Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Melihat Dermaga Marunda Lokasi Jasad Purn Brigjen TNI HO, Kok Bisa Masuk Kawasan PSN Dini Hari? – Halaman all

    Melihat Dermaga Marunda Lokasi Jasad Purn Brigjen TNI HO, Kok Bisa Masuk Kawasan PSN Dini Hari? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Motif di balik tewasnya pensiunan TNI dan mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Brigadir Jenderal (Brigjen) Hendrawan Ostevan alias HO (76) yang jasadnya ditemukan mengapung di perairan bibir Dermaga PT KCN Marunda, Jakarta Utara, masih misterius.

    Kondisi mayat mengapung tersebut diduga korban telah tewas dua atau tiga hari sebelumnya.

    Pihak kepolisian menyebut, sebagaimana rekaman CCTV, Hendrawan Ostevan dengan mobilnya memasuki kawasan PT KCN Marunda pada pukul 00.35 WIB. 

    Mobil yang dikendarainya meluncur di jalan tepi dermaga hingga ujung dan akhirnya tercebur.

    Namun, meski jasad korban ditemukan, tidak demikian dengan mobilnya yang tak kunjung ditemukan.  

    Lalu, bagaimana bisa seorang Hendrawan Ostevan yang telah berusia senja mengendarai mobil sendiri itu bisa masuk kawasan Pelabuhan Marunda PT KCN Marunda tengah malam?

    Informasi yang diterima, jasad Hendrawan itu ditemukan oleh seorang nelayan di dekat bibir dermaga tepatnya di salah satu tempat yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Marunda.

    Selanjutnya jasad korban dievakuasi oleh petugas patroli Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) ke bibir dermaga Marunda PT KCN.

    Tribunnews mendatangi dan menelusuri lokasi evakuasi penemuan jasad korban Hendrawan Ostevan di PT KCN Marunda pada Rabu (15/1/20205).

    Siang itu, panas matahari terasa sangat menyengat hingga kulit seperti terbakar di kawasan Pelabuhan Marunda.

    Debu yang sangat pekat berterbangan akibat kendaraan truk tronton yang lalu lalang di jalan yang penuh lumpur dan rusak tersebut.

    Tribunnews mencoba memasuki kawasan yang dijaga cukup ketat oleh sejumlah petugas keamanan atau security dari pintu masuknya. Terhitung ada sekitar 5 orang satpam yang berjaga di pintu masuk dan keluar tempat tersebut

    Untuk sepeda motor, aksesnya ada di jalan paling kiri, sedangkan mobil hingga truk berada di sebelahnya dengan dibatasi oleh cone berwarna oranye. Begitu pun arah keluarnya.

    Beberapa kendaraan terlihat diperiksa oleh petugas keamanan tersebut, bahkan awak media lain yang datang tidak diperbolehkan masuk ke dalam dengan alasan lokasi itu masih dalam penyelidikan polisi.

    Di dalam, kawasan PSN itu sangat luas. Di ujung jalan, terdapat sejumlah dermaga untuk kapal-kapal bersandar.

    Terlihat pula sejumlah kendaraan berat seperti eskavator yang tengah beraktivitas mengangkut pasir dan batu bara yang dimasukkan ke dalam kapal tongkang yang bersandar di tepi dermaga.

    Namun, di dalam memang tak terlihat adanya petugas keamanan yang berpatroli saat siang hari itu.

    Sejumlah orang di lokasi yang Tribunnews temui pun mengaku tidak mengetahui soal penemuan jasad Hendrawan itu. Hanya saja seorang satpam menyebut jika lokasi tersebut bukan tempat ditemukannya jasad yang pernah berdinas di Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

    “Kalau yang penemuan mayat itu bukan masuk di sini, itu ada di depan, keluar dari gapura di pintu masuk tadi,” ucap seorang satpam kepada Tribunnnews.

    Jenazah Brigjen TNI (Purn) Hendrawan Ostevan saat dievakusi usai ditemukan mengambang di perairan Marunda Jakarta Utara (Tribunnews/Reynas Abdila)

    Padahal, dari kejauhan terlihat sebuah tali seperti garis polisi terpasang di sisi dermaga di dekat sejumlah kontainer berwarna putih. Namun, belum dipastikan apakah lokasi itu merupakan lokasi penemuan jasad Hendrawan.

    Tribunnews saat itu langsung diarahkan keluar dari lokasi PSN tersebut sambil satpam itu melapor melalui handy talkie (HT) di tangannya. Tak jelas apa yang dilaporkan oleh satpam tersebut.

    Tribunnews pun digiring menuju pintu keluar untuk ditunjukkan tempat penemuan jasad yang dimaksud yang hanya kurang lebih berjarak 500 meter.

    Korban Diduga Tewas 2-3 Hari Sebelum Ditemukan

    Brigjen (Purn) TNI Hendrawan Ostevan ditemukan tewas terapung di laut wilayah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (10/1/2025) lalu. Almarhum telah dimakamkan di Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Giri Tama Bogor, Jawa Barat pada Senin (13/1/2025) kemarin dengan upacara secara kemiliteran. (Tangkap layar dari YouTube iNews)

    Seorang Anak Buah Kapal (ABK) bernama Rohmat (60) di lokasi evakuasi jasad korban bercerita saat kali pertama jasad Hendrawan ditemukan. 

    Dia mengatakan, jasad itu memang di temukan di tengah laut atau tepatnya dekat dengan PSN tersebut.

    Namun, pengangkatan jenazah Hendrawan memang dilakukan di lokasi yang ditunjukkan oleh satpam PSN itu.

    “Ya (jasad ditemukan) di tengah (laut dekat PSN). Jadi, pas ada (kapal) patroli, di tengah-tengah ada mayat, ceritanya gitu. Nah kalau di sini saya taunya udah ada kerumunan di sini banyak sama polisi gitu,” ucap Rohmat.

    Rohmat tak mengetahui secara pasti bagaimana jasad Hendrawan bisa ditemukan dari air laut yang cukup keruh itu. 

    Dia hanya mengetahui saat jasad korban diangkat ke daratan dalam kondisi sudah dimasukkan ke dalam kantung jenazah.

    Ketika itu, Rohmat mengaku sempat melihat kondisi jenazah Hendrawan. 

    Dugaannya, jasad korban sudah beberapa hari berada di laut. Terlebih, sepengelihatannya, jasad Hendrawan sudah dalam keadaan kaku.

    “Kalau mayat terapung kan berarti sudah 2-3 hari, mungkin bau karena yang buka pakai masker,” tuturnya.

    Dia pun mengaku tak ada hal-hal aneh atau mencurigakan sebelum jasad Hendrawan ditemukan. 

    Saat itu, aktivitas di sekitar lokasi disebut Rohmat berjalan seperti biasa.

    Termasuk soal suara benda yang terjatuh ke laut yang disebut-sebut mobil korban pun Rohmat mengaku tidak melihat atau mendengarnya. 

    “Saya pertama belum tahu kalau ada mayat. Karena kalau di sini ada polisi patroli kan sudah biasa. Saya turun dari kapal ternyata ada mayat,” ucapnya.

    “Saya enggak terkejut karena kan sudah biasa kalau kerja di kapal nolong mayat atau apa. Karena orang kapal kan kalau ada kejadian atau apa dia suka menolong,” sambungnya.

    Pengakuan yang sama pun datang dari seorang pekerja bernama Supardi. Dia mengatakan tak mendengar ada suara mobil yang terjatuh ke dalam laut.

    Dia hanya mengetahui jika ada mayat yang ditemukan di sekitar lokasi saat sejumlah orang sudah berkerumun di lokasi kejadian. “Enggak denger apa-apa, cuma tahu (ada mayat) pas udah ramai-ramai saja,” ungkap Supardi.

    Datang Dini Hari, Mobil Belum Ditemukan

    Ilustrasi perangkat CCTV (Gizmochina)

    Polda Metro Jaya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jasad Hendrawan tersebut.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan tim gabungan sudah melakukan penelusuran kamera CCTV di sekitaran lokasi yang diduga menjadi tempat penemuan jasad.

    Adapun dari sejumlah rekaman CCTV, satu di antaranya berisikan rekaman sebuah mobil yang diduga berisi Hendrawan kala itu.

    “Telah ditemukan rekaman cctv yang berisi diduga korban melaju menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios nopol B-1606-LB masuk ke Dermaga KCN Marunda pada 00.35 WIB,” ucap Ade Ary.

    Bahkan, terlihat mobil tersebut melaju hingga jatuh ke laut. Namun, hingga kini mobil tersebut masih dalam pencarian pihak kepolisian.

    “Penelusuran CCTV ditemukan mobil yang kendarai korban tersebut melaju menyusuri Kade 07-08 hingga ke ujung dermaga sampai jatuh ke laut,” tuturnya.

    Sementara itu, Dirpolairud Polda Metro Jaya, Kombes Joko Sadono, mengungkap hasil visum jenazah purnawirawan TNI Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostevan.

    Menurutnya, berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan tanda luka pada tubuh korban.

    “Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda luka,” ujarnya, dilansir Tribun Bekasi, Rabu (15/1/2025).

    Akan tetapi, Joko belum menjelaskan penyebab kematian korban.

    Ia hanya menekankan bahwa laporan hasil visum menunjukkan korban meninggal tanpa adanya bekas luka kekerasan.

    “Dari hasil visum begitu,” terangnya.

     

  • Mabes TNI dan Puspom Siap Kerja Sama Dengan Aparat Untuk Tangkap Serta Proses Hukum Sertu Hendri – Halaman all

    Mabes TNI dan Puspom Siap Kerja Sama Dengan Aparat Untuk Tangkap Serta Proses Hukum Sertu Hendri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto menegaskan Markas Besar (Mabes) TNI dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap dan memproses hukum Sertu Hendri sesuai aturan yang berlaku.

    Ia juga menegaskan TNI akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum termasuk prajurit aktif.

    “Saya memastikan bahwa TNI akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum, termasuk prajurit aktif. Mabes TNI dan Puspom TNI siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap dan memproses Sertu Hendri sesuai aturan yang berlaku,” tegas Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (15/1/2025).

    Selain itu, ia juga menekankan TNI tidak akan mentolerir tindakan yang mencoreng nama baik institusi dan merugikan masyarakat. 

    Untuk itu, ia menyatakan hingga saat ini TNI terus berkoordinasi dengan tim gabungan untuk memastikan penanganan kasua Sertu Hendri berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    “Saat ini, langkah koordinasi dengan tim gabungan terus dilakukan untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” kata Hariyanto.

    Sertu Hendri Tembak Personel TNI di Belitung

    Desertir TNI AD, Sertu Hendri menembak anggota polisi militer di Belitung, Bangka Belitung, Senin (13/1/2025)

    Peristiwa berawal saat personil Subdenpom Persiapan Belitung yang dipimpin Letda Cpm M Jaka Budi Utama mendatangi kontrakan pelaku di Jalan Kamboja, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Senin sekitar pukul 00.32 WIB dini hari. 

    Setibanya di lokasi dengan strategi, rombongan tujuh orang mulai mengetuk pintu. 

    Awalnya, pelaku tidak mau membuka pintu dan menanyakan identitas rombongan. 

    Tiba-tiba pelaku mematikan lampu dan mulai keluar rumah dengan mengacungkan senjata api. 

    “Dia menodongkan senjata kepada personel termasuk saya. Waktu itu yang berhadapan langsung ada saya, Pratu Aditya, dan kami berlindung di belakang mobil,” ungkapnya.

    Personel sempat memberikan tembakan peringatan tapi tak dihiraukan pelaku. 

    Di saat situasi genting, Serma Randi yang berada di samping rumah muncul dan meminta pelaku menyerah. 

    Karena mengetahui tak membawa senjata, pelaku mengejar Serma Randi dan menjadikannya sandera. 

    “Karena alasan keselamatan anggota, saya memutuskan mundur,” jelasnya. 

    Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk melarikan diri dengan memanfaatkan Serma Rendi dijadikan sopir. 

    Karena jarak kendaraan rombongan agak jauh, mereka kehilangan jejak ketika melakukan pengejaran. 

    Ketika sedang mencari pelaku, sekitar pukul 01.30 WIB, Jaka mendapat informasi Serma Rendi sudah di rumah sakit akibat luka tembak.

    “Yang membawa korban ini pengurus pesantren tempat yang dituju pelaku pertama kali,” kata Jaka.

    Saat ini jajaran Subdenpom Persiapan Belitung dibantu instansi lain seperti Kodim 0414 Belitung dan Polres Belitung terus mengejar pelaku.

    Diketahui Sertu Hendri sudah menjadi buruan polisi militer sejak 2024 setelah dirinya dipecat akibat terlibat perampokan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan.

    Mantan Korem 042 Gapu/Jambi tersebut diputus bersalah atas kasus perampokan yang terjadi 2023.

    Atas perbuatannya, Mahkamah Militer menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan dipecat dari dinas militer kepada Sertu Hendri.

    Setelah berstatus desertir dan masuk daftar buron, Sertu Hendri pun kembali ke Belitung dengan niat untuk hidup bersama istri sirinya.

    Tetapi, upayanya untuk kembali hidup bersama dengan istri siri membuat keberadaannya sebagai buronan tercium aparat TNI.

    Bahkan Sertu Hendri kini terjerat kasus baru yakni penembakan prajurit TNI yang hendak menyergapnya.

  • Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. – Halaman all

    Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. adalah Hakim Konstitusi Republik Indonesia.

    Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dipilih Presiden Joko Widodo untuk menduduki posisi Hakim Konstitusi menggantikan I Dewa Gede Palguna yang purna tugas pada 7 Januari 2020 lalu.

    Sosok Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menuliskan dalam sejarah bahwa dirinya menjadi putra pertama Nusa Tenggara Timur yang menjabat sebagai hakim konstitusi sejak MK berdiri. 

    Selain hakim, pria kelahiran Kupang ini juga dikenal sebagai akademisi yang mengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta, dilansir Wikipedia.

    Daniel Yusmic Pancastaki Foekh lahir dari pasangan Esau Foekh dan Yohana Foekh-Mozes.

    Diketahui, ayah hakim Daniel Yusmic merupakan guru yang pernah bertugas di Kefamenanu dan Pulau Rote.

    Hakim kelahiran 15 Desember 1964 ini adalah anak kelima dari tujuh bersaudara.

    Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menikah dengan Sumiaty.

    Keduanya dikarunia tiga anak, yakni Refindie Micatie Esanie Foekh, Franklyn Putera Natal Foekh, dan Abram Figust Olimpiano Foekh.

    Pendidikan

    Dilansir dari situs MKRI, Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.  pernah menempuh pendidikan hingga jenjang Strata Tiga.

    Hakim Daniel menempuh pendidikan dasar hingga sarjana di Kupang.

    Sementara pendidikan tinggi lainnya ia tempuh di luar tempat kelahirannya.

    Berikut rincian pendidikan yang pernah dijalani oleh Hakim Daniel :

    SD Inpres Oetete II (1979)
    SLTP Negeri II Kupang (1982)
    SLTA Negeri I Kupang (1985)
    S1 Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
    S2 Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
    S3 Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005) 

    Sepak Terjang

    Daniel Yusmic Foekh sempat gagal menjadi wartawan.

    Bahkan ia bekerja sebagai karyawan swasta setelah dirinya lulus sarjana.

    Kemudian Daniel Yusmic Pancastaki Foekh melanjutkan studi bidang hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk jenjang magister. 

    Dilanjutkan dengan jenjang doktoral yang juga ditempuh di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2010.

    Hakim Daniel juga diketahui sebagai seorang dosen honorer di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

    Hingga akhirnya pria kelahiran Kupang ini menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta.

    Ia mengampu mata kuliah hukum tata negara, hukum tata negara darurat, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

    Tak sampai di situ saja, Daniel pun pernah dipercaya menjadi Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Wakil Dekan Fakultas Hukum.

    Namanya juga diketahui aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK).

    Ia pernah mendaftar menjadi hakim MK di tahun 2003 dari unsur pemerintah.

    Namun, dalam pendaftaran tersebut Daniel gagal karena tidak memenuhi syarat.

    Pada tahun 2019, Daniel tidak menyerah dan mulai mendaftar lagi menjadi calon hakim MK.

    Saat itu ia mendaftar untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang telah akan habis masa jabatannya. 

    Usahanya tidak sia-sia, pada bulan Desember 2019 itulah Daniel dinyatakan lolos menjadi salah satu dari delapan orang kandidat usai seleksi administrasi dan tertulis.

    Kemudian nama Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menjadi satu dari tiga nama yang diajukan oleh panitia seleksi kepada Presiden.

    Hingga akhirnya, pada 7 Januari 2020, Daniel dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama Suhartoyo.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih)

  • MKGR akan Gelar Perayaan HUT ke-65, Gibran Disebut Hadir – Halaman all

    MKGR akan Gelar Perayaan HUT ke-65, Gibran Disebut Hadir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) akan menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-65 pada Sabtu (18/1/2025).

    Kegiatan ini direncanakan berlangsung sepanjang hari, dimulai dengan rapat kerja nasional (Rakernas) dan Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO).

    Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, menjelaskan bahwa MPO merupakan forum tertinggi kedua dalam struktur organisasi MKGR setelah Musyawarah Besar (Mubes). 

    “Majelis (MPO) ini adalah forum tertinggi kedua setelah Mubes. Di sini kita bisa melakukan berbagai hal mungkin kita akan evaluasi-evaluasi,” kata Adies di Kantor MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Selain pembahasan internal, Adies menyebut bahwa perayaan HUT MKGR juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial. 

    Sejak 3 Januari 2025, MKGR telah melakukan ziarah ke makam pahlawan di seluruh Indonesia, termasuk pahlawan dari MKGR dan Partai Golkar. 

    Selain itu, kata Adies, MKGR juga memberikan bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta santunan kepada anak yatim di berbagai daerah.

    Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-65 MKGR, Soedeson Tandra, mengatakan acara ini tak mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Memang dalam rangkaian kegiatan ini Pak Jokowi tidak diundang,” ujar Tandra dalam kesempatan yang sama.

    Tandra menuturkan, mereka hanya mengundang Presiden ke-8 Prabowo Subianto meskipun hanya menyampaikan testimoni.

    “Yang kami undang adalah Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang insya allah akan membuat testimoni pada acara itu,” ucapnya.

    Menurutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan hadir langsung dalam acara tersebut nantinya.

    “Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Ketua SC Pak Yahya (Zaini) tadi bahwa insya allah Wapres Gibran akan hadir,” ungkapnya.

  • Demo Gugatan SKB di PTUN Jakarta Diwarnai Kericuhan, Polisi dan Massa Saling Dorong usai Bakar Ban – Halaman all

    Demo Gugatan SKB di PTUN Jakarta Diwarnai Kericuhan, Polisi dan Massa Saling Dorong usai Bakar Ban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan pengunjuk rasa tergabung dalam beberapa aliansi masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

    Aksi ini digelar untuk mendesak PTUN Jakarta agar menolak gugatan PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) yang saat ini naik ke tingkat banding.

    Unjuk rasa ini semula berjalan damai, namun berakhir memanas setelah gabungan massa terdiri dari Aliansi Masyarakat dan Pemuda Musi Rawas Utara (Ampura), Jaring Hijau Hitam, dan Himpunan Masyarakat Kaum Buruh Tertindas (HMKBT) membakar ban di depan gedung PTUN Jakarta.

    Gesekan itu terjadi saat petugas keamanan dari kepolisian dan PTUN mencoba memadamkan ban yang dibakar para demonstran. Aksi dorong sempat terjadi antara kedua pihak.

    Koordinator aksi, Hamid, mengatakan pihaknya hadir ke PTUN untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat Musi Rawas Utara yang merasa terganggu dengan putusan tersebut.

    Dia mempertanyakan sikap PTUN yang menerima banding dari PT SKB mengingat gugatan sebelumnya telah ditolak PTUN pada 29 Agustus 2023. 

    Tak hanya itu, kata dia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa tenggat waktu mengajukan upaya banding hanya 90 hari, sedangkan upaya banding itu dilakukan PT SKB pada 18 Januari 2024. 

    “Dengan masuknya gugatan tersebut dari PT SKB, hal ini patut dipertanyakan karena terdapat gejala aneh seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan PT SKB berdasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara posisinya di Pasal 55 ada tenggang waktu 90 hari setelah putusan itu dibuat, tetapi kenapa gugatan ini diterima, pertanyaan dasar kita itu,” kata Hamid di Gedung PTUN Jakarta.

    Hamid menilai, keputusan PTUN menerima banding itu jelas mengganggu aktivitas masyarakat di Musi Rawas Utara, terutama buruh yang bekerja di PT GPU karena adanya intervensi dari oknum tidak kenal. 

    Di sisi lain, Hamid menduga permohonan PT SKB bakal dikabulkan oleh hakim-hakim yang telah ditunjuk secara khusus. 

    Oleh karena itu, ia mendesak agar Komisi Yudisial (KY) untuk memantau jalannya perkara sengketa antara PT GPU dengan PT SKB ini guna mencegah praktik jual beli perkara.

    Sementara itu, Abdillah selaku koordinator lapangan Lingkar Hijau Hitam menuntut majelis hakim menolak segala bentuk suap agar penegakan hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Dia juga meminta agar tidak ada intervensi kepada majelis hakim dalam mengadili permasalahan di Musi Rawas Utara.

    “Ini supaya masyarakat Musi Rawas Utara mendapatkan keadilan dalam permasalahan ada ini,” katanya.

    Dia juga menyampaikan ada kecurigaan dugaan adanya mafia peradilan dan kasus yang bergerak mengondisikan majelis hakim.

    Dia menekankan pihaknya tidak akan tinggal diam jika aspirasi yang disampaikan hari ini tidak diindahkan PTUN. Abdillah mengatakan akan membawa ribuan massa untuk kembali melakukan aksi di PTUN dan KY.

    “Kami akan datang kembali bersama ribuan mahasiswa, masyarakat, buruh, sopir angkutan tambang, dan semua kelompok yang peduli dengan kepentingan pekerja tambang karena kasus ini ribuan pekerja tambang beserta anak dan istri sangat bergantung,” katanya.

    Kasus ini bermula dari adanya keinginan PT SKB untuk menguasai lokasi tambang di Musi Rawas Utara. Di antaranya dengan penerbitan izin perkebunan sawit yang diduga tidak sah dengan bantuan pejabat setempat.

    Padahal, di lokasi tersebut yang diterbitkan sesuai Permen 76 Tahun 2014 masuk ke wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana bisa izin bisa terbit di dua kabupaten berbeda padahal di lokasi tersebut ada beberapa perusahaan beroperasi sejak 2009.

     

  • Sekjen Gerindra Berharap Pertemuan Prabowo-Megawati Terjadi di Januari Ini: Makin Cepat, Makin Bagus – Halaman all

    Sekjen Gerindra Berharap Pertemuan Prabowo-Megawati Terjadi di Januari Ini: Makin Cepat, Makin Bagus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri segera terjadi di bulan Januari 2025 ini.

    Menurutnya wacana pertemuan keduanya semakin cepat terwujud, semakin bagus.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini (Januari), makin cepat, makin bagus,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Muzani mengatakan, masyarakat Indonesia menyambut baik jika kedua tokoh bangsa tersebut bertemu.

    Apalagi, menurutnya jika Prabowo dan Megawati bertemu akan membuat kondisi politik di tanah air semakin kondusif, pasca-Pilpres 2024.

    “Suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif dan seterusnya,” ujar Ketua MPR RI itu.

    “Dampaknya ke siapa? InsyaAllah kita semua rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu, sehingga pertemuan antar kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perpolitikan bangsa dan negara,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut, rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto, hanya tinggal mencari waktu dan tempat yang cocok.

    Hal itu disampaikannya merespons potongan video viral Ketua DPR RI Puan Maharani, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto ingin bertemu secara langsung dengan Megawati Soekarnoputri.

    “Tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri membantah hubungannya dengan Presiden RI, Prabowo Subianto sedang dalam kondisi tidak baik.

    Dia memastikan kabar tersebut tidak benar.

    Penegasan tersebut disampaikan Megawati saat perayaan HUT ke-52 PDIP tahun di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) sore.

    “Pak Prabowo, orang mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa enggak, enggak kok,” ujar Megawati dalam pidato sambutannya.

    Namun, Megawati tidak menampik dirinya tidak rela mengenai kondisi yang terjadi oleh sejumlah kadernya.

    Dia pun meyakini Prabowo tidak akan rela melihat anak buahnya diperlakukan tidak baik.

    “Saya bilang ‘mas kita kan boleh dong saya Ketum kamu Ketum. Kalau kamu dibegitukan melihat anak buah kamu dibegitukan apa rasanya sebagai ketum’ pasti perasaan kita sama,” jelasnya.

    Presiden ke-5 RI itu memahami ada informasi Prabowo ingin bertemu dirinya untuk diberikan sajian nasi goreng buatannya. Namun, dia masih enggan memenuhi permintaan itu karena masalah internal partai.

    “Bukan sombong, padahal dia senang, saya masakin nasi goreng. Udah lama. ada yang ngomong, ada yg ngomong minta nasi goreng, loh aku ae lagi mumet banyak anak-anaku yang enggak jadi,” jelasnya.

    “Ya gitu loh, emangnya ga boleh? boleh. tapi kan prinsip. ‘Mas, ben ne wae aku neng kene wae, situ sono lah rame-rame’,” sambungnya.

    Namun begitu, Megawati pun berkomitmen dirinya tidak akan membuat rusuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Baginya, pertemuan dengan Prabowo masih diwakilkan dengan orang kepercayaannya.

    “Apa aku ngerusuhi situ kan enggak toh, kalau aku perlu situ yo enggak perlu ketemu toh aku bisa kok ngirim orang, sampe. Gitu lho. Itu apa namanya? startegi politik. Ngono wae ko ora iso mikir,” pungkasnya.

  • Istana Tak Setuju Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Dana Zakat – Halaman all

    Istana Tak Setuju Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Dana Zakat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Istana Kepresidenan RI melalui Kepala Staf Presiden Anto Mukti Putranto buka suara soal usulan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin agar pembiayaan program Makan Bergizi Gratis(MBG) melibatkan masyarakat melalui Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

    Ia tidak sepakat program MBG menggunakan dana zakat.

    “Ya enggak kan. Gunanya zakat kan bukan itu,” kata Putaranto di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Menurutnya program MBG telah dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN.

    Untuk tahap awal anggaran MBG yakni sebesar Rp 71 triliun.

    “Presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun  itu,” katanya.

    Oleh karena itu, kata dia, program MBG tidak mengambil dana dana dari sumber lain, apalagi zakat. 

    Penggunaan zakat untuk MBG kata dia sangat memalukan.

    “Jadi enggak mengambil dana-dana itu. Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari zakat itu. Sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” pungkasnya.

    Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengusulkan, pembiayaan program Makan Bergizi Gratis(MBG) melibatkan masyarakat melalui Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

    Sebab menurutnya, tipikal masyarakat Indonesia yang gotong royong dan dermawan.

    Ditambah dengan potensi zakat yang besar di tanah air.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Sultan meyakini masyarakat juga ingin bergotong royong, untuk terlibat langsung dalam pembiayaan program MBG pemerintah.

    Sebab itu dia mendorong agar pemerintah perlu memanfaatkan potensi zakat yang besar melalui lembaga-lembaga ZIS khususnya Badan Zakat Nasional (BAZNAS).

    “Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sultan juga mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Jepang, yang akan membantu pelatihan penyediaan makanan.

    “Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” pungkasnya.

     

  • Momen Danpuspomal Peluk Anak Bos Rental Usai Serahkan 3 Tersangka Pembunuhan ke Oditurat Militer – Halaman all

    Momen Danpuspomal Peluk Anak Bos Rental Usai Serahkan 3 Tersangka Pembunuhan ke Oditurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksda TNI Samista memeluk dua anak korban tewas kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang Merak setelah menyerahkan berkas perkara, barang bukti, dan tiga tersangka oknum TNI AL ke Oditurat Militer II-07 Jakarta.

    Kedua anak almarhum Ilyas Abdurahman yang dipeluk Samista yakni Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Saputra.

    Selain itu, tampak juga Kadispenal Laksma TNI Wira Hady dan Kadiskumal  Laksma TNI Farid Maruf juga turut memeluk Nasrudin dan Rizky secara bergantian.

    “Sabar ya,” kata Samista kepada Nasrudin dan Rizky usai konferensi pers di Mako Puspomal Kelapa Gading Jakarta pada Rabu (15/1/2025).

    Dalam konferensi pers tersebut, Samista menjelaskan dengan penyerahan barang bukti, berkas perkara, dan ketiga tersangka maka proses penyelidikan dan penyidikan telah rampung.

    Samista mengatakan pihaknya telah memeriksa 18 saksi dalam perkara tersebut.

    Puspomal, kata Samista, juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti di antaranya mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara, baju korban, bukti transfer dan beberapa alat bukti  lainnya yang sudah disita. 

    “Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP juncto 55 ayat (1), pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1), kemudian pasal 480 KUHP juncto 55 ayat (1) KUHP,” tegas Samista.

    “Dengan telah selesainya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspomal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Oditur Militer II-07 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut,” lanjutnya.

    Samista menegaskan kasus tersebut telah menjadi perhatian dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Oleh karena itu, pihaknya mampu merampungkan penyelidikan dan penyidikan dalam kurun waktu sekira dua pekan.

    “Yang jelas bahwa Komitmen TNI Angkatan Laut. Dan ini menjadi satu atensi Bapak KSAL. Kenapa? Kasus yang begitu besar. Puspomal menyelesaikan cukup singkat menurut saya. Tidak ada satu bulan. Kenapa? Di antaranya adalah atensi pimpinan TNI Angkatan Laut untuk segera selesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya dan transparan,” sambung dia.

    Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Kolonel (Kum) Riswandono menjelaskan tersangka BA dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan juncto pasal 55 KUHP (secara bersama-sama).

    Kemudian, untuk tersangka AA dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan juncto pasal 55 KUHP (secara bersama-sama).

    “Dan, (kata) Dan itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penadahan secara bersama-sama,” ungkap Riswandono.

    “Terus terkait dengan pidana tambahan nanti akan dilihat kualitas dari perbuatan di antara tiga ini. Karena dari tiga ini kan ada satu orang yang tidak terkait dengan pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Jadi tersangka atas nama R itu kena pasal 480 terkait penadahan,” lanjut dia.

    Dia menjelaskan setelah berkas perkara diserahkan ke pihaknya hari ini, Oditurat Militer II-07 Jakarta akan meneliti berkas perkara tersebut selama sekira dua pekan.

    Pihaknya, juga akan berkoordinasi dengan Kepala Hukum Armada untuk segera menerbitkan Keputusan Penyerahan Perkara untuk dilimpahkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta

    Riswandono juga mengatakan telah berkoordinasi dengan Pengadilan Militer, agar persidangan dapat digelar secepatnya dan transparan. 

    “Jadi nanti persidangan bersifat terbuka. Peradilan militer sama dengan 
    peradilan umum atau peradilan lainnya. Bersifat terbuka. Tidak tertutup,” kata Riswandono.

    “Tertutup untuk perkara kesesusilan Jadi di peradilan umum juga. Kalau kesesuliaan tertutup. Tidak ditutup-tutupi. Silahkan nanti diikuti,” lanjutnya.

    Usai konferensi pers, anak korban tewas, Rizky, mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada Danpuspomal yang sudah berkomitmen untuk transparan dan akutabel menangani kasus penembakan yang menewaskan ayahnya. 

    Ia juga menegaskan akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas guna menciptakan rasa keadilan bagi pihak korban.

    “Ya, ketika tadi saya mendengar pembunuhan berencana, saya, keluarga, dan Abang saya pun sangat merasa puas dengan namanya, pasal yang disangkakan ke pelaku,” kata dia.

    “Kami ingin pelaku, bahkan dari Bapak Panglima TNI pun sudah mengatakan, jika ada anggota kami yang terlibat, maka akan di PTDH (pecat) dan di penjara,” lanjut dia.

    Dalam konferensi pers tersebut tiga tersangka yakni BA, AA, dan RH juga turut dihadirkan.

    Konferensi pers tersebut juga disaksikan langsung oleh keluarga korban tewas.

     

     

  • Diperiksa KPK, Plt Dirjen Imigrasi Ditanya soal Timsus Pemeriksa Harun Masiku Buatan Yasonna Laoly – Halaman all

    Diperiksa KPK, Plt Dirjen Imigrasi Ditanya soal Timsus Pemeriksa Harun Masiku Buatan Yasonna Laoly – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam telah selesai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Rabu (15/1/2025).

    Diketahui Godam diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019–2024 dan dugaan perintangan penyidikan kasus Eks Politisi PDIP Harun Masiku, dengan tersangkanya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.00 WIB hingga pukul 13.15 WIB, Godam mengaku ditanya penyidik KPK soal tim khusus (timsus) yang dibentuk untuk memeriksa kepulangan Harun Masiku.

    Menurut Godam, timsus tersebut dibentuk oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

    “Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu,” kata Godam dilansir Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

    Godam menegaskan, penyidik turut menanyakan soal Yasonna Laoly, tapi hanya sebatas informasi timsus yang dibentuk oleh Eks Menkumham tersebut.

    “Ada (kaitan dengan Yasonna), tetapi terkait pembentukan tim yang dibentuk beliau,” imbuh Godam.

    Selanjutnya, Godam menyebut ia juga ditanya soal data perlintasan Harun Masiku.

    Data yang diberikan Godam ke KPK juga tak berbeda dengan keterangan saksi lainnya.

    Karena saat itu, sistem imigrasi memang hanya mendeteksi bahwa Harun Masiku berangkat ke Singapura.

    “Data perlintasan tidak ada yang berbeda, pada saat itu sistem kita hanya mendeteksi bahwa Harun Masiku berangkat ke Singapura, tetapi tanggal 7 (Januari) belum terdeteksi, padahal dia sudah kembali ke Indonesia,” terang Godam.

    Godam menambahkan, dalam pemeriksaan ini ia bukan diperiksa sebagai Plt Dirjen Imigrasi, melainkan sebagai mantan Kepala Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. 

    “Ini bukan sebagai Plt Dirjen Imigrasi, ini sebagai peristiwa 5 tahun yang lalu. Saya Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta (5 tahun lalu),” ucapnya.

    KPK Periksa Arief Budiman hingga Saeful Bahri

    Tim penyidik KPK memanggil sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) dan dugaan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Pada hari ini, Rabu (15/1/2025), terdapat tiga saksi yang sudah terpantau hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Tiga saksi yang datang adalah Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, eks Ketua KPU Arief Budiman, dan mantan kader PDIP yang juga eks terpidana kasus PAW, Saeful Bahri.

    Arief Budiman hadir di gedung KPK sekira pukul 10:10 WIB. 

    Namun, dia enggan berbicara lebih detail kepada awak media terkait agenda pemeriksaannya kali ini.

    “Alhamdulillah. Entar deh, kalau sudah kasih keterangan ya. Enggak ada (bawa berkas), catatan aja,” kata Arief.

    Reaksi KPK soal Hasto Tutup Mulut usai Diperiksa

    KPK menanggapi ihwal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang tutup mulut usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada hari ini.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tidak ingin menduga apa yang ditanyakan tim penyidik, sehingga membuat Hasto terdiam setelah diperiksa. 

    Tessa malah berkelakar dengan menyebut Hasto kemungkinan sedang tidak enak badan.

    “Saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).

    Tessa juga merespons soal pernyataan kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, yang menyatakan ada “kesepakatan” antara penyidik dengan Hasto.

    Menurut Tessa, hal tersebut sudah masuk ke dalam materi penyidikan, sehingga tidak layak disampaikan kepada publik.

    “Saya tidak bisa menyampaikan clue-nya karena belum dapet clue. Mungkin rekan-rekan bisa bertanya kepada kuasa hukum lebih lanjut atau ke Saudara HK langsung, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ingin berbicara kepada rekan-rekan jurnalis pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” ujarnya.

    Hasto Kristiyanto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam. Namun, setelah diperiksa Hasto memilih bungkam.

    Ia diwakili pengacaranya, Maqdir Ismail, untuk menyampaikan pernyataan usai pemeriksaan.

    “Saya ingin menyampaikan proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilaksanakan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik,” kata Maqdir kepada wartawan di gedung KPK, Senin (13/1/2025).

    Hanya saja, Maqdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya.

    Maqdir juga enggan mengungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto.

    Sebab, kata dia, sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

    “Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik. Karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan,” kata Maqdir.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ilham Rian Pratama)(Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

    Baca berita lainnya terkait Hasto Kristiyanto dan Kasusnya.

  • Hati-hati Polisi Laki-laki, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Bicara Peluang Polwan Jabat Kapolri – Halaman all

    Hati-hati Polisi Laki-laki, Jenderal Listyo Sigit Prabowo Bicara Peluang Polwan Jabat Kapolri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bicara soal peluang jabatan tertinggi di institusi Polri dipimpin oleh Polisi Perempuan (Polwan). 

    Dirinya mengajak para Polwan itu mempersiapkan diri dan kompetensi dalam memimpin institusi Polri. 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Listyo dalam sambutannya pada pembukaan Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Kami terus mendorong untuk rekan-rekan Polwan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dan harapan kita di institusi yang dikenal dengan risiko, jadi salah satu institusi tugas yang memiliki risiko tinggi ini ke depan kalau memang kadernya dipersiapkan dengan baik, harapan kita Indonesia juga memiliki Kapolri wanita,” ujar Listyo. 

    Menurut Listyo, selama ini Polwan telah berhasil menjalani penugasan yang berisiko tinggi. 

    Listyo menilai kemampuan tersebut menunjukan Polwan mampu mengemban tugas yang berisiko. 

    “Saya melihat tanda tanda itu dari penugasan para Polwan di tingkat internasional dan penugasan berisiko tinggi di Densus, di Brimob, melaksanakan tugas sebagai penjaga perdamaian yang memiliki risiko tinggi ternyata Polwan bisa,” tutur Listyo.

    Dalam kesempatan tersebut, Listyo mewanti-wanti para polisi laki-laki bahwa sewaktu-waktu Polwan dapat menjadi Kapolri. 

    Polri, kata Listyo, selama ini membuka ruang bagi Polwan untuk menjadi Kapolri. 

    “Sehingga hati-hati para Polki ini diam-diam bisa kalah dengan (Polwan). Kalau Polki-nya enggak bagus, maka kalau Kapolri-nya Polwan jangan salah kan saya. Tapi memang itu ruang yang kita berikan,” pungkasnya. 

    Selama ini, Listyo mengungkapkan bahwa Polri telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada Polwan untuk berkarier di bidang operasional atau bidang staf. 

    Saat ini, Listyo mengungkapkan Polri telah memiliki enam Polwan berpangkat Brigadir Jenderal dan di masa lalu pernah memiliki Kapolda.