Category: Tribunnews.com Nasional

  • Presiden Prabowo Subianto Minta Kepala Daerah Gencarkan Perbaikan Sekolah – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto Minta Kepala Daerah Gencarkan Perbaikan Sekolah – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto minta kepala daerah tidak perlu memikirkan soal Makan Bergizi Gratis, lebih baik fokus memperbaiki sekolah-sekolah.

    Tayang: Sabtu, 15 Februari 2025 00:15 WIB

    HandOut/IST

    INGATKAN KEPALA DAERAH – Presiden Prabowo Subianto di kawasan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 20 Januari 2025. baru-baru ini ia meminta kepala daerah untuk fokus memperbaiki sekolah-sekolah. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta agar kepala daerah menggencarkan perbaikan sekolah.

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut Prabowo meminta partai politik menggencarkan perbaikan sekolah di daerah masing-masing dan tak perlu menyelenggarakan seminar-seminar.

    “Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi,” kata Prabowo.

    Ia menjelaskan para kepala daerah juga tidak perlu memikirkan soal Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lebih baik fokus memperbaiki sekolah-sekolah.

    “Lebih baik para Gubernur ada dana perbaiki sekolah-sekolah. Kita punya sekolah 330.000 sekolah,” kata Prabowo.

    Seperti diketahui Prabowo Subianto menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    Dalam acara tersebut sejumlah menteri kabinet merah putih, ketua umum partai politik, hingga anggota DPR RI hadir.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Menaker Yassierli Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Menaker Yassierli Pastikan Kemnaker Terus Bekerja Optimal Meski Terjadi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan kementerian yang dipimpinnya tetap menjalankan tugas secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. 

    Ia menegaskan pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

    “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker,” ujar Yassierli dalam keterangannya Jumat (14/2/2025).

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan semua APBN diprioritaskan untuk menyentuh langsung kepentingan publik. 

    Karenanya, kata Menaker, meski ada penyesuaian dalam beberapa program, Kemnaker tetap fokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, dan daya saing industri.

    Serta perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

    Lebih lanjut, Yassierli menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/ lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.

    Misalnya, kata Menaker, dengan Kementerian UMKM, Kementerian pendidikan dasar dan menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian P3MI dan kementerian/lembaga lainnya. 

    Bahkan kolaborasi juga kami lakukan dengan industri swasta, lembaga filantropi, komunitas dan lain-lain dalam gerakan produktivitas Nasional.

    “Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan Kementerian/Lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan,” tutupnya.

  • KPK Bakal Beri Kejutan Kasus Wali Kota Semarang dan Suami dalam Waktu Dekat, Jemput Paksa? – Halaman all

    KPK Bakal Beri Kejutan Kasus Wali Kota Semarang dan Suami dalam Waktu Dekat, Jemput Paksa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melakukan langkah besar dalam waktu dekat terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan perkembangan penting dalam penyidikan, meskipun ia belum bisa mengungkapkan secara detail apa bentuk tindakan yang akan dilakukan.

    “Kita tunggu saja, saya diinfokan dalam waktu dekat akan ada perkembangan. Tapi, saya belum diberi lampu hijau untuk menyampaikan perkembangannya,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Tessa menambahkan bahwa tindakan tegas itu diperkirakan akan dilakukan pada pekan depan.

    Ketika ditanya apakah tindakan itu terkait jemput paksa terhadap Mbak Ita yang sering mangkir dari panggilan KPK, Tessa memilih untuk tidak mengungkapkan lebih lanjut, hanya menyebut, “Ditunggu saja nanti.”

    KPK sebelumnya telah berupaya memanggil Ita pada Selasa (11/2/2025).

    Namun, yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sedang dirawat di rumah sakit RSD KRMT Wongsonegoro, Semarang, akibat demam tinggi dan infeksi setelah melakukan tinjauan banjir. Mbak Ita bahkan sudah empat kali absen dari panggilan penyidik.

    Meskipun belum ada konfirmasi apakah KPK mengirimkan tim dokter untuk memverifikasi kondisi kesehatan Mbak Ita, Tessa memastikan bahwa tindakan terhadapnya akan segera dilakukan.

    “Saya belum mendapat informasi tentang tim dokter yang dikirim ke sana, namun penyidik sudah memastikan ada tindakan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Tessa.

    Tessa turut bicara ihwal perkembangan kondisi kesehatan Mbak Ita.

    Diketahui Ita sedianya dipanggil penyidik KPK pada Selasa (11/2/2025). Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak hadir. Tercatat sudah empat kali Ita mangkir panggilan KPK.

    Usut punya usut, ternyata Ita sedang dirawat inap di RSD KRMT Wongsonegoro, Semarang, Jawa Tengah.

    Mbak Ita dikabarkan opname di rumah sakit tersebut sejak Selasa (12/2/2025) pagi.

    Tessa menyebut, KPK belum mengirim dokter ke RSD KRMT Wongsonegoro untuk memantau kondisi terkini Ita.

    “Kalau pertanyaannya adalah apakah KPK sudah mengirimkan dokter ke sana? Informasinya belum ada dokter yang dikirimkan ke sana, tapi penyidik menyampaikan ke saya dalam waktu dekat ini akan ada tindakan yang dilakukan,” kata dia.

    Dikutip dari Kompas.com, informasi yang beredar menyebutkan bahwa Mbak Ita mengalami demam tinggi dan infeksi setelah melakukan tinjauan banjir di beberapa lokasi selama beberapa hari terakhir.

    Direktur RSD KRMT Wongsonegoro, Eko Krisnarto, menjelaskan bahwa saat ini perawatan intensif masih dilakukan terhadap Wali Kota Semarang.

    “Masih (masih dirawat),” kata Eko saat dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Kamis (13/2/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa Mbak Ita masih menjalani beberapa terapi untuk proses penyembuhan. 

    “Masih mendapatkan terapi antibiotik,” ungkapnya.

    Sebelumnya, KPK berencana mengirimkan tim dokter untuk memeriksa kondisi wali kota Semarang, mengingat Mbak Ita telah beberapa kali mangkir dari panggilan.

    Namun, Eko menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada tim dokter dari KPK yang tiba di RSD KRMT Wongsonegoro. 

    “Mboten wonten (tidak ada tim dokter KPK),” tambahnya. 

    Memanas Usai Praperadilan Ditolak

     

    Kasus yang menjerat Mbak Ita dan suaminya, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri, terkait dugaan gratifikasi senilai Rp5 miliar, semakin memanas setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan mereka, yang menguatkan status tersangka mereka.

    Terungkap di persidangan praperadilan bahwa Mbak Ita dan Alwin Basri diduga menerima gratifikasi sejumlah Rp5 miliar.

    “Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kemudian dihubungkan dengan bukti P56, maka didapat fakta hukum bahwa penyidik termohon (KPK) telah menyusun laporan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana korupsi berupa penerimaan uang sebesar kurang lebih Rp5 miliar oleh Hevearita Gunaryanti dan Alwin Basri sebagai pihak penerima,” kata hakim.

    KPK pun terus mendalami dugaan gratifikasi, suap pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai terkait capaian pemungutan retribusi daerah di Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

    Beberapa tersangka lain, seperti Ketua Gapensi Kota Semarang Martono dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, juga telah lebih dulu ditahan dalam kasus yang sama.

    Dengan dinamika yang berkembang pesat, semua mata kini tertuju pada langkah besar KPK yang kemungkinan besar akan mengejutkan publik dalam beberapa hari ke depan.

     

  • Wacana Koalisi Permanen KIM, Putri Zulkifli Hasan: PAN Selalu Solid Dukung Presiden Prabowo – Halaman all

    Wacana Koalisi Permanen KIM, Putri Zulkifli Hasan: PAN Selalu Solid Dukung Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa PAN selalu solid dalam mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Sentul, Jumat (14/2/2025), Putri menyampaikan bahwa PAN menyambut baik gagasan koalisi permanen sebagai langkah strategis dalam memperkuat stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan nasional.

    Ketika ditanya oleh wartawan mengenai sikap PAN terhadap wacana koalisi permanen, Putri menegaskan bahwa PAN sejak awal telah menjadi bagian dari barisan pendukung Prabowo.

    “Dari dulu, sudah tiga kali pemilu, PAN selalu solid mendukung Presiden Prabowo. Kami meyakini bahwa kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi besar pembangunan nasional. PAN siap berada di garis terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah di parlemen” ujar Putri.

    Putri juga mengapresiasi hasil Rapimnas dan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra, yang menetapkan kembali Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030, serta pengumuman bahwa Prabowo akan kembali maju dalam Pilpres 2029.

    “Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden Prabowo atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Partai Gerindra ” lanjutnya.

    Terkait peran PAN di parlemen, Putri menegaskan bahwa Fraksi PAN akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung dalam bentuk pengawalan dan memastikan efektivitas kebijakan di DPR RI, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pembangunan berkelanjutan.

    “Bagi PAN, yang terpenting bukan hanya soal politik elektoral, tetapi bagaimana kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat. Kami di Fraksi PAN DPR RI akan terus menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, mengawal agenda strategis, dan memastikan kebijakan publik berjalan efektif” tegasnya.

    Dengan semakin kuatnya dukungan dari partai-partai koalisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PAN optimis bahwa sinergi politik yang terjalin akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan Sejahtera.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya.
    Hal tersebut mengemuka seusai Prabowo Subianto menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) sore.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin.

  • Prabowo Diumumkan Maju Capres Lagi di Pilpres 2029 – Halaman all

    Prabowo Diumumkan Maju Capres Lagi di Pilpres 2029 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto diumumkan maju kembali sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Pengumuman Prabowo maju kembali sebagai Capres pada Pilpres 2029 disampaikan saat para Ketua Umum (Ketum) Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) dikumpulkan di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

    Hal itu dikonfirmasi Plh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher).

    “Diumumkan bahwa beliau (Prabowo Subianto) akan maju kembali pada tahun 2029. Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” ujar Aher, dikutip dari Kompas.com. 

    Terkait sikap para partai politik, termasuk PKS, Aher belum bisa memberi jawaban.

    “Ya tentu itu adalah pengumuman dari Gerindra. Sikap-sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ucapnya.

    Prabowo juga belum meminta kepada parpol KIM untuk mendukungnya di Pilpres 2029.

    “Tidak ada permintaan untuk koalisi didukung, tidak ada kan,” imbuh Aher.

    Diketahui pertemuan tersebut berlangsung selama 5 jam dari pukul 13.00 WIB. 

    Permanenkan Koalisi

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pada pertemuan itu Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya.

    Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu, ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin seusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan.

    Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut, koalisi permanen yang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu.

    Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” pungkas Cak Imin.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Igman Ibrahim)

  • Coretan ‘Adili Jokowi’ Marak di Berbagai Daerah, Pengamat: Bisa Berdampak pada Politik – Halaman all

    Coretan ‘Adili Jokowi’ Marak di Berbagai Daerah, Pengamat: Bisa Berdampak pada Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Aksi vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ muncul di berbagai kota Indonesia.

    Coretan tersebut antara lain merebak di Surabaya, Solo, Yogyakarta, Jakarta hingga Medan.

    Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat segera melakukan pembersihan guna menjaga estetika ruang publik.

    Terkini, aksi vandalisme tersebut berlanjut ke aksi unjuk rasa. 

    Misalnya saja aksi aliansi Gerakan Wong Solo Adili Jokowi, Jumat (14/2/2025).

    Aksi demonstrasi dimulai dari Stadion Sriwedari Solo. Massa melakukan long march dan berakhir di depan Mapolresta Solo. Tulisan ‘Adili Jokowi’ terpampang di spanduk maupun ikat kepala sejumlah massa.

    Ada 24 titik Vandalisme di Surabaya

    Di Kota Surabaya, tulisan ‘Adili Jokowi’ ditemukan di 24 titik yang tersebar di berbagai kecamatan.

    Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengerahkan petugas membersihkan coretan tersebut begitu laporan diterima.

    “Kami kerahkan personel dari Satpol PP kota dan kecamatan. Ada tim yang menyisir titik lokasi dan ada juga tim yang melakukan pengecatan,” ujar Fikser pada Jumat (7/2/2025).

    Vandalisme ini ditemukan di berbagai tempat, termasuk tembok dan seng penutup bangunan di Kecamatan Wonocolo, Wonokromo, Jambangan, Gayungan, Gubeng, Sawahan, Tandes, Genteng, dan Tegalsari.

    “Dari hasil laporan personel, kami temukan lebih kurang di 24 titik lokasi dari sembilan kecamatan. Paling banyak di Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Genteng,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa langkah pengecatan ulang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan estetika kota.

    “Ini sebagai bentuk upaya kami sebagai warga Kota Surabaya untuk menjaga keindahan serta kenyamanan, sehingga kami lakukan pengecatan ulang, mengembalikan tembok kembali bersih,” lanjutnya.

    Coretan ‘Adili Jokowi’ juga muncul di Solo

    Selain di Surabaya, coretan serupa juga ditemukan di Solo, Jawa Tengah. Berdasarkan pantauan, setidaknya ada enam titik lokasi yang menjadi sasaran aksi vandalisme ini, termasuk di Jalan Ahmad Yani, Jalan Menteri Supeno, Jalan Prof. DR. Soeharso, Jalan Moh. Husni Thamrin, dan Jalan Sam Ratulangi.

    Satpol PP Solo segera bertindak dengan melakukan pengecatan ulang menggunakan cat putih untuk menutupi coretan berwarna merah dan hitam. Kepala Satpol PP Solo, Didik Anggono, menyatakan bahwa pembersihan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. 

    “Malam hari ini kita melakukan kegiatan penghapusan vandalisme atau corat-coret yang berada di pinggir jalan atau tepatnya di Jalan Prof. DR. Soeharso, di mana ada tulisan provokatif ‘Adili Jokowi’. Dan ini berdasarkan informasi dari masyarakat,” ujar Didik pada Selasa (4/2/2025).

    VANDALISME ADILI JOKOWI DI SOLO. Vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ muncul di sejumlah titik di kota Solo, Selasa (4/2/2025) sore. Salah satunya ditemukan di jalan Prof Dr Soeharso, Kecamatan Laweyan tak jauh dari kantor Samsat Kota Solo. Tulisan ‘Adili Jokowi’ di lokasi tersebut juga dibubuhkan pada pagar seng sebuah lahan kosong dengan menggunakan tinta kombinasi warna oranye dan hitam. (TribunSolo.com/Andreas Chris)

    Ia menegaskan bahwa tindakan ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Lingkungan Hidup Nomor 10/2015 Pasal 62, yang melarang aksi vandalisme di ruang publik. 

    “Bahwa kegiatan corat-coret yang mengganggu keindahan kota itu merupakan larangan. Jika itu mengganggu keindahan kota, akan kita kembalikan ke bentuk aslinya sehingga keindahan kota terjaga dan kenyamanan warga juga terjaga,” tambahnya.

    Warga Yogyakarta temukan coretan di Jalan Sultan Agung

    Sementara itu, di Yogyakarta, coretan serupa ditemukan di beberapa lokasi, salah satunya di Jalan Sultan Agung. Seorang warga bernama Fian mengatakan bahwa dirinya baru menyadari keberadaan tulisan tersebut saat melintas di kawasan tersebut.

    “Di situ (Jalan Sultan Agung) memang banyak coretan, ini baru sadar tadi pas lihat-lihat kayanya itu (Adili Jokowi),” ujar Fian, Rabu (5/2/2025).

    Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, mengatakan bahwa pihaknya masih menganalisis motif di balik aksi vandalisme ini. Ia menduga ada kelompok tertentu yang mengorganisir aksi tersebut.

    “Baru analisis awal, kalau ada tulisan yang sama di beberapa daerah, mungkin ada beberapa kelompok tertentu yang menggerakkan, atau bergerak (terkait) isu-isu politik atau hal-hal lainnya,” kata Aditya, Jumat (7/2/2025).

    Sudut-sudut Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) banyak dihiasi tulisan berbunyi “Adili Jokowi”.

    Di antaranya tulisan Adili Jokowi ada di jalan Jamin Ginting, tepat di bawah Flyover.

    Tulisan yang sama juga terlihat seperti di jalan Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Setia Budi, Jalan Wiliam Iskandar, Jalan Sutrisno dan sejumlah kawasan lainya di Medan.

    Tanggapan Jokowi

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuding demo dan vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ merupakan wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    “Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa,” katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

    Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.

    Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.

    “Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade,” tuturnya.

    Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut.

    Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.

    “Saya kira ini negara demokrasi. Ya biasa-biasa ajalah (menanggapi aksi massa) kalau saya menanggapinya,” jelasnya.

    Diduga akan merembet ke berbagai daerah

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan aksi tersebut diprediksi akan terus membesar menjadi tuntutan senada dari Sabang hingga Merauke.

    Hal itu diperkirakan akan terjadi bila polisi terus mengabaikan tuntutan para pendemo. Karena itu, polisi harus tanggap atas tuntutan para pendemo tersebut.

    “Polisi setidaknya harus meresponnya secara bijak dan adil agar berbagai elemen masyarakat itu tidak merasa aspirasinya diabaikan. Sebab, kalau terus diabaikan, bisa saja rakyat dengan caranya sendiri,” kata Ritonga kepada Tribunnews.

    Jadi, polisis harus secepatnya menyelesaikan tuntutan berbagai elemen masyarakat tersebut. Hal itu dimaksudkan agar persoalan Jokowi tidak semakin meluas dan berdampak pada sisi ekonomi dan politik.

    Presiden Prabowo Subianto, kata Ritonga tentu tak ingin masalah Jokowi merambat ke stabilitas politik.

    “Prabowo tentu ingin stabilitas politik mantap sehingga semua program kerja dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (Tribunnews/Kompas.com)

  • Cak Imin Sebut Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen saat Silaturahmi KIM di Hambalang – Halaman all

    Cak Imin Sebut Prabowo Tawarkan Koalisi Permanen saat Silaturahmi KIM di Hambalang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menawarkan untuk membentuk koalisi permanen kepada para elite parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

    Hal itu disampaikan Cak Imin seusai menghadiri silaturahmi elite  hingga kepala daerah dari KIM di kediaman Prabowo,  Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025) siang. 

    Cak Imin mengatakan, tawaran itu disampaikan Prabowo agar koalisi KIM semakin kuat demi percepatan pembangunan. 

    “Intinya memperkuat koalisi kita. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” kata Cak Imin, Jumat. 

    Cak Imin pun menyebut PKB merespons positif tawaran Ketua Umum Gerindra itu.

    Menurutnya, koalisi permanen penting untuk pembangunan Indonesia.

    “Tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” tutur Cak Imin.  

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini juga mengatakan, koalisi permanen tersebut berlaku sampai kapan pun.

    “Ya sampai kapan pun namanya permanen,” lanjutnya. 

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kediaman Presiden RI di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) pukul 13.00 WIB. 

    Kegiatan ini dalam rangkaian Rapimnas dan HUT Partai Gerindra yang puncaknya akan digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (15/2/2025) besok.

    Sejumlah menteri kabinet merah putih, ketua umum partai politik hingga anggota DPR RI menghadiri undangan ini. 

    Beberapa di antaranya, Ketua Umum PKB Cak Imin, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum Gelora Anis Matta.

    Ada pula Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, pertemuan ini merupakan silaturahmi dari koalisi yang memenangkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. 

    Oleh karena itu, tak ada satu pun tokoh PDIP yang hadir dalam pertemuan ini. 

    “Ya silaturahmi KIM, ini satu tahun setelah Pilpres,” kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2025) dikutip dari Kompas.com. 

    “Kan (PDI-P) enggak bagian, eh belum bagian dari KIM,” lanjutnya. 

    Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Pilpres 2024.

    (Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com) 

  • Tour of Kemala 2025: Yayasan Kemala Bhayangkari Gelar Bakti Sosial di Yogyakarta – Halaman all

    Tour of Kemala 2025: Yayasan Kemala Bhayangkari Gelar Bakti Sosial di Yogyakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar bakti sosial di Yogyakarta dalam rangka ‘Tour of Kemala 2025’.

    “Bakti sosial dilaksanakan untuk menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, Jumat (14/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, pihak yayasan menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat seperti memperbaiki infrastruktur di beberapa lokasi, memberikan sembako, paket pangan stunting, hingga alat disabilitas yakni kursi roda.

    Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan, Yayasan Kemala Bhayangkari berkomitmen untuk mendukung kemajuan UMKM lokal yang sangat banyak di Yogyakarta sebagai bagian dari misi pemberdayaan ekonomi.

    Adapun terpilihnya Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan juga mempertimbangkan keindahan warisan budaya, keramahan penduduk, dan keasrian lingkungan.

    Diketahui, Yayasan Kemala Bhayangkari menggelar kompetisi bersepeda Tour of Kemala 2025 di Yogyakarta pada 15 – 16 Februari sebagai ajang pembibitan calon atlet balap sepeda di Tanah Air.

    Pada kegiatan kali ini, kompetisi bersepeda menjadi race utama yang terdiri dari tiga kategori kompetisi, yakni Race 123 km untuk atlet profesional yang menguji kekuatan dan stamina di jalur panjang.

    Kemudian, Tour 55 km yang diperuntukkan bagi komunitas dan penggemar sepeda, serta kategori Criterium 2,28 km yang merupakan balapan cepat di lintasan pendek menantang.

    “Ajang tersebut tidak hanya dirancang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai ruang interaksi budaya dan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat,” pungkas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

  • Ogah Sodorkan Kadernya Masuk Kabinet Jika Ada Reshuffle, NasDem: Teman Tapi Mesra aja Lah – Halaman all

    Ogah Sodorkan Kadernya Masuk Kabinet Jika Ada Reshuffle, NasDem: Teman Tapi Mesra aja Lah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan pihaknya ogah kadernya masuk ke dalam kabinet jika Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Menurutnya, pihaknya lebih nyaman menjalin teman tapi mesra bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dia menyatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh masih menjadi tempat bersandar yang nyaman untuk Prabowo.

    “Nasdem kadang-kadang yang mesra itu justru yang begini-begini, TTM ini kan, teman tapi mesra. Ya Nasdem begini aja, bahunya Surya Paloh nyaman lah untuk bersender. Jadi ya Nasdem teman tapi mesra aja lah sejauh ini,” ujar Willy saat ditemui di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    Saat ini, kata Willy, NasDem masih fokus untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Karenanya, dia masih enggan berspekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet.

    “Kita fokus aja untuk berbicara agenda-agenda prioritas Pak Prabowo dan Partai Koalisi KIM Plus itu mensupport betul totalitas bagaimana kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini benar-benar bisa dieksekusi dengan mulus lah,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, sinyal tegas reshuffle kabinet disampaikan Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran pembantunya. 

    Prabowo menyebut jajaran Menteri yang ada dalam kabinetnya harus bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan rakyat.

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?,” tegas Prabowo saat menghadiri resepsi puncak peringatan Hari Lahir ke-102 Nadhlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, beberapa waktu lalu.

  • Boyamin Ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Masih Berpeluang Ajukan Kembali Praperadilan Lawan KPK – Halaman all

    Boyamin Ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Masih Berpeluang Ajukan Kembali Praperadilan Lawan KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih punya peluang mengajukan praperadilan melawan KPK.

    Hal itu lantaran hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan. Bukan menolak permohonan Hasto Kristiyanto. 

    “Sebenernya ada catatan kritis, Hasto Kristiyanto masih bisa mengajukan lagi. Beda dengan ditolak, kalau ditolak itu tidak bisa mengajukan lagi,” kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Kemudian dikatakannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menerima permohonan Hasto Kristiyanto. Menurutnya KPK harus segera menindaklanjuti putusan tersebut. 

    “Untuk itu saya mendorong KPK untuk segera membawa ke pengadilan pokok perkara,” jelasnya. 

    Permohonan Praperadilan Hasto Tidak Diterima

    Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Djuyamto menyatakan seharusnya permohonan praperadilan Sekjen PDIP itu dilakukan secara terpisah. 

    Hal itu dikarenakan Hasto telah ditetapkan tersangka dugaan tindak bidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggaran negara oleh KPK. 

    “Menimbang berdalih alasan tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan prapradilan. Bukan dalam satu permohonan,” kata Hakim Djuyamto di persidangan PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

    Ia melanjutkan menimbangkan dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sahnya tidaknya dua surat perintah penyidikan. Atau setidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memilih syarat formil permohonan prapradilan.

    “Maka terhadap eksepsi termohon tersebut berdasarkan hukum dan patut dikabulkan,” ucapnya. 

    Menimbangkan, lanjut dia dengan berbagai pertimbangan hukum di atas hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan.

    Maka terhadap eksepsi permohonan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum 

    “Menimbangkan karena eksepsi pemohon dikabulkan maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi,” kata hakim Djuyamto. 

    “Sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahawa permohonan prapradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima,” tandasnya.