Category: Tribunnews.com Nasional

  • Megawati Bertemu Pangeran Khaled di UEA, Bahas Palestina dan Perkenalkan BRIN – Halaman all

    Megawati Bertemu Pangeran Khaled di UEA, Bahas Palestina dan Perkenalkan BRIN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. 

    Perbincangan berlangsung hangat dan membahas berbagai hal termasuk hubungan kedua keluarga yang merupakan pendiri negara, Indonesia dan UEA.

    Pertemuan ini digelar di Sea Palace Abu Dhabi, UEA, Sabtu (15/2/2025) malam waktu setempat. 

    Megawati mengenakan abaya bercorak batik kombinasi hitam cokelat.

    Megawati didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, putra tertuanya, Mohamad Rizki Pratama, Dubes Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, serta Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto.

    Sementara itu, Sheikh Khaled didampingi Menteri Energi Suhail, Menteri/Konsultan Sheikha Fatima, Maitha Bint Salem Al Shamsi, Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, dan Kepala Staf Putra Mahkota, dan Ahmed Alsaeeh.

    “Pertemuan ini adalah pertemuan dua keluarga Pendiri Bangsa, Indonesia dan UEA,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah selepas Megawati bertemu Pangeran Khaled.

    Sementara itu, Zuhairi yang menjadi penerjemah dalam pertemuan tersebut menyebutkan poin-poin pembahasan antara Megawati dan Pangeran Khaled. Zuhairi mengatakan, Megawati mengapresiasi kemajuan dan keindahan UEA, khususnya bunga-bunga yang indah di Abu Dhabi.

    “Pemandangan indah sangat mengesankan. Pangeran Khaled bin Mohamed bin Zayed sangat terharu dan senang atas apresiasi Ibu Megawati kepada UAE, karena kerja keras dan pencapaian yang diraih UAE selama ini dilihat secara positif, khususnya oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri,” ujar Zuhairi.

    Andi Wijayanto menambahkan pertemuan Megawati Soekarnoputeri dan keluarga dengan Pangeran Khaled bernuansa kekeluargaan dan akrab. 

    Andi menyebut pertemuan ini juga penting bagi kedua negara. Dia mengutip pernyataan Megawati yang mendoakan Pangeran Khaled yang bakal menjadi pemimpin tertinggi UAE di masa depan.

    Bahas Palestina

    Dalam pertemuan itu, Megawati turut membahas sejumlah hal dengan Pangeran Khaled, termasuk penjajakan kerja sama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan negara tersebut.

    “Ibu Megawati menyampaikan apresiasi dan kekaguman atas kemajuan dan keindahan UEA, khususnya bunga-bunga yang indah di Abu Dhabi. Pemandangan indah sangat mengesankan. Pangeran Khaled bin Mohamed bin Zayed sangat terharu dan senang atas apresiasi Ibu Megawati kepada UAE, karena kerja keras dan pencapaian yang diraih UAE selama ini dilihat secara positif, khususnya oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri,” ujar Andi Widjajanto.

    Pertemuan Megawati dan Pangeran Khaled bernuansa kekeluargaan dan keakraban. 

    Andi menyebut pertemuan ini juga penting bagi kedua negara. 

    Megawati juga mendoakan Pangeran Khaled yang bakal menjadi pemimpin tertinggi UAE di masa depan.

    “Pertemuan tersebut sangat penting dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara. Di samping itu, yang lebih penting, Pangeran Khaled akan menjadi Pemimpin Tertinggi UAE di masa mendatang. Sebab itu, Ibu Megawati mendoakan Pangeran Khaled semoga menjadi pemimpin yang sukses dan bijaksana di masa mendatang,” katanya.

    Sementara itu, Zuhairi mengatakan Ketua Umum PDIP itu juga mengundang Pangeran Khaled ke Bali. Khaled, kata Andi, bakal mengabarkan Megawati jika hendak ke Bali.

    “Ibu Megawati mengundang Pangeran Khaled untuk mengunjungi Bali, minimal seminggu, untuk menikmati keindahan alam dan keramahtamahan warga Bali. Bagi Ibu Megawati Soekarnoputeri, Bali mempunyai makna tersendiri, karena ibu Bung Karno berasal dari Bali. Sebab itu, jika berkunjung ke Bali, sebenarnya berkunjung ke rumah Ibu Megawati,” kata Misrawi.

    “Direncanakan dalam waktu dekat Pangeran Khaled akan berwisata ke Bali dan akan mengabarkan Ibu Megawati sebelum berkunjung ke Bali,” sambung dia.

    Megawati juga mengenalkan BRIN kepada Pangeran Khaled. Megawati saat ini menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN.

    “Ibu Megawati Soekarnoputeri juga mengenalkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengarah BRIN. Ada 12 bidang kajian di BRIN, dan lembaga riset ini mempunyai 8.000 peneliti. Kami mempunyai visi, misi, dan program agar BRIN melahirkan penelitian inovatif bagi kemajuan Indonesia. Sebab itu, perlu kiranya agar dijajaki kerja sama antara BRIN dengan lembaga penelitian dan inovasi UAE,” ujar dia.

    Pangeran Khaled disebut sangat tertarik dan berkeinginan kuat untuk melakukan kerja sama dengan BRIN karena dua hal. UAE disebut memberikan perhatian terhadap inovasi dan pengembangan teknologi.

    “Pertama, Abu Dhabi mempunyai ratusan pulau, dengan tantangan yang tidak mudah. Sebab itu, kerja sama dalam bidang riset, seperti soal sanitasi dan penyediaan air bersih. Kedua, UAE memberikan perhatian besar pada inovasi, seperti pengembangan teknologi quantum. Sebab itu, perlu dibuat kesepakatan yang konkret untuk kerja sama pada bidang-bidang yang menjadi perhatian BRIN,” ujar Misrawi.

    Selain itu, Megawati menyinggung isu Palestina dalam pertemuan tersebut. 

    Megawati meminta semua pihak berjuang untuk kemerdekaan Palestina.

    “Ibu Megawati juga menyampaikan concern Bung Karno pada kemerdekaan Palestina, khususnya pada Konferensi Asia-Afrika 1955. Kita harus berjuang bersama-sama untuk kemerdekaan Palestina, sebagaimana tertera dalam Dasa Sila Bandung,” ujar Misrawi.

    Sebelum ke Abu Dhabi, Megawati menghadiri World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan yang membahas hak-hak anak-anak. 

    Megawati, dalam forum yang dibuka pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus, menyampaikan keprihatinan terhadap anak-anak korban perang di Palestina saat bertemu Pangeran Khaled.

    “Dari Palestina, Ibu Megawati Soekarnoputeri juga menyampaikan, bahwa kita harus memperhatikan nasib anak-anak korban perang, karena mereka adalah masa depan peradaban dunia,” ujarnya.

  • Ketahanan Pangan dan Kesehatan Gratis Dinilai Pilar Penting Menuju Indonesia Emas – Halaman all

    Ketahanan Pangan dan Kesehatan Gratis Dinilai Pilar Penting Menuju Indonesia Emas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Jessicha Camelita menilai ketahanan pangan dan kesehatan gratis merupakan pilar penting untuk mewujudkan visi besar Asta Cita Indonesia Emas 2045.

    Menurut Jessicha, kedua pilar penting tersebut bisa merealisasikan cita-cita luhur untuk membawa bangsa ini menuju kemakmuran yang berkelanjutan. 

    “Dua pilar utama yang menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan ini adalah ketahanan pangan dan akses kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat,” ujar Jessicha kepada wartawan, Sabtu (15/2/2025).

    Menurut Jessicha, peran komunitas serta kebijakan pemerintah menjadi sangat krusial dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat hidup sejahtera dan sehat. Jessicha menilai komunitas-komunitas di kampung atau desa sudah lama memiliki kontribusi membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan.

    “Jadi, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tetapi juga kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, urban farming, serta pemanfaatan lahan sempit atau intensifikasi untuk bercocok tanam,” kata dia.

    Jessicha mengatakan ketahanan pangan sangat penting bagi Indonesia karena untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Selain itu, kata dia, ketersediaan pangan di suatu negara berpengaruh pada kekuatan suatu negara.

    Oleh sebab itu, ketahanan pangan berbanding sejajar dengan ketahanan suatu negara.

    “Pangan juga merupakan komoditas ekonomi yang bisa mendatangkan keuntungan. Contohnya saja pada masa di mana Indonesia memiliki ketahanan pangan yang sangat kuat dan menjadi lumbung padi dunia. Tanaman pangan merupakan komoditas terbesar yang bisa dijual ke luar negeri dan menghasilkan pendapatan yang bisa dimanfaatkan oleh negara,” jelas dia.

    Selain ketahanan pangan, kata Jessicha, pilar penting lain untuk mewujudkan masyarakat Indonesia maju dan sejahtera adalah kesehatan yang terjamin. Karena itu, Jessicha mengapresiasi program Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 10 Februari 2025 lalu, yakni program cek kesehatan gratis atau program CKG.

    “Program ini merupakan upaya nyata negara dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan hak pelayanan kesehatan tanpa terkendala faktor ekonomi. Dengan program CKG ini, masyarakat bisa mengetahui lebih awal kondisi kesehatan untuk dilakukan penanganan sejak awal,” tutur dia.

    Menurut Jessicha, ketahanan pangan dan kesehatan saling terkait satu sama lain. Dia menilai kesehatan yang terjamin akan memperkuat ketahanan pangan, karena masyarakat yang sehat memiliki tenaga dan kapasitas untuk mengembangkan sektor pertanian serta ekonomi lokal.

    “Jika petaninya sakit, tentu ketahanan pangan juga akan lemah. Jadi, kesehatan dan ketahanan pangan saling mendukung satu sama lain,” ungkap dia.

    Lebih lanjut, Jessicha mengatakan, perlu adanya sinergitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Menurut dia, ketahanan pangan dan kesehatan harus dijadikan prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. 

    “Pemerintah harus terus mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian pangan, seperti bantuan bagi petani, subsidi pupuk, serta inovasi dalam teknologi pertanian. Di sisi lain, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang mandiri dalam produksi pangan,” pungkas Jessicha.

     

  • Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi – Halaman all

    Panggil Mentan Amran dari Podium HUT Gerindra, Presiden Prabowo Sindir Pengusaha Penggilingan Padi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto menyinggung para pengusaha penggiling padi yang kerap mengabaikan nasib petani.

    Padahal kata Prabowo, petani adalah harapan masa depan bangsa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan swasembada.

    Presiden ingin keuntungan para pengusaha juga harus dirasakan oleh para petani.

    Mengenai hal ini, Presiden menyampaikan terimakasih atas perhatian besar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam menjaga produksi dan harga gabah di tingkat petani.

    Nama Mentan Amran bahkan disebut Presiden dari podium utama pada kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sabtu (15/2/2025).

    Saat disebut, Mentan Amran langsung sigap berdiri dan mendapat tepuk tangan meriah dari ribuan kader partai dan juga tamu undangan yang hadir di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

    “Tadi saya sudah berbicara dengan Menteri Pertanian. Ada Menteri Pertanian disini? Saya ingatkan pengusaha pengusaha kau cari untung boleh tapi jangan mencekek petani petani kita. Dari pada kau cekek mending saya yang cekek. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik,” ujar Presiden Prabowo.

    Menurutnya, para pengusaha sejatinya harus patuh pada putusan pemerintah seperti membeli gabah sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp 6.500 perkilogram.

    “Boleh untung tapi petani kebagian juga. Jadikan petani sejahtera, petani kita harus mendapat keuntungan yang cukup kalau kalian tidak patuh kami akan bertindak. Dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya Undang-undang dasar 1945 pasal 33. Bumi dan air harus dikuasai okeh negara untuk kepentingan rakyat,” katanya.

    Presiden pun mengancam agar semua pihak secara bersama-sama memperhatikan nilai tukar petani atau NTP.

    Kenaikan NTP sangat penting sebagai barometer dari kesejahteraan.

    “Kalau kalian tidak memperhatikan NTP tidak memperhatikan nasib petani saya akan bertindak. Saya atas nama rakyat Indonesia saya akan kuasai penggiling penggiling padi untuk kepentingan petani,” jelasnya.

  • KPK Telusuri Aset Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri, Tersangka Kasus Korupsi Investasi Fiktif Taspen – Halaman all

    KPK Telusuri Aset Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri, Tersangka Kasus Korupsi Investasi Fiktif Taspen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset dua tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019.

    Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan mantan Direktur Investasi sekaligus Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih (ANSK) alias Antoius Kosasih  dan eks Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) sebagai tersangka.

    Penelusuran aset para tersangka termasuk sumber dananya, dilakukan penyidik lewat pemeriksaan dua saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

    Dua saksi dimaksud adalah Iwan Margana selaku Direktur Utama PT Pratama Capital Assets Management dan Nunu Nurdiyaman selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset tersangka dan sumber dananya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

    Penyidik seharusnya juga memeriksa saksi Choki Hartono selaku Sales Honda PT Auto Daya Keisindo.

    Namun, Choki tidak memenuhi panggilan KPK.

    Perkembangan teranyar dalam kasus ini, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan pada Kamis, 16 Januari dan Jumat, 17 Januari di sekitar Jabodetabek.

    Penggeledahan menyasar empat lokasi, yaitu dua rumah, satu apartemen, dan satu bangunan kantor.

    “Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 100 juta, termasuk juga penyitaan terhadap dokumen-dokumen atau surat surat serta barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan perkara,” ujar Tessa Mahardhika Sugiarto, Sabtu (18/1/2025).

    Tak hanya itu, penyidik KPK juga menyita enam unit apartemen diduga milik Antonius Kosasih. 

    Enam unit apartemen yang berhasil disita KPK diperkirakan senilai Rp20 miliar.

    “Pada minggu ini pula, KPK telah melakukan penyitaan terhadap enam unit apartemen yang berlokasi di Tangerang Selatan senilai kurang
    lebih Rp20 miliar. Enam unit apartemen tersebut diduga milik tersangka ANSK dan diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang kami tangani,” kata Tessa.

    KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto. Keduanya sudah ditahan KPK.

    Dalam konstruksi perkaranya, Antonius Kosasih dan pihak-pihak terkait lainnya diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah sekira Rp200 miliar, atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksadana.

    Dalam hal ini, proses pemilihan manajer investasi dilakukan sebelum adanya penawaran sehingga melanggar prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Selain itu, penempatan investasi tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena berdasarkan ketentuan kebijakan investasi PT Taspen yang diatur dalam Peraturan Direksi, untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down dan penjualan di bawah harga perolehan.

    Atas penempatan dana atau investasi yang melawan hukum tersebut, diduga terdapat beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan, antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar Rp 78 miliar; PT Valbury Sekuritas (VSI) sebesar Rp 2,2 miliar; PT Pacific Sekuritas (PS) sebesar Rp 102 juta; PT Sinarmas Sekuritas (SM) sebesar Rp 44 juta; serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan Antonius Kosasih.

    Atas perbuatannya, Antonius Kosasih dan Ekiawan Heri Primaryanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Kades Kohod Arsin Bantah Isu Perdebatan dengan Menteri Nusron Wahid – Halaman all

    Kades Kohod Arsin Bantah Isu Perdebatan dengan Menteri Nusron Wahid – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Desa Kohod, Arsin, menanggapi isu yang menyebutkan bahwa dirinya terlibat dalam perdebatan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid.

    Melalui kuasa hukumnya, Yunihar Arsyad, Arsin menegaskan bahwa tidak ada perdebatan yang terjadi antara mereka.

    Penjelasan Kuasa Hukum

    Yunihar Arsyad menjelaskan bahwa kesan perdebatan muncul karena gaya bahasa Arsin yang merupakan keturunan Betawi Pantura.

    “Sebetulnya tidak terjadi perdebatan, gaya bahasa beliau yang keturunan Betawi, Pantura, tentu intonasinya seperti berdebat, apalagi kondisinya di pinggir laut,” kata Yunihar, dilansir Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung di pinggir laut, yang mungkin menambah kesan dramatis pada situasi tersebut.

    Lebih lanjut, Yunihar menyebutkan saat itu Arsin hanya menjelaskan kepada Nusron Wahid tentang kondisi wilayah Kohod yang pernah mengalami abrasi pada saat Menteri ATR/BPN itu meninjau Desa Kohod terkait kasus pagar laut Tangerang beberapa waktu lalu.

    “Karena beliau mengetahui kewilayahannya, itu menyampaikan apa yang beliau ketahui,” imbuh Yunihar.

    Kondisi Wilayah Kohod

    Yunihar menambahkan, pesisir pantai Kohod memang pernah terkena abrasi.

    Arsin pun merasa perlu untuk memberikan informasi kepada Nusron Wahid soal wilayah daratan Kohod yang terkena abrasi merupakan lahan empang.

    “Nah, itulah kemudian yang beliau sampaikan, tapi kemudian teman-teman media framing bahwa ada perdebatan.”

    “Saya kira sah-sah saja, pada kesempatan ini kami sampaikan tidak ada perdebatan itu,” terang Yunihar.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jadwal Imsakiyah IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Ramadhan 2025/1446 H – Halaman all

    Jadwal Imsakiyah IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara pada Ramadhan 2025/1446 H – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut jadwal imsakiyah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur dan sekitarnya pada bulan Ramadhan 2025/1446 H.

    Imsak merupakan waktu dimulainya puasa dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa selama bulan Ramadhan.

    Waktu Imsak umumnya akan diumumkan beberapa menit sebelum adzan subuh berkumandang.

    Jadwal imsakiyah untuk wilayah IKN Ramadhan 2025 dimulai dari 1 Ramadhan 1466 H yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025.

    Berikut Tribunnews rangkum jadwal imsakiyah untuk wilayah IKN dari Kementerian Agama (Kemenag) selama satu bulan penuh pada Ramadhan 2025.

    Jadwal imsakiyah IKN berisi jadwal imsak, jadwal buka puasa, hingga jadwal salat lima waktu selama bulan Ramadhan 2025.

    Jadwal Imsakiyah IKN Ramadhan 2025/1446 H

    1 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:56
    SUBUH: 05:06
    TERBIT: 06:18
    DUHA: 06:45
    ZUHUR: 12:29
    ASAR: 15:39
    MAGRIB: 18:33
    ISYA’: 19:41

    2 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:56
    SUBUH: 05:06
    TERBIT: 06:18
    DUHA: 06:45
    ZUHUR: 12:29
    ASAR: 15:38
    MAGRIB: 18:32
    ISYA’: 19:41

    3 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:56
    SUBUH: 05:06
    TERBIT: 06:18
    DUHA: 06:45
    ZUHUR: 12:28
    ASAR: 15:37
    MAGRIB: 18:32
    ISYA’: 19:41

    4 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:56
    SUBUH: 05:06
    TERBIT: 06:18
    DUHA: 06:45
    ZUHUR: 12:28
    ASAR: 15:36
    MAGRIB: 18:32
    ISYA’: 19:40

    5 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:56
    SUBUH: 05:06
    TERBIT: 06:18
    DUHA: 06:45
    ZUHUR: 12:28
    ASAR: 15:36
    MAGRIB: 18:32
    ISYA’: 19:40

    6 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:56
    SUBUH: 05:06
    TERBIT: 06:17
    DUHA: 06:44
    ZUHUR: 12:28
    ASAR: 15:35
    MAGRIB: 18:31
    ISYA’: 19:40

    7 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:56
    SUBUH: 05:06
    TERBIT: 06:17
    DUHA: 06:44
    ZUHUR: 12:28
    ASAR: 15:34
    MAGRIB: 18:31
    ISYA’: 19:39

    8 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:56
    SUBUH: 05:06
    TERBIT: 06:17
    DUHA: 06:44
    ZUHUR: 12:27
    ASAR: 15:33
    MAGRIB: 18:31
    ISYA’: 19:39

    9 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:55
    SUBUH: 05:05
    TERBIT: 06:17
    DUHA: 06:44
    ZUHUR: 12:27
    ASAR: 15:32
    MAGRIB: 18:30
    ISYA’: 19:39

    10 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:55
    SUBUH: 05:05
    TERBIT: 06:16
    DUHA: 06:44
    ZUHUR: 12:27
    ASAR: 15:31
    MAGRIB: 18:30
    ISYA’: 19:38

    11 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:55
    SUBUH: 05:05
    TERBIT: 06:16
    DUHA: 06:43
    ZUHUR: 12:27
    ASAR: 15:30
    MAGRIB: 18:30
    ISYA’: 19:38

    12 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:55
    SUBUH: 05:05
    TERBIT: 06:16
    DUHA: 06:43
    ZUHUR: 12:26
    ASAR: 15:29
    MAGRIB: 18:30
    ISYA’: 19:38

    13 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:55
    SUBUH: 05:05
    TERBIT: 06:16
    DUHA: 06:43
    ZUHUR: 12:26
    ASAR: 15:28
    MAGRIB: 18:29
    ISYA’: 19:37

    14 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:54
    SUBUH: 05:04
    TERBIT: 06:16
    DUHA: 06:43
    ZUHUR: 12:26
    ASAR: 15:27
    MAGRIB: 18:29
    ISYA’: 19:37

    15 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:54
    SUBUH: 05:04
    TERBIT: 06:15
    DUHA: 06:42
    ZUHUR: 12:25
    ASAR: 15:26
    MAGRIB: 18:29
    ISYA’: 19:37

    16 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:54
    SUBUH: 05:04
    TERBIT: 06:15
    DUHA: 06:42
    ZUHUR: 12:25
    ASAR: 15:25
    MAGRIB: 18:28
    ISYA’: 19:36

    17 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:54
    SUBUH: 05:04
    TERBIT: 06:15
    DUHA: 06:42
    ZUHUR: 12:25
    ASAR: 15:24
    MAGRIB: 18:28
    ISYA’: 19:36

    18 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:54
    SUBUH: 05:04
    TERBIT: 06:15
    DUHA: 06:42
    ZUHUR: 12:25
    ASAR: 15:24
    MAGRIB: 18:28
    ISYA’: 19:36

    19 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:53
    SUBUH: 05:03
    TERBIT: 06:14
    DUHA: 06:41
    ZUHUR: 12:24
    ASAR: 15:25
    MAGRIB: 18:27
    ISYA’: 19:35

    20 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:53
    SUBUH: 05:03
    TERBIT: 06:14
    DUHA: 06:41
    ZUHUR: 12:24
    ASAR: 15:25
    MAGRIB: 18:27
    ISYA’: 19:35

    21 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:53
    SUBUH: 05:03
    TERBIT: 06:14
    DUHA: 06:41
    ZUHUR: 12:24
    ASAR: 15:26
    MAGRIB: 18:27
    ISYA’: 19:35

    22 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:53
    SUBUH: 05:03
    TERBIT: 06:14
    DUHA: 06:41
    ZUHUR: 12:24
    ASAR: 15:26
    MAGRIB: 18:27
    ISYA’: 19:35

    23 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:52
    SUBUH: 05:02
    TERBIT: 06:13
    DUHA: 06:40
    ZUHUR: 12:23
    ASAR: 15:26
    MAGRIB: 18:26
    ISYA’: 19:34

    24 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:52
    SUBUH: 05:02
    TERBIT: 06:13
    DUHA: 06:40
    ZUHUR: 12:23
    ASAR: 15:27
    MAGRIB: 18:26
    ISYA’: 19:34

    25 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:52
    SUBUH: 05:02
    TERBIT: 06:13
    DUHA: 06:40
    ZUHUR: 12:23
    ASAR: 15:27
    MAGRIB: 18:25
    ISYA’: 19:33

    26 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:51
    SUBUH: 05:01
    TERBIT: 06:12
    DUHA: 06:39
    ZUHUR: 12:22
    ASAR: 15:27
    MAGRIB: 18:25
    ISYA’: 19:33

    27 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:51
    SUBUH: 05:01
    TERBIT: 06:12
    DUHA: 06:39
    ZUHUR: 12:22
    ASAR: 15:28
    MAGRIB: 18:25
    ISYA’: 19:33

    28 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:51
    SUBUH: 05:01
    TERBIT: 06:12
    DUHA: 06:39
    ZUHUR: 12:22
    ASAR: 15:28
    MAGRIB: 18:24
    ISYA’: 19:32

    29 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:51
    SUBUH: 05:01
    TERBIT: 06:12
    DUHA: 06:39
    ZUHUR: 12:21
    ASAR: 15:28
    MAGRIB: 18:24
    ISYA’: 19:32

    30 Ramadan 1446 H

    IMSAK: 04:50
    SUBUH: 05:00
    TERBIT: 06:11
    DUHA: 06:38
    ZUHUR: 12:21
    ASAR: 15:29
    MAGRIB: 18:24
    ISYA’: 19:32

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

  • Mantan Ketua Tim Hukum Anies di Pilpres, Ari Yusuf Amir Terpilih jadi Ketua Umum IKA UII – Halaman all

    Mantan Ketua Tim Hukum Anies di Pilpres, Ari Yusuf Amir Terpilih jadi Ketua Umum IKA UII – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) melakukan Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 dan Reuni IKA UII yang digelar pada 15 sampai 16 Februari 2025 di Semarang, Jawa Tengah.

    Acara akbar ini mengusung tema: Gerakan Nasional Alumni UII untuk Membangun Negeri. 

    Munas dihadiri sejumlah alumni UII yang juga tokoh nasional, di antaranya mantan Menkopolhukam Mahfud MD dan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. 

    Pada hari kedua Munas, yang digelar di Hotel Tentrem, Semarang, Sabtu (15/2), ada dua agenda penting, yakni laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP IKA UII Periode 2019-2024 yang dipimpin Prof. M. Syarifuddin dan Pemilihan Ketua Umum IKA UII Periode 2025 – 2030. 

    Untuk agenda pertama, peserta sidang menerima laporan pertanggungjawaban pengurus, dengan demikian kepengurusan IKA UII 2019 – 2024 telah resmi berakhir atau demisioner.

    Acara selanjutnya, adalah sidang pemilihan ketua baru.

    Awalnya sempat muncul dua nama bakal calon, yakni Suhartoyo yang saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ari Yusuf Amir, pengacara senior yang juga mantan Sekretaris Jenderal IKA UII Periode 2019 – 2024.

    Namun, usulan nama Suhartoyo ditolak perserta sidang. Jadi hanya tersisa satu nama sebagai calon Ketua UII baru, yakni Ari Yusuf Amir.

    Saat pemilihan berlangusng dengan menjunjung azas demokrasi, setiap perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKA UII, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKA UII, dan IKA Prodi menyampaikan nama calon ketua IKA UII baru. 

    Ada satu nama yang diusulkan, yakni Ari Yusuf Amir. Terkait usulan tersebut, Pimpinan sidang menanyakan kesediaan Ari Yusuf Amir untuk diusung sebagai calon Ketua Umum IKA UII Periode 2025 – 2030.

    Ari Yusuf Amir menyatakan kesediannya dicalonkan sebagai Ketua Umum IKA UII.

    “Saya bukan tokoh, tapi atas amanah dan atas izin Allah, saya menyatakan bersedia untuk menjadi Ketua IKA UII,” kata Ari di Hotel Tentrem, Semarang, Sabtu (15/2025).

    Sidang berlanjut dengan kesepakatan, Ari Yusuf Amir terpilih sebagai Ketua Umum DPP IKA UII Periode 2025-2030 secara aklamasi.

    Selaku ketua tepilih, Ari mengatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk mencerahkan pikiran, tenaga, dan juga dana demi organisasi IKA UII. 

    Ari juga menegaskan dalam kepengurusannya ia akan menerapkan pola kerja berpikir untuk bertindak. 

    “Kami akan menjalankan dengan maksimal dan lebih baik. Kita akan kembangkan organisasi ini semua angkatan semua fakultas. Mohon dukungannya kita tidak akan berhasil tanpa kawan-kawan sekalian. Dengan semangat kekeluargaan kita akan bekerja untuk UII,” ujar Ari.

    Dalam kepengurusan barunya ini, Ari mengusung Visi, IKA UII  menjadi pusat pemberdayaan alumni dalam memanifestasikan ilmu amaliah dan amal ilmiah yang berlandaskan nilai keIslaman dan keIndonesian.

    Sementara untuk misinya ada empat poin yakni, pertama, meningkatkan kualitas hidup alumni melalui pengembangan kompetensi keilmuan, ketrampilan dan jaringan kerja dengan berpegang teguh pada nilai keislaman. 

    Kedua, menjadikan alumni sebagai pemimpin perubahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan keummatan dan kebangsaan, serta taat pada konstitusi dan perundang-undangan.

    Ketiga, menjadi mitra strategis bagi UII dalam pengembangan keilmuan, dan pengebangan manfaat keilmuan bagi ummat, khususnya di era teknologi informasi. 

    Keempat, menjadi simpul jaringan yang menyatukan alumni dari berbagai latar belakang profesi untuk saling membesarkan.

  • Said Abdullah Bicara soal Prabowo ajak KIM Berkoalisi Permanen, Sebut PDIP Berkoalisi dengan Rakyat – Halaman all

    Said Abdullah Bicara soal Prabowo ajak KIM Berkoalisi Permanen, Sebut PDIP Berkoalisi dengan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPP PDI-P Said Abdullah ikut bicara soal Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengajak partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berkoalisi secara permanen.

    Said menegaskan, PDIP memiliki sikapnya tersendiri untuk memutuskan berkoalisi dengan siapa.

    Tak hanya itu, Said juga menyebut bahwa PDIP akan berkoalisi dengan rakyat.

    “PDI-P punya sikap, kami akan berkoalisi dengan rakyat,” kata Said dilansir Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).

    Meski demikian, Said menyebut bahwa PDIP dan Gerindra memiliki orientasi yang sama, yakni kerakyatan.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini mengaku akan menghormati sikap KIM Plus yang ingin berkoalisi permanen.

    Karena menurut Said hal itu adalah hak dari masing-masing partai untuk memilih berkoalisi.

    Said merasa tak memiliki hak untuk mengomentari apa yang menjadi kedaulatan dan otonomi partai lain.

    “Ya kita hormati, kan kita tidak bisa mengomentari apa yang menjadi kedaulatan dan otonomi partai lain,” terang Said.

    Prabowo Ajak KIM Plus Berkoalisi Permanen

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah rampung menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) sore.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama 5 jam dari pukul 13.00 WIB.

    Seusai pertemuan, kendaraan mereka pun keluar dari kediaman Prabowo satu per satu.

    Satu di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Seusai acara, Cak Imin membocorkan arahan dari Presiden Prabowo.

    Menurutnya, Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya.

    Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin seusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan. Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi permanen yang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu. Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni)(Kompas.com/Rahel Narda Chaterine)

  • Surya Paloh Bakal Bawa ke Tim Khusus NasDem Sikapi Usulan KIM Plus Jadi Koalisi Permanen – Halaman all

    Surya Paloh Bakal Bawa ke Tim Khusus NasDem Sikapi Usulan KIM Plus Jadi Koalisi Permanen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai menarik jika wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dijadikan koalisi permanen di Pemilu 2029.

    Dia mengatakan wacana tersebut sangat memungkinkan terjadi.

    Paloh pun bakal melakukan tindak lanjut dari wacana yang dikeluarkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar itu.

    “Kami akan bawa kepada tim khusus untuk melakukan pengkajian yang terbaik, tetapi pada dasarnya itu hal yang baik, kalau bisa permanen baik,” kata Paloh di SICC, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Namun dia mempertanyakan koalisi permanen ini batasnya sampai kapan.

    “Pasti ada batas waktunya, apakah dua kali pemilu, tiga kali pemilu, empat kali pemilu, lima kali pemilu dan sebagainya,” tandas Paloh.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah rampung menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) sore.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama 5 jam dari pukul 13.00 WIB.

    Seusai pertemuan, kendaraan mereka pun keluar dari kediaman Prabowo satu per satu.

    Satu diantaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Seusai acara, Cak Imin membocorkan arahan dari Presiden Prabowo.

    Menurutnya, Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya.

    Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Iminseusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan. Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi permanenyang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu. Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” pungkasnya.

  • KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    KPK akan Panggil Anggota Komisi XI DPR Telisik Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana untuk kembali memanggil para anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau program sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Sebabnya,berdasarkan penjelasan anggota DPR, Satori, yang pernah diperiksa, disebutkan seluruh anggota Komisi Keuangan DPR kecipratan dana CSR Bank Indonesia.

    “Kalau memang penyidik menilai bahwa pihak-pihak yang menerima akan dipanggil dan dimintai keterangan, maka itu akan dilakukan. Pada prinsipnya semua saksi yang dipanggil adalah dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Sabtu (15/2/2025).

    KPK sebelumnya sempat menyatakan bahwa angka dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

    “Triliunan lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah,” kata Asep dalam keterangannya dikutip Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia, ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana PSBI digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.