Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • BPOM Musnahkan Obat Keras Ilegal Senilai Miliaran Rupiah – Halaman all

    BPOM Musnahkan Obat Keras Ilegal Senilai Miliaran Rupiah – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.CO,JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) memusnahkan barang bukti temuan obat keras golongan tertentu termasuk tramadol yang disalahgunakan dan obat alami herbal ilegal.

    Pemusnahan dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Semarang.

    “Kita sepakat, memusnahkan barang bukti sebagai bukti kita perang melawan apa yang disebut dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang,” tegas Kepala BPOM Taruna Ikrar usai melakukan pemusnahan barang bukti hasil operasi penertiban obat-obat tertentu ilegal, Jumat (13/12/2024).

    Barang bukti itu merupakan hasil temuan dari operasi di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Di Jawa Tengah ditemukan barang bukti dengan total nilai ekonomi temuan tersebut mencapai Rp317 miliar.

    Barang bukti itu berupa trihexyphenidyl, tramadol, dan dekstrometorfan. Ketiganya merupakan obat yang sering ditemui disalahgunakan di masyarakat.

    Sementara di Jawa Barat, yaitu di wilayah Marunda dan Cikarang. Dari dua lokasi tersebut, ditemukan produk sediaan farmasi ilegal yang mengandung OOT trihexyphenidyl, tramadol, dan dekstrometorfan dengan estimasi nilai ekonomi temuan sebesar Rp81 miliar.

    Di tempat berbeda di wilayah Cikarang-Kabupaten Bekasi, ditemukan Obat Bahan Alami atau OBA ilegal bernilai sekitar Rp1,066 miliar.

    OBA ilegal itu mengandung natrium diklofenak, sementara produk Cobra-X mengandung BKO klorfeniramin maleat (CTM).

    “Temuan-temuan ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh BPOM berkolaborasi dengan Kepolisian, BIN, dan BAIS atas informasi yang kami terima bahwa ada aktivitas produksi dan peredaran produk OOT yang sering disalahgunakan dan OBA ilegal di Semarang dan Bandung,” urai Taruna Ikrar dalam penjelasannya kepada pers.

    Upaya penanganan OOT ilegal saat ini menjadi salah satu fokus BPOM.

    Dalam jangka panjang, penyalahgunaan OOT juga dapat mengakibatkan kerusakan hati, jantung koroner, dan gagal ginjal yang berujung membahayakan nyawa penggunanya. 

    Demikian pula dengan konsumsi OBA TIE dan/atau mengandung BKO yang tidak sesuai peraturan persyaratan teknis obat bahan alam sangat berisiko bagi kesehatan hingga dapat mengakibatkan gagal ginjal, kerusakan hati, dan gangguan kesehatan lainnya.

    “BPOM berterima kasih kepada mitra pengawasan dari kementerian, lembaga, badan intelijen, pemerintah daerah, dan penegak hukum atas kerja sama yang sangat baik dalam pencegahan dan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan,” ujar Taruna Ikrar.

    BPOM juga kembali mengajak semua pihak untuk dapat ikut aktif berperan serta memutus mata rantai supply dan demand OOT maupun obat bahan alam ilegal dan/atau mengandung bahan yang dilarang.

  • Pengamat Nilai DPR Seharusnya Dorong Penguatan Lembaga Penyiaran Publik untuk Ketahanan Nasional – Halaman all

    Pengamat Nilai DPR Seharusnya Dorong Penguatan Lembaga Penyiaran Publik untuk Ketahanan Nasional – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menilai, seharusnya DPR ikut mendorong penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, LKBN Antara dan RRI melalui dorongan kebijakan anggaran maupun kelembagaan. 

    Sebab menurutnya, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berperan strategis, yakni penguatan nasionalisme dan ketahanan nasional. 

    “Peran itu menjadi DNA-nya LPP, mulai RRI, LKBN Antara atau pun TVRI. Pada konteks ini sepatutnya anggota DPR ikut memahami sehingga sadar pola kerja LPP menjadi unik. Ada tugas khusus yang tidak dimiliki lembaga penyiaran swasta lain,” kata Riko dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Hal itu disampaikannya sekaligus merespons pernyataan anggota DPR kepada LPP, khususnya TVRI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024) lalu.

    “Apalagi TVRI tidak mendapatkan kesempatan untuk menjawab secara langsung mengingat jawaban harus diberikan tertulis beberapa hari kemudian. Ini membuat kesan yang tertangkap publik bahwa tudingan itu benar adanya,” ujarnya.

    Dikatakan Riko, tudingan-tudingan miring tersebut salah besar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

    Menurut dia, dalam rapat dengar pendapat yang membahas program kerja LKBN Antara, TVRI dan RRI Tahun Anggaran 2025 itu, anggota Komisi VII DPR tidak melihat fakta yang ada sebenarnya.

    “Misalnya, di satu sisi, TVRI disuruh bersaing secara komersial dengan swasta. Tapi, kakinya diikat karena secara kelembagaan banyak aturan yang membuatnya tidak bisa bergerak secara leluasa,“ ujarnya.

    Riko yang hadir di tribun atas saat RDP berlangsung, menjelaskan setelah melihat pemaparan TVRI. 

    Anggaran dari APBN Rp1,5 triliun setahun. Dari komposisi itu, Rp 900 miliar untuk bayar gaji pegawai dan dukungan manajemen. 

    “Berapa jumlah pegawainya TVRI? 5.000 orang. Itu bukan maunya TVRI punya pegawai sebanyak itu. Karena, secara teknis, pegawai TVRI adalah pegawai Kominfo yang ditugaskan di TVRI,” ujarnya.

    “Rp 600 miliar untuk membayar operasional, program dan anggaran teknik untuk 3 stasiun (TVRI Nasional, TVRI Sport dan TVRI World ) serta, 32 stasiun penyiaran daerah,” imbuhnya.

    Sementara, untuk anggaran program yang hanya Rp180 miliar setahun. 

    “Itu bisa untuk anggaran TV swasta sebulan,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno menjelaskan, tugas utama TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya.

    Menurutnya, banyak kalangan sering membandingkan konten TVRI yang dianggap kurang menarik minat masyarakat jika dibanding TV swasta. 

    Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dapat dikatakan memperoleh kepemirsaan yang sangat kecil dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta dengan merujuk angka kepemirsaan yang rendah. 

    “Apakah TVRI harus membuat program seperti swasta? TVRI tidak harus bersaing dengan TV swasta karena konsep dan karakteristik media penyiaran publik sangat berbeda. Penyiaran publik adalah penyiaran yang dimiliki negara, pemerintah, organisasi publik sebagai tandingan swasta,” ucapnya.

     

  • Pembangunan Infrastruktur Tekan Biaya Logistik, Progress Tol Probolinggo – Banyuwangi Garapan PTPP – Halaman all

    Pembangunan Infrastruktur Tekan Biaya Logistik, Progress Tol Probolinggo – Banyuwangi Garapan PTPP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia (“PTPP”) turut mendukung pembangunan infrastruktur sebagai upaya untuk menekan biaya logistik. Salah satu pembangunan infrastruktur ini terdapat pada Proyek Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 3 yang saat ini sedang digarap oleh PTPP. Pembangunan jalan tol ini nantinya akan berdampak pada waktu dan jarak tempuh yang semakin cepat dan efisien, dimana manfaat ini akan meningkatkan daya saing nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Proyek Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 3 berlokasi di Kabupaten Probolinggo dan Situbondo yang merupakan proyek dengan tipe joint operation (JO) dengan porsi PTPP sebagai leader kontraktor pelaksana (50 persen). Proyek ini memiliki nilai kontrak dengan porsi PTPP sebesar Rp 1.99 Triliun, memiliki panjang jalan 25.6 KM (STA 20+200 sd STA 45+800), serta masa pelaksanaan sejak November 2023 hingga Desember 2025. Sampai dengan Desember 2024, realisasi progress proyek sudah mencapai 56,11%.

    Adapun manfaat dari pembangunan jalan tol ini yaitu waktu perjalanan antar kota di wilayah Provinsi Tapal Kuda yang meliputi sebagian timur Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi akan semakin singkat. Jarak tempuh yang biasanya menggunakan jalan eksisting (non-tol) mencapai 2 jam perjalanan, dapat dipangkas menjadi 45 menit waktu perjalanan jika menggunakan jalan Tol. 

    Hal ini memungkinkan mobilitas antar wilayah semakin efisien serta berdampak bagi masyarakat, bisnis, dan wisatawan. Novel Arsyad selaku Direktur Utama PTPP mengatakan bahwa PTPP akan terus mendukung dan memastikan kualitas pembangunan infrastruktur sesuai dengan target dan standard, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing wilayah.

    “Dengan pembangunan Proyek Tol Probolinggo – Banyuwangi yang memiliki manfaat dalam mempersingkat waktu tempuh, dimana hal ini akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah Provinsi Tapal Kuda, tentunya PTPP selaku kontraktor dari pembangunan jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 3 akan memastikan kualitas dari pembangunan infrastruktur tersebut,” ucap Novel.

    Selain itu, Novel juga menyampaikan komitmen PTPP dalam penyelesaian pekerjaan Proyek Jalan Tol ini, karena dapat menciptakan multiple effect yang dapat menjadi penopang ekonomi nasional, “Akses yang cepat dan lancar dapat menekan biaya logistik sehingga akan menarik lebih banyak peluang bisnis, dari peluang bisnis tentunya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan sektor industri, pertanian, dan ekonomi lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat Indonesia akan terus kami fokuskan,” tutup Novel.

  • KPK Periksa Pejabat Kementan & Direktur Perusahaan, Dalami Dugaan Korupsi Fasilitas Pengolahan Karet – Halaman all

    KPK Periksa Pejabat Kementan & Direktur Perusahaan, Dalami Dugaan Korupsi Fasilitas Pengolahan Karet – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi berupa pengadaan barang dan jasa atau sarana fasilitas pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Didalami terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa untuk fasilitasi pengolahan karet pada Kementerian Pertanian,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

    Dalam hal ini, ada dua orang yang dimintai keterangannya terkait dengan proses tersebut, yakni berinisial S dan EJ pada Rabu (11/12/2024) lalu. Namun, pihak KPK belum merinci kedua saksi itu.

    Berdasar informasi yang diterima Tribun, S merupakan Kasubdit Pengolahan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan bernama Siprihatono. 

    Sementara EJ adalah Direktur PT Haje Multi Plasindo Erfie Jahja.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujarnya.

    Untuk informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa (PBJ) sarana fasilitasi pengolahan karet pada Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2021–2023 disinyalir telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 75 miliar.

    “Kerugian negara Rp 75 miliar,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepa, Senin (2/12/2024). 
     
    KPK diketahui telah meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. 

    Lembaga antirasuah itu juga telah mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri. 

    Tak hanya itu, KPK juga menggeledah lokasi untuk mencari bukti terkait kasus dugaan korupsi di Kementan di era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL) tersebut. 

    Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menyita uang tunai, catatan, dan barang bukti elektronik. 

    “Hasil penggeledahan, yakni uang, catatan, BBE (barang bukti elektronik),” ujar Tessa. 

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan modus korupsi sarana fasilitas pengolahan karet di Kementan. 

    Jenderal polisi bintang satu ini mengatakan, Kementan membeli asam semut yang disalurkan ke petani untuk pengolahan karet. 

    KPK menduga terjadi penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan asam semut tersebut.

    “Cuma yang terjadi adalah penggelembungan harga. Jadi, harga yang tadinya dijual misalnya Rp 10.000 per sekian liter, menjadi Rp 50.000 per sekian liter,” tutur Asep.

  • Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Fatayat NU Libatkan Kader Mulai Tingkat Provinsi – Halaman all

    Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Fatayat NU Libatkan Kader Mulai Tingkat Provinsi – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PP Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) siap mendukung program makan bergizi gratis yang akan dijalankan pemerintah pada Januari 2025. 

    Ketua Umum PP Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah menyebut sudah diajak bekerja sama dengan pemerintah untuk terlibat dalam pelaksanaan program tersebut di wilayah Jawa Timur.

    Nantinya, kerja sama itu akan diimplementasikan oleh para kader Fatayat di tingkat provinsi.

    “Kami mendengar, kami juga tahu bahwa ada Fatayat-Fatayat pimpinan wilayah di provinsi yang diajak terkait dengan program itu,” ujar Aliyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Dia menambahkan kerja sama Fatayat di tingkat wilayah dengan pemerintah terkait dengan penyediaan makanan bergizi gratis.

    Beberapa provinsi, dikatakan Aliyah, bahkan sudah berjalan untuk menjalankan program tersebut.

    “Provinsi Jawa Timur, penyediaan untuk makanan gratisnya. Sudah sekitar satu bulan kurang lebih lah ya, sebelum acara ini, satu bulan atau dua bulan mungkin,” kata Margaret. 

    “Bukan sarana-prasarana ya, tetapi mensupport, membackup kebutuhan, ketersediaan dari makanan gratis. Makanan gratisnya. Sesuai dengan arahan pemerintah tentunya ya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta adanya peran dari organisasi muslim seperti Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyukseskan program makan bergizi gratis. 

    Program itu akan mulai digencarkan pada 2025 mendatang.

    Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat membuka agenda Konferensi Besar (Konbes) Fatayat NU, Jumat (13/12/2024).

    Mulanya, Gibran bercerita soal dirinya yang mengaku mendapatkan banyak pertanyaan soal kapan dimulainya progam makan bergizi gratis.

    “Bahkan sebelum dilantik pun itu tiap hari orang-orang nanya, ini kapan mas makan siang gratisnya? Belum dilantik. Tapi tahun depan insyaallah ini akan berjalan,” kata Gibran saat memberikan sambutannya, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat.

    Setelahnya, Gibran langsung menyinggung soal peran organisasi muslim besar seperti Fatayat NU yang diisi dominan oleh kaum perempuan.

    Menurut dia, Fatayat NU bisa berperan langsung dalam menyukseskan program tersebut.

    “Dan saya mohon para sahabat, Pak Bu, untuk ikut mengawal program ini,” tutur dia.

    Terlebih kata Gibran, program makan bergizi gratis ini sudah mendapatkan penyambutan yang antusias dari kaum ibu-ibu.

    Hal itu ditemui dirinya saat melakukan uji coba program tersebut di beberapa sekolah. 

    Dia mengklaim, para orang tua siswa menjadi pihak yang paling siap menyambut program tersebut.

    “Kami sering berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mengecek persiapan program makan bergizi gratis. Ini tanggapannya luar biasa sekali, dan yang paling mendukung, paling mensupport program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya,” tandas dia

    Sebagai informasi, agenda Konbes Fatayat NU ini akan digelar selama tiga hari sejak 13-15 Desember 2024 di Aryaduta Hotel, Menteng, Jakarta Pusat.

    Dalam agenda ini akan turut juga diisi oleh diskusi yang dihadiri oleh beberapa menteri di kabinet Merah Putih, di antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

  • KPK Terima Apapun Hasil Vonis 15 Terdakwa Pungli Rutan KPK yang Digelar Hari Ini – Halaman all

    KPK Terima Apapun Hasil Vonis 15 Terdakwa Pungli Rutan KPK yang Digelar Hari Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerima semua hasil sidang vonis 15 terdakwa kasus pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang digelar pada Jumat (13/12/2024) hari ini.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan apapun keputusan dari vonis kasus tersebut sejatinya untuk perbaikan pengelolaan Rutan di KPK.

    “Tentunya apa pun hasil putusan tersebut, KPK berharap putusan itu akan menjadi perbaikan bagi pengelolaan rutan KPK khususnya ke depan,” kata Tessa kepada wartawan dikutip, Jumat.

    Tessa menyebut nantinya hasil sidang vonis itu juga akan menjadi masukan kepada lembaga antirasuah untuk nantinya mengimplementasi transparansi di internal KPK.

    “KPK juga akan terus berkomitmen dalam rangka penegakan integritas baik pegawai KPK maupun pimpinan ke depannya. Jadi kita akan tetap terus menjaga dan meningkatkan integritas KPK secara kelembagaan,” tuturnya.

    Untuk informasi, 15 terdakwa kasus pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Kamis (12/12/2024).

    Terkait hal ini, Kuasa Hukum eks petugas Rutan KPK sekaligus salah satu terdakwa, Wardoyo, Karina Mastha membenarkan bahwa kliennya dan ke-14 terdakwa lainnya itu bakal menjalani sidang vonis yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim hari ini.

    “Jadi hari ini memang agendanya pembacaan putusan. Kalaupun ada penundaan kemungkinan (digelar) besok,” kata Karina saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

    Jelang putusan ini, Karina pun berharap kliennya itu dapat dijatuhi hukuman ringan oleh majelis hakim.

    Selain itu dirinya juga berharap status pegawai negeri sipil (PNS) yang selama ini diemban Wardoyo tidak dihilangkan pasca adanya putusan dari Hakim.

    “Harapan kami untuk terdakwa lima, terdakwa Wardoyo berharap hukuman seringan-ringanya dan Mudah-mudahan juga tidak menghilangkan status PNS mereka sehingga mereka bisa kembali bekerja setelah menjalani masa hukuman,” pungkasnya.

    Sebelum itu, para terdakwa juga telah menjalani sidang tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

    Dalam amar tuntutannya, Jaksa menyatakan bahwa ke-15 terdakwa yang merupakan eks pegawai di Rutan KPK itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

    “Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Juncto Pasal 55 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Jaksa hadirkan 7 terdakwa menjadi saksi pada persidangan perkara dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11/2024). (Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha)

    Berikut rincian tuntutan yang dijatuhi terhadap ke-15 terdakwa dalam kasus pungli di Rutan KPK;

    1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun.

    2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun.

    3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun.

    4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan.

    5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun.

    6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun.

    7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan.

    8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan.

    9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan.

    10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan.

    Terdakwa perkara dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/9/2024). (Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha)

    11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan.

    12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan.

    13. Wardoyo seluruhnya, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan.

    14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan.

    15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan.
     

  • Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Petakan Potensi Kawasan, Menhut Raja Juli Kejar Target Swasembada Lewat Lahan Perhutanan Sosial – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan target swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan dikejar, salah satunya melalui perhutanan sosial.

    Pemetaan lokasi sudah dilakukan untuk diketahui wilayah mana yang punya potensi swasembada.

    “Setelah kita mendapatkan briefing dari Pak Presiden tentang swasembada pangan dan energi, saya bersama tim bergerak melakukan pengecekan. Mana saja yang memiliki potensi swasembada pangan dan energi,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat koordinasi bidang pangan berlangsung di Kantor Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Kamis (12/12/2024).

    Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Andi Amran, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.

    Hadir juga Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid hingga Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    Tim yang dibentuk Kemenhut bertugas mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan. 

    Raja Antoni kemudian menyinggung alternatif hutan cadangan energi melalui pemanfaatan tanaman aren. 

    Potensi aren tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meluas ke sektor energi. 

    Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol yang  merupakan energi terbarukan. 

    “Tim kami bekerja 2 minggu terakhir untuk mengidentifikasi luasan area perhutanan sosial yang cocok untuk tanaman pangan,” ujar dia.

    Sementara itu Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan lahan perhutanan sosial yang selama ini tidak terlalu produktif akan dijadikan cadangan pangan. 

    Lahan-lahan itu nantinya bisa ditanami padi gogo (ladang) untuk pangan, dan tanaman aren untuk cadangan energi.

    “Tadi kita juga membahas dari kehutanan ada namanya perhutanan sosial, yang luas, yang mungkin selama ini tidak begitu produktif ini bisa nanti dibikin cadangan pangan yang bisa produktif. Bisa tanam padi gogo, untuk energi bisa tanam aren dan lain-lain,” kata Zulhas.

  • Perkuat Komitmen Antikorupsi, Jasa Raharja Gelar Diskusi Interaktif HAKORDIA 2024 – Halaman all

    Perkuat Komitmen Antikorupsi, Jasa Raharja Gelar Diskusi Interaktif HAKORDIA 2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jasa Raharja memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 dengan mengadakan diskusi interaktif bertema “Bersama Jasa Raharja Melawan Korupsi untuk Membangun Negeri.” Acara ini menghadirkan narasumber seperti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng, dan konten kreator Rizki “Gerung.”

    Diskusi yang dihadiri oleh jajaran Direksi Jasa Raharja dan PT Jasaraharja Putera, para kepala unit kerja, serta kepala cabang Jasa Raharja dari seluruh Indonesia ini berlangsung di Ballroom Gedung Jasa Raharja Kantor Pusat, pada Rabu (11/12/2024).

    Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Jasa Raharja banyak bersinggungan dengan masyarakat, terutama dalam melayani pembayaran santunan. Selain itu, interoperabilitas dengan berbagai mitra berpotensi menimbulkan kesalahan yang dapat mengganggu integritas.

    “Di sisi lain, kami melakukan transformasi dengan mengadopsi sistem pengawasan yang lebih baik, termasuk dalam metode pembayaran. Bahkan, cara pembayaran santunan secara cashless tidak hanya mengubah Jasa Raharja, tetapi juga menciptakan perubahan pada ekosistem. Ini adalah semangat yang kami usung, bahwa korupsi tidak boleh terjadi sedikit pun dalam diri kita. Seluruh jajaran direksi juga menanamkan nilai ini,” ujar Rivan.

    Rivan menekankan bahwa komitmen antikorupsi harus ditanamkan dan menjadi kesadaran pribadi setiap individu.

    “Mudah-mudahan dengan peringatan HAKORDIA yang dicanangkan di kantor kebanggaan kita, dan disiarkan langsung ke seluruh kantor cabang Jasa Raharja, ini benar-benar menjadi tonggak penting. Memang tidak mudah, tetapi kita harus memulai dari diri sendiri, dari kelompok ini, untuk membangun negeri,” ungkapnya.

    Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara masif, terutama di lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan publik.

    “Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN juga termasuk bagian dari penyelenggara negara. Ketika menerima gratifikasi atau suap, itu termasuk pemerasan dengan ancaman hukuman yang cukup berat,” ujarnya.

    Johanis juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini. “KPK terus berupaya mencegah korupsi melalui pendidikan dengan menyasar penyelenggara negara, pegawai, mahasiswa, siswa SMA, hingga anak-anak PAUD. Kami mencoba membimbing anak-anak itu sejak dini,” tambahnya.

    Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng menekankan bahwa peluang untuk terjadinya korupsi dapat muncul di berbagai situasi. Oleh karena itu, menjaga integritas pribadi menjadi hal yang sangat krusial. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pandangan sebagian pihak yang menganggap korupsi sebagai bagian dari budaya.

    “Budaya adalah sesuatu yang baik, dan saya tidak ingin hal-hal buruk seperti korupsi dianggap sebagai bagian dari budaya,” ujarnya. (*)

  • Mayjen TNI Irham Waroihan, S.Sos. – Halaman all

    Mayjen TNI Irham Waroihan, S.Sos. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mayor Jenderal TNI Irham Waroihan, S.Sos. merupakan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia dari matra Angkatan Darat.

    Mayjen TNI Irham Waroihan kini menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) per 6 Desember 2024.

    Sebelumnya, Mayjen TNI Irham Waroihan menduduki jabatan sebagai Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Wairjenad).

    Berikut profil Mayjen TNI Irham Waroihan.

    Kehidupan Pribadi

    Dilansir dari situs Wikipedia, Mayjen TNI Irham Waroihan lahir di Yogyakarta.

    Pendidikan

    Mayjen TNI Irham Waroihan mengawali pendidikan militernya di Akademi Militer, Magelang dan lulus pada 1989. Ia berasal dari kecabangan Infanteri.

    Setelah lulus dari Akmil, ia kemudian melanjutkan pendidikan militer di beberapa sekolah seperti Sussarcab INF, Diklapa I, Diklapa II, Seskoad (2003), Susdandim, Sesko TNI (2013), dan Lemhannas (2016).

    Karier

    Mayjen TNI Irham Waroihan mengawali karier militernya sebagai Danton Ban Yonif 406/Candra Kusuma ketika berpangkat Letnan Dua. 

    Kariernya kemudian berlanjut menjadi Danton II/C/Yonif 410/Alugoro, Dankima Yonif 410/Alugoro, Kasi I/Yonif 410/Alugoro, dan Gumil Juang Rindam IV/Diponegoro hingga berpangkat Kapten. 

    Naik pangkat menjadi Mayor, Irham dipercaya mengsisi posisi Kaur Ops Jartiknik Rindam IV/Diponegoro, PS Pasi Bhakti ABRI Korem 102/Panju Panjung, Pasi Bhakti ABRI Korem 102/Panju Panjung, Pamen Kodam VI/Tanjungpura, dan Kasi Intel Korem 173/Praja Vira Braja. 

    Kariernya terus berlanjut dengan mengemban jabatan sebagai Dandeninteldam XVII/Trikora, Dandim 1703/Manokwari, Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Asintel Kasdam V/Brawijaya, dan Pamen Denma Mabesad. Jabatan tersebut diembannya dengan pangkat Letnan Kolonel.

    Kariernya semakin melambung saat ditunjuk menjadi Aster Kaskostrad pada tahun 2014-2015 sekaligus mengantarkan Irham menjadi Kolonel. 

    Dari Kaskostrad, Irham lalu dimutasi menjadi Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya (2015-2016), Pamen Denma Mabesad (2016), dan Irdam XVII/Cenderawasih (2016-2017). 

    Dari wilayah Timur, Irham kemudian mendapat promosi jabatan menjadi Danrem 091/Aji Surya Natakesuma pada tahun 2017. 

    Hal itu sekaligus mengantarkannya pecah bintang alias naik pangkat menjadi Brigjen.

    Setahun berselang pada 2018, Irham digeser menjadi Kasdam XVII/Cenderawasih (2018-2020). Selanjutnya menjadi Pa Ahli Tk II KSAD Bidang Intekmil (2020-2021) danIrsus Itjenad (2021-2023).

    Ia pun kemudian mendapat promosi jabatan menjadi Wairjenad pada 24 Agustus 2023 lalu, sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal.

    Pada 6 Desember 2024, Mayjen TNI Irham Waroihan dimutasi dan kini manjabat menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam rangka penugasan sebagai Irjen Kementerian Pertanian.

    Harta Kekayaan

    Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Mayjen TNI Irham Waroihan diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 4.379.740.000.

    Laporan harta kekayaan terbaru Mayjen TNI Irham Waroihan diterbitkan pada 31 Desember 2023.

    Adapun rincian kekayaan Mayjen TNI Irham Waroihan yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 3.769.740.000                          

    1. Tanah Seluas 2829 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA, HASIL SENDIRI Rp 169.740.000                             

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp 1.050.000.000                         

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/750 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp 2.550.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 310.000.000                        

    1. MOBIL, TOYOTA HILUX 4 X 4 MANUAL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 165.000.000                         

    2. MOBIL, HONDA JAZZ M/T RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 145.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0                           

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 300.000.000                                  

    F. HARTA LAINNYA Rp 0.

    Mayjen TNI Irham Waroihan diketahui tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 4.379.740.000.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Prabowo Merasa Nyaman Puan Maharani Hadir di HUT Ke-60 Golkar, ‘Saya Menghargai PDIP’ – Halaman all

    Prabowo Merasa Nyaman Puan Maharani Hadir di HUT Ke-60 Golkar, ‘Saya Menghargai PDIP’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku merasa nyaman dengan hadirnya Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/12/2024) malam.

    Mulanya, Prabowo dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa ia merasa nyaman dengan Partai Golkar serta Partai-Partai Koalisi Indonesia Maju.

    Kemudian, menyambung pidatonya tersebut Prabowo mengatakan merasa nyaman dengan hadirnya Puan di acara tersebut. 

    “Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini, malam hari ini dan saya menghargai PDIP,” tutur Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan ia memiliki gagasan persatuan nasional yang terinspirasi dari Presiden ke-1 RI yakni kakek Puan, Bung Karno.

    Acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/12/2024) malam.

    “Walaupun, saya punya gagasan persatuan nasional mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya hargai, bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada di luar koalisi sebagai check and balances untuk mengawasi kita,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan ia meyakini seluruh parpol yang ada di Indonesia ini memiliki hati merah putih. 

    Untuk itu, ia mengimbau untuk semua partai baik yang berada di dalam Koalisi Kabinet Merah Putih maupun di luar koalisi pemerintahan agar tidak mudah untuk diadu domba.

    “Saya yakin walaupun di luar, di dalam, ujungnya seluruh parpol di Indonesia dalam hati mereka paling dalam adalah cinta Tanah Air, cinta merah putih. Karena itu, kita sekarang ini harus percaya diri, jangan lagi kita mau diadu domba,” tandasnya.