Category: Tribunnews.com Nasional

  • Warga Temukan Benda yang Menyerupai Granat di Jatisampurna Bekasi, Berikut Kronologinya – Halaman all

    Warga Temukan Benda yang Menyerupai Granat di Jatisampurna Bekasi, Berikut Kronologinya – Halaman all

    Seorang warga berinisial DP (26) tak menyangka menemukan sebuah benda yang diduga senjata peledak lempat atau granat.

    Tayang: Sabtu, 25 Januari 2025 11:30 WIB

    Pixabay

    Ilustrasi granat. Seorang warga berinisial DP (26) tak menyangka menemukan sebuah benda yang diduga senjata peledak lempat atau granat pada Jumat (24/1/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Seorang warga berinisial DP (26) tak menyangka menemukan sebuah benda yang diduga senjata peledak lempat atau granat pada Jumat (24/1/2025).

    Adapun penemuan benda itu di sebuah kebun di Jalan Mendut RT. 004 RW 001 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

    “Pada Hari Jumat Tanggal 24 Januari 2025 Pukul 15.30 WIB telah terjadi penemuan Granat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

    Ade Ary mengatakan awalnya DP mendatangi kebun tersebut untuk mencari burung dengan cara pulut. 

    Lalu, kata Ade Ary, warga tersebut tersandung sebuah benda yang tertanam di dalam tanah saat tengah berjalan di lokasi.

    “Kemudian saksi 1 melihat benda tersebut dan benda tersebut menyerupai senjata peledak lempar atau Granat,” tuturnya.

    Setelahnya, DP mencoba mengangkat benda tersebut untuk memastikan apakah granat tersebut asli atau hanya sebuah mainan.

    “Karena benda tersebut berat atau diduga asli, saksi 1 kemudian mendatangi tempat tinggal Saksi 2 (inisial A) dan memberitahukan perihal penemuan benda yang diduga granat,” ungkapnya. 

    Atas temuan itu, warga pun melaporkannya ke Polsek Jatisampurna Kota Bekasi untuk ditindaklanjuti. 

    “Saat ini dilakukan pendalaman oleh Polsek Jatisampurna,” tutur Ade Ary.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Brigjen Pol. Puji Santosa, S.H.,M.M. – Halaman all

    Brigjen Pol. Puji Santosa, S.H.,M.M. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal atau Brigjen Pol. Puji Santosa, S.H.,M.M. adalah Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Staf Utama Operasi (Karorenmin Stamaops) Mabes Polri.

    Brigjen Pol. Puji Santosa berhasil pecah bintang pada 29 November 2024.

    Jabatan terakhir yang diemban oleh jenderal bintang satu ini yaitu Kepala Biro Operasi Polri (Karoops) Polda Jawa Timur. 

    Jabatan itu disandang Puji Santosa sejak 4 Agustus 2020.

    Sebagai informasi, Karoops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

    Brigjen Puji Santosa merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian atau Akpol 1993.

    Brigjen Pol Puji Santosa  berpengalaman dalam bidang brimob.  

    Brigjen Pol Puji Santosa memiliki istri yang bernama AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian.

    AKBP Netty, sempat viral karena parasnya yang cantik hingga punya julukan polwan cantik. 

    Pasangan polisi ini dikaruniai dua putri, yaitu Neysa dan Sheyna.

    Pendidikan

    Dilansir Tribunnewswiki, Brigjen Pol Puji Santosa pernah menempuh beberapa pendidikan.

    Berikut adalah jenjang pendidikan yang pernah dijalani oleh Brigjen Pol Puji Santosa :

    PTIK
    Sespim
    Sesko TNI (2018)

    Karier

    Brigjen Pol Puji Santosa sudah berpengalaman dalam dunia Bhayangkara Tanah Air.

    Saumi AKBP Netty pernah menjabat sebagai Kanit 1 Subden 1 Den Gegana Pusbrimob Polri, Danki B Danyon A Resimen 1 Pusbrimob Polri.

    Dilansir Tribun Timur, ia kemudian menjabat sebagai Kaur Provos Denma Resimen 1 Gegana. 

    Perjalanan kariernya terus merangkak naik dengan berjalannya waktu.

    Puji Santosa pun memangku jabatan sebagai Kasi Ops Satbrimob Polda Lampung di tahun 1998, lalu sebagai Kasi Intel Satbrimob Polda Lampung pada tahun 2000.

    Pada tahun 2001, dirinya menjabat sebagai PS Danyon A Satbrimob Polda Lampung. 

    Brigjen Pol Puji Santosa sempat pindah bertugas ke Polda Metro Jaya dengan jabatan Wadan Yon C Satbrimob dari tahun 2002 hingga 2006.

    Setelah berkarier di Polda Metro Jaya, jebolan Akpol 1993 lantas menduduki di posisi strategis hingga diamanatkan menjadi Kapolres Lingga pada 2013—2014.

    Posisinya juga kian meningkat.

    Hingga akhirnya Brigjen Pol Puji Santosa berhasil menjabat sebagai Karoops Polda Jatim.

    Berikut adalah perjalanan karier yang pernah diduduki oleh Brigjen Pol Puji Santosa :

    Kapolres Lingga (2013—2014)
    Wakasat Brimob Polda Kalsel (2014—2015)
    Kasat Brimob Polda Kalsel (2015—2016)
    Kasat Brimob Polda Jabar (2016—2018)
    Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2018—2020)
    Karoops Polda Jatim (2020—2024)
    Karorenmin Stamaops Polri(2024 – Sekarang)

    (Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih)

  • Logo dan Tema Hari Gizi Nasional 2025 Resmi dari Kemenkes – Halaman all

    Logo dan Tema Hari Gizi Nasional 2025 Resmi dari Kemenkes – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah logo dan tema Hari Gizi Nasional 2025 resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Hari Gizi Nasional (HGN) diperingati setiap tanggal 25 Januari, yang tahun ini jatuh pada hari ini, Sabtu (25/1/2025).

    Peringatan Hari Gizi Nasional 2025 adalah yang ke-65.

    Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional 2025, Kemenkes telah membagikan panduan HGN ke-65 yang berisi logo dan tema.

    Lantas, bagaimana logo dan tema Hari Gizi Nasional 2025?

    Berikut logo dan tema Hari Gizi Nasional 2025, merujuk panduan resmi HGN ke-65 tahun 2025.

    Berikut visual logo Hari Gizi Nasional (HGN) 2025:

    Logo Hari Gizi Nasional 2025

    Masyarakat dapat mendownload logo dan panduan Hari Gizi Nasional 2025 melalui link berikut:

    Link Download Logo Hari Gizi Nasional 2025: KLIK
    Tema Hari Gizi Nasional 2025

    Selain logo, Kemenkes juga telah mengusung tema Hari Gizi Nasional 2025.

    Adapun tema Hari Gizi Nasional 2025 yakni “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”

    Kemudian dengan slogan “Makan Bergizi, Keluarga Sehat“.

    Tema Hari Gizi Nasional 2025 tersebut dipilih dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarkat akan pentingnya memilih dan mengonsumsi makanan bergizi untuk keluarga.

    Salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. 

    Ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi. 

    Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. 

    Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. 

    Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. 

    Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini. 

    Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan kearah konsumsi gizi seimbang. 

    Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat.

    Gizi seimbang adalah kombinasi menu makanan sehari- hari yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. 

    Pada dasarnya, tak ada satu pun bahan makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.

    Sehingga kita harus mengkonsumsi aneka ragam makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro, seperti karbohidrat, protein, lemak dan serat, serta zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. 

    Selain jenis makanan, jumlah makanan dan jadwal makan yang teratur juga penting.

    Berikut beberapa tagar (hastag) yang bisa dipasang di media sosial dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional 2025.

    #PilihASIuntukBayiSehat

    #PilihMakananBergizi

    #MakanBergizi

    #HGN65

    #HGN2025

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • Bagaimana Bisa BI Raih Skor Integritas Tertinggi Padahal Terbelit Kasus Dana CSR? Ini Penjelasan KPK – Halaman all

    Bagaimana Bisa BI Raih Skor Integritas Tertinggi Padahal Terbelit Kasus Dana CSR? Ini Penjelasan KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis survei penilaian integritas (SPI) 2024 di mana Bank Indonesia (BI) mendapatkan skor tertinggi. BI mendapat skor 86,7, tertinggi dalam kategori non-kementerian tipe besar.

    Bagaimana bisa BI mendapatkan skor tertinggi padahal bank sentral Republik Indonesia itu sedang terbelit dalam kasus dugaan korupsi dalam pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR)?

    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, memberikan penjelasannya.

    Dijelaskan Pahala, mekanisme penilaian survei integritas adalah berdasarkan survei.

    Pihak yang disurvei harus menjawab “iya” jika merasakan adanya korupsi agar fenomenanya bisa tertuang dalam survei.

    “Tapi, kalau ditanya kita nangkap enggak itu fenomena dalam survei kita, kita tangkap dalam bentuk apakah ada perdagangan pengaruh atau intervensi,” kata Pahala dikutip Sabtu (25/1/2025).

    “Harusnya orang internal bilang ada (kasus), baru kita kelihatan untuk dimensi ini dia sebenarnya merah (kategori rentan),” sambungnya.

    Pahala mengatakan, hasil penilaian integritas yang berdasarkan survei itu memang bisa saja berbeda dengan data di KPK.

    Jika pihak yang disurvei menyebut tidak ada korupsi, maka KPK tidak bisa menuangkan fenomenanya dalam survei.

    “Tapi, kenyataannya internal bilang enggak ada, jadi kita sulit juga bilang, kayak apa, hubungan BI yang kasusnya lagi diproses diduga ada perdagangan pengaruh. Tapi, kalau selama responden tidak sebut itu, kita tidak bisa,” katanya.

    Pahala menggarisbawahi, skor integritas tidak pasti menunjukkan lembaga tersebut bebas dari korupsi.

    Kendati nilai integritasnya bagus, ujar Pahala, masih juga bisa terdapat korupsi.

    “Akibatnya nilainya setinggi-tinggi apa pun, lantas ditanya, ‘lah, itu masih ada kasusnya’, nah itu kira-kira gitu, ya,” ujar dia.

    KPK Umumkan Skor Integritas Lembaga Non Kementerian, Tertinggi Bank Indonesia, KPI Terendah

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis capaian hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024, Rabu (22/1/2025).

    Pelaksanaan survei pada 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, dan dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut menghasilkan skor 71,53.

    Angka ini termasuk kategori kuning atau waspada.

    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan responden dalam survei ini yaitu pihak internal kementerian, lembaga, ataupun pemda mengaku pernah melihat suap atau gratifikasi di lingkungannya.

    “Orang internal, begitu ditanya, lebih banyak yang menyatakan saya pernah lihat lho suap atau gratifikasi,” jelasnya.

    Pahala mengatakan aspek pengadaan barang dan jasa masih menjadi lahan basah untuk tindakan suap dan gratifikasi.

    “Pengadaan barang dan jasa seperti biasa masih mendominasi seluruh suap dan gratifikasi, bahkan sekarang sudah ada di 97 persen kementerian atau lembaga dan 99 persen pemda,” jelasnya.

    Kendati demikian, Pahala menuturkan adanya peningkatan terkait skor integritas dibanding tahun sebelumnya.

    “Ada peningkatan skor SPI. Jadi, kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 nasional, sekarang lewat,” katanya.

    Dalam pemaparannya, Pahala memperlihatkan kementerian hingga pemda terkait integritas dengan membaginya menjadi tiga tipe menurut anggaran dan jumlah pegawai, yaitu tipe besar, sedang, dan kecil.

    Sementara, untuk tiap kategori integritas, dibagi menjadi tiga berdasarkan warna yaitu merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga).

    Berikut untuk kategori non kementerian:

    Lembaga tipe besar (anggaran lebih dari Rp 6,3 triliun dengan pegawai lebih dari 6.972 ribu) skor SPI: 78,4.

    Tertinggi: Bank Indonesia (86,7)
    Terendah: Polri (70,9).

    Lembaga tipe sedang (anggaran Rp 1,6-6 triliun dengan pegawai 1.749-6.972 orang) skor SPI: 80,9.

    Tertinggi: BPS (84,3)
    Terendah: Basarnas (74,2)

    Lembaga tipe kecil (anggaran kurang dari Rp 1,6 triliun dengan pegawai kurang dari 1.749 orang) skor SPI: 79,6.

    Tertinggi: Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) (85,8)
    Terendah: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (68,2)

    Hasil SPI dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional, yang memberikan gambaran umum tingkat integritas di seluruh Indonesia.

    Indeks Integritas Nasional tahun ini naik 0,56 poin dari tahun sebelumnya.

    Meski demikian, capaian angka itu masih belum mampu mendongkrak integritas nasional dari kategori rentan.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menyampaikan, peningkatan indeks integritas membutuhkan komitmen pimpinan organisasi untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan, dan mendukung konsistensi pencapaian tujuan organisasi.

    Menurutnya, integritas harus dibiasakan hadir secara sistematis dalam keseharian, sehingga berkembang menjadi sebuah kesadaran.

    “Kesadaran berintegritas atau kehidupan berintegritas adalah wujud algoritma integritas seperti halnya algoritma yang membaca pola aktivitas atau kebiasaan kita saat menggunakan gadget. Jika kita selalu membahas tentang integritas setiap saat, maka saya yakin apa yang kita lakukan sehari-hari akan diisi oleh hal-hal baik dan lingkungan yang berintegritas,” kata Setyo.

    Setyo berharap setelah dirilisnya SPI 2024, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L/PD) melakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil SPI, dengan analisis mandiri lewat Panduan Interpretasi Hasil SPI. Ia juga mendorong pemimpin K/L/PD terus melakukan pengendalian di jajarannya, untuk mencapai hasil yang lebih baik di Tahun 2025.

    “Silakan dievaluasi hasil SPI bagian masing-masing, karena saya yakin proses SPI ini sudah dilakukan secara profesional. Kami membuka seluas-luasnya untuk melakukan koordinasi. Kami akan memberikan arah jalan sebaik mungkin, dengan harapan bahwa kondisi yang rentan bisa menjadi waspada, dan yang waspada dapat menjadi terjaga,” kata Setyo.

  • Megawati Ajak Sinden Cilik Penyandang Disabilitas Berjoget saat Dapat Kejutan Ultah di Acara Bimtek – Halaman all

    Megawati Ajak Sinden Cilik Penyandang Disabilitas Berjoget saat Dapat Kejutan Ultah di Acara Bimtek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendapat kejutan ulang tahun dari 3 ribuan kader PDIP sebelum acara bimbingan teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Fraksi PDIP, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Diketahui, Megawati baru saja berulang tahun ke-78 pada Kamis (23/1/2025).

    Saat tiba di lokasi Bimtek, Megawati yang tampak mengenakan pakaian bernuansa merah disambut dengan lagu ‘Selamat Ulang Tahun’ karya Jamrud.

    Ribuan kader PDIP pun tampak bernyanyi bersama.

    Putri Proklamator Bung Karno ini kemudian mendapat kejutan oleh para pelukis yang memberikan lukisan bergambar Megawati dan bernuansa PDIP.

    Setelah itu, Megawati mendapat tumpeng sederhana dalam rangka ulang tahunnya ke-78.

    Terlihat tampak bahagia dan terus menebarkan senyumnya, Megawati memberikan potongan tumpeng kepada sejumlah orang, salah satunya sinden cilik bernama Safiya, yang merupakan penyandang disabilitas.

    Tak hanya itu, Megawati dan Safiya juga berjoget setelah prosesi serah terima tumpeng. 

    Safiya juga terlihat bahagia ketika Presiden Kelima RI itu mengajaknya berjoget bersama.

    Megawati juga menggenggam tangan Safiya dengan hangat, sambil berjoget kecil di atas panggung acara.

    Selanjutnya, Megawati mulai memberikan pengarahan kepada 3 ribu kader PDIP yang menjadi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2024-2029. 

    Namun pembekalan yang dibawakan Megawati digelar secara tertutup.

    Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah jajaran DPP PDIP, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Ahmad Basarah, Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy, Eriko Sotarduga, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ganjar Pranowo, Komarudin Warubun hingga Adian Napitupulu.

     

  • Tips bagi Orangtua agar Anak Mau Didampingi saat Gunakan Internet – Halaman all

    Tips bagi Orangtua agar Anak Mau Didampingi saat Gunakan Internet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Anak remaja yang aktif di platform digital, berdasarkan survei enggan berbicara tentang pengalaman digital mereka dengan orang tua.

    Hanya 26 persen remaja merasa membutuhkan pendampingan orang tua saat menghadapi tantangan di dunia digital.

    Sebagian besar remaja cenderung mencari bantuan dari kreator atau figur luar keluarga untuk mendapatkan informasi terkait masalah keamanan di platform digital.

    Survei internal dilakukan pada saat acara tersebut yang melibatkan lebih dari 600 peserta, termasuk remaja, orang tua, guru, dan wali.

    Communications Director, TikTok Indonesia Anggini Setiawan menuturkan, orang tua maupun anak remaja memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi isu keamanan di dunia digital.

    Banyak remaja yang lebih memilih tips dari kreator dibanding orangtua saat hadapi tantangan dunia digital.

    “Kami berupaya untuk lebih memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Harapannya agar menciptakan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi remaja untuk menikmati dunia digital, sekaligus memberikan orang tua informasi mengenai fitur dan kebijakan keamanan remaja di dunia digital,” ujar  dia dalam program school roadshow bertajuk Seru Berkreasi dan #SalingJaga,  baru-baru ini.

    Menanggapi temuan ini Founder  SEJIWA Foundation Diena Haryana menyampaikan, kunci untuk meningkatkan komunikasi dan kepercayaan anak remaja kepada orang tua dalam perjalanan digital mereka ialah bagaimana orang tua mampu menciptakan rasa nyaman agar anak remaja mau berbagi pengalaman digital mereka.

    Hal ini bisa dimulai dengan mengubah gaya komunikasi orang tua menjadi asertif, yaitu mau mendengarkan dan memahami tantangan yang dihadapi anak.

    Dengan demikian, orang tua dapat menjadi top of mind atau sumber utama saat anak remaja menghadapi masalah di dunia digital.

    Di sisi lain, banyak orangtua menyadari bahwa banyak dari mereka masih kurang memahami tantangan yang dihadapi remaja di dunia digital.

    Hal ini tercermin dari hasil survei internal yang menunjukkan 80 persen orang tua menganggap wawasan tentang cara menghadapi tantangan digital sebagai informasi yang penting bagi mereka.

    Selain itu, orang tua juga merasa dengan memahami fitur-fitur keamanan digital yang ada, membuat mereka menjadi lebih siap dalam mendampingi anak remajanya.

    Wakil Kepala Sekolah SMAN 73 Jakarta Sri Sugiyartuti mengungkapkan, program seperti ini sangat bermanfaat, terutama dalam memberikan wawasan baru tentang bagaimana orang tua bisa lebih terlibat dalam aktivitas digital anak.

    “Orangtua perlu mengikuti perkembangan dunia digital agar bisa membimbing anak dengan lebih baik, mengingat tantangan yang ada di dunia maya semakin kompleks,” ujarnya.

    Survei internal dilakukan di SMAN 53 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, SMA Regina Pacis Jakarta, SMA Labschool Cibubur, SMA Rimba Madya Bogor, dan SMKN 3 Bogor.

    “Remaja sering menjadikan platform digital seperti buku harian untuk berbagi cerita pribadi. Sebagai orang tua, kita bisa mengarahkan mereka agar lebih bijak, misalnya untuk mengekspresikan perasaan bisa dilakukan di ruang privat bersama keluarga atau teman dekat. Sedangkan saat menggunakan platform digital, dorong mereka untuk menampilkan bakat dan kreativitas secara positif. Banyak kreativitas yang bisa mereka eksplorasi,” kata kreator parenting Halimah.

  • Kemnaker-JCCI Buka Peluang Kerja Sama Pelatihan Kerja, Sesuai Tren Industri – Halaman all

    Kemnaker-JCCI Buka Peluang Kerja Sama Pelatihan Kerja, Sesuai Tren Industri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan terbuka untuk melakukan pengembangan kerja sama dengan pihak Jepang dalam mendukung program dan peralatan pelatihan kerja sesuai trend industri saat ini.  

    “Kemnaker sangat concern pada pemutakhiran program pelatihan kerja untuk memenuhi kebutuhan trend industri,”  ujar Menaker Yassierli saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Ben Kobayashi selaku Chairman of Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) di kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (24/1/2025).  
     
    Yassierli menyampaikan apresiasi atas kontribusi JCCI dalam menyediakan lapangan kerja bagi peserta-peserta magang Indonesia di perusahaan-perusahaan di Jepang. 

    Sejak tahun 1993 hingga saat ini, Indonesia telah mengirim lebih dari 24.000 peserta magang dan tenaga ahli ke Jepang, dengan fokus sector Kesehatan dan pengembangan sumber daya  manusia (SDM).

    “Dalam pertemuan tadi, kedua belah pihak berharap dapat terus memperkuat hubungan dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat kedua negara,” kata Yassierli.

    Yassierli menyatakan pertemuan Kemnaker dengan delegasi JCCI menunjukkan komitmen kuat untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada pengembangan SDM, transfer teknologi, dan penciptaan peluang kerja yang berkelanjutan.

    Hal tersebut kata Menaker selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Sumber Daya Manusia yang kompetitif secara global.

    “Pembahasan mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk program pelatihan intensif, sertifikasi kompetensi, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya. 

    Yassierli memuji  kepatuhan perusahaan Jepang terhadap hukum ketenagakerjaan dan berharap dapat terus memperluas kesempatan kerja. Salah satu momen penting adalah diskusi tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diadopsi dari sistem sosial Jepang. 

    “Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu keberhasilan hubungan bilateral kedua negara yang memberikan banyak kebermanfaatan,”  katanya.

  • Kades Kohod Dikawal ‘Paspampres’ saat Menteri Nusron Sidak Lahan Pagar Laut di Tangerang – Halaman all

    Kades Kohod Dikawal ‘Paspampres’ saat Menteri Nusron Sidak Lahan Pagar Laut di Tangerang – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir 

    TRIBUNNEWS.COM – Ada pemandangan menarik saat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid mengecek fisik lahan yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (24/1/2025).

    Turut hadir saat itu Kepala Desa Kohod, Asrin, yang ikut mendampingi kedatangan Menteri Nusron di wilayahnya.

    Namun, saat itu ada sejumlah orang berperawakan kekar yang mengawal kepala desa tersebut.

    Dalam kunjungannya, Menteri Nusron sempat terlibat perdebatan dengan Asrin soal status lahan yang disebut Asrin dahulunya merupakan empang sebelum terkena abrasi.

    “Pak Lurah bilang itu dulunya empang, katanya karena abrasi. Dari tahun 2004 katanya sudah dikasih batu-batu,” ujar Nusron di lokasi.

    Meski tidak ingin memperdebatkan sejarah garis pantai, Nusron menegaskan bahwa jika suatu lahan telah hilang secara fisik, maka statusnya berubah menjadi tanah musnah.

    “Secara faktual, tadi kita lihat sama-sama, tanahnya sudah tidak ada,” jelasnya.

    Meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait kepemilikan lahan tersebut.

    Jika lahan yang memiliki SHGB danb SHM sudah tidak ada secara fisik, maka Kementerian ATR/BPN akan membatalkannya secara otomatis.

    “Kalau masih ada wujud fisiknya seperti di sini, kawasan ini aman,” kata Nusron sambil menunjukkan area lain yang masih berupa empang.

    Begitu Nusron selesai memberi pernyataan, awak media langsung mencoba mencegat Asrin untuk dimintai konfirmasi soal sertifikat pagar laut itu.  

    Namun, Asrin yang mengenakan batik berwarna ungu dengan kopiah berwarna hitam langsung berbalik badan. Sembari mengangkat tangannya ke udara, Asrin menolak untuk diwawancarai.

    “Mau sholat Jumat nih, nanti ketinggalan, sudah-sudah…,” ujar Asrin sambil menunjuk ke arlojinya.

    Usai memberi pernyataan singkat, Asrin langsung dirangkul oleh dua pria yang mengenakan kemeja dan topi putih serta seorang pria lagi yang menggunakan kemeja dengan lengan yang digulung berwarna biru gelap untuk meninggalkan lokasi.  

    Keduanya langsung menyelinap ke dalam rombongan Nusron yang terlebih dahulu meninggalkan lokasi.

    Tak patah arang, awak media mencoba mengejar Arsin hingga ke area parkir. Namun, di lokasi itu langsung diadang oleh lima pria yang diduga pengawal pribadi Asrin.

    Seperti layaknya “Paspamres” yang mengawal pejabat tinggi negara, sejumlah pria itu melarang para awak media mendekat dan mewawancarai sang kepala desa.

    Setelah berhasil menghindar dari kejaran wartawan, Asrin langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai pria berbaju dan bertopi hitam.

    Sementara lima orang yang sempat mengadang para awak media berjalan kaki mengikuti motor yang ditumpangi Asrin dari belakang. Para pria itu terlihat ada yang memakai topi, jaket dan celana jeans.

    Mereka membentuk barikade agar perjalanan sang kades tidak terganggu oleh para wartawan yang mengejarnya.

    Kejadian serupa juga terjadi usai shalat Jumat di Masjid Abdul Mu’in, Pakuhaji.

    Sejumlah awak media yang menunggu Arsin selesai shalat kembali tidak mendapatkan kesempatan wawancara.

    Arsin menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan apapun.

    Menteri Nusron Batalkan Sertifikat di Wilayah Pagar Laut Desa Kohod

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid akhhirnya memutuskan membatalkan sejumlah sertifikat yang terbit di wilayah pagar laut yang berada di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Proses pembatalan sertipikat ini dilakukan dengan memeriksa tiga hal utama, yaitu dokumen yuridis, prosedur administrasi, dan kondisi fisik material tanah.

    “Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertipikat, baik itu SHM maupun HGB. Tata caranya dimulai dengan mengecek dokumen yuridis.”

    “Langkah kedua adalah mengecek prosedur. Kami bisa melihatnya melalui komputer untuk memastikan apakah prosesnya sudah benar atau belum,” ujar Menteri Nusron kepada awak media usai meninjau kondisi fisik material tanah di wilayah pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Jumat (24/01/2025).
     
    Namun, kata Nusron karena menyangkut pembatalan, langkah terakhir adalah mengecek fisik materialnya. Pihaknya juga sudah datang dan melihat kondisi fisiknya.

    Menteri Nusron melanjutkan, pihaknya memastikan proses pembatalan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur yang berlaku.

    “Kami harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan aturan yang ada.”

    “Jadi, jangan sampai kita membatalkan sesuatu yang kita anggap cacat hukum maupun cacat material, proses pembatalannya cacat juga,” tambahnya.

    Nusron menegaskan, proses verifikasi sertipikat tanah sendiri memerlukan waktu, dan hingga saat ini, sekitar 50 bidang tanah telah diperiksa.

    “Kami akan terus memeriksa satu per satu, karena setiap dokumen dan material tanah harus dicek dengan cermat,” kata Nusron Wahid.

    Terkait sanksi dalam penerbitan sertipikat, Menteri Nusron menjelaskan jika hal tersebut merupakan tindak pidana, tentu terdapat sanksi.

    “Namun, bagi pejabat kami, itu disebut maladministrasi, karena dianggap tidak prudent dan tidak cermat. Inspektorat kami sudah memeriksa selama empat hari, dan semua pihak terkait sudah diperiksa,” ujarnya.

    Dalam upaya meningkatkan pengawasan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk meningkatkan manajemen risiko serta ketelitian petugas dalam proses verifikasi.

    “Dengan adanya aplikasi Bhumi ATR/BPN, kesalahan apapun tidak bisa disembunyikan. Semua orang bisa mengakses data dan menjadi kontrol sosial,” tutup Menteri Nusron. (Tribunnews.com/Kompas.com)

  • Menteri P2MI Targetkan Kirim 100 Ribu Calon Pekerja Lulusan Balai Vokasi Kemenaker ke Luar Negeri – Halaman all

    Menteri P2MI Targetkan Kirim 100 Ribu Calon Pekerja Lulusan Balai Vokasi Kemenaker ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melangsungkan rapat koordinasi di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

    Dalam pertemuan itu, dibahas penyelarasan target terkait ketenagakerjaan.

    Salah satunya Kemenaker menargetkan satu juta orang dilatih di balai – balai vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia siap kerja yang akan bekerja di dalam maupun luar negeri.

    “Kita punya target dan memang kami melihat sinergi antara dua kementerian ini penting untuk kami bisa mencapai target satu juta orang yang akan kita latih dalam balai-balai vokasi kami, terlepas apakah itu nanti akan ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Yassierli dalam konferensi pers usai rakor.

    Para calon pekerja yang mengikuti vokasi juga terbuka peluang untuk bekerja di luar negeri. Peluang ini yang disinergikan dengan Kementerian P2MI.

    Dalam kesempatan itu Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, target yang dicanangkan oleh Kemenaker selaras dengan upaya Kementerian P2MI yang menargetkan ada 425 ribu calon pekerja ditempatkan bekerja di luar negeri untuk periode 2025.

    Karding menargetkan ada 50-100 ribu calon pekerja lulusan balai pelatihan vokasi Kemenaker yang akan disalurkan atau ditempatkan bekerja di perusahaan di luar negeri.

    “Sehingga poinnya dapat, beliau juga terbantu, kami juga terbantu. Poinnya dapat situ. Yang dilatih, terserap semua nanti. Nah, di kami, target penempatan kami juga tercapai. Pemerintah target devisanya Insyaallah juga tercapai. Jadi, dua hal itu menjadi poin dan kita sudah sepakat,” kata Karding.

    Karding menutup pernyataannya dengan menegaskan setiap pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berprinsip untuk sama-sama memudahkan, saling membahu dalam mencapai program kerja masing – masing kementerian.

    “Jadi kami berprinsip bahwa kami sama dalam satu kabinet dengan Presiden yang sama, oleh karena itu kami bersepakat untuk saling membantu, saling menolong,” pungkas Karding.

    Selain kedua menteri, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

     

     

     

  • Hubinter Polri: Paulus Tannos Terdeteksi di Singapura Sejak Akhir 2024, 17 Januari 2025 Ditangkap – Halaman all

    Hubinter Polri: Paulus Tannos Terdeteksi di Singapura Sejak Akhir 2024, 17 Januari 2025 Ditangkap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri membeberkan proses penangkapan buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura.

    Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti awalnya, pihaknya mendapat informasi jika Paulus berada di Singapura sejak akhir tahun 2024.

    Selanjutnya, Divhubinter Polri mengirimkan surat permohonan penangkapan kepada otoritas Singapura.

    “Akhir tahun lalu Divisi Hubinter mengirimkan surat Provisional Arrest ke otoritas Singapura untuk membantu menangkap yang bersangkutan karena kami ada info yang bersangkutan ada disana,” kata Krishna dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).

    Setelah itu, Krishna mengatakan pihaknya dihubungi otoritas Singapura jika Paulus berhasil ditangkap oleh Lembaga Antikorupsi Singapura. 

    “Tanggal 17 Januari kami dikabari oleh attorney general Singapura, yang bersangkutan berhasil diamankan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura,” jelasnya.

    Khrisna mengatakan pasca penangkapan itu juga telah dilakukan rapat gabungan lintas Kementerian dan Lembaga di Hubinter Polri, pada Selasa (21/1/2025) kemarin untuk menindaklanjuti proses ekstradisi. 

    “Indonesia saat ini sedang memproses ekstradisi yang bersangkutan dengan penjuru adalah Kemenkum didukung KPK, Polri, Kejagung, dan Kemenlu,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura.

    Saat ini KPK sedang melengkapi syarat ekstradisi agar Paulus Tannos dapat dibawa ke Indonesia.

    “Masih di Singapura, KPK sedang berkoordinasi dengan melengkapi syarat-syarat dapat mengekstradisi yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    KPK sebelumnya mengungkapkan kendala memulangkan dan memproses hukum Paulus Tannos.

    Padahal tim KPK sudah menemukan keberadaan Direktur PT Sandipala Arthaputra itu

    “Dia bukan warga negara Indonesia, dia punya dua kewarganegaraan karena ada negara-negara yang bisa punya dua kewarganegaraan salah satunya di negara Afria Selatan tersebut,” kata Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Polisi Asep Guntur Rahayu.

    Asep mengatakan tim KPK sempat menemukan Paulus di negara tetangga. 

    Berdasarkan catatan, lembaga antirasuah sempat menyebut negara dimaksud yaitu Thailand. 

    Akan tetapi, ketika hendak memulangkan Paulus Tannos, KPK mendapat kendala lantaran Paulus sudah mengubah identitasnya. 

    “Untuk Paulus Tannos memang berubah nama karena kami, saya sendiri yang diminta oleh pimpinan datang ke negara tetangga dengan informasi yang kami terima, kami juga sudah berhadap-hadapan dengan yang bersangkutan tapi tidak bisa dilakukan eksekusi karena kenyataannya paspornya sudah baru di salah satu negara di Afrika (Selatan, red) dan namanya sudah lain bukan nama Paulus Tannos,” kata Asep. 

    “Walaupun kita menunjukkan pada kepolisian di negara tersebut karena kita kerja sama police to police dan didampingi Hubinter kita tunjukkan fotonya sama, ‘Mister, ini fotonya sama’. Tapi, pada kenyataannya saat dilihat di dokumennya itu beda namanya,” imbuhnya. 

    Dalam proses pelariannya, Asep menjelaskan, Paulus sempat berupaya mencabut kewarganegaraan Indonesia. 

    “Rencananya dia mau mencabut yang di sini (Indonesia, red). Sudah ada upaya untuk mencabut tapi paspornya sudah mati. Rencananya yang Indonesia, tapi yang dia gunakan untuk melintas paspor dari negara yang Afrika (Selatan, red),” jelas Asep menegaskan status kewarganegaraan Paulus.

    Paulus Tannos, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019.

    Sejak saat itu, keberadaannya mulai sulit dilacak.

    Hingga akhirnya, nama Paulus Tannos resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 19 Oktober 2021.

    Ia diduga kabur ke luar negeri dengan identitas barunya, Tahian Po Tjhin (TPT).

    Upaya pengejaran terhadap Tannos terus dilakukan oleh KPK yang bekerjasama dengan negara tetangga.

    Pada 2023, keberadaannya sempat terdeteksi di Thailand.

    Namun, Paulus Tannos berhasil lolos dari penangkapan karena red notice dari Interpol tidak terbit tepat waktu.

    “Kalau pada saat itu red notice sudah ada, dia sudah bisa tertangkap di Thailand,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (25/1/2023). 

    KPK menyebut kendala terbesarnya yakni Paulus Tannos merubah kewarganegaraannya.

    Dengan paspor barunya, Paulus Tannos tak dapat segera dibawa pulang ke Indonesia meskipun sempat tertangkap. 

    Red notice yang memuat identitas barunya belum diterbitkan, sehingga masalah yurisdiksi negara lain menjadi penghambat. 

    Diketahui, dalam kasus korupsi e-KTP, perusahaan milik Paulus Tannos, PT Sandipala Arthaputra, meraup keuntungan hingga Rp 140 miliar dari proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012. 

    Adapun jumlah total korupsi kasus E-KTP ini merugikan negara Rp 2,3 triliun.

    Kini, setelah lama menjadi buron, Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura.

    KPK kini tengah mengoordinasikan proses ekstradisi Tannos ke Indonesia. 

    Penangkapan ini menjadi langkah penting bagi KPK untuk membawa Paulus Tannos ke meja hijau.

    Melansir Kompas.com, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Mabes Polri dalam hal ini pihak Interpol.

    Kementerian Hukum sedang berkoordinasi guna menuntaskan urusan administrasi itu. 

    “Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU (Administrasi Hukum Umum) saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Supratman mengatakan, proses ekstradisi memang membutuhkan waktu. 

    Apalagi proses itu juga bergantung pada penyelesaian administrasi oleh pemerintahan Singapura. 

    “Semua bisa sehari, bisa dua hari, tergantung kelengkapan dokumennya, karena itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura.”

    “Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses,” ujar Supratman.