Category: Tribunnews.com Nasional

Usut Kasus Taspen, KPK Sita Rp 300 Juta dalam Pecahan Mata Uang Asing dari Apartemen di Rasuna Said – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan selama dua hari, Rabu–Kamis, 8–9 Januari 2025 di dua unit apartemen kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Penggeledahan berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.

“KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada dua unit apartemen di Kawasan Rasuna Said, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik KPK berhasil menyita berupa uang tunai dalam mata uang asing (USD, SGD, Poudstreling, Won, dan Bath) yang jika dirupiahkan senilai Rp300 juta.

Selain uang, KPK turut menyita tas-tas mewah, dokumen-dokumen atau surat terkait kepemilikan aset, serta barang bukti elektronik (BBE).

“Diduga punya keterkaitan dengan perkara tersebut,” ujar Tessa.

KPK telah menahan mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Kosasih (ANSK) pada Rabu, 8 Januari 2025.

Adapun KPK menetapkan dua orang tersangka yaitu Antonius Kosasih dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Namun, baru Antonius Kosasih yang ditahan.

Dalam konstruksi perkaranya, Antonius Kosasih dan pihak-pihak terkait lainnya diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah sekira Rp200 miliar, atas penempatan dana investasi PT Taspen (Persero) sebesar Rp1 triliun pada reksadana.

Dalam hal ini, proses pemilihan manajer investasi dilakukan sebelum adanya penawaran sehingga melanggar prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, penempatan investasi tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena berdasarkan ketentuan kebijakan investasi PT Taspen yang diatur dalam Peraturan Direksi, untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down dan penjualan di bawah harga perolehan.

Atas penempatan dana atau investasi yang melawan hukum tersebut, diduga terdapat beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan, antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar Rp78 miliar; PT VSI sebesar Rp2,2 miliar; PT PS sebesar Rp102 juta; PT SM sebesar Rp44 juta; serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Antonius Kosasih.

Atas perbuatannya, Antonius Kosasih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

11/01/2025 19:34
Jepang Tertarik Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo: Mereka Punya Pengalaman – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan Jepang siap mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo mengungkap Jepang memiliki pengalaman program makan bergizi gratis selama 80 tahun. Oleh karena itu, Jepang berminat membantu Indonesia di bidang pelatihan.

“Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan, dan lain sebagainya,” kata Prabowo dalam konferensi pers usai pertemuan dengan PM Jepang Shigeru Ishiba, di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).

Prabowo juga mengungkap minat Jepang bekerja sama di bidang pangan, industri, hingga maritim. Ia mengatakan pertamuan ini adalah awal kerja sama yang baik untuk mewujudkan kemajuan dua negara.

“Saya kira demikian. Saya undang mereka untuk ikut dalam kerja sama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya,” ujarnya.

Ishiba pada kesempatan yang sama mengungkapkan Asia Tenggara merupakan pusat perkembangan dunia yang memiliki perkembangan ekonomi yang stabil. Dengan demikian Jepang menginginkan peningkatan kolaborasi kawasan ini, khususnya Indonesia yang terletak di posisi pertemuan Samudera Hindia dan Pasifik, dan memimpin pusat perkembangan ekonomi.

“Lawatan kali ini Indonesia sangat bermanfaat dan bermakna. Karena pada hari ini telah dilaksanakan tukar pikiran yang terbuka bersama Bapak Presiden Prabowo mengenai berbagai bidang secara luas dan sehingga telah dapat memperdalami hubungan saling percaya antara kami dan Pak Prabowo,” jelas Ishiba.

Ia mengatakan Jepang ingin mengakomodir keinginan besar Prabowo untuk menyediakan makan siang bergizi tinggi untuk anak-anak di Indonesia.

“Kami negara jepang akan menyelenggarakan paket kerja sama termasuk pelatihan penyedia makan siang sekolah, pengiriman tenaga ahli, dan bantuan peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman Jepang,” kata Ishiba.

11/01/2025 18:24
Apa Arti Valentine Day 14 Februari? Begini Tren di 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Valentine’s Day, atau Hari Kasih Sayang, yang diperingati setiap tanggal 14 Februari, selalu menjadi momen spesial bagi banyak orang di seluruh dunia.

Namun, bagaimana arti dan makna Valentine Day di tahun 2025?

Mengapa Valentine Day Diperingati?

Valentine Day tidak hanya sekadar hari untuk memberi bunga atau cokelat kepada pasangan.

Sejarah mencatat bahwa hari ini diperingati untuk menghormati St. Valentine, seorang santo yang dianggap melambangkan cinta dan kasih sayang.

Menurut banyak sumber, Santo Valentine dikenal karena keberaniannya dalam melakukan pernikahan rahasia antara pasangan yang saling mencintai pada masa di mana pernikahan dilarang.

Ini menunjukkan bahwa esensi dari Hari Valentine adalah merayakan cinta dalam berbagai bentuk.

Apa yang Berbeda di Valentine Day 2025?

Valentine Day di tahun 2025 mungkin akan terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, mengingat banyaknya perubahan sosial dan budaya yang terjadi.

Di era digital ini, cara orang merayakan hari kasih sayang juga semakin bervariasi.

Apakah Teknologi Mempengaruhi Cara Kita Merayakan Valentine?

Dengan kemajuan teknologi, banyak pasangan yang kini merayakan Valentine Day secara virtual.

Video call, pesan suara, dan media sosial menjadi sarana utama untuk menyampaikan cinta dan kasih sayang.

Hal ini memberikan kesempatan bagi pasangan yang terpisah jarak untuk tetap merasakan kehangatan cinta, meskipun secara fisik mereka tidak bersama.

Bagaimana Tren Hadiah Valentine di 2025?

Di tahun 2025, tren hadiah untuk Valentine diprediksi akan lebih personal dan kreatif.

Banyak orang mulai memilih hadiah yang lebih berarti, seperti pengalaman bersama, perayaan di tempat unik, atau barang yang memiliki nilai sentimental.

Apa Makna Cinta di Era Modern?

Seiring dengan perubahan cara kita berinteraksi, makna cinta pun mengalami evolusi.

Cinta tidak lagi terbatas pada pasangan romantis, tetapi juga dapat mencakup cinta keluarga, persahabatan, dan cinta terhadap diri sendiri.

Dalam konteks ini, Valentine Day 2025 akan lebih inklusif, merayakan berbagai bentuk cinta yang ada di dalam hidup kita.

Kesimpulan: Mengapa Valentine Day Masih Penting?

Valentine Day di tahun 2025, meskipun mungkin diwarnai oleh teknologi dan perubahan sosial, tetaplah menjadi simbol penting dari cinta dan kasih sayang.

Dengan memahami arti sejati dari hari ini, kita dapat merayakannya dengan cara yang lebih berarti dan menghargai semua hubungan yang kita miliki.

Cinta adalah bahasa universal yang dapat menghubungkan hati, dan itulah mengapa perayaan ini akan selalu relevan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

11/01/2025 17:41
Program PPG Siap Kukuhkan 600 Ribu Guru Profesional – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menegaskan komitmen untuk mensukseskan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna memastikan seluruh guru di lingkungan Kementerian Agama memperoleh manfaat dalam program tersebut.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Prof. Dr. Phil Sahiron menegaskan komitmen tersebut di Pengukuhan Guru Profesional, Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 1 2024, yang digelar oleh LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (11/1/2025).

“Kami Direktorat PTKI selalu siap membantu Direktorat PAI dan GTK Madrasah, sesuai apa yang disampaikan Pak Dirjen (Prof. Dr. Abu Rokhmad) bahwa dalam satu sampai dua tahun kedepan akan kita selesaikan guru-guru yang belum dikukuhkan sebagai guru profesional, kalau tidak salah jumlahnya 600 ribuan sekian. Kami siap membantu,” ujarnya.

Pof Sahiron menuturkan, hal terpenting dalam Pengukuhan Guru Profesional ini bukan semata peningkatan kesejahteraan para guru di bawah Kementerian Agama, tetapi juga memastikan bahwa para guru yang telah dikukuhkan sebagai guru profesional nantinya mampu mentransfer ilmu kepada para anak didik sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya bertugas menunaikan cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Kita garis bawahi bahwa Bangsa Indonesia itu punya cita-cita, di tahun 2045 itu menjadi bangsa yang emas, atau kita memasuki The Golden Age of Indonesia, yang cirinya cuma dua, yaitu maju dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dalam satu sisi, dan yang kedua menjadi bangsa yang memiliki sepiritualitas keagamaan yang dewasa, salah satu indikasinya adalah toleran dan harmonis antara satu dengan yang lain,” terangnya.

Prof Sahiron juga menegaskan, dalam berbagai kesempatan bersama para pimpinan di Kementerian Agama, Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar pun acapkali menyampaikan komitmennya untuk menciptakan kedewasaan spiritualitas keagamaan bangsa Indonesia, kerukunan umat beragama, dan harmonisasi antar umat beragama nantinya akan dipupuk sejak dini.

“Kami memohon agar transfer ilmu tadi berjalan dengan baik apapun bidangnya maupun bidang umum, bidang keagamaan, kognisinya terbangun. Dan yang terpenting adalah penanaman karakter bangsa yang terpuji, atau dalam bahasa arabnya Al Akhlakul Karimah,” tandasnya.

11/01/2025 16:27
Raffi Mengaku Tidak di Mobil Berpelat RI 36 saat Insiden Patwal Terjadi, Bagaimana Aturan Voorijder? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mobil berpelat nomor RI 36 yang baru-baru ini viral di media sosial ternyata dimiliki oleh Raffi Ahmad, seorang selebritas dan utusan Presiden Prabowo.

Hal ini dibenarkan oleh Raffi Ahmad melalui keterangan resmi yang ia sampaikan.

Namun, Raffi Ahmad menjelaskan bahwa ia tidak berada di dalam mobil RI 36 saat insiden tersebut terjadi.

Kemudian menjadi pertanyaan, bisakah kendaraan dipasang Pelat Khusus Menteri/Pejabat seperti RI 36, jika di dalam kendaraan tersebut justru tidak ada pejabat bersangkutan?

Sebenarnya, bagaimana aturan penggunaan voorijder?

Aturan itu ada di UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturannya tercantum di Pasal 134 dan pasal 135, berikut isinya:

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;

c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;

d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan

g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 135

(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Di dalam aturan di atas memang tidak secara spesifik membahas soal pertanyaan di atas.

Namun, mengacu pada kebiasaan selama ini, penggunaan pelat khusus presiden, kapolri, panglima TNI, biasa “mewajibkan” sang pejabat ada di kendaraan tersebut.

Setiap mobil dapat dipasangi pelat RI 1 jika ada Presiden Republik Indonesia di dalamnya. Pun demikian dengan mobil plat dinas Kapolri atau Panglima TNI yakni 1-00.

Namun apakah ada pengecualian di tingkat menteri atau Staf Khusus Presiden? Tribunnews.com masih mencoba mencari konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Viral

Viralnya mobil RI 36 ini bermula dari aksi arogan yang dilakukan oleh polisi pengawal Brigadir RK terhadap sopir taksi.

Kejadian tersebut menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai reaksi di media sosial.

Raffi menjelaskan pada saat kejadian dirinya tidak berada di dalam mobil tersebut karena kendaraan tesebut sedang dalam perjalanan menjemputnya.

Mobil dinas itu sebelumnya mengambil beberapa berkas penting sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya.

“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” sebut Raffi.

Sebagai pengguna mobil berpelat RI 36, Raffi Ahmad menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.

Kronologi kejadian yang sebenarnya di depan rangkaian, terdapat taksi Alphard berwarna hitam di mana di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.

Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen.

Petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi dengan mengatakan “Sudah, Maju pak” dengan gestur yang terlihat di video.

Ditegur Mayor Teddy

Mobil Toyota Lexus berpelat RI-36 yang viral di sosial media (sosmed) karena tidak mau mengantre di tengah kemacetan berbuntut panjang.

Pejabat negara yang berada di dalam mobil tersebut pun sudah terkena teguran.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.

Namun, ia enggan merinci identitas pejabat negara yang memakai mobil berpelat RI-36 tersebut.

“Sudah, sudah kita tegur,” ujar Teddy saat dikonfirmasi Tribunnews, Sabtu (11/1/2025).

Teddy pun kembali mengingatkan kepada seluruh kabinet merah putih untuk lebih bijak dalam berkendara.

Peringatan ini sudah disampaikan kepada seluruh anggota kabinet.

“Sudah diingatkan kembali semuanya agar semakin berhati-hati dan bijak saat berkendara,” pungkasnya.

11/01/2025 15:23
Ketua KPU Nduga Sampaikan Rasa Syukur Pilkada Berlangsung Damai, Raih Penghargaan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua KPU Kabupaten Nduga Yosekat Kogoya menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya Pilkada di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegununan yang lancar, aman dan damai.

Yosekat juga mengapresiasi kedewasaan masyarakat termasuk pasangan calon partai pendukung serta tim sukses yang ikut mendukung terselanggaranya Pilkada damai sehingga tidak ada gejolak berarti sebagaimana ditakutkan mengingat Kabupaten Nduga salah satu daerah yang dianggap rawan konflik.

“Memang kami saat ini merasa lega, banyak bersyukur bahwa Pilkada di Kabupaten Nduga berhasil kami selenggarakan dengan baik, aman, damai dan lancar. Bahwa ada dinamika sedikit itu bisa kami atasi dengan baik melalui pendekatan yang humanis sehingga tidak melukai siapa pun apalagi sampai menimbulkan konflik,” ungkap Yosekat kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

Yosekat menyampaikan kerjasama dengan seluruh pihak di Kabupaten Nduga baik TNI, Polri, Pimpinan Daerah, Tokoh Gereja, Tokoh Masyarakat termasuk seluruh tim sukses pasangan calon ikut memberi kontribusi penyelenggaraan Pilkada damai di Kabupaten Nduga.

“Selain itu tentu saja adalah hasil penyerahan diri kami kepada Tuhan melalui ibadah bersama umat sejak tahapan Pilkada dimulai sampai pelaksanaan hingga pelaksanaan penetapan hasil. Jadi ini adalah juga hasil kekuatan doa,” ucap Yosekat.

Dia mengakui juga ada kerjasama yang baik di antara 5 komisioner KPU Nduga yang ikut menjadi faktor penting terselenggaranya Pilkada secara damai. Bahwa ada perbedaan pendapat kata dia bisa diselesaikan dengan baik karena punya tekad yang sama yaitu Pilkada Damai.

Yosekat juga menyampaikan apresiasinya atas kedewasaan tim sukses dan pasangan calon yang selama pelaksanaan tidak memaksakan kehendak secara berlebihan yang menyebabkan konflik. Kata dia kedewasaan tersebut ditunjukkan dengan upaya salah satu pasangan yang saat ini mengadu ke Mahkamah Konstitusi.

“Artinya masyarakat kami paham jalur yang tepat dan bukan dengan main hakim sendiri atau memaksakan kehendak dengan cara-cara anarkis. Ini kami apresiasi,” katanya.

Dia menegaskan salah satu rahasia sukses penyelenggaraan Pilkada Nduga berlangsung aman dan damai adalah sikap profesional dan independensi KPU.

“Saya punya rahasianya itu sikap profesional dan independen. Kami sejak awal menyatakan bahwa kami KPU akan melakukan sesuai hasil dari lapangan. Kami tidak akan menambah suara atau mengurangi suara. Yang punya suara itu masyarakat. Itu yang kami tetapkan,” tegasnya.

Bukan hanya itu pihaknya juga terbuka membangun dialog langsung dengan masyarakat manakala ada ketidakpuasan dan hal tersebut disampaikan apa adanya.

“Saya selalau meyakini kalau kita berani turun sendiri hadapi masyarakat itu bisa diselesaikan. Jangan menutup komunikasi. Itu intinya,” sambung Yosekat.

KPU Nduga Terima Penghargaan

Dia menambahkan juga bahwa karena pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai kali ini pihaknya mendapatkan enam penghargaan dari KPU Provinsi Papua Pegunungan dan satu penghargaan dari KPU RI.
Di antaranya KPU Nduga mendapat penghargaan sebagai penyelenggara teknis terbaik, pengelolaan medsos terbaik, pengelolaan pegawai terbaik, dan pengelolaan logistik terbaik.

“Buat kami ini adalah penghargaan kepada seluruh masyarakat Nduga karena sesungguhnya merekalah yang membuat semua ini terjadi. Kami hanya alat saja untuk mendukung seluruh proses ini berlangsung aman dan damai,” pungkas Yosekat.

Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga menetapkan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, nomor urut 2, Dinar Kelnea dan Yoas Beon, sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2024–2029 dalam pleno rekapitulasi Kabupaten yang berlangsung di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/12/2024).

Hasil pleno penetapan itu tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga 2024.

11/01/2025 14:04
Bertemu Prabowo, PM Jepang Tertarik Dukung Program Swasembada Pangan hingga Makan Bergizi Gratis – Halaman all

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).

Tayang: Sabtu, 11 Januari 2025 13:17 WIB

HO

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025)

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba tertarik untuk mendukung program-program prioritas Pemerintah Indonesia.

Hal itu terungkap saat Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).

Awalnya, Prabowo mengatakan kunjungan ini adalah simbol dari komitmen kedua negara untuk memperkuat dan memperkokoh hubungan antara dua negara di semua bidang.

“Sebagaimana Yang Mulia sudah mungkin mempelajari, pemerintah yang saya pimpin memiliki prioritas-prioritas yang penting,” ujar Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025) dengan sambutan yang meriah. (Ist)

Pertama, Prabowo memaparkan, adalah swasembada pangan, kemudian swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi, makan bergizi gratis, dan bidang pertahanan.

Kemudian Ishiba menyambut Pemasaran Prabowo dengan mengungkapkan ketertarikan Jepang dengan program-program tersebut.

“Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden,” ujar Ishiba.

“Swasembada pangan dan energi sumber daya alam dan hilirisasi dan industrialisasi dan makan bergizi untuk masyarakat, dan bidang keamanan. Saya merasa Jepang dan Indonesia punya banyak kesamaan,” lanjutnya.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

11/01/2025 13:17
AKBP Rossa Dicari Megawati Gegara Pernah Ambil HP Hasto, Ditantang Temui Langsung: Jangan Pengecut – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri menyebut nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Rossa Purbo Bekti ketika berpidato dalam acara HUT ke-52 PDIP pada Jumat (10/1/2025).

Megawati sebelumnya pernah marah kepada AKBP Rossa karena menilai penyidik KPK itu tidak profesional saat memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto pada Juli 2024 lalu.

Pasalnya, kala itu, handphone atau HP milik Hasto beserta stafnya tiba-tiba diambil.

Awalnya, Megawati membahas mengenai kinerja KPK yang menurutnya, hanya memproses Hasto.

Padahal, selain kasus Hasto, masih banyak tersangka lain yang mestinya bisa diproses oleh KPK.

“Orang kalau enggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Heh. Ini kayak Pak Hasto ini. Aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh, kayak orang tersangka saja enggak banyak, yang digoleki dia saja. Terus dia tuh ngambil opo wae toh,” ujar Megawati, Jumat.

“Kemana kah hukum di Republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang hanya bisa mengambil tanpa dengan hati nurani. Toh yang mesti diambil memang yang salah. Lah iya toh?” sambungnya.

Setelah itu, Megawati kemudian menyinggung nama AKBP Rossa dan memintanya agar tidak bersikap seperti pengecut.

Megawati juga menantang AKBP Rossa untuk menemui dirinya secara langsung.

Megawati pun merasa heran, kenapa hanya PDIP saja yang terus diubek-ubek oleh KPK.

“Sampai saya waktu itu kan ngomong, lah Kapolri iki piye toh. Siapa Rossa itu? Sini. Datang ke saya. Jangan pengecut.”

“Saya enggak tahan juga loh akhirnya. Masa sih yang lain enggak dibegitukan, hanya kita saja digebak-gebuk, digebak-gebuk,” imbuh Megawati.

Megawati Sebut KPK Tak Ada Kerjaan Lain

Membahas soal kinerja KPK akhir-akhir ini, Megawati menganggap lembaga anti-rasuah itu tidak mempunyai pekerjaan lain karena hanya mengubrek-ubrek Hasto Saja.

“Belum lagi apa coba, oh iya KPK. Aku baru pikir opo ku yo. Loh KPK, masa enggak ada kerjaan lain. Yang dituding yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku wae. Ayo wartawan tulis itu,” ujar Megawati.

Megawati lantas mengingatkan bahwa KPK memiliki banyak sekali tersangka lain yang belum diproses.

Bahkan, Megawati sampai membaca koran untuk mengetahui apakah KPK sudah menetapkan tersangka lain atau belum.

“Tadi saja sebelum ke sini yo ngono, eh kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Entar kalau saya yang ngomong, hehe ini tidak sopan.”

“Masa kalian gitu saja takut? Sebenarnya takut tuh opo? Saya kan sudah ngomong itu ilusi,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.

Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun, suap tersebut, diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW, dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan.

Nilai suapnya pun mencapai Rp600 juta.

Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri, yang kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku.

Hasto mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, yakni seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau empat hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

(Tribunnews.com/Rifqah)

11/01/2025 12:03
Pengamat Menilai PDIP Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ungkap 2 Persoalan Besar yang Dihadapi – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDIP menunjukkan partai berlambang banteng tersebut tidak dalam kondisi baik-baik saja.

Setidaknya ada 2 persoalan besar yang sedang dihadapi oleh internal partai.

“Pada HUT ke-52 PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP sedang menghadapi beberapa masalah,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

Dijelaskan Jamiluddin, permasalahan pertama yang dihadapi yaitu penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka.

Selain itu, ada upaya dari eksternal mengambil PDIP dengan adanya permintaan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari Ketua Umum PDIP.

“Hal itu berbeda dengan situasi 9 tahun terakhir, saat PDIP sebagai partai penguasa. PDIP tampak begitu digdaya, seolah tak tersentuh berbagai persoalan. PDIP terkesan begitu kuat sehingga sulit goyah, apalagi untuk digoyahkan,” jelasnya.

Dalam HUT itu, PDIP ingin mengambil pengalaman berharga atas kesalahan partai mengusung Jokowi pada Pilpres 2014.

Kesalahan itu menjadikan PDIP saat ini menjadi partai yang tidak stabil.

“PDIP juga bisa jadi merasa bersalah atas kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional saat ini. Kondisi saat ini bisa jadi dinilainya akibat salah arahnya Jokowi dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun,” ungkapnya.

Karena itu, kata dia, PDIP merasa bersalah karena presiden yang diusungnya mewariskan banyak persoalan bangsa.

Hal ini membuat Prabowo Subianto sebagai presiden harus menanggung warisan tersebut.

“Ibaratnya, Prabowo harus melakukan cuci piring karena rezim sebelumnya meninggalkan banyaknya piring kotor,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai ada dua tantangan terbesar PDIP pada 2025.

Yang pertama, PDIP harus menyiapkan benteng pertahanan yang kokoh agar dapat bertahan dari serangan eksternal.

“Upaya melemahkan PDIP harus dapat ditangkal agar PDIP tetap eksis. Untuk itu, PDIP harus mampu melakukan konsolidasi di internal. Setidaknya struktur partai mulai dari DPP, DPD, DPC, DPAC, hingga Ranting harus solid dan satu komando,” jelasnya.

“Hal demikian sudah pernah dilakukan Partai Demokrat. Upaya mengambil alih Partai Demokrat dapat digagalkan karena struktur partai solid dan satu komando,” sambungnya.

Yang kedua, Jamiluddin menilai PDIP perlu segera melakukan regenerasi. Hal itu setidaknya perlu dilakukan saat PDIP Kongres pada tahun ini.

Dalam regenerasi kepemimpinan, sebaiknya menggabungkan trah Soekarno dan non trah Soekarno.

Perpaduan ini dianggap dapat menghilangkan friksi di PDIP sehingga regenerasi kepemimpinan dapat berjalan mulus.

“Setidaknya Ketua Umum PDIP bisa diambil dari trah Soekarno dan Sekjennya non trah Soekarno. Komposisi ini juga dapat dilakukan pada level Ketua DPP,” pungkasnya.

11/01/2025 11:05
Singgung Kasus Hasto, Politikus Senior PDIP Minta Prabowo Perbaiki Penegakan Hukum – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Emir Moeis meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem reformasi hukum di Indonesia.

Emir beralasan, agar tak ada lagi praktik-praktik yang digunakan aparat untuk melakukan kriminalisasi terhadap siapa pun.

“Makanya saya mengimbau betul nih ke Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita,” kata Emir usai menghadiri peringatan HUT ke-52 Partai di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025) malam.

Dia pun meminta agar di era Presiden ke-8 tidak lagi terjadi kriminalisasi dalam penetapan tersangka, termasuk pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Emir juga menyinggung kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung.

“Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja,” jelasnya.

Meski begitu, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Gerakan Pemuda Marhaenis ini menegaskan lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia.

Namun, dia meminta Presiden Prabowo untuk menata lagi KPK dan Kepolisian agar menjadi lembaga yang profesional dan tak terimbas politik.

“KPK suatu yang bagus, tapi sebetulnya ‘the man behind the gun’ yang mesti dibereskan. Jadi tergantung orang-orangnya (pimpinan). Kalau orang-orangnya berengsek ya rusak,” tegas dia.

Emir juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memperbaiki tata kelola sistem reformasi hukum di Indonesia.

“Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan presiden itu memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke tahun 2045,” jelas dia.

11/01/2025 09:57

Category: Tribunnews.com Nasional

Megawati Sebut KPK Tak Ada Kerjaan Lain