melawan saat dilerai dari tawuran.

    Namun, belakangan terungkap dari CCTV dan pemeriksaan Propam bahwa penembakan itu yang dilakukan tidak terkait tawuran, melainkan Aipda Robig tidak terima sepeda motornya terpepet oleh sepeda motor remaja tersebut.

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar (tengah) bersama Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Aris Supriyono (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). RDP tersebut membahas peristiwa penembakan terhadap siswa SMK berinisial GRO hingga meninggal dunia oleh oknum anggota polisi berinisial Aipda RZ. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Ketiga, belum genap 24 jam setelah kejadian di Semarang, peristiwa polisi tembak warga sipil kembali terjadi di Bangka Belitung. 

    Kali ini korbannya seorang warga Dusun Sungkai Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, atas nama Beni.

    Korban tewas didor personel Satuan Brimob Polda Bangka Belitung saat mencuri sawit di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bumi Permai Lestasi (BPL) pada Minggu, 24 November 2024 sekitar 16.00 WIB.

    Kepala Kabid Hujas Polda Bangka Belitung, Kombes Fauzan Sukmawansyah mengatakan peristiwa pembunuhan polisi terhadap warga sipil bermula saat satuan Brimob menindaklanjuti laporan pihak perusahaan yang melaporkan telah terjadi pencurian di wilayah perkebunan perusahaan, tepatnya di blok X12 Divisi 1 Ledong West Selatan.

    Personel Brimob dan staf assisten PT BPL, kata Fauzan, kemudian mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada lima orang pencuri sedang menjalankan aksinya. 

    Para pelaku kemudian berusaha melarikan diri setelah aksi pencurian yang dilakukan diketahui. 

    Para personel Brimob dan staf assisten PT BPL sempat memberikan imbauan untuk berhenti.

    Bahkan sudah diberikan tembakan peringatan sebanyak 12 kali.

    Menurut Fauzan, personel pengamanan akhirnya melakukan penembakan dengan maskud untuk melumpuhkan para pencuri tersebut. Dan peluru akhirnya menyasar tubuh Beni. 

    DPR Minta Penggunaan Senpi Polisi Dievaluasi

    Lokasi penembakan korban versi polisi di Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Selasa (26/11/2024). (TRIBUNJATENG.COM/IWAN ARIFIANTO)

    Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyebut Komisi III akan memanggil sejumlah petinggi Polri guna membahas evaluasi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian.

    Rudi mengatakan, pemanggilan ini dilakukan Komisi III DPR menyusul beberapa peristiwa yang dinilai mencederai institusi Polri.

    “Pejabat utama terkait akan kita panggil misalnya Kadiv Propamnya, Irwasumnya, semua pejabat tinggi, pejabat utama Polri,” kata Rudianto, saat dihubungi pada Sabtu (7/12/2024).

    Menurutnya, penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian selama ini banyak yang tidak sesuai aturan maupun Undang-Undang.

    Rudi menyoroti sejumlah insiden, termasuk kasus polisi menembak sesama polisi di Sumatera Barat dan peristiwa polisi menembak pelajar di Semarang. 

    Menurutnya, insiden-insiden tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan senjata api.

    “Ini sangat mencoreng mencederai institusi Polri. Kalau tidak berbenah, maka kejadian-kejadian ini bisa saja terjadi 2-3 bulan ke depan,” ujar Rudi.

    Rudi juga menegaskan pentingnya pengendalian ketat terhadap penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. 

    Dia mengusulkan agar Polri mengevaluasi unit-unit tertentu yang tidak membutuhkan senjata api dalam tugasnya.

    Rudi menambahkan bahwa pemanggilan ini rencananya dilakukan setelah masa reses anggota DPR. 

     

  • Hargai Gus Miftah Mundur, Prabowo: Jarang di Indonesia Orang Merasa Salah Mengundurkan Diri – Halaman all

    Hargai Gus Miftah Mundur, Prabowo: Jarang di Indonesia Orang Merasa Salah Mengundurkan Diri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menghargai mundurnya Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Gus Miftah mundur setelah ucapannya kepada penjual es teh bernama Sunhaji menjadi polemik di masyarakat.

    Prabowo menghargai pilihan Gus Miftah mundur dari jabatan yang diembannya.

    “Saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan ksatria.”

    “Beliau sadar salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri, saya kira kita hargai sikap ksatria itu,” ungkap Prabowo dalam keterangannya di depan awak media, Jumat (6/12/2024).

    Prabowo mengenal Gus Miftah sebagai pendakwah yang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah.

    “Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina,” ujar Prabowo.

    Tetapi, Prabowo menghargai keputusan pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji itu.

    Sebab, jarang dijumpai Indonesia seorang pejabat berani mundur setelah melakukan kesalahan.

    “Terlepas mungkin ya salah ucap, beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri.”

    “Di Indonesia juga jarang orang merasa salah bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya, jadi kita hargai itu,” pungkas Prabowo.

    Pengunduran Diri Gus Miftah

    Sebelumnya, Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di tengah kasus penghinaan terhadap penjual es.

    “Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers  di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun termasuk dari presiden Prabowo.

    “Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” ujar Miftah.

    Gus Miftah mengatakan, keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur.

    “Melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam,” ujarnya.

    Gus Miftah mengatakan seorang berjiwa besar pernah berkata kalau jabatan itu adalah titipan sementara, itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan.

    “Oleh karena itu sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa berikan manfaat,” ujar Gus Miftah.

    Gus Miftah dalam acara Magelang Bersholawat yang digelar pada 20 November 2024 lalu. (YouTube Gus Yusuf Channel)

    PBNU Juga Hargai Keputusan Gus Miftah

    Di sisi lain, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi juga menghargai keputusan Gus Miftah mundur dari jabatannya tersebut.

    “Itu hak beliau (mundur dari Utusan Khusus Presiden) dan kita hormati sebagai sikap ksatria yang bertanggung jawab.”

    “Meskipun sesungguhnya itu satu ke-khilafan yg tidak disengaja, tapi beliau berbesar hati mengundurkan diri secara terhormat, menurut saya itu sikap mulia dan ksatria,” kata Fahrur saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (8/12/2024).

    Fahrur mengatakan sejatinya dalam berdakwah, setiap orang harus mengutamakan kelembutan dan adab seperti Nabi Muhammad SAW.

    “Semoga beliau terus diberi kekuatan lahir batin untuk tetap eksis berdakwah dan mengajarkan kebaikan kepada masyarakat,” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Abdi Ryanda Shakti)

  • VIDEO Budiman Sudjatmiko Pastikan Data Tunggal Kemiskinan Tersedia Januari 2025 – Halaman all

    VIDEO Budiman Sudjatmiko Pastikan Data Tunggal Kemiskinan Tersedia Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memimpin rapat koordinasi penyelarasan data terpadu pensasaran program kemiskinan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Budiman Sudjatmiko mengatakan Satu Data Tunggal yang saat ini sedang diselaraskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tahun 2025 mendatang sudah bisa digunakan.

    Rapat koordinasi ini bertujuan menyelaraskan data untuk data tunggal terpadu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Data yang diselaraskan ini nantinya akan dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

    Data tunggal ini nantinya akan digunakan oleh berbagai kementerian/lembaga untuk menjalankan program – program kerja mereka, termasuk perihal pengentasan kemiskinan dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota, serta pemberian bantuan sosial, maupun subsidi BBM bagi masyarakat.

    Pemerintah bakal mengintegrasikan seluruh data masyarakat pada data tunggal terpadu.

    Data terpadu tersebut bakal digunakan sebagai acuan pemberian bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah.

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan Data Terpadu tersebut pada akhir tahun 2024.

    “Targetnya dua minggu ini. Artinya sebelum ayam berkokok di tanggal 1 Januari 2025,” ujar Budiman di Kantor Kemenko PMK, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut diungkapkan oleh Budiman usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Terpadu di Kantor Kemenko PMK.

    Data tersebut, kata Budiman, berasal dari data-data yang dihimpun dari berbagai Kementerian dan lembaga.

    Langkah integrasi data ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih data bantuan kepada masyarakat.

    “Semuanya, semuanya data. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih. Tidak ada lagi mismatch. Ketidakcocokan. Tidak ada lagi satu program tertentu,” tuturnya.

    Sejauh ini, Budiman mengungkapkan ada 154 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di 27 Kementerian dan lembaga.

    “Nah, ini harus didata semua ini. Kira-kira gitu Jangan sampai ada yang satu orang menerima banyak hal. Ada juga kasus-kasus yang seperti itu kan. Kita harus meminimalisir seperti itu,” jelasnya.

    Rapat ini dihadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPS, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Tenaga Kerja.

     

     

  • Ketentuan Pakaian SKB CPNS 2024: Aturan untuk Pria dan Wanita – Halaman all

    Ketentuan Pakaian SKB CPNS 2024: Aturan untuk Pria dan Wanita – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 akan dimulai pada tanggal 9 Desember 2024.

    Sebagai peserta SKB, ada sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi, terutama terkait dengan pakaian yang harus dikenakan saat ujian.

    Artikel ini akan menjelaskan secara perinci ketentuan pakaian untuk pria dan wanita, serta peraturan lainnya yang perlu diperhatikan.

    Apa Saja Ketentuan Pakaian untuk Peserta SKB CPNS?

    Peserta SKB diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang rapi dan sopan.

    Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang profesional selama pelaksanaan ujian.

    Ketentuan Pakaian untuk Pria

    – Atasan: Pria diharuskan mengenakan kemeja berwarna putih polos tanpa corak, dengan pita hijau yang diikatkan di lengan kiri atas.

    – Bawahan: Celana panjang yang dikenakan harus berbahan kain berwarna gelap.

    Ketentuan Pakaian untuk Wanita

    – Atasan: Sama dengan pria, wanita juga harus mengenakan kemeja putih polos tanpa corak dengan pita hijau di lengan kiri.

    – Bawahan: Wanita diperbolehkan mengenakan celana panjang atau rok berbahan kain berwarna gelap.

    Namun, panjang rok minimal harus di bawah lutut.

    – Jilbab: Bagi peserta yang mengenakan jilbab, diwajibkan untuk memilih jilbab berwarna gelap.

    Peserta diingatkan untuk tidak menggunakan kaus, celana jeans, atau sandal saat ujian.

    Apa Saja Tata Tertib Lainnya yang Harus Diperhatikan?

    Selain ketentuan pakaian, peserta juga harus mengikuti tata tertib lainnya selama pelaksanaan SKB CAT.

    Kedatangan: Peserta wajib hadir paling lambat 60 menit sebelum SKB CAT dimulai.
    Dokumen yang Wajib Dibawa: Peserta harus membawa beberapa dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Surat Keterangan Pengganti KTP, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Peserta Ujian yang telah dicetak.
    Pemeriksaan Dokumen: Sebelum ujian, peserta harus menunjukkan dokumen kepada Panitia untuk memastikan keabsahan data.
    Pengenalan Wajah dan Scan Barcode: Peserta akan menjalani proses pengenalan wajah dan pemindaian barcode untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi.
    Penitipan Barang: Semua peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan.

    Apa yang Dilarang Selama Ujian?

    – Membawa atau menggunakan buku catatan, jam tangan, perhiasan, serta alat elektronik seperti laptop dan telepon genggam.

    – Menggunakan senjata tajam atau alat berbahaya lainnya.

    – Berbicara dengan peserta lain, menerima atau memberikan sesuatu tanpa izin panitia, serta merokok di dalam ruangan ujian.

    – Mengeluarkan makanan dan minuman ke dalam ruang seleksi.

    – Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung.

    Peserta juga diwajibkan untuk mendengarkan pengarahan dari Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai dan melaporkan jika ada keluhan kesehatan selama mengikuti ujian.

    Kesimpulan

    Dalam menghadapi SKB CPNS 2024, sangat penting bagi peserta untuk memahami dan mematuhi semua ketentuan pakaian serta tata tertib yang telah ditetapkan.

    Dengan mematuhi semua aturan ini, peserta tidak hanya menunjukkan profesionalisme tetapi juga berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan seleksi.

    Pastikan untuk datang tepat waktu dan membawa semua dokumen yang diperlukan agar proses seleksi berjalan dengan baik.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).