Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Kompolnas Nilai Penanganan Cepat Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Agus Buntung Sudah Sesuai Prosedur – Halaman all

    Kompolnas Nilai Penanganan Cepat Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Agus Buntung Sudah Sesuai Prosedur – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Gufron memandang langkah cepat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam menangani kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan Agus pria difabel alias IWAS sudah sesuai prosedur.

    Menurutnya, responsifitas penanganan kasus ini diperlukan mengingat jumlah korban sebanyak 17 orang termasuk anak-anak.

    “Dari pengawasan yang kami lakukan dan pemantauan langsung oleh komisioner Kompolnas, kami melihat upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur,” ujar Gufron dalam acara diskusi di auditorium gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Ia menambahkan, penanganan kasus ini diharapkan tidak hanya memberikan keadilan kepada para korban, tetapi juga memperbaiki citra kepolisian di mata publik.

    “Ketika penanganan dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai prosedur, rasa keadilan dapat terwujud, terutama bagi para korban yang mayoritas adalah anak-anak,” lanjutnya.

    Kompolnas sesuai dengan tugas dan fungsinya akan terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus ini. 

    “Kami akan memastikan agar proses penanganannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menghindari potensi pelanggaran, serta memberikan hasil yang adil bagi korban. Langkah ini juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegas Gufron.

    Kasus kekerasan seksual ini menjadi perhatian nasional, terutama karena melibatkan anak-anak sebagai korban.

    Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menggelar rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Agus Buntung, Rabu (11/12/2024).

    Rekonstruksi dilakukan di Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban.

    Dalam reka adegan, tersangka dibonceng menuju ke Nang’s Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana.

    Sebelum menuju ke homestay, terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku.

    Pelaku dan korban melakukan kesepakatan terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay.

    Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar.

    Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay.

    Setelah itu, Agus Buntung dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. 

    Dalam rekonstruksi di dalam kamar, ada dua versi keterangan yang berbeda.

    “Ada dua versi kalau menurut korban tersangka yang lebih aktif, kalau menurut tersangka korban yang lebih aktif,” kata Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat.

    Setelah dari homestay, Agus Buntung diantarkan ke Islamic Center.

    Di tempat itu, Agus Buntung berpisah dengan korban.

    Sementara itu, penjaga Nang’s Homestay I Wayan Kartika mengakui Agus Buntung sering membawa perempuan yang berbeda ke tempatnya itu.

    Dalam sepekan, menurutnya, bisa tiga sampai lima orang yang berbeda-beda yang dibawa oleh Agus Buntung.

    Wayan menyebut, setiap membawa perempuan, Agus Buntung selalu memesan kamar nomor enam.

  • Cak Imin Tegaskan Gus Dur Tidak Pernah Lakukan Kesalahan Konstitusional Saat Jabat Presiden ke-4 RI – Halaman all

    Cak Imin Tegaskan Gus Dur Tidak Pernah Lakukan Kesalahan Konstitusional Saat Jabat Presiden ke-4 RI – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitsional saat menjabat sebagai Presiden ke-4 RI.

    Hal itu disampaikan Muhaimin Iskandar dalam acara Silaturahmi Kebangsaan: Mengenang Guru Bangsa Gus Dur, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

    “Di tempat ini PKB telah bersama-sama MPR meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konatitusional di dalam memimpin pemerintahan,” kata Cak Imin, sapaan akran Muhaimin Iskandar.

    Justru kata Cak Imin, Gus Dur telah berjasa untuk mempertahankan pluralisme, dan mewujudkan kerukanan antar umat beragama di masa kepemimpinannya.

    “Tentu kita semua mengakui, menyadari bahwa Indonesia harus terus kita rawat kebhinekaan, keberagaman, persaudaraan, persatuan, kemanusiaan harus terus menjadi perjuangan kita untuk terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

    “Kita semua menyadari sepenuhnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, telah menjadi pemimpin kita yang telah membuktikan perjuangan itu semua. Dan hari ini, kita bisa menikmati berbagai keadaan karena jerih payah dan pengorbanan yang Gus Dur berikan kepada bangsa kita,” imbuhnya.

    Sebab itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat itu berharap gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur segera terwujud.

    “Kita semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud,” pungkasnya.

  • Wapres Gibran Tegaskan BAZNAS Harus Bisa Bangun Titik Ekonomi Baru di Wilayah Relokasi Bencana – Halaman all

    Wapres Gibran Tegaskan BAZNAS Harus Bisa Bangun Titik Ekonomi Baru di Wilayah Relokasi Bencana – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan, sejatinya lembaga filantropi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bisa mempunyai peran terhadap pembangunan titik ekonomi baru di lokasi yang mengalami bencana.

    Pernyataan itu disampaikan Wapres Gibran saat menjadi pembina Apel Kesiapsiagaan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) serta Rumah Sehat BAZNAS (RSB) 2024.

    Mulanya, Wapres Gibran berharap soal upaya BAZNAS ke depan dalam memperkuat perannya bagi masyarakat.”Saya berharap ke depan BAZNAS dapat memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat,” kata Gibran dalam sambutannya, Jumat (13/12/2024).

    Beberapa fokus yang bisa diupayakan oleh BAZNAS menurut Gibran yakni, pemberian pelatihan kesiapsiagaan kepada masyarakat hingga pembangunan sekolah darurat bagi anak korban bencana.

    Tak hanya itu, BAZNAS juga menurut dia, haru bisa menjadi lembaga yang menciptakan titik ekonomi baru di tempat relokasi bencana.

    “Pemberian beasiswa dan keperluan sekolah bagi anak korban bencana, pembuatan titik ekonomi baru di tempat relokasi, serta penyaluran bantuan produktif untuk kemandirian ekonomi para korban bencana,” ujar Gibran.

    Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu berpesan agar BAZNAS bisa menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, yang digunakan untuk penanggulangan bencana.

    Hal itu dianggap penting menurut Gibran, agar penyaluran bantuan dari BAZNAS bisa menjadi pertanggung jawaban untuk publik.

    “Marilah kita terus bahu-membahu, saling tolong menolong, bekerja sama dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Indonesia,” tandasnya.

  • Ketua Umum Partai Golkar Bahlil: Demokrasi Kita Libatkan Rakyat, Tapi Jangan Mahalnya Kaya Gini – Halaman all

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil: Demokrasi Kita Libatkan Rakyat, Tapi Jangan Mahalnya Kaya Gini – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan soal wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD. 

    Wacana tersebut ia sampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT ke-60 Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

    Menurut Bahlil, ia melontarkan wacana tersebut untuk menyesuaikan sistem demokrasi di Indonesia. 

    “Kemarin kan itu kan di puncak HUT partai Golkar kemarin kami tawarkan konsep dalam rangka penyesuaian sistem demokrasi kita,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

    Meskipun demikian kata Bahlil, wacana tersebut masih dalam kajian. Partainya mengambil inisiatif menyampaikan hal itu ke publik untuk kemudian di bahas bersama-sama pemerintah.

    “Itu kami pasti sama-sama dengan pemerintah untuk membicarakan,” katanya.

    Bahlil mengatakan dalam sistem demokrasi di Indonesia, hak hak rakyat jangan diabaikan. Namun juga jangan sampai ongkosnya semahal sekarang.

    “Tetapi hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Tetapi demokrasi kita melibatkan rakyat tapi jangan sampai mahalnya kayak gini, gitu loh,” pungkasnya.

    Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menyoroti biaya atau cost pilkada yang terlalu tinggi, sehingga membebani pasangan calon kepala daerah baik yang kalah maupun yang menang.

    Menurutnya, hal itu dirasakan semua partai politik yang mengusung kadernya di Pilkada Serentak 2024.

    Hal itu disampaikannya dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    “Pemilukada baru selesai, banyak kenangan, cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain, yang hampir suaranya, semuanya sama, kok pilkadanya costnya tinggi ya,” kata Bahlil.

    Selaim itu ditambah setelah pilkada, ada partai atau pasangan calon yang merasa paling bersih.

    Dan menganggap yang lain kotor dan bahkan ada yang menyalahkan institusi tertentu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu.

    “Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar, itu benar kita semua,” ujar Bahlil.

    “Hampir sebagian partai politik yang besar, pernah mengalami kekuasaan terutama Golkar, partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu, ini sama-sama tahu cuma ada yang pergi, ada yang baru,” lanjutnya.

    Bahlil mempertanyakan, demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh elite dan masyarakat.

    Menurutnya, jika demokrasi demikian yang dipertahankan, maka demokrasi tidak memberikan hasil yang bagi kepentingan bangsa dan negara.

    “Pertanyaan yang muncul, yang menggelitik di hati saya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yg kita inginkan Saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini,” ucap Bahlil.

    Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan dalam kajian Partai Golkar, pilkada sekarang sudah sama seperti pilkades.

    Sebab itu, dia mengimbau perlunya reformulasi lagi sistem politik Indonesia termasuk pilkada.

    “Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada formulasi yg tepat, untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” tandasnya.

  • Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Ajak Influencer Peduli Isu Krisis Iklim – Halaman all

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Ajak Influencer Peduli Isu Krisis Iklim – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak pegiat media sosial atau influencer, untuk peduli terhadap transisi energi dan penanganan krisis iklim yang sedang terjadi.

    Hal itu disampaikannya dalam FGD bersama influencer di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

    “Saya mengajak temen-temen untuk sama-sama memberikan masukan termasuk juga mengomunikasikan ke sahabat-sahabat yang lain untuk peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan,” kata Eddy. 

    Eddy mengatakan, sebagai Pimpinan MPR, dia wajib menyosialisasikan dan mengajak masyarakat.

    Terutama anak-anak muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan, karena mereka lah yang justru paling terdampak oleh perubahan iklim.

    “Dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945, setiap warga negara berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat,” ujarnya.

    Eddy yang juga sebagai Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi ESDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi dan Hilirisasi ini menyebut, perubahan iklim di Indonesia semakin jelas terasa di beberapa kota di Indonesia. 

    Dalam paparannya, Eddy menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Oktober 2024 lalu, suhu harian Indonesia mencapai rekor terpanas.

    “Di NTT suhu mencapai 38,5 derajat celcius tetapi di luar NTT pun juga sudah terasa panas sekali, misalnya Semarang 36 derajat celcius, Tangsel 35,5 derajat celcius, Jakarta juga sempat 34 derajat celcius,” ucap Wakil Ketua Umum PAN ini.

    Ironisnya, kata Eddy, suhu panas ini juga salah satunya disebabkan oleh pemborosan energi seperti dari pendingin ruangan, dll yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara. 

    Padahal, tingginya pemakaian alat-alat elektronik tersebut juga disebabkan oleh suhu udara yang panas.

    “Jadi kondisi inilah yang menurut saya menjadi PR kita bersama dan solusi transisi energi sudah tidak bisa kita tunda lagi. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua untuk turut serta mengkampanyekan, terutama di media sosial tentang pentingnya menjaga lingkungan, peduli terhadap isu perubahan iklim, hingga pentingnya transisi energi,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut para pegiat media sosial seperti Ayu Ariyanti, Reza Pahlevi, Diva Aura, Nabilah Bintadytama, Zebadiah Anipasa, Naura Azaria, Ayesha Humayra, Putri Melta, Meisya Sallwa, Zaki Halim, Theresa Ester Efrata, Hanifah Maydina, Rafi Mohammad Febriansyah, Adinda Naomi Latief, Nissya Miracollo, Zaneta Trixie Viviana, Sadam Mazzini, Firgiawan, Banyu Sadewa, Candra Pratama, dan Dita Juwita.

  • Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menggelar diskusi bersama sejumlah tokoh lokal di Kooken Kafe, Kampung Kauman, Solo, pada Jumat (13/12/2024).

    Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengurus Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK) Muchammad Yuli, Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Gunawam Setiawan, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk perwakilan Walikota Surakarta Wahyu Kristina.

    Adapula Walikota Surakarta Terpilih Respati Ardi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Eddy Sulistiyo, Direktur LPDB KUMKM Supomo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang juga menjabat Ketua Umum Syarikat Indonesia.

    Dalam diskusi tersebut, Ferry menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi (Kemenkop), untuk terus mendukung dan melindungi industri tekstil dalam negeri dari ancaman produk impor.

    Menurutnya, koperasi seperti SDK memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis nilai perjuangan, khususnya di sektor batik yang merupakan warisan budaya bangsa.

    “Kami memastikan bahwa Kementerian Koperasi akan selalu mendukung koperasi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perjuangan seperti SDK. Batik adalah identitas bangsa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujar Ferry.

    Lebih lanjut, Ferry juga menekankan pentingnya peran koperasi dalam memperkuat industri lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

    Ia mengapresiasi peran SDK dan komunitas Kampung Wisata Batik Kauman dalam mempertahankan tradisi batik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif.

    Kehadiran sejumlah tokoh dalam diskusi ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM.

    Kampung Wisata Batik Kauman di Solo telah dikenal sebagai salah satu sentra batik yang sarat dengan nilai sejarah dan budaya, menjadikannya ikon penting dalam industri kreatif Indonesia.

  • Kolonel Farid Yudho Dwi Leksono Jabat Komandan Grup A Paspampres, Bakal Kawal Prabowo dan Keluarga – Halaman all

    Kolonel Farid Yudho Dwi Leksono Jabat Komandan Grup A Paspampres, Bakal Kawal Prabowo dan Keluarga – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin memimpin upacara serah terima Jabatan Komandan Grup A, Asisten Operasi (Asops), dan Dandendeteksi Paspampres di Gedung Pelangi Mako Paspampres, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024). 

    Kolonel Inf Farid Yudho Dwi Leksono resmi menjabat sebagai Komandan Grup (Dangrup) A Paspampres.

    Grup A Paspampres sendiri memiliki tugas mengamankan Presiden RI beserta keluarga.

    Kemudian, Letkol Inf Rofi Irwansyah remsi menjabat sebagai Asops Paspampres, dan Mayor Czi Aditya A sebagai Dandendeteksi Paspampres.

    Asintel Paspampres Kolonel Kav Herman Taryaman mengatakan dalam amanatnya Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Achiruddin mengatakan serah terima jabatan mengandung makna penting dan strategis.

    Hal itu mengingat besarnya implikasi sumber daya manusia sebagai pengawak organisasi terhadap tingkat kesiapsiagaan operasional satuan. 

    Selain itu, lanjut dia, Achiruddin juga mengatakan serah terima jabatan merupakan implementasi dari regenerasi kepemimpinan yang diharapkan dapat membawa ide-ide baru, dan mampu menciptakan langkah langkah kreatif, serta inovatif, dalam menjalankan roda organisasi. 

    Komandan Paspampres, kata Herman, juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Brigjen TNI Wimoko, Letkol Inf Franki Susanto, dan Letkol Czi Budhi Dwi Santoso yang selama ini telah dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik Selama melaksanakan penugasan di  satuan Paspampres.

    “Dan sekaligus disampaikan dalam amanatnya, bagi Pamen yang baru bergabung di Satuan Paspampres agar dapat menjalankan kepercayaan yang telah diberikan oleh Pimpinan untuk mengemban tugas dan amanah baru dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab,” kata Herman saat dihubungi wartawan pada Jumat (13/12/2024).

    Turut hadir dalam acara tersebut Para Komandan Grup, Para Asisten, para Dansat di jajaran Paspampres dan Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang BS XIII Paspampres beserta pengurus.

    Sekilas Sosok Kolonel Inf Farid Yudho Dwi Leksono

    Informasi yang dihimpun, Kolonel Inf Farid Yudho Dwi Leksono merupakan Abituren Akmil 2001.

    Ia tercatat pernah menjabat sejumlah jabatan strategis selama berkarir di militer.

    Farid diketahui pernah menjabat sebagai Dandim 1422/Maros, Komandan Dodiklatpur Rindam XIV/Hasanuddin, Asintel Kopassus, dan Asops Paspampres.

  • Pemerintah Atur Ulang Skema Subsidi BBM, Menteri Bahlil Pastikan Subsidi Gas 3 LPG Kg Tetap – Halaman all

    Pemerintah Atur Ulang Skema Subsidi BBM, Menteri Bahlil Pastikan Subsidi Gas 3 LPG Kg Tetap – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah mengatur ulang skema penyaluran BBM subsidi dengan merubah menjadi campuran atau blending antara subsidi barang khusus penerima yang berhak, dan sisanya dialihkan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

    Namun, rencana tersebut dipastikan tidak berlaku untuk LPG 3 Kilogram.

    Hal itu disampikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

    “LPG enggak di apa-apain, LPG tetap, tidak ada konversi. Masih seperti sekarang,” kata Bahlil.

    Pembatasan penggunaan gas LPG 3 Kg masih menggunakan KTP. Mereka yang berhak menggunakan LPG subsidi tersebut yakni yang terdaftar di pangkalan resmi Pertamina.

    “Dan yang berhak menerimanya itu adalah yang 3 kg pembatasannya Pake KTP. Sampai sekarang masih oke,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi BBM dengan sistem blending atau campuran. Nantinya subsidi tidak hanya kepada barang khusus penerima namun juga dalam bentuk BLT. Saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi perubahan skema subsidi BBM tersebut.

    “Masih dalam pembahasan, kita lagi mencari formulasinya sudah hampir final dan kita masih butuh 1-2 excercise lagi yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa penerima untuk pengalihan sebagian itu tepat sasaran. Dan sekarang BPS lagi memvalidasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu adalah yang berhak,” pungkasnya.

  • 15 Terdakwa Pungli Rutan KPK Pikir-pikir Ajukan Banding Sikapi Vonis 4 Hingga 5 Tahun Penjara – Halaman all

    15 Terdakwa Pungli Rutan KPK Pikir-pikir Ajukan Banding Sikapi Vonis 4 Hingga 5 Tahun Penjara – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – 15 terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan atau Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pikir-pikir sikapi vonis 4 dan 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Dalam sidang tersebut sebetulnya ada satu terdakwa yakni Agung Nugroho menerima vonis 4 tahun yang dijatuhkan terhadap dirinya.

    “Atas nama Agung Nugroho, terima Yang Mulia (vonis tersebut),” ucap tim kuasa hukum Agung di ruang sidang.

    Menyikapi hal ini, Ketua Majelis Hakim Maryono mengatakan, meskipun terdakwa Agung Nugroho menerima putusan tersebut tetapi ia tak berpandangan demikian.

    Pasalnya menurut Hakim, berkas perkara yang menjerat Agung dalam satu kesatuan yang sama dengan terdakwa lainnya.

    “Sehingga terdakwa Agung Nugroho dianggap pikir-pikir dalam perkara ini,” kata Hakim.

    Divonis 4 dan 5 Tahun Penjara

    Diketahui dalam amar putusannya, Ketua Mejelis Hakim Maryono menyatakan 15 terdakwa yang merupakan eks pegawai Rutan KPK terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

    “Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Juncto Pasal 55 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat  (13/12/2024).

    Berikut rincian vonis yang dijatuhi terhadap ke-15 terdakwa dalam kasus pungli di Rutan KPK;

    1. Deden Rochendi (Plt Kepala Cabang Rutan KPK tahun 2018), divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun.

    2. Hengki (Kepala Keamanan dan Ketertiban KPK pada 2018-2022) divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun.

    3. Ristanta (Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun.

    4. Eri Angga Permana (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan.

    5. Sopian Hadi (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun.
    6. Achmad Fauzi (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 6 bulan

    7. Agung Nugroho (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan.

    8. Ari Rahman Hakim (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsider 6 bulan.

    9. Muhammad Ridwan (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan.

    10. Mahdi Aris (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan.

    11. Suharlan (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan.

    12. Ricky Rachmawanto (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan.

    13. Wardoyo (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan.

    14. Muhammad Abduh (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan.

    15. Ramadhan Ubaidillah (petugas Rutan KPK), divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan.

    Sementara itu Hakim juga mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan pada saat menjatuhi tuntutan terhadap para terdakwa.

    Adapun dalam hal memberatkan, para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

    Tak hanya itu para terdakwa sebagai insan KPK kata Hakim, layaknya pagar makan tanaman lantaran memberantas korupsi justru dengan cara melakukan korupsi.

    “Perbuatan terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi, menciderai proses penegakkan hukum yang sedang berjalan,” ucap Hakim Maryono.

    Selain itu Hakim berpandangan, ke-15 terdakwa juga telah mencoreng KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi serta mencederai kepercayaan publik masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.

    Terdakwa dalam kasus ini dianggap juga telah menikmati hasil dari pungutan liar terhadap para tahanan.

    “Untuk hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga,” ucap Hakim.

  • KAI Siapkan Layanan Prima Selama Operasional Nataru 2024/2025, Lebih dari 1 Juta Tiket KA Terjual – Halaman all

    KAI Siapkan Layanan Prima Selama Operasional Nataru 2024/2025, Lebih dari 1 Juta Tiket KA Terjual – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan pelayanan optimal bagi penumpang selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    KAI tetapkan masa operasional Nataru berlangsung selama 18 hari, mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    Untuk itu, KAI akan mengoperasikan KA tambahan yang terdiri dari 52 KA Jarak Menengah dan Jauh Kelas Komersial, 2 KA Jarak Jauh PSO dan 2 KA Lokal Komersial.

    Hal tersebut dilakukan KAI untuk mengakomodir antusias masyarakat yang cenderung tinggi pada masa libur Nataru 2024/2025.

    Nantinya, terdapat penambahan kapasitas penumpang sebanyak 491.976 tempat duduk untuk KA Jarak Menengah dan Jauh Kelas Komersial, 10.600 tempat duduk untuk KA Jarak Jauh PSO, dan 14.600 tempat duduk untuk KA Lokal Komersial.

    “Kami telah menyiapkan 777 tenaga tambahan untuk kebutuhan operasional, termasuk Penjaga Jalan Lintas (PJL), Petugas Pemeriksa Jalur (PPJ), dan Petugas Dapsus, yang tersebar di area Jawa dan Sumatera,” ungkap Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, dikutip dari siaran resminya di laman KAI, Jumat (13/12/2024).

    Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan pelanggan, KAI juga menambah 170 Customer Service Mobile (CSM) yang akan bertugas di 39 stasiun di Daerah Operasi dan Divisi Regional.

    Adapun CSM ini siap membantu pelanggan dengan informasi dan layanan langsung untuk memastikan kebutuhan terpenuhi secara cepat dan efisien.

    “Selain itu, KAI menambah tenaga operasional seperti petugas cleaning service di stasiun 145 orang, On-Train Cleaning (OTC) 198 orang, dan petugas cuci kereta 147 orang,”

    “Penambahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peningkatan frekuensi perjalanan kereta selama periode Nataru, sehingga kebersihan stasiun dan kereta tetap terjaga dengan optimal,” jelas Didiek.

    Kemudian dari segi fasilitas, KAI telah melakukan persiapan secara maksimal, mencakup area stasiun, perjalanan di atas kereta, hingga flow penumpang keluar area stasiun.

    “Kebersihan stasiun, ruang tunggu penumpang, toilet, dan kereta terus dijaga demi memberikan kenyamanan bagi pelanggan,” ungkap Didiek.

    Untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api selama periode Nataru, KAI juga menyiapkan petugas perawatan prasarana yang siap sedia 24 jam untuk mengawal perjalanan KA dan menambahkan personil siaga yang ditempatkan di lokasi prioritas seperti perlintasan tidak terjaga dengan volume lalu lintas tinggi dan daerah pemantauan khusus (Dapsus).

    Dalam upaya menciptakan perjalanan yang aman, KAI berkolaborasi dengan aparat keamanan, termasuk Polsuska, security, serta melibatkan TNI/Polri.

    Hal ini dilakukan untuk memastikan ketertiban selama periode Nataru berjalan kondusif.

    Berdasarkan data per hari ini, Jumat (13/12/2024) pukul 07.00 WIB, jumlah tiket KA Jarak Menengah/Jauh serta KA Lokal yang sudah terjual untuk periode masa libur Nataru 2024/2025 yaitu 1.030.313 tiket dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan KAI sebanyak 3.572.588.

    Dari 1.030.313 tiket terjual tersebut terdiri dari 1.008.384 KA Jarak Menengah/ Jauh atau 36,39 persen dari total jumlah tempat duduk tersedia sebanyak 2.770.864 tiket.

    Sedangkan untuk penjualan KA Lokal mencapai 21.929 tiket atau 2,74 persen dari total jumlah tempat duduk yang disediakan yaitu 801.724 tiket.

    Untuk KA Jarak Menengah/Jauh pemesanan tiket sudah dapat dilakukan H-45, sedangkan KA Lokal sendiri pemesanannya baru dapat dipesan H-30 sebelum keberangkatan dan ada beberapa KA juga yang baru dapat dipesan H-7 sebelum keberangkatan.

    “Jumlah penjualan tiket masih akan terus berubah dinamis dan bertambah, karena penjualan masih berlangsung. KAI berharap masyarakat dapat segera memesan tiket dan merencanakan liburan dengan matang karena tiket KA masa Nataru masih cukup banyak tersedia,” tutup Didiek.

    (Tribunnews.com/Latifah)