Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Nasional

  • Tak Terpengaruh Efisiensi, Kemenag Pastikan Tunjangan Insentif untuk Guru Bukan PNS Tetap Disalurkan – Halaman all

    Tak Terpengaruh Efisiensi, Kemenag Pastikan Tunjangan Insentif untuk Guru Bukan PNS Tetap Disalurkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama tahun ini akan kembali menyalurkan tunjangan insentif bagi guru bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah. 

    Dirjen Pendidikan Islam Suyitno memastikan pihaknya tahun ini sudah mengalokasikan anggaran tunjangan insentif Guru Bukan PNS pada RA dan Madrasah.

    “Meski ada efisiensi, Kemenag sudah bersepakat dengan DPR dalam Rapat Kerja terkait alokasi anggaran bagi tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS,” ujar Suyitno melalui keterangan tertulis, Minggu (15/2/2025).

    Tunjangan insentif ini, kata Suyitno, akan disalurkan bertahap.

    Suyitno mengatakan, pembayaran tunjangan insentif ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. 

    Insentif diberikan untuk memotivasi para guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar. 

    Guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan.

    “Ini bentuk kehadiran negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru,” ucap Suyitno.

    Kementerian Agama saat ini tengah menyiapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan PNS pada RA dan Madrasah. 

    Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Thobib Al Asyhar mengatakan, juknis antara lain mengatur kriteria bagi guru penerima tunjangan insentif.

    “Tentu ada kriteria yang harus dipenuhi bagi guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif ini,” kata Thobib.

    Berikut kriteria guru RA dan Madrasah penerima tunjangan insentif:

    1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA)

    2. Belum lulus Sertifikasi

    3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

    4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama

    5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangkа waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.

    Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama (dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi)

    6. Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV

    7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya

    8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIРА Kementerian Agama

    9. Belum usia pensiun (60 Tahun)

    10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah

    11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah

    12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif

    13. Tunjangan Insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh EMIS (dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar).

    Penghentian Pemberian Tunjangan Insentif
    Tunjangan Insentif, kata Thobib, akan dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:

    a. Meninggal dunia, apabila penerima telah melakukan aktivasi sebelum meninggal dunia maka ahli waris berhak atas tunjangan yang ada pada rekening dan berkewajiban menutup rekening tersebut

    b. Berusia 60 (enam puluh) tahun

    c. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru RA dan Madrasah

    d. Diangkat menjadi CASN, baik sebagai guru atau lainnya, di Kementerian Agama atau di instansi lainnya

    e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA dan Madrasah, atau

    f. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

  • Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen menarik terjadi saat acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Pasalnya, di hadapan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden Prabowo Subianto membahas sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Megawati yang dinilai berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia.

    Ketum Partai Gerindra itu bahkan siap membela Megawati Soekarnoputri jika ada pihak yang menjelek-jelekannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dihadapan banyak orang termasuk mantan pemimpin negara tersebut.

    “Saya akui Bu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini.”

    “Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya akan… Saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang Beliau buat untuk republik ini,” ujar Prabowo Subianto dalam tayangan yang disiarkan GerindraTV.

    Pernyataan ini menarik perhatian karena Jokowi hadir secara langsung dalam acara tersebut.

    Seperti diketahui, belakangan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri memanas saat Pilpres 2024 lalu.

    Bahkan, Jokowi telah didepak dari keanggotaannya di PDIP.

    Sementara saat ini Jokowi kian mesra dengan Prabowo Subianto.

    Sehingga pernyataan Prabowo yang ingin membela Megawati Soekarnoputri ini mengundang perhatian publik.

    Pembelaan Prabowo Subianto kepada Megawati Soekarnoputri ini membuat publik berspekulasi akan rencana pertemuan keduanya.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati semakin dekat.

    Ia mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri telah mengutus dua petinggi PDIP, yaitu Bendahara Umum Olly Dondokambey dan Said Abdullah sendiri, untuk hadir di perayaan HUT Gerindra.

    “InsyaAllah akan semakin dekat,” kata Said saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disela-sela acara tersebut.

    Apalagi, kedekatan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tampak jelas.

    Terutama saat Megawati Soekarnoputri menitipkan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra melalui Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Megawati Soekarnoputri, kata  Said, percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia akan mengalami kemajuan.

    “Ibu Ketua Umum meyakini Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Said.

    Publik pun menanti dengan antusias pertemuan yang diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara kedua tokoh politik tersebut untuk masa depan Indonesia.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • VIDEO Hasto Dipanggil KPK Lagi Pekan Depan, Masih Ajukan Praperadilan? – Halaman all

    VIDEO Hasto Dipanggil KPK Lagi Pekan Depan, Masih Ajukan Praperadilan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pada pekan depan.

    Langkah ini diambil setelah praperadilan yang diajukannya tidak diterima oleh hakim.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan rencana akan kembali memanggil Hasto untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait status tersangkanya dalam kasus yang melibatkan buronan Harun Masiku.

    “Kemungkinan besar pekan depan,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

    Namun, ia belum bisa menyampaikan tanggal pastinya.

    Dia hanya meminta publik untuk menunggu pekan depan.

    Hasto Masih Kooperatif

    Sejauh ini, KPK menilai Hasto masih menunjukkan sikap kooperatif.

    Pihaknya berharap Sekjen PDIP itu akan memenuhi panggilan penyidik.

    “Melalui penasihat hukumnya, ia menyatakan akan kooperatif dan menjalani proses hukum sesuai konstitusi,” ujar Tessa.

    Bakal Ajukan Kembali Praperadilan

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ronny Talapessy, mengungkapkan pihaknya akan kembali mengajukan dua permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Langkah ini diambil setelah gugatan sebelumnya yang diajukan terkait penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh KPK diterima oleh hakim.

    “Kami akan segera kembali mengajukan dua permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan,” ujar Ronny dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

    Ronny juga mempersoalkan status tersangka Hasto dianggap sah setelah gugatan praperadilan tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Frasa ‘sudah sah’ tidak tepat, karena dalam putusan hakim belum menyentuh pokok perkara,” tegasnya.

    Ia menambahkan hakim justru membuka peluang bagi pihaknya untuk kembali mengajukan dua gugatan terpisah, masing-masing terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan.

    “Jadi, tidak tepat untuk mengatakan bahwa status tersangka Mas Hasto sudah sah setelah putusan hakim,” lanjut Ronny.

    Ronny menegaskan penetapan tersangka terhadap Hasto adalah keputusan sepihak KPK.

    “Status beliau memang tersangka, tetapi itu versi KPK.”

    “Justru status itu yang kami gugat,” katanya.

    Menurutnya, karena hakim belum menyentuh substansi kasus, dan memberi peluang untuk mengajukan gugatan praperadilan kembali.

    “Putusan hakim belum menyentuh pokok perkara.”

    “Masih ada ruang untuk mengajukan praperadilan kembali dengan dua materi permohonan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Djuyamto menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan Hasto tidak dapat diterima.

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim Djuyamto dalam putusannya pada Kamis (13/2/2025).

    Gugatan tersebut diajukan setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku serta dugaan perintangan penyidikan kasus tersebut.(Tribunnews/Ilham/Fersianus/Apfia Tioconny Billy/Malau)

     

     

  • WALHI Kritik MoU TNI dan Kementerian Kehutanan, Semakin Memperkuat Militerisasi di Kawasan Hutan – Halaman all

    WALHI Kritik MoU TNI dan Kementerian Kehutanan, Semakin Memperkuat Militerisasi di Kawasan Hutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara TNI dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang diteken pada Rabu (12/2/2025) lalu.
     
    Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional Uli Arta Siagian mengatakan MoU tersebut semakin memperkuat militerisasi di kawasan hutan, sekaligus mereduksi tanggungjawab dan kewenangan Kemenhut dalam melindungi dan memulihkan hutan.

    Menurutnya dominasi peran dan tanggung jawab TNI membuat Kemenhut tidak lagi relevan.

     
    Ia mencatat MoU antara Kemenhut dan TNI untuk menjaga hutan dan melakukan rehabilitasi hutan semakin menunjukkan ketidakmampuan negara melalui Kemenhut untuk menjaga dan memulihkan hutan Indonesia.

    Selain itu, menurut dia TNI juga tidak memiliki pengalaman dalam melindungi dan memulihkan hutan. 

    Selama ini, lanjutnya, rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan lah yang melindungi hutan-hutan Indonesia. 

    Uli mencatat data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa 70 persen dari tutupan hutan di wilayah adat masih terjaga dan dalam kondisi baik.

    Sementara itu, sambung dia, data WALHI di Jawa Barat, Bengkulu dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan akses terhadap kawasan hutan, justru mereka berhasil memulihkan tutupan kawasan hutan yang terdeforestasi sebelumnya. 
     
    Sehingga menurutnya Menteri Kehutanan harusnya memaksimalkan peran masyarakat yang selama ini telah melakukan kerja-kerja perlindungan dan pemulihan hutan. 

    Uli mengatakan pemaksimalan peran masyarakat tersebut, kata dia, hanya bisa dilakukan dengan mengakui hak rakyat atas hutannya dan mengedepankan pengetahuan serta pengalaman Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang selama ini melakukan perlindungan dan pemulihan.

    “Jadi, Kementerian Kehutanan harusnya belajar ke rakyat untuk jaga hutan, bukan ke TNI. Kalau terus menarik-narik TNI ke urusan hutan, Kementerian Kehutanan dibubarkan saja,” kata Uli saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Minggu (16/2/2025). 

    Manager Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional Teo Reffelsen menilai penandatanganan MoU antara TNI dan Kemenhut tersebut bertentangan dengan peran dan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.

    Ia juga memandang penandatanganan MoU itu bertentangan dengan Tugas Pokok TNI.
     
    Penandatanganan MoU tersebut, menururnya tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) karena membutuhkan prasyarat kebijakan dan keputusan politik negara atau kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
     
    Selain itu, kata dia, penandatanganan MoU itu tidak juga bisa menggunakan dalih perbantuan.

    Sebab menurutnya perbantuan semestinya dilakukan ketika persoalan yang dihadapi melampaui kapasitas (beyond capacity) otoritas sipil terkait dalam hal ini Kemenhut. 

    Sedangkan dalam konteks ini, ungkapnya, tidak terlihat kondisi-kondisi yang berpotensi memicu ketidaksanggupan Kemenhut dalam menjaga Hutan.
     
    Teo mengatakan WALHI juga mencemaskan penandatanganan MoU itu.

    Menurutnya banyak kawasan hutan di Indonesia masih mengalami konflik tenurial dengan masyarakat.

    Sehingga menurut Teo dengan adanya MoU itu TNI dapat saja terlibat di dalamnya dan dikhawatirkan akan mengakibatkan pelanggaran HAM.

    “Seharusnya Kemenhut memaksimalkan peran Polisi Hutan, selain itu banyak juga penelitian yang menyebutkan bahwa Masyarakat Adat dan Lokal di sekitar dan/atau dalam kawasan hutan juga lebih memiliki peranan penting dan memiliki konsep menjaga hutan,” kata Teo saat dikonfirmasi pada Minggu (16/2/2025).

    Ruang Lingkup MoU

    Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menandatangani Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat pada Rabu (12/2/2025).

    MoU dengan Kementerian Kehutanan meliputi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan.

    Selain itu juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional dan bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak.

    Sedangkan MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup meliputi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dukungan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, dan dukungan pemberdayaan wilayah pertahanan.

    Kemudian juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dan kerja sama lain yang disepakati para pihak.

    Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan kerja sama itu merupakan langkah strategis untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

    “Melalui pelaksanaan ini diharapkan terjalin kerja sama yang lebih baik dan berkelanjutan dalam berbagai program strategis seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kawasan konservasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup,” kata Agus dalam keterangan resmi Puspen TNI yang terkonfirmasi pada Kamis (13/2/2025).

    Hadir dalam kegiatan itu Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, para pejabat utama Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Turut hadir juga Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Kababinkum, Waaster Panglima TNI serta tamu undangan lainnya.

     

     

  • Kantongi KTA, Bobby Nasution Tunggu Arahan untuk Jabatannya di Gerindra – Halaman all

    Kantongi KTA, Bobby Nasution Tunggu Arahan untuk Jabatannya di Gerindra – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur terpilih Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan dirinya sudah resmi menjadi kader Partai Gerindra.

    Bobby menyebut dirinya sudah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

    “Ya, KTA-nya kemarin sudah secara simbolis diberikan Bapak Ketua Umum kepada kami, gubernur terpilih,” kata Bobby seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Namun, menantu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi ini enggan menyebut jabatan apa yang akan diembannya.

    “Ya, nanti kita tunggu petunjuk dan arahan,” ujar Bobby.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa partainya telah memberikan KTA kepada beberapa kepala daerah terpilih.

    Mereka di antaranya Gubernur Jawa Tengah (Jateng) terpilih, Irjen (Purn) Ahmad Luthfi, dan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka.

    “Sudah dapat KTA, sudah jadi anggota Gerindra,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain mereka, Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution, juga telah diberikan KTA oleh Prabowo.

    KTA tersebut diberikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, kompleks kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Kamis (13/2/2025).

  • Hari Kedua Tour of Kemala 2025 Meriah, 1.794 Pembalap Ramaikan Lintasan di Yogyakarta – Halaman all

    Hari Kedua Tour of Kemala 2025 Meriah, 1.794 Pembalap Ramaikan Lintasan di Yogyakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari kedua pelaksanaan Tour of Kemala Yogyakarta 2025, Minggu (16/2), berlangsung semarak dengan diikuti 1.794 pembalap yang turun pada dua kategori utama, yakni 123 km dan 55 km.

    Perlombaan dimulai sejak pagi hari. Untuk kategori 123 km, start dilakukan pukul 05.00 WIB dan diikuti sekitar 500 pembalap Nasional dan Internasional yang diikuti tujuh negara yang ikut berpartisipasi, yaitu Singapura, China, Malaysia, Selandia Baru, Prancis, Filipina, dalam kategori ini, flag off secara resmi oleh Ibu Juliati Sigit Prabowo, Ketua Umum Bhayangkari. 

    Sementara itu, kategori 55 km yang diikuti lebih dari 1.200 pembalap dimulai pada pukul 06.00 WIB, dilepas oleh Kapolri Jenderal, Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

    Dalam kategori Woman Master 55 km, Ibu Juliati Sigit turut serta berlaga. Keikutsertaan beliau mendapat apresiasi tinggi karena menunjukkan komitmen dalam mendukung atlet balap sepeda, khususnya para Bhayangkari.

    “Partisipasi Ibu Juliati Sigit di kategori Woman Master adalah simbol dukungan kuat untuk atlet-atlet sepeda, sekaligus memotivasi Bhayangkari di seluruh Indonesia. Kami sangat mengapresiasi langkah beliau yang turut memeriahkan ajang ini,” ujar Ernie Agung Setya, Koordinator Lapangan Tour of Kemala Yogyakarta 2025.

    Selain menjadi ajang pencarian bibit atlet berprestasi, Tour of Kemala 2025 juga menjadi sarana mempromosikan pariwisata lokal. Para peserta melintasi jalur yang melewati berbagai destinasi wisata di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, termasuk pasar-pasar tradisional. Sepanjang jalur, masyarakat lokal turut memeriahkan acara dengan berbagai aksi penyemangat seperti yel-yel dan penampilan seni.

    “Kami sengaja memilih rute yang tidak hanya menantang secara teknis bagi para pembalap, tetapi juga melewati titik-titik wisata strategis. Harapannya, event ini dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui UMKM yang ikut meramaikan kegiatan,” tambah Ernie Agung Setya.

    Event yang diikuti oleh ribuan peserta ini menjadi bukti bahwa olahraga balap sepeda memiliki peran penting tidak hanya dalam mencetak atlet berprestasi tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah dan pariwisata.

    Tour of Kemala Yogyakarta 2025 diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat citra Yogyakarta sebagai destinasi sport tourism yang berkelas nasional maupun internasional.

  • Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. – Halaman all

    Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup periode 2024 hingga 2029.

    Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia periode 2018 hingga 2021.

    Selain itu, Diaz Hendropriyono juga pernah mengemban tugas sebagai Anggota Dewan Analis Strategis di Badan Intelijen Negara.

    Berikut profil Diaz Faisal Malik Hendropriyono.

    Kehidupan Pribadi 

    Dilansir Wikipedia, Diaz Faisal Malik Hendropriyono lahir di Jakarta pada 25 September 1978.

    Saat ini, ia telah berusia 46 tahun.

    Diaz merupakan anak ketiga dari pasangan A.M. Hendropriyono dan Tati Hendropriyono.

    Ia juga telah memiliki istri yang bernama Linda Ratna Nirmala dan telah dikaruniai tiga anak.

    Pendidikan

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Diaz Faisal Malik Hendropriyono melanjutkan studi ke Norwich Military University, Amerika Serikat. 

    Gelar Bachelor of Science (B.Sc.) in Management diraihnya dengan predikat cum laude hanya dalam waktu dua tahun, tepatnya pada tahun 1999.

    Selepas pendidikan sarjana, Diaz menempuh studi pascasarjana hingga tiga kali di Amerika Serikat.

    Pertama-tama Diaz mengambil program Master of Public Administration di Virginia Tech University dan lulus dengan memperoleh predikat Graduated with Distinction pada tahun 2010.

    Pendidikan pascasarjana berikutnya ia ambil di Hawaii, yakni program Master of Business Administration dan Master of Arts in Global Leadership dari Hawaii Pacific University. 

    Meskipun keduanya ditempuh di waktu yang bersamaan, ia berhasil lulus dengan predikat Graduated with Honors pada kedua program tersebut pada tahun 2013.

    Selanjutnya, Diaz menyelesaikan program Doctor of Philosophy in Public Administration di Virginia Tech University.

    Karier

    Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengawali karier sebagai analis di sebuah perusahaan konsultan politik (lobbying firm), yang dipimpin oleh mantan Senator Bennett L. Johnston, dan sebagai research associate di sebuah “think tank” RAND Corporation.

    Lalu ia pun mencoba peruntungan dengan menjadi sales di PT KIA Otomotif Indonesia.

    Ia menghabiskan waktu total satu tahun dari 1999 sampai 2000 untuk bekerja di perusahaan yang berbasis di Korea Selatan tersebut. 

    Selanjutnya, selama tahun 2000 hingga 2001, Diaz Hendropriyono dipercaya menjadi Direktur dari PT Ulam Sari Samudra, sebuah perusahaan yang fokus pada kegiatan distribusi makanan laut yang dibekukan (frozen seafood).

    Pria kelahiran Jakarta itu juga tercatat pernah menjadi Anggota Dewan Analis Strategis di Badan Intelijen Negara.

    Sejak Januari 2015, Diaz Hendropriyono ditunjuk sebagai Komisaris PT Telkomsel.

    Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Sicepat Ekspres Indonesia pada 2022 hingga 2024 dan Staf Khusus Presiden Indonesia pada Mei 2016 hingga 2024.

    Puncak kariernya didapat saat ia ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat Wakil Menteri Lingkungan Hidup periode 2024 hingga 2029.

    Harta Kekayaan

    Mengutip e-LHKPN KPK, Diaz Faisal Malik Hendropriyono diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 169.542.946.635.

    Laporan harta kekayaan Diaz Hendropriyono terakhir kali diterbitkan pada 31 Desember 2019. 

    Adapun rincian kekayaan Diaz Hendropriyono yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 68.252.786.586                                    

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/972 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 39.150.000.000                             

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/190 m2 di NEGARA —, WARISAN Rp 8.443.618.686

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 1416 m2/810 m2 di NEGARA —, WARISAN Rp 20.659.167.900.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 750.000.000                        

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 750.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0                           

    D. SURAT BERHARGA Rp 66.933.230.613                                   

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 33.606.929.436                             

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 169.542.946.635.

    Diaz Hendropriyono tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 169.542.946.635.

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Bobby Nasution Hingga Ahmad Lutfi Jalani Tes Kesehatan Calon Kepala Daerah, Siap Retreat ke Magelang – Halaman all

    Bobby Nasution Hingga Ahmad Lutfi Jalani Tes Kesehatan Calon Kepala Daerah, Siap Retreat ke Magelang – Halaman all

    Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution hingga Calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi telah selesai mengikuti pemeriksaan kesehatan.

    Tayang: Minggu, 16 Februari 2025 10:18 WIB

    Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow

    TES KESEHATAN – Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution hingga Calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi telah selesai mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution hingga Calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi telah selesai mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025). 

    Keduanya melakukan tes kesehatan sekitar pukul 9 pagi. Booby tiba lebih dulu dan disusul oleh Ahmad Lutfi dalam jarak waktu yang tidak terlalu jauh. 

    Menantu Presiden ke-7 RI itu mengatakan semua hasil tes kesehatannya normal. Ia pun mengaku siap untuk mengikuti retreat calon kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah pada 20 Februari mendatang. 

    “Pemeriksaan alhamdulillah bagus semua, tadi tensinya bagus, gula darah bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua,” ujar Bobby kepada wartawan di lokasi usai menjalani tes kesehatan.  

    Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Lutfi. Pun semua tahapan dari gladi, retreat, hingga pelantikan siap untuk ia jalani. 

    “Asam urat, semuanya normal dan kita siap melaksanakan kegiatan selanjutnya baik itu proses gladi kotor, gladi bersih, pelantikan sampai retreat nanti,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, sebanyak 239 kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan di Kemendagri hari ini. 

    Tes untuk total 503 kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahakam Konsitusi ini bakal berlangsung selama dua hari. 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pemerintah Gelar Pembekalan 503 Kepala Daerah, Rencana Perjalanan Naik Kereta ke Magelang – Halaman all

    Pemerintah Gelar Pembekalan 503 Kepala Daerah, Rencana Perjalanan Naik Kereta ke Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah bakal menggelar pembekalan atau retreat untuk 503 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. 

    Retreat akan digelar di Lembah Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

    Rencana, calon kepala daerah itu bakal menggunakan moda transportasi kereta api dalam proses keberangkatan menuju lokasi. 

    Hal itu disampaikan oleh Calon gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025). 

    “Rencana naik kereta, karena ada perubahan ini. Ada perubahan kemarin pak Wamen mengumumkan,” atau Herman. 

    “Naik kereta dari Jakarta,” sambungnya. 

    Sebagai informasi, Kemendagri melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon kepala daerah pada hari ini hingga Senin (16/2/2025) besok. 

    Pemeriksaan kesehatan dilakukan menjelang pelantikan 20 Februari 2025.

    Berdasarkan informasi yang disampaikan Deru, pemeriksaan kesehatan ini meliputi beberapa tahapan. 

    “Tes tensi, kolesterol, hingga gula darah,” ujarnya. 

    Berdasarkan informasi yang didapat, beberapa calon kepala daerah yang bakal melakukan tes kesehatan hari ini seperti:

    Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution-Surya, Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno hingga Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

  • Brigjen. Pol. Pranyoto, S.I.K., S.H., M.H.

    Brigjen. Pol. Pranyoto, S.I.K., S.H., M.H.

    Brigjen. Pol. Pranyoto, S.I.K., S.H., M.H.