Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Entertainment District Hadir di PIK 2, Tempat Wisata Baru untuk Main Boling hingga Gokar! – Halaman all

    Entertainment District Hadir di PIK 2, Tempat Wisata Baru untuk Main Boling hingga Gokar! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PIK 2 terus memperluas daya tarik wisatanya. Kini, kawasan Entertainment District, pusat hiburan baru yang memadukan olahraga, gaya hidup, dan keseruan untuk semua kalangan resmi hadir di PIK 2.

    Berlokasi di Jalan H. R. Rasuna Said Blok BB Nomor 7-8, Entertainment District siap menjadi magnet baru untuk keluarga, komunitas, hingga anak-anak muda yang ingin menikmati waktu santai dengan cara berbeda.

    CEO Entertainment District Diana Sutrisno menjelaskan bahwa kawasan ini lahir untuk mengisi kekosongan ruang hiburan keluarga di PIK 2, yang selama ini lebih dikenal sebagai destinasi kuliner dan pantai.

    “Kalau mal biasanya pusatnya belanja, di sini hiburan jadi andalannya. Kami menghadirkan kombinasi spotainment, lifestyle area, hingga playground untuk anak-anak,” ujar Diana.

    Beragam tenant seru sudah bergabung, di antaranya:

    Bowl.inc: Arena bowling dengan 30 jalur, berstandar internasional.
    Kart.inc: Lintasan gokar indoor bertingkat terbesar di Indonesia.
    Cow Play Cow Moo: Pusat permainan arcade untuk semua usia.
    Whistler Garden: Ruang multifungsi untuk berbagai event.
    Beragam kuliner seperti Kampung Kecil, Fruity, dan Lemonina.
    Toko Binatu “An” dan area board game santai.

    Tak berhenti di situ, dalam waktu dekat akan dibuka juga Animal.inc Cafe, kafe bertema satwa, serta Fish.inc, arena memancing indoor pertama di kawasan ini. Eragon Sports Bar pun tersedia bagi pengunjung yang ingin menonton pertandingan olahraga sambil bersantai.

    Diana mengungkapkan, Bowl.inc bukan sekadar arena bermain biasa. Fasilitasnya sudah diakui oleh International Bowling Federation dan bahkan menjadi lokasi Pelatnas tim nasional boling Indonesia.

    “Kami ingin membangun budaya olahraga, bukan hanya tempat hiburan semata. Bowl.inc di sini siap mendukung event kompetisi tingkat dunia,” kata Diana.

    Sementara itu, Kart.inc menawarkan pengalaman balapan gokar di lintasan bertingkat dengan luas hampir 2.500 meter persegi, menjadikannya salah satu yang terbesar dan terlebar di dunia.

    Untuk hiburan keluarga, Cow Play Cow Moo siap memanjakan semua kalangan dengan berbagai permainan arcade, lengkap dengan hadiah-hadiah seru untuk ditukarkan.

    Dengan semua fasilitas ini, Entertainment District hadir sebagai jawaban untuk liburan yang lebih aktif, seru, dan penuh pilihan di PIK 2.

  • Dialog Bersama Delegasi SSTC, Kementan Klaim Programnya Jadi Inspirasi Negara Lain – Halaman all

    Dialog Bersama Delegasi SSTC, Kementan Klaim Programnya Jadi Inspirasi Negara Lain – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut hangat kunjungan delegasi forum kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (South-South and Triangular Cooperation/SSTC) untuk berdialog mengenai pelaksanaan Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS).

    Sebanyak 12 peserta dari lima negara meninjau langsung lokasi pelatihan dan implementasi Program YESS. 

    Tinjauan ini merupakan bagian dari agenda pembelajaran lintas negara terkait praktik-praktik baik dalam pemberdayaan generasi muda di sektor pertanian.

    Setelah peninjauan, para peserta SSTC melakukan dialog bersama para penentu kebijakan Program YESS. 

    Mereka mengajukan berbagai pertanyaan, termasuk kebijakan strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk mendorong tumbuhnya petani milenial.

    Komitmen untuk menjadikan generasi muda sebagai pilar pertanian masa depan terus digencarkan oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman. 

    Dia menyatakan bahwa keterlibatan generasi muda akan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

    Amran menjelaskan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern dapat menekan biaya, meningkatkan produksi secara signifikan, serta menyerap lebih banyak tenaga kerja muda.

    “Jika tiga instrumen—lahan, milenial, dan teknologi—kita optimalkan, maka pertanian Indonesia akan menjadi kunci menuju Indonesia Emas,” katanya dalam keterangannya, Minfgu (27/4/2025).

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyambut langsung para delegasi dan menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadikan Program YESS sebagai lokasi studi banding antarnegara.

    Idha menjelaskan bahwa Program YESS yang telah berjalan selama lima tahun, secara aktif mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. 

    Melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses ke pasar dan pembiayaan, YESS menjadi wadah strategis dalam menyiapkan petani milenial yang mandiri dan inovatif.

    “Banyak kegiatan yang sudah dilakukan YESS untuk menarik minat generasi muda agar tidak hanya menjadi petani, tapi juga pelaku agribisnis yang adaptif terhadap perubahan zaman,” ujar Idha.

    Dia juga menekankan pentingnya pertukaran pengalaman teknis antarnegara dalam forum SSTC ini. 

    “Saya memahami bahwa para delegasi SSTC adalah pengelola proyek di negaranya masing-masing. Meski konteksnya berbeda, prinsip-prinsipnya bisa diadaptasi,” jelasnya.

    Menurutnya, keberhasilan YESS tak lepas dari pendekatan desain proyek yang berbasis pada kebutuhan lapangan. 

    Timnya melakukan pemetaan menyeluruh, belajar dari proyek serupa sebelumnya, serta mendengar langsung masukan dari petani dan anak muda.

    “Pendekatan kami tidak hanya top-down, tetapi juga bottom-up. Ini penting agar program menjawab tantangan nyata regenerasi petani,” tegasnya.

    Idha mengingatkan bahwa jika negara tidak menyiapkan generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian, maka akan terjadi kekosongan pelaku usaha tani ke depan.

    “Petani tua akan berkurang secara alamiah, dan tanpa regenerasi yang dirancang dengan baik, kita bisa kehilangan keberlanjutan,” tambahnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas penunjukan Program YESS oleh Sekretariat Negara sebagai salah satu program unggulan yang layak dikunjungi oleh delegasi internasional. 

    “Kami telah mendokumentasikan banyak success story dan praktik baik dari Program YESS. Tapi melihat langsung dampaknya di lapangan memberi pemahaman yang lebih kuat dan menyentuh,” katanya.

    Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Noviyanti, turut mengakui keberhasilan YESS dalam mencetak petani muda. 

    “Program YESS ini terbukti menjadi salah satu success story Kementerian Pertanian. Lebih dari 100 ribu petani milenial di wilayah pedesaan telah merasakan dampaknya,” ujar Noviyanti

    Ia menilai, Program YESS dapat direplikasi di negara-negara peserta delegasi SSTC. Sejak diluncurkan pada 2019, YESS yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan IFAD telah menunjukkan hasil nyata dalam pengembangan ekonomi pedesaan.

    “Ini adalah cerita sukses yang layak dibagikan ke negara-negara lain. Terutama antarnegara berkembang, karena kita punya pengalaman dan tantangan yang serupa,” jelasnya.

    Menurut Noviyanti, pertukaran pengetahuan antarnegara berkembang memiliki nilai praktis yang tinggi karena latar belakang ekonomi, iklim, dan sistem pertaniannya relatif mirip.

    “Kalau dari sisi ekonomi dan musim tanam kurang lebih sama. Hal-hal semacam itu membuat pembelajaran lebih mudah diaplikasikan,” pungkasnya.

  • Peningkatan Kapabilitas SDM Jadi Kunci Peningkatan Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing – Halaman all

    Peningkatan Kapabilitas SDM Jadi Kunci Peningkatan Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Indonesia, Martini M Paham, menyatakan kalau kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing. 

    Hal itu dia ungkapkan dalam sambutannya saat penandatangani Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding atau MOU) dengan Diageo Indonesia, 25 April 2025 kemarin. 

    Dia menjelaskan, peningkatan kapabilitas SDM di sektor pariwisata menjadi kebutuhan yang harus didukung agar kualitas pariwisata Indonesia terus membaik dan bertumbuh.

    Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan 13,9 juta kunjungan wisatawan mancanegara.

    Tidak kalah signifikan, perjalanan wisatawan nusantara sepanjang tahun 2024 juga mencapai 1,02 miliar perjalanan, menunjukkan pertumbuhan sebesar 21,61 persen dibandingkan tahun 2023 (sumber).

    Sektor pariwisata juga diketahui menciptakan lebih dari 25 juta lapangan pekerjaan dan menyumbang devisa sebesar USD16,7 miliar (sumber).

    Hal ini mencerminkan kontribusi nyata sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

    “Kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan pelaku industri diharapkan dapat menciptakan dampak nyata di lapangan dengan implementasi yang konkret dan terukur, baik melalui peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata,” katanya dikutip, Minggu (27/4/2025). 

    Ika Kusuma Permana Sari, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kementerian Pariwisata, berharap dari kolaborasi ini akan turut mewujudkan sinergi antara industri dan pemerintah dalam penyediaan program pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan non-formal dan keterampilan kerja di sektor pariwisata, dan terbentuknya model pengembangan SDM yang adaptif terhadap perubahan tren industri dan kebutuhan wisatawan.

    Dendy A. Borman, Direktur Diageo Indonesia, mengemukakan kalau penandatanganan MOU ini menjadi tonggak yang penting untuk bersama-sama memajukan pariwisata di Indonesia.

    Menurutnya, penandatanganan MOU ini menjadi bukti nyata komitmen pihaknya dalam mengembangkan kapabilitas tenaga kerja Indonesia di sektor pariwisata.  

    “Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia di bidang pariwisata. Melalui program pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi kompetensi, kami berharap dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata yang tidak hanya terampil, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika industri yang terus berkembang,” ujar Dendy. 

    Sinergi antara Diageo Indonesia dan Kementerian Pariwisata akan dijalankan di bawah payung Learning for Life, sebuah program peningkatan keterampilan, manajemen bisnis, dan kewirausahaan di sektor pariwisata yang dilaksanakan Diageo secara global.

    Bekerja sama dengan organisasi pendidikan dan pemerintah, program Learning for Life di seluruh dunia meningkatkan skill dan mendukung pertumbuhan individu para pesertanya. Sejak tahun 2008, Learning for Life telah menjangkau seluruh wilayah operasional Diageo, mendukung peserta dari berbagai lapisan masyarakat dan profesi untuk peluang baru dan kehidupan yang lebih baik.

    Di Indonesia, program Diageo Learning for Life berlangsung sejak tahun 2022 dan telah memberikan dampak positif bagi lebih dari 2.000 peserta di Jakarta dan Bali. Program ini menyiapkan edukasi di sektor pariwisata melalui berbagai kelas dan lokakarya. Pada Februari 2025 lalu, Diageo Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Institut Pariwisata Trisakti untuk memperluas jangkauan Learning for Life ke sektor pendidikan.

    Dendy menambahkan, kerja sama ini diharapkan dapat membangun pondasi yang kuat bagi ekosistem pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

    “Dengan kualitas SDM yang semakin membaik, kami optimistis SDM Indonesia akan mampu bersaing dan sektor pariwisata Indonesia dapat tumbuh lebih inklusif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” katanya.  

  • Penunjukan Airlangga Jadi Perunding Tarif Dagang ke AS Dinilai Tepat, Ekonom Jelaskan Alasannya – Halaman all

    Penunjukan Airlangga Jadi Perunding Tarif Dagang ke AS Dinilai Tepat, Ekonom Jelaskan Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar ekonomi dari Universitas Andalas Prof Syafruddin Karimi menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator negosiator perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai langkah cerdas. 

    Menurutnya, keputusan tersebut sebagai langkah strategis yang mengedepankan diplomasi teknis berbasis kepentingan nasional.

    Prof Syafruddin menuturkan, tarif dagang AS merupakan sektor ekonomi yang membutuhkan sosok piawai di bidang ekonomi untuk melindungi kepentingan domestik maupun internasional. 

    Dia menilai, surat Menko Airlangga kepada Pemerintah AS menjadi langkah awal untuk negosiasi lanjutan yang saat ini tengah berlangsung di Amerika Serikat. 

    “Proposal lima pilar yang disampaikan Airlangga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu diserang, tetapi berinisiatif menawarkan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Syafruddin kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

    Menurutnya, keterlibatan Airlangga di awal proses negosiasi, melalui penyampaian proposal lima pilar kepada Pemerintah AS, menunjukkan bahwa Indonesia tidak bersikap pasif, tetapi proaktif dalam mencari solusi bersama.

    “Proposal lima pilar tersebut mencerminkan inisiatif pemerintah untuk mengajukan jalan tengah yang menguntungkan kedua negara, bukan hanya menunggu kebijakan sepihak dari AS,” jelasnya.

    Meski mengapresiasi langkah tersebut, Prof. Syafruddin mengingatkan bahwa risiko konsesi berlebihan harus diantisipasi. 

    Dia menekankan pentingnya menjaga kemandirian industri strategis nasional dan tidak menggunakan deregulasi secara berlebihan sebagai alat tawar.

    “Tim negosiator harus menjaga agar ruang kebijakan nasional tetap terlindungi. Indonesia harus tetap berdiri sebagai subjek yang menentukan arah pembangunan, bukan sekadar objek reformasi global,” ujarnya.

    Diketahui, Menko Airlangga kini memimpin negosiasi dagang dengan AS menyusul rencana Presiden AS Donald Trump untuk menaikkan tarif impor secara resiprokal. 

    Dalam pernyataannya, Airlangga menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang cepat direspons oleh Pemerintah AS untuk membuka jalur dialog.

    Dalam proposal yang diajukan, terdapat lima pilar utama: pertama, komitmen Indonesia tetap membeli kebutuhan energi dari AS; kedua, memperjuangkan tarif ekspor yang kompetitif untuk produk Indonesia; ketiga, mendorong deregulasi untuk memperkuat iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja; keempat, mempererat kerja sama dalam rantai pasok industri strategis dan critical minerals; serta kelima, memperluas akses teknologi di sektor kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan.

    Proposal ini, kata Airlangga, telah diterima dengan baik oleh pihak AS. Ia juga menegaskan bahwa dokumen negosiasi disusun berdasarkan masukan dari berbagai elemen nasional, termasuk pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri ataupun komunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis,” ucap Airlangga.

  • Pengamat Sebut Usul Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Wapres Gibran Kurang Relevan – Halaman all

    Pengamat Sebut Usul Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Wapres Gibran Kurang Relevan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Agung Baskoro menilai usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kurang relevan untuk direalisasikan.

    Agung menjelaskan usulan yang digaungkan forum Purnawirawan Prajurit TNI dinilainya kurang relevan karena saat ini pemerintahan Prabowo-Gibran sedang berjalan.

    Sehingga, tidak ada urgensi atau hal mendesak agar usulan tersebut direalisasikan.

    “Saya kira poin pemakzulan ini kurang relevan, menimbang pemerintahan sedang berjalan. Artinya tidak ada urgensi ataupun hal yang mendesak,” kata Agung, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (27/4/2025).

    Menurut Agung, apapun bentuk aspirasi dari kelompok manapun perlu diapresiasi dan harus dipertimbangkan.

    “Tapi untuk ditindaklanjuti, harus dilihat konteksnya sehingga fokus kita sebagai bangsa tidak terpecah,” ucapnya.

    Ia mengatakan, hal ini agar pemerintah tidak kehilangan fokus, karena saat ini ada banyak masalah yang lebih utama.

    Misalnya, perang dagang global dan ekses kebijakan yang hari ini memberikan efek ekonomi yang cukup dalam bagi kelas menengah, maupun masyarakat secara keseluruhan.

    “Sehingga solusinya ditunggu,” ucapnya. 

    Lebih lanjut, ia juga menyebutkan, hal utama lainnya yang perlu dijadikan pertimbangan, soal ancaman PHK massal, daya beli yang menurun, lapangan kerja yang harus diperluas, harga-harga yang harus stabil. 

    “Saya kira itu hal-hal pokok yang lebih penting untuk direspons segera ketimbabg hal-hal politis dan saya kira ini bukan waktunya lagi. Ini saatnya pemerintah bangun bekerja, dan kita semua harus mendukung ya,” kata Agung.

    Sekadar informasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. 

    Mereka yang ikut meneken surat tersebut di antaranya Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Dari delapan tuntutannya, satu di antaranya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

  • Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo Hormati Penangguhan Penahan Kades Kohod – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo Hormati Penangguhan Penahan Kades Kohod – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo turut merespons soal pemberian penangguhan penahanan terhadap para tersangka kasus pagar laut di Tangerang, Banten termasuk Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin.

    Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan penangguhan penahanan untuk Arsin dan tiga tersangka lainnya, karena sudah habis masa penahanan 60 hari untuk proses pemberkasan dari Kejaksaan.

    Rudianto mengatakan sejatinya setiap tersangka yang apabila masa penahanan sementara untuk kelengkapan berkas perkaranya sudah habis maka berhak untuk dikeluarkan dari tahanan.

    “Kalau masa penahanan sudah habis ya demi hukum harus dikeluarkan kan, bisa saja sudah 60 hari kalau saya sih secara kaca mata hukumnya ya memang kalau sudah habis masa penahanannya demi hukum harus dikeluarkan,” kata Rudianto saat dimintai tanggapannya, Minggu (27/4/2025).

    Rudianto juga menyebut, pemberian penangguhan penahanan terhadap Arsin Cs ini juga pasti sudah dalam pertimbangan kepolisian.

    “Karena seorang tersangka punya hak-hak begitu kan, hak mendapatkan penangguhan dan sebagainya dan mungkin pertimbangan kepolisian ya itu tadi, karena sudah habis masa tahanan, karena kasus ini belum dinyatakan lengkap ya oleh Kejaksaan sehingga kembali ke kepolisian,” kata dia.

    Atas hal itu, legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut menghormati proses hukum yang berjalan terhadap para tersangka.

    Pasalnya, apabila pihak kepolisian tidak menetapkan penangguhan penahanan terhadap para tersangka yang berhak, maka nantinya akan dianggap menggunakan kekuatan berlebihan.

    “Kalau kita sih menghormati proses hukum yang ada karena semua sudah diatur dalam hukum acara kita termasuk bilamana masa tahanan sudah habis ya demi hukum memang harus dikeluarkan, karena kalau tidak ya nanti kepolisian dianggap abuse of power kan,” tandas dia.

    Alasan Bareskrim Polri Tangguhkan Penahanan Kades Kohod

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan penangguhan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip cs dilakukan karena masa penahanan sudah habis.

    “Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada ke-4 tersangka kasus Kohod Tangerang sebelum 24 April habisnya masa penahanan,” kata Djuhandani kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

    Merujuk dalam KUHAP, tenggat waktu masa penahanan bisa diperpanjang dua kali selama 60 hari.

    Sehingga, penangguhan penahanan dilakukan karena para tersangka sudah menjalani perpanjangan masa tahanan.

    Diketahui, berkas perkara kasus tersebut tak kunjung lengkap.

    Pihak Kejagung meminta agar diterapkan pasal korupsi, sementara pihak Bareskrim Polri tetap pada pendiriannya jika tak ada unsur korupsi dalam kasus pemalsuan dokumen.

    “Sesuai Petunjuk P19 JPU agar melakukan upaya penyidikan untuk memenuhi apakah hal tersebut masuk tindak pidana korupsi atau tidak,” jelasnya.

    Asal Usul Kasus Kades Kohod

    Bareskrim Polri menahan Kades Kohod Arsin dan tiga tersangka lain kasus pemalsuan dokumen SHGB pagar laut di Tangerang sejak Senin (24/2/2025).

    Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen tanah di wilayah pagar laut Tangerang.

    Arsin bersama tiga tersangka lainnya diduga membuat 263 surat palsu atas tanah yang sebenarnya bukan milik mereka.

    Aksi ini berlangsung sejak Desember 2023 hingga November 2024.

    Dalam prosesnya, para tersangka bahkan diduga mencatut nama warga Desa Kohod untuk memperkuat legitimasi surat-surat tersebut.

    Dalam kasus tersebut keempat tersangka yakni Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod Ujang Karta, dan dua penerima kuasa dari Desa Kohod berinisial SP dan CE dijerat Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP, Pasal 266, hingga Pasal 55-56 KUHP.

  • Ketua Umum RTMM-KSPSI Sudarto: Pekerja Tolak Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Merek – Halaman all

    Ketua Umum RTMM-KSPSI Sudarto: Pekerja Tolak Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Merek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) KSPSI yang beranggotakan 250.347 pekerja menolak rencana pemerintah menyeragamkan kemasan rokok tanpa merek.

    Penolakan ini telah disampaikan oleh Ketua Umum FSP RTMM, Sudarto dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, di bilangan Jakarta Selaran. 

    “FSP RTMM juga menolak rencana pengenaan tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), dan mendesak pemerintah agar tidak menaikan cukai di situasi kondisi saat ini. Daya beli rendah rokok sudah mahal,” kata Sudarto dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).

    Apresiasi Pemerintah

    Dalam kesempatan itu Sudarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas berbagai upayanya dalam mengambil kebijakan strategis untuk menjaga kedaulatan NKRI demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Berpedoman kepada Hubungan Industrial Pancasila, maka pekerja dan pengusaha berkepentingan yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pembelaan, serta tumbuhnya usaha untuk peningkatan kesejahteraan bersama,” tegas dia.

    Ditegaskannya, pekerja dan tempat kerjanya merupakan kesatuan utuh bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya menjadi bernilai, guna dapat ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

    FSP RTMM yang berafiliasi kepada KSPSI pimpinan Jumhur Hidayat menjadi wadah pekerja di sektor Industri Hasil tembakau (IHT) 151.472 orang pekerja, sektor industri makanan dan minuman 97.670 orang pekerja, serta sektor penunjang RTMM lainnya 1.205 orang pekerja.

    Mayoritas adalah industri padat karya, menyerap tenaga kerja besar dengan pendidikan yang terbatas, dan berkontribusi dalam penerimaan negara yang cukup besar.

    “Industri sektor padat karya menjadi salah satu pendukung perputaran perekonomian daerah hingga nasional,” ungkapnya.

    Dalam upaya membantu pemerintah memperkuat daya tahan ekonomi, daya saing melalui kolaborasi para pelaku ekonomi, FSP RTMM KSPSI mendesak pemerintah untuk memastikan tempat kerja anggotanya tidak tertekan dan terdampak dari regulasi dan/atau kebijakan pemerintah.

    Selain itu FSP RTMM meminta pemerintah menjaga dan meningkatkan daya beli pekerja ; perlunya perluasan cakupan pekerja padat karya dalam PMK 10/2025, terkait pembesan PPh 21 bagi anggota kami di sektor IHT dan Mamin, dan pemanfaatan DBHC-CHT yang lebih maksimal untuk pekerja.

    Selain itu FSP RTMM KSPI juga meminta pemerintah agar memberi ruang dialog yang memberikan kesempatan kepada FSP RTMM untuk mewakili pekerja anggotanya demi keadilan.

    “Supremasi Hukum Ketenagakerjaan, selain untuk perlindungan terhadap pekerja tetapi juga untuk menjaga persaingan tidak sehat antar industri,” sambung Ketua FSP RTMM KSPSI itu seraya mendorong dilakukannya kembali Gerakan Cinta Produk Indonesia. 

  • Eks Menteri Agama Era Jokowi Ikut Tanda Tangani Surat Usulan Pencopotan Gibran, Ini Sosoknya – Halaman all

    Eks Menteri Agama Era Jokowi Ikut Tanda Tangani Surat Usulan Pencopotan Gibran, Ini Sosoknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 5 jenderal purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang salah satu usulannya mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Salah satu jenderal purnawirawan yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam surat usulan pencopotan Gibran adalah mantan Menteri Agama di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, tanda tangan sosok eks Menag dalam dokumen tersebut berada di paling atas.

    Siapakah sosok tersebut?

    Anggota Dewan Penasihat Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Cak Imin yang juga mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi saat ditemui di Markas Timnas AMIN, Jakarta, Jumat (9/2/2024). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

    Sosok itu adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

    Fachrul Razi diketahui pernah menjadi Menteri Agama saat Jokowi menjadi presiden pada periode 2019–2024.

    Ia menjadi orang tertua yang pernah dilantik sebagai menteri di Indonesia. Sebab saat pelantikan, Fachrul Razi berusia 72 tahun dan 89 hari.

    Dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden di bidang keagamaan, ia didampingi Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi.

    Di awal menjabat sebagai Menag, Fachrul Razi kala itu berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

    Ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

    Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

    Baru 14 bulan memimpin Kementerian Agama (Kemenag), Fachrul Razi dicopot Jokowi dari jabatannya.

    Jabatannya yang kosong kemudian diisi Yaqut Cholil Qoumas yang dilantik pada 23 Desember 2020 hingga periode kepemimpinan Jokowi selesai.

    Dikutip dari kemenag.go.id, Fachrul Razi memang tidak memiliki latar belakang santri apalagi bergelar kiai seperti kebanyakan menteri agama sebelumnya.

    Namun, ia lahir dan besar di Aceh yang lingkungan agama Islamnya sangat kuat.

    Fachrul Razi lahir di Kutaradja, Aceh pada 26 Juli 1947 sehingga saat ini, usianya 77 tahun.

    Ia merupakan salah satu tokoh militer ternama di Tanah Air. Ia adalah lulusan AKABRI (kini Akmil) tahun 1970.

    Saat menempuh pendidikan di Akmil, ia bergabung dengan kelompok Pemandu Mesjid yang bertugas melakukan pembinaan keislaman kepada teman-teman Taruna.

    Semasa aktif di militer, ia memiliki pengalaman di bidang infanteri sebagai perwira TNI Angkatan Darat.

    Sepanjang kariernya, Fachrul Razi pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

    Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

    Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

    Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

    Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

    Saat Pilpres 2019, ia memimpin Tim Bravo 5 yang menjadi pendukung Jokowi-Ma’ruf saat kampanye.

    Bravo 5 merupakan salah satu kelompok relawan pemenangan Jokowi di luar struktur Tim Kampanye Nasional. 

    Anggota Bravo 5 berisi purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh seperti Alwi Shihab, Luhut Pandjaitan, hingga Ruhut Sitompul.

    Saat Pilpres 2024, Fachrul Razi berada di barisan pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam gelaran Pilpres 2024.

    Saat memimpin orasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (18/3/2024), Fachrul menuntut Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya, seperti Presiden ke-2 RI Soeharto.

    “Menurut konstitusi, kedalauatan itu ada di tangan rakyat, tapi pada saat sekarang kedaulatan dengan sewenang-wenang dipegang Presiden Jokowi. Pemilu yang seharusnya dilakukan bebas, jujur, rahasia dan adil.”

    “Tapi dicurangi dan dimasukkan unsur-unsur jahat di dalamnya dan kita sangat kecewa karena ini dimulai dan yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi, yang sebelumnya kita pilih membangun negeri ini,” ujarnya.

    Untuk itu Fachrul mendesak Jokowi mengikuti langkah yang pernah diambil Soeharto.

    “Anggota dewan yang terhormat, mudah-mudahan (gulirkan) hak angket untuk bisa meminta pertanggungjawaban presiden secara jujur, adil dan konstitusional. Atau cara lain Pak Jokowi berkenan mencontoh Pak Harto untuk mundur,” kata Fachrul.

    Isi Surat

    Terbaru, Fachrul Razi ikut memberikan tanda tangan dalam dokumen pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Sebenarnya, dokumen pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Hanya saja, dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

    Selain Fachrul Razi, empat jenderal purnawirawan TNI lainnya adalah Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak “mengetahui”.

    Terdapat 8 poin usulan dalam surat dokumen tersebut, di antaranya yakni mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, hingga mendesak mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    Sementara itu, usulan yang paling menggemparkan yakni mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Berikut isi dokumen tersebut:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)

  • Menag Nasaruddin Umar Bertolak ke Madinah, Ikuti Pertemuan Forum Hadis Kerajaan Saudi – Halaman all

    Menag Nasaruddin Umar Bertolak ke Madinah, Ikuti Pertemuan Forum Hadis Kerajaan Saudi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Madinah, Arab Saudi, untuk mengikuti pertemuan rutin Forum Yayasan Hadis yang terafiliasi dengan Kerajaan Arab Saudi. 

    Kehadiran Menag dalam forum bergengsi ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam kancah keilmuan Islam internasional.

    Sebelum keberangkatannya dari ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (27/4/2025) dini hari, Menag mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tujuh anggota penasihat yayasan tersebut.

    Pertemuan rutin yang diadakan tiga kali setahun di Madinah ini menjadi platform penting bagi Indonesia untuk menyampaikan berbagai agenda strategis.

    “Saya ke Madinah memenuhi undangan Yayasan Hadis. Kami termasuk dalam tujuh anggota penasihat yayasan tersebut dan rutin bertemu tiga kali setahun di Madinah,” ungkap Nasaruddin.

    Dalam pertemuan kali ini, Menag membawa aspirasi penting bagi kemajuan Islam di Indonesia, termasuk rencana ambisius untuk membangun Museum Haji dan Museum Hadis di Tanah Air. 

    Dukungan dari Arab Saudi diharapkan dapat merealisasikan proyek bersejarah ini.

    “Ada banyak poin positif yang kita bawa. Kita ingin membangun museum haji dan museum hadis di Indonesia, sekaligus mempererat hubungan intelektual dengan Saudi Arabia,” jelasnya.

    Kepercayaan yang diberikan oleh institusi kerajaan Arab Saudi dengan melibatkan Indonesia dalam forum ini, menurut Menag, merupakan pengakuan atas peran strategis bangsa Indonesia di dunia Islam. 

    Hal ini membuka peluang emas untuk memperdalam kolaborasi di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan antara kedua negara.

    “Yang paling penting adalah kita mendapatkan kepercayaan, karena sudah masuk dalam institusi Raja. Ini hal yang sangat strategis untuk masa depan hubungan Indonesia dan Saudi,” tegasnya.

    Kunjungan Menag ke Madinah ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga membuka cakrawala kerja sama yang lebih luas dalam bidang pendidikan, budaya, serta pengembangan ilmu keislaman, sekaligus mengukuhkan peran aktif Indonesia dalam percaturan Islam global.

    Dalam lawatannya ke Madinah ini, Menag juga akan memantau persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang mulai berlangsung pekan depan. 

  • Pengurus Hanura 2024-2029: Oesman Sapta Odang Kembali Pimpin Partai – Halaman all

    Pengurus Hanura 2024-2029: Oesman Sapta Odang Kembali Pimpin Partai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengumumkan susunan pengurus untuk periode 2024-2029.

    Oesman Sapta Odang kembali terpilih sebagai Ketua Umum dan pelantikan yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Sabtu, 26 April 2025.

    Proses Pelantikan

    Pengukuhan pengurus baru ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Hanura Nomor 001/B1/DPP/HANURA/II/2025.

    Sekretaris Jenderal Hanura, Benny Rhamdani, menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan.

    “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya,” kata Sekjen Hanura, Benny Rhamdani saat pelantikan pengurus DPP Hanura.

    Dalam struktur Hanura, terdapat nama eks petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Lili Pintauli Siregar, mantan Komisioner KPK.

    Struktur Pengurus Hanura 2024-2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

    DEWAN PEMBINA

    Ketua: Dr. Oesman Sapta Odang
    Wakil Ketua: Dr. H. Anwar Fuady, S.H., M.H.
    Sekretaris: Prof. Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
    Anggota: H. Herry Lontung Siregar, Irjen. Pol. (Purn) Drs. Syafrizal Ahiar, S.H., M.M. KH. Mansyur Syaerozi dan Dr. KH. Arwani Syaerozi, Lc., M.A.

    DEWAN PENASEHAT

    Ketua: Irjen. Pol. (Purn) Drs. Marwan Paris, M.B.A.
    Wakil Ketua: Halim Shahab, S.H., M.B.A., Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
    Mayjen. TNI. (Purn) Rudolf A. Butar-Butar, Ph.D., Hasanuddin Nasution, S.H., M.H.
    Sekretaris: Ir. Bahran Andang, M.T.
    Wakil Sekretaris: Mutiara Sani
    Anggota: Retna R. Situmorang, Drs. Berny Tamara, Asmaredy, S.H., M.M., Drs. Chevy Rasyid, Drs. Ujang Fahpulwaton, Drs. Suhaidi Samallo, H. Saeful Bahri AR, Treeswaty Lanny Susatya.

    DEWAN KEHORMATAN

    Ketua: Dr. Dodi Suhartono Abdulkadir, S.E., S.H., M.H.
    Wakil Ketua: Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Drs. Muhammad Fahmi, M.M.
    Sekretaris: Irjen (Pol) Drs. Yotje Mende
    Wakil Sekretaris: Ir. Darwis Darwis
    Anggota: Brigjen. TNI. (Purn) Abdul Salam Selviea Femmy Lombogia, S.H., Joko Sungkono, S.H., M.A., Dra. Setyo Ediningsih, M.M., Sangga Rustandi, Dra. Djubaedah

    DEWAN PAKAR

    Ketua: Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.
    Wakil Ketua: Drs. M. Ali Kastella
    Sekretaris: Dr. H. Bambang Dwi Hartono
    Anggota: Dr. H. Sarji, Tresia Nikita Wanggarai Douw, S.Hum.

    DEWAN PENGURUS HARIAN

    Ketua Umum: Dr. Oesman Sapta Odang
    Wakil Ketua Umum: Prof. Dr. H. Agus Hermanto, MM., Drs. H. Akhmad Muqowam, H. Patrice Rio Capella, S.H., H. Djafar Badjeber, M.Si., Adil Supatra Akbar, H. Hildi Hamid, Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Yunis Liana, S.E., Sonny Valentino Tulung, Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Ir. Heru Hartanto, KH. Musaddad, S.H.I., Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars.

    SEKRETARIS JENDERAL

    Benny Rhamdani, S.I.Pol.

    WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

    Drs. Eddie Siregar, M.Si., Dr. (Cand.) Ilona Irena Gutandjala, S.Kom., M.Msi, Dr. Phil Hanurani Prajanto, M.A, Hengki Irawan, Serfasius Serbaya Manek, S.H., M.H., Ratna Ester L. Tobing, S.H., S.IP., M.M., Yossie Indra Pramana, Drs. Zulhendri Chaniago, Audrey Limbong, S.Ikom., M.Ikom., Ir. H. A. Bambang Irianto, Rini Sundari, S.H., Budi Hermansyah, S.S., Siti Rahmayanti Badjeber, Lestari Manurung, S.H., H. Lutfi Hermawansyah, Astrid Gurning.

    BENDAHARA UMUM: Surpani Sulaiman, S.H., S.Sos., M.Si.

    Wakil Bendahara Umum: Dr. H. Chairul Umaiya, M.M., Ak., Syahrazad, Indah Sri Rezeki, S.T.

    KOORDINATOR WILAYAH

    Korwil I: Ir. H. Dasril, M.M.
    Korwil II: H. Arsadianto Rachman, M.B.A
    Korwil III: Drs. Siswadi
    Korwil IV: Dr. H. Abdul Azis Khafia, S.Si., M.Si.
    Korwil V: Yunianto Wahyudi
    Korwil VI: H. M. Gani S Rangkuti
    Korwil VII: Tiurmaida Tampubolon
    Korwil VIII: Brigjen TNI (Purn.) Manofarianto, S.E., M.A.
    Korwil IX: Brigjen Pol (Purn.) Dr. Drs. Adeni Muhan
    Korwil X: H. Hadianto Rasyid, S.E.
    Korwil XI: Brigjen TNI (Purn.) Samuel Petrus Hehakaya
    Korwil XII: Dawed Marthen Syaranaumal
    Korwil XIII: Johannes Gluba Gebze

    Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura dilaksanakan di Bali pada 18-20 Agustus 2024, di mana Oesman Sapta Odang terpilih kembali sebagai Ketua Umum.

    Dalam Munas ini, 514 DPC dan 38 DPD Hanura se-Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Oesman Sapta.

     

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).