Category: Tribunnews.com Nasional

  • Video Mendikti Saintek Rapat di Istana Kepresidenan, DPR Batal Panggil Satryo soal Polemik Demo ASN – Halaman all

    Video Mendikti Saintek Rapat di Istana Kepresidenan, DPR Batal Panggil Satryo soal Polemik Demo ASN – Halaman all

    Komisi X DPR RI batal menggelar rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Tayang: Rabu, 22 Januari 2025 12:37 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi X DPR RI batal menggelar rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Raker itu sebelumnya diagendakan pada Rabu (22/1/2025) hari ini pukul 13.00 WIB.

    Rencananya Satryo dipanggil untuk membahas salah satu polemik demonstrasi ASN di kementerian tersebut.(*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

    KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menemukan dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh anggota Komisi XI DPR Satori di Cirebon, Jawa Barat.

    Cirebon diketahui merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    Politikus Partai Nasdem itu diduga turut menerima dana CSR dari BI.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep mengatakan tim penyidik beberapa waktu lalu juga sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Penggeledahan menyasar rumah Satori serta beberapa tempat lainnya yang berkaitan dengan perkara.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata dia.

    Asep mengatakan dari lokasi di Cirebon itu penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen.

    “Saat ini hasil penggeledahan berupa dokumen dan lain-lain sedang kita teliti, penyidik teliti. Karena ada dugaan di perkara CSR ini, para penerima sebagai penyelenggara negara untuk dananya disalurkan melalui yayasan,” sebut Asep.

    Asep mengatakan pihaknya juga bakal mendalami pengakuan Satori yang mengungkapkan seluruh rekan kerjanya di Komisi tersebut menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” tutur Asep.

    Asep memastikan tim penyidik akan terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. Menurutnya, ada beberapa temuan dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata dia.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota Komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana program sosial bank indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

  • Deretan Aset Milik Mayor Teddy, Hartanya Tembus Rp 15,3 Miliar dan Tak Ada Utang Sepeser pun – Halaman all

    Deretan Aset Milik Mayor Teddy, Hartanya Tembus Rp 15,3 Miliar dan Tak Ada Utang Sepeser pun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Subianto telah melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Termasuk Sekretaris Kabinet (Seskab), Mayor Teddy Indra Wijaya yang melaporkan harta kekayaanya pada 15 Januari 2025.

    Tercatat, Mayor Teddy memiliki harta kekayaan sebesar Rp 15,3 miliar. Tepatnya, Rp 15.380.000.000.

    Ia juga tidak memiliki utang sepeser pun. 

    Dilihat dari rincian data hartanya, Mayor Teddy memiliki sejumlah aset mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan, hingga aset lain seperti harta bergerak lainnya.

    Lebih rinci lagi, Mayor Teddy mempunyai 5 bidang tanah di Sragen, Minahasa, dan Bekasi.

    Menariknya, dari 5 bidang tanah dan bangunan yang dipunyai, 4 di antaranya didapat melalui proses hibah.

    Sementara hanya 1 tanah dan bangunan yang merupakan hasil sendiri.

    Di garasinya, Mayor Teddy memiliki 3 kendaraan dan kesemuanya adalah mobil.

    Ketiganya juga merupakan hasil sendiri.

    Aset lain yang dipunyainya adalah harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas.

    Selengkapnya, inilah sederet aset yang dimiliki Mayor Teddy, seperti dikutip Tribunnews.com dari elhkpn.kpk.go.id:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 8.200.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 578 m2/90 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 600.000.000
    Tanah Seluas 3560 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.325.000.000
    Tanah Seluas 2586 m2 di KAB / KOTA KOTA MINAHASA, HIBAH DENGAN AKTA Rp 975.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HIBAH DENGAN AKTA Rp 3.500.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp 1.800.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 1.330.000.000

    MOBIL, TOYOTA JEEP L.C. HDTP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp 800.000.000
    MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 350.000.000
    MOBIL, HONDA CRV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp 180.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 4.680.000.000

    SURAT BERHARGA Rp 0

    KAS DAN SETARA KAS Rp 1.170.000.000

    HARTA LAINNYA Rp 0

    Sub Total Rp 15.380.000.000

    UTANG Rp 0

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 15.380.000.000

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

    KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap angka dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    “Triliunan-lah. Kalau jumlah pasnya nantilah ya. Takutnya nanti salah,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota komisi XI DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Penggeledahan KPK

    Asep Guntur Rahayu menyebut penyidik beberapa waktu lalu KPK  telah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Lokasi penggeledahan berkaitan dengan Anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Satori.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata Asep.

    Dua Anggota DPR Diperiksa

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia.

    Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024.

    Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024.

    Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

     

     

  • Brigjen. Pol. Dr. Bakharuddin Muhammad Syah, S.H., S.IK., M.Si – Halaman all

    Brigjen. Pol. Dr. Bakharuddin Muhammad Syah, S.H., S.IK., M.Si – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal Polisi Dr. Bakharuddin Muhammad Syah, S.H., S.IK., M.Si. seorang perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri.

    Brigjen. Pol. Bakharuddin telah menjabat sebagai Ditkamsel Korlantas Polri sejak 7 Desember 2023.

    Sebelum menjabat Ditkamsel Korlantas Polri, Brigjen. Pol. Bakharuddin pernah mengemban tugas sebagai Kapolres Jepara hingga Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri.

    Berikut profil Brigjen. Pol. Bakharuddin.

    Kehidupan Pribadi

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Brigjen. Pol. Bakharuddin lahir di Yogyakarta pada 17 Desember 1968.

    Saat ini, ia telah berusia 56 tahun.

    Pendidikan

    Brigjen. Pol. Bakharuddin merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1993.

    Ia berpengalaman di bidang lalu lintas.

    Usai lulus dari Akpol, Brigjen. Pol. Bakharuddin melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lemdiklat Polri.

    Di samping itu, ia juga pernah mengikuti beberapa pendidikan kejuruan, seperti:

    Dikjur PJR Sabhara (1992)
    Pa Regident Lantas (1996)
    Sus Bahasa Belanda (1997)
    Sus Bahasa Inggris (2000)
    Dikbangpes SDM (2006)
    Sus Bahasa Jepang (2007)
    Assessment II (2011)
    Susjab Kapolres III (2011)
    Assessment Dirlantas Polda (2014).

    Karier

    Perjalanan karier Brigjen. Pol. Bakharuddin dimulai saat ia menjabat sebagai Kapolres Jepara.

    Tak berselang lama, ia ditugaskan untuk menjabat Kapolres Pati.

    Pada 2014, Brigjen. Pol. Bakharuddin mengemban tugas baru sebagai Wadirlantas Polda Metro Jaya.

    Kemudian, ia dipercaya menjadi Dosen Utama STIK Lemdikpol pada tahun 2015.

    Karena memiliki background atau latar belakang di bidang lalu lintas, Brigjen. Pol. Bakharuddin ditugaskan sebagai Dirlantas Polda Bengkulu pada 2015, Dirlantas Polda Jambi pada 2016, dan Dirlantas Polda Jateng pada 2017.

    Kariernya semakin melejit saat ia ditunjuk menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang PJR Korlantas Polri tahun 2018.

    Pada 2020, ia mengemban tugas baru sebagai Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri.

    Di tahun yang sama, Brigjen. Pol. Bakharuddin mendapat promosi jabatan sebagai Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri.

    Puncaknya, ia dipercaya menjadi Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Polri sejak 7 Desember 2023 hingga sekarang.

    Berikut riwayat perjalanan karier Brigjen. Pol. Bakharuddin:

    Kapolres Jepara Polda Jateng
    Kapolres Pati Polda Jateng (2013)
    Wadirlantas Polda Metro Jaya (2014)
    Dosen Utama STIK Lemdikpol (2015)
    Dirlantas Polda Bengkulu (2015)
    Dirlantas Polda Jambi (2016)
    Dirlantas Polda Jateng (2017)
    Analis Kebijakan Madya Bidang PJR Korlantas Polri (2018)
    Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri (2020)
    Dirprog Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri (2020)
    Dirkamsel Korlantas Polri (2023 hingga sekarang).

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Profil Sugianto Kusuma alias Aguan, Pemilik Perusahaan Agung Sedayu Group yang Punya HGB Pagar Laut – Halaman all

    Profil Sugianto Kusuma alias Aguan, Pemilik Perusahaan Agung Sedayu Group yang Punya HGB Pagar Laut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sugianto Kusuma atau yang dikenal sebagai Aguan merupakan pemilik perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia bernama Agung Sedayu Group (ASG).

    Nama Aguan menjadi perbincangan publik terkait pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten.

    Kini terungkap pagar laut tersebut ternyata sudah mengantongi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, pada konferensi pers, Senin (20/1/2025).

    “Kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat (HGB) yang ada di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di sosial media,” ujarnya.

    Nusron menjelaskan bahwa jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahan serta perseorangan.

    Salah satu di antaranya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB.

    “Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian, atas nama perseorangan sebanyak sembilan bidang,” jelasnya.

    Diketahui, jajaran pengurus Intan Agung Makmur dan Cahaya Inti Sentosa adalah orang yang sama. 

    Dikutip dari Kontan.co.id, Freddy Numberi dan Belly Djaliel juga menduduki posisi masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur di Cahaya Inti Sentosa.

    Adapun pemegang saham Cahaya Inti Sentosa adalah PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya.

    Lantas siapa Aguan? Berikut profilnya.

    Profil Sugianto Kusuma alias Aguan

    Sugianto Kusuma atau Aguan lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 10 Januari 1951.

    Ia menikah dengan Rebecca Halim.

    Mereka dikaruniai empat orang anak yang bernama Richard Halim Kusuma, Lareina Halim Kusuma, Luvena Katherine Halim, dan Alexander H. Kusuma.

    Susanto Kusuma, saudara laki-laki Sugianto Kusuma, juga tercatat sebagai pemegang saham Agung Sedayu. Sementara itu, keponakannya, Steven Kusumo, menjabat sebagai CEO Agung Sedayu Group (ASG).

    Pada 1971, Aguan mendirikan perusahaan kontraktor rumah pertokoan yang bernama Agung Sedayu Group.

    Dalam 10 tahun pertama, perusahaan ini mulai dikenal oleh pasar melalui promosi dari mulut ke mulut. Berkat kerja keras seluruh tim, ASG tumbuh dengan pesat, memperluas jangkauan pelanggan dan menjalin lebih banyak kemitraan bisnis.

    Sejak 1991, ASG berhasil menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia melalui keberhasilan membangun Harco Mangga Dua, mal elektronik terintegrasi pertama di tanah air.

    Keberhasilan tersebut disusul dengan proyek-proyek besar lainnya, termasuk pengembangan kawasan residensial dan komersial skala besar, seperti Taman Palem seluas 200 hektar, serta sejumlah apartemen gedung tinggi.

    Perusahaan properti itu juga menggarap proyek pusat perbelanjaan terkemuka, di antaranya adalah Ashta District 8, Mall of Indonesia, PIK Avenue, dan Grand Galaxy Park.

    Aguan juga tergabung ke emiten kaleng dan kemasan PT Pratama Abadi Nusa Tbk yang kemudian bertransformasi menjadi Pantai Indah Kapuk Dua (PIK 2).

    Selain itu, Aguan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan juga menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank Artha Graha International, yang dimiliki oleh Tomy Winata.

    Tomy Winata, seorang pengusaha Tionghoa, aktif di sektor perbankan dan properti. Kesamaan visi di antara mereka menjadikan keduanya menjalin kerja sama strategis. 

    Kemitraan ini menghasilkan proyek-proyek real estate besar, seperti kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Kelapa Gading, hingga kawasan perkantoran bergengsi yakni Sudirman Central Business District (SCBD).

    Selain itu, Sugianto Kusuma juga menjadi bagian dari 10 pengusaha yang akan berinvestasi di IKN dengan total investasi senilai Rp 40 triliun.

    Menurut berbagai sumber, Aguan memiliki harta kekayaan mencapai Rp 42,73 triliun.

    Aguan diketahui aktif dalam kegiatan sosial.

    Pada 2002, Aguan bersama istrinya bergabung dengan Tzu Chi, yaitu lembaga sosial kemanusiaan yang didirikan oleh Master Cheng Yen pada tahun 1966 dan berpusat di Hualien, Taiwan.

    (Tribunnews.com/Falza/Yohanes Listyo Poerwoto) (Posbelitung.co)

  • DPR Panggil Menteri Satryo Soemantri Hari Ini, Minta Penjelasan soal Kisruh di Kemendiktisaintek – Halaman all

    DPR Panggil Menteri Satryo Soemantri Hari Ini, Minta Penjelasan soal Kisruh di Kemendiktisaintek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro akan dipanggil DPR RI hari ini, Rabu (22/1/2025).

    Pemanggilan itu berkaitan dengan kisruh yang terjadi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Hal tersebut, sebelumnya telah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.

    “Insya Allah besok (hari ini), hari Rabu, kami akan Raker (rapat kerja) dengan Pak Mendikti beserta seluruh jajaran,” kata Lalu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Dalam Raker tersebut, kata Lulu, pihaknya akan meminta penjelasan Satryo mengenai kisruh di kementeriannya tersebut.

    “Nah di forum itulah kemungkinan kita akan tabayyun. Sebenarnya apa ini yang terjadi di Kemendikti, sehingga menimbulkan sorotan publik kemarin itu. Sungguh mengagetkan kita semua itu,” ujarnya.

    Lalu juga mengingatkan mengenai pentingnya para pemimpin di Kemendiktisaintek untuk meneladani prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara.

    Dia menekankan, perlunya menjalankan filosofi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, dalam kepemimpinan dan pelaksanaan tugas.

    “Kalau tiga prinsip ini dijalankan, saya rasa persoalan di Kemdikti seperti kemarin tidak akan terjadi,” ungkap Lalu.

    Menteri Satryo Ngaku Sudah Lapor Prabowo

    Mengenai polemik yang terjadi di kementerian yang dipimpinnya itu, Menteri Satryo mengaku sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto secara lengkap.

    Hal tersebut dilaporkan oleh Satryo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy.

    “Sudah (melapor ke Prabowo). Saya melapornya lewat (Sekretaris Kabinet) Mayor Teddy, kemudian Mayor Teddy menyampaikan kepada Pak Presiden,” kata Satryo saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025).

    Satryo mengatakan tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo soal polemik yang terjadi itu.

    Bahkan, Satryo menyampaikan Presiden Prabowo tak mempermasalahkannya.

    “Dan dari Presiden ke Mayor Teddy, dikatakan oleh beliau enggak ada masalah,” ujar Satryo.

    Satryo juga mengatakan tidak ada rencana pemanggilan yang dilayangkan kepadanya oleh Prabowo. 

    “Saya sampaikan detail. Saya sampaikan lewat Mayor Teddy semua yang terjadi. Kemudian juga hasil pertemuan ini juga saya sampaikan kepada beliau, sangat lengkap.”

    “Beliau kemudian menyampaikan kepada Presiden dan dari Presiden tidak ada instruksi lebih lanjut,” kata Satryo.

    Duduk Perkara

    Sebelumnya, Satryo didemo oleh pegawainya melalui unjuk rasa di depan kantor Kemenditiksaintek pada Senin (20/1/2025), karena diduga berperilaku tidak adil, arogan, dan kasar.

    Selain itu, para pegawai tersebut menggelar aksi demonstrasi karena mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian bernama Neni Herlina.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan masalah yang ada di Kemendiktisaintek tidak baru saja terjadi.

    Masalah itu sudah dimulai sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satryo diangkat sebagai Mendiktisaintek oleh Presiden Prabowo.

    Suwitno mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan tidak sesuai dengan prosedur atau pergantian pejabat itu dilakukan dengan cara yang tidak elegan dan tidak adil.

    “Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno di Kantor Kemendikti Saintek, Senin.

    “Nah, ini juga memang terjadi sebenarnya di pimpinan di ditjen yang lama dan juga ada salah seorang direktur di lingkungan di Ditjen Dikti itu tidak diperlakukan secara adil,” lanjutnya.

    Lalu, permasalahan semakin runyam setelah salah satu pegawai aparatur sipil negara (ASN), yakni Neni Herlina, mengaku dipecat secara sepihak oleh Satryo. 

    Neni diketahui bertugas menangani semua urusan rumah tangga Kemendiktisaintek. 

    Namun, saat itu ada kesalahpahaman dalam menjalankan tugas, lalu Neni tiba-tiba dipecat oleh Satryo. 

    Mengenai hal ini, Suwitno mengatakan seharusnya proses pendisiplinan pegawai dilakukan secara prosedural.

    “Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin, tapi harus jelas prosedurnya.”

    “Ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan diusir dan diberhentikan katanya, bahkan diminta angkat kaki,” ujarnya.

    Menteri Satryo dan Neni Sudah Damai

    Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, mengatakan Menteri Satryo dan Neni kini sudah berdamai.

    Dia mengatakan Satryo sudah bertemu dengan pihak-pihak terkait, termasuk Neni hingga Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno.

    Pada pertemuan tersebut, kata Togar, semua pihak saling menerima dan memaafkan satu sama lain.

    “Pertemuan terjadi di rumah dinas Pak Menteri pukul setengah 8 malam. Di situ terjadi perbincangan dari mulai aspirasi perbedaan yang ada sampai rekonsiliasi.”

    “Saling menerima, memaafkan dan juga meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan,” ujarnya kepada wartawan, Senin malam.

    Togar pun mengungkapkan perdamaian ini menjadi akhir dari demonstrasi pegawai Kemendiktisaintek pada Senin lalu itu.

    Neni pun disebutkan tetap bekerja di Kemendiktisaintek setelah kisruh yang terjadi ini.

    “Iya (tetap di Kemendiktisaintek),” kata Togar.

    Menurut Togar, selama ini terjadi salah paham yang terjadi antara kedua pihak.

    “Iyalah (damai). Kita harus dewasa dalam menyikapi perbedaaan. Kan ini ada perbedaan miskom, interkultural, perseptual, dan macam-macam. Ini kan biasa dalam pemekaran organisasi,” katanya.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fahdi Fahlevi/Fersianus Waku) 

  • Mendiktisaintek Satryo dan ASN Damai, Komisi X DPR: Kalau Terus-terusan Konflik, Kapan Kerjanya? – Halaman all

    Mendiktisaintek Satryo dan ASN Damai, Komisi X DPR: Kalau Terus-terusan Konflik, Kapan Kerjanya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X Fraksi PKB DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyayangkan peristiwa yang terjadi antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan ASN di lingkungan kementerian tersebut. 

    Meski, Lalu mengaku sudah mendapat informasi bahwa Menteri Satryo telah menkonfirmasi persoalan itu dan meluruskan permasalahan secara internal.

    “Pak Mendik Saintek sudah klarifikasi bahwa itu tidak benar. Walaupun itu benar terjadi, ya itu sangat kami sayangkan sekali. Seharusnya lembaga atau kementerian yang menangani pendidikan, ya tentu harus memberikan contoh dan teladan yang baik,” kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Lalu pun menyarankan kepada seluruh pegawai mulai dari tingkatan tertinggi, yaitu Menteri, Wamen, Sekjen, hingga para Eselon 1, dan seluruh jajaran Kemdikti Saintek untuk menuntaskan ini secara internal.

    Dia juga mensyukuri juga permasalahan tersebut telah berakhir damai. 

    “Jangan sampai persoalan ini nanti mengganggu layanan-layanan dari Kemdikti, mengganggu pelaksanaan program-program yang sudah disepakati untuk tahun 2025,” ujarnya.

    “Waktu terus berjalan, sehingga kalau terus-terusan kita di isu ini, terus-terusan persoalan ini terjadi, konflik internal terjadi. Nah kapan akan bekerja? Jadi kami mengharapkan agar semua duduk bareng menuntaskan persoalan ini dengan baik,” jelasnya.

    Sebelumnya, sejumlah pegawai KeMendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KeMendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025) kemarin.

    Mereka memprotes dugaan pemecatan sepihak yang dilakukan Satryo terhadap salah seorang pegawai bernama Neni Herlina, yang menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda dan Pejabat Rumah Tangga.

    Dalam aksi itu, para pegawai mengenakan pakaian serba hitam dan membawa spanduk bertuliskan, “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri.”

    Satryo dituding bersikap arogan dengan memberhentikan Neni secara mendadak. Namun, dalam keterangannya, Satryo membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian pegawai.

    “Tidak ada yang diberhentikan sama sekali. Jadi yang ada adalah mereka yang saya pindah tempat, mutasi atau rotasi. Tidak ada yang diberhentikan sama sekali,” kata Satryo, saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025). (*)

  • Kata Aktivis 98 soal Upaya Polri Perbaiki Citra Negatif: Terlihat Niat Baiknya – Halaman all

    Kata Aktivis 98 soal Upaya Polri Perbaiki Citra Negatif: Terlihat Niat Baiknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar mengungkapkan bahwa saat ini kinerja Polri dinilai sudah jauh lebih baik dan sangat profesional.

    Semar merespons konten kreator di TikTok yang menyebut banyak pungutan liar (pungli) di kepolisian.

    “Polisi sejak dulu memang selalu lekat dengan stigma negatif, tapi yang harus dilihat bahwa Polri yang sekarang terlihat sekali tekad, kesungguhan, dan niat baiknya untuk melakukan perubahan yang jauh lebih profesional,” kata Semar, dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

    Dia menganggap kritikan masyarakat tentu itu sebagai bentuk masukan untuk kepolisian.

    Bahkan, menurutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit pernah membuat ajang khusus yakni lomba mural dan orasi untuk mengkritisi kepolisian.

    “Baru di era Kapolri yang sekarang selalu minta dievaluasi oleh masyarakat bahkan menyelenggarakan lomba mural dan orasi yang mengkritik Polri dengan keras, juara nya pun diberi hadiah cukup besar oleh Kapolri,” ujarnya.

    Semar melihat polisi saat ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap layanan masyarakat.

    Menurutnya tidak jarang Kapolri turun secara langsung membantu dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.

    “Kalau dulu setiap ada demo petinggi polri tak terlihat tapi sekarang ini Kapolri langsung yang naik ke mobil komando saat demonstrasi dan menyampaikan dukungannya kepada para pengunjuk rasa, selain itu dukungan terhadap pemberantasan Korupsi pun sangat besar diperkuat dengan pembentukan satgas khusus dan para mantan penyidik KPK yang berkualitas diakomodir di institusi Polri untuk membantu,” ujarnya.

    Aktivis 98 tersebut mengaku kepolisian saat ini sudah sangat baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap persoalan masyarakat baik dari segi kehidupan sosial maupun penegakan hukum.

    “Ini pengalaman pribadi, saya baru saja kehilangan barang-barang berupa sepeda motor, play station dan stiknya serta helm karena ada pencuri masuk ke rumah dalam waktu 4 hari pelaku pencurian sudah tertangkap dan sebagian besar barang-barang saya ditemukan, pelaku pun saat ini sedang di proses hukum hingga ke pengadilan tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun, ini salah satu bukti profesionalisme kepolisian yang harusnya kita apresiasi,” ujarnya.

    Sebab itu, dia mendorong masyarakat terus menjadi mitra dalam pengawasan kinerja kepolisian dan memberikan masukan yang membangun sehingga polri terus bekerja secara profesional 

    “Sampaikan kekurangan polri dalam rangka kritik membangun itu sangat baik tapi sampaikan juga hal baik nya karena sebagai manusia tentu anggota polri tidak sempurna dan ada kekurangan tapi kelebihan atau kebaikannya pun tidak sedikit yang sudah dilakukan,” ucapnya.

    “Kalau seperti ini yang disampaikan terlihat sekali dengan rasa penuh kebencian sehingga dapat dikatakan tidak rasional hanya mengedepankan sentimen negatif dirinya saja terhadap polri,” imbuhnya.

    Semar juga berharap masyarakat memberikan dukungan pada tugas-tugas kepolisian agar kinerjanya semakin baik dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. (*)

  • KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Flyover Simpang SKA Riau, Diduga Rugikan Negara Rp 60 Miliar – Halaman all

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Flyover Simpang SKA Riau, Diduga Rugikan Negara Rp 60 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan flyover Simpang Jalan Tuanku Tambusai–Soekarno Hatta (Simpang SKA) di Pekanbaru, Riau periode 2018.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus ini terbit pada 10 Januari 2025.

    Kelima tersangka yang ditetapkan KPK masing-masing berinisial YN, Kabid Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Riau yang juga Kuasa Pengguna Anggara (KPA); GR pihak swasta yang mengambil alih pekerjaan review bangun rinci atau detail engineering design (DED).

    NR, Kepala PT YK cabang Pekanbaru, perusahaan yang mendapatkan pekerjaan konsultan manajemen konstruksi pembangunan fly over tersebut; ES Direktur PT SC (pihak swasta); dan TC Direktur PT SHJ (pihak swasta).

    Asep mengungkap dalam proyek tersebut ada kerugian negara.

    Ia membeberkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang diterbitkan dalam proyek pembangunan fly over tersebut sebesar Rp 159 miliar.

    “Pada 26 Januari 2018 diumumkan LPSE lelang proyek pembangunan fly over simpang Tuanku Tambusai Jalan Soekarno Hatta dengan nilai HPS Rp 159.384.251.000,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

    Namun, HPS tersebut tidak dibuat dengan perhitungan detail.

    Berdasarkan perhitungan ahli, nilai harga wajar pekerjaan konstruksi tersebut berpotensi merugikan negara.

    “Setelah dilakukan penelitian bahwa berdasarkan perhitungan ini perhitungan sementara dari ahli, ahli konstruksi ITB nilai harga wajar pekerjaan konstruksi tersebut berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Asep.

    “Kerugian itu bisa mencapai Rp 60 miliar lebih,” ucapnya.

    Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sebelumnya terkait penyidikan kasus ini, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, pada Senin (20/1/2025).

    Petugas KPK tiba di Kantor Dinas PUPR Riau sekitar pukul 10.00 WIB dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. 

    Petugas KPK sedang melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di lantai 3, 6 dan lantai 8. Di antaranya adalah ruang Kepala Dinas PUPR Riau M Arief Setiawan. 

    Pengeledahan yang di lakukan petugas dari KPK membuat sejumlah pegawai kaget.

    Mereka tidak menyangka kantornya didatangi petugas dari anti rasuah ini.

    “Iya bang, lagi di lantai 3 sekarang, di dalam ruangan, dijaga ketat sama polisi,” kata salah seorang pegawai dinas PUPR Riau yang enggan menyebutkan namanya.

    Petugas KPK meninggalkan kantor Dinas PUPR Riau sekitar pukul 17.00 WIB.

    Mereka membawa dua koper berukuran besar dan dua koper berukuran sedang setelah melakukan penggeledahan.

    Koper tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil kijang yang sudah menunggu di teras kantor Dinas PUPR Riau.

    Total ada 8 unit mobil parkir di depan teras kantor Dinas PUPR Riau.

    Tidak ada keterangan apa pun yang disampaikan oleh tim dari KPK usai menggeledah kantor Dinas PUPR Riau selama lebih kurang 8 jam. 

    Iring-iringan mobil yang membawa petugas dari KPK kemudian meninggalkan gedung Dinas PUPR Riau termasuk barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 koper berukuran besar dan sedang tersebut.