Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Dua Anggota DPR dari NasDem Kembali Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus CSR BI, Alasan Kunker – Halaman all

    Dua Anggota DPR dari NasDem Kembali Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus CSR BI, Alasan Kunker – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Fauzi Amro, dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Keduanya sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi, Rabu (30/4/2025), terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    “Untuk dua saksi CSR BI tidak hadir dan telah memberi konfirmasi ketidakhadiran secara resmi kepada penyidik,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Tessa menjelaskan, baik Fauzi maupun Charles memberikan alasan yang sama atas ketidakhadiran mereka: sedang menjalani kegiatan kunjungan kerja (kunker).

    “Dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal sebelumnya,” jelasnya.

    Keduanya telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.

    Namun, belum ditentukan kapan mereka akan dipanggil kembali oleh penyidik.

    Sudah Dua Kali Mangkir

    Ini merupakan kali kedua Fauzi Amro dan Charles Meikyansah tidak memenuhi panggilan KPK.

    Sebelumnya, keduanya juga tidak hadir pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada 13 Maret 2025.

    Hingga kini, keterlibatan Fauzi dan Charles dalam perkara dugaan penyelewengan dana CSR Bank Indonesia masih belum diungkap secara detail.

    KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas kasus ini sejak 16 Desember 2024.

    Dugaan penyelewengan CSR BI ini melibatkan sejumlah anggota DPR RI Komisi XI periode 2019–2024.

    Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada hari yang sama, termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Kemudian pada 19 Desember 2024, KPK juga menggeledah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta catatan-catatan yang diduga berkaitan dengan perkara.

    Selain itu, KPK juga telah menggeledah rumah dua anggota DPR, yakni Satori di Cirebon dan Heri Gunawan di Tangerang Selatan.

    Dari kediaman Satori, KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.

    Sementara dari rumah Heri Gunawan, disita barang bukti elektronik, dokumen, dan surat-surat lain yang juga diduga kuat berkaitan dengan perkara.

    KPK hingga kini belum menetapkan tersangka, karena penyidikan masih berjalan dengan menggunakan sprindik umum.

     

  • Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Skandal Jet Pribadi KPU di Pemilu 2024: Kejanggalan Pengadaan hingga Dugaan Mark Up Rp19,2 M – Halaman all

    Laporan khusus Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan publik setelah Transparency International Indonesia (TII) mengungkap dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan sewa private jet atau jet pribadi untuk Pemilu 2024. 

    Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.​

    Adanya pengadaan sewa jet pribadi oleh KPU pada masa Pemilu 2024 terungkap saat dari anggota DPR RI, Riswan Tony dari Fraksi Golkar menyindir gaya hidup anggota KPU yang dianggap terlalu mewah. Bahkan, ia menyebut seperti tokoh fiksi Don Juan, karena kedapatan menyewa private jet dengan anggaran besar.

    “Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ada yang sudah kayak Don Juan, sewa private jet, belum lagi dugem-nya,” kata Riswan di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

    Pernyataan ini langsung memantik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan, untuk apa private jet digunakan selama proses pemilu?

    Respons dari Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, pun tak kalah menarik. Ia membantah jet pribadi itu untuk kepentingan pribadi.

    Ia mengakui bahwa selama Pemilu 2024, KPU menyewa private jet untuk memastikan distribusi logistik berjalan tepat waktu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui berapa unit pesawat yang digunakan dan membantah adanya penyimpangan.

    “Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari lho dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kata Hasyim.

    Dugaan Mark Up Rp19,2 Miliar dan Sederet Kejanggalan Pengadaan

    Rupanya, TII sudah lama melakukan investigasi terkait pengadaan sewa private jet oleh pihak KPU ini.

    Berdasarkan penelusuran TII melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP, ditemukan dua kontrak dengan penyedia layanan penyewaaan private jet, PT Alfalima Cakrawala Indonesia. 

    Kontrak pertama tertanggal 6 Januari 2024 senilai Rp40.195.588.620 dan kontrak kedua tertanggal 8 Februari 2024 senilai Rp25.299.744.375, sehingga totalnya mencapai Rp65.495.332.995.

    Padahal, pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) hanya sebesar Rp46.195.659.000, menyisakan selisih sebesar Rp19.299.673.995 yang diduga merupakan mark-up anggaran.

    “Dengan selisih ini ada dugaan mark-up dalam penyewaan private jet,” peneliti TII, Agus Sarwono.

    Agus mengungkapkan, TII menemukan kejanggalan lain dari perusahaan PT Alfalima Cakrawala Indonesia yang mendapatkan pekerjaan penyediaan private jet yang disewa KPU.

    Rupanya, perusahaan tersebut baru didirikan pada tahun 2022 alias baru beroperasi dua tahun.

    Keterangan pekerjaan dari paket pengadaan tersebut bertuliskan “Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik untuk Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu 2024”. 

    TII menilai ada kejanggalan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini. Sebab, paket pengadaan ini tidak secara spesifik menyebutkan jenis kendaraan apa yang akan disewa oleh KPU.

    Kemudian, paket pengadaan sewa kendaraan ini menggunakan metode e-purchasing, yang cenderung tertutup, sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana proses penawaran terjadi, termasuk alasan mengapa penyedia tertentu yang dipilih.

    TII juga menemukan ketidaksesuaian antara waktu penggunaan private jet dengan kebutuhan distribusi logistik Pemilu 2024. 

    Menurut rilis KPU, distribusi logistik hingga ibu kota kabupaten/kota dijadwalkan selesai pada 16 Januari 2024, sementara penggunaan private jet tercatat hingga Juni 2024, jauh setelah tahapan distribusi logistik selesai.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan tujuan penggunaan private jet tersebut.

    “Selain soal urgensi penggunaan private jet dalam logistik pemilu, ada dugaan penggunaan private jet justru tidak digunakan untuk hal tersebut. Ini semakin memunculkan kuatnya indikasi kerugian negara dalam pengadaan sewa private jet,” ujar peneliti TII, Agus Sarwono.

    Saat ini, TII belum melaporkan temuan ini ke aparat hukum, tapi hasilnya bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

    Siapa Saja Penumpang Private Jet?

    Ia juga meminta KPU membuka data penggunaan private jet, termasuk daftar penumpang, karena penggunaannya yang tidak jelas menimbulkan keanehan.

    Alih-alih mengupayakan efisiensi anggaran, ia menilai, keanehan terjadi ketika KPU memilih menggunakan private jet untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, baik untuk mendistribusikan logistik ataupun memonitoring distribusi logistik pemilu.

    “Pesawat komersil itu bisa menjangkau daerah terluar, kok. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan pesawat komersil?” ucapnya.

    Alasan Temuan Baru Dipublikasi

    Agus menjelaskan, pihaknya baru mempublikasikan temuan ini setelah Pemilu 2024 karena proses penelusuran yang lama.

    Awalnya, isu pengadaan private jet muncul dari rapat Komisi II DPR pada September 2024, namun tidak didalami lebih jauh.

    TII kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk analisis anggaran dan dokumen pengadaan, meski terkendala akses informasi.

    “Karena lagi-lagi kan informasinya itu umum banget ya, ‘sewa kendaraan untuk monitoring distribusi logistik’, ini kan maknanya apa. Ini apa mereka itu sewa pesawat untuk distribusi atau distribusi monitoring?” ujar Agus.

    Agus menegaskan bahwa proses pengadaan ini perlu transparansi, apalagi klaim pemerintah tentang pengadaan digital yang minim praktik korupsi tidak sepenuhnya terbukti.

    Eks Ketua KPU Curiga Sewa Jet untuk Kepentingan Tertentu: Pasti Sekjen Tahu

    Pegiat pemilu sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (7/8/2024).  (Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow)

    Mantan Ketua KPU RI, Hadar Nafis Gumay, menyatakan temuan investigasi TII menjadid sinyal buruk bagi kondisi lembaga penyelenggara pemilu di Tanah Air.

    “Kalau sudah membaca laporan investigasi dari TII, itu indikasinya (korupsi) menurut saya cukup kuat,” tegas Hadar, Rabu (30/4).

    Menurutnya, pengadaan sewa private jet dengan anggaran besar dan waktu yang dianggap tidak relevan tidak masuk akal, mengingat tahapan logistik pemilu telah terjadwal jauh hari.

    “Jadi itu sudah bisa direncanakan. Jadi tidak perlu dilakukan mepet dengan kemudian menggunakan private jet yang bisa terbang seenak jadwalnya. Karena itu kan biayanya lebih tinggi,” ujarnya.

    Hadar juga menilai alasan penggunaan jet untuk menjangkau daerah terpencil tidak berdasar. Ia menyebut jalur transportasi umum sudah memadai dan KPU pusat bisa menugaskan KPU daerah untuk memastikan kesiapan pemilu.

    Yang paling tajam, Hadar menduga kuat bahwa pengadaan sewa jet ini tak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Bernad Dermawan Sutrisno.

    “(Sekjen KPU) sudah pasti tahu (soal pengadaan sewa private jet). Sudah pasti. Tidak mungkin tidak tahu,” tegas Hadar.

    Ia menambahkan, “Sekjen itu dibuat untuk men-support kerja komisioner dalam menyelenggarakan pemilu. Memang tugas mereka, Kesekjenan. Ya harus dikerja mereka, ditanya itu.”

    Sebagai Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar mendorong agar aparat hukum segera menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Ia mengingatkan, seluruh penggunaan uang negara wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai aturan.

    “Penegakan hukum penting dilakukan agar citra penyelenggara pemilu tidak bertambah hancur,” pungkasnya.

    Tribunnews.com telah berupaya menghubungi Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta beberapa anggota KPU, di antaranya Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat.

    Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari semua anggota KPU RI tersebut mengenai isu pengadaan sewa private jet ini.

    Bagaimana pendapat Anda tentang dugaan mark-up dalam pengadaan sewa private jet oleh KPU? Bagikan opini Anda di kolom komentar dan sebarkan artikel ini di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik.​

     

     

     

  • Menteri PANRB: 2 Tahun Terapkan SAKIP, Negara Bisa Menghemat Anggaran hingga Rp128,5 Triliun – Halaman all

    Menteri PANRB: 2 Tahun Terapkan SAKIP, Negara Bisa Menghemat Anggaran hingga Rp128,5 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa selama dua tahun penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), negara berhasil menghemat anggaran hingga Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Rabu (30/4/2025).

    “Dalam dua tahun terakhir, penerapan SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan dana APBN dan APBD sekitar lebih kurang Rp128,5 triliun,” ujar Rini.

    Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi saat ini tak lagi sekadar urusan administratif, melainkan berdampak nyata terhadap efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Reformasi Berdampak Langsung bagi Masyarakat

    Menurut Rini, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi bukan sekadar pencapaian indikator atau laporan kinerja yang baik, tetapi bagaimana masyarakat merasakan langsung manfaatnya—mulai dari layanan yang lebih cepat, hingga program yang tepat sasaran.

    “Seperti yang ditekankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja. Harus berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

    Visi Birokrasi Kelas Dunia 2045

    Dalam kesempatan itu, Rini juga menyinggung rancangan besar (grand design) reformasi birokrasi nasional untuk periode 2025-2045.

    Desain tersebut disiapkan untuk mengarahkan Indonesia menuju birokrasi kelas dunia, dengan menekankan pada transformasi digital, tata kelola yang adaptif, serta kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan berorientasi pada manusia.

    “Kita akan rancang reformasi birokrasi 2025-2045 selaras dengan visi birokrasi kelas dunia: adaptif, digital, kolaboratif, dan inklusif,” katanya.

  • Terpilih Sebagai Ketua PBB Jakarta, Abdul Bari Alkatiri Siap Memperjuangkan Nilai-nilai Keislaman – Halaman all

    Terpilih Sebagai Ketua PBB Jakarta, Abdul Bari Alkatiri Siap Memperjuangkan Nilai-nilai Keislaman – Halaman all

    Abdul Bari Alkatiri resmi terpilih sebagai Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) DKI Jakarta dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PBB.

    Tayang: Rabu, 30 April 2025 22:46 WIB

    HandOut/IST

    MUSWIL PBB JAKARTA – Abdul Bari Alkatiri, terpilih sebagai Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) DKI Jakarta. Abdul Bari terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Abdul Bari Alkatiri resmi terpilih sebagai Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) DKI Jakarta dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PBB.

    Pemilihan ini menandai babak baru kepemimpinan PBB di wilayah ibu kota, dengan komitmen memperkuat basis konstituen dan mengawal nilai-nilai perjuangan Islam serta keadilan sosial.

    Muswil VI PBB DKI Jakarta dihadiri oleh kader-kader partai dari berbagai cabang di Jakarta. 

    Adapun Abdul dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan aspirasi umat dan masyarakat.

    Dia memperoleh mandat secara aklamasi untuk memimpin PBB DKI Jakarta periode 2025-2030 

    “Ini adalah amanah besar yang harus kita jalankan bersama. Partai Bulan Bintang akan terus berkomitmen memperjuangkan nilai-nilai keislaman, keadilan, dan kesejahteraan rakyat di DKI Jakarta,” kata Abdul dalam keterangannya, Rabu (30/1/2025).

    Dia juga menekankan pentingnya persatuan kader serta sinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memajukan Jakarta.

    Dengan kepemimpinan baru ini, Abdul berharap PBB DKI Jakarta dapat semakin aktif berkontribusi dalam dinamika politik lokal maupun nasional.

    “PBB sebagai partai yang berasaskan Islam memiliki peran strategis dalam membawa kebijakan pro-rakyat dan moralitas dalam politik,” tandasnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 40 Link Twibbon Hari Buruh 1 Mei 2025, Dilengkapi Cara Mudah Buat dan Bagikan ke Media Sosial – Halaman all

    40 Link Twibbon Hari Buruh 1 Mei 2025, Dilengkapi Cara Mudah Buat dan Bagikan ke Media Sosial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak kumpulan link Twibbon untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

    Hari Buruh diperingati setiap tanggal 1 Mei.

    Tahun ini, Hari Buruh jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025.

    Peringatan Hari Buruh dapat dimeriahkan dengan sejumlah cara, seperti membagikan Twibbon.

    Twibbon bertema Hari Buruh cocok diunggah ke media sosial Instagram, Facebook, dan X.

    Selain itu, Twibbon Hari Buruh dapat dijadikan sebagai status di WhatsApp.

    Inilah 40 link Twibbon Hari Buruh 2025 sebagaimana dilansir laman www.twibbonize.com:

    1. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    2. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    3. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    4. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    5. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    6. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    7. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    8. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    9. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    10. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    11. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    12. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    13. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    14. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    15. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    16. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    17. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    18. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    19. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    20. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    21. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    22. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    23. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    24. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    25. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    26. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    27. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    28. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    29. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    30. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    31. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    32. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    33. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    34. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    35. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    36. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    37. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    38. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    39. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    40. Twibbon Hari Buruh 2025 >>> Klik

    Cara Membuat Twibbon Hari Buruh 2025

    Berikut cara membuat Twibbon Hari Buruh 2025 sebagaimana dipraktikkan Tribunnews.com:

    1. Buka laman www.twibbonize.com atau klik di sini;

    2. Pilih Twibbon yang disukai pada halaman utama;

    Apabila Twibbon yang muncul tidak sesuai, Anda bisa mencari di kolom pencarian dengan mengetik ‘Hari Buruh 2025’;

    3. Klik Menu ‘Choose Your Photo’;

    4. Masukkan foto yang diinginkan;

    5. Atur posisi foto yang sudah dimasukkan di laman Twibbon;

    6. Apabila sudah sesuai, klik ‘Next’;

    7. Klik ‘Add Text’ jika Anda ingin menambahkan teks, klik ‘Done’;

    8. Klik ‘Download’ untuk menyimpan gambar Twibbon.

    Setelah men-download Twibbon bertema Hari Buruh 2025, Anda bisa langsung mengunggahnya.

    Klik ‘Post to Twibbonize’ jika Anda ingin mengunggah ke laman Twibbon.

    Nantinya, Anda harus login melalui akun Google atau Facebook.

    Selain itu, Anda dapat mengunggah Twibbon yang telah dibuat ke media sosial.

    Buka aplikasi media sosial seperti Instagram, lalu pilih gambar Twibbon yang telah Anda download.

    Anda bisa menambahkan caption atau keterangan di unggahan gambar Twibbon itu dengan tema Hari Buruh 2025.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Hari Buruh

  • 1 Mei 2025 Hari Buruh Nasional atau Internasional? Mengapa Disebut May Day? – Halaman all

    1 Mei 2025 Hari Buruh Nasional atau Internasional? Mengapa Disebut May Day? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tanggal 1 Mei 2025 itu hari buruh nasional atau internasional? Berikut ini penjelasannya.

    Hari buruh pada 1 Mei 2025 merupakan hari libur nasional di Indonesia, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

    Perayaan hari buruh pada 1 Mei juga dirayakan oleh berbagai negara, termasuk Cina, Vietnam, Kuba, Laos, Korea Utara, dan negara-negara bekas Uni Soviet.

    Dengan demikian, hari buruh 1 Mei 2025 merupakan hari buruh nasional dan internasional.

    Sedangkan secara internasional, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh internasional melalui kongres buruh internasional di Paris, Prancis pada tahun 1889.

    Dalam konferensi itu, berbagai kelompok sosialis dan serikat pekerja dari berbagai negara mendirikan Internasional Kedua.

    Federasi tersebut kemudian memutuskan untuk menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional.

    Internasional Kedua memilih tanggal tersebut, sebagian, untuk menandai dimulainya Kerusuhan Haymarket tahun 1886 di Chicago, dikutip dari France24.

    Hari buruh dirayakan untuk menghormati para pekerja dalam mengembangkan ekonomi dan memperjuangkan hak mereka.

    Sejarah Hari Buruh

    Penetapan hari buruh pada tanggal 1 Mei dilatarbelakangi oleh aksi mogok kerja pada tahun 1886 di Amerika Serikat.

    Aksi demonstrasi pada saat itu menuntut hak buruh/pekerja, yang saat itu bekerja selama 14-18 jam per hari, menjadi delapan jam per hari.

    Puncak peristiwa ini terjadi pada 1 Mei 1886 dalam Peristiwa Haymarket di Chicago, di mana protes buruh meningkat menjadi kekerasan.

    Sebuah ledakan bom mengakibatkan hilangnya nyawa tujuh petugas polisi dan sedikitnya empat warga sipil, dikutip dari NDTV.

    Sejak saat itu, hari buruh berkembang menjadi peringatan global, dengan jutaan orang berpartisipasi dalam demonstrasi, rapat umum, dan kegiatan lain untuk menghormati kontribusi pekerja dalam memperjuangkan hak mereka.

    Mengapa Hari Buruh Juga Disebut May Day?

    Hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei disebut juga May Day.

    Istilah May Day merujuk pada hari pertama di bulan Mei yang merupakan tanggal penting bagi para aktivis pekerja untuk menggelar protes global.

    Asal usul hari buruh bermula dari perjuangan untuk hari kerja delapan jam, yang diserukan oleh para pemimpin Sosialis Internasional Kedua.

    Mereka menyerukan agar diadakan hari protes internasional pada awal bulan Mei 1890.

    May Day juga menggambarkan solidaritas kelas pekerja untuk menggelar protes global secara bersamaan, seperti dikutip dari The Guardian.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Tidak Hanya di Jakarta, Roy Suryo Cs Juga Dilaporkan ke Polisi di Solo, Sleman dan Semarang – Halaman all

    Tidak Hanya di Jakarta, Roy Suryo Cs Juga Dilaporkan ke Polisi di Solo, Sleman dan Semarang – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi melaporkan Roy Suryo Cs atas dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu. 

    Mereka dituduhkan dengan pasal KUHP dan UU ITE setelah tim hukum Jokowi menyerahkan 24 video sebagai barang bukti.

    Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan menuturkan kliennya melaporkan sejumlah pasal terkait tudingan ijazah palsu.

    Menurutnya, laporan terhadap Roy Suryo Cs ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Lima orang yang dilaporkan ke polisi tersebut selain Roy Suryo ada inisial T, ES, RS dan K.

    Ternyata Roy Suryo Cs tidak hanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya, polisi di Solo, Sleman dan Semarang juga menerima laporan tersebut.

    “Kami melaporkan ke tiga wilayah, masing-masing Polresta Surakarta, Polres Sleman, dan Polrestabes Semarang,” kata Koordinator Alap Alap Jokowi, Lalang Wardiyanto Rabu (30/4/2025).

    Lalang menambahkan, pengaduan itu disampaikan sesuai arahan dari Ketua Umum Relawan Alap-alap Jokowi.

    Ia menyebut laporan terhadap Roy Suryo cs memuat materi yang sama, yakni dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo.

    “Bukti-bukti yang kami serahkan berupa beberapa flashdisk dan data yang diambil dari media sosial, termasuk dari UGM dan kediaman Jokowi,” ucapnya.

    Kendati demikian meski dilaporkan ke polisi, Pakar Telematika Roy Suryo mengatakan dirinya percaya diri buktikan di pengadilan ijazah palsu Jokowi. “Oh siap, sangat siap. Tentu dengan pengadilan yang fair. Jangan sampai kemudian nanti malah diarah-arahkan ke sisi yang lain. Kemudian, tidak perlu membuktikan ijazahnya. Ini hanya soal pencemaran nama baik. Nah, itu lain lagi,” kata Roy Suryo.

    Roy Suryo juga berharap proses hukum berlangsung juga secara fair. “Jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kita saksikan, dan masyarakat mohon juga mengawal proses ini, sebaik-baiknya, jangan sampai ada proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur dan Bambang Tri,” imbuhnya.

    Selain itu ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba. Oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas sekali.

    “Kita hanya berdoa kepada Tuhan Yang Kuasa, dan terima kasih atas dukungan masyarakat,” tutupnya.

     

    Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul ‘Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi: Tak Hanya di Solo, Roy Suryo Cs Dilaporkan di Sleman dan Kota Semarang’

     

  • Masalah Ekonomi Keluarga Bisa Pengaruhi Mental Anak, Begini Antisipasinya  – Halaman all

    Masalah Ekonomi Keluarga Bisa Pengaruhi Mental Anak, Begini Antisipasinya  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kondisi ekonomi dirasakan sedang tidak baik-baik saja untuk sebagian besar masyarakat. 

    Tidak mengherankan jika situasi tersebut membuat orang tua merasa khawatir dan was-was.  

    Namun, orang tua perlu tahu, rasa khawatir terhadap kondisi ekonomi keluarga, bisa memengaruhi kondisi mental anak. 

    Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti di bidang ketahanan sosial dan psikologis Michael Ungar, Ph.D. 

    “Selama beberapa tahun, saya telah mempelajari bagaimana kondisi ekonomi memengaruhi kehidupan sehari-hari keluarga.  Sebagian besar menjadi lebih buruk—meskipun dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, juga menjadi lebih baik,” ungkapnya dilansir dari Psychology Today, Rabu (30/4/2024). 

    Menurut Michael, ekonomi pasang surut sebetulnya hal biasa yang akan sering dihadapi. 

    Namun, anak-anak cenderung menganggap orang tua dan pengasuh mereka sering stres dan tidak tersedia secara emosional. 

    Dalam penelitiannya, banyak rumah tangga kelas menengah, mengalami banyak perubahan. Khususnya dari fasilitas bermain anak. 

    Seperti apakah keluarga tersebut masih memiliki penghasilan untuk mendaftarkan anak mereka dalam olahraga mahal seperti ski atau berkuda

    Atau apakah anak tersebut dapat membeli sepatu kets model terbaru. 

    “Hal-hal ini mungkin terdengar sepele, tetapi bagi anak yang menikmati hak istimewa ini, kehilangan tersebut dapat meninggalkan noda emosional yang bertahan lama. Sehingga membuat masa depan tampak kurang dapat diprediksi dan masa kini kurang bahagia,” imbuhnya. 

    Oleh karena itu, untuk mencapai ketahanan keluarga, orang tua perlu memikirkan kembali cara mendukung keluarga di berbagai tingkat sistemik. Michael memberikan beberapa ide terkait hal ini.

    Pertama, ketika ekonomi sedang lesu, pastikan ada yang mengawasi anak-anak dari orang tua yang paling terdampak oleh PHK. 

    Itu berarti menyediakan guru, pemimpin agama, dan anggota masyarakat dengan alat yang mereka butuhkan untuk terhubung dengan anak-anak.

    Dapat membantu mereka mendapatkan perhatian yang mungkin tidak dapat diberikan oleh orang tua yang tidak fokus.

    Kedua, saat perekonomian sedang berkembang pesat, berinvestasilah dalam membangun dukungan sosial dan infrastruktur masyarakat (seperti taman dan fasilitas rekreasi).

    Bisa juga dengan menyediakan tempat keluarga untuk berkumpul dengan biaya rendah atau tanpa biaya selama ekonomi sedang lesu.

    Ketiga, ketika ekonomi sedang terpuruk, bantu anak-anak menemukan konsistensi yang mereka butuhkan untuk tetap optimis tentang masa depan mereka.

    “Jika mereka sedang berolahraga dan keluarga mereka tidak mampu lagi menyekolahkan anak mereka, carilah solusi filantropis untuk membantu anak yang hidupnya akan terganggu,” imbuhnya. 

    Jika memungkinkan, bantu anak-anak tetap berada di lingkungan yang sama. Sehingga bisa bermain teman sebaya yang sama, tidak peduli apa pun yang terjadi dalam ekonomi.

    Suasana ini membuat anak-anak cenderung lebih mampu mengatasi tekanan yang dialami keluarga mereka.

    “Kemerosotan ekonomi mungkin terasa di luar kendali kita, tetapi dampaknya mengubah cara anak-anak dan orang tua berinteraksi. Mungkin ada lusinan strategi lain. Tapi poinnya, tetap memusatkan perhatian pada kebutuhan anak,” pungkasnya. 

     

  • PT PIS Buka Program Beasiswa Crewing Talent Scouting 2025, Ini Syarat Daftarnya – Halaman all

    PT PIS Buka Program Beasiswa Crewing Talent Scouting 2025, Ini Syarat Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Pertamina International Shipping (PIS) bersama Pertamina Foundation (PF) memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa Program Beasiswa Crewing Talent Scouting.

    “Pertamina International Shipping (PIS) berkolaborasi dengan Pertamina Foundation (PF) mencari talenta muda yang terampil dan punya semangat untuk menjadi bagian dari PIS lewat beasiswa ikatan kontrak, Beasiswa Crewing Talent Scouting tahun 2025!” 

    “Tidak hanya sekadar menerima beasiswa, kalian juga berkesempatan untuk dikontrak sebagai Pelaut di kapal milik PIS dengan durasi ikatan kontrak sesuai kesepakatan!” bunyi keterangan dalam postingan akun Instagram @pertamina.foundation.

    Pendaftaran Beasiswa Crewing Talent Scouting tahun 2025 dibuka hingga 7 Mei 2025.

    Dalam program ini, mahasiswa penerima beasiswa akan mendapatkan uang beasiswa sekaligus kontrak kerja sebagai pelaut di kapal milik PIS.

    Dikutip dari ugm.ac.id, Program Beasiswa Crewing Talent Scouting 2025 ini mencakup dua jalur, yaitu program hire D3/D4 dan program hire Prala.

    Jalur D3/D4 terbuka bagi mahasiswa Sekolah Vokasi UGM, Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya (PPNS), dan Politeknik Negeri Semarang (Polines).

    Sementara itu, jalur Prala ditujukan untuk taruna dan taruni dari empat lembaga pendidikan pelayaran di Indonesia.

    Nantinya, setiap peserta akan mengikuti rangkaian seleksi ketat sebelum akhirnya mendapatkan kontrak kerja dengan PIS. 

    Melansir @pertamina.foundation, berikut syarat daftar hingga mitra lembaga pendidikan Beasiswa PT PIS.

    Syarat Umum

    Warga Negara Indonesia (WNI);
    Tidak memiliki riwayat tindakan indisipliner;
    Bersedia untuk berkontrak sebagai Pelaut di kapal PIS dan ditempatkan di seluruh kapal-kapal milik PIS dengan durasi ikatan kontrak sesuai kesepakatan;
    Berstatus aktif dan tidak sedang menerima atau mengikuti program sejenis dari perusahaan lain.

    Syarat Khusus

    1. Mahasiswa/i aktif di mitra lembaga pendidikan:

    Hire Prala: Mahasiswa/i semester 4
    Hire D3 dan D4: Mahasiswa/i semester 6

    2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,20.

    Mitra Lembaga Pendidikan – Program Studi

    D3:

    Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya (PPNS)
    D3 Teknik Kelistrikan Kapal
    Politeknik Negeri Semarang (Polines)
    D3 Teknik Elektronika

    D4:

    Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada (UGM)
    D4 Teknik Rekayasa Elektro

    Prala:

    Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
    D4 Nautika dan D4 Teknika
    Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
    D4 Nautika dan D4 Teknika
    Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
    D4 Nautika dan D4 Teknika
    Politeknik Pelayaran Surabaya
    ETO

    Tahapan Seleksi

    Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, menegaskan proses seleksi akan dilakukan secara ketat dan komprehensif.

    Ia menjelaskan, tahapan seleksi akan mencakup administrasi, tes potensi akademik, TOEIC, psikometri, kesehatan, hingga wawancara mendalam.

    Dengan metode seleksi berlapis ini, diharapkan penerima beasiswa benar-benar siap menghadapi tantangan industri maritim global.

    “PF akan memastikan bahwa yang terpilih benar-benar crewing global talent yang mampu mendukung PIS untuk menjadi perusahaan marine logistik di kancah Asia hingga internasional,” ujarnya.

    Informasi lengkap mengenai Beasiswa Crewing Talent Scouting dapat diakses melalui laman dan media sosial resmi Pertamina Foundation serta PIS.

    Seluruh tahapan seleksi beasiswa ini tidak dipungut biaya.

    Peserta diimbau untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan program ini.

    Komitmen transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan seleksi beasiswa ini.

    Lebih lanjut, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, juga menegaskan program ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mencetak SDM unggul. 

    Ia menyebutkan program ini turut memperkuat visi Pertamina sebagai agen pembangunan nasional melalui penguatan kompetensi generasi muda.

    Selain mendukung sektor maritim, program ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan kesempatan kerja berkualitas di Indonesia.

    “Beasiswa ini menjadi bentuk komitmen Pertamina dalam melahirkan bibit-bibit unggul yang akan membawa nama baik dengan mendukung operasi bisnis Pertamina dan menjadi kebanggaan Indonesia di mata internasional,” kata Fadjar.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • Peserta Upacara Bendera Peringatan Hardiknas 2025 Pakai Baju Adat Daerah, Cek Pedoman Resmi – Halaman all

    Peserta Upacara Bendera Peringatan Hardiknas 2025 Pakai Baju Adat Daerah, Cek Pedoman Resmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap tanggal 2 Mei.

    Tahun ini peringatan Hardiknas jatuh pada hari Jumat (2/5/2025).

    Kemendikdasmen telah menerbitkan Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 untuk memeriahkan Hardiknas yang diperingati juga sebagai hari lahir pahlawan nasional Ki Hadjar Dewantara. 

    Berdasarkan pedoman tersebut, tema peringatan Hardiknas tahun 2025 adalah “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.

    Adapun kegiatan peringatan Hardiknas 2025 antara lain upacara bendera.

    Perguruan Tinggi Negeri/Swasta/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen.

    Pedoman Peringatan Hardiknas 2025 Resmi Kemendikdasmen

    Pelaksanaan Upacara Bendera

    1. Ketentuan umum

    Upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 diselenggarakan secara luring/tatap muka di kantor pusat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan satuan kerja di daerah, kantor Kementerian Agama pusat dan satuan kerja di daerah, kantor pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kantor dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota serta satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri serta satuan pendidikan di luar negeri.

    2. Waktu pelaksanaan

    Hari, tanggal : Jumat, 2 Mei 2025
    Pukul : 07.30 waktu setempat

    3. Tempat

    Halaman kantor/lapangan/tempat lain yang telah disepakati oleh panitia setempat.

    4. Pakaian

    a. Undangan: Pakaian adat daerah/tradisional*

    b. Barisan:

    Pegawai: Pakaian adat daerah/tradisional*
    Pendidik: Pakaian adat daerah/tradisional*
    Siswa/Murid: Pakaian adat daerah/tradisional*
    Mahasiswa: Pakaian adat daerah/tradisional*

    c. Petugas Upacara: Sesuai ketentuan

    Keterangan :

    *) Penggunaan pakaian adat daerah/tradisional bertujuan untuk menumbuhkan dan merawat nasionalisme, cinta tanah air, dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Pakaian yang dikenakan wajib sesuai dengan norma kepantasan, tidak menghambat mobilitas, dan tidak membebani undangan dan peserta upacara.

    5. Susunan upacara bendera

    a. Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacara;

    b. Pembina Upacara tiba di tempat upacara;

    c. Penghormatan kepada Pembina Upacara;

    d. Laporan Pemimpin Upacara;

    e. Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh korsik/paduan suara;

    f. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;

    g. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;

    h. Pembacaan naskah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;

    i. Pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan pemberian piagam kepada penerima Satyalancana Karya Satya (jika ada);

    j. Amanat pembina upacara (Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah);

    k. Pembacaan doa*;

    l. Laporan Pemimpin Upacara;

    m. Penghormatan kepada Pembina Upacara;

    n. Pembina Upacara meninggalkan mimbar upacara;

    o. Upacara selesai, barisan dibubarkan.

    Keterangan :

    *) Sebelum pembacaan doa, diharapkan agar petugas pembaca doa menjelaskan bahwa doa upacara dibacakan secara agama Islam, dan mempersilakan kepada peserta upacara yang tidak beragama Islam untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

    (Tribunnews.com/Latifah)