Category: Tribunnews.com Nasional

  • Eks Dirut Taspen ANS Kosasih Ditahan KPK: Pernah Disebut Punya Banyak Wanita Simpanan, Ini Profilnya – Halaman all

    Eks Dirut Taspen ANS Kosasih Ditahan KPK: Pernah Disebut Punya Banyak Wanita Simpanan, Ini Profilnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih atau ANS Kosasih, telah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/1/2025) malam.

    Ia ditahan KPK setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa ANS Kosasih ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama. 

    Dengan demikian, ANS Kosasih bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 27 Januari 2025.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka ANSK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di Rutan
    Cabang Gedung KPK Merah Putih,” ujar Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. 

    KPK juga menetapkan Direktur Utama Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto sebagai tersangka kasus ini. 

    Asep mengungkapkan, ANS Kosasih selaku direktur investasi PT Taspen dan Ekiawan diduga melakukan korupsi terkait penempatan sana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola Insight Investment Management. 

    KPK menduga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sekira Rp200 miliar. 

    “Merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksa dana
    RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, setidak-tidaknya sebesar Rp200 miliar,” ujar Asep. 

    Selain itu, dugaan tindak pidana ini juga menguntungkan sejumlah pihak. 

    Beberapa di antaranya, PT Insight Investment Management sebesar Rp78 miliar, PT VSI sebesar Rp2,2 miliar, PT PS sekitar Rp102 juta, dan PT SM sekira Rp44 juta. 

    “Pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka ANSK dan tersangka EHP,” kata Asep.

    Profil ANS Kosasih

    ANS Kosasih merupakan pria kelahiran Jakarta, 12 Juli 1970.

    Dirinya menjadi Dirut Taspen sejak tahun 2020 dan telah dinonaktifkan sejak Maret 2024.

    Sebelum menjadi Dirut Taspen, ANS Kosasih pernah menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Taspen.

    Ia merupakan sarjana ekonomi, Universitas Gadjah Mada, 1992

    Kemudian, Magister Manajemen Keuangan dan Investasi, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), 2006

    Riwayat Karir

    Direktur Utama PT TASPEN (Persero) (2020-2024)
    Direktur Investasi PT TASPEN (Persero) (2019 – 2020)
    Direktur Keuangan PT WIJAYA KARYA (Persero) (2016 – 2019)
    Komisaris Utama PT WIKA REALITY (2016-2017)
    Direktur Utama PT TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA) (2014-2016)

    Disebut Banyak Miliki Wanita Simpanan

    Sebelumnya, viral di media sosial potongan video advokat Kamaruddin Simanjuntak menyebut adanya dana Rp 300 triliun yang dipersiapkan untuk modal kampanye seorang capres di Pilpres 2024.

    Dalam video tersebut, Kamaruddin menuding Dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana Rp 300 triliun itu dan memiliki banyak wanita simpanan.

    Para wanita ini disebut dititipi uang oleh dirut BUMN tersebut dari hasil investasi dana perusahaan.

    Saat dikonfirmasi perihal peryataannya itu, Kamaruddin mengaku akan melaporkan ANS Kosasih terkait pengelolaan dana Rp 300 triliun untuk dana kampanye capres 2024.

    Kamaruddin bahkan mengklaim sudah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    “Itu laporan tersendiri nanti. Dirut PT Taspen,” kata Kamaruddin di Mabes Polri, Jumat (26/8/2022) lalu.

     

  • Lemkapi: Korps Pemberantasan Tipidkor Polri Akan Perkuat Penanganan Korupsi di Indonesia – Halaman all

    Lemkapi: Korps Pemberantasan Tipidkor Polri Akan Perkuat Penanganan Korupsi di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan meyakini Polri bakal mampu mengungkap berbagai kasus mega korupsi dan bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia.

    Hal tersebut seiring dengan langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

    Selain itu, Polri pun menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Melihat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki Polri saat ini dan didukung semua stakeholder seperti PPATK dan BPK, Kortas Tipidkor Polri diyakini akan mampu membongkar berbagai kasus mega korupsi yang ada di Indonesia,” kata Edi Hasibuan kepada Tribunnews.com, Rabu (8/1/2025).

    Dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan pembentukan Kortas Tipidkor Polri akan semakin memperkuat penanganan korupsi di Indonesia.

    Kortas Tipidkor Polri ini diharapkan bisa lebih hebat dari KPK dalam memberantas korupsi.

    “Kami optimistis Kortas Tipidkor bentukan Kapolri Jenderal Listyio Sigit Prabowo ini akan diisi personil yang handal. Tim Kortas Tipidkor ini bakal mampu membongkar berbagai kasus mega korupsi di Indonesia,” ujarnya.

    Dosen Tindak Pidana Korupsi ini pun memuji ajakan Kapolri terhadap KPK untuk sama-sama menurunkan indeks pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Kita harapkan kedua lembaga penegak hukum ini akan bersama-sama meningkatkan pemberantasan korupsi,” kata mantan anggota Kompolnas ini.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pembentukan Kortas Tipidkor Polri tak akan tumpang tindih dengan tupoksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal ini dikuatkan oleh para pimpinan KPK yang melakukan audiensi dengan Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    “Tadi dengan secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh pimpinan KPK bahwa dengan adanya keberadaan Kortas Tipidkor ini tentunya justru akan semakin memperkuat kerja sama, dan sinergitas kita dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Sigit kepada wartawan.

    Menurutnya, sudah ada kesepakatan antara Polri dan KPK khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

    Salah satunya, kata Sigit, dengan melakukan pencegahan sebelum aksi korupsi ini dilakukan.

    “Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak presiden Republik Indonesia di dalam program asta cita tentunya berkali-kali beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi,” ungkapnya.

    “Dan ini jadi komitmen kita bersama untuk betul betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal bersifat efisiensi sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa optimal,” tuturnya.

    Sigit kemudian menyebut, nota kerja antara KPK dengan Polri akan segera disusun.

    Tujuannya, agar sinergitas dalam pemberantasan korupsi dapat betul-betul maksimal.

    Mereka juga berkomitmen meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

    Jenderal Sigit memastikan akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan IPK ke angka yang tinggi.

    “Kita semuanya memiliki tugas bersama untuk memperbaiki IPK yang tentunya ini perlu melibatkan kerja sama dengan seluruh Aparat Penegak Hukum, merumuskan bersama, karena ini menjadi bagian dari wajah kita, wajah pemerintah,” ucap Sigit.

    Sementara, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan dalam pertemuannya dengan Kapolri turut membahas indeks persepsi korupsi (IPK) yang dinilai rendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

    “Salah satunya tadi yang kami prioritaskan adalah bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kembali atau mempositifkan indeks persepsi korupsi yang kurun waktu lima tahun ini angkanya kurang baik,” kata Setyo.

    “Ini memang menjadi tanggung jawab KPK. Tapi, saya yakin bahwa penilaian terhadap indeks persepsi korupsi ini yang merupakan sebuah persepsi ini nantinya juga menjadi tanggung jawab semua pihak, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri),” ucapnya.

    Selain itu, dalam pertemuan ini, kedua pimpinan lembaga juga membahas tentang Kortastipidkor Polri yang nantinya bisa masuk ke sektor pendidikan hingga pencegahan selain penindakan.

  • Menekraf Teuku Riefky Nilai Kekayaan Budaya Jadi Modal Utama Kembangkan Ekonomi Kreatif – Halaman all

    Menekraf Teuku Riefky Nilai Kekayaan Budaya Jadi Modal Utama Kembangkan Ekonomi Kreatif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menilai kekayaan budaya dan talenta Indonesia menjadi modal utama pengembangan ekonomi kreatif. 

    Hal itu sebagai new engine of growth yang inklusif, kompetitif dan berkelanjutan berdasarkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

    Ia pun mendorong digitalisasi ekonomi kreatif (ekraf). 

    Riefky mengatakan digitalisasi itu akan berdampak positif bagi promosi budaya sekaligus mengembangkan potensi ekraf.

    “Potensi digitalisasi pada sektor ekonomi kreatif juga bisa kita lihat dari makin banyak digital konten kreator yang mempromosikan dan turut mensosialisasikan kebudayaan lokal. Ke depan, para konten kreator tersebut juga berencana membentuk asosiasi,” kata Riefky dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

    Hal itu disampaikan Riefky saat menerima audiensi dari perwakilan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di ruang rapat lantai 12 Gedung Sapta Pesona, Jakarta. 

    Dalam audiensi tersebut, Riefky juga menekankan pembahasan pada tata kelola dan aset ekonomi kreatif khususnya kebudayaan. Hal ini penting karena menurutnya pelestarian tradisi yang memiliki nilai ekonomi akan melahirkan identitas kebudayaan dengan keunikan tersendiri sebagai produk kreatif di pasar global.

    “Ekonomi kreatif ini satu tarikan nafas yang membuka peluang dan memberi dampak positif bagi kebudayaan lokal sesuai definisi Ekonomi Kreatif menurut UU Nomor 24 Tahun 2019. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi,” ujar Riefky.

    Selain itu, Riefky turut memperkenalkan 17 subsektor ekonomi kreatif yaitu pengembang permainan (game), kriya, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Begitu banyak potensi ekonomi kreatif dapat dikembangkan dari subsektor tersebut.

    Sementara itu, FSKN sendiri menawarkan kerja sama pembuatan film dokumenter edukasi berdurasi 15 hingga 30 menit. Selain itu, FSKN memohon dukungan atensi bagi produk ekraf sekaligus membuka pintu untuk jalur budaya dan pariwisata yang mengusung misi ketahanan adat lokal.

    “Di Bulukumba ada kepala adat yang punya aturan kalau warga akan mengambil satu pohon, maka dia harus mengganti 10 pohon menanam di sini. Bila pohon tidak ada, ekosistem air juga akan rusak. Kami akan membuat film dokumentasi seperti apa ilustrasi masyarakat adat memperlakukan air,” ujar salah satu perwakilan dari FSKN.

    Dalam audiensi itu Riefky didampingi Wamenekraf Irene Umar. Hadir pula para pejabat Kemenekraf yaitu Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Yuke Sri Rahayu, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekraf Cecep Rukendi, dan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Dessy Ruhati.

  • Program Makan Bergizi Gratis yang Digagas Presiden Dinilai Miliki ‘Multiplier Effect’ Positif – Halaman all

    Program Makan Bergizi Gratis yang Digagas Presiden Dinilai Miliki ‘Multiplier Effect’ Positif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dinilai memiliki dampak positif berupa multiplier effect (efek berganda) bagi masyarakat. 

    Demikian pernyataan ini disampaikan Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya, salah satu dampak positif yang muncul adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar tambahan bagi masyarakat lokal di sekitar dapur.

    “Multipler effect dari program makan bergizi gratis ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” kata Eliza.

    Eliza menjelaskan bahwa pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari produk lokal. 

    Selain itu, petugas dapur SPPG juga akan melibatkan masyarakat setempat, yang turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

    Di sisi lain, Eliza mengusulkan agar pemerintah juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada milik masyarakat lokal untuk mendukung program ini. 

    Menurutnya, penggunaan dapur yang sudah eksis, seperti dapur di sekolah, UMKM, atau milik masyarakat lokal, dapat memberikan lebih banyak keuntungan meski memiliki beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam eksekusi perintah hingga sistem pembayaran yang perlu disesuaikan.

    “Pemanfaatan dapur yang sudah ada, seperti dapur sekolah, UMKM, atau dapur milik masyarakat lokal, dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena lokasi dapurnya dekat dengan sekolah. Selain itu, tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap,” ujar Eliza.

    Penerapan konsep ini, lanjut Eliza, tidak hanya membantu menekan biaya tetapi juga memastikan keterlibatan lebih banyak pihak dalam mengembangkan ekonomi lokal. 

    Santri dan Siswa Madrasah Dapat Jatah 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan para santri di pesantren dan siswa madrasah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis.

    Menurut Nasaruddin, para santri dan siswa madrasah memiliki hak yang sama dengan siswa lainnya.

    “Ya anak pesantren juga anak bangsa kan, tentu punya hak yang sama juga dengan yang lain,” ujar Nasaruddin di Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (8/12/2024).

    Pemerintah, menurut Nasaruddin, mengedepankan asas keadilan bagi semua anak Indonesia.

    Sehingga semua anak, kata Nasaruddin, dipastikan mendapatkan jatah yang sama dalam Program Makan Bergizi Gratis.

    “Asas keadilan. Jadi semuanya sama,” tutur Nasaruddin.

    Sejak pekan ini, sejumlah sekolah telah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis.

    Nasaruddin mengatakan Program Makan Bergizi Gratis juga telah dilaksanakan di pesantren dan madrasah.

    “Sudah ada yang mulai juga kan,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Pemerintah resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi.

    Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus untuk memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.

    Sumber: Tribun Banten

  • Link Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Sleman 2024, Ini Kode bagi Peserta yang Lulus – Halaman all

    Link Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Sleman 2024, Ini Kode bagi Peserta yang Lulus – Halaman all

    Berikut link pengumuman hasil seleksi CPNS Sleman 2024, simak kode bagi peserta yang dinyatakan lulus.

    Tayang: Rabu, 8 Januari 2025 18:10 WIB

    https://menpan.go.id

    Tes CPNS – Berikut link pengumuman hasil seleksi CPNS Sleman 2024, simak kode bagi peserta yang dinyatakan lulus. 

    TRIBUNNEWS.COM – Hasil akhir seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tahun 2024 telah diumumkan. 

    Hasil seleksi CPNS Sleman 2024 disampaikan melalui surat Pengumuman Nomor: 810/00046 tentang Hasil Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Formasi Tahun 2024. 

    Pelamar dapat mengecek kelulusan seleksi CPNS Pemalang 2024 dengan mengakses laman Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemkab Sleman.

    Link pengumuman CPNS Sleman 2024 >>> klik di sini

    Arti Kode pada Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Sleman 2024

    P: Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas
    L: Lulus seleksi CPNS
    U-1: Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama
    U-3: Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang berbeda
    E-1: Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda
    E-2: Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama
    E-3: Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan atau khusus pada lokasi yang berbeda
    TL: Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
    TH: Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi
    TMS: Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat ditentukan oleh instansi
    TMS-1: Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB
    APS: peserta mengajukan pengunduran diri

    Tahapan Selanjutnya bagi Peserta Lulus CPNS 2024

    Langkah berikutnya bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi CPNS 2024 adalah mengisi daftar riwayat hidup (DRH). 

    Pengisian DRH dilakukan melalui akun SSCASN masing-masing peserta.

    Sementara itu, bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi dan merasa ada kekeliruan dalam hasil pengumuman CPNS 2024 dapat mengajukan sanggahan. 

    Sanggahan dapat diajukan terhitung mulai satu sampai tiga hari setelah pengumuman hasil seleksi CPNS 2024.

    Adapun berikut ini jadwal lengkap seleksi CPNS 2024 setelah pengumuman hasil akhir:

    Pengumuman hasil CPNS 2024: 5-12 Januari 2025
    Masa sanggah hasil CPNS 2024: 13-15 Januari 2025
    Jawab sanggah hasil CPNS 2024: 13-19 Januari 2025
    Pengolahan seleksi hasil sanggah : 15-20 Januari 2025
    Pengumuman hasil seleksi CPNS 2024 pascasanggah: 16-22 Januari 2025
    Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) nomor induk pegawai (NIP) CPNS: 23 Januari-21 Februari 2025
    Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari-23 Maret 2025

    (Tribunnews.com/Nurkhasanah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Marwan Cik Asan Ungkap 4 Alasan Dukung Keanggotaan Indonesia di BRICS – Halaman all

    Marwan Cik Asan Ungkap 4 Alasan Dukung Keanggotaan Indonesia di BRICS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan, menyambut baik strategi politik luar negeri pemerintah dengan menjadi anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). 

    Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah strategis menatap masa depan.

    “Ini adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Bergabung dengan BRICS ini merupakan langkah strategis Indonesia menatap masa depan,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Marwan mengatakan, keanggotaan Indonesia di BRICS menunjukkan keberanian dan tekad pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengejawantahkan politik luar negeri bebas aktif. 

    Menurutnya, bergabung dengan BRICS bukan berarti Indonesia bergabung dengan kubu tertentu, melainkan partisipasi aktif dalam semua forum internasional serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Marwan membeberkan empat alasan dirinya mendukung keanggotaan Indonesia di BRICS.

    Pertama, BRICS memberikan akses ke pasar yang lebih luas dengan total populasi negara anggota sekitar 3,5 miliar orang, atau 42 persen dari populasi dunia.

    Menurutnya, Ini membuka peluang besar bagi produk dan jasa Indonesia untuk bersaing di pasar internasional yang lebih besar.

    Kedua, keanggotaan dalam BRICS memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat.

    Dalam konteks global yang semakin multipolar, lanjut anggota Komisi XI DPR RI itu, diversifikasi hubungan ekonomi adalah strategi yang bijaksana.

    Ketiga, Indonesia dapat memanfaatkan New Development Bank (NDB), yang dimiliki oleh anggota BRICS, sebagai alternatif pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.

    Marwan memandang, Ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Indonesia tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan Barat.

    Keempat, keanggotaan ini memberi Indonesia akses ke teknologi, investasi, dan pasar baru.

    Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.

    “Keanggotaan ini juga menghadirkan peluang strategis untuk ikut serta dalam inisiatif dedolarisasi, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional,” tutur Marwan.

    Namun, dia mengingatkan langkah bergabung BRICS juga membawa beberapa risiko yang perlu diantisipasi. 

    Satu di antaranya, potensi ketegangan geopolitik, terutama mengingat persaingan antara AS dan China yang semakin intensif, adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi. 

    Kemudian, lanjutnya, risiko politik dari negara-negara Barat juga menjadi perhatian penting. 

    “Sebagai anggota BRICS, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara Barat yang mungkin melihat langkah ini sebagai pergeseran geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka,” ucap Marwan.

    Oleh karena itu, ia menilai, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan dengan strategi diplomasi yang cermat dan menjaga keseimbangan hubungan dengan semua pihak. 

    Marwan meminta pemerintah hati-hati menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dalam menghindari tekanan dari negara-negara Barat.

    Lebih lanjut, Marwan meminta pemerintah memastikan kebijakan ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Dia bilang, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

    Ia mencontohkan penguatan infrastruktur nasional, fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar global, serta meningkatkan dukungan kepada sektor UMKM.

    “Tak kalah penting juga kebijakan yang mendukung inovasi dan penelitian, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar tetapi juga produsen teknologi dan inovasi yang memiliki nilai tambah tinggi,” kata Marwan.

    “Pemerintah harus dapat memastikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyambut positif diumumkannya Indonesia sebagai anggota BRICS oleh Brazil sebagai Ketua BRICS 2025.

    Kemlu menyatakan BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia dalam menguatkan kerja sama, memastikan suara dan aspirasi dari negara – negara global south atau negara berkembang di luar Eropa dan Amerika, terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya, Selasa (7/1/2025).

    Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS telah mencerminkan adanya peningkatan peran aktif dalam isu-isu global, dan komitmen menguatkan kerja sama multilateral.

    Indonesia memandang keanggotaan ini jadi langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dengan negara berkembang lainnya, sesuai prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

    Adapun sebagai negara dengan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia punya komitmen untuk terus aktif dalam agenda BRICS, termasuk upaya ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, hingga mengatasi masalah global semisal perubahan iklim, krisis pangan, dan kesehatan masyarakat.

    Kemlu RI menyatakan Indonesia akan terus meneruskan komitmennya berperan sebagai jembatan atau penghubung berbagai forum internasional demi kepentingan masyarakat global.

    “Partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global,” katanya.

  • Tak Ragu Tindak Polisi di Kasus Pemerasan DWP, Kapolri: Komitmen Bersih-bersih Pelanggar – Halaman all

    Tak Ragu Tindak Polisi di Kasus Pemerasan DWP, Kapolri: Komitmen Bersih-bersih Pelanggar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan pemerasan yang dilakukan anggota polisi terhadap penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) masih berlanjut.

    Dalam hal ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan jika Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan tak ragu menindak tegas para pelanggar.

    “Terhadap pelanggaran-pelanggaran, saya kira kita juga tidak pernah ragu-ragu untuk melakukam tindakan tegas dan itu menjadi komitmen kami walaupun dengan berbagai macam pandangan,” kata Sigit kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Mantan Kadiv Propam Polri ini menyebut dalam internal Korps Bhayangkara ada pemberian penghargaan atau reward untuk anggota yang berprestasi, dan memberikan hukuman kepada anggota yang berbuat pelanggaran.

    “Namun, itu adalah komitmen kita unttum terus melakukam bersih-bersih terkait dengan peristiwa-peristiwa ataupun pelanggaran yang ada, sehingga kita harapkan polri semakin baik,” jelasnya.

    Pemerasan Rp 2,5 Miliar

    Adapun kasus ini bermula dari beredar informasi ada lebih 400 penonton DWP yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi dengan nilai mencapai 9 juta ringgit atau sekitar Rp32 miliar.

    Penyelenggara DWP Ismaya Live membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

    “Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa. Kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami,” tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis (19/12/2024).

    DWP komitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

    “Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan,” lanjutnya.

    Namun Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim meralat uang hasil pemerasan WN Malaysia oleh oknum Polisi di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Menurutnya dari hasil penyelidikan uang pemerasan yang dilakukan anggota Polri hanya sebesar Rp 2,5 miliar.

    Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp 2,5 miliar. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ucap Abdul Karim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

    Menurutnya, angka yang selama ini beredar tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang didapatkan. 

    “Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka,” kata Kadiv Propam.

    Pun demikian jumlah korban dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

    Abdul Karim menyebut korban Warga Negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi yang ditemukan sebanyak 45 orang. 

    “Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan bahwa korban yang sudah kita datakan secara scientific dan hasil penyelidikan,” jelasnya.

    Kadiv Propam menegaskan pimpinan Polri ini serius dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota. 

    Sejauh ini sudah ada dua korban yang melakukan pelaporan atau pendumasan ke Mabes Polri.

    “Ya itu sudah kita terima di Divpropam Mabes Polri ini. Jadi ada dua orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya.

    Hingga saat ini, sudah ada 12 orang anggota polisi yang mendapatkan sanksi setelah menjalani sidang kode etik tersebut.

    Berikut daftar 12 polisi yang telah disidang etik:

    1. Mantan Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dipecat tidak hormat. Dia bersalah karena membiarkan bawahannya melakukan pemerasan kepada korban. 
    2. Mantan Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Yusticia. Malvino dipecat karena mengamankan dan memeras penonton DWP.
    3. Mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Yudhy Triananta Syaeful, dipecat karena mengamankan dan memeras penonton DWP.
    4. Mantan Kanit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Dzul Fadlan, didemosi 8 tahun. Dia terbukti memeras korban.
    5. Mantan Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Syaharuddin, didemosi 8 tahun. Dia terbukti memeras korban.
    6. Mantan Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Iptu Sehatma Manik, didemosi 8 tahun. Dia terbukti memeras korban. 
    7. Mantan Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto, didemosi 5 tahun. Dia terbukti memeras korban.
    8. Mantan Banit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom, didemosi 5 tahun. Dia terbukti memeras korban.
    9. Mantan Banit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Wahyu Tri Haryanto, didemosi 5 tahun. Dia terbukti memeras korban.
    10. Mantan Banit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Brigadir Dwi Wicaksono, didemosi 5 tahun. Dia terbukti memeras korban.
    11. Mantan Banit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Bripka Ready Pratama, didemosi 5 tahun. Dia terbukti memeras korban.
    12. Mantan Banit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Briptu Dodi. Dia terbukti memeras korban.

  • Ketua DPP PDIP: Memang Pak Hasto Kabur? – Halaman all

    Ketua DPP PDIP: Memang Pak Hasto Kabur? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengungkapkan keberadaan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat ini.

    Hasto sempat mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. 

    “Pak Hasto tidak kemana-mana, Pak Hasto setiap hari ke DPP partai,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Said menjamin bahwa PDIP dan Hasto menghormati proses hukum yang berlaku. 

    “Pak Hasto ada di rumahnya, setiap hari ke DPP. Memang Pak Hasto kabur?” ucapnya.

    Lebih lanjut, Said memastikan bahwa pemeriksaan ulang terhadap Hasto tidak akan menganggu perayaan HUT PDIP pada 10 Januari.

    “Kami sama sekali tidak terganggu oleh hal apapun. Karena ini agenda partai,” pungkasnya.

    Sudah Dicekal Tak Hadiri Pemeriksaan KPK

    Seperti diketahui Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan pada Selasa (24/12/2024) lalu.

    Hasto juga telah dicekal bepergian ke luar negeri.

    Pada Senin (6/1/2025) lalu, Hasto tidak menghadiri pemeriksaan KPK.

    Kuasa Hukum PDI-P Johannes Tobing mengatakan Hasto akan menghadiri pemeriksaan KPK 13 Januari 2025 nanti.

    “(Surat) sudah kita terima, (pemeriksaan) nanti tanggal 13 (Januari),” ujar Johannes usai mendampingi penyidik KPK menggeledah kediaman Hasto di Kota Bekasi, Selasa (7/1/2025).

    Hal senada disampaikan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Guntur menyebut bahwa Hasto adalah sosok yang patuh terhadap hukum dan siap mengikuti seluruh proses yang ditetapkan oleh KPK.

    “Pada intinya Pak Sekjen pada panggilan kedua itu akan hadir, beliau adalah orang yang patuh hukum dan akan mengikuti prosedur. Seperti sebelum ini kan enggak pernah mangkir panggilan KPK dan juga bisa bersaksi di pengadilan,” kata Guntur.

    Terkait ketidakhadiran Hasto pada panggilan pertama, Guntur menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya. 

    Dia menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada KPK untuk memohon agar pemeriksaan terhadap Hasto dilakukan setelah perayaan HUT PDIP pada 10 Januari 2025.

    “Tim hukum juga sudah mengirimkan surat kepada KPK yang isinya itu kan memang permohonan agar bisa, agar boleh Pak Sekjen itu diperiksa setelah HUT PDIP tanggal 10 Januari 2025. Karena kan momennya itu kan momen hari ulang tahun PDIP yang ke-52,” ucap Guntur.

    Meski demikian, Guntur menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada KPK terkait permohonan tersebut.

    2 Rumahnya Digeledah

    Hasto Kristiyanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku.

    Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024. 

    Kasus kedua adalah dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku.

    Penyidik KPK telah menggeledah dua rumah Hasto yakni yang di Bekasi dan Kebagusan.

    “Benar tadi malam selain rumah di Bekasi, penyidik juga melakukan penggeledahan rumah di daerah Kebagusan sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

     
    Tessa mengungkapkan tim penyidik berhasil menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah dua rumah Hasto Kristiyanto.

    Catatan dan barang bukti elektronik itu disita lantaran diduga terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto sebagai tersangka. 

    “Dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik,” ujar Tessa.

    Penulis: Chaerul/Ilham

     

  • Lika-liku Bukalapak, 15 Tahun Beroperasi Kini Tutup Marketplace – Halaman all

    Lika-liku Bukalapak, 15 Tahun Beroperasi Kini Tutup Marketplace – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Situs e-commerce Bukalapak ramai diperbincangkan setelah merebaknya kabar penutupan layanan marketplace-nya pada Selasa (7/1/2025), setelah 15 tahun menjadi tempat dagang online bagi para pelapak.

    Bukalapak kini memutuskan untuk menghentikan operasional penjualan produk fisik dan beralih sepenuhnya pada penjualan produk virtual, seperti pulsa prabayar, token listrik, dan layanan lainnya.

    Sebelumnya, penjualan juga mencakup berbagai produk fisik seperti gadget, elektronik, busana, dan sebagainya.

    Lantas bagaimana lika-liku Bukalapak selama ini?

    Didirikan 2010

    Platform penjualan digital ini didirikan oleh entrepreneur muda Achmad Zaky pada 10 Januari 2010 bersama rekannya Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono. 

    Bisnis e-commerce ini terinspirasi dari istrinya yang kesulitan menemukan barang yang ingin dibeli.

    Di perusahaan ini Achmad Zaky duduk sebagai Chief Executive Officer (CEO).

    Pada tahun 6 Januari 2020, Achmad Zaky mundur dari jabatan CEO Bukalapak.

    Meski demikian, Achmad Zaky tetap menjadi pendiri, penasihat, dan mentor tech startup di Bukalapak.

    Posisinya lalu digantikan oleh Muhammad Rachmat Kaimuddin, sahabatnya yang lulusan MIT dan Stanford. 

    Di pertengahan jalan, Rachmat Kaimuddin mengundurkan diri karena melanjutkan karirnya untuk mengabdi kepada negara.

    Lalu pada 2022, posisi CEO Bukalapak kemudian digantikan oleh Willix Halim.

    Dalam naungannya, bisnis Bukalapak pun berubah menjadi perusahaan Unicorn.

    Semangat mereka tetap sama yakni untuk mendukung para pelaku UMKM, terutama warung kecil di berbagai kota di seluruh Indonesia.

    Di bawah perusahaan PT Buka Mitra Indonesia, anak usaha dari PT Bukalapak.com, Tbk, Mitra Bukalapak bertujuan untuk mendukung dan memperluas bisnis masyarakat, khususnya usaha kecil mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Setidaknya, situs ini dirancang untuk membantu menambah penghasilan mereka.

    Fokus utama situs ini adalah membantu warung, kios tradisional, dan agen individu agar tetap kompetitif dalam era perdagangan digital melalui model bisnis O2O (online to offline).

    Sempat Akuisisi iPrice

    Bukalapak tercatat pernah mengakuisisi iPrice, platform pembanding harga di Asia Tenggara pada Selasa (4/4/2023).

    Willix Halim mengabarkan bahwa Bukalapak menginvestasikan jumlah modal yang cukup untuk membeli saham iPrice Group.

    Akuisisi ini sengaja dilakukan setelah perkembangan e-commerce khususnya di sektor seperti gaming dan elektronik di wilayah Asia Tenggara selama satu dekade terakhir mengalami perkembangan yang pesat.

    Trend tersebut yang kemudian mendorong Bukalapak untuk mengalihkan fokus bisnisnya.

    Dari yang tadinya head-to-head dengan marketplace lain, kini akan fokus membangun target pasarnya sendiri.

    Bersama iPrice,Bukalapak akan bertransformasi agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen di kawasan Asia Tenggara lewat penawaran serta diskon.

    iPrice diharapkan dapat membantu Bukalapak untuk membuka banyak peluang usaha baru, sehingga perusahaan e-commerce itu dapat menguasai pasar lebih cepat.

    Tutup Marketplace 2025

    Bukalapak akhirnya mengumumkan penutupan khusus layanan marketplace-nya pada Selasa (7/1/2025).

    Bukalapak kini memutuskan untuk menghentikan operasional penjualan produk fisik seperti Aksesoris Rumah, Elektronik, Evoucher, Fashion Anak, Fashion Pria, Fashion Wanita, Food, Games, Handphone Hobi & Koleksi, Industrial, Kamera, Kesehatan Komputer, Logam Mulia, Luxury Media Mobil, Part & Aksesoris, Motor Olahraga, Perawatan & Kecantikan, Perawatan Rumah Tangga, Personal Care, Rumah Tangga, Sepeda, Tiket & Voucher, Vape.

    Namun, Bukalapak tetap membuka layanan non fisik seperti Pulsa Prabayar, Paket Data, Token Listrik, Listrik Pascabayar.

    Dalam keterangan resmi yang dirilis di blog Bukalapak, perusahaan menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan fokus pada layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan digital konsumen di masa depan.

    Bukalapak akan menjalani transformasi dalam upaya untuk meningkatkan fokus pada Produk Virtual.

    Bukalapak ingin meningkatkan fokus pada layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan digital konsumen di masa depan.

    Saham

    Saham Bukalapak runtuh usai mengeluarkan pemberitahuan akan penutupan layanan marketplace.

    Saham Bukalapak dibuka Rp 119 per saham, turun dari penutupan pada hari sebelumnya sebesar Rp 122 per saham.

    Per 11.00 WIB, saham Bukalapak terpantau semakin merosot ke Rp 117 per saham.

    Pada perdagangan sesi I, harga saham Bukalapak sempat turun sampai Rp 113 per saham.

    Kapitalisasi pasar Bukalapak saat ini Rp 11,96 triliun.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Namira Yunia Lestanti/Seno Tri Sulistiyono/ Dennis Destryawan/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)(Kompas.com)

  • Elite PDIP Tak Persoalkan KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto – Halaman all

    Elite PDIP Tak Persoalkan KPK Geledah Rumah Hasto Kristiyanto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, tak mempersoalkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1/2025).

    Said menyebut, langkah KPK tersebut merupakan bagian dari proses hukum untuk melengkapi bukti-bukti yang harus dihormati.

    “Kita hormati itu karena memang kewenangan melekat pada KPK,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Dia menegaskan, PDIP selalu menghormati proses hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, termasuk KPK. 

    Said memastikan bahwa partainya konsisten mendukung supremasi hukum dan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

    “Kami tidak punya pretensi bahwa KPK seharusnya tidak perlu, KPK seharusnya tidak seperti ini, itu tidak. Mari kita hormati proses, seluruh proses di KPK dengan asas praduga tidak bersalah,” tegasnya.

    Said berharap proses ini dapat segera diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

    “Dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik bagi siapapun juga baik bagi KPK maupun bagi internal kami. Kami akan jalani ini secara baik, secara sempurna untuk menunjukkan dan sekaligus memberikan advokasi kepada publik bahwa siapapun di antara kami, kader PDIP, kena kasus hukum, katakanlah tanda kutip, kami akan taat seluruh prosesnya,” ucapnya.

    Hasto Kristiyanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku.

    Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024. 

    Kasus kedua adalah dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku.