Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Anggota Komisi III DPR Ungkap Banyak Warga Minta Pemerintah Tak Lagi Buat Kebijakan Kenaikan Pajak – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR Ungkap Banyak Warga Minta Pemerintah Tak Lagi Buat Kebijakan Kenaikan Pajak – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengutarakan, dirinya mendapat keluhan dari banyak warga yang mengeluhkan agar pemerintah tak lagi membuat kebijakan terkait kenaikan pajak.

    Keluhan itu didapatkan oleh Habib Aboe kala dirinya menyambangi daerah pemilihannya (dapil) di Kalimantan Selatan, saat masa reses anggota DPR RI kemarin.

    “Mereka menaruh harapan besar agar tidak ada kebijakan yang semakin memberatkan, terutama dalam hal perpajakan,” tutur Habib Aboe dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

    “Mereka berharap pemerintah tidak menaikkan pajak yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat,” sambung dia.

    Selain itu, dalam kunjungannya di dapil, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu juga menyatakan kalau masyarakat berharap pemerintah membantu perbaikan kondisi perekonomian. 

    Di mana, kebanyakan publik berharap agar bantuan sosial bisa terus dikucurkan dan menyasar ke masyarakat kurang mampu.

    “Ada permintaan untuk menstabilkan harga pangan operasi pasar. Selain itu mereka berharap ada bantuan sosial untuk mendorong daya beli masyarakat,” ujar Habib Aboe.

    Di samping itu, dirinya juga mengaku mendapatkan masukan dari mitra kerja di pemerintahan dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Selatan.

    Mereka kata Sekretaris Jenderal DPP PKS itu, berharap bisa mendapatkan gedung baru untuk operasional.

    Pasalnya menurut Habib Aboe, hingga saat ini, BNN masih menggunakan gedung pinjaman dari pemerintah provinsi.  

    “BNN Kalsel membutuhkan fasilitas yang lebih layak agar dapat menjalankan tugas dengan optimal, terutama dalam memberantas peredaran narkoba di daerah. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus kita perjuangkan,” tegasnya.

    Setelah selesainya masa reses yang ditandai dengan digelarnya rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun 2024-2025, Selasa tadi, Habib Aboe menyebut akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat tersebut.

    Dirinya mengklaim, agar apa yang menjadi keluhan dari warga dan mitra kerjanya di legislatif itu bisa tersampaikan. (*)

  • Di Acara Natal Demokrat, AHY Kenang Hampir 10 Tahun Jadi Oposisi Jokowi  – Halaman all

    Di Acara Natal Demokrat, AHY Kenang Hampir 10 Tahun Jadi Oposisi Jokowi  – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang perjalanan panjang partainya ketika menjadi oposisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Hal ini disampaikan AHY pada acara Natal nasional 2024 yang digelar Demokrat di Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025).

    AHY mengatakan, selama 10 tahun terakhir, Demokrat tetap konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat meskipun berada di luar pemerintahan.

    Menurutnya, posisi sebagai oposisi bukanlah pilihan yang mudah, namun tetap dijalani dengan komitmen tinggi.

    “Kita menjadi oposisi bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tetapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Politik memang seperti itu,” kata AHY dalam pidatonya.

    Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini meminta seluruh kader tak perlu menyesalinya.

    “Tidak ada perlu disesali, tetapi memang tidak mudah,” ujar AHY.

    Dia juga menyoroti pentingnya peran eksekutif dalam mendukung kerja-kerja legislatif untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Namun, selama menjadi oposisi, ruang itu dinilai terbatas.

    “Ketika kita ingin mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat, tentu kita bisa berkarya dan berperan di jalur legislatif, tetapi kita membutuhkan tangan-tangan di jalur eksekutif. Tetapi Tidak memungkinkan,” ucap AHY.

    Kini, AHY menyatakan bahwa Partai Demokrat kembali berada di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan berkontribusi aktif dalam mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian partai Demokrat. Jangan sia-siakan momentum yang baik ini,” tegasnya (*)

  • Guru Spiritual Ungkap Asal-usul Mobil Mercy yang Disita KPK Terkait Kasus LPEI: Dari Pasien Romo – Halaman all

    Guru Spiritual Ungkap Asal-usul Mobil Mercy yang Disita KPK Terkait Kasus LPEI: Dari Pasien Romo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Mercedes Benz tipe GLE 450 seharga Rp 2,3 miliar.

    Penyitaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Adapun penyitaan dimaksud berasal dari saksi yang diperiksa pada hari ini, Selasa (21/1/2025).

    Dia adalah Bayu Suryo Adiwinata.

    Bayu mengaku sebagai guru spritual. Ia biasa dipanggil dengan sebutan romo.

    “Oh iya, jadi gini, romo guru spiritual. Jadi ternyata mobil yang dikasih ke romo ya alhamdulillah bisa menjadi pengembangan untuk ini ya. Romo sangat bersyukur bisa membantu KPK,” ucap Bayu usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025) malam.

    Bayu mengatakan mobil yang disita KPK adalah pemberian dari salah satu tersangka dalam kasus ini, yakni Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit, Hendarto. Bayu menyebut Hendarto sebagai pasiennya.

    “Dari salah satu pasien Romo,” kata Bayu.

    Selain menyita Mercedes Benz tipe GLE 450, KPK juga menyita sepeda motor merek BMW tipe F800 GS M/T seharga Rp370 juta.

    Namun, motor gede (moge) itu bukan disita dari Bayu.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, mobil dan moge yang disita diduga ada kaitannya dengan perkara LPEI.

    KPK sedang menerapkan metode follow the money untuk menelusuri aset para tersangka.

    “Ada keterkaitan dengan LPEI. Jadi mobil Mercy dan moge itu diduga bahwa itu terkait dengan hasil tindak pidana dalam perkara LPEI. Kita pakai follow the money, ke mana nih, oh di tempatnya Romo. Nanti kita lihat apakah ini terkait jual beli kah, atau memang dititip. Tapi kita lakukan penyitaan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

    KPK diketahui telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Berdasarkan sumber Tribunnews.com, tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, Ngalim Sawego, Direktur Eksekutif LPEI; Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI; Basuki Setyadjid, Direktur Pelaksana II LPEI; Arif Setiawan, Direktur Pelaksana IV LPEI; Omar Baginda Pane, Direktur Pelaksana V LPEI; Kukuh Wirawan, Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI; dan Hendarto, Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit.

    Atas perbuatan rasuah mereka, sementara ini KPK menaksir telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 triliun.

    Tujuh tersangka itu pun telah dicegah bepergian ke luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 981 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPK.

    Adapun fasilitas kredit dalam perkara dugaan korupsi di LPEI ini dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian ditemukan modus “tambal sulam” dalam hal peminjaman dan pembayaran kredit pembiayaan di LPEI. 

    “Di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya,” kata Tessa.

    Selain itu, KPK menduga bahwa tersangka dari pihak debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya.

    Tessa berujar, KPK akan terus mempelajari perkara ini dan sangat memungkinkan menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya. 

    “KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” ujarnya.

    Dalam pengusutannya, KPK telah menyita total 44 aset properti diduga milik tersangka. Taksiran 44 aset yang disita bernilai sekira Rp200 miliar.

    44 aset tanah dan bangunan itu tidak termasuk dengan aset kendaraan dan barang lainnya yang sudah lebih dulu disita oleh KPK. Di mana nilai aset kendaraan dan barang lainnya dimaksud sedang dinilai oleh Tim KPK.

    Selain itu, KPK juga menyita tiga motor Vespa Piaggio senilai Rp1,5 miliar; mobil merek Wuling senilai Rp350 juta; serta barang bukti elektronik dan dokumen. Penyitaan itu berasal dari kediaman direktur utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN (PGAS) periode 2019–2023.

  • Komdigi Bakal Evaluasi Pejabat Secara Berkala Respons Keluhan Netizen Soal Buzzer – Halaman all

    Komdigi Bakal Evaluasi Pejabat Secara Berkala Respons Keluhan Netizen Soal Buzzer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Fifi Aleyda Yahya merespons keluhan masyarakat (netizen) terkait pengangkatan pejabat yang baru.

    Pejabat yang baru dilantik dan menjadi sorotan publik yakni Stafsus Bidang Strategis Komunikasi, Rudi Sutanto disebut sebagai pendengung (buzzer).

    Menurutnya, para pejabat yang dilantik tersebut pun akan selalu dievaluasi kerja dan kinerjanya secara berkala.

    Evaluasi bahkan akan langsung dilakukan oleh Menkomdigi Meutya Hafid.

    “Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas kepeduliannya terhadap Kemkomdigi. Kami optimistis bisa mengemban tugas lebih baik di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks,” ujarnya dalam keterangan, Senin (20/1/2025).

    “Seluruh pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan tugasnya. Harapannya, para pejabat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan arahan Menkomdigi serta Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto,” lanjut Fifi.

    Berbagai upaya tersebut merupakan bentuk upaya Kemkomdigi menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Presiden Prabowo sudah mengamanatkan agar tercipta pemerintahan bersih dan bebas dari penyimpangan,” jelasnya.

    Menurut Fifi, perhatian masyarakat terhadap Kemkomdigi sangat besar karena lembaga tersebut adalah motor penggerak transformasi digital di Indonesia.

    “Tentu masukan dari masyarakat, baik saran maupun kritik akan selalu kami nantikan. Karena pengawasan yang baik harus dilakukan bersama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid melantik jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama baru dalam sebuah upacara resmi pada Senin (13/1/2025).

    Di antaranya, tiga staf khusus menteri yang baru ditunjuk adalah Stafsus Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Raline Rahmat Shah; Stafsus Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Strategis, Aida Rezalina; dan Stafsus Bidang Strategis Komunikasi Rudi Sutanto.

    Netizen ramai-ramai menilai bahwa Rudi merupakan pendengung atau buzzer.

    Meutya mengatakan pihaknya tidak tahu Rudy Sutanto merupakan pemilik akun Rudi Valinka.

    Apalagi, dia juga tidak pernah bermain sosial media X.

    “Saya enggak tahu, saya juga enggak terlalu main Twitter (X),” ujar Meutya di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Meutya mengaku pihaknya juga tidak mengenal secara pribadi dengan Rudi Sutanto.

    Dia juga enggan berspekulasi mengenai sosok pejabat baru Komdigi tersebut.

    “Jadi saya tidak tidak mau berspekulasi mengenai apa siapa Rudy Sutanto,” jelasnya.

    Hanya saja, kata Meutya, pihaknya sudah membaca Curriculum Vitae (CV) dari Rudi Sutanto.

    Dia menyatakan yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang mumpuni menjadi pejabat Komdigi.

    “Dari CV yang kami terima beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di Kementerian ini. Karena secara Kementerian juga ini enggak cuma digital tapi juga di bidang komunikasi,” pungkasnya.

  • Komunikasi Efektif Pengaruhi Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo-Gibran – Halaman all

    Komunikasi Efektif Pengaruhi Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo-Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinilai karena pola komunikasi yang efektif.

    Hal itu membuat pelaksanaan program-program pemerintah tersampaikan dengan baik ke publik.

    “Dari hasil survei, ini merupakan langkah awal dan harapan besar pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membawa Indonesia semakin maju. Kepuasan publik ini tidak terlepas dari janji-janji kampanye Prabowo-Gibran yang telah direalisasikan satu per satu,” kata Pengamat Politik, Aspikal saat dihubungi, Senin (20/1/2025).

    Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi pada 4-10 Januari 2025, 80,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Menurut Aspikal, hasil positif dari survei Litbang Kompas juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Prabowo yang mampu menciptakan kekompakan di Kabinet Merah Putih.

    “Ini tidak terlepas dari kepemimpinan Pak Prabowo yang bisa membuat Kabinet Merah Putih bekerja sama dengan baik dan kompak, sehingga menghasilkan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis yang menjadi program andalan Prabowo-Gibran,” ujar Aspikal.

    Dosen Universitas Muhammadiyah Bone ini juga berharap, pemerintahan Prabowo bisa mempertahankan tingkat kepuasan publik.

    Dengan awal yang kuat, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan terus membawa perubahan yang nyata dan berkelanjutan untuk Indonesia.

    “Kita berharap ini dapat dipertahankan, jangan sampai semangatnya kendur. Pokoknya ke depan harus lebih baik lagi,” kata Aspikal.

  • Prabowo Minta Para Guru Tidak Berterimakasih Kepadanya Soal Program MBG – Halaman all

    Prabowo Minta Para Guru Tidak Berterimakasih Kepadanya Soal Program MBG – Halaman all

    Prabowo minta para guru tidak perlu berterima kasih kepadanya terkait program Makan Bergizi Gratis.

    Tayang: Selasa, 21 Januari 2025 01:22 WIB

    Tribunnews.com/Taufik Ismail

    Presiden Prabowo Subianto usai meresmikan Proyek Strategis Ketenagalistrikan di Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta para guru tidak berterimakasih kepadanya karena telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya memberikan makan bergizi bagi anak merupakan tugas seorang Presiden.

    “Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya,” kata Prabowo usai meresmikan Proyek Strategis Ketenagalistrikan Nasional di Sumedang, Jawa Barat, Senin, (20/1/2025).

    Menurut Presiden, dirinya menjalankan program MBG bukan untuk mencari nama. Pemerintah menjalankan program MBG karena dinilai sangat tepat sekarang ini.

    “Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih,” katanya.

    Presiden Prabowo juga meminta maaf kepada para orang tua karena program MBG belum bisa diterapkan kepada suruh anak Indonesia.

    “Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” kata Prabowo.

    Meskipun demikian Presiden yakin bahwa pada akhir 2025 mendatang program tersebut dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

    “Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” katanya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Sidang Vonis Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Pulo Gebang Terdakwa Rudy dan Tommy Ditunda – Halaman all

    Sidang Vonis Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Pulo Gebang Terdakwa Rudy dan Tommy Ditunda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua majelis hakim Bambang Joko Winarno menunda vonis terdakwa pemilik PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono Iskandar dan Direktur Utama PT Adonara Propertindo Tommy Adrian.

    Diketahui keduanya diperkarakan KPK dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

    Hakim Bambang di persidangan beralasan ditundanya putusan tersebut dikarenakan saksi yang dihadirkan terdakwa saat persidangan cukup banyak.

    Sehingga butuh waktu untuk mengoreksi. 

    “Sidang atas nama Rudy Hartono Iskandar dan Tommy Adrian dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang yang lalu agendanya putusan,” kata hakim Bambang di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Kemudian hakim Bambang meminta maaf untuk dua terdakwa karena putusan belum siap.

    “Tapi mohon maaf untuk perkara Pak Rudy dan Tommy belum siap. Jadi Pak Rudy dan Pak Tommy belum bisa dilanjut,” terangnya. 

    Atas hal itu majelis hakim menunda persidangan hingga dua minggu mendatang.

    “Karena saksinya banyak koreksinya lumayan. Saksinya banyak betul. Mohon maaf jadi kita tunda Senin 3 Februari 2025,” terangnya.

    Diketahui pemilik atau beneficial owner PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono Iskandar dituntut sembilan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umun terkait kasus korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

    Seperti diketahui, Rudy bersama eks Direktur Utama Perusahaan Perumahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan terlibat kasus korupsi pengadaan lahan yang berada di Kecamatan Cakung tersebut.

    Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum KPK menilai bahwa Rudy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

    Hal itu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Rudy Hartono Iskandar dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 300 juta,” ucap Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jum’at (6/12/2024).

    Lebih jauh, Jaksa menyebut jika dalam hal Rudy tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

    Selain itu, Rudy juga dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 224.213.267.000 atau Rp 224,2 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap.

    Nantinya jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita Jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti.

    “Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 5 tahun,” jelasnya.

    Selain terhadap Rudy, dalam sidang ini Jaksa juga membacakan tuntutan terhadap Direktur Utama PT Adonara Propertindo yakni Tommy Adrian.

    Dalam kasus ini Jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhi Tommy dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebanyak Rp 300 juta.

    “Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan,” pungkas Jaksa.

    Adapun dalam perkara ini dua terdakwa bersama Yoory Corneles Pinontoan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp256 miliar terkait pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang.

    Kerugian ratusan miliar yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya tahun untuk proyek pengadaan lahan 2018-2019 itu diketahui dari laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Nomor: PE.03.03/SR/SP-85/D5/02/2023 tanggal 30 Januari 2023.

    Diketahui, Perumda Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti berupa penyediaan tanah, pembangunan perumahan dan bangunan (umum serta komersil).

    Perusahaan ini juga melaksanakan proyek-proyek penugasan dari Pemprov DKI Jakarta, di antaranya “Pembangunan Hunian DP 0 Rupiah”. 

    Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Perumda Sarana Jaya mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Jaksa KPK menyebut, Yoory selaku Direktur Utama PPSJ mengajukan permohonan pemenuhan kecukupan modal perusahaan PPSJ Tahun 2018 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dianggarkan dalam APBD-P Pemprov DKI Jakarta TA 2018 sejumlah Rp935.997.229.164 pada tanggal 28 Maret 2018.

    Uang hampir Rp1 triliun itu rencana digunakan untuk pembangunan awal proyek Kelapa Village Pondok Kelapa Jakarta Timur (Hunian DP 0 Rupiah) dengan anggaran senilai Rp128.565.672.478.

    Kemudian, pembangunan awal proyek Lebak Bulus Jakarta Selatan dengan anggaran senilai Rp189.534.778.305 dan pembebasan tanah dan pengembangan Proyek Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) Jakarta Pusat dengan anggaran senilai Rp262.500.000,000.

    Berikutnya, pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan tower Rusunami untuk Hunian DP 0 Rupiah di DKI Jakarta dengan anggaran senilai Rp355.396.778.381.

    Singkatnya, Rudi Hartono dan orang kepercayaannya, Tommy Adrian menemui Kepala
    Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Taguh Hendrawan untuk dikenalkan kepada Yoory guna menawarkan tanah Pulo Gebang.

    Padahal, lahan seluas 41.876/meter persegi yang dijual kepada Perumda Sarana Jaya bermasalah.

    “Karena Rudy Hartono dan Tommy Adrian mengetahui bahwa Perumda Sarana Jaya membutuhkan lahan untuk merealisasikan program Hunian DP 0 Rupiah,” ungkap jaksa KPK.

    Selain kepada Teguh Hendrawan, Rudy dan Adrian juga meminta bantuan Anggota DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan dan Mohamad Taufik untuk mengubungi Yoory agar tanah di Pulo Gebang dibeli oleh Perumda Sarana Jaya.

    Dalam dalwaan disebutkan, terjadi kongkalikong antara Rudy Hartono, Tommy Adrian dengan Yoory Corneles untuk membeli lahan tersebut.

    Keputusan pembelian tanah Pulo Gebang dan negosiasi harga tersebut tidak sesuai dengan standar operasinal prosedur karena dilakukan tanpa adanya kajian analisa Permunda Sarana Jaya.

    Selain itu, pembelian ini juga dilakukan tanpa adanya penilaian/appraisal dari konsultan yang ditunjuk oleh Parumda Sarana Jaya dan tanpa didahului rapat pleno Direksi Perusahaan BUMN Pemprov DKI itu.

    “Akhirnya terdakwa Yoory Corneles sepakat untuk membeli tanah Pulo Gebang dengan harga Rp6.950.000,00/m2, di mana penentuan harga dilakukan tanpa disertai kajian terhadap tanah tersebut,” jelas jaksa.

    “Selain itu Tommy Adrian juga menjanjikan kepada terdakwa Yoory Corneles akan memberikan fee senilai 10 persen,” imbuhnya.

  • Selama Ramadan, BGN Siapkan Makan Bergizi Gratis yang Bisa Dibawa ke Rumah   – Halaman all

    Selama Ramadan, BGN Siapkan Makan Bergizi Gratis yang Bisa Dibawa ke Rumah   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan, mendatang.

    Hal itu disampaikan Dadan menanggapi pertanyaan wartawan terkait skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan di Kantor Pusat PBNU, Matraman, Jakarta Timur, Senin (20/1/2025). 

    “Kami akan memberikan makanan yang bisa dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis). Karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak,” kata Dadan.

    Dadan menjelaskan bagi para santri di pondok pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka akan menerima makanan saat berbuka puasa.

    “Nah, terkait dengan perlaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka (puasa),” terangnya.


    Dia menambhakan, saat ini terdapat sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. 

    Dadan pun memastikan jika terget tersebut akan dipenuhi secara bertahap di tahun 2025, ini.

”Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai,” jelas Dadan.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Pusat PBNU, Matraman, Jakarta Timur, Senin (20/1/2025). 

    Dalam pertemuan itu, turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Ketua PBNU Alissa Qotrunnada Wahid dan sejumlah pengurus lainnya.

    Adapun, sejumlah hal dibahas diantaranya terkait program makan bergizi gratis hingga realisasinya di Pondok Pesantren.

    Usai pertemuan secara tertutup, Dadan menyampaikan bahwa NU merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia, dan partner yang bisa digandeng Badan Gizi Nasional untuk terus meningkatkan pelayanan dan sukseskan program makan bergizi. 

    Apalagi, dia menyebut saat ini ada kurang lebih 5 juta santri di seluruh Indonesia yang menjadi bagian penerima manfaat yang sudah dimasukkan di dalam program. 

    “Dan keberadaan NU saya kira akan mempercepat proses pelayanan makanan bergizi sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan dengan kerjasama antar lembaga kegiatan ini akan berjalan secara formal dan juga lebih sistematis,” kata Dadan.

     

     

     

  • Menteri Yassierli Berharap Desk Ketenagakerjaan Polri Beri Solusi Tepat Atasi Persoalan Pekerja – Halaman all

    Menteri Yassierli Berharap Desk Ketenagakerjaan Polri Beri Solusi Tepat Atasi Persoalan Pekerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Polri atas terwujudnya Desk Ketenagakerjaan. 

    Menaker juga menyatakan dukungannya terhadap keberadaan desk ini sebagai langkah positif untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

    “Ini adalah kolaborasi yang luar biasa, dan ini yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada semua stakeholder, kementerian agar dapat berkolaborasi,” ucap Yassierli saat menghadiri Launching Desk Ketenagakerjaan Polri Tahun 2025 di Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dalam peluncuran Desk Ketenagakerjaan ini, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan dan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esterlita Runtuwene.

    Menaker Yassierli menegaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dari ekosistem ketenagakerjaan yang hadir untuk memberikan ketenangan bagi pekerja dan jaminan kepastian hukum.

    Desk ini juga berperan strategis dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan.

    Menaker mengatakan Kemnaker memiliki pengawas ketenagakerjaan yang bertugas merespons persoalan ketenagakerjaan. 

    Pengawas diungkapkannya akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalah tersebut terkait dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan. 

    Nantinya, jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pidana, maka desk ini akan memberikan respons yang diperlukan.

    “Kami harap kekhawatiran dan harapan pelapor terkait penyelesaian masalah tersebut dapat terjawab, dan Desk Ketenagakerjaan dapat memberikan solusi yang tepat,” ujarnya.

    Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan kepastian, dan berdampak pada produktivitas kerja.

    Dengan lingkungan kerja yang baik, daya saing Indonesia di tingkat global akan semakin kuat, dan ekonomi Indonesia akan tumbuh sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Desk Ketenagakerjaan adalah bentuk kepedulian Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan.

    Desk ini diharapkan menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa industri antara perusahaan dan tenaga kerja yang sering terjadi.

    “Desk Ketenagakerjaan menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan, mulai dari laporan, gelar (perkara), mediasi, kemudian kalau ini tidak dapat dimediasi, maka akan dilanjutkan dengan penegakan hukum sebagai ultimum remedium (langkah terakhir),” ucapnya.

    Kapolri berharap Desk Ketenagakerjaan dapat menjadi saluran bagi para pekerja dan buruh yang selama ini memiliki keluhan. Dengan adanya saluran ini, diharapkan semua pihak dapat merasa terlindungi, dan hubungan industrial berjalan harmonis.

    Ia juga berharap, dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen, sebagaimana yang dijadikan target oleh Presiden Prabowo Subianto.

  • Mendikti Saintek Satryo Respons Demo ASN: Mungkin Ada yang Tak Nyaman dengan Mutasi Besar-besaran – Halaman all

    Mendikti Saintek Satryo Respons Demo ASN: Mungkin Ada yang Tak Nyaman dengan Mutasi Besar-besaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri, menghadapi unjuk rasa dari pegawainya terkait dugaan tindak kekerasan dan pemecatan sepihak.

    Demo tersebut berlangsung di kantor Kemendikti Saintek di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Apa respons Satryo? Ia menilai unjuk rasa ini dipicu oleh upaya mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh kementerian. 

    Satryo menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi untuk menghemat anggaran pemerintah, sesuai arahan Presiden.

    “Kami ingin membenahi kementerian ini agar lebih efisien,” ujarnya di Institut Teknologi Bandung (ITB) setelah menghadiri pelantikan rektor, Senin.

    Bantahan Terkait Tuduhan Kekerasan

    Menanggapi tuduhan mengenai sikap arogansi dan penamparan, Satryo membantah keras. “Ini tidak ada penamparan sama sekali. Informasi itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan “bersih-bersih” untuk mengatasi kegiatan yang dianggap pemborosan.

    Dalam unjuk rasa yang digelar para pegawai Kemendiktisaintek di kantor mereka di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin pagi, salah satu yang dikeluhkan adalah soal istri Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Para pegawai Kemendiktisaintek bahkan membentangkan spanduk bertuliskan “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!”

    Apa tanggapan Satryo soal nama istrinya diseret-seret itu?

    “Ya pendemo kan biasanya cari sesuatu yang menarik, kan?” kata Satryo di kampus ITB Bandung, Senin (20/1). Ia baru saja menghadiri pelantikan rektor ITB.

    Satryo melanjutkan, “Intinya kita sedang bersih-bersih, bereskan banyak kegiatan yang dianggap oleh kami pemborosan. Mungkin ada yang tidak nyaman.”

    Pernyataan Dirjen Kemendikti Saintek

    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Khairul Munadi mengatakan, demo yang dilakukan pegawai pada Senin (20/1/2025) terjadi hanya karena masalah rotasi dan mutasi.

    Padahal, menurut Khairul, rotasi, promosi, dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa transisi Kementerian ini merupakan hal yang lumrah.

    “Kemendikti Saintek akan melakukan tindak lanjut atas berbagai aspirasi dari pegawai. Rotasi, promosi, maupun mutasi pada masa transisi Kementerian merupakan dinamika yang bisa saja dialami oleh setiap institusi,” kata Khairul dikutip dari keterangan tertulis, Senin (20/1/2025).

    Kendati demikian, Khairul menegaskan, Kemedikti Saintek akan melakukan tindak lanjut atas berbagai aspirasi dari pegawai yang melakukan demonstrasi.

    Kata dia, rotasi, promosi, maupun mutasi pada masa transisi kementerian merupakan dinamika yang bisa saja dialami oleh setiap institusi.

    “Kemendikti Saintek juga menegaskan bahwa kementerian sangat terbuka akan berbagai masukan dan aspirasi terutama dari publik dan internal,” tegas Khairul.

    Demo Pegawai

    Puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dalam aksi tersebut, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

    “Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.

    Salah satu puncak dari kekecewaan pegawai Kemendiktisaintek, adalah pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendiktisaintek.

    Suwitno mengatakan seharusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural.

    “Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali,” kata Suwitno.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai bubar sekira pukul 11.00 WIB di kantor Kemendiktisaintek.