Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Prakiraan Cuaca Ekstrem Hari Ini Minggu, 15 Desember 2024, BMKG: Jogja dan Jatim Potensi Hujan Lebat – Halaman all

    Prakiraan Cuaca Ekstrem Hari Ini Minggu, 15 Desember 2024, BMKG: Jogja dan Jatim Potensi Hujan Lebat – Halaman all

    Berikut ini potensi hujan BMKG hari ini, Minggu (15/12/2024), beberapa lokasi di Indonesia berpotensi hujan, termasuk Jawa Tengah.

    Tayang: Minggu, 15 Desember 2024 07:21 WIB

    /TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

    Sejumlah pemotor berangkat kerja menggunakan jas hujan di saat hujan rintik-rintik, melintas di Jalan Raya Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024). Hujan ringan sepanjang hari turun di Bandung dari Selasa, 3 Desember 2024 sore, hingga Rabu, 4 Desember 2024 pagi menjelang siang. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau untuk sedia payung atau jas hujan, serta waspada terhadap kemungkinan genangan air. Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini, Minggu (15/12/2024), beberapa lokasi di Indonesia berpotensi hujan, termasuk Jawa Tengah. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daerah yang berpotensi hujan hari ini, Minggu (15/12/2024), menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dikutip dari meteo.bmkg.go.id, berikut daerah-daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

    Prakiraan Cuaca Minggu, 15 Desember 2024

    Hujan Berintensitas Ringan Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Hujan Berintensitas Sedang Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Sumatera Selatan

    Bengkulu

    Lampung

    Banten

    DKI Jakarta

    Kalimantan Barat

    Kalimantan Tengah

    Kalimantan Selatan

    Kalimantan Timur

    Sulawesi Tengah

    Sulawesi Barat

    Sulawesi Tenggara

    Hujan Berintensitas Lebat Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Aceh

    Sumatera Utara

    Jawa Barat

    Jawa Tengah

    D.I Yogyakarta

    Jawa Timur

    Bali

    Nusa Tenggara Barat

    Nusa Tenggara Timur

    Kalimantan Utara

    Sulawesi Utara

    Sulawesi Selatan

    Maluku Utara

    Maluku

    Papua Barat

    Papua

    Hujan Berintensitas Sangat Lebat Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Hujan Berintensitas Ekstrem Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Mardiono Respons Jenderal Dudung & Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP: Kami Ada Mekanismenya – Halaman all

    Mardiono Respons Jenderal Dudung & Gus Ipul Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP: Kami Ada Mekanismenya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Mardiono menegaskan jika ada pihak luar ingin maju sebagai calon ketua umum PPP pada Muktamar, maka harus menjadi kader terlebih dahulu.

    Hal itu, kata Mardiono, sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP yang berlaku. 

    “Tidak adalah partai politik yang kemudian menutup orang lain, kita terbuka. Tetapi memang ada mekanisme di dalam anggaran dasar, anggaran dan tradisi. Bukan hanya suatu mekanisme,” kata Mardiono usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

    “Bahwa kemudian ada wacana ya misalnya yang saat ini tidak menjadi kader, kemudian ingin masuk di partai. Itu boleh kita secara terbuka. Tapi memang ada prosesnya,” sambung dia.

    Diketahui, sejumalah nama non kader PPP muncul sebagai calon ketua umum PPP.

    Nama-nama itu diantaranya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

    Mardiono pun menyampaikan, tak rasional jika ada orang dari luar struktur organisasi partai ingin memimpin PPP.

    Apalagi, lanjutnya, orang tersebut tidak mengetahui soal internal partai secara menyeluruh. 

    “Kan juga tidak mungkin ya kalau orang yang belum tahu tentang PPP tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak? Orang yang belum tahu tentang dinamika, tentang tradisi politik, tentang karakteristik politik kemudian orang itu misalnya akan memimpin,” ujar Mardiono. 

    Menurut dia, tak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai. 

    “Dan saya belum pernah ada lihat partai-partai politik lama atau yang eksis saat ini kemudian tiba-tiba orang lain, misalnya yang saya sebut orang lain namanya kader baru, kemudian tiba-tiba memimpin. Itu menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami,” sambung Mardiono. 

    Dia juga nenyinggung bagaimana seorang kader yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di dalam partai, belum tentu memahami seluk beluk partai tersebut.

    “Tetapi sekali lagi tidak menutup. Bahwa di dalam mutamar itu kemudian atas hal kesepakatan, yes. Tapi kesepakatan itu tidak boleh keluar dari haluan-haluan konstitusi sebuah partai,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan sedikitnya ada 4 nama tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP jelang Muktamar pada 2025, mendatang.

    Bahkan, kata Rommy, keempat nama tokoh itu tengah jadi pembicaraan hangat di kalangan internal partai berlambang Ka’bah tersebut.

    Dia pun menyebut, keempat nama itu, dua berasal dari internal dan dua dari eksternal PPP.

    Dari internal, Rommy mengatakan bahwa nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno.

    Sedangkan, dua nama dari eksternal adalam orang-orang di lingkarangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

  • Pengamat Sebut Ketua Umum Baru PPP Harus Branding Ulang Partai Kakbah – Halaman all

    Pengamat Sebut Ketua Umum Baru PPP Harus Branding Ulang Partai Kakbah – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai PPP harus membranding atau mentransfromasikan ulang partainya untuk kembali lagi ke kancah politik nasional dan lolos parlemen di Pemili 2029.

    Hal itu dikatakan Arifki di tengah dinamika PPP yang akan menentukan calon ketua umum mereka.

    Menurutnya, ketua umum PPP yang baru nanti harus berusaha selama 5 tahun ke depan membangun ulang PPP.

    “PPP ini kan dinilai partai orang tua bagi sebagian orang kan. Artinya masih ada usaha untuk membangun branding sebagai partai anak muda, tapi paling tidak dengan munculnya figur-figur yang lebih muda,” kata Arifki kepada Tribunnews, Sabtu (14/12/2024).

    Dia mengatakan branding ulang tersebut bisa dilakukan mulai 2025 dan mentransformasikannya sebagaimana Golkar yang berhasil melakukan itu, 

    “PPP belum secepat Golkar sebagai sesama partai senior kan. Artinya ini yang penting juga untuk PPP selama 5 tahun ke depan untuk langsung gaspol di Januari 2025,” lanjut dia.

    Pimpinan baru PPP, dikatakan Arifki, harus bisa memanfaatkan jaringan yang ada di daerah untuk melakukan itu, serta menerjemahkan ulang bagaimana segmentasi pemilih mereka yang kental dengan para pemilih dari segmen orangtua.

    “Ini juga  bagaimana PPP menerjemahkan pilihan-pilihan politik dia di level pemilih yang ada di milenial hingga gen Z, karena dari perspektif pemilih loyalis PPP itu kan lebih senior. Ya ada yang meninggal, ada yang juga lebih tua, ini kan juga makin berkurang terus. Sedangkan kebutuhan persaingan partai itu, apalagi sesama partai Islam itu saling menganibalisasi,” kata dia.

    Namun, dia mengatakan rebranding tersebut tidak perlu sampai ke tataran yang sudah mengakar.

    “Buman rebranding simbol, tapi rebranding bagaimana PPP melihat segmentasi pemilihnya, menjaga targeting pemilihnya, dan positioning politik dia di level pemilih,” kata dia.

    Jika ini dilakukan oleh pemimpin PPP yang baru nanti, Arifki menilai akan sangat positif hasilnya bagi PPP.

    Sebab, kecenderungan partai yang tidak lolos parlemen menurut Arifki, mereka kerap berama-lama untuk memanaskan mesin partai.

    “Terlalu lama menunggu, karena partai-partai yang lolos itu kan walaupun dia enggak bekerja total, tapi dia kan punya anggota DPR RI. Makanya pilihan partai PPP mungkin partai yang lain, dia harus gaspol dari awal,” kata Arifki.

    “Karena ke 2029 itu waktu yang pendek untuk lima tahun sebenarnya. Jadi jangan terlalu menyia-nyiakan waktu ya. Biasanya baru mulai 2028 ya itu terlalu pendek itu. Makanya harus mulai 2025 langsung,” tandasnya

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy atau Rommy mengungkapkan sedikitnya ada 4 nama tokoh yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP jelang Muktamar pada 2025, mendatang.

    Bahkan, kata Rommy, keempat nama tokoh itu tengah jadi pembicaraan hangat di kalangan internal partai berlambang Ka’bah tersebut.

    Hal itu disampaikan Rommy ketika ditanya soal nama-nama bursa calon Ketua Umum PPP usai menghadiri pembukaan Mukernas II PPP yang dihadiri para pimpinan DPW dari seluruh Indonesia di Ancol, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

    “Saya mendapat suara dari berbagai whatsapp group yang saya ikuti di internal Partai Persatuan Pembangunan, sekurang-kurangnya sudah muncul 4 nama,” kata Rommy.

    Dia pun menyebut, keempat nama itu, dua berasal dari internal dan dua dari eksternal PPP. 

    Dari internal, Rommy mengatakan bahwa nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan  kader PPP Sandiaga Uno.

    Sedangkan, dua nama dari eksternal adalam orang-orang di lingkarangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

  • Bekas Stafsus Menteri Keuangan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Bukan Keinginan Sri Mulyani – Halaman all

    Bekas Stafsus Menteri Keuangan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Bukan Keinginan Sri Mulyani – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen bukanlah keinginan Sri Mulyani, Joko Widodo, atau bahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mau klarifikasi ya, PPN 12 persen bukan maunya Bu Sri Mulyani, bukan maunya Kementerian Keuangan, bukan maunya Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo yang baru memerintah. Ini keputusan politik bersama, karena undang-undang. Baik pada waktu dirumuskan dan saya yakin maksud tujuannya baik,” kata Pras dalam acara Insight Hub PKB Vol 2: Wacana PPN 12 Persen, Solusi Fiskal atau Beban Bagi Masyarakat?,” yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Dia menjelaskan bagaimana PPN ini dinaikkan secara bertahap dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun.

    “Lalu kenapa PPN? Inilah kontribusi DPR yang juga bagus. Kami akhirnya sepakat 12 persen, tapi dua tahap. 11 persen dulu di 2022, lalu menjadi 12 persen di 2025, sambil mengamati kondisi ekonomi membaik atau tidak,” kata dia.

    Menurut Pras, kesepakatan dinaikannya PPN karena pajak penghasilan tidak mengangkat penerimaan negara. 

    “PPN semua bayar, gotong royong PPN itu. Tapi kan regresif pak, yang kaya dan miskin kalau beli Indomie sama-sama bayar 10 persen. Oke, kalau begitu yang kebutuhan pokok kita nol-kan,” kata Pras.

    “Tetap dipertahankan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, transportasi tetap nol sampai sekarang, tidak bayar pajak. Sampai di situ kita bisa menerima, sampai akhirnya PPN 12 persen mau diterapkan,” pungkas dia.

    Diketahui, Pemerintah akan secara resmi mengumumkan soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada Senin pekan depan 16 Desember 2024. 

    Hal itu disampikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). 

    “Diumumkan hari Senin, jam 10 nanti diundang. Soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” kata Airlangga.

    Sekarang ini pemerintah kata Airlangga masih melakukan penghitungan mengenai tarif PPN yang akan diberlakukan nanti. Yang pasti kata dia, PPN multi tarif akan diberlakukan.

    “Ya ada. Ada tarif tertentu,” katanya.

    Airlangga mengatakan nantinya payung hukum PPN multi tarif tersebut ada yang berupa peraturan menteri keuangan (PMK) dan ada juga yang berupa peraturan pemerintah.

    Airlangga mengatakan selain mengenai PPN, pada pekan depan, pemerintah juga akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru. Namun ia belum mau menyampaikan paket kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan nantinya.

    “Nanti diumumkan di kantor Menko,” pungkasnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025 akan berlaku selektif. Kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.

    Hal itu disampikan Prabowo sebelum meninggalkan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat malam, (6/12/2024).

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo.

    “Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” Imbuhnya.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan membebani rakyat kecil. Menurutnya rakyat kecil tetap terlindungi dari kenaikan tarif PPN.

    “Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.

    Sejumlah pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024). 

    Mereka diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir, Ketua Komisi 11 Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi 3 Habiburokhman, dan lainnya. 

    Mereka menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi hasil rapat paripurna DPR mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025.  

    “Kami telah banyak berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Presiden,” kata Dasco.

    Sementara itu Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Presiden kenaikan tarif PPN 12 persen tetap berlaku pada Januari 2025 mendatang. Hanya saja kenaikan tersebut berlaku selektif.

    “Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif,” kata Misbakhun.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen kata Misbakhun hanya berlaku untuk barang barang mewah saja. 

    “Selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah,” katanya.

    Dengan kata lain kata Misbakhun, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya dibebankan kepada para konsumen barang mewah. Sementara masyarakat yang membeli barang selain barang mewah tetap dikenakan tarif Ppn 11 persen.

    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” pungkasnya.

  • Kemenkomdigi: Evolusi Komunikasi Ubah Cara Manusia Pahami Opini Publik – Halaman all

    Kemenkomdigi: Evolusi Komunikasi Ubah Cara Manusia Pahami Opini Publik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Dr. Riant Nugroho, M.Si., CBA, mengungkapkan terjadi perubahan komunikasi dari media analog ke digital. 

    Perubahan ini, kata Riant, mempengaruhi cara manusia dalam memahami informasi.

    “Evolusi komunikasi dari media analog ke digital, yang telah mengubah cara manusia memahami dan memengaruhi opini publik,” ujar Riant melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    Hal tersebut diungkapkan oleh Riant saat membawakan materi berjudul “Ilmu Komunikasi Hari Ini: Dari Kejelasan dan Kepastian Menuju Persimpangan dengan Ketidakpastian.” 

    Paparan ini disampaikan pada pembukaan Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara (Untar). 

    Rektor Untar  Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., menyatakan pendirian program studi ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan perkembangan ilmu komunikasi yang semakin pesat.

    “Pendirian Program Studi Magister Ilmu Komunikasi ini juga dapat memperkuat reputasi Untar sebagai salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia,” ujarnya.

    Pendirian program studi ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 609/E/0/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Komunikasi Program Magister di Universitas Tarumanagara.

    Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara  Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., menekankan pentingnya inovasi dalam ilmu komunikasi untuk menjawab kebutuhan generasi muda, khususnya Generasi Z, seperti dalam bidang komunikasi digital.

    “Kita harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Berdirinya Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fikom Untar ini merupakan salah satu pencapaian yang patut diapresiasi,” katanya.

    Ariawan juga menambahkan ilmu komunikasi tetap relevan di berbagai belahan dunia. 

    “Dalam pengamatan saya saat mengunjungi berbagai kampus ternama di luar negeri, ilmu komunikasi masih sangat diminati.  Penting untuk mengombinasikan ilmu komunikasi dengan disiplin ilmu lain agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” tambahnya.

    Dekan Fikom Untar Dr. Riris Loisa., M.Si menyatakan Prodi  Magister Ilmu Komunikasi Untar  diselenggarakan dengan mengedepankan nilai-nilai Humanis, Entreprenerial, Profesionalisme dan Integritas.  

    Dengan nilai-nilai ini, para lulusan akan mampu berinovasi menghadapi tantangan di dunia komunikasi yang semakin kompleks, dengan menguatnya komunikasi digital.

  • Legislator PKB Beri Pengarahan Pentingnya Bela Negara untuk Ratusan Kader Garda Bangsa di Kota Depok – Halaman all

    Legislator PKB Beri Pengarahan Pentingnya Bela Negara untuk Ratusan Kader Garda Bangsa di Kota Depok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, memberikan pengarahan kepada para kader Garda Bangsa Kota Depok dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) I di Agrowisata Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2024).

    Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat semangat kebangsaan, jiwa kepemimpinan, dan komitmen kader dalam mengemban tanggung jawab membangun bangsa. Dalam arahannya, Sudjatmiko menekankan pentingnya bela negara sebagai wujud nyata kecintaan terhadap Tanah Air. Ia menjelaskan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi juga peran yang harus diemban seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

    “Sebagai kader Garda Bangsa, kalian harus menjadi teladan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Bela negara itu artinya berkontribusi untuk kemajuan bangsa, baik melalui pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial. Ini adalah bentuk cinta kita terhadap Indonesia,” ujar Sudjatmiko.

    Ia juga mengingatkan kader tentang tantangan global yang semakin kompleks, seperti ancaman radikalisme, kemiskinan, dan ketidakadilan.

    Menurutnya, bela negara berarti berani melawan segala bentuk ancaman yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.

    Kegiatan Diklatsar I ini diikuti oleh ratusan kader muda Garda Bangsa Kota Depok.

    Para peserta mendapatkan pelatihan tentang wawasan kebangsaan, strategi kepemimpinan, dan pentingnya sinergi dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

    “Generasi muda adalah tulang punggung masa depan bangsa. Garda Bangsa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi Pancasila dan mendorong pembangunan yang inklusif,” kata Sudjatmiko.

    Anggota DPR RI Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok ini memberikan semangat kepada peserta diklatsar agar sukses hingga acara selesai dan menjadi kader Garda Bangsa Kota Depok yang berguna bagi Nusa dan Bangsa.

    “Terus berguna bagi nusa dan bangsa. Kader Garda Bangsa wajib menjaga soliditas dan menjaga marwah organisasi,” ujarnya.

  • Mukernas Rampung, PPP Agendakan Gelar Muktamar April 2025, Bali Diusulkan jadi Lokasi Acara – Halaman all

    Mukernas Rampung, PPP Agendakan Gelar Muktamar April 2025, Bali Diusulkan jadi Lokasi Acara – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangun (PPP) baru saja merampungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai guna membahas persiapan Muktamar X untuk menentukan kepengurusan baru, pada Sabtu (14/12/2024) malam.

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengatakan, bahwa Mukernas II yang diikuti oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ini telah menentukan bahwa Muktamar bakal digelar pada bulan April 2025, mendatang. 

    Dimana, agenda Muktamar dilaksanakan usai hari raya Idul Fitri tahun 2025.

    Namun, Mardiono belum bisa memastikan tanggal pelaksanaan Muktamar tersebut.

    Hal itu disampaikannya usai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu malam.

    “Ya kira-kira kan Lebaran itu di bulan April ya, mungkin setelah lebaran itu awal ya, awal April ya. Mungkin bisa di akhir April maupun awal Mei. Nanti tergantung kan Muktamar itu banyak yang kita butuhkan,” kata Mardiono.

    Mardiono pun membeberkan sejumlah hal yang perlu dipersiapan jelang Muktamar. Dimana, ketersediaan hotel juga perlu diperhitungkan. 

    Sebab, sebanyak 1.200 peserta yang terdiri dari kader PPP akan turut serta dalam forum tersebut.

    “Pertama adalah kapasitas hotel. Hotel itu yang kita butuhkan itu sekitar 1.200. Kemudian nanti belum lagi pas pembukaan itu kan pasti 2 ribuan. Nah ini yang kita siapkan. Jadi kan menyangkut ketersediaan hotel. Kan kita enggak boleh kan, pokoknya harus hari ini. Nah kalau kita enggak dapat hotel Itu ya. Misalnya ini satu kasus,” beber Mardiono.

    Utusan Khusus Presiden bidang Ketahanan Pangan ini menyebut jika permasalahan transportasi juga perlu diperhitungkan oleh panitia Muktamar.

    “Jadi misalnya apakah di Jakarta, bagaimana lalu lintas yang hadir dari Indonesia bagian timur,” ujarnya.

    Mardiono juga menyampaikan bahwa peserta Mukernas turut mengusulkan pulau Bali sebagai lokasi Muktamar. 

    “Bagaimana kalau diselenggarakan di Bali?
    Tapi tadi ada wacana beberapa teman-teman mengusulkan di Bali. Ya, kira-kira tempatnya di Bali. Itu tadi wacana yang diusulkan,” katanya.

    Meski begitu, Mardiono mengatakan bahwa pembahasan lengkap terkait tanggal serta lokasi Muktamar akan diputuskan pasa forum DPP Partai.

    “Tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan oleh DPP. Kemudian nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” jelasnya.

    Diketahui, Muktamar PPP merupakan forum tertinggi partai dalam menentukan kepengurusan partai yang baru, mulai dari Ketua Umum hingga jajaran kepengurusan.

    Sebagai informasi, PPP menggelar Mukernas II di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, sejak Jumat (13/12/2024) hingga Minggu (14/12/2024).

    Mukernas itu diikuti oleh pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP di seluruh Indonesia.

    Mukernas tersebut merupakan forum untuk mengevaluasi kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP M Mardiono yang dinilai gagal memimpin partai sehingga suara anjlok pada Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) hingga akhirnya partai berlambang Kabah itu gagal lolos ke Senayan.

    Muktamar itu juga bakal menjadi forum untuk persiapan Muktamar X PPP, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025-2020.

     

  • Sekjen Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Serius Kejar Harun Masiku – Halaman all

    Sekjen Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Serius Kejar Harun Masiku – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA— Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah Najih Praatiypo mendesak segera diselesaikannnya kasus dugaan pidana korupsi yang menyeret Harun Masiku yang kini buron. 

    Najih meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengejar dan menangkap Harun Masiku. 

    “Harun Masiku ini sudah nyaris 5 tahun jadi buron, sampai sekarang belum ditangkap. Saya kira KPK harus ambil langkah tegas dan produktif. Buron semacam Masiku bisa melemahkan supremasi hukum. Penangkapan Masiku hemat saya perlu untuk tegakkan keadilan dan untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau tidak segera ditangkap, kasus ini bisa ganggu stabilitas politik,” ujar Najih dalam keterangan pers tertulis dikutip Sabtu, (14/12/2024).

    Najih menduga ada pihak yang terus mencoba menghalangi proses hukum terhadap Masiku.

    Najih lantas mendorong KPK dan aparat hukum untuk menindak siapa saja yang menghalangi proses hukum sesuai dengan Pasal 221 KUHP.

    “Oknum semacam ini harus ditindak, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 221 KUHP,” ujarnya.

    Najih mendesak juga agar kader PDIP membantu penegak hukum menangkap Harun Masiku.

    “Kasus Harun Masiku ini bagaimanapun erat kaitannya dengan Sekjen PDI-P Pak Hasto Kristiyanto. Saya heran jika Pak Hasto lantang bicara dimana-mana, serasa lupa dengan kasus penyuapan yang seret namanya sendiri,” kata Najih.

    Diketahui, mantan politisI PDI-P Maruarar Sirait mengadakan sayembara penangkapan Harun Masiku. Bagi yang menemukan Masiku, Maruarar menjanjikan hadiah uang sebesar Rp 8 miliar.

    Adapun Harun Masiku menjadi buron KPK sejak awal 2020. 

    Keberadaannya masih misterius setelah lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

    Sudah lima tahun Harun buron, KPK belakangan mengungkap ciri-ciri khusus Harun Masiku. 

    KPK memperbarui surat penangkapan mantan caleg PDIP yang menjadi buronan Harun Masiku. 

    Surat penangkapan terhadap buronan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR itu bernomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kamis (5/12/2024).

    “Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi Jakarta Selatan,” demikian tulis surat tersebut.

    KPK mencantumkan identitas Harun Masiku dalam surat penangkapan dimaksud. 

    Tercantum dalam surat itu, Harun Masiku merupakan pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 yang memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. 

    Harun Masiku disebut memiliki warna kulit sawo matang dan beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

    KPK juga menyebarkan sejumlah foto terbaru dari Harun Masiku.

    “Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis,” tulis surat itu. 

  • Kemenhub Umumkan Pembatasan Angkutan Barang Nataru 2024/2025 – Halaman all

    Kemenhub Umumkan Pembatasan Angkutan Barang Nataru 2024/2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Korlantas Polri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mengatur arus lalu lintas selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Pembatasan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat yang diprediksi mencapai lebih dari 110 juta pergerakan.

    “Seperti yang kita ketahui bersama, pada libur Nataru tahun ini diprediksi terdapat lebih dari 110 juta pergerakan masyarakat yang sebagian besar akan berlibur dengan prediksi arus pergi pertama pada 24 Desember 2024 dan arus pergi kedua pada 31 Desember 2024,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani, dikutip dari laman resmi Ditjen Hubdat Kemenhub, Rabu (11/12/2024).

    Ahmad Yani menyatakan bahwa pembatasan ini mencakup operasional angkutan barang di ruas jalan tol dan non-tol.

    “Pembatasan ini demi keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban bersama,” jelasnya.

    Jenis Kendaraan yang Dibatasi

    Pembatasan berlaku untuk kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    Adapun kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, sepeda motor mudik gratis, serta barang pokok.

    Namun, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, nama serta alamat pemilik barang.

    Terakhir, surat ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Jadwal Pemberlakuan Pembatasan
    Ruas Jalan Non-Tol

    Jumat s.d Minggu, 20-22, 24, 26-29 Desember 2024 Pukul 05.00 – 22.00
    Rabu, 1 Januari 2025 Pukul 05.00 – 22.00

    Ruas Jalan Non-Tol yang Mengalami Pembatasan Operasional Angkutan Barang

    1. Sumatera Utara:

    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei

    b) Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau

    c) Medan – Berastagi

    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea

    2. Jambi dan Sumatera Barat:

    a) Jambi – Sarolangun – Padang

    b) Jambi – Tebo – Padang

    c) Jambi – Sengeti – Padang

    d) Padang – Bukit Tinggi

    3. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:

    a) Jambi – Palembang – Lampung

    4. DKI Jakarta – Banten:

    a) Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak

    5. Bali: Denpasar – Gilimanuk

    6. DKI Jakarta – Jawa Barat:

    Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon

    7. Jawa Barat – Jawa Tengah:

    Cirebon – Brebes

    8. Banten:

    a) Merak Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan

    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto

    c) Serang – Pendeglang – Labuhan

    9. Jawa Barat:

    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar

    b) Bandung – Sumedang – Majalengka

    c) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur

    10. Jawa Tengah:

    a) Solo – Klaten – Yogyakarta

    b) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak

    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta

    d) Tegal – Purwokerto

    11. Jawa Timur:

    a) Pandaan – Malang

    b) Probolinggo – Lumajang

    c) Madiun – Caruban – Jombang 

    d) Banyuwangi – Jember

    12. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi

    13. Yogyakarta:

    a) Yogyakarta – Wates

    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang

    c) Yogyakarta – Wonosari

    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles)

    Ruas Jalan Tol

    Jumat, 20 Desember 2024 – Minggu, 22 Desember 2024 Pukul 00.00 – 24.00 waktu setempat
    Selasa, 24 Desember 2024 Pukul 00.00 – 24.00 waktu setempat
    Kamis, 28 Desember 2024 – Minggu, 29 Desember 2024 Pukul 06.00 – 24.00 waktu setempat
    Rabu, 1 januari 2025 Pukul 06.00 – 24.00 waktu setempat

    Ruas Jalan Tol yang Mengalami Pembatasan Operasional Angkutan Barang

    1. Lampung dan Sumatera Selatan:

    Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang

    2. DKI Jakarta:

    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo

    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR)

    c) Dalam Kota Jakarta

    3. DKI Jakarta dan Jawa Barat:

    a) Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong

    b) Cigombong – Cibadak

    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

    d) Jakarta – Cikampek

    4. DKI Jakarta – Banten:

    Jakarta – Tangerang- Merak

    5. Jawa Tengah:

    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang

    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang)

    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang)

    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang)

    e) Semarang – Solo – Ngawi

    f) Semarang – Demak

    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten

    h) Yogyakarta – Solo segmen Klaten – Prambanan (Fungsional)

    6. Jawa Timur:

    a) Surabaya – Gempol

    b) Surabaya – Gresik

    c) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – SS Kraksaan (Fungsional)

    7. Jawa Barat:

    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi

    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan

    c) Cileunyi – Cimalaka

    d) Cimalaka – Dawuan

    e) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Kutanegara (Fungsional)

    Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan arus lalu lintas selama libur Nataru dapat berjalan lebih lancar dan aman bagi semua pengguna jalan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pimpinan Komisi XI DPR Usul Perluasan Kategori Barang Mewah Objek Pajak PPN 12 Persen – Halaman all

    Pimpinan Komisi XI DPR Usul Perluasan Kategori Barang Mewah Objek Pajak PPN 12 Persen – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi PKB, Hanif Dhakiri, mengusulkan objek pajak barang mewah yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen harus diperluas. 

    Hal itu perlu dilakukan lantaran pendapatan negara dari pajak barang mewah masih terlalu kecil. 

    “Sehingga kalau hanya digunakan untuk pajak barang mewah, nah itu tentunya kan hanya nilainya berapa tadi dapetnya? Sekitar Rp2 triliun. Nah mungkin tidak cukup worth it lah kalau misalnya digunakan,” kata Hanif dalam acara Insight Hub PKB Vol 2: Wacana PPN 12 Persen, Solusi Fiskal atau Beban Bagi Masyarakat?,” yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024). 

    Namun, dia mengaku belum ada informasi apakah ke depannya objek pajak barang mewah yang dikenakan akan diperluas pemerintah atau tidak. 

    “Nah, kita harus cek lagi, barang-barang mewah yang kemarin digunakan pajak itu apa aja sih? Nah itu harus diperluas,” ujarnya. 

    Dengan adanya perluasan objek pajak barang mewah itu, kata dia, bisa menambah pendapatan negara. 

    “Saya kira kalau mungkin diperluaskan bisa nambah lagi Rp 2 triliun mungkin lebih. Kita harus agak teknis, agak detail untuk mendorong perluasan objek pajaknya maupun juga wajib pajaknya,” katanya. 

    “Jadi level kayanya itu seberapa misalnya yang dikenakan itu. Ya kalau di PPH itu yang mirip-mirip pajak progresif itulah kali ya,” pungkas Waketum PKB itu. 

    Diketahui, pemerintah akan secara resmi mengumumkan soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada Senin pekan depan 16 Desember 2024. 

    Hal itu disampikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). 

    “Diumumkan hari Senin, jam 10 nanti diundang. Soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” kata Airlangga.

    Sekarang ini pemerintah kata Airlangga masih melakukan penghitungan mengenai tarif PPN yang akan diberlakukan nanti. Yang pasti kata dia, PPN multi tarif akan diberlakukan.

    “Ya ada. Ada tarif tertentu,” katanya.

    Airlangga mengatakan nantinya payung hukum PPN multi tarif tersebut ada yang berupa peraturan menteri keuangan (PMK) dan ada juga yang berupa peraturan pemerintah.

    Airlangga mengatakan selain mengenai PPN, pada pekan depan, pemerintah juga akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru. Namun ia belum mau menyampaikan paket kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan nantinya.

    “Nanti diumumkan di kantor Menko,” pungkasnya.