Category: Tribunnews.com Nasional

  • Prakiraan Cuaca Besok Minggu, 19 Januari 2025, BMKG: 18 Wilayah Potensi Hujan Sangat Lebat – Halaman all

    Prakiraan Cuaca Besok Minggu, 19 Januari 2025, BMKG: 18 Wilayah Potensi Hujan Sangat Lebat – Halaman all

    Berikut ini potensi hujan BMKG Besok Minggu, 19 Januari 2025, beberapa lokasi di Indonesia berpotensi angin kencang, hingga hujan sangat lebat.

    Tayang: Sabtu, 18 Januari 2025 15:37 WIB

    Warta Kota/Henry Lopulalan

    Ilustrasi saat cuaca sedang hujan lebat. – Berikut ini potensi hujan BMKG Besok Minggu, 19 Januari 2025, beberapa lokasi di Indonesia berpotensi angin kencang, hingga hujan sangat lebat. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daerah yang berpotensi hujan besok, Minggu, 19 Januari 2025, menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dikutip dari meteo.bmkg.go.id, berikut daerah-daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

    Prakiraan Cuaca Minggu, 19 Januari 2025

    Peringatan Dini Hujan Sedang – Lebat

    Aceh
    Bali
    Banten
    DKI Jakarta
    Gorontalo
    Jawa Tengah
    Kalimantan Selatan

    Kalimantan Tengah
    Kalimantan Timur
    Kalimantan Utara

    Kep. Riau
    Nusa Tenggara Barat
    Papua Barat
    Riau
    Sulawesi Barat
    Sumatera Barat

    Peringatan Dini Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Bengkulu
    DI Yogyakarta
    Jawa Barat
    Jawa Timur
    Kalimantan Barat
    Kep. Bangka Belitung
    Lampung
    Maluku
    Maluku Utara
    Nusa Tenggara Timur
    Papua
    Sulawesi Selatan
    Sulawesi Tengah
    Sulawesi Tenggara
    Sulawesi Utara
    Sumatera Selatan
    Sumatera Utara
    Jambi

    Peringatan Dini Angin Kencang

    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Kep. Riau
    Nusa Tenggara Barat
    Nusa Tenggara Timur
    Sulawesi Selatan

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • BGN Catat Makan Bergizi Gratis Telah Sasar 650 Ribu Penerima Manfaat Dalam 10 Hari – Halaman all

    BGN Catat Makan Bergizi Gratis Telah Sasar 650 Ribu Penerima Manfaat Dalam 10 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mencatat, program makan bergizi gratis (MBG) telah disalurkan kepada ratusan ribu penerima manfaat.

    Rinciannya yakni 650.000 penerima manfaat selama 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

    “Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat,” kata Dadan kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

    Dadan menambahkan, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

    Adapun target hingga April, pemerintah ingin MBG menyasar 3 juta penerima.

    “Pada bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Pada Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi,” kata dia.

    Adapun untuk target selama tahun 2025, pemerintah ingin MBG menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

    Dadan menyebut, pemerintah tengah mencari cara agar anggaran bisa naik dan program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

    Karena itulah, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

    “Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya,” tandas Dadan.

    Diketahui, program makan bergizi gratis ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025).

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

    Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

    Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    “Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” katanya.

    Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

    BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang, ” jelasnya.

    Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. 

    Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

     

     

     

  • Dihadiri Menko Yusril, Sejumlah Jurnalis Raih Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik Iwakum 2025 – Halaman all

    Dihadiri Menko Yusril, Sejumlah Jurnalis Raih Penghargaan Lomba Karya Jurnalistik Iwakum 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA – Sejumlah jurnalis meraih penghargaan dalam lomba karya jurnalistik yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). 

    Penyerahan penghargaan dan hadiah dilakukan dalam Malam Apresiasi Karya Jurnalistik Iwakum 2025 yang digelar di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat (17/1/2025) malam.

    Penyerahan dilakukan secara langsung oleh sejumlah menteri, pejabat negara, dan pegiat hukum.

    Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej; mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro; Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Harli Siregar; komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam; Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur; mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo; dan advokat Deolipa Yumara.

    Dalam lomba karya jurnalistik ini, jurnalis CNNIndonesia.com Feri Agus Setyawan meraih juara pertama untuk kategori karya tulis pemberitaan berjudul “Darurat Mafia Hukum dan Momentum Bersih-Bersih Pemerintahan Baru”. 

    Untuk juara 2 karya tulis diraih Rahel Narda Chaterine dari Kompas.com dengan karya berjudul “Bola Panas OTT di Tangan Pimpinan KPK Baru, Masih Relevan”. 

    Kemudian, juara 3 diraih Yakub Pryatama Wijayaatmaja dari Media Indonesia dengan judul “Pemulangan Napi Asing Disertai Pamrih”, dan juara favorit diraih Yogi Anugrah dari CNNIndonesia.com dengan karya berjudul “Sesat Pikir Capim KPK soal Usulan Penghapusan OTT”. 

    Sementara, pewarta foto Radar Semarang Nur Chamim meraih juara pertama untuk kategori karya fotografi atas foto bertajuk “Solidaritas Penembakan Pelajar di Semarang”. 

    Untuk juara 2 kategori karya foto diraih Mochamad Risyal Hidayat dari Antara dengan karya berjudul “Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Polresta Samarinda”, disusul Hendra A. Setyawan dari Kompas yang meraih juara 3 dengan karya “Uang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”, kemudian Dipta Wahyu dari Jawa Pos menyabet juara favorit dengan karya “Berikan Hak Suara”. 

    Para pemenang menyisihkan ratusan karya tulis dan foto dengan tema “Wajah Hukum Pemerintahan Baru”.

    Ratusan karya itu dinilai Andi Samsan Nganro, pakar hukum dari Trisakti Albert Aries, dan editor Kompas.com Bayu Galih selaku dewan juri untuk kategori karya tulis serta mantan Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Reno Esnir, dosen fotografi IISIP Melly Riana Sari, dan Sekretaris Departemen Media Sosial Iwakum Dwi Arief Hidayat selaku dewan juri untuk kategori karya foto. 

    Yusril menyampaikan selamat kepada para pemenang lomba karya jurnalistik Iwakum. 

    Yusril juga mengajak seluruh jurnalis untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyebarluaskan berita-berita hukum, dan memberikan pemahaman atau pengertian yang benar tentang berbagai peristiwa hukum yang terjadi di negara kita ini.

    “Agar dapat dipahami oleh masyarakat dengan seluas-seluasnya,” ucap Yusril dalam sambutannya. 

    Ajakan ini disampaikan Yusril mengingat tingginya berita hoaks yang tidak jelas asal-usulnya. 

    Ia meyakini jurnalis, baik cetak maupun elektronik, bekerja secara profesional dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. 

    “Tentu beda dengan media sosial yang siapa saja bisa membuat berita. Saya yakin akan meningkatkan prestasi di waktu-waktu yang akan datang,” katanya. 

    Eddy Hiariej berharap lomba dan apresiasi karya jurnalistik dapat terus digelar. 

    Menurutnya, acara semacam ini penting untuk meningkatkan wawasan jurnalis, terutama di bidang hukum. 

    “Dengan wawasan wartawan hukum kita itu bisa memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui tulisan-tulisannya di berbagai media,” kata dia.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Karya Jurnalistik Iwakum 2025, di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). (Tribunnews.com/HO)

    Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil mengatakan, lomba karya jurnalistik ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah bagi para jurnalis untuk menunjukkan dedikasi, integritas, dan kreativitas dalam menyampaikan informasi, khususnya di ranah hukum.

    “Melalui karya jurnalistik, kita dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan penegak hukum, memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Kamil.

    “Saya mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh Panitia dan Pengurus Ikatan Wartawan Hukum yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini hingga terselenggara dengan baik,” sambungnya.

    Sementara itu, Sekjen Iwakum Ponco Sulaksono berharap acara ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi, serta memperkuat peran jurnalis dalam mengawal penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan para menteri, pejabat negara, advokat dan masyarakat sipil dalam acara Iwakum malam ini yang menunjukkan dukungan terhadap pers dalam memberikan informasi mengenai kondisi hukum di Indonesia,” kata Ponco.

     

  • Wakil Ketua Umum PKB Sebut Bakal Timbul Masalah Lain Jika Ambang Batas Parlemen Ikut Dihapus – Halaman all

    Wakil Ketua Umum PKB Sebut Bakal Timbul Masalah Lain Jika Ambang Batas Parlemen Ikut Dihapus – Halaman all

    Cucun menilai jika parliamentary threshold dihapus atau dikurangi ambang batasnya itu akan menyebabkan lebih banyak parpol di DPR. 

    Tayang: Sabtu, 18 Januari 2025 11:55 WIB

    Tribunnews.com/Reza Deni

    Waketum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal saat mengisi Insight Hub PKB di Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025) malam. Cucun menilai wacana penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen bakal menimbulkan masalah lain. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai wacana penghapusan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 4 persen bakal menimbulkan masalah lain.

    Diketahui, wacana itu mengemuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden 4 persen.

    “Nanti ya kebanyakan partai itu ya malah ada fraksi yang kecil-kecil kaya dulu,” kata Cucun dalam Insight Hub PKB di Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025) malam.

    Cucun menilai jika parliamentary threshold dihapus atau dikurangi ambang batasnya itu akan menyebabkan lebih banyak parpol di DPR. 

    Sehingga, menurutnya, akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. 

    “Ini problem juga nanti ya,” ucap dia.

    Saat ini, parliamentary threshold atau ambang batas minimal parpol dinyatakan lolos bisa masuk parlemen adalah apabila memiliki suara minimal 4 persen dari total suara. 

    Wakil Ketua DPR RI itu menyebut dinamika politik terus berjalan. 

    Meski begitu, terkait perumusan maupun revisi UU Pemilu yang akan dilakukan DPR termasuk tindak lanjut putusan MK akan melibatkan berbagai unsur. 

    “Nanti public hearing beliau-beliau ini kan pasti akan terlibat, terlibat bagaimana memberikan masukan, kritis, melalui forum media ataupun kita undang ke DPR,” tandas dia. 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • KPK Sita Uang Rp 100 Juta dan 6 Apartemen Senilai Rp 20 M Milik Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih – Halaman all

    KPK Sita Uang Rp 100 Juta dan 6 Apartemen Senilai Rp 20 M Milik Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.

    Pada Kamis (16/1/2025) dan Jumat (17/1/2025), penyidik melakukan penggeledahan di sekitar Jabodetabek.

    Penggeledahan menyasar empat lokasi, yaitu dua rumah, satu apartemen, dan satu bangunan kantor.

    “Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 100 juta, termasuk juga penyitaan terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat serta barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan perkara,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Sabtu (18/1/2025).

    Tak hanya itu, penyidik KPK juga menyita enam unit apartemen diduga milik mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK). 

    Enam unit apartemen yang berhasil disita KPK diperkirakan senilai Rp 20 miliar.

    “Pada minggu ini pula, KPK telah melakukan penyitaan terhadap enam unit apartemen yang berlokasi di Tangerang Selatan senilai kurang lebih Rp 20 miliar. Enam unit apartemen tersebut diduga milik tersangka ANSK dan diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang kami tangani,” kata Tessa.

    KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni Antonius Kosasih dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Keduanya sudah ditahan KPK.

    Dalam konstruksi perkaranya, Antonius Kosasih dan pihak-pihak terkait lainnya diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah sekira Rp 200 miliar, atas penempatan dana investasi PT Taspen (Persero) sebesar Rp1 triliun pada reksadana.

    Dalam hal ini, proses pemilihan manajer investasi dilakukan sebelum adanya penawaran sehingga melanggar prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Selain itu, penempatan investasi tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena berdasarkan ketentuan kebijakan investasi PT Taspen yang diatur dalam Peraturan Direksi, untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down dan penjualan di bawah harga perolehan.

    Atas penempatan dana atau investasi yang melawan hukum tersebut, diduga terdapat beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan, antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar Rp78 miliar; PT VSI sebesar Rp2,2 miliar; PT PS sebesar Rp102 juta; PT SM sebesar Rp44 juta; serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Antonius Kosasih.

    Atas perbuatannya, Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • BGN Catat Makan Bergizi Gratis Telah Sasar 650 Ribu Penerima Manfaat Dalam 10 Hari – Halaman all

    Badan Gizi Nasional Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Sepenuhnya Menggunakan Dana APBN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Hal ini diungkapkan Dadan menyusul adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. 

    “Begini ya, kami sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kami fokus di situ saja karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau,” kata Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Dadan menyebut, salah satu tempat uji coba yang menggunakan dana pribadi Prabowo adalah di Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi.

    “Uji coba di Warung Kiara kan dana beliau. Jadi itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang,” kata Dadan. 

    Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025. 

    Dana itu digunakan secara bertahap. Pada Januari-April, pemerintah akan menyalurkan MBG untuk 3 juta penerima melalui 397 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu. 

    Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat melalui 2.000 SPPG sepanjang April-Augustus 2025. 

    “Dan dari Agustus akhir sampai Desember itu 15 sampai 17,5 juta. Itu anggaran untuk Rp 71 triliun. Jadi jangan disalahpahami bahwa Rp 71 triliun itu maksimal 13-17,5 juta,” pungkasnya.

    Menko PMK Pratikno (kiri) didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (kanan) saat meninjau acara makanan bergizi gratis (MBG) di SLB B dan C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (13/1/2025). Warta Kota/Yulianto (/Warta Kota/Yulianto)

    MBG di Kendari Gunakan Uang Prabowo

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Prabowo.

    “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

    Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari, akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.

  • Kompolnas Desak Anggota Polri Pelaku Pemerasan Penonton DWP juga Disanksi Pidana Sesuai Perannya – Halaman all

    Kompolnas Desak Anggota Polri Pelaku Pemerasan Penonton DWP juga Disanksi Pidana Sesuai Perannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan anggota Polri sudah mendapatkan sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan demosi terkait kasus pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) melalui sidang kode etik.

    Namun, hingga saat ini masih belum bisa dipastikan apakah anggota yang melakukan pemerasan tersebut akan diseret ke ranah pidana atau tidak.

    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI mendesak agar para pelanggar ini tak hanya disanksi etik saja melainkan dijerat pidana sesuai dengan perannya.

    “Peristiwa tersebut dekat sekali dengan peristiwa pidana. Oleh karenanya memang ya tidak cukup hanya dengan etik, tapi juga harus pidana,” kata Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam saat dihubungi, Sabtu (18/1/2025).

    Anam menyebut dalam sidang etik yang juga diawasi pihaknya, struktur peristiwa pemerasan sudah tergambarkan dengan jelas.

    Sehingga, proses pidana juga sejatinya harus diterapkan terhadap para pelanggar tersebut.

    “Nah banyak hal yang terurai, siapa pelakunya, karakter peristiwanya, kurang lebih bagaimana logic pembuktiannya ya, cukup detil, dan kami apresiasi terhadap proses ini,” tuturnya.

    “Uraian-uraian yang sudah terjadi, khususnya ketika itu diuji dalam sidang etik terus peristiwa itu dianggap tercela ya, bahkan ada yang putusan PTDH dan demosi yang cukup panjang,” ucapnya.

    Untuk informasi, sejauh ini sudah ada 28 anggota Polri yang menjalani sidang kode etik terkait perkara tersebut.

    Tiga anggota di antaranya mendapat sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), salah satunya mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. 

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Kombes Donald melakukan pembiaran anggotanya memeras.

    “Hasil sidang terlihat dan perlu kami sampaikan adanya suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar telah melakukan pembiaran dan atau tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/11/2024).

    “Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan,” sambungnya.

    Duduk Perkara Kasus Pemerasan

    Adapun kasus ini bermula dari beredar informasi ada lebih 400 penonton DWP yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi dengan nilai mencapai 9 juta ringgit atau sekitar Rp 32 miliar.

    Penyelenggara DWP Ismaya Live membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

    “Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa. Kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami,” tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis (19/12/2024).

    DWP komitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

    “Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan,” lanjutnya.

    Namun Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim meralat uang hasil pemerasan WN Malaysia oleh oknum Polisi di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Menurutnya dari hasil penyelidikan uang pemerasan yang dilakukan anggota Polri hanya sebesar Rp 2,5 miliar.

    “Perlu saya luruskan juga bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya Rp 2,5 miliar. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” ucap Abdul Karim di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

    Menurutnya, angka yang selama ini beredar tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang didapatkan. 

    “Kita melakukan investigasi ini ya selalu berkoordinasi dengan Kompolnas pihak eksternal. Jadi kita terbuka,” kata Kadiv Propam.

    Demikian pula dengan jumlah korban dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

    Abdul Karim menyebut korban Warga Negara Malaysia dari penyelidikan dan identifikasi yang ditemukan sebanyak 45 orang. 

    “Jadi jangan sampai ada yang jumlahnya cukup spektakuler. Jadi kita luruskan bahwa korban yang sudah kita datakan secara scientific dan hasil penyelidikan,” jelasnya.

    Kadiv Propam menegaskan pimpinan Polri ini serius dalam penanganan apapun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan oleh anggota. 

    Sejauh ini sudah ada dua korban yang melakukan pelaporan atau pendumasan ke Mabes Polri.

    “Ya itu sudah kita terima di Divpropam Mabes Polri ini. Jadi ada dua orang pendumasnya. Tentunya pendumas ini kita jaga ya inisialnya,” ujarnya.

  • Kasus Robot Trading Net89 Masuki Babak Baru, Tempuh Restorative Justice, Polri Diminta Mendukung – Halaman all

    Kasus Robot Trading Net89 Masuki Babak Baru, Tempuh Restorative Justice, Polri Diminta Mendukung – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan investasi bodong Robot Trading Net89  yang sempat menggemparkan Indonesia beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru.

    Hal itu setelah para pelapor atau korban sepakat dengan pihak terlapor untuk menempuh jalur di luar persidangan atau yang dikenal dengan sebutan restoratif justice.

    Kesepakatan yang melibatkan dua pihak ini  terjadi di Jakarta, pada Jumat 17 Januari 2025.

    Pihak korban atau pelapor dihadiri perwakilan dari berbagai paguyuban salah satunya dari Law Firm MZA & Partners, Gempur atau Gerakan Maju Pertahankan Uang Rakyat, Onny Assaad kantor hukum Assaad Murbantoro Sihombing assiciate, Ferry Irawan dari Sentral & Partner Law dan Ferry Lesmana dari Bhayangkara Abdi Perkasa Lawfirm dan lainnya.

    Sementara dari pihak terlapor dihadiri sejumlah kuasa hukum antara lain dari  Natanael Manullang, Pasa Deda Siregar dan Tri Maha Eka Bangun dari Kantor Hukum Pasa Maha & Rekan, Andi A Nawawi dari Kantor ANP Law Office, Equiseon Billy Siagian dan Selamat Tambunan dari Kantor JST Law Office serta  Herry Yap dari Kantor HRY & Partners.

    “Hari ini pertemuan kita sebenarnya mempertemukan 15 Laporan Polsi (LP) ( perwakilan korban) yang ada di Bareskrim dengan lawyer lawyer terlapor,” kata kuasa hukum salah satu pihak korban, Ferry Lesmana dari Bhayangkara Abdi Perkasa Lawfirm dalam keterangannya.

    “Kita ini duduk bersama untuk menyatakan bahwa kita ini (pelapor dan terlapor) siap untuk melakukan restoratif justice atau perdamaian,” lanjut dia.

    Hal senada diungkapkan kuasa hukum korban lainnya yakni Ferry Irawan dari Sentral & Partner.

    “Mewakili 130 korban dalam perkara Net89 ini pada intinya saya setuju dengan restoratif justice yang dilakukan pada saat ini antara pihak terlapor dan pelapor semuanya clear Hari ini dan kami berharap pihak Bareskrim bisa menyetujuinya agar kami pada korban terakomodir kerugiannya,” kata dia.

    Sementara dari Kuasa Hukum terlapor, Herry Yap dari Kantor  HRY & Partners mengatakan bahwa pihaknya menerima kesepakatan restoratif justice yang diajukan dua pihak.

    “Menyatakan siap melakukan restoratif justice,” tegasnya.

    Bionda Johan Anggara dari perwakilan Law Firm MZA & Partners menambahkan jika proses hukum dengan RJ merupakan terobosan hukum yang harus menjadi pioner sistem hukum di Indonesia yang melibatkan banyak korban dimana seluruh korban berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

    Menurut dia Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwa  soal Restorative Justice, Bionda mengatakan dalam kasus Net89 ini haruslah memenuhi syarat umum yang mana secara materiil sudah terpenuhi antara lain tidak bersifat radikalisme dan separtisme dan juga bukan tindak pidana terorisme.

    “Termasuk bukan merupakan tindak pidana korupsi dan telah memenuhi syarat Formil dengan adanya surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang telah ditanda tangani oleh para korban lewat perwakilan yang sah hari ini” ujar Bionda.

    Pihaknya berharap pihak kepolisian mendengar keinginan para korban untuk mempercepat RJ dikarenakan banyak korban sudah menderita karena kasus yang sudah berlarut-larut.

    “Apalagi jika dibawa dalam proses peradilan yang begitu lama sampai proses eksekusi nanti, para korban akan sangat berterimakasih jika pihak kepolisian mengakomodir keinginan mayoritas korban Net89 dan akan menjadi kredit point dimana kepolisian memang mendengar penderitaan para korban,” pungkas Bionda.

    Sebagain gambaran restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya.

    Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan korban dan pelaku, serta mengembalikan hubungan baik di masyarakat.

    Jejak Kasus

    Diketahui, kasus dugaan investasi bodong robot trading Net89 ini heboh karena telah menyeret sejumlah artis dan publik figur antara lain Atta Halilintar, Mario Teguh, Kevin Aprilio dan lainnya.

    Ribuan orang disebut sebut telah menjadi korban, dan ratusan diantaranya telah melapor ke pihak kepolisian.

    Laporan dugaan investasi bodong Net89 ini terdaftar dengan nomor LP/B/0614/X/2022/SPKT/ Bareskrim Polri, tanggal 26 Oktober 2022 oleh M Zainul Arifin selaku kuasa hukum korban 

    Sementara pihak terlapor ada nama Komisaris Utama PT Cipta AST Digital dan PT Indonesia Digital Exchange, Andreas Andreyanto dan kawan-kawan. 

    Total ada 134 terduga pelaku yang dilaporkan.

    Sebagai informasi, Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif adalah proses penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. 

    RJ ini diharapkan memulihkan keadaan semula dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

     

     

  • Cerita Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api Saat Terjadi Kebakaran di Glodok Plaza – Halaman all

    Cerita Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api Saat Terjadi Kebakaran di Glodok Plaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pemadaman Glodok Plaza di Tamansari, Jakarta Barat, Kamis, 16 Januari 2024 tak lepas dari perjuangan para petugas pemadam kebakaran (Damkar) DKI Jakarta.

    Seratusan lebih petugas damkar dengan puluhan unit armada berjibaku memadamkan api selama lebih dari 24 jam sejak kebakaran di Glodok Plaza muncul pada Rabu malam, 15 Januari 2025.

    Salah satu anggota pemadam kebakaran dari Sudin Gulkarmat Jakarta Barat yang terlibat upaya pemadaman api di Glodok Plaza adalah Firmansyah (36).

    Sesaat setelah keluar dari memadamkan api lewat tangga darurat, dia menyandarkan tubuhnya di ruko-ruko kosong depan Glodok Plaza.

    Sembari menghela napas panjang dan meluruskan kakinya yang sudah penuh arang, Firmansyah dengan sigap membuka alat perlindungan diri (APD) serta masker yang menutupi sebagian wajahnya dari asap tebal bekas kebakaran.

    Glodok Plaza di Tamansari, Jakarta Barat, hangus terbakar api, Kamis (16/1/2025) sore.

    Pasalnya, kebakaran Glodok Plaza yang terjadi pada Rabu (15/1/2025) malam, membuat pemadam kerja keras untuk memadamkan api.

    Bahkan, banyaknya material yang mudah terbakar serta area yang luas, membuat pemadaman belum dinyatakan selesai hingga lebih dari 24 jam.

    Kepulan asap tebal yang membumbung di langit-langit dan tiap bangunan plaza, menjadi satu pemandangan yang harus diterobosnya demi menekan perambatan api.

    Kepada Warta Kota, Firmansyah bercerita jika dirinya masuk ke lokasi kebakaran Glodok Plaza pada Kamis (16/1/2025) pagi sekira pukul 08.00 WIB.

    Dia meneruskan kerja rekannya yang telah berjibaku semalaman memadamkan api, sejak Glodok Plaza terbakar.

    Meskipun demikian, hal itu juga bukan perkara mudah.

    Firmansyah harus berperang melawan gas-gas dan derap asap yang terus mengepul hebat.

    “Saya mulai dari pukul 08.00 WIB, aplusan dari sebelumnya,” kata Firmansyah dengan keringat yang masih bercucuran di wajah.

    Pasalnya, ia melakukan pemadaman secara manual dengan menyemprotkan air dari tank-tank pemadam kebakaran.

    “Saya padamin manual, tapi dibantu oleh alat yang kita punya, APD yang kami punya. Jadi enggak kesulitan bernapas walau asap tebal,” jelasnya.

    Petugas damkar membawa kantong jenazah berisi korban kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat, Kamis (16/1/2025). Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul UPDATE Damkar Kembali Evakuasi 2 Jenazah, Korban Tewas Kebakaran Glodok Plaza Jadi 3 Orang, https://jakarta.tribunnews.com/2025/01/16/update-damkar-kembali-evakuasi-2-jenazah-korban-tewas-kebakaran-glodok-plaza-jadi-3-orang. Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya (Kolase Tribunnews/TribunJakarta.com)

    Firmansyah lantas memperlihatkan barang-barang yang digunakannya selama proses pemadaman.

    Mulai dari tabung oksigen, masker, hingga APD, dan topi pemadam yang berbahan keras.

    Menurut dia, menjadi pemadam kebakaran seperti bertaruh nyawa. Ia pun berprinsip pantang pulang sebelum padam.

    “Saya sudah 20 tahun menjadi pemadam, yang terlama madamin pabrik sendal di Semanan, itu sampai 1 minggu,” ungkap dia.

    Menurutnya, proses pemadaman api yang membakar Glodok Plaza ini bukan yang terparah.

    Namun, dia tidak menampik bahwa upaya pemadaman kali ini menemui banyak kendala karena banyaknya material di dalam gedung yang mudah terbakar.

    Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta mengerahkan 36 unit armada pemadam kebakaran dengan total 180 personel untuk memadamkan api di kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza di Tamansari, Jakarta Barat sejak pukul 21.30 WIB Rabu malam, 15 Januari 2025. (Kolase Tribunnews)

    “Jadi kami 1 jam sekali keluar, gantian, supaya ada istirahatnya,” jelas dia.

    Meski sudah berjibaku padamkan api, namun tak jarang ia dan rekan-rekannya mendapat perlakuan tak menyenangkan dari masyarakat sekitar. 

    “Ya yang enggak enaknya kadang dari masyarakat kurang menghargai gitu, kami sudah berupaya semaksimal mungkin, kadang suka nyalahin (lambat),” ungkap dia.

    Namun, kerja tulus dan ikhlasnya itu membuat dia bertahan hingga saat ini menjadi seorang pemadam kebakaran. 

    Laporan Reporter: Nuri Yatul Hikmah | Sumber: Warta Kota

  • Rangkaian HUT Ke-52, PDIP Gelar Wayang Lakon ‘Lahirnya Wisanggeni’ di Sekolah Partai Lenteng Agung – Halaman all

    Rangkaian HUT Ke-52, PDIP Gelar Wayang Lakon ‘Lahirnya Wisanggeni’ di Sekolah Partai Lenteng Agung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangkaian peringatan HUT ke-52 Partai, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar pertunjukan wayangan ‘Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’ di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025) malam.

    Pertunjukan wayang yang rutin digelar DPP PDIP, kali ini menampilkan Lakon: Lahirnya Wisanggeni.

    Adapun yang bertindak sebagai Dalang yakni Ki Amar Pradopo Warseno Slank dan Ki Sri Susilo Thengkleng.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto tampak didampingi Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wabendum PDIP Yuke Yurike, dan politikus PDIP Muhammad Guntur Romli saat hadir ke acara wayang tersebut.

    Sementara, Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri turut menyaksikan pertunjukan wayang melalui daring.

    Tak hanya pengurus partai, ratusan masyarakat sekitar Sekolah Partai Lenteng Agung turut hadir dalam gelaran wayang tersebut. Mereka begitu antusias untuk menyaksikan gelaran wayang tersebut.

    Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lantunan doa juga dipanjatkan sebelum acara wayangan ini dimulai.

    Dalam sambutan pembuka, Hasto mengungkap pesan Megawati yang mengulas pentingnya makna tema HUT PDIP, Satyam Eva Jayate: Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam.

    “Suatu pesan yang mulia, yang mengandung suatu pelajaran yang sangat penting bahwa berpolitik adalah memperjuangkan peradaban Indonesia agar berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” kata Hasto.

    Politisi asal Yogyakarta itu menyatakan upaya berpolitik memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian seperti dilakukan PDI Perjuangan, seringkali dihadapkan ujian dan gemblengan.

    “Gemblengan-gemblengan tersebut tidak membuat kita surut, justru membuat PDI Perjuangan semakin kokoh dan tegak berdiri,” ujar Hasto..

    Dia melanjutkan Megawati dalam pesannya mengingatkan bahwa PDI Perjuangan pada tahun ini juga bakal melalui banyak tantangan yang disebut Vivere pericoloso.

    “Beliau mengingatkan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun vivere pericoloso, tahun menghadapi berbagai bahaya, tahun menghadapi berbagai rintangan,” ujarnya.

    Namun, kata Hasto, PDIP tetap merasa yakin bisa melalui vivere pericoloso dengan membentuk kesatupaduan bersama rakyat.

    “Percayalah, dengan kesatupaduan dengan rakyat, kita mampu menghadapi vivere pericoloso, tahun menyerempet-nyerempet bahaya ini. Kita hadapi dengan keteguan di dalam ideologi, di dalam konstitusi, di dalam menjaga demokrasi, di dalam menegakkan sistem hukum yang berkeadilan dan sistem meritokrasi dan itulah sejarah-jarah sekalian,” ungkapnya.

    Sebab, kata Hasto, PDI Perjuangan menjadi partai yang pernah melewati ujian seperti pernah terjadi pada Kudatuli, 27 Juli 1996.

    “Kita adalah partai yang berwatak banteng Kita bukan partai yang mudah diinjak-injak,” jelas dia.

    Lakon ‘Wisanggeni Lahir’ Gambarkan PDIP

    Hasto juga menekankan bahwa ada teladan dan pelajaran yang bisa direfleksikan dari dua tokoh dalam lakon itu, yakni dari Wisanggeni dan Batara Narada, yang kontekstual dengan kondisi saat ini.

    “Cerita Lahirnya Wisanggeni; Wisanggeni itu artinya racun api; dia menggambarkan seluruh suasana kebatinan PDI Perjuangan. Kita lahir bukan di tengah kasur empuk, tapi di tengah gemblengan sejarah. Justru di tengah gemblengan maha dashyat, hadir dalam sosok bayi yang dibuang di candradimuka, tak hilang dan lenyap, tapi tumbuh menjadi ksatria sakti yang cinta kebenaran dan setia kepada rakyat,” kata Hasto.

    Dia juga menceritakan singkat kisah Lahirnya Wisanggeni, anak dari Arjuna dan Batara Dresanala. Hubungan pasangan ini membuat Dewasrani (anak dari Batara Guru dan Dewi Durga) cemburu. 

    Dewasrani menbujuk Dewi Durga agar bisa memisahkan hubungan Arjuna dan Dresanala. Dengan otoritas Batara Guru, dilakukan pemisahan paksa.

    Batara Narada, dengan kejernihan alam pikir dan moralnya, melakukan protes atas itu. Tapi ambisi kekuasaan Batara Guru sangat brutal hingga memerintahkan agar bayi dalam kandungan Dresanala dipaksa lahir lebih cepat, dan bayinya dibuang ke kawah candradimuka.

    Sang bayi, bernama Wisanggeni, mengalami keajaiban. Bukannya mati, namun pembuangan ke kawah justru menjadikannya sakti mandraguna, dan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

    Dari kisah itu, Hasto mengatakan ada beberapa pesan.

    Pertama, ketidakadilan bisa terjadi seperti dirasakan oleh Dresanala. Dunia menjadi gelap. Tetapi pada akhirnya keadilan akan datang, karena akhir kisah Wisanggeni lahir adalah Arjuna-Dresanala akhirnya bersatu dengan Wisanggeni.

    “Keadilan akan mencari jalannya sendiri, karenanya kitapun meyakini Satyam Eva Jayate bekerja di dalam diri Dresanala dan Wisanggeni,” kata Hasto. 

    Pesan kedua adalah kesetiaan kepada tugas seperti ditunjukkan Batara Narada. Sang batara itu selalu memperjuangkan kebenaran meski harus kehilangan pangkat dan jabatan. 

    Pesan ketiga adalah bahwa dibalik persoalan kehidupan, kerap kali dimulai dari hal sederhana. Misalnya, bagaimana sikap cemburu dan nafsu kekuasaan memicu kekacauan. 

    “Maka mari kita introspeksi, dengan kritik dan otokritik, kita sadari kelemahan kita, dan memperbaiki secara organisatoris. Sehingga PDI Perjuangan di usia 52 tahun mampu menyerap nilai-nilai ini dan hadir menjadi kekuataan yang berguna bagi negeri ini,” beber Hasto.

    Keempat, belajar dari Wisanggeni, bahwa jalan menjadi ksatria takkan mudah. Dibuang di kawah candradimuka, Wisanggeni bukannya menyerah namun mampu menyerapnya dan menjadikannya makin berilmu. 

    “Maka mari menyerap watak Wisanggeni. Jadikan ujian yang ditujukan ke kita, menjadi energi untuk menguatkan mata batin dan hati, serta semangat kita. Sehingga tidak sia-sia lah Bung Karno mendirikan PNI yang akhirnya menjadi PDI Perjuangan,” pungkas Hasto.