Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Eks Menteri PDIP Dipanggil KPK Hari Ini, Apa yang Mau Digali dari Yasonna Laoly Soal Harun Masiku? – Halaman all

    Eks Menteri PDIP Dipanggil KPK Hari Ini, Apa yang Mau Digali dari Yasonna Laoly Soal Harun Masiku? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dijadwalkan akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (13/12/2024).

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, KPK sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan ke tiga rumah politikus PDI Perjuangan itu.

    “Pastinya (surat pemanggilan dikirim kemana saja) saya belum bisa sampaikan. Ada tiga kalau tidak salah baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau,” kata Tessa di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (12/12/2024). 

    Hanya saja Tessa juga belum bisa menyampaikan dengan spesifik kasus apa yang akan didalami penyidik terhadap Yasonna Laoly.

    Menurutnya informasi tersebut baru bisa disampaikan saat jadwal pemanggilan sudah diterbitkan.

    “Kembali bahwa jubir secara kelembagaan baru bisa menyampaikan kepada jurnalis hari H yang bersangkutan dimintai keterangan. Hadir atau tidak, dalam rangka apa pemeriksaannya, itu baru bisa disampaikan hari H,” ujarnya.

    Berdasarkan infomasi yang beredar, Yasonna akan dipanggil KPK terkait perkembangan kasus eks kader PDIP Harun Masiku.

    Apa yang mau digali penyidik dari Yasonna?

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

    “Sebagai pihak pemberi HAR (Harun Masiku) dan Sae (Saeful), pihak swasta,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

    Menurut Lili Pintauli, kasus ini bermula saat DPP PDI Perjuangan mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI, yang meninggal pada Maret 2019.

    Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.

    Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. “WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas, ‘Siap mainkan!’,” ujar Lili.

    Menurut Lili, Wahyu Setiawan bersedia membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui PAW dengan meminta dana operasional Rp 900 juta.

    Setelah peristiwa itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku.

    Yasonna diketahui menghadiri konferensi pers terkait pembentukan tim tersebut.

    Namun, ia memastikan hal itu semata-mata terkait dengan tugasnya selaku Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, bukan sebagai Menkumham. 

    “Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya,” kata Yasonna.

    Mengenai hal itu, ia berharap berbagai pihak tidak salah persepsi serta membedakan posisinya antara Menkumham dan Ketua DPP PDIP.

    “Jadi jangan dicampur aduk seolah-olah saya duduk. Saya mengumumkan tim hukum. Yang bicara di situ menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya,” kata dia.

    Diketahui, Harun Masiku menjadi buron KPK sejak awal 2020. 

    Keberadaannya masih misterius setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Sudah lima tahun Harun buron, KPK belakangan mengungkap ciri-ciri khusus Harun Masiku.

    KPK memperbarui surat penangkapan mantan caleg PDIP yang menjadi buronan Harun Masiku. 

    Surat penangkapan terhadap buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (5/12/2024).

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian tulis surat tersebut.

    KPK mencantumkan identitas Harun Masiku dalam surat penangkapan dimaksud. 

    Tercantum dalam surat itu, Harun Masiku merupakan pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. 

    Harun Masiku disebut memiliki warna kulit sawo matang dan beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    KPK juga menyebarkan sejumlah foto terbaru dari Harun Masiku.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulis surat itu. 

  • Agung Laksono Serahkan Kisruh Perebutan Ketua Umum PMI Dengan Jusuf Kalla Kepada Pemerintah – Halaman all

    Agung Laksono Serahkan Kisruh Perebutan Ketua Umum PMI Dengan Jusuf Kalla Kepada Pemerintah – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono kembali buka suara mengenai dualisme dalam perebutan kursi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI).

    Terkait hal ini, dia menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah.

    Agung meminta pemerintah untuk menilai sendiri mengenai munaslub PMI yang menunjuknya sebagai ketua umum.

     

    Nantinya, pemerintah yang akan menentukan kepengurusan yang dianggap sah. 

    “Saya serahkan pada pemerintah. Karena kewajiban kami sudah selesai. Jadi acara munaslub itu harus melaporkan dulu seluruh proses kejadian, seluruh jadwal dan acara rumah tangganya sudah sesuai atau tidak, kan nanti dinilai oleh pemerintah. Saya yakin si secepatnya,” kata Agung di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Agung menyatakan sudah sewajarnya jika adanya kepengurusan baru dalam PMI.

    Apalagi, Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) itu sudah menjadi Ketum PMI cukup lama. 

    “Kalau menurut saya, kan Pak JK sudah 3 periode jadi masuk ke 4. Saya kira wajar lah, ada perubahan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Agung mengatakan pihaknya masih belum berencana untuk menemui JK.

    Dia pun menyatakan siap jika dipertemukan dengan JK.

    “Kalau saya any time,” pungkasnya.

  • Menteri Wihaji: Program Makan Bergizi Perlu Berkolaborasi dengan Program Kependudukan – Halaman all

    Menteri Wihaji: Program Makan Bergizi Perlu Berkolaborasi dengan Program Kependudukan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menekankan pentingnya memadukan program kependudukan, seperti pengendalian angka kelahiran dan perencanaan keluarga, dengan program perbaikan gizi masyarakat.

    Hal itu disampaikan Wihaji saat melakukan audiensi strategis dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Selasa (12/12/2024).

    Menurut mantan bupati Batang ini, penting juga pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    “Dari 75 juta keluarga yang terdata, 8,6 juta diantaranya adalah keluarga berisiko stunting,” ungkap Wihaji.

    Kemendukbangga ujar dia,  mengoptimalkan tenaga lini lapangan, seperti Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

    Pertemuan ini membahas berbagai strategi untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan program peningkatan gizi nasional, berlangsung di kantor BGN, Jakarta.

    Fokus utama audiensi ini adalah penguatan kerja sama lintas sektor guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Prof Dr Ir Dadan Hindayana pun mengapresiasi perhatian Kemendukbangga/BKKBN terhadap isu gizi.

    Pertemuan ini juga menghasilkan beberapa rencana strategis untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia.

    Salah satu langkah konkret adalah memperkuat edukasi kepada keluarga muda tentang pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui. Selain itu, program peningkatan akses makanan bergizi melalui kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi prioritas.

  • Ketua Umum Golkar Bahlil Soroti Biaya Pilkada yang Tinggi sebut Perlu Reformulasi Politik – Halaman all

    Ketua Umum Golkar Bahlil Soroti Biaya Pilkada yang Tinggi sebut Perlu Reformulasi Politik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menyoroti biaya atau cost pilkada yang terlalu tinggi, sehingga membebani pasangan calon kepala daerah baik yang kalah maupun yang menang. 

    Menurutnya, hal itu dirasakan semua partai politik yang mengusung kadernya di Pilkada Serentak 2024.

    Hal itu disampaikannya dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    “Pemilukada baru selesai, banyak kenangan, cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain, yang hampir suaranya, semuanya sama, kok pilkadanya costnya tinggi ya,” kata Bahlil.

    Selaim itu ditambah setelah pilkada, ada partai atau pasangan calon yang merasa paling bersih.

    Dan menganggap yang lain kotor dan bahkan ada yang menyalahkan institusi tertentu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar, itu benar kita semua,” ujar Bahlil. 

    “Hampir sebagian partai politik yang besar, pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu, ini sama-sama tahu cuma ada yang pergi, ada yang baru,” lanjutnya.

    Bahlil mempertanyakan, demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh elite dan masyarakat. 

    Menurutnya, jika demokrasi demikian yang dipertahankan, maka demokrasi tidak memberikan hasil yang bagi kepentingan bangsa dan negara.

    “Pertanyaan yang muncul, yang menggelitik di hati saya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yg kita inginkan Saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini,” ucap Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan dalam kajian Partai Golkar, pilkada sekarang sudah sama seperti pilkades. 

    Sebab itu, dia mengimbau perlunya reformulasi lagi sistem politik Indonesia termasuk pilkada.

    “Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada formulasi yg tepat, untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” tandasnya.

  • Wakil Menteri Desa PDT Sebut Ada 3 Sektor Potensi Desa di Kepulauan Bangka Belitung – Halaman all

    Wakil Menteri Desa PDT Sebut Ada 3 Sektor Potensi Desa di Kepulauan Bangka Belitung – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pengembangan potensi desa di Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat lebih terfokus, dan terukur dikelola setiap jenjang pemerintahan, baik di tingkat desa hingga ke pemerintah daerah, dan diperlukannya penguatan komunikasi lintas sektoral.

    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria, menegaskan pentingnya bagi pemerintahan desa untuk berpedoman pada indeks desa tersebut. 

    “Kehadiran kami untuk memastikan bahwa peta indeks desa dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan desa, dan evaluasi,”sujarnya, di Aula Graha Tama Wiyata, Kantor BKPSDMD Kep. Babel, Rabu (11/12/2024).

    Ia menilai terdapat beberapa sektor pembangunan yang dapat dikembangkan di Negeri Serumpun Sebalai, yang sejurus dengan “Asta Cita” yang menjadi program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta 12 rencana aksi “Membangun desa, membangun Indonesia, desa terdepan, membangun Indonesia”.

    “Babel memiliki potensi luar biasa di bidang pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Kami mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan indeks desa dalam merancang kebijakan, dan program pembangunan di desa,” ujar Ahmad Riza.

    Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel Sugito, dalam sambutannya bersepakat dengan Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, jika percepatan pembangunan dapat dicapai apabila terjalin sinergitas, kolaborasi, dan harmonisasi. 

    Sehingga, cita-cita Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dapat terpenuhi.

    “Di sinilah peran APDESI harus muncul untuk menginformasikan ide dan gagasan yang ada di desanya kepada seluruh desa di Indonesia. Saya yakin dan percaya APDESI bisa menjadi pustaka ide dalam mendorong desa melahirkan inovasi, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

  • Lemkapi Sorot Munculnya Isu Pergantian Kapolri: Bukan Waktu yang Tepat – Halaman all

    Lemkapi Sorot Munculnya Isu Pergantian Kapolri: Bukan Waktu yang Tepat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai munculnya isu pergantian Kapolri sangat politis.

    Edi mengatakan isu pergantian Kapolri yang digulirkan sejumlah aktivis HAM dan Amnesti Internasional Indonesia secara tiba-tiba membingungkan masyarakat.

    Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta diduga ada misi tertentu di balik digulirkannya isu pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.

    Menurut dia, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk pergantian Kapolri.

    Mengingat saat ini tahapan Pilkada masih belum kelar dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih tinggi.

    “Untuk menjaga stabilitas keamanan, Kami melihat untuk tahun 2025, presiden masih membutuhkan sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” kata Edi dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Kamis (12/12/2024).

    Edi menilai, Jenderal Listyo Sigit saat ini telah berhasil melakukan berbagai pembenahan dan terobosan pelayanan di institusi Polri.

    Secara umum, kata Edi, kinerja Polri semakin membaik.

    Edi Hasibuan melihat selama menjabat Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri konsisten memberikan penghormatan terhadap HAM dan menghidupkan demokrasi di negeri ini.

    Hal itu terlihat dari adanya lomba kritik yang pedas kepada Polri.

    Kapolri, kata Edi, sempat mengatakan bahwa orang yang berani mengkritik Polri adalah sahabatnya.

    “Kehadiran Kapolri yang kerap kita lihat dalam membantu masyarakat menyampaikan aspirasi selama ini banyak diapresiasi. Namun, ketika ada pihak lain memunculkan isu pergantian Kapolri, lalu banyak pihak mempertanyakannya,” katanya.

    Menurut dia, pergantian Kapolri sepenuhnya adalah hak presiden. Ketika presiden melihat sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit masih dibutuhkan tentu harus dihormati.

    Edi Hasibuan sendiri melihat sosok mantan Kabareskrim Polri itu masih dibutuhkan presiden untuk menjaga kondusifitas dalam internal Polri sendiri.

    Eks anggota Kompolnas ini menilai, mencuatnya isu pergantian Kapolri karena ada kasus penembakan tidak tepat.

    “Jadi jika kasus penembakan dikait-kaitkan dengan pergantian Kapolri menurut saya tidak tepat,” ucapnya

    Edi Hasibuan menegaskan pelaku penembakan adalah oknum.

    “Kinerja Kapolri dan seluruh jajarannya dalam pengamanan Pilpres dan Pilkada yang kondusif diapresiasi banyak pihak,” kata ucapnya.

  • Komnas Perempuan Luncurkan Pemantauan Kasus Femisida 2024, Tertinggi di Jawa Barat – Halaman all

    Komnas Perempuan Luncurkan Pemantauan Kasus Femisida 2024, Tertinggi di Jawa Barat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melihat hingga hari ini bahwa perempuan dan anak perempuan korban femisida belum memperoleh keadilan.

    Selain itu, keluarga terdampak termasuk anak-anak korban, belum mendapat pemulihan menyeluruh.

    Kasus femisida adalah pembunuhan yang terjadi terhadap perempuan.

    Karenanya, Komnas Perempuan melakukan pemantauan tentang pembunuhan perempuan berbasis gender atau femisida tahun 2024 yang diluncurkan Komnas Perempuan, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2024.

    Pemantauan dilakukan melalui pemberitaan media online untuk periode 1 Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2024, dengan menyaring 33.225 berita dan ditemukan 290 kasus dengan indikasi femisida. 

    Peluncuran ini merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP). 

    Hasil pemantauan femisida menunjukkan peristiwa paling banyak terjadi di provinsi Jawa Barat, dengan jenis femisida intim masih menempati tempat tertinggi. 

    Dengan jenis femisida intim masih menempati tempat tertinggi dan terdapat isu yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

    Seperti femisida terhadap perempuan yang dilacurkan (pedila), perempuan lansia, lilitan utang pinjol, dan beban berlapis istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual yang berujung femisida. 

    Pemantauan tahun ini juga memotret tumbuhnya berbagai prakarsa organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan tentang femisida.

    Baik melalui pendokumentasian, kampanye publik, penelitian maupun penanganan kasus melalui amicus curiae dan restitusi. 

    Lebih lanjut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyampaikan, femisida intim yaitu pembunuhan yang dilakukan suami mendominasi laporan ini yaitu mencapai 26 persen (71 kasus).

    Diikuti dengan femisida yang dilakukan oleh pacar mencapai 17 persen (47 kasus).

    Lalu dilanjutkan oleh anggota keluarga sebesar 11  persen (29 kasus) dan pengguna layanan seksual sebesar 6 perse  (16 kasus). 

    Pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian ini umumnya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar peristiwa.

    Seperti batu, bambu, palu,balok, kain, sabuk atau tali, disusul dengan penggunaan kekuatan fisik atau digabungkan dengan penggunaan benda tumpul dan/atau senjata tajam yang menunjukkan tingkat sadistis pembunuhan. 

    Ciri-ciri khas lainnya dari femisida yang terpantau adalah tubuh atau organ seksual yang dirusak, penelanjangan, mutilasi, kekerasan seksual sebelum,selama dan sesudah kematian, disembunyikan sampai dengan dibakar. 

    “Alasan tertinggi yang terungkap adalah cemburu atau sakit hati, penolakan hubungan seksual, masalah finansial dan kekerasan seksual,” ungkap Siti Aminah, pada website resmi, Kamis (12/12/2024). 

    Ia mengajak masyarakat untuk berhati-hati dengan narasi cemburu yang digunakan untuk menjustifikasi tindakan para pelaku femisida.

    Serta, menempatkan korban sebagai pihak yang memprovokasi. 

    “Apa pun alasannya, tidak dibenarkan menyakiti sampai membunuh orang lain,” tegas Siti Aminah Tardi. 

  • Di Hadapan Puan, Bahlil Sindir Pihak yang Kalah Pilkada 2024 Justru Salahkan Institusi Lain – Halaman all

    Di Hadapan Puan, Bahlil Sindir Pihak yang Kalah Pilkada 2024 Justru Salahkan Institusi Lain – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyindir pihak yang kalah Pilkada Serentak 2024 justru menyalahkan institusi lain.

    Hal itu disampaikan Bahlil di hadapan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dalam acara HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Bahlil awalnya mengungkap puncak perayaan HUT Golkar dihadiri sejumlah calon gubernur (Cagub), calon Wali Kota, dan calon Bupati yang menang maupun yang kalah dalam Pilkada 2024.

    “Bapak Presiden (Prabowo), di sini ada Cagub yang menang, ada calon Bupati, wali kota yang menang. Tapi ada juga yang kalah dalam ruangan ini,” kata Bahlil.

    Bahlil pun mengungkapkan setiap calon kepala daerah yang menang diminta untuk tidak jumawa.

    Sebaliknya, pihak yang kalah juga diminta untuk tidak berkecil hati.

    Ia pun mengungkit daya juang Prabowo hingga akhirnya terpilih menjadi Presiden.

    Sebab, eks Danjen Kopassus itu sudah berkali-kali maju sebagai menjadi calon presiden.

    “Kita ikut motivasi dan daya jual bapak Presiden Prabowo. Karena berkali-kali maju terus. Akhirnya menang. Sudah ada contoh,” ucap Bahlil diiringi tepuk tangan ribuan kader Golkar.

    Karena itu, Bahlil pun menyidir pihak yang kalah Pilkada justru menyalahkan institusi lain.

    Dia pun meminta pihak itu untuk berjuang lebih keras untuk menang.

    “Jadi kalau baru kalah selalu jangan menyalahkan institusi lain dong. Jangan menyalahkan yang lain. Maju terus. Tahunya yakin usaha sampai,” jelasnya.

    Namun, Bahlil tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang disindirnya tersebut.

    Hanya saja, PDIP belakangan memang kerap mengkritik kehadiran ‘partai coklat’ alias kepolisian RI yang turut aktif memenangkan salah satu pasangan calon di Pilkada.

    Oknum anggota Polri itu memenangkan paslon calon kepala daerah yang diendorse koalisi yang terafiliasi dengan penguasa, yaitu koalisi Indonesia maju (KIM).

  • Momen Prabowo-Gibran ‘Dikawal’ Bahlil dan Jusuf Kalla saat Hadiri Puncak Perayaan HUT Golkar – Halaman all

    Momen Prabowo-Gibran ‘Dikawal’ Bahlil dan Jusuf Kalla saat Hadiri Puncak Perayaan HUT Golkar – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak perayaan HUT Golkar ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Prabowo dan Gibran datang secara bersamaan sekira pukul 19.30 WIB. Prabowo terlihat memakai jas berwarna hitam dan Gibran memakai batik berwarna kuning.

    Kedatangan Prabowo-Gibran terlihat dikawal oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Eks Ketua Umum Golkar sekaligus Wapres RI ke-12, Jusuf Kalla (JK).

    Selain itu, adapula Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir. Mereka terlihat kompak memakai pakaian berwarna kuning khas Golkar.

    Di sisi lain, Presiden Prabowo juga terlihat ditemani oleh ketiga orang dekatnya. Mereka adalah Seskab, Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Mensesneg RI Prasetyo Hadi.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo pun memberikan salam kepada para tamu undangan yang hadir. Termasuk elite partai Golkar yang telah terlebih dahulu tiba di lokasi.

    Kemudian, Prabowo-Gibran bersama Bahlil-JK duduk sejajar di kursi VIP. Di sana, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani hingga Ketua MPR RI yang juga Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani telah terlebih dahulu duduk di kursinya.

  • Ace Hasan Respons Pernyataan Megawati: Hubungan Golkar Dengan PDIP Baik, Tidak Ada Permusuhan – Halaman all

    Ace Hasan Respons Pernyataan Megawati: Hubungan Golkar Dengan PDIP Baik, Tidak Ada Permusuhan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan hubungan partainya dengan PDIP baik-baik saja.

    Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diundang dalam perayaan puncak HUT ke-60 Tahun Partai Golkar.

    Megawati merasa saat ini dimusuhi Parpol lain, terutama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Selama ini kan hubungan kami dengan PDIPerjuangan kan juga baik. Tidak ada rasa permusuhan dari Partai Golkar,” kata Ace di sela-sela perayaan puncak HUT ke-60 Tahun Partai Golkar di SICC Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Ace menegaskan bahwa KIM Plus menghormati PDIP.

    Menurutnya tidak ada merasa memusuhi PDIP.

    “Dan juga saya kira Koalisi Indonesia Maju terhadap PDI Perjuangan,” ucapnya.

    Sebab itu dia berharap semua partai politik bisa saling bersinergi membangun bangsa Indonesia.

    “Kami tidak ada sedikit pun perasaan atau pandangan yang memusuhi. Apalagi kita sama-sama pernah menjadi satu koalisi di era pemerintahan sebelumnya,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan dia tidak hadir ke acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar.

    Megawati mengatakan, ia sejatinya diundang untuk hadir dalam acara tersebut oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Hari ini saya diundang tumben sama si Bahlil, karena HUT-nya Golkar,” kata Megawati, dalam acara Peluncuran dan Diskusi Buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Namun, Presiden RI Kelima itu memilih untuk tidak hadir secara langsung.

    Melainkan didelegasikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto.

    Pilihan tersebut, menurutnya, berdasarkan hasil diskusinya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menimbang posisi partainya sebagai oposisi pemerintah saat ini.

    “Terus aku mikir bilang sama Pak hasto, ‘eh aku diundang (Golkar) terus nanti aku muram apa cengar-cengir ya’. Lah iya dong kan aku dimusuhin sak jagat dewa betara. Sekarang aku diundang, bingung aku. Jadi kata Hasto begitu, ‘udah deh delegasikan saja’,” ungkapnya.

    Kemudian, Megawati berkelakar, jika kader yang mewakili Megawati adalah sosok yang menduduki jabatan tinggi di DPP PDI Perjuangan, maka akan menimbulkan pemaknaan bahwa partai berlambang banteng tersebut akan bergabung ke koalisi partai pemerintah.

    “Terus siapa yang mau delegasikan. ‘Terus siapa Ibu mau delegasikan?’ nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini, kayak sebagai tamu enggak hormat, kalau ketinggian dipikir udah mau gabung lagi. Keren gak?” ujar Megawati tersenyum.

    Lebih lanjut, Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengatakan, banyak yang menyarankan PDI Perjuangan untuk bergabung ke jajaran partai koalisi pemerintah.

    Namun, Megawati memiliki alasan tersendiri terkait hal tersebut.

    “Banyak kan yang bilang, ‘ibu gabunglah ke sana’. Kalau gabung gua dapatnya apa. Presiden lho masa gabung, aku bilang. Ya pilihnya nanti,” ucap Mega.