Category: Tribunnews.com Nasional

  • Bareskrim Klaim Uji Labfor Ijazah Jokowi Sudah 90 Persen, Roy Suryo: Bagus, Saya Apresiasi – Halaman all

    Bareskrim Klaim Uji Labfor Ijazah Jokowi Sudah 90 Persen, Roy Suryo: Bagus, Saya Apresiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bareskrim Polri mengungkap proses penyelidikan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah berjalan mencapai 90 persen.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo dalam konferensi persnya di Polresta Surakarta, Kamis (8/5/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Pakar Telematika Roy Suryo pun memberikan apresiasinya kepada Bareskrim Polri.

    Meski demikian, Roy menilai, progres 90 persen dari Bareskrim ini tidak bisa dibilang cepat.

    Pasalnya, laporan dugaan ijazah Palsu Jokowi dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ini sudah masuk sejak Desember 2024 lalu.

    “Bagus, kalau itu bagus. Sebenarnya ini bukan kecepatan ya, laporan TPUA tuh sudah dimasukkan bulan Desember 2024. Ya jadi sebenarnya ini sudah 6 bulan ya, bulan Desember.”

    “Tapi saya tetap appreciate ya saya tetap memberikan apresiasi kepada Bareskrim Mabes Polri yang telah melakukan itu,” kata Roy Suryo dalam sesi wawancara di ‘Program Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Kamis (8/5/2025) malam.

    Roy meyakini, Bareskrim pasti akan berusaha menguji keaslian ijazah Jokowi.

    Selain itu, penyidik akan melihat apa saja yang dipermasalahkan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini.

    “Setidak-tidaknya itu nanti akan berusaha kemudian untuk menguji terlebih dahulu apa yang dipermasalahkan. Baik itu skripsi apalagi ijazah,” imbuh Roy.

    Minta Uji Perbandingan Jika Skripsi Jokowi Dinyatakan Asli

    Terkhusus soal skripsi, Roy pun meminta uji perbandingan jika nantinya skripsi Jokowi dinyatakan asli oleh penyidik.

    Pasalnya, pihaknya selama ini meyakini bahwa 99,9 persen skripsi Jokowi adalah palsu. 

    “Tapi sekali lagi kalau skripsi, izinkanlah saya nanti tetap akan mengatakan kalau itu memang skripsi yang dinyatakan asli, yang padahal kami menyatakan 99,9 persen itu palsu, maka nanti kita perlu perlu memperbandingkan,” tegas Roy.

    Menurut Roy, uji perbandingan ini sah-sah saja untuk dilakukan.

    Pasalnya dalam uji perbandingan ini yang diuji adalah ilmu pengetahuan.

    “Enggak apa-apa yang namanya uji perbandingan itu sah-sah saja. Ya kita punya ilmu, sana punya ilmu, kedua-duanya ilmu pengetahuan yang harus dihormati,” pungkas Roy.

    Penyelidikan Sudah Capai 90 Persen

    Sebelumnya,Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo mengeklaim, proses penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi sudah mencapai mencapai 90 persen.

    Kini prosesnya pun sudah masuk dalam tahap akhir, yakni uji laboratorium secara saintifik.

    “Kami tindaklanjuti sekitar 1 bulan ini mungkin secepatnya kami akan berupaya memberikan kepastian. Kalau persentasenya penyidikan kita sudah 90 persen dan 10 persennya adalah uji lab,” kata Djuhandhani dalam konferensi persnya di Polresta Surakarta, Kamis (8/5/2025).

    Menurut Djuhandhani, dalam proses uji lab forensik, persentase 90 persen bisa gugur jika ada yang tak identik di 10 persen.

    Untuk itu diperlukan uji foto hingga lembaran seperti yang didalilkan oleh pelapor.

    “Termasuk foto, lembaran yang didalilkan oleh pengadu, kita uji semua. Jadi waktunya juga cukup menguras tenaga tapi kembali lagi kita saat ini sudah pada sampai tataran penguji, pengujian secara saintifik terkait ijazah,” jelasnya.

    Djuhandhani meyakini bahwa uji lab akan dilakukan secara hati-hati. Meski begitu, Djuhandhani memastikan, hasilnya akan disampaikan secepatnya.

    “Saya tetap meminta pada kalabfor untuk bisa secepatnya dengan pengujian yang profesional dan saya yakin labfor kita adalah labfor yang diakui oleh internasional,” tuturnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Muhamad Deni Setiawan)

    Baca berita lainnya terkait Ijazah Jokowi.

  • Pemerintah Bakal Tulis Ulang Sejarah RI, Istilah Dijajah 350 Tahun Munculkan Kesan Inferior – Halaman all

    Pemerintah Bakal Tulis Ulang Sejarah RI, Istilah Dijajah 350 Tahun Munculkan Kesan Inferior – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan rencananya mengubah sejarah RI yang dijajah selama 350 tahun untuk menghapus mental inferior bangsa.

    “Iya, generasi kita kan generasi yang semakin kritis gitu,” ujar Fadli seusai acara Mata Lokal Fest 2025 yang diadakan Tribun Network di Hotel Shangrilla, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Fadli lantas mengajak publik untuk mempertanyakan kembali mengapa negara yang sangat kuat, bisa dijajah selama itu oleh Belanda yang notabenenya bukan negara besar di Eropa pada saat itu.

    Fadli menyatakan ke depannya, sejarah resmi RI soal itu akan mengedepankan sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme.

    “Dalam rangka itu membangkitkan semangat juang kita melawan imperialisme, kolonialisme,” ucapnya.

    Menurut dia  tak seluruhnya wilayah di Indonesia tunduk begitu saja terhadap imperialisme Belanda, melainkan di mana-mana juga terjadi perlawanan.

    Fadli pun menjelaskan bahwa pada fakta sejarahnya, tak seluruh wilayah RI itu dijajah selama 350 tahun lamanya.

    “Karena di mana-mana kan terjadi perlawanan terhadap penjajah sehingga saya kira tidak semuanya (Indonesia dijajah) 350 tahun. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia sebenernya tidak pernah dijajah karena Indonesia sendiri kan diproklamasikan 17 Agustus 1945,” kata dia.

    Dia menyebut saat Indonesia merdeka pun, perang yang terjadi yakni perang mempertahankan kemerdekaan karena saat itu Belanda dan sekutu datang lagi dan warga Indonesia melawan untuk mempertahankannya.

    “Menurut saya, kita harus lihat lebih objektif. Bahwa dalam fakta-fakta sejarahnya banyak daerah yang tidak tunduk, yang bahkan melawan hingga akhir dan bahkan hanya beberapa tahun, bahkan ada yang tidak pernah dijajah sama sekali,” tandasnya.

    Ajang Mata Lokal Fest 2025

    Puncak Mata Lokal Fest 2025 Tribun Network digelar pada 8 Mei 2025 di Shangri-La, Jakarta. 

    Mata Lokal Fest 2025 hadir dengan tajuk “Cutting Edge for Local Sustainability” sebagai upaya translasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke akar rumput, khususnya komunitas dan UMKM lokal.

    Agenda besar Mata Lokal Fest 2025 terdiri dari SUMMIT, AWARD, dan FESTIVAL. 

    Sesi SUMMIT kemarin menghadirkan deretan pembicara dan keynote speakers yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian RI, Fadli Zon – Menteri Kebudayaan RI, Maman Abdurrahman – Menteri UMKM RI,  Pramono Anung – Gubernur Daerah Khusus Jakarta, dan Miklos Gaspar – Direktur UNIC Jakarta.

    Masing-masing tokoh membahas materi yang relevan dengan topik keberlanjutan secara komprehensif.

    Selain SUMMIT, ajang penghargaan Mata Lokal Award 2025 juga menganugerahkan karya, lembaga, brand, maupun individu terbaik berdampak yang mendedikasikan diri pada keberlanjutan dan ekonomi sekitar. 

    Selain itu, tahun ini juga menjadi debut LOCAL ACE.

    Para sosok individu inspiratif yang telah menominasikan gerakan dan aksi perubahan mempresentasikan karya dan berbagi cerita penuh makna kepada khalayak luas. 

    Mata Lokal Fest 2025 menjadi momen bertemu dan berkolaborasi antar stakeholders untuk bersama mewujudkan cita-cita tujuan pembangunan berkelanjutan. 

    Saatnya menjadi saksi karya-karya terbaik berkelanjutan di Mata Lokal Fest 2025.

    Kunjungi matalokalfest.com untuk pelajari info selengkapnya.
     

     

  • KPK Telusuri Aliran Uang untuk Eks Bupati Situbondo Karna Suswandi Cs – Halaman all

    KPK Telusuri Aliran Uang untuk Eks Bupati Situbondo Karna Suswandi Cs – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang untuk para tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024.

    Ada dua tersangka dalam perkara tersebut, yaitu mantan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo Eko Prionggo Jati.

    Penelusuran aliran uang dilakukan penyidik ketika memeriksa 10 saksi di Polres Bondowoso, Jawa Timur.

    10 saksi yang diperiksa adalah: 

    1. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk KCP Jember (Staf yang mewakili) 
    2. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk KCP Bondowoso (Staf yang mewakili)
    3. Ishaq Faraby, Wiraswasta
    4. M. Sunarto, Staf PT Citra Pembangunan dan CV Citra Bangun Persada (milik Tjang)
    5. Ony Kurniawan, Pelaksana CV Ronggo
    6. Pratitis Risal Pandu Pribadi, PNS (Staf di Seksi Preservasi Bidang Bina Marga DPUPP Situbondo) 
    7. Rendy Rahman, Staf administrasi upload CV Parahyangan (milik Tjang)
    8. Rian Mahendra, Wiraswata/Pemilik CV Raelina Dwikania Jaya (tahun 2018–sekarang)
    9. Rizkiyatus Syafaah, Staf Keuangan Ronggo Group
    10. Sentot Sugiyono, PNS/Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo 2023–sekarang

    “Para saksi hadir semua. Penyidik mendalami peran dan pengetahuan para saksi terkait aliran dana pemberian suap kepada tersangka,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

    KPK telah menahan Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati pada Selasa (21/1/2025).

    Dalam konstruksi perkara, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa di tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani perjanjian pinjaman daerah Program PEN yang akan digunakan untuk pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP) Pemkab Situbondo tahun 2022.

    Namun akhirnya pada tahun 2022, Pemkab Situbondo batal menggunakan dana PEN dan kemudian menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Dalam pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan di Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024, tersangka KS dan tersangka EPJ diduga melakukan pengaturan pemenang paket pekerjaan. Tersangka KS meminta ‘uang investasi’/ijon kepada calon rekanan-rekanan dengan nilai sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan yang akan dijanjikan,” tutur Asep dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

    Atas perintah Karna Suswandi, lanjut Asep, Eko Prionggo Jati memerintahkan kepada jajaran pegawai di Dinas PUPP untuk melakukan pengaturan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo sehingga memenangkan rekanan-rekanan yang ditunjuk oleh Karna.

    Setelah rekanan-rekanan mendapatkan dana pencairan pekerjaan, Eko Prionggo Jati melalui bawahannya di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo meminta “uang fee” sebesar 7,5?ri nilai pekerjaan yang didapatkan oleh rekanan-rekanan tersebut.
     
    “Bahwa kemudian tersangka KS menerima pemberian ‘uang investasi’/ ijon melalui orang-orang kepercayaannya sekurang kurangnya sebesar Rp5.575.000.000 sedangkan tersangka EPJ menerima ‘uang fee’ secara langsung dan melalui bawahannya di Dinas PUPP Kabupaten Situbondo sekurang-kurangnya sebesar Rp811.362.200,” ujar Asep.

    Atas perbuatannya, Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Asep mengatakan, fokus penyidikan KPK saat ini adalah mengumpulkan dan melengkapi alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi dan termasuk melakukan pelacakan aset terhadap Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati.

  • Pelaku Pembuat Meme Prabowo-Jokowi ‘Berciuman’ Ditangkap Polisi, Diduga Mahasiswi ITB – Halaman all

    Pelaku Pembuat Meme Prabowo-Jokowi ‘Berciuman’ Ditangkap Polisi, Diduga Mahasiswi ITB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Media sosial platform X (Twitter) dihebohkan dengan viralnya kabar ditangkapnya seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) oleh pihak kepolisian.

    Kabar itu disampaikan oleh akun X bernama @MurtadhaOne1.

    Akun tersebut menyampaikan mahasiswi itu ditangkap polisi lantaran sebuah meme mirip Presiden RI, Prabowo Subianto yang dia buat.

    “Breaking News! Dapat info Mahasiswi SRD ITB barusan diangkut bareskrim karena meme WOWO yang dia buat,” tulis akun tersebut seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (8/5/2025).

    Sementara itu, akun X lainnya, @bengkeldodo, mengunggah dua buah foto. Satu foto merupakan seorang wanita dan satu foto lainnya mirip Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang tengah berciuman.

    Terlihat dalam foto, wanita itu mengenakan kacamata dan almamater berwarna biru tua dengan logo ITB di bagian dadanya. Disebutkan jika wanita itu pembuat meme tersebut.

    Terkait itu, Mabes Polri membenarkan pihaknya melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial SSS. 

    “Membenarkan bahwa seorang Perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (8/5/2025) malam.

    Trunoyudo menyebut, SSS diduga melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    “Saat ini masih dalam proses penyidikan,” tuturnya.

    Meski begitu, Trunoyudo belum memastikan apakah pelaku merupakan mahasiswi ITB atau bukan.

    Ia juga belum menjelaskan soal waktu dan kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 

     

  • AHY Sebut Investor Eropa hingga Swasta Lokal Tertarik Proyek Giant Sea Wall Indonesia – Halaman all

    AHY Sebut Investor Eropa hingga Swasta Lokal Tertarik Proyek Giant Sea Wall Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa menjadi salah satu topik yang paling banyak ditanyakan oleh investor.

    Menurutnya, banyak investor dari Eropa, Timur Tengah, hingga pihak swasta dalam negeri yang tertarik dengan proyek tersebut.

    “Betul. Ini juga yang banyak yang bertanya ketika kami bertemu dengan mitra-mitra sahabat dari berbagai negara, termasuk yang ada di Asia, terus juga di Eropa, dan lain-lain termasuk Timur Tengah mereka ingin bertanya,” kata AHY saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    AHY mengatakan forum investasi menjadi ruang yang tepat untuk menjelaskan prospek Giant Sea Wall secara terbuka dan rinci kepada para mitra.

    Selain sebagai ajang pencarian pendanaan, diskusi proyek ini juga dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat jejaring kemitraan jangka panjang lintas negara.

    “Mereka bertanya dan ingin lebih tahu dan itulah forum yang baik untuk kami bisa menjelaskan prospeknya seperti apa. Dan kita bisa membahas, mendiskusikan mekanisme kerjasamanya bagaimana,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa proyek Giant Sea Wall harus menjadi proyek yang saling menguntungkan semua pihak.

    “Yang paling tepat, tentunya semua harus mendapatkan keuntungannya baik. Karena ini kita ingin berlanjut dan kita tidak hanya mencari sumber pendanaan, tapi kita ingin memperkuat kemitraan,” tegasnya.

    Lebih jauh, AHY menyampaikan bahwa proyek ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat gravitasi baru di kawasan.

    Yakni dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi.

    “Karena potensi sumber daya alam kita, zaman kapital kita, itu luar biasa. Jadi saya rasa dengan infrastruktur yang makin kuat, konektivitas yang makin menguntungkan semua, saya rasa kita bisa melakukan transformasi ekonomi, memiliki Indonesia yang benar-benar makmur,” lanjutnya.

    Terkait perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Giant Sea Wall, AHY menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan rancangan yang telah ada.

    “Ya, ini masih terus kita kerjakan. Kita berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ini kan juga kelanjutan dari rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya ya, desain-desain sebelumnya,” ujarnya.

    Ia mengakui ada penyesuaian dalam perencanaan, meskipun belum mengarah pada kesimpulan akhir.

    Sebaliknya, ia memastikan ada swasta lokal yang juga tertarik dengan proyek tersebut.

    “Swasta lokal harusnya ada. Harusnya ada,” ujarnya.

  • Kapolri Dorong Sinergi Nasional Tangani Judi Online dan Penipuan Digital – Halaman all

    Kapolri Dorong Sinergi Nasional Tangani Judi Online dan Penipuan Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menciptakan ruang siber yang aman bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Keamanan ruang siber diperlukan untuk mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana, seperti judi online dan penipuan digital.

    Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) yang membahas penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) yang berasal dari kejahatan siber, pada Kamis (8/5/2025).

    “Juga untuk mencegah mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri seperti yang terjadi pada tindak pidana penipuan dan perjudian online,” kata Sigit.

    Menurut Kapolri, keamanan di ruang siber merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga kerjasama dan sinergitas antar stakeholder terkait sangat penting untuk menangani kejahatan siber.

    “Polri, PPATK, Kejaksaan, Hakim, Kemenkomdigi, Kemenkeu, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, OJK, Civil Society, dan Organisasi Internasional memegang peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber, terutama penipuan dan perjudian online,” tuturnya.

    Adapun acara Promensisko berlangsung di Auditorium Yunus Husein, Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kapolri berharap  program mentoring ini dapat meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta kemampuan dalam menangani kasus TPPU dan TPPT yang bersumber dari kejahatan siber.

    “Sekaligus menjadi momentum untuk bersinergi dalam memerangi kejahatan siber. Perjudian dan Penipuan Online menempati posisi teratas kejahatan siber yang ada di Indonesia,” pungkasnya.

  • Daftar Lengkap 32 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat Hari Ini, Ada Letjen Shidarta Wisnu Graha – Halaman all

    Daftar Lengkap 32 Perwira Tinggi TNI yang Naik Pangkat Hari Ini, Ada Letjen Shidarta Wisnu Graha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 32 Perwira Tinggi (Pati) TNI resmi naik pangkat, Kamis (8/5/2025).

    Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat (Kenkat) 32 Pati tersebut di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (8/5/2025).

    “Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/838/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Dari total 32 Pati yang naik pangkat, terdiri atas 22 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL, dan 6 Pati TNI AU,” tulis keterangan resmi Puspen TNI yang terkonfirmasi pada Kamis (8/5/2025).

    Beberapa perwira tinggi yang naik pangkat di antaranya Danjen Akademi TNI Letjen TNI R Shidarta Wisnu Graha dan Koorsahli KSAD Letjen TNI Muhammad Zamroni.

    Selain itu, juga Wakil Gubernur Lemhannas Laksdya TNI Edwin, dan Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi.

    “Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan negara atas prestasi dan dedikasi perwira tinggi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” tulis keterangan resmi tersebut.

    “Kenaikan pangkat juga merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Para perwira tinggi diharapkan dapat terus menunjukkan integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas,” pungkas keterangan tersebut.

    Berikut ini daftar lengkap 32 Pati yang resmi naik pangkat hari ini:

    1. Letjen TNI Muhammad Zamroni

    2. Letjen TNI R Sidarta Wisnu Graha

    3. Laskdya TNI Edwin

    4. Mayjen TNI Ignatius Eko Djoko Purwanto

    5. Mayjen TNI dr Bima Wisnu Nugraha

    6. Mayjen TNI Jannie Aldrin Siahaan

    7. Mayjen TNI Trenggono

    8. Mayjen TNI dr Ichsan Firdaus

    9. Mayjen TNI Kristomei Sianturi

    10. Laksda TNI Imam Subarkah

    11. Marsda TNI Surya Chandra Siahaan

    12. Brigjen TNI Raja Benny Arifin

    13. Brigjen TNI Moch. Sulistiono

    14. Brigjen TNI Muhammad Aidi

    15. Brigjen TNI Roby Bulan

    16. Brigjen TNI Bangkit Rahmat Tri Widodo

    17. Brigjen TNI Muhammad Nas

    18. Brigjen TNI Setyo Wibowo

    19. Brigjen TNI Darwin Saputra

    20. Brigjen TNI Asep Ridwan

    21. Brigjen TNI Edwin Adhiyanto

    22. Brigjen TNI Edmund Gultom

    23. Brigjen TNI Sukamdi

    24. Brigjen TNI Herfin Kartika Aji

    25. Brigjen TNI dr Abdul Alim

    26. Laksma TNI Arieffudin

    27. Brigjen TNI (Mar) Rommy Hutagaol

    28. Marsma TNI Arief Budiman

    29. Marsma TNI Agung Karyanto

    30. Marsma TNI dr Aplin Ismunanto

    31. Marsma TNI Agung Maryanto

    32. Marsma TNI dr Miftahul F

  • Rocky Gerung Sebut Ada Jarak Psikologis antara Prabowo dan Gibran, Singgung Kanal Lapor Mas Wapres – Halaman all

    Rocky Gerung Sebut Ada Jarak Psikologis antara Prabowo dan Gibran, Singgung Kanal Lapor Mas Wapres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Rocky memandang, saat ini ada jarak antara orang nomor satu dan dua di Indonesia tersebut.

    Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (8/5/2025).

    Menurutnya, hubungan Prabowo dan Gibran adalah hubungan politik yang terbentuk karena pemilihan umum, sebagai presiden dan wakilnya.

    Lalu, ia menyoroti tugas wakil presiden adalah membantu presiden dan menunggu perintah dari presiden.

    “Ya, memang hubungan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran itu adalah hubungan politik yang diresmikan melalui tata cara demokrasi, yaitu pemilu,” kata Rocky Gerung.

    “Dan hubungan politik itu dengan sendirinya menjadi semacam kesepakatan untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan.”

    “Presiden menjalankan seluruh tugas dia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menghasilkan kesejahteraan cepat-cepatnya.”

    “Sementara, wakil presiden membantu presiden. Wakil presiden tidak boleh ambil kebijakan.”

    “Wakil Presiden bersiap bila kebijakan yang diambil oleh Presiden terhalang karena soal-soal teknis atau soal-soal yang tak terduga.”

    WAPRES RI GIBRAN – Dalam foto: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat hadir melayat almarhumah Titiek Puspa di Masjid An-Nur Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). (Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah)

    Gibran Dinilai Cari Sensasi

    Namun, Rocky Gerung memandang, Gibran sebagai Wapres RI malah berupaya mencari sensasi dan memilih untuk membuat inisiatif sendiri, alih-alih menunggu perintah Prabowo.

    Hal tersebut, kata Rocky Gerung, terlihat ketika Gibran membuat kanal pengaduan masyarakat bernama ‘Lapor Mas Wapres.’

    Pendiri Setara Institute ini pun menilai, Gibran tidak mampu mengajukan konsep, sehingga ia mencari-cari cara agar mendapat sorotan.

    Sehingga, Rocky Gerung memandang, bahwa kini terbentang jarak antara Prabowo dan Gibran karena adanya perbedaan sikap, pengetahuan, dan mental antara keduanya.

    “Jadi fungsi wakil presiden memang adalah menunggu order presiden. Tetapi, kelihatan memang ada upaya wakil presiden untuk mencari sensasi,” papar Rocky Gerung.

    “Sebetulnya mencari sensasi, karena kalau Gibran tahu bahwa tugas dia hanyalah menunggu order presiden, maka dia tidak boleh mengambil inisiatif. Kan itu dasarnya.” 

    “Jadi kita mulai membaca bahwa soal setelah pemilu, itu berubah dari soal perjanjian politik menjadi sebut aja ketegangan atau kegelisahan psikologis.”

    “Karena sinyal itu mulai terbaca ketika orang melihat bahwa Gibran bikin sendiri Lapor Wapres, (padahal) kan sudah ada inspektur jenderal di setiap kementerian, ngapain mesti lapor ke wapres.”

    “Tugas wapres itu membantu menyodorkan konsep, tapi karena nggak mampu, maka dia mencari-cari cara supaya kamera mengikuti dia terus.”

    “Jadi kelihatannya sorotan kamera itulah yang membuat Gibran ketagihan. Dan ketagihan itu justru backfire bagi Presiden, karena yang diterangkan Gibran nggak ada isinya.”

    “Jadi memang mulai terbaca bahwa ada jarak, mulai ada jarak psikologis, dan jarak itu pasti terjadi karena perbedaan karakter, perbedaan pengetahuan, perbedaan mental, perbedaan sikap antara Presiden dan Wakil Presiden.”

    (Tribunnews.com/Rizki A.)

  • Umur Minimal Hewan Kurban: Kambing, Sapi, Domba hingga Unta – Halaman all

    Umur Minimal Hewan Kurban: Kambing, Sapi, Domba hingga Unta – Halaman all

    Berdasarkan syariat Islam, ada ketentuan khusus terkait usia hewan yang harus diperhatikan agar ibadah kurban diterima secara sah.

    Tayang: Kamis, 8 Mei 2025 21:26 WIB

    Canva/Tribunnews.com

    IDUL ADHA – Grafis terkait umur minimal hewan Kurban yang dibuat di Canva Premium pada Kamis (8/5/2025). Umur minimal hewan Kurban: Kambing, Sapi, Domba hingga Unta. 

    TRIBUNNEWS.COM – Jelang Hari Raya Idul Adha, salah satu topik yang kerap menjadi perhatian umat Muslim adalah ketentuan hewan kurban, termasuk umur minimal kambing yang sah untuk dijadikan kurban. 

    Berdasarkan syariat Islam, ada ketentuan khusus terkait usia hewan yang harus diperhatikan agar ibadah kurban diterima secara sah.

    Dikutip dari laman Baznas, setiap jenis hewan kurban memiliki batas usia minimal yang harus dipenuhi, yaitu:

    – Unta: Minimal berusia lima tahun dan memasuki tahun keenam.

    – Sapi: Minimal berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

    – Kambing: Minimal berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua.

    – Domba: Minimal berusia enam bulan dan memasuki bulan ketujuh.

    Usia hewan ini penting untuk memastikan bahwa hewan tersebut, telah cukup dewasa dan layak untuk dikurbankan.

    Hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. 

    Beberapa kondisi fisik yang membuat hewan tidak sah dijadikan kurban antara lain:

    – Hewan yang buta sebelah atau keduanya.

    – Hewan yang sakit dan penyakitnya tampak jelas.

    – Hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal.

    – Hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup.

    Hewan yang memiliki kondisi seperti ini tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak layak untuk dikurbankan.

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    Gibran Sibuk Perbaiki Citra di 6 Bulan Pertama, Pengamat: Tak Mau Dianggap Jadi Wapres karena Ayah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Hendri Satrio menilai Gibran Rakabuming Raka berupaya membangun citra diri dalam enam bulan pertamanya menjabat Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hensat, Gibran berupaya agar terlepas dari bayang-bayang sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Hendri dalam program Overview Tribunnews, Rabu (7/5/2025).

    “Dia berusaha memang membaiki skill-nya gitu ya, dia punya citra skill-nya belum mumpuni bahkan kualifikasinya belum masuk sebagai wapres, maka kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut dia perlu supaya citranya dia terangkat,” ungkapnya.

    Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu mengatakan sejumlah hal dilakukan Gibran sebagai upaya membentuk citra baik sebagai wapres.

    “Misalnya bikin Lapor Mas Wapres gitu ya atau kemudian mengundang menteri untuk rapat koordinasi dengan dirinya, atau kemudian bermonolog tentang isu-isu yang luar biasa berat seperti demokrasi dan hilirisasi,” ungkap pria yang juga akrab disapa Hensat itu.

    Hendri bilang, enam bulan ini Gibran disibukkan dengan memperbaiki citranya di publik.

    “Dia tidak ingin dianggap sebagai sosok yang memang jadi wapres karena ayahanda gitu ya.”

    “Makanya kemudian dia berusaha untuk menaikkan citra misalnya dengan bagi-bagi susu, bagi-bagi skincare, dia bermonolog,” ungkapnya.

    Sementara itu terkait peran Gibran sebagai wapres, Hendri menilai apa yang dilakukan mantan Wali Kota Solo itu sudah pas.

    “Mas Gibran jarang-jarang muncul karena kan namanya wakil ya, wakil presiden itu kan dia bergerak atas izin presiden ya. Jadi kalau presidennya enggak minta hadir ya enggak apa-apa juga gitu.”

    “Pak Ma’ruf Amin kan juga waktu dengan Pak Jokowi jarang juga tampil bersama-sama Pak Jokowi bila tidak diminta Pak Jokowi kan,” ungkapnya.

    Gibran Lemah secara Legislatif

    Pada kesempatan itu, Hendri juga menilai lemahnya posisi Gibran secara legislatif.

    Gibran dinilai lemah karena saat ini tidak memiliki partai politik setelah dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Hal itu diungkapkan Hendri menanggapi usulan pemakzulan Gibran.

    “Kalau kita bicara tentang legislatif, justru menurut saya Mas Gibran tidak dalam posisi yang kuat tuh karena kan Mas Gibran tidak berpartai lagi sekarang,” ungkap Hendri.

    Sehingga menurut Hensat, panggilan akrabnya, Gibran perlu berhati-hati dalam menjalankan jabatannya saat ini.

    “Jadi artinya ya dia mesti hati-hati, kecuali memang sang ayahanda masih memegang atau bisa masih bisa mencengkeram beberapa partai politik sehingga tidak ada pemakzulan untuk Mas Gibran gitu,” ujarnya.

    Meski begitu, relasi sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik membuat Gibran masih dalam posisi aman.

    “Dengan kedekatannya Pak Zulhas Ketua Umum PAN, kemudian Bahlil Ketua Umum Golkar dengan Pak Jokowi, keberadaan Mas Gibran mungkin masih aman lah ya,” ungkap Hensat.

    Adapun terkait wacana pemakzulan Gibran, Hensat menilai hal itu sulit terjadi.

    “Kalau pemakzulan Wapres menurut saya masih jauh ya. Kecuali memang ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Mas Wapres gitu.”

    “Dan itu ya tadi saya katakan kalau pun ada, itu harus masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi) dulu gitu keputusannya. Dan di MK kan ada pamannya gitu kan,” kata Hensat.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, Forum Purnawirawan TNI-Polri merekomendasikan delapan poin kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Di antaranya soal tenaga kerja asing, penolakan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hingga usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.

    Namun, satu di antara poin yang mengundang pro dan kontra adalah usul pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kabarnya akan disampaikan kepada MPR RI.

    Forum Purnawirawan TNI-Polri ini mengklaim berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Antara lain ada Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)