Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • DKPP Bakal Luncurkan Indeks Kepatuhan Etik 2024: KPU dan Bawaslu Patuh tapi Belum Aman – Halaman all

    DKPP Bakal Luncurkan Indeks Kepatuhan Etik 2024: KPU dan Bawaslu Patuh tapi Belum Aman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2024 dalam acara Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 yang digelar di Jakarta pada Kamis (30/1/2025) besok.

    Sekretaris DKPP, David Yama, mengungkapkan bahwa indeks ini merupakan hasil survei kepatuhan terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi sepanjang tahun 2024.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan mempublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” ujar David dalam keterangannya, Rabu (29/1/2024). 

    David menjelaskan, Indeks Kepatuhan Etik merupakan inovasi baru DKPP yang awalnya diterapkan di tingkat provinsi dan akan dikembangkan ke tingkat kabupaten/kota.

    Dari hasil survei yang dilakukan, terungkap tingkat kepatuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi masuk dalam kategori Patuh, tetapi belum bisa dikatakan aman sepenuhnya.

    “Hasil selengkapnya nanti akan diungkap dalam Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024,” terangnya.

    Lebih lanjut, David menjelaskan IKEPP berfungsi sebagai instrumen pengukuran kepatuhan etik penyelenggara Pemilu secara kuantitatif dan kualitatif. 

    Acara Ekspos IKEPP 2024 nantinya akan dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan dari Bappenas.

    Menurut David, pelanggaran kode etik masih menjadi tantangan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Sehingga keberadaan IKEPP mutlak dibutuhkan untuk memetakan tingkat kepatuhan etik penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.

  • Anggap Jaksa Tak Tersentuh Hukum, Pegiat Media Sosial Ferry Irwandi Desak UU Kejaksaan Direvisi – Halaman all

    Anggap Jaksa Tak Tersentuh Hukum, Pegiat Media Sosial Ferry Irwandi Desak UU Kejaksaan Direvisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi mengkritik Revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 karena memunculkan kekhawatiran besar terhadap independensi hukum di Indonesia. 

    Ferry yang juga pegiat media sosial itu juga mengatakan, salah satu sorotan utama adalah pasal yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, hingga penahanan terhadap seorang jaksa hanya dapat dilakukan dengan izin Jaksa Agung. 

    Ia beranggapan, ketentuan ini memberikan imunitas yang berpotensi mengancam keadilan dan supremasi hukum.

    “Kita berbicara tentang sebuah lembaga yang semakin hari semakin overpower. Dengan ketentuan bahwa jaksa hanya dapat diproses hukum atas izin Jaksa Agung, ini memberikan hak imunitas yang sangat berbahaya,” ujar Ferry dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Sejatinya kata Ferry, imunitas itu sebenarnya dapat diterima jika tujuannya untuk melindungi jaksa yang menjalankan tugasnya secara profesional. 

    Akan tetapi, bagaimana jika pelanggaran hukum dilakukan di luar tugas tersebut.

    “Ini yang menjadi masalah. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menangani jaksa yang terlibat tindak pidana di luar tugasnya,” tegasnya.

    Ferry pun mencontohkan kasus jaksa yang memeras terdakwa di Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatra Utara, di mana hukuman hanya berupa mutasi tanpa konsekuensi pidana. 

    Tak hanya itu, vonis ringan terhadap Jaksa Pinangki dan lain sebagainya menurut dia juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum mampu menegakkan keadilan.

    “Ketika sebuah institusi memiliki hak imunitas yang terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai, risiko manipulasi, korupsi, dan tirani semakin besar,” jelasnya.

    “Tanpa check and balance yang jelas, Kejaksaan bisa berubah menjadi lembaga super body yang tidak terkendali, dan ini akan sangat berbahaya bagi negara demokratis kita,” sambung Ferry.

    Tak hanya itu, Ferry juga menyoroti revisi Undang-Undang Kejaksaan tahun 2021 sebagai momen krusial di mana kekuasaan Kejaksaan justru semakin bertambah. Ia menilai beberapa pasal, termasuk Pasal 8 Ayat 5, sangat problematik. 

    “Kalau KPK atau Polri ingin memproses seorang jaksa, harus ada persetujuan Jaksa Agung. Ini berarti, seorang jaksa yang melanggar hukum berpotensi dilindungi oleh sistem yang ada,” katanya.

    Untuk mengatasi permasalahan ini, Ferry pun menyerukan perlunya revisi Undang-Undang Kejaksaan secara mendalam. 

    Ia menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di tubuh Kejaksaan.

    “Check and balance adalah fondasi dasar dari negara demokrasi. Tanpa itu, kita membuka pintu lebar-lebar untuk tirani dan ketidakadilan. Revisi undang-undang ini harus menjadi prioritas untuk melindungi keadilan dan kepentingan publik,” pungkasnya.

  • Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus, Faizal Hermiansyah: Harus Mengacu Tri Dharma Perguruan Tinggi – Halaman all

    Pemberian Izin Tambang Bagi Kampus, Faizal Hermiansyah: Harus Mengacu Tri Dharma Perguruan Tinggi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tenaga Ahli DPR RI Faizal Hermiansyah menilai wacana pemberian izin pertambangan bagi kampus atau dunia pendidikan di nilai harus mengacu terhadap Tri Dharma perguruan tinggi.

    Menurutnya, hal lain yakni memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

    “Yaitu poin pengabdian masyarakat di mana harus ada wadah pengabdian masyarakat,” ucap Faizal dalam keterangan, Rabu (29/1/2025).

    Faizal menekankan pentingnya mekanisme pengabdian masyarakatnya.

    “Saya rasa, dengan adanya izin tambang ini menjadi nilai tambah kepada masyarakat dari masing-masing perguruan tinggi yang memiliki izin tersebut,” tukasnya.

    Sebelumnya, DPR menetapkan revisi UU Minerba sebagai RUU usul insiatif DPR di rapat paripurna, Kamis (23/1/2025).

    Beberapa poin revisi UU Minerba, di antaranya soal hilirisasi dan izin pertambangan untuk ormas, perguruan tinggi, serta usaha kecil menengah.

    Adapun usai ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, revisi UU Minerba akan dibahas bersama pemerintah sebelum disahkan menjadi undang-undang.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan memberikan hak mengelola tambang untuk perguruan tinggi agar kampus memiliki sumber penghasilan lain. 

    “Saya pikir, kalau memang semangatnya adalah bagaimana lalu memberikan atau mencarikan dana untuk universitas-universitas,” ucap Dasco di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Pihaknya berharap, pemberian izin kelola tambang ini dapat memberi manfaat baik bagi perguruan tinggi. 

    “Mekanisme pengerjaan dan lainnya itu, ya silakan saja nanti diatur di dalam aturan yang ada. Sehingga kemudian pemberian-pemberian itu bisa memberi manfaat kepada universitas yang dimaksud,” tambah politisi Partai Gerindra ini.

  • Kemlu RI Pastikan Beri Pendampingan Hukum Bagi WNI Korban Penembakan Patroli Laut Malaysia – Halaman all

    Kemlu RI Pastikan Beri Pendampingan Hukum Bagi WNI Korban Penembakan Patroli Laut Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur akan memberi pendampingan hukum kepada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan petugas patroli maritim Malaysia.

    Pendampingan hukum diberikan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para WNI dalam kasus hukum yang menimpanya, serta memfasilitasi perawatan di rumah sakit sampai sembuh.

    “Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum kepada para WNI untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan juga membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh,” kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Judha Nugraha kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Di sisi lain Kemlu mendorong otoritas Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden di Perairan Tanjung Rhu, Selangor.

    Termasuk potensi dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang kala itu berpatroli.

    Adapun Kemlu RI saat ini juga masih mengumpulkan informasi untuk bisa merekonstruksi kejadian yang lebih jelas. 

    KBRI Kuala Lumpur juga telah meminta kuasa hukum KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan upaya hukum terkait kasus ini.

    “Dalam hal ini, KBRI Kuala Lumpur masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum,” katanya.

    Korban Bantah Lakukan Perlawanan

    Kemlu RI pun telah menemui empat korban luka peristiwa penembakan patroli laut Malaysia.

    Keempat korban dirawat terpisah di RS Serdan dan RS Klang, Malaysia.

    Dalam pertemuan itu, Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur mengonfirmasi soal kronologis kejadian yang membuat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melepaskan tembakan ke kapal mereka.

    Korban berinisial HA dan MZ yang berasal dari Provinsi Riau, menyatakan bahwa mereka dan penumpang warga negara Indonesia (WNI) lainnya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam sebagaimana dinarasikan otoritas Malaysia.

    “Keduanya juga menjelaskan kronologis kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Judha Nugraha.

    Pernyataan ini merupakan konfirmasi dari dua orang WNI yang kondisinya sudah stabil dan dapat memberikan keterangan.

    “HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil,” ungkapnya.

    Sedangkan dua WNI yang juga jadi korban, masih dalam kondisi kritis setelah menjalani operasi.

    Keduanya belum bisa memberikan keterangan atas kronologi kejadian.

    “Sementara itu, dua korban lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca-operasi dan belum dapat memberikan keterangan,” ucap Judha.

    Diketahui Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. 

    Kejadian itu terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

    Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. 

    Namun disebut pihak Malaysia orang-orang yang ada di kapal melakukan perlawanan hingga akhirnya aparat mengarahkan tembakan ke kapal. 

    Akibat peristiwa tersebut satu WNI meninggal, dan empat lainnya luka-luka. 

    Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran nonprosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

    Dari lima orang yang menjadi korban penembakan petugas patroli laut Malaysia, hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

    Atas peristiwa tersebut Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik. 

    Nota diplomatik untuk mendesak Malaysia menyelidiki kejadian penembakan tersebut, termasuk dugaan tindakan hukum penggunaan kekuatan secara berlebihan.

    “KBRI Kuala Lumpur segera mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi para WNI yang terdampak dan mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan,” kata Judha.

    Sementara jenazah Basri yang tewas ditembak patroli laut Malaysia, sudah tiba di tanah air.

    Jenazah Basri diterbangkan dari Kuala Lumpur menuju Pekanbaru dan diteruskan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau, Rabu (29/1/2025) sore.

  • Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Presiden Prabowo Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan – Halaman all

    Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Presiden Prabowo Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh masyarakat dan keturunan Tionghoa di Indonesia.

    Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan perayaan Imlek sebagai momentum mempererat persaudaraan dan menjaga kerukunan dalam keberagaman.

    “Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataan resminya, Rabu (29/1/2025).

    Presiden Prabowo menegaskan erayaan Imlek bukan sekadar tradisi, tetapi juga simbol harapan dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

    Kepala Negara berharap perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi seluruh masyarakat dan keturunan Tionghoa di Tanah Air.

    “Di momen penuh harapan ini, mari kita bersama-sama mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan merayakan keberagaman sebagai kekuatan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu,” ungkap Presiden.

    Presiden Prabowo juga menyinggung makna simbolis dari Tahun Ular Kayu yang dipercaya membawa keberanian, kebijaksanaan, dan ketangguhan.

    Presiden berharap tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Saya juga mengucapkan selamat memasuki Tahun Ular Kayu. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua,” kata Presiden.

  • Komisi I DPR Dorong Pemerintah Bentuk Strategi Mitigasi Soal Ancaman Judi Online – Halaman all

    Komisi I DPR Dorong Pemerintah Bentuk Strategi Mitigasi Soal Ancaman Judi Online – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, mendorong pemerintah untuk membuat strategi mengenai deteksi dan mitigasi ancaman untuk memberantas judi online (judol). 

    Sumail mengatakan kemudahan memperoleh SIM card prabayar tanpa verifikasi identitas yang ketat telah membuka peluang bagi pelaku kejahatan, termasuk judi online, untuk beroperasi tanpa rasa takut. 

    “Perketat penjualan SIM card prabayar yang bisa dibeli dengan data palsu, yang langsung siap pakai dengan menggunakan identitas orang lain yang disalahgunakan untuk judi online (judol),” kata Sumail kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa pencegahan dan penanggulangan judol salah satunya dapat dilakukan dengan menertibkan sistem SIM card prabayar. 

    “Saya yakin kalau SIM card prabayar itu ditertibkan, agar tidak disalahgunakan untuk judi online, maka permasalah judol ini akan segera selesai,” ujar dia. 

    Sumail menilai, banyak oknum yang menggunakan data asli seperti NIK dan KK untuk kepentingan judi online. Menurutnya, jika ini bisa segera ditertibkan maka Judol dapat dikurangi. 

    “Penertiban kartu SIM Card Prabayar, merupakan salah satu jurus jitu dalam memberantas judi online selain menutup server atau situs judol,” katanya. 

    Lebih lanjut, dia berpandangan bahwa penertiban kartu SIM prabayar akan membatasi pemain dan bandar judol dalam membuat kartu SIM baru yang digunakan untuk judi online. 

    “Kalau memberantas judol tertibkan SIM card prabayar. Saya yakin ini pasti hilang cuma persoalannya operator mengejar profit, ujarnya,” tandasnya

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) Alexander Sabar sebelumnya menyatakan, pihaknya sejauh ini telah melakukan penanganan terhadap konten judi online sebanyak 5 juta lebih konten.

    Kata Alexander, penanganan konten itu dilakukan pihaknya sejak tahun 2017 hingga Januari 2025 ini.

    “Dari tahun 2017, hingga 21 januari 2025 kemkomdigi telah menangani 5.707.952 konten judol yang beredar di berbagai situs dan aplikasi internet,” kata Alexander dalam ruang rapat.

    Lebih lanjut, perwira tinggi Polri tersebut menyatakan, penyebaran konten judi online itu tersebar di banyak platform media sosial.

    Paling banyak kata Alexander, ditemui di media sosial X dengan angka paparan konten judi online mencapai satu juta lebih.

    “Terlihat bahwa aplikasi X menjadi aplikasi yang paling banyak terpapar konten judi online. ada 1.429.063 dari periode 2016 sampai 21 januari 2025,” kata dia.

    Terhadap temuan tersebut, Alexander menyebut, pihaknya telah melakukan beberapa tindakan termasuk pemblokiran akun.

    Tak hanya itu, pihaknya juga mengklaim telah menjalin kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki lebih jauh soal potensi aliran dana dari judi online.

    “Selanjutnya dalam upaya ini kamj melakukan evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan pada instruksi Menkomdigi nomor 2 tahun 2024 yang di antaranya implementasi UU ITE dan instruksi telah melakukan asesmen integritas kpd seluruh tim terkait pada pemblokiran, telah melakukan permohonan bantuan PPATK dalam melakukan penelusuran aliran dana,” kata dia.

    Tak cukup di situ, Alexander juga menyatakan, pihaknya dalam hal ini Komdigi juga telah melakukan beragam upaya terhadap konten-konten negatif lainnya di medsos.

    Totalnya kata dia, terdapat 6 juta lebih konten yang ditangani oleh Komdigi terhitung sejak 2016 hingga 2025 ini.

    Hanya saja, Alexander tidak memerinci bentuk konten negatif apa saja yang berhasil diblokir oleh pihaknya.

    “Selain konten judol kami juga berupaya melakukan pemblokiran terhadap konten-konten negatif lainnya. Dari konten internet negatif sejak tahun 2016 sampai 21 januari 2025 terdapat 6.349.606 konten yang kita tangani,” tandas dia.

  • Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    Deklarasi Dukungan untuk Bahlil Lahadalia, Tokoh Indonesia Timur Siap Kawal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Gerakan Pemuda Indonesia Timur (GP-Intim), Bernard D. Namang, mengumumkan bahwa pada 10 Februari 2025, GP-Intim akan mendeklarasikan dukungan bagi Bahlil Lahadalia sebagai Calon Wakil Presiden RI 2029.

    “Acara deklarasi ini akan dihadiri oleh 1.000 perantau asal Indonesia Timur yang berada di Jabodetabek,” ujar Ketua Umum Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    Kegiatan yang akan berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, ini juga rencananya akan dihadiri oleh berbagai tokoh asal Indonesia Timur yang bermukim di Jabodetabek.

    “Kami perlu mendeklarasikan ini sejak dini agar semua pihak dapat lebih siap dalam mengawal gerakan ini,” kata Wakil Ketua MPI DPP KNPI tersebut.

    Bernard juga menekankan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada 2029 seharusnya diikuti dengan terpilihnya seorang wakil presiden dari Indonesia Timur.

    “Pilihan kami kepada Bung Bahlil bukan tanpa dasar. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebuah partai besar dengan jaringan yang kuat di seluruh Indonesia. Dengan modal tersebut, peluang beliau untuk menjadi Wapres pada 2029 sangat besar,” tegasnya.

    Ketika ditanya mengapa hanya mengusung sebagai wakil presiden, Bernard menyatakan bahwa pihaknya memperkirakan Prabowo Subianto masih akan maju sebagai calon presiden pada 2029.

    “Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada putra Papua yang menjadi wakil presiden. Habibie dan Jusuf Kalla berasal dari Sulawesi Selatan, sementara Hamzah Haz dari Kalimantan. Oleh karena itu, pada 2029, sudah saatnya Wapres berasal dari Papua,” pungkas Bernard. 

  • Transformasi Kebandaraan, IAS Bagi-bagi Boneka ke Penumpang di Momen Imlek 2025 – Halaman all

    Transformasi Kebandaraan, IAS Bagi-bagi Boneka ke Penumpang di Momen Imlek 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transformasi kebandaraan dilakukan InJourney Aviation Services (IAS) yang merupakan sub-holding InJourney berkolaborasi dengan InJourney Airport (Angkasa Pura Indonesia).

    Satu di antara bentuk transformasi itu terlihat pada momen Tahun Baru Imlek 2025 dengan memfokuskan pelayanan terhadap interaksi dengan para pengguna bandara, khususnya di empat titik.

    Pada event Imlek kali ini, IAS Group memberi suguhan spesial dengan membagikan special gift berupa boneka teddy bear bertemakan Lunar New Year yang dilakukan di 4 (empat) kota besar yaitu Jakarta (bandara CGK), Surabaya (bandara SUB), Denpasar (bandara DPS), serta Pontianak (bandara PNK).

    Direktur Utama IAS, Dendi Danianto menyatakan, pihaknya ingin menghadirkan momen yang berkesan di perayaan Imlek tahun Ular Kayu ini.

    “Momentum untuk berinteraksi, menghibur dan menyapa pelanggan lebih dekat dengan membagikan boneka teddy bear yang bertemakan Lunar New Year agar keceriaan tahun baru Imlek bisa sampai kepada mereka. Semoga di Tahun Ular Kayu ini bisa membawa semangat baru, kebahagiaan dan keberuntungan bagi seluruh pelanggan setia layanan IAS, semoga tahun ini akan membawa banyak hal baik, Gong Xi Fa Chai”, ucap Dendi,  Rabu (29/1/2025).

    Langkah tersebut di atas menjadi bagian dari upaya InJourney sebagai holding dalam melakukan transformasi pada bandara kelolaannya demi meningkatkan layanan kepada sekitar 150 juta penumpang tiap tahunnya. 

    Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan kalau, transformasi pada sektor kebandarudaraan dilakukan karena bandara merupakan wajah bangsa atau “gateway of the nation.” 

    Transformasi pun dilakukan secara fundamental, meliputi aspek premises, process, dan people. 

    “Bandara sebagai wajah bangsa merupakan tempat yang didatangi untuk pertama dan terakhir oleh wisatawan, di mana terdapat 150 juta penumpang per tahun melalui bandara yang kami kelola,” ujar Maya.

    “Untuk itu transformasi ini sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan optimal ke depannya kepada masyarakat Indonesia,” lanjutya.

    Pada aspek premises, transformasi dilakukan dengan peningkatan kualitas infrastruktur bandara yang berfokus pada customer experience, seperti beautifikasi terminal, serta implementasi CT & ATRS XRAY untuk peningkatan kecepatan pelayanan dan optimalisasi suhu udara.

    Pada aspek process, dilakukan dengan peningkatan operasional bandara berbasis ekosistem dengan data-driven decision making.

    Sedangkan pada aspek people, dilakukan dengan value, attitude, mindset, serta kompetensi berbasis customer centric berstandar global. 

    Salah satu program dari transformasi adalah beautifikasi atau peningkatan estetika terminal penumpang, baik di area interior maupun eksterior, termasuk penataan ulang area taman dan area hijau yang mengusung konsep nuansa kebudayaan Indonesia yang dipadukan dengan teknologi.

    Beautifikasi ini khususnya dilakukan pada Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Area check-in Terminal 3 kini dilengkapi ornamen beragam tanaman dan tumbuhan hijau yang didukung pencahayaan terbaik.

    Ornamen tersebut dapat dilihat di sepanjang facade tenant komersial dan island konter check-in.

    Melengkapi beautifikasi, area check-in Terminal 3 juga didukung penerapan teknologi melalui fasilitas self baggage drop yang memungkinkan penumpang pesawat secara mandiri dan cepat memproses koper, tas, atau barang bawaan tercatat guna dimasukkan ke dalam bagasi pesawat.

    Pintu masuk untuk keberangkatan penerbangan domestik dan internasional kini juga dilengkapi lanskap taman sehingga memberikan kesan nyaman dan teduh di dalam Terminal 3.

    Kemudian, dinding di area pengambilan bagasi dilengkapi taman vertikal.

    Sementara itu, lokasi conveyor belt dilengkapi tanaman-tanaman hijau guna menciptakan kesan adanya hutan mini.

    Pada bagian baggage claim area kedatangan internasional juga terdapat satu yang menjadi pusat perhatian penumpang pesawat, yakni LED berukuran besar yang menampilkan video alam dan budaya Indonesia. Di area luar Terminal 3 juga dilakukan penataan ulang taman dan area hijau. 

    “Diharapkan dengan adanya transformasi ini kami dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat pada peak season,” kata Maya.

     

  • Kapan Cap Go Meh 2025? Cek Kalender Februari 2025 dan Ketahui Perayaan Tanggal ke-15 Imlek – Halaman all

    Kapan Cap Go Meh 2025? Cek Kalender Februari 2025 dan Ketahui Perayaan Tanggal ke-15 Imlek – Halaman all

    Kapan perayaan Cap Go Meh 2025? cek kalender Februari 2025 untuk melihat perayaan pada tanggal ke-15 bulan pertama tahun baru Imlek.

    Tayang: Rabu, 29 Januari 2025 16:10 WIB

    Foto Ilustrasi AI

    CAP GO MEH – Foto ilustrasi Cap Go Meh 2025 hasil olah kecerdasan buatan (AI), Rabu (29/1/2025), memperlihatkan kemeriahan perayaan Cap Go Meh. Tahun ini Cap Go Meh jatuh pada 12 Februari 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM –  Kapan perayaan Cap Go Meh 2025? cek kalender Februari 2025.

    Setiap tahunnya, masyarakat Tionghoa terutama umat Konghucu memperingati Hari Raya Imlek dan Cap Go Meh.

    Perayaan Cap Go Meh dalam pemahaman komunitas Tionghoa melambangkan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan Tahun Baru Imlek di seluruh dunia.

    Lantas, Tanggal Berapa Perayaan Cap Go Meh 2025?

    Melansir Kemenag, kata Cap Go Meh secara harfiah memiliki arti hari kelima belas dalam bulan pertama.

    Secara bahasa, Cap berarti sepuluh, Go berarti Lima, dan Meh malam.

    Cap Go Meh biasanya dirayakan dengan menggelar berbagai atraksi keramaian, seperti parade barongsai dan kesenian tradisional Tionghoa lainnya.

    Diketahui, perayaan Tahun Baru Imlek 2025 jatuh pada hari ini, Rabu (29/1/2025).

    Sementara itu, Cap Go Meh 2025 dilaksanakan pada tanggal ke-15 bulan pertama tahun baru Imlek, atau 15 hari setelah Imlek 2025.

    Jika Imlek 2025 jatuh pada 29 Januari 2025, maka perayaan Cap Go Meh 2025 jatuh pada tanggal 12 Februari 2025.

    12 Februari 2025 adalah tanggal ke-15 bulan pertama Imlek 2025 atau tahun ke-2576 Kongzili.

    Kalender Februari 2025

    Lebih lengkapnya kalender Februari 2025 bisa disimak daftar hari dan tanggal di bawah ini: 

    Sabtu, 1 Februari 2025
    Minggu, 2 Februari 2025
    Senin, 3 Februari 2025
    Selasa, 4 Februari 2025
    Rabu, 5 Februari 2025
    Kamis, 6 Februari 2025
    Jumat, 7 Februari 2025
    Sabtu, 8 Februari 2025
    Minggu, 9 Februari 2025
    Senin, 10 Februari 2025
    Selasa, 11 Februari 2025
    Rabu, 12 Februari 2025 (Cap Go Meh 2025)
    Kamis, 13 Februari 2025
    Jumat, 14 Februari 2025
    Sabtu, 15 Februari 2025
    Minggu, 16 Februari 2025
    Senin, 17 Februari 2025
    Selasa, 18 Februari 2025
    Rabu, 19 Februari 2025
    Kamis, 20 Februari 2025
    Jumat, 21 Februari 2025
    Sabtu, 22 Februari 2025
    Minggu, 23 Februari 2025
    Senin, 24 Februari 2025
    Selasa, 25 Februari 2025
    Rabu, 26 Februari 2025
    Kamis, 27 Februari 2025
    Jumat, 28 Februari 2025

    Link Download Kalender Februari 2025: KLIK

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Soal Pagar Laut di Tangerang, Anggota DPR Fraksi PKB: Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan – Halaman all

    Soal Pagar Laut di Tangerang, Anggota DPR Fraksi PKB: Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi III, Abdullah meminta instansi yang berwenang untuk segera memproses penyidikan dan penyelidikan terkait polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang.

    Dari langkah tersebut, dirinya meminta agar diumumkan siapa saja yang diduga melanggar administrasi maupun pidana.

    “Ingat, Indonesia ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Para pakar dan berbagai lapisan masyarakat yang mempertanyakan penegakan hukum kepada tersangka atau yang diduga bersalah adalah peringatan dini dari mereka terkait kepercayaan pada penegakan hukum,” ujar Abduh melalui keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

    Penegakan hukum dengan mengumumkan tersangka atau terduga pelaku menjadi sangat penting setelah kerugian yang terjadi dapat dipaparkan perkiraannya. 

    Seperti kerusakan lingkungan laut dan nelayan yang terganggu mata pencaharaiannya.

    Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan kerugian dari pagar laut ini menurut Ombudsman RI mencapai sekitar Rp116,91 miliar per tahun. 

    Rinciannya mulai dari penurunan pendapatan nelayan sebesar Rp93,31 miliar per tahun, kemudian peningkatan biaya operasional sebesar Rp18,60 miliar per tahun dan kerusakan ekosistem laut sebesar Rp5 miliar per tahun. 

    Ditambah lagi adanya warga Desa Kohod yang melaporkan dugaan masalah pencatutan namanya dalam sertifikat hak guna bangunan (HGB) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Terkait sudah adanya data-data pelanggaran dan kerugian dari pagar laut yang dialami negara dan nelayan atau warga Desa Kohod, ini saya khawatir dengan anggapan banyak pihak yang menilai negara kalah dengan mereka oligarki,” kata Abduh.

    Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) VI ini juga menyoroti kemunculan buzzer yang bertugas melakukan pembenaran dengan argumen yang tak logis dan tak sesuai fakta.

    “Buzzer pembela oligarki dalam kasus pagar laut sudah dideteksi netizen di berbagai platform media sosial. Sudah tidak mempan hal-hal penggiringan opini untuk melakukan pembenaran terhadap pelanggaran hukum, saya minta pihak-pihak yang melakukan dan bagian dari operasi tersebut berhenti,” tutur Abduh. 

    Kelindan buzzer dan oligarki dalam kasus pagar laut, kata Abduh, akan memengaruhi Indeks Negara Hukum untuk Indonesia. 

    Selama satu dekade Indeks Negara Hukum untuk Indonesia cenderung stagnan. Pada 2015 skor Indeks negara hukum RI 0,51 dan pada 2024, skor indeks ada pada angka 0,53. Pada 2024 peringkat Indonesia pada indeks tersebut menurun dari posisi 66 ke posisi 68 dari 142 negara. 

    Dirinya juga meminta semua pemangku kepentingan yang terkait dalam kasus pagar laut untuk menegakan hukum dan mendukung Presiden Prabowo Subianto dengan program Asta Cita bidang hukum. 

    “Kasus pagar laut harus diusut tuntas dengan kolaborasi semua pihak. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap misi bidang hukum Presiden Prabowo yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.